1. Geografi

a. kekuatan/kelebihan

Posisi dan letak goegrafis Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai karakteristik khas dan juga menguntuntungkan sebagai berikut :

1. Indonesia dialalui jalur perdagangan internasional

2. Indonesia memiliki iklim tropika. Kondisi iklim di dunia dpengaruhi oleh

garis lintang. Berdasarkan garis lintang, Supandan Rubner membagi iklim

menjadi tujuh wilayah.

1. Kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sangat beragam.

2. Adanya pembagian tiga daerah waktu di Indonesia

3. Keragaman Flora dan Fauna di Indonesia

4. Keragaman jenis tanah di Indonesia

b. Kelemahan

Beberapa pengaruh letak geologis ini bagi Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia dilalui rangkain gunung api aktif.

2. Di Indonesia banyak terjadi gempa bumi tektonik.

3. Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah.

c. Peluang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2 Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara - Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Selatan - Negara Australia, Samudera Hindia. Barat - Samudera Hindia. Timur - Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik.

Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya.

Letak Astronomis

Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi

menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0o.

Letak geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.

Letak Geologis

Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi.

d. Ancaman

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan.  Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia.  Dalam era globalisasi  abad ke 21 ini, perkembangan  lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas,  demokratisasi,  serta hak asasi dan lingkungan hidup.

Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan  timbal balik yang erat antara permasalahan  dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi  kejadian didalam negeri  dengan cepat menyebar  kesegala penjuru dunia, selanjutnya negara-negara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing.  Sebaliknya,  informasi kejadian di negara lain,  khususnya negara-negara besar dan negara -negara dikawasan ini,  dengan cepat mencapai seluruh wilayah,  dan mempengaruhi kondisi nasional

Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul  didalam negeri  selalu memiliki  keterkaitan dan saling mempengaruhi,  sehingga sulit untuk dapat dipisahkan.  Perbedaan hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman,  sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman,  sangat sulit ditentukan.   Berangkat dari kenyataan tersebut,  upaya pertahanan  tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional,  yakni kemungkinan invasi  atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah,  serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mencermati kecendrungan perkembangan lingkuntan strategis, ancaman invasi atau agresi militer negara lain  terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya 

Upaya diplomasi, peran PBB, dan opini dunia internasional menjadi faktor yang akan mencegah, atau  sekurang-kurangnya  membatasi negara

lain untuk menggunakan kekuatan bersenjatanya terhadap Indonesia.  Ancaman yang paling  mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisasi,  dilakukan oleh aktor-aktor non-negara,  untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah.

Dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia  dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 1998,  cukup memperihatinkan.  Dalam kurun waktu tersebut,  terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional yang menggambarkan lembaga kepemimpinan nasional yang rapuh dan tatanan politik yang belum mapan.  Lembaga supra dan infra  struktur politik masih mencari tatanan politik yang tepat,  mencari etika dan sistem politik Indonesia yang memenuhi kebutuhan.

Reformasi yang bertujuan untuk menegakkan kehidupan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih dan baik, mendapat rintangan yang berat.  Jalan untuk mencapai tujuan reformasi bertambah panjang.  Semangat reformasi lambat laun mulai luntur,  penonjolan yang mengemuka hanya retorika dan euphoria reformasi.  Kebebasan menyampaikan pendapat acapkali keluar dari norma demokrasi,  tidak jarang berkembang dan menyimpang dalam bentuk keberingasan masa yang anarkhis.

Usaha sistematis kelompok penekan terus merongrong pemerintah,   menimbulkan kegamangan dan menyebabkan  posisi  pemerintah, menimbulkan kegamangan dan menyebabkan posisi pemerintahan tidak stabil.  Managemen keamanan nasional menjadi lemah, lambat laun menjadi tidak efektif dalam menegakkan stabilitas keamanan nasional sehingga berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.

Krisis ekonomi yang belum teratasi menimbulkan dampak terhadap bidang lain yaitu  instablilitas politik  dan perekonomian nasional,  serta gangguan keamanan yang cenderung meningkat, Angkatan kerja tumbuh dengan pesat sebagai akibat dari peningkatan pertambahan penduduk,  sementara  lapangan kerja terbatas.  Sejumlah perusahaan tidak mampu bertahan dan terpaksa menghentikan usahanya  sehingga menyulitkan kondisi angkatan kerja dan meningkatkan angka pengangguran secara tajam.  Peningkatan pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan angka kejahatan.

Disisi  lain,  tumbuhnya fanatisme ideologi selain Pancasila cukup mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan,  dalam skala tertentu akan berkembang menjadi radikalisme.  Pemerintah pada hakekatnya terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan,  seperti pencanangan Wajib Belajar Sembilan Tahun,  perbaikan kesehatan, maupun peningkatan kualitas hidup pada aspek lainnya.  Namun dengan adanya kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki Indonesia,  peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara umum bergerak lambat.   Dengan  kondisi ini,  masyarakat mudah dimanipulasi dan dipengaruhi tindakan provokasi olehp ihak-pihak tertentu,  bahkan mudah digerakkan untuk melakukan tindakan diluar norma-norma yang berlaku di masyarakat.  Pengaruh globalisasi  yang sulit dibendung semakin memungkinkan untuk melemahkan simpul-simpul persatuan dan kesatuan bangsa maupun ketahanan nasional.  Demikian pula dengan kondisi dalam negeri yang tidak stabil dan permasalahan multi dimensi yang dihadapi akibat krisis nasional yang belum teratasi,  menjadi peluang bagi peningkatan gangguan terhadap keamanan nasional.

Peningkatan gangguan yang digambarkan diatas akan memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan  bangsa apabila tidak dapat ditangani dengan tepat, menjadi isu keamanan nasional.  Gangguan terhadap ketertiban publik seperti teror, konflik komunal yang berlatar belakang primordial (etnis,  agama) radikalisme, kerusuhan atau pembangkangan  masal,  perdagangan narkoba, perjudian dan kejahatan lainnya yang ditangani dengan tepat, 

dapat meningkat dan  berkembang  menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.  Perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi reformasi dan yang melemahkan  manajemen keamanan nasional,  akan membawa implikasi negatif terhadap stabilitas keamanan nasional.  Situasi ini perkirakan masih akan berlangsung dalam waktu mendatang.

e. Strategi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan.

Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu sedang diacuhkan, kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Robert Kaplan menuturkan bahwa geografi secara luas akan menjadi determinan yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih dari pada yang pernah terjadi sebelumnya (Foreign Policy, May/June, 09). Di masa yang akan datang, keberadaan Indonesia akan dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Maka tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan dan pertahanan yang mumpuni sangat diperlukan.

Dikarenakan letaknya yang strategis semenjak dulu Indonesia telah menjadi arena  perebutan pengaruh oleh pihak asing. Negara ini telah melalui beberapa periodisasi penguasaan dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi wilayah perebutan pengaruh oleh negara-negara besar. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan China sebagai hegemon baru di kawasan yang telah menggeser perimbangan kekuasaan sekaligus mengikis pengaruh Amerika di kawasan.

Selain itu Indonesia dan kawasan sekitarnya dapat menjadi daerah rawan sengketa. Sengketa ini bisa terjadi mengingat Indonesia masih belum menyelesaikan masalah-masalah semisal batas laut dengan negara-negara seperti, Australia, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste. Proses perundingan perbatasan membutuhkan waktu yang lama, sementara itu hal ini akan menjadikan Indonesia rentan terhadap pengaruh asing akibat kontrol di perbatasan yang lemah. Mulai dari kejahatan transnasional hingga terorisme sangat mungkin dilakukan di Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografisnya dan pengawasan yang terbatas.

Secara ringkas, hubungan antara posisi geografis yang strategis dan keberadaan negara Indonesia di masa mendatang akan ditentukan oleh dua hal. Pertama, seberapa baik negara ini menyelesaikan proses perundingan perbatasan. Hasil dari perundingan perbatasan dengan negara lain akan menentukan strategi pengelolaan perbatasan dan pertahanan. Kedua, strategi yang akan dilakukan Indonesia dalam mengantisipasi pengaruh China dan negara besar lainnya di kawasan Asia Timur.

Penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa letak dan kondisi geografis negara ini sangat mempengaruhi keberadaanya di masa depan. Masyarakat juga perlu untuk menyadari bahwa menyandarkan pemerintah seorang diri untuk mengahadapi tantangan atas fakta geografis dari negara ini adalah hal yang keliru. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi dan menginisiasi tantangan di masa depan seorang diri. Kita juga perlu untuk mendukung pemerintah dikarenakan masa depan

masyarakat Indonesia dipertaruhkan di sini. Sudah saatnya masyarakat melihat kembali atlas wilayah Indonesia untuk setidaknya mengetahui dimana letak Palau berada dan pulau-pulau terluar negara ini.

Masa depan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari letak dan kondisi geografisnya. Patut diingat, masyarakat banyak yang kecewa ketika Pulau Sipadan-Ligitan lepas dari wilayah Indonesia meski awalnya mereka tidak tahu atau bahkan peduli dengan keberadaan pulau tersebut. Ketidak-pedulian dan ketidak-tahuan kita terhadap wilayah dan geografi Indonesia akan berujung bencana bagi diri sendiri. Geografi akan menjadi determinan yang menentukan masa depan Indonesia adalah hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa keberadaan Indonesia di masa mendatang terletak pada seberapa jauh masyarakat mengenali dan memahami wilayah yang kita tinggali saat ini.

Terakhir, ada baiknya wawasan nusantara tidak lagi dilihat sebagai hafalan ketika ujian kewarganegaraan. Tetapi sebagai sebuah cerminan terhadap perlunya kita memahami lingkungan dan letak serta kondisi geografis Indonesia. Dikarenakan wilayah Indonesia dengan fakta geografisnya adalah wadah bagi kita untuk menuangkan berbagai ide demi menjawab tantangan saat ini dan di masa yang akan datang.

2. Demokrasi

a. Kekuatan/kelebihan

Keunggulan Sistem Pemerintahan Demokrasi (Langsung, Perwakilan dan Permusyawaratan), adalah :

a. Demokrasi Langsung, keunggulannya adalah menjamin kendali warga Negara terhadap kekuasaan politik.b. Demokrasi Perwakilan, keunggulannya adalah lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks.c. Demokrasi Permusyawaratan, keunggulannya adalah mendorong warga Negara untuk selalu memikirkan kepentingan bersama.

b. Kelemahan

Dulu saya sangat mengagumi para aktivis demokrasi yang seolah tidak mengenal rasa takut berjuang melawan berbagai penindasan yang terjadi di negeri ini, terutama di era pemerintahan Orde Baru yang terkenal sangat represif. Sungguh, saat itu saya menganggap mereka adalah pahlawan-pahlawan gagah berani yang patut mendapat penghormatan setinggi-tingginya.

Hari ini, ketika negeri ini tidak lama lagi menghelat “pesta demokrasi” untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif daerah maupun pusat, juga presiden dan wakil presiden, saya mulai sering membaca dan mendengar berbagai diskusi tentang demokrasi. Saya mulai berfikir tentang demokrasi yang dijalankan di negeri ini. Akhirnya, saya menyadari bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di negeri Indonesia yang kaya dengan karunia Tuhan ini, memiliki dua kelemahan fundamental. Kelemahan pertama menurut saya adalah demokrasi sepanjang yang diterapkan di negeri ini, baik di era Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi, semuanya tidak memberi tempat bagi penerapan syariah Islam. Bila ada UU yang sedikit berbau syariah, terjadi penolakan yang hebat dari berbagai pihak atas nama demokrasi. Contohnya, pengesahan UU Sisdiknas dan UU anti pornografi disambut dengan berbagai demo penolakan. Dan yang masih hangat adalah protes terhadap himbauan kapolda Jawa Timur kepada para polwan yang beragama Islam

untuk mengenakan jilbab. Kebanyakan demonstran melakukan penolakan dengan menggunakan jargon-jargon demokrasi. Kesan yang timbul di benak saya, para demonstran itu hendak menegaskan bahwa demokrasi tidak mungkin terlaksana sempurna jika masih memberi tempat sedikit saja bagi pelaksanaan syariah Islam, atau bahkan sekadar undang-undang yang “berbau” syariah Islam.

Bisa dibayangkan, betapa buruknya wajah demokrasi yang seperti ini. Saya yakin, mayoritas penduduk negeri ini mengakui, bahkan negeri ini dengan berbagai kekayaannya yang tumbuh dari tanahnya, tersimpan di perutnya, tersebar di hutannya, dan berada di lautannya, seluruhnya merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Saya yakin pula, mayoritas rakyat negeri ini mengakui bahwa syariah yang diturunkan oleh Allah juga merupakan rahmat dari-Nya. Lantas mengapa, demokrasi di negeri ini selalu memberi tempat leluasa bagi paham, budaya, dan perilaku apa pun yang sebagiannya nyata-nyata membahayakan masyarakat, akan tetapi mempersempit atau enggan memberi tempat sama bagi terlaksananya syariah? Tidakkah penduduk negeri ini tahu bahwa syariah merupakan faktor penting yang akan menjadikan kehidupan rakyat di negeri ini lebih makmur, sejahtera, diberkahi dan dirahmati Allah? Seharusnya, umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri ini, selalu mengingat firman Allah :

Kelemahan fundamental yang kedua terletak pada pemilu sebagai mekanisme memilih wakil rakyat atau pemimpin. Pemilu seperti yang diterapkan saat ini, menurut saya, sulit diharapkan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik. Hasil beberapa pemilu di masa lalu menunjukkan kepada kita bukti-bukti bahwa caleg yang memenangkan pemilu sering tidak lebih baik daripada yang kalah.

Mengapa sulit menghasilkan pemimpin yang baik melalui mekanisme pemilu seperti sekarang?

Pertama, begitu banyaknya partai dan caleg yang ada membuat masyarakat sulit membuat penilaian yang akurat tentang siapakah calon terbaik yang patut mewakili mereka. Memang, mereka bisa melihat kopyah dan jilbab yang dikenakan caleg, senyumnya yang ramah, atau jargon simpatik yang ditulis di pamflet. Mereka juga bisa menghadiri kampanye-kampanye parpol yang menggerakkan hati mereka untuk mengagumi dan akhirnya memilih. Tapi, tetap saja sebagian besar rakyat akan kesulitan untuk memberikan penilaian yang akurat bagi calon yang dipilihnya. Banyak konstituen yang memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan emosi saja. Maka, tidak mengherankan jika akhirnya tidak sedikit konstituen yang merasa salah pilih atau bahkan merasa tertipu oleh caleg yang dipilihnya.

Penyebab lainnya mengapa pemilu sulit menghasilkan pemimpin terbaik adalah karena dominannya faktor uang dan popularitas dalam mengantarkan seorang caleg memenangkan pemilu. Biaya yang harus dikeluarkan untuk kampanye tidak bisa dibilang sedikit. Seorang kawan saya konon mengeluarkan dana ratusan juta untuk menjadi caleg DPRD tingkat II. Selain faktor uang, Anda pun pasti mafhum bahwa popularitas merupakan modal penting untuk memenangkan pemilu. Karena itu, banyak parpol yang menempatkan artis atau selebritis sebagai vote getter atau calegnya. Maraknya survei tentang popularitas parpol atau calon juga menjadi bukti betapa banyak orang menyadari pentingnya faktor

popularitas untuk memenangi pemilu. Masalahnya, apakah uang dan popularitas selalu berbanding lurus dengan kualitas?

Tidak saudaraku. Sama sekali tidak! Banyak calon yang memiliki kualifikasi lebih baik tetapi kalah kaya dan populer dari calon dengan kualifikasi di bawahnya. Sejarah banyak berkisah tentang pahlawan-pahlawan hebat yang kita tidak tahu, siapa namanya. Allah pun mencintai hamba-Nya yang bertakwa, meski tidak populer.

Jadi, saya rasa, itulah dua kelemahan fundamental dalam demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Ia tidak memberi tempat bagi pelaksanaan syariah.

c. Peluang

Andreas Harsono Staf Institut Studi Arus Informasi di Jakarta KETIKA Jenderal Pervaiz Musharraf melakukan kudeta di Pakistan, Oktober lalu, banyak orang kemudian berpikir berapa lama lagi demokrasi di Indonesia bisa bertahan. Ini memang pertanyaan besar. Dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, tak dapat dipastikan apakah kita masih bisa berbicara seperti sekarang ini. Jangan-jangan periode penuh sukacita sekarang ini hanya periode bulan madu. Begitu krisis semakin berlarut-larut, entah di Aceh entah di Jakarta, entah di kalangan sipil entah di barak militer, demokrasi ini dengan cepat mengendur. Lantas, bagaimana ramalan para ahli politik dan ahli ekonomi? Empat puluh tahun lalu mereka mungkin mengatakan, "Indonesia tidak bakal selamat." Alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Kemakmuran suatu negara berbanding lurus dengan demokrasinya. Makin kaya suatu negara, makin demokratis negara tersebut. Demikian pula sebaliknya. Makin miskin suatu negara, makin besar peluangnya untuk menjadi otoriter. Pada 1959, misalnya, Seymour Martin Lipset dari Universitas Stanford menerbitkan buku Political Man. Lipset mengutip laporan statistik dari berbagai negara. Ada statistik pendapatan per kapita, jumlah kendaraan bermotor, jaringan telepon, televisi, pelanggan surat kabar, sekolah, dan sebagainya. Intinya, makin kaya suatu negara, makin terdidik pula warga negaranya sehingga mereka lebih siap untuk membela demokrasi. Enam tahun setelah terbitnya Political Man, ramalan Lipset terjadi di Indonesia ketika rezim Orde Baru mengambil alih pemerintahan Presiden Sukarno. Indonesia dianggap miskin sehingga perlu pemerintahan otoriter. Kemudian, Jenderal Soeharto naik takhta hingga lebih dari 30 tahun. Sekarang situasinya berbeda. Indonesia jelas lebih kaya daripada di zaman Sukarno. Perang Dingin juga sudah berakhir. Lipset sudah pensiun dan telah muncul Adam Przeworski dan Fernando Limongi dari Universitas Chicago dengan teori yang lain. Pada 1997, mereka menerbitkan penelitian mereka yang berjudul Modernization: Theories and Facts. Mereka meneliti 224 negara selama periode 50 tahun, antara 1940 dan 1990, yang terdiri atas 123 rezim otoriter dan 101 rezim demokratis. Untuk membuat perbandingan itu, mereka melulu memakai apa yang disebut sebagai purchasing power parity (PPP) untuk menggantikan nilai pendapatan per kapita. Mereka mengabaikan faktor pesawat telepon, pendidikan, atau yang lain. Mereka hendak melihat bagaimana modernisasi tercipta sebagai hubungan demokrasi dengan kemakmuran. PPP adalah cara untuk membandingkan pendapatan dengan harga barang dan jasa dalam satu ukuran yang sama. Ada dua kesimpulan yang didapat. Penjelasan pertama adalah apa yang mereka sebut sebagai "penjelasan internal" (endogenous explanation).

Penjelasan ini sama dengan teori Lipset. Demokrasi adalah bentuk final dari pembangunan ekonomi. Korea Selatan dan Yunani adalah dua contoh klasik. Awalnya, kedua negara tersebut diperintah oleh rezim militer. Tapi, akhirnya, pemerintahan militer itu tumbang karena ekonominya tumbuh dengan pesat. Menariknya, 19 dari 123 rezim otoriter tersebut masuk kategori makmur (PPP minimal US$ 4.115). Dua di antaranya adalah Singapura dan Malaysia. Mereka tidak demokratis, padahal Singapura (US$ 11.698) dan Malaysia (US$ 5.117) punya PPP lebih besar dari US$ 4.115. Dengan kata lain, makmur belum berarti demokratis. Kemungkinannya tipis bahwa pembangunan ekonomi pasti akan berakhir dengan demokrasi. Untuk itu, Przeworski dan Limongi punya penjelasan kedua yang mereka sebut sebagai "penjelasan eksternal" (exogenous explanation). Mereka berpendapat bahwa demokrasi sebenarnya muncul karena faktor-faktor eksternal: mungkin faktor kalah perang seperti Argentina (Perang Malvinas), mungkin pula faktor geografis (Taiwan), atau faktor bubarnya blok komunis (negara-negara Eropa Timur). Kekuatan-kekuatan demokratis bangkit dan menggantikan rezim otoriter karena memanfaatkan faktor eksternal. Demokrasi yang muncul mendadak semacam ini bisa bertahan bila ekonomi negara bersangkutan tergolong maju. Gampangnya, kemakmuran suatu negara otoriter akan mengunci otoriterisme itu sendiri bila demokrasi tiba-tiba muncul di tangan. Kasus Indonesia bisa masuk dalam penjelasan kedua. Presiden Soeharto turun takhta pertama-tama karena krisis moneter yang menerpa Asia. Soeharto jatuh bukan hanya karena demonstrasi mahasiswa atau huru-hara di berbagai daerah. Rezim Soeharto babak-belur gara-gara krisis moneter sedemikian rupa sehingga berbagai kekuatan lawannya bangkit dan menjatuhkannya. Menurut data Freedom House, sebuah lembaga yang membuat rating demokrasi di seluruh dunia, nilai PPP Indonesia tahun lalu adalah US$ 3.971, sedikit di bawah ambang minimum—atau, dengan kata lain, Indonesia punya peluang, walau tidak terlalu besar, untuk menjadi demokratis. Tapi jangan lupa bahwa India adalah negara demokratis terbesar di dunia walau tergolong miskin (US$ 1.422). Demokrasi jelas bukan sihir. Przeworski memberikan catatan akan pentingnya pembangunan lembaga-lembaga politik di negara yang mendadak mendapat demokrasi agar benar-benar terkonsolidasi. Kalau kita mampu dengan cepat membangun lembaga-lembaga tersebut—dari partai politik hingga perubahan undang-undang, dari serikat buruh hingga media massa—pengalaman Pakistan tidak akan terulang di negeri ini.

d. Ancaman

Ancaman terbesar yang dihadapi keberadaan demokrasi di Indonesia saat ini adalah keputusaan terhadap demokrasi itu sendiri serta lemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang anti-demokrasi.

Demikian pendapat yang dilontarkan oleh peneliti dari International Crisis Group, Sidney Jones, dan pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi, di Jakarta, Selasa (13/1), dalam peluncuran dan bedah buku Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto.

"Ancaman terbesar mungkin perasaan putus asa terhadap demokrasi di Indonesia," kata Jones.

Ia melihat kehidupan demokrasi saat ini masih hidup, walaupun tidak sehat. Dicontohkannya, ada orang yang ditangkap karena menyobek poster Megawati, juga kemunduran kebebasan pers.

Juga, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai kelompok sipil lainnya masih terjebak pada pola pikir lama, yaitu membangun perlawanan terhadap pihak anti-demokrasi dari luar. Pola pikir lama itu, terjadi pada era kekuasaan mantan presiden Soeharto di bawah rejim Orde Baru yang dipimpinnya selama 32 tahun.

"Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana bisa masuk ke dalam dan mencoba mengubah dari dalam sistem-sistem yang masih buruk," katanya.

Yang selama ini terjadi, menurutnya, justru kebalikannya. Sosok-sosok yang kritis dan ’vokal’ masuk ke suatu partai tertentu, namun setelah masuk kelantangan menyuarakan aspirasi demokratis justru makin menghilang. Namun demikian, ia menyatakan tidak setuju jika reformasi dianggap gagal.

"Terlalu dini untuk mengatakan reformasi gagal karena kurun waktu lima tahun tidak cukup untuk memperbaiki segala kesalahan yangterjadi pada masa Soeharto," ujarnya.

Senada dengan Jones, Kristiadi melihat bahwa gerakan-gerakan demokrasi yang ada saat ini belum mampu melakukan konsolidasi untuk melawan kekuatan yang disebutnya sebagai "sangat kontra demokrasi". Karena itu, seluruh gerakan demokrasi harus kembali menyusun agenda demokrasi mereka, baik dalam memperkuat konsep maupun jaringan.

"Yang diperlukan sekarang adalah strategi untuk membangun kekuatan bersama-sama untuk melawan konspirasi yang melibatkan politisi-politisi busuk yang sudah menjalin kekuatan dengan menggunakan institusi-institusi penegak demokrasi," tambahnya.

Ia menganggap, ancaman terbesar terhadap demokrasi di Indonesia adalah kegagalan orang-orang yang dipercaya rakyat menjadi anggota parlemen dan pejabat publik.

"Mereka gagal untuk membuktikan bahwa reformasi itu lebih bermanfaat dibandingkan masa lalu," katanya. (Ant/dna)

e. Strategi

3. Sumber daya alam

a. Kekuatan/kelebihan

b. Kelemahan

c. Peluang

Sumber daya alam sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dilihat dari artinya saja jelas bahwa sumber daya alam sangat dibutuhkan oleh manusia untuk diproduksi yang kemudian akan di konsumsi/dipakai dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tanpa adanya sumber daya alam, manusia akan sulit bahkan akan tidak dapat bertahan untuk hidup. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kedua

jenis sumber daya alam tersebut akan menjadi sangat bermanfaat dan juga tidak cepat habis bila manusia memanfaatkan dengan baik sumber daya alam tersebut. Dan juga akan menjadi tidak cepat habis jika manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan “tahu diri” meskipun sumber daya tersebut sangat terbatas jumlahnya. Sumber daya alam tersebar ke seluruh belahan dunia. Namun hanya beberapa negara saja yang beruntung memiliki sumber daya alam yang banyak atau berlimpah sehingga mencukupi kebutuhan hidup masyarakat negara tersebut. Dan hal tersebut terjadi di Indonesia. Indonesia terletak pada 6°LU – 11°08′LS dan dari 95°’BB – 141°45′BT dan memiliki luas 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan luas daratan adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia pun sangat strategis karena berada atau dilewati garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki aneka ragam sumber daya alam yang sangat berlimpah. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang mengagumkan: 10 persen dari spesies bunga yang ada di dunia, 12 persen dari spesies mamalia dunia, 16 persen dari seluruh spesies reptil dan amfibi, 17 persen dari seluruh spesies burung, dan 25 persen dari semua spesies ikan yang sudah dikenal manusia. Hutan Indonesia termasuk yang paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan spesies palm (447 spesies, 225 di antaranya tidak terdapat di belahan dunia yang lain), lebih dari 400 spesies dipterocarp (jenis kayu komersial yang paling berharga di Asia Tenggara), dan diperkirakan mengandung 25,000 species tumbuhan berbunga. Indonesia juga sangat kaya akan hidupan liar: terkaya di dunia untuk mamalia (515 spesies, 36% di antaranya endemik), terkaya akan kupu-kupu swalowtail (121 spesies, 44% di antaranya endemik), ketiga terkaya di dunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies), keempat terkaya akan burung (1519 spesies, 28% di antaranya endemik) kelima untuk amfibi (270 spesies), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga. Sumber daya alam di Indonesia tersebar ke berbagai pulau serta perairan yang berada di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia yang seharusnya dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Kelebihan inilah yang membuat bangsa-bangsa lain dari dulu hingga sekarang datang ke Indonesia untuk mengolah sumber daya alam Indonesia untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi negaranya. Dengan demikian bukan para investor luar negeri yamg harus bersaing dengan para investor lokal melainkan para investor lokal yang harus bekerja keras untuk bersaing dengan para investor pendatang. Yah, maklum sejak jaman penjajahan Belanda bahkan sampai sekarang masyarakat Indonesia masih sering menjadi “pengemis” di negara sendiri. Hal itu tentunya merupakan hal yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. Memang ada untungnya juga bila para investor asing mau membeli sumber daya alam Indonesia karena dapat menambah devisa negara yang juga dapat dipakai untuk mengurangi utang Indonesia yang sudah menumpuk. Sekarang nampaknya pemerintah sudah sadar akan kelebihan Indonesia ini dan mencoba melindungi hal tersebut dengan membuat beberapa peraturan tentang Sumber Daya Alam di Indonesia dengan sanksi-sanksi yang cukup tegas. Namun nampaknya masyarakat Indonesia sudah kebal dengan berbagai peraturan yang di buat pemerintah sehingga tetap saj melanggarnya. Semoga saja semakin modern jaman, semakin baik pula pemikiran masyarakat akan kelebihan Indonesia ini untuk tetap dijaga serta dilestarikan

d. Ancaman

Sejak pemerintah Orde Baru menanda-tangani letter of intent (LoI) dengan IMF pada 1998 dan pinjaman utang sampai sekarang peningkatan kerusakan lingkungan baik dalam bentuk penebangan liar, pencemaran air, tanah dan udara maupun kerusakan ekosistem sebagai akibat pengurasan sumber daya alam oleh kegiatan industri. Sedangkan sektor-sektor yang banyak sumbangan besar terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sektor industri yang sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi global seperti pertambangan, kehutanan, tekstil, pulp dan kertas, transportase, serta sektor kelautan khususnya pertambakan. Misalnya;

* Pembalakan Ilegal, sejak pemerintah menanda-tangani LoI dengan IMF pada 1998, terjadi peningkatan penebangan liar (illegal logging) sebesar 16,4 juta meter kubik, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 20,2 juta meter kubik. Dll.

* Konversi Lahan untuk Perkebunan Sawit, Kini ekspansi kebun sawit telah mencapai 2,2 juta hektar atau hampir 90% dari total pertambahan kebun sawit secara keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah malah mempromosikan upaya adaptasi dan mitigasi melalui pengurangan pengunaan energi posil dengan mempromosikan pengunaan Biofiel dengan pembukaan/peluasan lahan kelapa sawit dan jarak. Areal hutan yang akan dikonversi menjadi industri besar kelapa sawit akan menimbulkan pengrusakan lingkung, penggusuran, konflik lahan sampai ancaman kekerasan terhadap perempuan.

Eksploitasi Kelautan, pengelolaan kelautan tidak hanya diwarnai oleh pengalihan fungsi kawasan pantai untuk kepentingan industri tetapi juga diwarnai oleh penyingkiran kaum nelayan kecil dari kehidupannya. Penyingkiran selain karena faktor tekanan kelompok nelayan pemiliki dana besar yang diproteksi pemerintah, mayoritas nelayan tradisional Indonesia juga hanya mampu beroperasi pada perikanan pantai yang telah mulai jenuh (over exploitated). Belum lagi karena sebagian besar nelayan juga tersingkir dari kawasan pantai karena adanya konversi kawasan untuk kepentingan industri tambak skala besar yang umumnya didukung oleh pendanaan utang luar negeri.

Pertambangan

Tahun 2008 merupakan “tahun lobby” bagi investor pertambangan, terutama perusahaan-perusahaan modal asing (PMA). Berbagai upaya lobby kepada pemerintah pusat dan Daerah dilakukan tidak lain untuk menderegulasi peraturan-peraturan di sektor pertambangan. Walaupun sudah ada peraturan pemerintah mengenai limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) hingga Undang Undang kehutanan No.41/1999 karena dianggap menghambat upaya eksplorasi pertambangan. UU No.11/1967 UU No. /2007 tentang Penanaman Modal yang sangat mengakomodir kepentingan investor bahkan. Upaya lobby ini bahkan melibatkan pula pejabat-pejabat lembaga keuangan Internasional (Bank Dunia. ADB, JBIC) sedemikian rupa karena dianggap dapat lebih efektif untuk menekan pemerintah Indonesia.

Seperti biasanya pemerintah sudah menyiapkan RUU yang isinya ternyata sarat dengan kepentingan perusahaan-perusahaan pertambangan asing. Ini bisa dilihat dari tidak dicantumkannya aspek-aspek penting untuk perlindungan lingkungan. Misalnya soal ketentuan tentang periode penutupan tambang (closure period) dan pasca penutupan tambang (post closure period); kewajiban perusahaan untuk melakukan clean up dan

rehabilitasi lingkungan hidup (dalam RUU kewajiban lingkungan disimplifikasi sebatas melakukan  reklamasi). Bahkan sebaliknya RUU ini justru memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk menyatakan keadaan kahar (force major), disamping membuka peluang bagi upaya mengkriminalisasi rakyat setempat ataupun pekerja yang melakukan protes atas operasi perusahaan.

Pencemaran Air

Hingga saat ini pencemaran sumber-sumber air sudah berkembang sangat serius. Sebagai contoh, hingga tahun 2000 industri manufaktur di Surabaya mencemari kali Surabaya yang berfungsi sebagai sumber air minum. Kandungan COD mencapai 1.159,2 mg/l, BOD 1.705 mg/l dan SS berkisar 1.596 mg/l, padahal bakumutu air kali Surabaya yang diatur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur hanya 80 mg/l untuk COD, 30 mg/l untuk BOD, 100 mg/l untuk SS3. Demikian halnya dengan kondisi beberapa sungai di berbagai kota di Jawa dan Sumatra. Di Semarang misalnya, konsumen PDAM mengeluhkan airnya yang keruh, berpasir serta tidak lancar. Di Yogyakarta ditengarai air PDAM tercemar bakteri coli yang merupakan penyebab diare. Ditengarai pula saat ini lebih dari 40% air PDAM di seluruh Indonesia telah tercemar bakteri coli. WHO bahkan memperkirakan saat ini sekitar 1 milyar populasi dunia mengalami kekurangan akses air bersih dan sekitar 2,5 milyar populasi bumi sama sekali tidak memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi yang memadai.

Walaupun kondisinya seperti itu, hingga saat ini tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah. Sealiknya hal seperti itu telah mendorong terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap para pegawai perusahaan, seperti yang terjadi pada kasus kebocoran gas amoniak di PT. Petrokimia Gresik. Pemerintah malah tetap memberikan kemudahan dan insentif kepada industri besar untuk memperluas dan meningkatkan produksinya, walaupun industri tersebut telah menimbulkan berbagai kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah yang terjadi pada pabrik bubur kertas (pulp) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Krisis Sumber-sumber Air

Masalah lingkungan lain yang cukup menonjol di tahun 2001 adalah masalah krisis sumber-sumber air. Krisis ini mulai dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya bisa dilihat dari pengangkalan beberapa sungai besar di Kalimantan seperti Sungai Kahayan di Kalimantan Tengah, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Erosi dan sedimentasi terjadi akibat berkurangnya hutan di daerah hulu dan badan sungai akibat pembukaan hutan oleh pemegang HPH serta membabi-butanya pemberian izin penebangan kayu oleh para Bupati. Pendangkalan di Sungai Mahakam misalnya telah meningkat 300% selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Di Kalimantan Tengah, Sungai Kahayan mengalami peningkatan erosi dalam 3 tahun terakhir yang menimbulkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Demikian pula yang terjadi di Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Terjadinya krisis air tersebut toh tidak menghalangi para Bupati untuk terus memberikan izin penebangan kayu di daerahnya. Masalah krisis air di Kalimantan juga diakibatkan oleh maraknya aktifitas pertambangan, baik skala kecil maupun skala besar, yang telah mengakibatkan pembukaan hutan, perubahan morfologi sungai, dan penurunan kualitas air dan tanah akibat pencemaran oleh bahan-bahan kimia. Maraknya pertambangan skala kecil yang seringkali dibeking oleh

oknum pejabat setempat maupun pusat serta aparat keamanan, menyebabkan sulitnya pengaturan dari pemerintah daerah.

Krisis air juga telah terjadi di hampir semua wilayah di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, terutama di kota-kota besar. Selain berkurangnya pasokan air dan erosi akibat pembabatan hutan di hulu serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan hilir, pencemaran limbah cair industri, rumah tangga, dan pertanian juga berkontribusi terhadap terjadinya krisis air di wilayah-wilayah ini. Bahkan krisis air telah menimbulkan konflik antar daerah seperti antara Jakarta dan Tangerang menyangkut suplai PDAM, serta antara pemda Ciamis dan Cilacap menyangkut pengelolaan DAS Citanduy.

Bencana Ekologis

Bencana alam selang dua tahun terakhir ini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa tetapi juga telah kerugian warga untuk jangka panjang. Mulai dari soal banjir, kekeringan hingga kebakaran hutan yang hamper terjadi setiap saat. Pemerintah pun seperti tidak punya strategi yang jelas untuk menangani bencana selain menuding perubahan iklim sebagai sumber bencana. Belum ada strategi penanganan yang koprehensif, terutama penanganan terhadap kesalahan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang menjadi sumber utama bencana. Penanganan terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan pun tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh walaupun bukti-bukti sudah ada. Sesungguhnya bencana ekologis yang hampir terjadi diberbagai daerah karena kebijakan Negara yang salah mengrus lingkungan atau alam ini.

e. Strategi

4. Ideology

a. Kekuatan/kelebihan

b. Kelemahan

c. Peluang

d. Ancaman

e. Strategi

5. Politik

a. Kekuatan/kelebihan

b. Kelemahan

c. Peluang

d. Ancaman

e. Strategi

Di banyak negara demokrasi, politik sebagian besar dikuasai oleh pertimbangan-pertimbangan taktis, perilaku taktis serta tindakan yang bersifat jangka pendek dan terlalu seringkali terlalu dangkal. Hal ini juga

terjadi dalam masyarakat di masa transisi seperti indonesia. Sejak pemilu terakhir, para pengamat politik dan masyarakat menjadi saksi beberapa langkah taktis yang brilian yang dilancarkan para politisi dan partai-partai politik Indonesia. Tetapi, para politisi seringkali menolak adanya pola pikir yang militeristik dengan alasan ’kita tidak dalam keadaan perang, tapi dalam perundingan politik yang damai dan proses-proses lain’ dan ’para lawan politik kami bukanlah musuh’. Padahal, setiap ide politik yang baru (seperti menciptakan atau membubarkan sebuah departemen, pemberian subsidi, dan lain-lain) akan membingungkan masyarakat karena akan mengubah status quo, dan tidak setiap anggota masyarakat mendapat keuntungan dari adanya perubahan tersebut. Ada yang menang dan ada yang kalah. Perencanaan yang strategis dan cermat (seperti persiapan dan perumusan konsep-konsep dan ide jangka panjang serta penerapan kebijakan dan kampanye pemilu) merupakan persyaratan bagi keberhasilan politik dan pembangunan berkelanjutan setiap institusi atau lembaga demokratis.

Namun, yang seringkali dilupakan oleh para politisi, terutama adalah strategi politik untuk pemilu. Tujuan dari setiap strategi bukanlah kemenangan yang dangkal – tapi perdamaian yang mendasar. Dalam istilah politik, ’perdamaian’ ini berarti: penerangan program-program yang tepat dan reformasi. Jika tujuan jangka panjang – strategi - ini tidak tampak, misi bagi kemenangan akan tampak sebagai perjuangan bagi kekuasan dan kekayaan pribadi; sebagai sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan – selain tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui program-program utamanya dalam pendidikan politik, dialog politik dan konsultasi politik, Yayasan Friedrich Naumann (FNS) berupaya melakukan peran dalam peralihan dan pengembangan pengetahuan politik yang bersifat strategis. FNS bermaksud memotivasi para praktisi politik di semua tingkatan legislatif dan eksekutif serta partai-partai politik untuk menggunakan instrumen-instrumen strategis bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat. Agar tercapai pengorganisasian politik yang lebih berhasil-guna. Kami ingin mendorong diciptakan dan dikembangkannya konsep-konsep politik yang direncanakan secara strategis, yang meliputi pula unsur taktis dan unsur operasional.

Konsep abstrak seperti strategi politik, paling baik bila dijelaskan, dipahami dan diingat serta diletakkan dalam konteks praktis. Untuk memberi kesempatan melihat bagaimana strategi dapat diterapkan dalam praktik (baik berhasil maupun tidak), dan dalam rangka menyambut Pemilu 2004 di Indonesia, pada Maret 2003 FNS memprakasai Program Kunjungan ke Jerman selama seminggu bagi para politisi dan wartawan. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada para politisi indonesia serta para juru pemenang pemilu. Bagaimana cara merumuskan, mengorganisasikan dan menerapkan strategi politik pada pemilu tahun 2002 di Jerman. Untuk mempersiapkan kunjungan, sebelumnya FNS telah mengumpulkan serangkaian materi – yang dikompilasi menjadi tiga bagian, dan kini tersedia bagi masyarakat yang tertarik dan memerlukannya.

Materi tersebut tidak saja meliputi strategi kampanye yang mutakhir – yang memberikan gambaran dari seluruh proses pemilu dan strategi kampanye partai-partai besar, tetapi juga mengungkapkan banyak hal yang berhubungan dengannya – misalnya tentang latar belakang keikutsertaan mereka, alat yang dipakai untuk mengukur iklim politik dan

perasaan rakyat – sebelum dan setelah pemilu, serta hasil pemilu dan evaluasi pasca-pemilu.

Penyediaan materi ini tidak dimaksudkan agar publik Indonesia mengikuti atau meniru strategi yang dipaparkan, karena sudah barang tentu pemilu di Jerman berlangsung dalam sebuah konteks yang sangat berbeda dengan Indonesia. Budaya pemilu Jerman, misalnya, cenderung mengkonsentrasikan lebih pada masalah-masalah tematis dan jarang menggunakan cara-cara pengumpulan massa. Sebaiknya di Indonesia, pengumpulan massa dan pengibaran bendera selalu diutamakan dalam setiap kampanye pemilu. Namun begitu, perbedaan tersebut sekilas mungkin tidak sebesar yang tampak di permukaan. Bahan bacaan ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi bagi semua yang terlibat dalam rencana politik strategis atau yang benar-benar mengikutinya serta untuk menjelaskan konsep abstrak dari strategi politik melalui contoh-contoh praktis. Di samping itu, semua yang dijabarkan di sini dapat diterapkan dalam sebuah konteks lokal di Indonesia pada pemilu mendatang dan seterusnya. Keberhasilannya tentu dapat diketahui setelah melalui beberapa pengujian.

Bacaan ini dibagi dalam tiga bagian – mengikuti tahapan logis dari seluruh proses pemilu. Bagian I mencakup bahan-bahan yang disiapkan sebelumnya atau menjelang pemilu; bagian II meliputi bahan-bahan yang terbit selama kampanye pemilu – seperti yang ditulis dalam artikel surat kabar secara bertahap dan berkesinambungan. Bagian III atau bagian terakhir merupakan kumpulan bahan yang diterbitkan setelah hari pencoblosan.

Bagian I merupakan sebuah pengantar, yakni ’Informasi umum tentang kampanye dan strateginya’: bagaimana merencanakan sebuah kampanye, bagaimana kampanye pemilu di Jerman mengalami perubahan, atau bagaimana ketika Partai Sosialis Demokrat (SPD) memulai sebuah strategi yang benar-benar baru (sekurangnya di Jerman), partai tersebut memberikan contoh unsur-unsur sebuah kampanye pemilu yang berbeda dari kampanye pemilu pada umumnya, yakni unsur teknik, target, kampanye negatif, dan sebagainya. Bagian I juga mencakup analisis pra-pemilu dari Pemilihan Umum Jerman oleh dua ilmuwan politik, yang dapat memberikan pandangan yang menarik, dan akhirnya analisis tersebut memberikan tinjauan kritis mengenai lembaga jajak pendapat atau lembaga polling. Lembaga-lembaga jajak pendapat telah memainkan peran yang semakin penting di setiap kampanye politik. Partai-partai peserta pemilu sendiri membutuhkan jasa mereka bahkan sebelum mereka mulai merumuskan sebuah strategi. Selama kampanye, lembaga-lembaga jajak pendapat berusaha menarik perhatian masyarakat. Informasi ini bukan saja merupakan respon penting bagi publik, tetapi juga bagi para juru kampanye itu sendiri, karena saat ini lembaga-lembaga jajak pendapat telah memainkan peran utama dalam pemilu. Adalah hal yang penting untuk menyimak secara kritis cara kerja atau metode yang mereka gunakan, baik kekuatan maupun kelemahannya.

Bagian II mencakup ’Perencanaan, Organisasi dan Penerapan Strategi’. Kampanye pemilu Partai Sosialis Demokrat (SPD) tahun 1998 dan juga kampanye Partai Demokrat Bebas (FDP) tahun 2000 akan menjadi contoh cara merencanakan, mengorganisasikan dan merumuskan sebuah strategi. Kedua kampanye ini dipilih menjadi contoh karena merupakan tonggak penting bagi pemikiran politik strategis di Jerman. Selain itu, kedua partai tersebut menggunakan kampanye strategi yang

berhasil ini sebagai landasan bagi strategi Pemilu 2002 mereka. Adalah menarik untuk melihat bagaimana dua konsep ini bekerja untuk dua partai dengan kondisi yang berbeda. Bagian II juga meliputi pengantar pendek kampanye FDP tahun 2002. Bagian utama dari bagian II ini adalah kumpulan artikel surat kabar tentang penerapan kampanye-kampanye Partai Uni Demokratik Kristen (CDU), SPD, FDP dan B90/Gruene (Partai Hijau) selama Pemilu 2002. Artikel-artikel tersebut dianggap berhasil atau tidak. Terakhir, bagian ini mencakup pilihan poster-poster kampanye dari partai-partai yang berbeda, yang menggambarkan bagaimana mereka berusaha menampakkan strategi yang berbeda.

Bagian III tentang ’Hasil Pemilu dan Analisis’. Hari pencoblosan adalah hari yang penting bagi partai-partai politik. Inilah saat dimana semua yang memanas pada akhirnya meredup. Saat itulah partai-partai mengetahui apakah strategi yang mereka rencanakan, organisasikan dan terapkan dalam waktu yang lama akan membawa keberhasilan atau tidak kepada mereka. Meskipun SPD pada akhirnya memenangkan pemilu, kebanyakan analis berpendapat, pemenang sesungguhnya dari kampanye adalah CDU/CSU. Koalisi Merah-Hijau hanya mendapat kursi mayoritas dari 306 (pada pemilu sebelumnya) menjadi 295 pada pemilu 2002. Analisis pasca-pemilu memainkan peran utama dalam seluruh proses pemilihan. Dengan menganalisa faktor-faktor: pada pemilih mana partai mendapatkan suara terbanyak. Apakah ada pilihan gender yang berbeda pada setiap partai, apakah rakyat di bekas Jerman Timur masih memberikan suara yang berbeda dengan rakyat di Jerman bagian barat dan sebagainya, partai-partai mendapatkan informasi penting bagi rencana strategis mereka di masa mendatang. Bagian III juga meliputi hasil-hasil pemilu bersama di dua negara bagian sebelum pemilu serta hasil pemilu bersama di dua negara bagian setelah pemilu. Membandingkan pemilu di tingkat nasional dan lokal juga dapat memberikan pandangan strategis yang penting. Dalam hal pemilu 2002 pemilu bersama di negara bagian ’Hessen’ dan ’Niedersachsen’ memberikan sinyal penting. Meskipun SPD baru saja memenangkan pemilu di tingkat nasional, partai tersebut kehilangan suara yang penting selama pemilu lokal di dua negara bagian. Kedua negara bagian itu sekarang dipimpin oleh CDU. Analis pemilu membicarakan keadaan para pemilih yang ingin ’menghukum’ koalisi pemerintah.

Mayoritas analis tersebut setuju bahwa meski faktor-faktor lokal juga memainkan peran dalam hasil pemilu bersama, politik tingkat nasional juga memainkan faktor yang penting. Jadi, pemilu di tingkat lokal memberikan indikator yang penting bagi politik di tingkat nasional. Seberapa baik politik kita berlangsung? Diagram suasana politik di Jerman sebelum dan setelah pemilu jelas menggambarkan kecenderungan SPD yang menurun secara tiba-tiba.

6. Ekonomi

a. Kekuatan/kelebihan

Indonesia memiliki tiga keunggulan yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Tiga keunggulan Indonesia itu justru merupakan hal-hal yang dicemaskan negara-negara lain. Ketiga hal itu adalah sumber daya energi, komoditas dan logam alias metal yang melimpah di Indonesia. Kekuatan ekonomi Indonesia adalah kelemahan ekonomi dunia. Apa kelemahan ekonomi dunia? Yaitu energi yang terbatas, sementara kita punya energi yang besar sekali, komoditi yang besar sekali dan juga

metal. Ketiga hal itu yang menjadi kekhawatiran dunia. Namun ketiga hal itu juga sekaligus yang menjadi keunggulan Indonesia. Kita semua harus meyakini perekonomian Indonesia akan terus membaik. Jika tahun ini diperkirakan mencapai 6%, maka pada tahun depan diharapkan bisa menjadi 7 persen dan selanjutnya mencapai 8 persen pada 2010. Gw optimistis kita akan bisa mencapai pertumbuhan itu. Sekarang ini perekonomian di Indonesia memang berjalan agak lambat. Itu karena dua hal, karena kita sedang melakukan dua hal yaitu recovery ekonomi dan reformasi demokrasi. Tp gw mengakui pelaksanaan kedua hal tersebut secara bersama-sama bukanlah hal yang mudah.”

kekuatan ekonomi kita diantaranya1. kita memiliki banyak sumber daya alam2. kita memiliki banyak sumber daya manusia3. letak strategis Indonesia di peta dunia4. laju pertumbuhan ekonomi masih positif5. stabilitas keamanan masih baik6. menganut sistem negara demokrasi 7. menerima sistem perdagangan bebas dgn prinsip mekanisme pasar

b. Kelemahan

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sehingga masih riskan menghadapi guncangan yang berasal dari dalam dan luar negeri."Ekonomi kita masih sangat peka terhadap guncangan dari internal dan eksternal," katanya dalam seminar prospek ekonomi syariah di Jakarta, Kamis. Dijelaskannya, kelemahan ekonomi Indonesia antara lain adalah belum baiknya iklim investasi dengan masih besarnya ketidakpastian dalam berbagai kontrak yang banyak tidak dihargai."Selain itu juga masalah perburuhan dan masalah struktural lainnya seperti masih besarnya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang membuat ekonomi kita tidak kompetitif," katanya. Di sektor perbankan juga terlihat berbagai kelemahan seperti di sisi sumber daya manusia yang terus menerus berusaha diperbaiki oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan paket kebijakan perbankan beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, di sisi makro ekonomi BI akan terus berupaya untuk terus menstabilkan kondisi moneter sehingga perubahan di sisi eksternal dan internal tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia. "Dalam jangka menengah, tingkat inflasi bisa dipertahankan sesuai negara tetangga dan jangka panjang sesuai dengan inflasi dunia, itu supaya perekonomian kita bisa bersaing, jangan jadi pasar saja dari negara lain," katanya. Burhanuddin dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung dikeluarkannya UU Perbankan Syariah untuk mendukung percepatan perkembangan bank syariah di Indonesia. (*/dar)

c. Peluang

d. Ancaman

jakarta – Pelaku usaha di Indonesia kini harus berancang-ancang agar tidak ikut tergerus pelemahan indeks di sejumlah bursa utama di Asia. Selain indeks bursa, kurs rupiah terhadap dolar AS juga mulai melemah, ini ditengarai akibat rencana pengetatan kredit perbankan di China dan upaya Presiden AS  Obama mengendalikan perbankan serta melemahnya perekonomian di Korea Selatan. Menkeu Sri Mulyani mengingatkan situasi ekonomi global mulai memperlihatkan kerawanan

terutama di sekitar awal semester II/2010. Dalam kondisi tersebut, sejumlah negara G-20 juga bersiap melakukan exit policy hanya tinggal menunggu momen yang tepat. “Karena itu kita perlu mewaspadai gejolak yang mulai terlihat itu,” ujarnya di hadapan sejumlah pemimpin media massa saat acara closing dinner yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin malam (25/1) Secara terpisah, pengamat ekonomi menyatakan pasar modal nasional memang rentan terhadap guncangan yang bersumbu dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara besar di Asia. “Tidak pernah bursa kita menguat di tengah runtuhnya bursa di Asia. Sebab, pada dasarnya bursa kita hampir sama dengan bursa di Asia lainnya dan juga Amerika Serikat (AS). Jadi, bila bursa Asia terkena sentimen negatif maka bisa dipastikan hal itu juga akan berdampak ke bursa Indonesia,” ucap Chief Economist Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa Purbaya kepada Neraca, di Jakarta, Selasa (26/1). Purbaya menyatakan, ketidakpastian kondisi pasar saham global ikut dipicu oleh aksi spekulatif sejumlah pihak yang mencermati adanya prediksi positif dari laju inflasi di AS. “Saat inflasi mulai naik, ada orang yang berspekulasi dengan menaikkan suku bunga. Apalagi, Presiden Obama juga akan membuat aturan baru di sektor perbankan. Namun, saya meyakini bahwa secara umum ekonomi di AS tumbuh cepat,” paparnya. Pergerakan positif ekonomi AS itu, imbuh Purbaya, masih disikapi dingin oleh sejumlah pelaku pasar dunia. Hal itu karena publik masih gamang terhadap kemungkinan percepatan upaya pemulihan perekonomian Negeri Paman Sam itu. “Yang pasti, para pelaku di pasar modal tidak usah terlalu khawatir. Sebab, pondasi ekonomi nasional juga cenderung memperlihatkan tren positif. Pemain pasar modal tidak perlu panik dengan adanya koreksi di pasar modal karena itu adalah kecenderungan normal. Kalau indeks pasar modal terus terkerek naik, pelaku pasar malah berharap agar bursa bisa terkoreksi,” ujarnya berseloroh. Indeks Nikkei 225 (Jepang) turun 149,61 poin (1,4%) menjadi 10.363,08 dan indeks Kospi (Korea Selatan) turun 40,89 poin (2,5%) menjadi 1.629,31. Sedangkan indeks acuan Shanghai di pasar China anjlok 46,93 poin (1,5%) menjadi 3.047,48. Begitu juga indeks Hang Seng (Hong Kong) turun 329,41 poin (1,6%) menjadi 20.269,14, dan indeks Taiwan merosot 3,5%. Pelemahan juga terjadi di indeks Singapura yang melorot 1,6%, dan indeks Thailand anjlok 0,6%. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Nanang Pamuji Mugasejati menjelaskan, secara hipotetik tentunya prahara di lantai bursa utama di Asia akan ikut menyeret bursa nasional. Pasalnya, Indonesia masih berstatus negara ‘pinggiran’ dalam konstalasi perekonomian global. “Jika negara yang selama ini menjadi poros ekonomi dunia seperti China itu terkena, tentu hal itu juga bakal ikut dirasakan ke bursa domestik. Namun, pertanyaannya apakah dampaknya itu akan separah krisis di 2008 silam atau tidak,” urainya. Nanang berkeyakinan, kalau pun akan ada gelombang krisis lanjutan maka tekanannya tidak akan separah di 2008 silam. Hal itu karena pemerintahan di banyak negara telah bersiap diri guna menangkal berbagai dampak krisis ekonomi. “Lagipula, sejumlah negara sudah mulai menanggalkan mahzab neoliberalisme dengan menerapkan sistem liberalisasi yang terkontrol. Termasuk juga pemerintahan Presiden Obama di Amerika Serikat yang menjalankan kebijakan proteksi terhadap pasar domestik sehingga relatif lebih siap menghadapi tantangan krisis ekonomi,” tukasnya. Menurut Nanang, China mampu menghadapi permasalahan terbesar dalam perekonomian saat ini karena pemerintahnya yang belum sepenuhnya meninggalkan sikap otoriter dalam menjalankan roda perekonomian. Hal tersebut berdampak positif terhadap penguasaan pasar domestik maupun global secara lebih baik. “AS juga telah bergeser dari pola ekonomi yang sangat pro pasar menjadi ekonomi regulatif sehingga mampu menekan dampak krisis yang

membahayakan,” kata dia. Dia menyatakan, ancaman yang bersumber dari lantai bursa utama di Asia tidak akan berimbas secara cepat terhadap kinerja di sektor riil nasional. “Pukulan terberat yang dihadapi pelaku bisnis di Tanah Air lebih dipengaruhi pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia yang tergabung dalam ASEAN bersama China. Gejolak di bursa Asia sebetulnya tidak berdampak langsung terhadap sektor riil,” paparnya. Nanang juga mempertanyakan, arah kebijakan perekonomian Indonesia yang cenderung abu-abu alias tak menentu arahnya. “Kita agak kesulitan karena cadangan devisa nasional yang besar selama ini sebenarnya mampu membiayai enam bulan impor. Namun, pola ini sangat konservatif mengingat ketidaksiapan kita dalam aspek regulasi di bidang ekonomi,” ucapnya. Chief Strategy Consultant Arrbey Handito Joewono menyebutkan, sesuai proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2010 mencapai 2,5%. Angka itu bergeser jauh dari proyeksi lembaga tersebut di 2009 sebesar minus 1,4%/ Sedangkan proyeksi pemerintah tahun ini akan ada pertumbuhan 5,5% dan 4,3% pada tahun 2009. Untuk itu, dia meyakini bahwa tahun ini menjadi momentum yang bagus bagi pertumbuhan bisnis. “Prospek bisnis 2010 tampaknya baik. Tapi tingkat kompetisinya sangat ketat,” katanya. Oki. Perekonomian Indonesia sedang berada di titik rawan krisis. Kesimpulan tersebut tidaklah berlebihan melihat beratnya ancaman eksternal yang dihadapi. Belum lagi rontoknya pasar finansial AS karena kredit macet perumahan yang mempengaruhi lesunya pasar finansial Indonesia, kini ancaman tingginya harga minyak sedang menggerogoti perekonomian Indonesia. Tingginya harga minyak mentah sebetulnya membawa keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor. Indonesia bisa mengambil keuntungan karena selisih biaya produksi yang jauh lebih kecil dibanding harga internasional yang saat ini berada di level sekitar USD 90 per barel. Namun, produksi minyak mentah di tanah air jauh dari dari harapan. Target produksi rata-rata masih di bawah 1 juta barel per hari dari target produksi 1,034 juta barel per hari. Dalam posisi demikian, Indonesia sebetulnya masih aman dari ancaman krisis ekonomi global, sebab sebagai negara pengimpor dan pengeskpor, Indonesia berada di posisi impas. Namun, bertahan di posisi impas tentu saja sangat rawan, sebab tidak ada jaminan posisi harga tetap apalagi akan turun. Malah, kemungkinan besar harga akan terus mengalami kenaikan selama masih terjadi konflik di timur tengah, yang mengakibatkan kepanikan global karena ancaman berkurangnya suplai. Oleh karena itu, Indonesia mesti beranjak dari kelesuan produksi. Semestinya, yang terjadi adalah Indonesia memproduksi minyak jauh di atas target seperti halnya asumsi harga di APBN 2007 jauh di atas target, yakni selisih sebesar USD 30 per barel dari target USD 60 per barel.

e. Strategi

Pemerintah diminta mengubah strategi ekonomi untuk memperkuat sektor industri dan ekspor dalam menggerakkan perekonomian.

Perubahan strategi ekonomi dilakukan melalui penyesuaian kebijakan moneter dengan perkembangan sektor riil di Tanah Air.

Riant Nugroho, Direktur Institute for Policy Reform, menilai selama ini Indonesia terbalik dalam menerapkan strategi ekonomi, di mana kebijakan moneter tidak dijadikan sebagai pendukung sektor riil, tetapi berdiri sendiri.

Bahkan, dia menilai pemerintah dan bank sentral menciptakan kondisi di mana sektor riil harus tertatih-tatih mengikuti ke-bijakan keuangan. Belum lagi tingginya spekulasi di sektor keuangan akibat kebijakan moneter yang menyebabkan investor enggan berinvestasi ke sektor riil.

Akibatnya, paparnya, pertumbuhan tinggi tidak mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan, bahkan terjadi penurunan surplus neraca perdagangan, sedangkan tingkat pengangguran tidak menurun signifikan.

"Strategi pengembangan ekonomi yang lebih kuat adalah strategi klasik, memperkuat sektor riil, termasuk di dalamnya meningkatkan nilai tambah setiap produk komoditas primer. Sementara sektor moneter menjadi penguatnya. Bukannya terbalik," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia pada Juni mencapai US$12,29 miliar atau turun sebesar 28,7% dibanding-kan dengan ekspor Mei. Sementara dibandingkan dengan ekspor Juni 2009 naik sebesar 31,04%.

Menurut Riant, ada tiga hal yang menyebabkan kinerja ekspor Indonesia merosot. Pertama, karena kebijakan liberalisasi perdagangan, sebagai pengganti kebijakan industrialisasi, yang menguat pascakesepakatan perdagangan bebas China-Asean.

"Dengan jumlah penduduk 234,2 juta jiwa, jenis dan jumlah kebutuhan di dalam negeri juga sangat besar, dengan kebijakan liberalisasi perdagangan, praktis akan lebih banyak produk diimpor daripada yang diekspor karena produk domestik pun sudah kalah di dalam negeri, apalagi diekspor," tandasnya.

Dia menilai penurunan ekspor juga menjadi cerminan kemerosotan perkembangan sektorindustri di dalam negeri. Penurunan ini sebagian besar akibat persoalan permodalan karena kebijakan keuangan tidak mendukung kepentingan sektor riil.

Kedua, lanjut Riant, kurangnya dukungan infrastruktur dan sarana transportasi antardaerah.

Ketiga, pembenahan mekanisme ekspor belum menyentuh akar permasalahan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai neraca perdagangan baik, meski surplus turun. Dia mengatakan terus mendorong pembangunan industri kecil domestik guna mengolah bahan baku menjadi barang jadi bernilai tambah jika diekspor.

Menkeu Agus D. W. Martowardojo mengatakan peningkatan ekspor merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong investasi dan pengembangan industri nasional,

7. sosial budaya

a. Kekuatan/kelebihan

Dinamika sosial dan kebudayaan itu, tidak terkecuali melanda masyarakat Indonesia, walaupun luas spektrum dan kecepatannya berbeda-beda. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan Indonesia pernah berkembang dengan pesatnya di masa lampau, walaupun perkembangannya dewasa ini agak tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan di negeri maju lainnya. Betapapun, masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam itu tidak pernah mengalami kemandegan sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi.

Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kategorikal ada 2 kekuatan yang mmicu perubahan sosial, Petama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact) secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka .

Betapapun cepat atau lambatnya perkembangan sosial budaya yang melanda, dan factor apapun penyebabnya, setiap perubahan yang terjadi akan menimbulkan reaksi pro dan kontra terhadap masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Besar kecilnya reaksi pro dan kontra itu dapat mengancam kemapanan dan bahkan dapat pula menimbulkan disintegrasi sosial terutama dalam masyarakat majemuk dengan multi kultur seperti Indonesia

-

b. Kelemahan

c. Peluang dan strategi

NO PELUANG DAN KENDALA STRATEGI

1. PELUANG

a. Etnis :1) Manfaatkan kesenian unggulan

2) Mewujudkan keberagaman etnis menjadi kekuatan pemersatu bangsa

Datakan unggulan tiap-

tiap etnis

Kerjasama dan koordinasi

dengan tokoh masyarakat

b. Agama:1) Banyaknya tokoh agama yg

bertoleran thd agama lainnya

2) Sbg sarana pembentuk sikap dan perilaku bangsa

Datakan tokoh agama yg fokal

Adakan penggalangan& pembinaan

Standarisasi puan para tokoh agama

Pertemuan para tokoh agama secara periodik

c. Ras :1) Kemajemukan ras

2) Tidak adanya sikap saling

curiga mencurigai

Menyatukan persepsi dlm

kehidupan berbangsa dan

bernegara

Menyatukan persepsi dlm

kehidupan berbangsa dan

bernegara

2. KENDALA

a. Etnis :

1) Kesalahan persepsi thd etnis Cina

2) Munculnya organisasi sosial yg berbasis etnis

Pembauran sampai pada level

bawah shg masyarakat tdk

lagi berpersepsi etnis cina

mrpk hal yg berbeda

Lakukan pemantauan thd giat

yg dilakukan

b. Agama :

1) Munculnya aliran sesat dari satu paham agama

2) Diskrimanasi

Lidik dan pengawasan

Wujudkan sikap toleransi

beragama

c. Ras

1) Adanya sikap arogansi rasial

2) Terjadinya konflik antar ras

Penggalangan dan Pembinaan

Lidik

Tindak

d. Ancaman

Panglima TNI Jenderal TNIDjoko Santoso, menegaskan TNI sebagai garda terdepan bangsa danbenteng terakhir Indonesia selalu siap dalam menghadapi ancamanmiliter dari manapun datangnya. Apakah itu Ancaman berupa invasiatau serangan militer akan dengan mudah dikenali.

“Tapi musuh terberat dewasa ini adalah ancaman melalui bidangsosial dan budaya,” kata Panglima ketika memberikan pengarahankepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional Tahun2010, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur,Kamis (19/8).

Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan ancaman melaluinilai-nilai sosial dan budaya lebih sulit dikenali dan sasarannyaadalah remaja serta generasi muda yang merupakan tulang punggungbangsa dan negara. Remaja atau generasi muda pada umumnya akandijadikan sebagai sasaran utama, karena nilai strategis remaja bagimasa depan suatu bangsa dan negara.

Panglima TNI mengingatkan pada generasi muda untuk menghindarinarkoba, pergaulan bebas, dan bentuk-bentuk budaya asing lainnya,yang lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya.

Dalam setiap etape perjuangan dan episode sejarah nasional,generasi muda selalu memposisikan diri sebagai komponen intisekaligus motor penggerak dalam setiap perubahan. Tonggak sejarahnasional pertama adalah Boedi Oetomo yang merancang danmenggerakkan pemuda untuk mendeklarasikan nasionalisme.

Tonggak-tonggak sejarah nasional, mulai dari kebangkitannasional atau gerakan Budi Utomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun1928 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945,semuanya dimotori dan diawali oleh generasi muda.

Dia mengharapkan Pengalaman menjadi Paskibraka akan memperkukuhkepribadian di atas landasan semangat nasionalisme dan kebangsaanIndonesia. Dengan semangat nasionalisme akan tumbuh

generasi mudapenerus bangsa yang memiliki jatidiri dan karakter bangsa Indonesiakedepan yang disiplin, ulet, tabah, pantang menyerah, setia kawandan bertanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara.

Kunjungan kehormatan rombongan anggota Paskibraka ke Mabes TNIberjumlah 66 orang, perwakilan dari 33 Provinsi dipimpin olehErlangga, Staf Menpora. Acara diakhiri foto bersama dengan PanglimaTNI yang didampingi oleh segenap pejabat Mabes TNI.

8. Pertahanan keamanan

a. Kekuatan/kelebihan

Kita hidup di era di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tengah berkembang pesat. Kemajuan IPTEK diklaim telah menciptakan dan membawa umat manusia pada kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, ternyata masalah yang dihadapi manusia tidak semakin berkurang. Kehebatan kemajuan sains dan teknologi terbukti tidak dapat mencegah kriminalitas yang amat mengganggu kehidupan umat manusia. Apalagi, mengatasi masalah keamanan yang lebih rumit dan canggih, seperti konflik antargolongan, etnik, suku, dan agama dalam tubuh sebuah bangsa. Bahkan, berkembangnya IPTEK justru mendorong timbulnya masalah etnik dan kesukuan.

Dalam tataran yang luas, pertentangan kepentingan politik antarnegara tetap terjadi dan berkembang menjadi konflik bersenjata atau perang. Kemajuan cara berpikir dan hukum internasional tidak mampu mengatasi sama sekali nafsu agresi dan menjaga agar pertentangan antarnegara dapat diatasi dengan cara damai dan diplomasi saja.

Ketika Perang Dunia (PD) I berakhir pada 1918, orang menyangka ini adalah perang terakhir (the last war) karena tidak sanggup melihat betapa banyak kematian dan kehancuran akibat peperangan. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dibentuk untuk merealisasikan tujuan tersebut. Namun, di kemudian hari terbukti LBB tidak mampu mencegah terjadinya perang, ditandai dengan serangan Italia terhadap Ethiopia. Pada 1939, peran LBB berakhir sama sekali ketika Jerman menyerang Polandia. Kejadian tersebut menjadi awal meletusnya PD II.

Jika PD I berlangsung di Eropa saja, PD II benar-benar meliputi seluruh dunia, terutama ketika Jepang menyerang Pearl Harbor di Amerika Serikat (AS) pada 1941. Puncaknya, pada 1945, dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Jepang, kematian dan kehancuran menjadi jauh lebih besar dan mengerikan dari pada sebelumnya. PD II berakhir, muncul Perang Dingin. Perang ini memiliki efek domino terhadap negara-negara lain di dunia. Munculnya perang Korea, Vietnam, dan Kamboja

b. Kelemahan

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

c. Peluang

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam nasional untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya adalah pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dalam tatanan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang bercirikan kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan; antara lain, melalui penumbuhan kesadaran bela negara. Di samping itu, diupayakan pula pengembangan potensi sumber daya buatan, pemanfaatan sarana, prasarana nasional, penataan organisasi untuk mendukung penyelenggaraan dan penyusunan komponen kekuatan pertahanan negara, serta pengembangan potensi industri nasional untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; (2) melakukan revisi UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, beserta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan pertahanan negara. Di samping itu, diupayakan pula untuk melakukan revisi doktrin pertahanan negara serta piranti lunak di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan, baik nasional maupun internasional; (3) meningkatkan koordinasi selain antarorganisasi TNI, juga dengan instansi terkait lainnya guna penataan dan pengorganisasian komponen pendukung secara bertahap dan berlanjut agar dapat mendukung kebutuhan alutsista TNI; (4) mengembangkan kerja sama pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN, Asia-Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan ketertiban dunia melalui berbagai forum.

d. Ancaman

Dalam konteks strategis,  diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia dimasa datang, meliputi :

Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

Konflik komunal,  kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas. Kejahatan lintas negara,  seperti penyelundupan barang,  senjata, amunisi dan bahan peledak,

penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan  terorganisasi lainnya.

Kegiatan  imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara,  dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan banga.

e. Strategi

Kepentingan strategis pertahanan Indonesia pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu  menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional.  Oleh karena itu,  maka pertahanan negara  memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan,  baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri.

Berdasarkan  perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia,  maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap,  kepentingan strategis yang bersifat mendesak,  dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.Kepentingan Strategis yang bersifat Tetap

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  serta  keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman,  baik   yang berasal  dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya,  namun sebagai negara merdeka,  berdaulat,  dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa mempermasalahkan ada atau tidak adanya ancaman nyata.   Disamping itu,  pembangunan kekuatan pertahanan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan dinamika politik yang memungkinkan munculnya ancaman.

Dalam melaksanakan  kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, bangsa Indonesia senantiasa memegang prinsip  sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan kedaulatannya.  Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya sebagai jalan terakhir  setelah usaha-usaha diplomatik tidak membuahkan hasil.  Dalam menyelesaikan setiap bentuk pertikaian dan persengketaan,  bangsa  Indonesia akan mengedepankan penggunaan cara-cara damai.  Sejalan dengan prinsip tersebut,  bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan intervensi terhadap kedaulatan bangsa lain.  Oleh karena itu,  Indonesia memilih pola defensif aktif dalam upaya pertahanannya.

Dalam menjamin kepentingan yang bersifat tetap,  penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan  dengan sistem kesemestaan,  melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya,  serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan.  Keikutsertaan seluruh rakyat dalam pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945,  serta mencerminkan kehormatan dan tanggung jawab sebagai bangsa yang percaya akan kemampuan sendiri.  Mengacu pada hal tersebut,  pertahanan negara

Indonesia disusun berdasarkan prinsip demokrasi,  penghormatan terhadap hak asasi manusia,  kesejahteraan umum,  lingkungan hidup,  ketentuan hukum nasional dan internasional,  serta prinsip hidup berdampingan dengan negara lain secara damai.Kepentingan Strategis Yang Bersifat Mendesak

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap.  Kepentingan strategis yang bersifat mendesak ini lebih diarahkan untuk mengatasi isu keamanan aktual,  yaitu tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,  serta gangguan terhadap keselamatan dan kehormatan bangsa.  Mencermati kondisi nasional saat ini,  terdapat sejumlah ancaman dan gangguan nyata yang mengancam stabilitas nasional  terutama di beberapa wilayah NKRI.  Ancaman dan gangguan nyata tersebut terutama berwujud ancaman non-tradisional yang bersifat lintas negara serta sejumlah isu aktual yang timbul di dalam negeri.