TUPOKSI SUBDIT AP

Unit Kerja Eselon III : Subdit AP

Tugas :

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan,standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umumperkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

Fungsi :

NO KEGIATAN

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;

2. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek;

3. penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi;

4. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalamtrayek berupa sarana angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya;

5. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi;

6. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

TUPOKSI SUBDIT AP

Unit Kerja Eselon IV : Seksi AP Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi)

Tugas :

Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Fungsi :

NO KEGIATAN

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek Wilayah I;

2. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek Wilayah I;

3. penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Wilayah I;

4. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalamtrayek berupa sarana angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya Wilayah I;

5. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi Wilayah I;

6. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Wilayah I.

TUPOKSI SUBDIT AP

Unit Kerja Eselon IV : Seksi AP Wilayah II (Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua)

Tugas :

Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

Fungsi :

NO KEGIATAN

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek Wilayah II;

2. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek Wilayah II;

3. penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Wilayah II;

4. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalamtrayek berupa sarana angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya Wilayah II;

5. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi Wilayah II;

6. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Wilayah II.