SOAL :Uraikan wilayah perairan dan pelayaran Indonesia setelah diratifikasinyahukum laut internasional!

JAWABAN:Dengan diratifikasinya konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) maka wilayah perairan Indonesia semakin luas. Dahulu batas wilayah laut Indonesia adalah 3 mil laut. Namun, setelah adanya deklarasi djuanda batas wilayah laut Indonesia menjadi 12 mil laut termasuk perairan pedalaman Indonesia sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Maka wilayah Indonesia menjadi semakin luas dan menjadi negara kesatuan dengan adanya alur damai Indonesia yang memiliki 5 ALKI. Pada awalnya berdasarkan keputusan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO), wilayah laut Indonesia, hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Artinya, perairan di antara pulau-pulau yang jaraknya lebih dari 3 mil adalah laut internasional. Wilayah teritorial Indonesia didasarkan TZMKO sangat kecil, dan banyak kapal-kapal asing berlalu-lalang di antara pulau-pulau Indonesia. Berikut adalah bunyi pasal 1 dari TZMKO 1939: Laut territorial Indonesia: daerah laut yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia. TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera dinyatakan tidak berlaku lagi karena semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau disingkat UNCLOS 1982.Dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan tekad bulat memperjuangkan kedaulatan Indonesia, maka tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai Deklarasi Djoeanda. Berikut adalah pernyataan lengkap dari Deklarasi Djoeanda: Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut territorial seperti termaktub dalam Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka Pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garisgaris yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Indonesia Berdasarkan TZMKO 1939 (Sebelum Deklarasi Djoeanda)

Gambar 2. Peta Batas Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi DjoeandaDeklarasi dengan (prinsip-prinsip) negara Nusantara (Archipelagic State) ini meskipun mendapat tantangan dari beberapa negara besar, melalui perjuangan panjang, akhirnya diterima dan ditetapkan di dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS, 1982) bahwa Indonesia adalah negara kepulauan nusantara yang saat ini secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km2, laut nusantara 2.3 juta km2 dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km2. Di samping itu, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km.Dengan terbitnya UNCLOS 1982 tersebut yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 di Indonesia maka membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Pada konferensi UNCLOS 1982 ini menghasilkan beberapa konvensi. Rezim hukum laut menurut UNCLOS 1982 adalah:a. Perairan Pedalaman (Internal Waters)Perairan pedalaman mengandung pengertian, yaitu:1) Laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal.2) Laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk.b. Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters)Perairan kepulauan adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menhubungkan pulau-pulau dari suatu Negara Kepulauan.c. Laut Wilayah (Territorial Sea)Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil laut. Menurut sistem hukum laut internasional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dengan pantai dinamakan Laut Wilayah.d. Zona Tambahan (Contigous Zone) Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut wilayah dan laut bebas. Zona tambahan berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang rezimnya kebebasan. Zona tambahan merupakan wewenang negara pantai (pasal 33 UNCLOS).e. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone)Zona Ekonomi Eksklusif adalah bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial sampai dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan manifestasi dari usaha Negara-negara untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya.f. Landas Kontinen (Continental Self)Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya (sea-bed an subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai dengan minimal 200 mil laut; maksimal 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak lebih dari 100 mil laut dari batas kedalaman (isobath) 2500 meter.g. Laut Lepas (High Seas)Permukaan laut dibagi beberapa zona dan yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yagn tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut territorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Prinsip kebebasan di laut lepas berarti laut lepas dapat digunakan oleh Negara manapun, baik Negara berpantai ataupun tidak, dengan syarat harus mematuhi ketentuan ketentuan konvensi.h. Dasar Laut Dalam/kawasan (Area/Deep Sea Bed)AREA adalah suatu perairan yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, tidak ada hak milik dan kedaulatan yang ada disitu. AREA tidak bisa diklaim oleh Negara manapun dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.Sesuai dengan hasil Konferensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati, Indonesia memiliki tiga batas wilayah laut yaitu Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Wilayah LautPenjelasan

Batas Laut TeritorialBatas Laut Teritorial merupakan batas kedaulatan penuh negara Indonesia artinya negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah ini tanpa izin negara kita. Namun demikian, Indonesia juga menyediakan jalur pelayaran sebagai prasarana lalu lintas damai. Di jalur ini Indonesia mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya.

Batas laut teritorial ini ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pantai yang terjauh menjorok ke laut (1 mil laut = 1,852 km).

Batas Landas Kontinenmenentukan apakah dasar laut merupakan kelanjutan dari suatu benua, biasanya dilihat dari struktur batuan pembentuknya (kondisi geologi). Yang paling mudah diamati, landas kontinen memiliki kedalaman tidak boleh lebih dari 150 meter.Sedangkan Batas Landas Kontinen merupakan batas dasar laut yang sumberdaya alamnya dapat dikelola oleh negara yang bersangkutan. Batas Landas Kontinen diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut.Jika terdapat 2 negara yang berdampingan dalam satu landas kontinen dengan jarak yang kurang dari 200 mil, maka untuk menentukan batas landas kontinen bagi kedua negara tersebut dilakukan dengan cara membagi dua wilayah tersebut yang sama jauhnya dari garis pantai masing-masing.Negara kita terletak pada 2 landas kontinen (landas kontinen Asia di bagian barat dan landas kontinen Australia di bagian timur), maka baik batas Indonesia dengan Malaysia dan Thailand (di bagian barat) serta Indonesia dengan Australia (di bagian timur) keduanya menggunakan Batas Landas Kontinen.Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia dan Thailand di selat Malaka, Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Australia di selat Arafuru. Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola sumber alam yang terkandung di dasar laut yang masih dalam wilayah Batas Landas Kontinen dengan tetap menghormati dan tanpa mengganggu jalur lalu lintas pelayaran damai.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan pulau Jawa dan sebelah barat pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudera Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudera Pasifik.ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut (garis dasar). Di wilayah ini Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang pertama untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dengan tanpa mengganggu jalur lalu lintas damai yang terdapat di wilayah tersebut.Di luar ZEE adalah laut bebas yang siapapun boleh memanfaatkannya sepanjang ia mampu.

SOAL :Uraikan jika kapal asing boleh berlayar di ALKI dan perairan dalam negeri!

JAWABAN:Kapal Indonesia dan kapal asing yang berlayar di perairan pedalaman Indonesia harus tunduk pada ketentuan internasional dan wajib memenuhi keselamatan pelayaran sesuai IMO dan SOLAS. Kecuali kapal-kapal kecil yang tunduk pada aturan NCVS. Kapal-kapal asing yang akan berlayar di perairan pedalaman Indonesia hanya boleh melewati saja, tidak boleh menurunkan atau menaikan bawaan. Jika kapal-kapal ini ingin dilayani di Indonesia maka harus bekerja sama dengan agen (berwujud keagenan).UNCLOS 1982 telah memberikan seperangkat ketentuan yang mengatur hak lintas kapal asing di perairan suatu negara. Terdapat setidaknya 3 (tiga) jenis hak lintas, yaitu lintas damai, lintas transit, dan lintas alur laut kepulauan.1. Hak Lintas Damai (The Right of Innocent Passage)Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, komponen lintas damai hanya dua. Pertama, kapal yang melintasi laut (perairan kepulauan atau laut teritorial) tanpa melintasi perairan pedalaman atau menghubungi pelabuhan atau fasilitas pelabuhan diluar perairan pedalaman. Kedua, kapal yang melanjutkan ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan tersebut atau fasilitas pelabuhan. Selama dalam pelayaran, kapal asing itu harus berlayar terus menerus, langsung, serta dalam tempo yang secepat mungkin. Meskipun demikian, berhenti ataupun membuang jangkar dapat dibenarkan sepanjang ada alasan yang lazim berlaku dalam dunia pelayaran. Negara pantai memiliki hak untuk menangguhkan atau melarang lintas damai di bagian tertentu dari wilayah laut, meskipun hanya untuk sementara. Hak untuk penangguhan ini mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 yang pada hakikatnya harus didasarkan pada alasan keamanan dan keperluan latihan militer dengan menggunakan senjata yang melibatkan negara pantai.2. Hak Lintas Transit (The Right of Transit Passage)Lintas transit adalah hak untuk semua kapal untuk melewati selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hak lintas transit bagi kapal asing dapat dilakukan di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (strait used for international navigation). Pasal 38 UNCLOS 1982 memberikan definisi lintas transit yang pelintasannya terdiri dari tiga elemen yaitu:a. lintas transit adalah penggunaan kebebasan pelayaran dan penerbanganb. pelintasannya harus hanya untuk tujuan transit tanpa berhenti, langsung dan cepatc. pelaksanaanya harus sesuai dengan aturan UNCLOS 1982 yang membahas tentang selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

3. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (The Right of Archipelagic Sea Lane Passage)Hak lintas alur laut kepulauan didefinisikan dalam Pasal 53 ayat 3 UNCLOS 1982 sebagai berikut: ...hak pelayaran dengan cara normal yang hanya dapat digunakan untuk transit yang terus menerus, langsung, dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.Berdasarkan ketentuan tersebut, alur laut kepulauan seperti bentuk hak lintas lainnya (lintas damai dan lintas transit) merupakan hak dari kapal asing untuk melintas dengan cara normal(normal mode) secara terus menerus, langsung dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut bebas atau ZEE lainnya. Apabila negara kepulauan tidak menetapkan alur laut kepulauan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dinikmati oleh kapal dan pesawat udara asing di rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional.Indonesia telah menetapkan lintas alur laut kepulauan. Penetapan ini telah diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Rute yang Telah ditetapkan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Petunjuk Pelaksanaan Panglima TNI tentang Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia.Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Semua kapal asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Alur laut kepulauan Indonesia terdiri dari 3 (tiga) alur Utara-Selatan yang disebut dengan: Alur Laut Kepulauan Indonesia I, Alur Laut Kepulauan II, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia III. Alur Laut Kepulauan Indonesia I mempunyai dua cabang yaitu I dan IA yang menghubungkan dari/ke Laut China Selatan dan Selat Singapura ke Samudera Hindia melalui Selat Sunda dan Selat Karimata. Alur Laut Kepulauan Indonesia II ditujukan untuk memfasilitasi pelayaran/penerbangan dari Laut Sulawesi, Perairan Filipina dan Samudera Pasifik dari/ke Samudera Hindia dengan melewati Selat Makasar dan Selat Lombok. Alur Laut Kepulauan Indonesia III mempunyai beberapa cabang sebagai jalur pelayaran/penerbangan dari Laut Timor dan Laut Arafura ke Samudera Pasifik melalui Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku. Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Saat Melintasi ALKIDi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia di antaranya:1. Kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.2. Kapal asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.3. Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.4. Kapal perang asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi.5. Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.6. Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.7. Kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

SOAL :Uraikan pelayaran antar pulau dapat dilakukan dengan kapal penyeberangan untuk penumpang dan barang!

JAWABAN:Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Dalam upaya pendistribusian barang ke seluruh wilayah Indonesia, terdapat permasalahan yakni terputusnya jalan dan jalur kereta api yang dipisahkan oleh laut sehingga membuat terpisahnya satu daratan dengan daratan lain, maka dibutuhkan suatu penghubung yang menghubungkan dua daratan yang terpisah tersebut agar pendistribusian barang tetap berjalan dengan lancar. Untuk kebutuhan penyediaan barang antar pulau diperlukan pelayanan terintegrasi dengan pelabuhan penyeberangan, sungai, dan danau agar supaya distribusi barang dan angkutan penumpang dapat terlayani sesuai kebutuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Sedangkan pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.Di dalam pelabuhan tersebut terdapat sarana yang mendukung upaya pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan penumpang dan barang di seluruh Indonesia yaitu dengan menggunakan angkutan penyeberangan. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.Agkutan penyeberangan memudahkan aksesibilitas dalam pengangkutan barang dan penumpang karena angkutan penyeberangan mempunyai kriteria lintas penyeberangan yaitu:a. menghubungkan jaringan jalan dan / atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat, dan teluk.b. melayani lintas dengan tetap dan teraturc. berfungsi sebagai jembatan bergerakd. menghubungkan antar dua pelabuhan, dane. tidak mengangkut barang lepas

Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah mahalnya biaya transportasi yang digunakan untuk mengakut orang dan/atau barang dari satu pulau ke pulau lain. Contonya saja adalah harga semen di Pulau Papua bisa sepuluh kali lipat dari harga di Pulau Jawa, penyebabnya adalah mahalnya biaya transportasi yang digunakan dalam mengangkut semen dari Pulau Jawa ke Pulau Papua melewati jalur laut. Sehingga dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang dapat melayani pengangkutan orang dan/atau barang tersebut sesuai kebutuhannya di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan cara memberikan kemudahan dan kelancaran transportasi di laut yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.Yang dimaksud dengan Tol Laut di sini adalah bahwa jalur pelayaran dapat lancar tanpa hambatan agar barang yang didistribusikan dapat sampai dengan tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya lancar dari Pulau Jawa ke Pulau Papua, namun juga sebaliknya. Harapan dengan adanya kebijakan tol laut ini pula adalah agar dapat menurunkan biaya transportasi yang tinggi menjadi lebih murah, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan harga yang tinggi antara harga barang di Pulau Jawa dengan harga barang di Pulau Papua, semua harganya akan sama rata di seluruh Indonesia.Pada angkutan penyeberangan jarak tempuh pelayanan tidak melebihi 150 mil laut. Hal tersebut tertuang pada Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2010.

12