Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang luas tanpa batas sehingga mampu melampaui

berbagai demiensi kehidupan dan perekonomian manusia. Adanya persaingan dalam dunia bisnis

maka dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi

negatif dari persaingan, perlu di buat aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan

dengan baik. Berfungsinya sebuah lembaga pengawas merupakan salah satu bentuk dalam hal

penegakan hukum keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang di hadapi

setiap pelaku usaha yaitu adanya persaingan, berhubungan dengan adanya peanan yang dilakukan

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini KPPU berhak untuk menentukan

dan memutuskan usaha-usaha yang di anggap melanggar hukum seperti monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat.

Berdasarkan undang-undang NO 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi

Pengawas Persaingan adalah

Tugas-tugas dari KPPU adalah

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dampaknya menimbulkan adanya perilaku

monopoli atau dapat disebut dengan persaingan yang tidak sehat sebagaimana peraturan

tersebut sudah ada dalam pasal p sampai pasal 16.

2. Melakukan penilaian terhadap perilaku usaha-usaha yang dapat mengakibatkan kegiatan

monopoli yang dimana peraturan tersebut sudah ada dalam pasal 17 sampai pasal 24.

3. Memeriksa da atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang akan berdampak

munculnya monopoli atau kegiatan usaha yang tidak sehat, yang mana sudah tercantum

pada pasal 25 sampai pasal 28.

4. Menindak para pelanggar aturan KPPU sebagaimana telah diatur pada pasal 36

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan

praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

6. Menyusun pedoman dan mempublikasikan undang-undang ini

7. Memberikan laporan secara berkala sesual hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun wewenang-wewnang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diantaranya adalah :

1. Menerima laporan masyarakat atau dari stakeholder tentang dugaan adanya kegiatan

monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat,

2. Melakukan penelitian terhadap dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan adanya monopoli.

3. Menyeldiki dan memeriksa terhadap kasus dugaan monopoli yang dilaporkan oleh

masyarakat atau pelaku usaha.

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada dan tidak adanya

kegiatan monopoli.

5. Memanggil pelaku usaha yang terbukti akan dugaaan kegiatan monopoli dan

persaingan tidak sehat.

6. Memanggil saksi-saksi yang mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang yang

telah dibuat

7. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitanya dengan penyelidikan

atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang.

8. Meneliti dan menyelidiki surat, dokkumen atau alat bukti.

9. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku.

10. Menginformasikan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan

praktek monopoli atau persaingan usaha.

11. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar undang-undang.