tugas pendidikan kewarganegaraan
TRANSCRIPT
TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun Oleh :
Niken Laras Utami
Fakultas Ekonomi
Program Sarjana Manajemen Bisnis
Universitas Gunadarma
2013
i
Kata pengantar
Segala puji kami ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa mencurahkan segala
nikmat dan kerunianya kepada saya, yang senantiasa diberi kekuatan untuk menyelesaikan
tugas saya. Salah satunya adalah saya bisa menyelesaikan tugas membuat tulisan dalam mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini selesai pada tepat waktunya.
Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu saya
dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Khususnya saya ucapkan kepada guru saya Bpk. Sri
waluyo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah memberi tugas
ini sehingga memberi saya pelajaran akan hal-hal yang baru buat saya dalam penyusunan
sebuah tulisan. Juga saya ucapkan kepada Orang tua dan teman-teman saya yang senantiasa
mendukung dan memotivasi saya, serta memberi masukan-masukan yang sangat berguna
dalam penyelesaian tugas makalah ini.
Tulisan ini dirangkum dari Bab I sampai Bab IV .Maka dari tulisan ini saya susun sebagai
tugas kuliah saya.
Oleh karena itu saya berharap dari pembaca mampu mengambil pelajaran yang bermanfaat,
dan mau melakukan akan hal-hal positif yang mampu kita lakukan yang disampaikan di
dalam tulisan saya ini. Adapun bila didalam tulisan saya ini ada kekurangan dalam penulisan
ataupun ada kata-kata yang tidak patut disampaikan, mohon diberi maaf. Melihat ini adalah
suatu pembelajaran dari saya, dan harap pembaca memakluminya. Dan saya sangat
mengharapkan saran dan pendapat dari pembaca sekalian yang mungkin akan saya perbaiki
pada tugas-tugas saya kemudian..
Bekasi , 20 Mei 2013
Niken Laras Utami
DAFTAR ISI
Hal.
Kata Pengantar ………………….…………………………………………...……..…………ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………..iii
BAB 1. Indonesia
Latar Belakang……………...…………...…………………………………………………….1
Etomologi Indonesia…………………………………………………………………………..2
Sejarah Awal…………………………………………...……………………………………...2
Indonesia Merdeka…………………………………………...………………………………..3
Politik Dan Pemerintahan…………………………………………..…………………………5
Pembagian Adminitrasi…………………………………………...…………………………...5
Geografis………………………………………………………...…………………………….7
Sumber Alam…………………………………………………………..……………………...8
Pendidikan…………………………………………………………………………………......8
Ekonomi……………………………………………………………...…………………..........8
Demografi…………………………………………………………..……………………........9
Kebudayaan………………………………………………………...………………………...10
Seni Musik…………………………………………………………………………………....11
BAB II. Konsep Kebudayaan
Latar Belakang…………………………………………………………………...…………..12
Unsure Unsure Kebudayaan………………………………………………………..………...14
Hub. Antara Unsure Kebudayaan…………………………………………………………….14
System Kepercayaan……………………………………………………………....................15
System Ilmu Dan Pengetahuan…………………………………………………………….....15
Perubahan Social Budaya…………………………………………………………….............16
Penetrasi Kebudayaan……………………………………………………………..................16
Cara Pandang Terhadap Kebudayaan………………………………………………………..17
BAB III. KETAHANAN NASIONAL
Latar Belakang…………………………………………………………….............................19
Pokok-Pokok Pikiran……………………………………………………………....................20
Pengertian Ketahanan Nasional……………………………………………………………....21
3
Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional……………………………………………………22
Hakikat Ketahanan Nasional dan Konsepsi Nasional…………………………….………….22
Asas asas Ketahanan Nasional……………………………………………………………….23
Sifat sifat Ketahanan Nasional……………………………………………………………….24
BAB IV. POLTRANAS
Latar Belakang…………….…………………………………………………………………41
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional…………………………………42
Stratifikasi Politik Nasional…………………………………………………………………..44
Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional…………………………………...45
PENUTUP…………………………………………………………………………………..52
Daftar Pusaka……………………………………………………………………………….53
4
BAB I
INDONESIA
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang
dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra
Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauanterbesar di dunia yang terdiri dari
13.487 pulau,[5][6] oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara.[7] Dengan populasi sebesar 237
juta jiwa pada tahun 2010,[8] Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan
negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.
Bentuk pemerintahan Indonesia adalahrepublik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung.
Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan,
dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga
lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan
Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah
perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan
Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India.
Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang
yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk
memonopoli perdagangan rempah-rempahMaluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada
di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernamaHindia-Belanda menyatakan
kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan,
ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode
perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang
berbeda. Suku Jawa adalah suku terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk
Indonesia.[9] Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"),
berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas,
Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di
dunia.
Indonesia juga anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada
tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap
dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada
1
tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan anggota
dari ASEAN, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.
ETIMOLOGI INDONESIA
Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "Hindia" dan kata
dalam bahasa Yunani nesosyang berarti "pulau".[10] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia
kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh
sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.[11] Pada tahun 1850, George Earl,
seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan
istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu".[12] Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim
dari Kepulauan India.[13] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia-Belanda tidak
menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur
Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur(de Oost); dan
bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis
oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[7]
Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda,
dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[7]Adolf
Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln
des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya
ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda
yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.
SEJARAH AWAL
Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa",
menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta
sampai 500.000 tahun yang lalu.[14] Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada
saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan
menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah
yang jauh di timur kepulauan. Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas
cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM, menyebabkan banyak perkampungan, kota,
dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu,
Indonesia yang terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur
pelayaran antara India dan Cina selama beberapa abad. Sejarah Indonesia selanjutnya mengalami
banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.
2
Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di
pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan
tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam,Kalimantan Timur. Di
wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan Tarumanegara.
Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M. Pada
abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan
Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah
kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di
Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan.[19] Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8
dan ke-10 wangsa Syailendra danSanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis
agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti candiBorobudur dan candi Prambanan.
Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan
mahapatihGajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan
sering disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia.[20]
Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa
agama Islam. Selain itu pelaut-pelautTiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He)
yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15.[21] Para pedagang-
pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasaiyang
berdiri pada tahun 1267, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
INDONESIA MERDEKA
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah perang
Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-
Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu
sedang bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad
Hatta, danSutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, danperdana
menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang
Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (Politionele Actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi
Militer.[24]Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai
negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari
kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsirpada tanggal 17 Agustus 1950,
menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia
Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan
Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
3
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan
non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik
Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap
negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"),[25] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang
semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6
orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut
dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian
ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi
berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan
pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari
ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah
Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh,
sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali
ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan
Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar
untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata.
Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan
Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".[26] Namun,
Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah
aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ)
Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar
di dunia[27] diadakan dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama
di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan,
terutama Papua. Timor Timur akhirnya resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun
bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBBmenjadi negara Timor Leste.
Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya
menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 danGempa bumi Sumatra
Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang
4
menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur diSidoarjo pada 2006 yang tidak
kunjung terpecahkan.
POLITIK DAN PEMERINTAH
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yangdemokratis.
Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias
Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif danyudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah
lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelahamandemen ke-4 MPR
bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah
amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik,
ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari
jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melaluipemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima
tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan
golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Taufiq Kiemas. DPR saat ini diketuai
oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia
adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak
mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo
Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai
Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat
kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi
oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan
oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan
administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tetap dipertahankan.
PEMBAGIAN ADMINISTRATIF
Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi
dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatandan lagi
menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. Tiap
provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD
5
Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota danwali kota; semuanya dipilih langsung
oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau
Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa
legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan
hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran
penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya
disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus
ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor
Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor
Leste.
Provinsi di Indonesia dan ibukotanya
Sumatera
Aceh - Banda Aceh
Sumatera Utara - Medan
Sumatera Barat - Padang
Riau - Pekanbaru
Kepulauan Riau - Tanjungpinang
Jambi - Jambi
Sumatera Selatan - Palembang
Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang
Bengkulu - Bengkulu
Lampung - Bandar Lampung
Jawa
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Banten - Serang
Kalimantan
Kalimantan Barat - Pontianak
Kalimantan Tengah - Palangka Raya
Kalimantan Selatan - Banjarmasin
Kalimantan Timur - Samarinda
Kalimantan Utara - Tanjung Selor
Sulawesi
Sulawesi Utara - Manado
Gorontalo - Gorontalo
Sulawesi Tengah - Palu
Sulawesi Barat - Mamuju
Sulawesi Selatan - Makassar
Sulawesi Tenggara - Kendari
Kepulauan Maluku
6
Jawa Barat - Bandung
Jawa Tengah - Semarang
Daerah Istimewa Yogyakarta - Yogyakarta
Jawa Timur - Surabaya
Kepulauan Nusa Tenggara
Bali - Denpasar
Nusa Tenggara Barat - Mataram
Nusa Tenggara Timur - Kupang
Maluku - Ambon
Maluku Utara - Sofifi
Papua
Papua Barat - Manokwari
Papua - Jayapura
GEOGRAFIS
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan
kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang
memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT -
141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat
penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri
dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606
km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesidengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas
421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut:
12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut, searah penjuru mata angin, yaitu:
UtaraNegara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Cina
Selatan
Selatan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia
Barat Samudra Indonesia
7
TimurNegara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra
Pasifik
8
SUMBER ALAM
Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah
subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar
10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%,
dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km[
PENDIDIKAN
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4
dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah
Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20%
dari APBN dan APBD diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi
yang disediakan tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan
negara Malaysia, Thailand dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih
dari 28 %
EKONOMI
Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik
Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti
menjadiRupiah.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi
kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum
berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh
bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya
ketidakstabilan pada ekonomi negara.
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi,
menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan
investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan
melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7%
antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an,
antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya
mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada
antara tahun 1989 sampai 1997 Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-
an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula
berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
9
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005
melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum
cukup besar dalam memengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006,
sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawahgaris kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang
hidup dengan penghasilan kurang dari AS$ 2 per hari.
Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas
alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-
akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama
termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB,
yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor
pertanian menyumbang 14,0%. Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak
orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa
mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%.
Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya
yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.
Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam
bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam
pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143
dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.
DEMOGRAFI
Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta, dan
diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta. 130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau
Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana
ibukota Jakarta berada. Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah Bangsa Austronesia, dan
terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia
bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok
suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah,
misalnyaJawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau.
Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas di antaranya adalah
etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke Nusantara melalui perdagangan sejak
abad ke 8 M dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta populasi
etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930 dan 2000 pemerintah
melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan
keturunannya.
10
Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan
Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.[45] Sisanya
beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain
agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakuiKonghucu.[59]
Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa
resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai
oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
KEBUDAYAAN
Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki warisan budaya yang
berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Cina, Eropa, dan
termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa danBali tradisional memiliki
aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang
kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-
nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera seperti tari Ratéb
Meuseukat dan tari Seudati dari Aceh.
Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-
pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan
lain-lain.
11
SENI MUSIK
Seni musik di Indonesia, baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang
dari Sabang hingga Merauke. Setiap provinsi di Indonesia memiliki musik tradisional dengan ciri
khasnya tersendiri. Musik tradisional termasuk juga keroncong yang berasal dari
keturunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta, yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga
ke mancanegara. Ada juga musik yang merakyat di Indonesia yang dikenal dengan
nama dangdut yaitu musik beraliran Melayu modern yang dipengaruhi oleh musik India sehingga
musik dangdut ini sangat berbeda dengan musik tradisional Melayu yang sebenarnya, seperti musik
Melayu Deli, Melayu Riau, dan sebagainya.
Alat musik tradisional yang merupakan alat musik khas Indonesia memiliki banyak ragam dari
pelbagai daerah di Indonesia, namun banyak pula dari alat musik tradisional Indonesia 'dicuri' oleh
negara lain untuk kepentingan penambahan budaya dan seni musiknya sendiri dengan mematenkan
hak cipta seni budaya dari Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia antara lain meliputi:
Angklung
Bende
Calung
Dermenan
Gamelan
Gandang Tabuik
Gendang Bali
Gondang Batak
Gong Kemada
Gong Lambus
Jidor
Kecapi Suling
Kulcapi Batak
Kendang Jawa
Kenong
Kulintang
Rebab
Rebana
Saluang
Saron
Sasando
Serunai
Seurune Kale
Suling Lembang
Sulim Batak
Suling Sunda
Talempong
Tanggetong
Tifa, dan
sebagainya
12
BAB II
KONSEP KEBUDAYAAN
Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup,
mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan
kelengkapan jasmaninya serta sumber- sumber alam yang ada disekitarnya. Kebudayaan boleh
dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan
manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi
lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong
terwujudnya kelakuan. Dalam definisi ini, kebudayaan dilhat sebagai "mekanisme kontrol" bagi
kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973a), atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan
manusia" (Keesing & Keesing, 1971). Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan-
aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas
serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya
sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972).
Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang
bersangkutan dan yang diselimuti serta menyelimuti perasaan-perasaan dan emosi-emosi manusia
serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga
atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu
diselimuti oleh nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan
hidup dan pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia (Geertz, 1973b).
Kebudayaan yang telah menjadi sistem pengetahuannya, secara terus menerus dan setiap saat
bila ada rangsangan, digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala,
peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya sehingga kebudayaan yang dipunyainya
itu juga dipunyai oleh para warga masyarakat di mana dia hidup. Karena, dalam kehidupan sosialnya
dan dalam kehidupan sosial warga masyarakat tersebut, selalu mewujudkan berbagai kelakuan dan
hasil kelakuan yang harus saling mereka pahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup
mereka sebagai makhluk sosial dapat tetap mereka pertahankan.
Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami
serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala dan peristiwa yang ada dalam lingkungan
kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-
model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dan dengan
13
kebudayaan ini, manusia mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan kelakuan tertentu sesuai
dengan rangsangan-rangsangan yang ada atau yang sedang dihadapinya.
Sebagai sebuah resep, kebudayaan menghasilkan kelakuan dan benda-benda kebudayaan tertentu,
sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan motivasi yang dipunyai ataupun rangsangan yang
dihadapi. Resep-resep yang ada dalam setiap kebudayaan terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk
untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, sehingga simbol-
simbol yang telah terseleksi itu secara bersama-sama dan diatur sedemikian rupa diwujudkan dalam
bentuk kelakuan atau benda-benda kebudayaan sebageimana diinginkan oleh pelakunya. Di samping
itu, dalam setiap kebudayaan juga terdapat resep-resep yang antara lain berisikan pengetahuan untuk
mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya,
berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting,
berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta
bagaimana mengatasinya (Spradley, 1972).
Dalam pengalaman dan proses belajar manusia, sesungguhnya dia memperoleh serangkaian
pengetahuan mengenai simbol-simbol. Simbol adalah segala sesuatu (benda, peristiwa, kelakuan atau
tindakan manusia, ucapan) yang telah ditempeli sesuatu arti tertentu menurut kebudayaan yang
bersangkutan. Simbol adalah komponen utama perwujudan kebudayaan karena setiap hal yang dilihat
dan dialami oleh manusia itu sebenarnya diolah menjadi serangkaian simbol-simbol yang dimengerti
oleh manusia. Sehingga Geertz (1966) menyatakan bahwa kebudayaan sebenarnya adalah suatu
sistem pengetahuan yang mengorganisasi simbol-simbol. Dengan adanya simbol-simbol ini
kebudayaan dapat dikembangkan karena sesuatu peristiwa atau benda dapat dipahami oleh sesama
warga masyarakat hanya dengan menggunakan satu istilah saja.
Dalam setiap kebudayaan, simbol-simbol yang ada itu cenderung untuk dibuat atau
dimengerti oleh para warganya berdasarkan atas konsep-konsep yang mempunyai arti yang tetap
dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam menggunakan simbol-simbol, seseorang biasanya selalu
melakukannya berdasarkan aturan-aturan untuk membentuk, mengkombinasikan bermacam-macam
simbol, dan menginterpretasikan simbol-simbol yang dihadapi atau yang merangsangnya. Kalau
serangkaian simbol-simbol itu dilihat sebagai bahasa, maka pengetahuan ini adalah tata bahasanya.
Dalam antropologi budaya, pengetahuan ini dinamakan kode kebudayaan
14
UNSUR-UNSUR
Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan,
antara lain sebagai berikut:
1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
alat-alat teknologi
sistem ekonomi
keluarga
kekuasaan politik
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat
untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
organisasi ekonomi
alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah
lembaga pendidikan utama)
organisasi kekuatan (politik)
HUBUNGAN ANTARA UNSURE-UNSUR KEBUDAYAAN
Komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan antara lain:
Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi)
Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala
peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan
masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil
kesenian.
Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling
sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur
kebudayaan fisik), yaitu:
alat-alat produktif
senjata
15
wadah
alat-alat menyalakan api
makanan
pakaian
tempat berlindung dan perumahan
alat-alat transportasi
Sistem mata pencaharian
Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata
pencaharian tradisional saja, di antaranya:
Berburu dan meramu
Beternak
Bercocok tanam di ladang
Menangkap ikan
SISTEM KEPERCAYAAN
Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan
mengungkap rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya
penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu
bagian jagad raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat,
manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta.
Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama (bahasa
Inggris: Religion, yang berasar daribahasa Latin religare, yang berarti "menambatkan"), adalah
sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia.Dictionary of Philosophy and
Religion (Kamus Filosofi dan Agama) mendefinisikan Agama sebagai berikut:
... sebuah institusi dengan keanggotaan yang diakui dan biasa berkumpul bersama untuk beribadah,
dan menerima sebuah paket doktrin yang menawarkan hal yang terkait dengan sikap yang harus
diambil oleh individu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati.
16
Agama biasanya memiliki suatu prinsip, seperti "10 Firman" dalam agama Kristen atau "5 rukun
Islam" dalam agama Islam. Kadang-kadang agama dilibatkan dalam sistem pemerintahan, seperti
misalnya dalam sistem teokrasi. Agama juga memengaruhi kesenian.
SISTEM ILMU DAN PENGETAHUAN
Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda,
sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka
memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau
percobaan-percobaan yang bersifat empiris (trial and error).
Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi:
pengetahuan tentang alam
pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya
pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia
pengetahuan tentang ruang dan waktu
PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya
dalam suatu masyarakat.
Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap
masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin
mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan
penyebab dari perubahan.
Ada tiga faktor yang dapat memengaruhi perubahan sosial:
1. tekanan kerja dalam masyarakat
2. keefektifan komunikasi
3. perubahan lingkungan alam.
Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan
baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Sebagai contoh, berakhirnya zaman es berujung pada
ditemukannya sistem pertanian, dan kemudian memancing inovasi-inovasi baru lainnya dalam
kebudayaan.
PENETRASI KEBUDAYAAN
17
Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan
ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara:
Penetrasi damai (penetration pasifique)
Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh
kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak
mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua
kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran
kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi, Asimilasi, atau Sintesis.
Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa
menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang
merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi adalah
bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan Sintesis adalah
bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang
sangat berbeda dengan kebudayaan asli.
Penetrasi kekerasan (penetration violante)
Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya
kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga
menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat
Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun
lamanya. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan
Indonesia.
CARA PANDANG TERHADAP KEBUDAYAAN
Kebudayaan sebagai peradaban
Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan "budaya" yang dikembangkan di Eropa pada
abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang "budaya" ini merefleksikan adanya
ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya.
Mereka menganggap 'kebudayaan' sebagai "peradaban" sebagai lawan kata dari "alam". Menurut cara
pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan; salah satu kebudayaan
pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya.
Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang "elit" seperti
misalnya memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengarkan musik klasik, sementara
kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui, dan mengambil
bagian, dari aktivitas-aktivitas di atas.
18
Sebagai contoh, jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang "berkelas",
elit, dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan
ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah "berkebudayaan".
Orang yang menggunakan kata "kebudayaan" dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang
eksis; mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di
seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan
mereka yang "berkebudayaan" disebut sebagai orang yang "tidak berkebudayaan"; bukan sebagai
orang "dari kebudayaan yang lain." Orang yang "tidak berkebudayaan" dikatakan lebih "alam," dan
para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture)
untuk menekan pemikiran "manusia alami" (human nature)
Sejak abad ke-18, beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan
tidak berkebudayaan, tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan- dapat
menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan
"tidak alami" yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia.
Dalam hal ini, musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap
mengekspresikan "jalan hidup yang alami" (natural way of life), dan musik klasik sebagai suatu
kemunduran dan kemerosotan.
Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam
dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya
dianggap "tidak elit" dan "kebudayaan elit" adalah sama - masing-masing masyarakat memiliki
kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan.
Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop
kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.
Kebudayaan sebagai "sudut pandang umum"
Selama Era Romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap
gerakan nasionalisme - seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukanJerman, dan
perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran Austria-Hongaria - mengembangkan
sebuah gagasan kebudayaan dalam "sudut pandang umum".
Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan
masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih
mengakui adanya pemisahan antara "berkebudayaan" dengan "tidak berkebudayaan" atau kebudayaan
"primitif."
19
Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang
lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan
berevolusi bersama, dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.
Pada tahun 50-an, subkebudayaan - kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan
induknya - mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula, terjadi
popularisasi ide kebudayaan perusahaan - perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau
tempat bekerja.
Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi
Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari
stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam
suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme.
BAB III
KETHANAN NASIONAL
A. LATAR BELAKANG
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman
baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), seperti :
Agresi Militer Belanda.
Gerakan Separatis : PKI, DI/TII dan lain-lain.
Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi Sumber Daya Alam serta
jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan
dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat
membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia.
Meskipun dihadapkan terhadap tantangan tersebut, NKRI tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa
yang merdeka, bersatu dan berdaulat, hal itu menunjukan bangsa Indonesia mempunyai keuletan dan
kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat
menghadapi Ancaman, Gangguan , Hambatan dan Tantangan (AGHT).
Negara Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, dan kesemuannya
ditunjukan untuk menjaga ketertiban seluruh masyarakat Indonesia.
20
Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai UUD 1945 sebagai konsutitusinya, dimana system
pemerintahan negara tertuang di dalamnya.
Sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan Nasional yang didasari
oleh :
Pancasila sebagai landasan idiil.
UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil.
Wawasan Nusantara sebagai landasan visional.
B. POKOK POKOK PIKIRAN
Manusia Berbudaya.
Sebagai salah satu makhluk Tuhan, dikatakan manusia merupakan makhluk yang paling sempurna,
karena, mempunyai naluri, kemampuan berfikir, mempunyai akal dan keterampilan, senantiasa
berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan dan kelangsungan hidup baik materil dan spirituil.
Oleh karena itu manusia berbudaya akan selalu mengadakan hubungan-hubungan dengan :
Tuhan = Dinamakan Agama.
Cita-cita = Dinamakan Idiologi.
Kekuasaan/kekuatan = Dinamakan Politik.
Pemenuhan Kebutuhan = Dinamakan Ekonomi.
Manusia = Dinamakan Sosial.
Rasa Keindahan = Dinamakan Seni/Budaya.
Pemanfaatan Alam = Dinamakan IPTEK.
Rasa Alam = Dinamakan Pertahanan dan Keamanan.
Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa Dan Idiologi Negara.
21
Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran Ketahanan Nasional karena :
Suatu organisasi apapun bentuknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan selalu
berhadapan dengan masalah-masalah internal maupun eksternal, demikian pula negara.
Falsafah Bangsa dan Idiologi Negara menjadi pokok pikiran Ketahanan Nasional karena :
Seperti dalam tujuan nasional pasti akan ada masalah yang dihadapi demikian pula pada falsafa
bangsa dan idiologi negara, dapat dibaca dalam Pembukaan UUD 1945 sbb :
a. Alinea pertama menyebutkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.” Maknanya: Kemerdekaan adalah hak asasi manusia.
b. Alinea kedua menyebutkan: “… dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.” Maknanya: adanya masa
depan yang harus diraih (cita-cita).
c. Alinea ketiga menyebutkan: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini Kemerdekaannya.” Maknanya: bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan
berbangsa dan bernegara harus mendapat ridlo Allah yang merupakan dorongan spiritual.
d. Alinea keempat menyebutkan: “Kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bagi seluruh
rakyat Indonesia.” Alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA.
Ketahanan Nasional Indonesia Adalah :
Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi dan megatasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) baik yang
22
datang dari dalam maupun dari luar negeri untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan
hidup bangsa dan negara dalam mencapi tujuan nasionalnya.
Dalam Pengertian Tersebut
Ketahanan nasional adalah konsisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dengan pembinaan
sejak dini, sinergik dan kontinue, secara pribadi, keluarga, daerah dan nasional.
Dengan Bermodalkan
Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,
berdasarkan pemikiran geostrategis berupa : konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan
memperhatikan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia.
Konsepsi tersebut dinamakan
Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia
D. PENGERTIAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia Adalah :
Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan peyelenggaraan kesejahteraan dan
keamanan yang seimbang, seeasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan
menyeluruh dan terpadu berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Dengan Kata Lain:
Konsepsi Ketahanan Nasional Merupakan :
Pedoman (sarana) unuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatang nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
Kesejahteraab Digambarkan Sebagai:
Kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai
Nasionalnya demi kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah.
Keamanan Digambarkan Sebagai:
Kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman
baik dari dalam maupun dari luar bnegeri.
23
E. HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL & KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
INDONESIA
Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia Adalah:
Keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan
nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan
nasionalnya.
Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia Adalah:
Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraabb dan keamanan secara seimbang, serasim selaras
dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
24
F. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
1. Asas Kesejahteraan Dan Keamanan.
Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang mendasarkan dan esensial bagi manusia,
sehingga ini merupan asas dalam system Ketahanan Nasional Indonesia sebab tanpa kesejahteraan
dan keamanan kehidupan nasional tidak dapat berlangsung (merupakan nilai intrinsik).
Realisasinya, baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada. berdampingan dalam kondisi
apapun.
Dalan kehidupan nasional tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak
ukur Ketahanan Nasional.
2. Asas Komprehensif Atau Menyeluruh Terpadu.
Perwujudannya dalam persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Ketahanan Nasional mencakup
ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh terpadu (Konprehensif Integral).
3. Asas Mawas Ke Dalam Dan Ke Luar.
Ke Dalam Mawas.
Tujuan : Menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, berdasarkan nilai-
nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan derajad kemandirian bangsa yang ulet dan
tangguh (Bukan berati Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit).
Mawas Ke Luar.
Tujuan : Dapat mengantipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan
strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan
dunia internasional.
Untuk dapan menjamin kepentingan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar
dapat memberikan dampak keluar dalam bentuk : Daya Tangkal dan Daya Tawar.
Namun interaksi dengan pihaklain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan tetap
diutamakan.
25
F. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Mandiri, Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang
mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integrasi dan kepribadian
bangsa.
Dinamis, Ketahanan Nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkatkan maupun menurun
tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta konsi lingkungan strategisnya.
Wibawa, Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan
berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor
yang diperhatikan pihak lain.
Makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional
yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negar Indonesia.
Konsultasi Dan Kerjasama, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap
konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih
pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan
norma dan kepribadian bangsa.
· Mandiri
Percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung
prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa.
Kemandirian merupakan syarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam
perkembangan global.
· Dinamis
Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan
negara serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakekat dan pengertian bahwa yang ada di
dunia ini selalu berubah dan perubahan itu sendiri senantiasa berubah pula. Upaya peningkatan
ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan kemasa depan dan dinamikanya diarahkan untuk
pencapaian kondisi kehidupan nasional yang baik.
· Wibawa
26
Keberhasilan pembinaan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan
kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia berarti makin
tinggi daya tangkap yAng dimiliki bangsa dan Negara Indonesia.
· Konsultasi dan kerjasama
Konsultasi dan kerjasama berarti tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak
mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih bersikap konsultatif dan kerjasama
serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara
Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia
sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional
dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional relatif berubah
menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya
menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks. Dalam rangka
pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu dari
berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan
nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa mendalam yang dilandasi teori hubungan antara
manusia dengan Tuhan, dengan manusia/masyarakat dan dengan lingkungan.
Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan
nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu :
1. aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan,
dan sumber daya alam
2. aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi,
politik,ekonomi, sosial budaya dan hankam.
1. Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.
Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu
bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat
memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan
maupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran
pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
Ideologi besar yang ada di dunia adalah :
a. Liberalisme
27
Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah
masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam
masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini, kepentingan harkat dan martabat manusia
(individu) dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa
ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang
dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan mastarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak
asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tdak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk
penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Faham ini mempunyai nilai-nilai dasar
(intrinsik) yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak
yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup ditengah-tangah kekayaan materiil yang melimpah dan
dicapai dengan bebas. Faham ini juga selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia
yang menarik minat/daya tarik yang kuat untuk kalangan masyarakat tertentu. Aliran ini diajarkan
oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J.Laski.
b. Komunisme
Aliran pikiran teori golongan (class theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, Lenin. Bermula
merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri.
Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain.
Kelas atau golongan ekonomi kuat menidas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan
proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi
politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan kaya kapitalis dan borjuis agar kaum
buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran ini erat hubungannya dengan aliran material
dialiktis atau materialistik. Aliran ini juga menonjolkan adanya kelas/penggolongan, pertentangan
amtar golongan, konflik dan jalan kekerasan/revolusi dan perebutan kekuasaan negara.
Pikiran-pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, politik yang kemudian disistematisasikan oleh
Frederick Engels ditambah dengan pikiran Lenin terutama dalam pengorganisasian, dan
operasionalisasinya menjadi landasan dari paham komunisme. Sesuai dengan aliran pikiran yang
melandasi komunisme maka dalam upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan
kekuasaannya maka komunisme akan :
1. menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta menghalalkan
segala cara untuk mencapai tujuan
2. ajaran komunisme adalah atheis dan didasarkan pada kebendaan (materialistis) dan tidak
percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahkan agama dinyatakan sebagai racun bagi
kehidupan masyarakat.
28
3. Masyarakat komunis bercorak internasional. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah
masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin
dalam seruan Marx yang terkenal “kaum buruh di seluruh dunia bersatulah !”. Komunisme
menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme.
4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa
kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram,
tidak ada pertentangan, tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya
pembagian kerja. Perombakan masyarakat hanya dapat dilaksanakan melalui jalan revolusi.
Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan kekuasaan
negara dan menjalankan pemerintahan secara ditaktur mutlak (diktator proletariat).
c. Faham Agama
Ideologi bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina
kehidupan keagamaan umat dengan sifat spiritual religius. Dalam bentuk lain negara melaksanakan
hukum/ketentuan agama dalam kehidupan dunia, negara berdasarkan agama.
Ideologi Pancasila
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa
Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia.
Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan
pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dan landasan
etik dalam ketahanan nasional, dengan demikian atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia
dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung nilai sama derajat, sama kewajiban dan hak,
cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan
nilai gotong royong.
Sila Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa pluralisme masyarakat Indonesia memiliki nilai
persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat, dan menjamin keutuhan
nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa
29
dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, sebaliknya kepentingan pribadi dan golongan
diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan
nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan tetap
menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tunggi
harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang dan sikap gotong royong,dalam
suasana kekeluargaan, suka memberi pertolongan kepada orang, suka bekerja keras dan bersama-sama
mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Ketahanan Pada Aspek Ideologi
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar negeri maupun dari
dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan
kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi
mental bangsa yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi
bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.
Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum dan pandangan hidup bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan ideologi maka diperlukan aplikasi nyata
Pancasila secara murni dan konsekuen baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan objektif adalah
bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat
dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan dubawahnya, serta segala kegiatan
penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan
oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat dan
negara.
Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap
perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan tetapi sesuai dengan idealisme
yang terkandung didalamnya. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam
Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai ideologi nasional diatur dalam Ketetapan MPR
30
RI No.:XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum diatur dalam Tap.
MPRS RI No.: XX/MPRS1966 jo. Tap. MPR RI No.:IX/MPR/1976.
Pembinaan Ketahanan Ideologi
Untuk memperkuat ketahanan ideologi diperlukan langkah pembinaan sebagai berikut :
a. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif ditumbuhkembangkan secara konsisten.
b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu teru direlevansikan dan diaktualisasikan nilai
instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa
kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
c. Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus
dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga
persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal utuh dan bangga terhadap bangsa
dan negara. Di samping itu perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah
terhadap adanya keanekaragaman. Untuk itu setiap anggota masyarakat dan pemerintah memberikan
penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebhinekaan.
d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan
diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan
nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap
lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini
teladan para pemimpin penyelenggara negara dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat
mendasar.
e. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material
dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme.
Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, maka strategi pembangunan harus adil dan
merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
f. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya
dalam mata pelajaran lain, juga diberikan kepada masyarakat.
2. Pengaruh Aspek Politik
31
Politik berasal dari kata politics dan atau policy artinya berbicara politik akan mengandung makna
kekuasaan (pemerintahan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak
memisahkan antara politics dan policy sehingga kita menganut satu paham yaitu politik. Hubungan
tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan
tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan
negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Politics di Indonesia
harus dapat dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional ini yang meliputi dua bagian utama yaitu
politik dalam negeri dan politik luar negeri.
1. Politik Dalam Negeri
Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem, yang
unsur-unsurnya terdiri dari :
a. Struktur Politik. Merupakan wadah penyaluran pengambilan berupa kepentingan masyarakat dan
sekaligus wadah dalam menjaring/pengkaderan pimpinan nasional.
b. Proses Politik. Merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan
politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan
kepemimpinan, yang puncaknya terselenggara dalam pemilu.
c. Budaya Politik. Merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional baik
melalui pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional.
d. Komunikasi Politik. Merupakan suatu hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber
pimpinan-pimpinan nasional.
2. Politik Luar Negeri
Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar
bangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 yakni melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta anti
penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Politik luar negari merupakan proyeksi kepentingan nasional kedalam kehidupan antar bangsa.
Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia
diabadikan kepada kepentingan nasional terutama untuk pembangunan nasional. Dengan demikian
politik luar negeri merupakan bagian intergral dari strategi nasional dan secara keseluruhan
32
merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional.
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak
memeihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Aktif dalam pengertian tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek percaturan internasional, tetapi
berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia maka politik luar negeri harus bersifat kenyal
dalam arti bersikap moderat dalam hal yang kurang prinsipil maupun tetap berpegang pada prinsip-
prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945. Dinamika perubahan-perubahan
hubungan antar bangsa yang cepat dan tidak menentu di dunia maka dibutuhkan kelincahan dalam arti
kemampuan penyesuaian yang tinggi dan cepat untuk menanggapi dan menghadapinya demi
kepentingan nasional.
Ketahanan Pada Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar
maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan
hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD
1945.
a. Ketahanan Pada Aspek Politik Dalam Negeri
1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat
absolut, kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan
seluruh rakyat.
2. Mekanisme politik yang memungkikan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaaan itu
tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonistis yang dapat menjurus pada konflik
fisik. Disamping itu harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
3. Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat,
dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
4. Terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan antar
kelompok/golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan
kepentingan nasional.
b. Ketahanan Pada Aspek Politik Luar Negeri
33
1. Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional di
berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di
luar negeri, memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI.
2. Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan
persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan atau dengan negara maju sesuai
dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan
mempererat persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus
diperluas dan ditingkatkan.
3. Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi,
peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa
serta kegiatan olah raga.
4. Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji denga seksama agar
secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabitlitas
nasional serta menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
5. Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan ketidakadilan
dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan
internasioal serta kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.
6. Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan
solidaritas dan kesamaan sikap serta kerjasama internasional dengan memanfaatkan berbagai
forum regional dan global.
7. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara
menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat agar dapat
menjawab tantangan tugas yang dihada[inya. Disamping itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek
kelembagaan dan sarana penunjang lainnya
8. Perjuangan bangsa Indoesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasionan seperti
melindung kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak
warga negara Indonesi di luar negeri perlu ditingkakan.
3. Pengaruh Pada Aspek Ekonomi
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan bagi masyarakat , meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-
34
usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara
yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak dan warna terhadap
kehidupan perekonomian dari negara itu. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara
murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di sisi lain, sistem
perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian penuh oleh pemerintah, kurang
peka terhadap pengaruh dari luar. Kini tidak ada lagi sistem perekonomian liberal murni dan atau
sistem perekonomian sosialis murni karena keduanya sudah saling melengkapi dengan beberapa
modifikasi didalamnya. Sistem perekonomian yang dianut oleh bangsa Indonesia mengacu kepada
pasal 33 UUD 1945. Didalamnya menjelaskan bahwa sistem perekonomian adalah usaha bersama
berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda
perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dengan demikian, perekonomian tidak
hanya dijalankan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan badan-badan usaha
negara, namun masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha
swasta yang sangat luas bidang usahanya. Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang mungkin
untuk dikembangkan yaitu suatu bentuk usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan. Di dalam
perekonomian Indonesia tidak dikenal adanya usaha monopoli dan monopsoni baik yang dilakukan
oleh pemerintah maupun swasta.
Secara makro sistem perkonomian Indonesia dengan menggunakan terminologi nasional dapat disebut
sebagai sistem perekonian kerakyatan. Merujuk pasal 33 UUD 1945 maka kemakmuran yang dituju
adalah kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk mereka yang ada di pulau-pulau terpencil
dan puncak-puncak gunung melalu pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam yang ada.
Era globalisasi menuntut negara untuk senantiasa mewaspadai dan tidak mungkin menutup diri dari
perkembangan dan perubahan sistem ekonomi yang mengglobal pula. Oleh karena itu, negara harus
mampu mengintegrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global secara adaptif dan dinamis sehingga
diperoleh hasil optimal bagi kepentingan nasional dan tujuan nasional.
Ketahanan Pada Aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang
dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin
kelangsungan hidup pereokonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
35
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan
menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran
rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya
ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta
meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.
Usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai
hal yang dapat menunjangnya antara lain yaitu :a. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara
melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional kelangsungan
hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan :
1. Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak
memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.
2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor
negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan
masuarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
c. Strukttur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan
keterpaduan antar sektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
d. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah
pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara
aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi
yaitu Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan
pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.
e. Pemerataan pembangunan dan pemfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan melalui
keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
f. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta
meningkatkan eksistensi kemandirian perekonomian nasional, dengam memanfaatkan sumber daya
nasional secara optimal dengan sarana iptek tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan serta
dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.
4. Pengaruh Pada aspek Sosial Budaya
36
Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana
manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya.
Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya
tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Pengertian sosial pada hakekatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang
mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur
pemersatu. Adapun hakekat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia
dengan cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan
pendukung penggerak kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu
masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dari
berbagai sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam,
lingkungan psikologis dan lingkungan sejarah.
Masyarakat budaya membentuk pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya. Fokus budaya
dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomis atau nilai sosial kultural lain, seperti misalnya
ideologi modern, ilmu pengetahuan dan teknologi.
a.Struktur Sosial di Indonesia
Dalam masyarakat, manusia hidup secara berkelompok sesuai dengan fungsi, peran dan profesinya
dengan maksud untuk memudahkan kegiatan menjalankan tugas dalam keterkaitan, dengan kata lain,
kehidupan masyarakat terstruktur berdasarkan peran dan fungsi masing-masing anggota masyarakat.
Pembangunan nasional di Indonesia selama ini menghasilkan struktur sosial masyarakat yang cukup
beragam. Sejalan dengan modernisasi dan perkembangan iptek maka fragmentasi kelompok dalam
masyarakat semakin berkembang baik secara horisontal sesuai bidang pekerjaan dan keahlian maupun
vertikal sesuai dengan tingkat pekerjaan dan keahlian.
Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan dan
ikatan antar manusia yang dapat mengagantikan hubungan keluarga. Hubungan antar teman satu
profesi terkadang lebih erat dibanding hubungan antar saudara sekandung. Di sisi lain, melebarnya
struktur sosial secara horisontal menimbulkan keanekaragaman aspirasi yang tidak mudah untuk
diakomodasikan bersama.
b.Kondisi Sosial di Indonesia
- Kebudayaan Daerah
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sub-etnis, yang masing-masing memiliki
kebudayaannya sendiri karena mereka biasanya hidup di daerah/wilayah tertentu sehingga disebut
kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang
menuntun sikap, perilaku dan gaya hidup, merupakan identitas dan menjadi kebanggan dari suku
bangsa yang bersangkutan. Local genius adalah nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh
37
budaya asing. Oleh karena itu, local genius biasanya menjadi titik pangkal kemampuan budaya daerah
untuk menangkal dan atau menetralisir pengaruh negatif budaya asing.
Kebudayaan yang ada di nusantara telah lama saling berkomunikasi dan berintegrasi dalam
kesetaraan. Dalam kehidupan bernegara saat ini, dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah
merupakan kerangka dari kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian,
perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa tidak akan terlepas dari perkembangan sosial budaya
daerah.
- Kebudayaan Nasional
Kebudayaan bangsa Indonesia (kebudayaan nasional) merupakan hasil (resultante) interaksi dari
budaya daerah yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudyaan nasional
juga bisa merupakan interaksi antara budaya yang ada dengan budaya asing yang diterima bersama
seluruh bangsa. Hal yang penting dari interaksi itu adalah inetraksi budaya harus berjalan wajar dan
alamiah tanpa paksaan dan dominasi budaya satu daerah terhadap budaya lainnya.
Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Pancasila adalah
falsafah bangsa Indonesia maka nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi tuntunan dasar dari
segenap sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum, gambaran masyarakat
Indonesia adalah sebagai berikut :
1. bersifat religius
2. bersifat kekeluargaan
3. bersifat hidup serba selaras
4. bersifat kerakyatan
- Integrasi Nasional
Komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami bumi nusantara ini,
pada tahun 1928 menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama sebagai satu bangsa satu tanah
air yang menjunjung bahasa persatuan. Secara yuridis, aspirasi itu terwujud pada 17 Agustus 1945
yaitu dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Kenyataan tersebut diatas menjadi faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi suku-suku bangsa
yang ada di nusantara menjadi satu bangsa Indonesia. Di masa depan, upaya melestarikan sebagai satu
bangsa harus dijadikan semangat untuk keinginan hidup bersama guna meraih cita-cita nasional.
- Kebudayaan dan Alam Lingkungan
38
Bangsa Indonesia sebagian besar sebenarnya terbiasa hidup dekat dan dengan alam, yaitu sebagai
petani, pelaut dan pedagang antar pulau. Namun demikian, kedekatan itu baru sebatas pemanfaatan
sumber daya alam yang tidak dibarengi dengan budaya untuk melestarikan alam demi kepentingan
masa depan. Oleh karena itu, sudah seharusnya diwajibkan dengan sejumlah sangsi hukum kepada
para pengusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk senantiasa menjaga kelestarian
dan keseimbangan ekosistem yang ada.
Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya
Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi
dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam
maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan
sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang
dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan
mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Esensi pengaturan dan
penyelenggaran kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial
budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi
manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila
5. Pengaruh Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai
satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi
kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan mengerakkan seluruh
potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara
terintegasi dan terkoordinasi, yang diadakan oleh pemerintah dan negara Indonesia dengan TNI dan
Polri sebagai inti pelaksana.
Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan
keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam baik langsung maupun tidak langsung yang
membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang
dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas
39
pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta
kemampuan mempertahankan kedaulatan negara. Dengan kata lain, adalah keuletan dan ketangguhan
bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta,
dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan
kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin , terintegrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin
kelangsungan sistem keamanan nasional (dulu dikenal dengan sishankamrata) yang ditandai dengan :
a. Pandangan Bangsa Indonesia Tentang Perang dan Damai.
Bangsa Indonesia cinta damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa di dunia serta tidak
menghendaki terjadinya sengketa bersenjata ataupun perang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia
berhasrat dalam setiap penyelesaian pertikaian baik nasional mauoun internasional selalu
mengutamakan cara-cara damai. Walaupun cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan dan
kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh
untuk mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara
Republik Indonesia serta keutuhan bangsa.
b. Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan idiilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, dan landasan
visionalnya adalah wawasan nusantara. Pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban bangsa
untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan bangsa dan wilayah,
terpeliharanya keamanan nasional dan tercapainya tujuan nasional.
c. Petahanan dan Keamanan Negara Merupakan Upaya Nasional Terpadu.
Hal itu berarti melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional. Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara tanpa
mengenal menyerah. Upaya itu dirumuskan dalam doktrin yang disebut Doktrin Pertahanan dan
Kemanan Negara Republik Indonesia.
d. Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Diselenggarakan dengan Sistem Keamanan
Nasional (sishankamrata).
Hal itu berarti bersifat total, kerakyatan dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dalam
pengelolaan pertahanan dan keamanan nagara dilakukan secara optimal dan terkoordinasi untuk
mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan dan
keserasian antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
40
e. Segenap Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Diorganisasikan
kedalam satu wadah tunggal yang dinamakan TNI dan Polri.
Postur kekuatan hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Untuk
membangun postur kekuatan terdapat empat pendekatan yang digunakan yaitu ancaman, misi,
kewilayahan, dan politik. Dalam konteks itu perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara
masalah pertahanan dan masalah keamanan.
Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luarnegeri dan menjadi tanggung jawab TNI.
Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab
Polri dengan kemungkinan TNI dilibatkan apabila eskalasi ancaman meningkat ke keadaan darurat.
Konsepsi pembangunan kekuatan hankam perlu mengacu kepada konsep wawasan nusantara, dimana
hankam diarahkan kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Di samping itu,
kekuatan hankam perlu antisipasif terhadap prediksi ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya
perkembangan iptek militer yang telah menghasilkan daya gempur yang tinggi dan jarak jangkau yang
jauh.
Hakekat ancaman akan mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi pembangunan kekuatan hankam.
Kekeliruan dalam merumuskan hakekat ancaman akan mengakibatkan postur kekuatan hankam yang
kurang efektif dalam menghadapi berbagai gejolak dalam negeri, bahkan tidak akan mampu untuk
melakukan perang konvensional. Untuk itu perlu dipertimbangkan pula konstelasi geografi Indonesia
dan kemajuan iptek. Kedaulatan NKRI yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut, menempatkan
laut dan udara diatasnya sebagai mandala perang yang pertama kali akan terancam karena digunakan
sebagai ”initial point” untuk memasuki kedaulatan Indonesia di darat. Ancaman dari luar senantiasa
akan menggunakan media laut dan udara diatasnya karena kondisi geografi Indonesia sebagai negara
kepulauan.
Dengan demikian, pembangunan postur kekuatan hankam secara proporsional dan seimbang antar
unsur utama kekuatan pertahanan yaitu, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta unsur utama keamanan
yaitu POLRI. Pesatnya kemajuan iptek membawa implikasi meningkatnya kemampuan tempur
termasuk daya hancur dan jarak jangkau. Oleh karena itu, ancaman masa depan yang perlu
diwaspadai adalah serangan langsung lewat udara dan laut oleh kekuatan asing yang memiliki
kepentingan terhadap Indonesia.
Di era globalisasi saat ini dan di masa mendatang tidak menutup kemungkinan akan mengundang
campur tangan asing, dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan hukum dan
lingkungan hidup, di balik kepentingan nasional. Situasi seperti ini kemungkinan besar dapat terjadi
41
apabila unsur-unsur utama kekuatan hankam dan komponen bangsa yang lain tidak mampu mengatasi
permasalahan dalam negeri. Untuk itu ancaman yang paling realistik adalah adanya “link-up” antara
kekuatan dalam negeri dengan luar negeri.
Geopolitik yang berubah kearah geoekonomi mengandung implikasi semakin canggihnya upaya
diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi. Pergeseran ini seolah-olah tidak akan
menimbulkan ancaman dari luar negeri yang serius. Namun bila dikaji secara mendalam, justru
ancaman yang dihasilkan dari aktivitasnya sangat membahayakan integritas bangsa dan NKRI. Para
pihak yang berkepentingan dengan Indonesia akan menggunakan wahana diplomasi dan membangun
opini untuk mencari dukungan internasional agar membenarkan tindakannya. Kemajuan iptek
informasi sangat memungkinkan untuk melakukan itu, terlebih saat dunia internasional sedang dalam
situasi “unbalance of power”.
42
BAB IV
POLTRANAS
Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistea, Polis berarti kesatuan masyarakat yang
mengurus diri sendiri/ berdiri sendiri (negara), sedangkan tea berarti urusan. Dari segi penggunaan
kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda untuk lebih memberikan pengertian arti politik
disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
a. Dalam Kepentingan Umum
Suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan
alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan
b. Dalam arti Kebijaksanaan
Penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin
terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti
kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
-Proses.pertimbangan
-Menjamin.terlaksananya.suatu.usaha
- Pencapaian cita-cita/keinginan
Dari beberapa pengertian Politik diatas dapat kita simpulkan bahwa :
“Politik adalah Tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat
atau negara”.
Jika kita membicarakan Politk berarti kita juga membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan
Politik itu sendiri,diantaranya :
1.Negara
Adalah Suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh
rakyatnya.
2.Kekuasaan
Adalah Kemampuan seseorang/kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok lain
sesuai dengan keinginannya.
3.Pengambilan Keputusan
Dalam mengambil suatu keputusan harus melalui sarana umum dan keputusan tersebut harus
manyangkut kepentingan sektor publik dari suatu negara.
4.Kebijakan Umum
43
Adalah Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih
tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
5.Distribusi
Adalah Pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat.
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategia yang berarti “the art of the general” atau seni
seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Seorang tokoh bernama Karl von
Clausewitz berpendapat bahwa “Strategi adalah Pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik”.Maka dapat diambil
kesimpulan dari beberapa pengertian tentang Politik dan Strategi diatas bahwa :
“Politik Nasional adalah Suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai
suatu cita-cita dan tujuan nasional.”
“Strategi Nasional adalah Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.”
B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL
Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem
manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka
acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-
cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
C. Penyusunan Poltranas
Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta
menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi
nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat
terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan
sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan
setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia
janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui
proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa
bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para
calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh
terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang
44
dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada
kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil
Presiden. Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji
yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-janji ini lah yang mereka gunakan sebagai
dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan
bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalam berjalannya proses pemerintahan
tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal ini
kepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalah mundurnya Presiden dan Wakil
Presiden dari kursi Kepresidenan. Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan
dalam proses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan
lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil
penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR, lembaga ini tidak bisa lepas
tangan terhadap realisasi politik dan strategi nasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan
DPR adalah pengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.
Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yang bertujuan mensejahterakan
masyarakat luas, dan menjaga kestabilan pemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak
dapat berdiri sendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannya dengan
mewujudkan tujuan negara Indonesia. Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran
yang akan dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-
langkah pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas
pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam
pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara
negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaan
UUD 1945. Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalah periode
kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD
1945 adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun
pada masa revolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double
executive dengan Sutan Syahrir sebagai Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada
masa-masa ini sangat kental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strategi nasional
hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai dari pihak manapun. Efek dari
kediktatoran ini adalah perekonomian menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi,
45
penghormatan terhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan. Proses
pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan imbas keterpurukan
dari sistem ini. Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser
pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik
dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada
masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat
itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam
memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat
di pemerintahan pusat. Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001 Abdurrahman
Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik
Indonesia. Masa-masa ini merupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali,
menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilan pemerintah. Reformasi
didengungkan di segala bidang. Selama kurang lebih enam tahun masa reformasi ini polstranas
Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu ini
bangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Merupakan masa-masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis
di seluruh aspek kehidupan. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum
secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini
polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan
segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang
dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan
pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.
D. Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebgai berikut :
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-
undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan
idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan
oleh MPR.
b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10
sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai
kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat
berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.
46
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh
nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam
situasi dan kondisi tertentu.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran
kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut.
Wewenang kebijakan tingkat di atasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari biang utama dalam bentuk prosedur serta
teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di daerah
a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur
dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.
Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tinkat I atau II. Menurut kebijakan yang
berlaku sekarang, jabatan Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau
Walikota/Kepala Daerah tingkat II.
E. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANEJEMN NASIONAL
Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan
politikbangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh
rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, politik
pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk
GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/
Mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentangpembangunan nasional yang
ditetapkan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan
kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan
pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh presiden sebagai mandataris MPR dengan
47
mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara lainnya,
terutama DPR. Kebijaksanaan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga tinggi negara,
khususnya DPR, merupakan politik pemerintah. Jadi, politik pemerintah tidak menyalahi jiwa
demokrasi dan tetap berpedoman pada ketetapan MPR.
1. Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologiserta
memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa
dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional
itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahreraan seluruh bangsa Indonesia. Dan
pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan ranggung
jawab seluruh rakyat Indonesia.
Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Keikutsertaan setiap warga
negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti
program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan
dan perundang-undangan yangberlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.
2. Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita
menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat
komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi)
faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional
dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses
pembelajaran {learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang
bersifat umum maupun pembangunan. Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan
perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna
sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputisiklus kegiatan perumusan kebijaksanaan
(policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan penilaian hasil
kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.
a. Unsur, Struktur dan Proses
48
Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan
meliputi:
1) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan,
dan pelayanan yangdiperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk usaha produksi dan
distribusi barangdan jasa bagi kepentingan masyarakat umum (public goods and services).
2) Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan
arah/haluan/kebijaksanaan negara yangdigunakan sebagai landasan dan pedoman bagi
penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
3) Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan
negara.
4) Masyarakat adalah unsur “Penunjangdan Pemakai” yangberperan sebagai kontributor, penerima,
dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut.
Otonomi Daerah
Dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, secara legal formal UU itu menggantikan UU No. 5
tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Perbedaan antara Undang – Undang yang lama dan yang baru ialah :
1. Undang – undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat.
2. Undang – undang yang baru , titik pandang kewenagannya di mulai dari daerah.
Kewenangan Daerah
1. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, kecuali kewenagan dalam bidang poloitik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan
lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah :
a. DPRD sebagai BadanLegislatif Daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di
daerah.
b. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila
49
H. Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang – bidang Pembangunan
Nasional
1) Visi dan Misi GBHN 1999 – 2004
Visi politik dan strategi nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia perlu menerapkan misi berikut :
1. Pengamalan Pancasila secara konsisten
2. Penekanan kedaulatan rakyat dalam segala aspek
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari
4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
5. Perwujudan system hokum nasional
2. Implementasi Polstranan di Bidang Hukum
1. Mengembangkan budaya hokum di semua lapisan masyarakat
2. Menata system hokum nasional yang menyeluruh dan terpadu
3. Menegakan hokum secara konsisten
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional
5. Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas
3. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi
Perjuangan bangsa indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan
sebagai suatu periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruktif. Dalam tahap konstruktif
ini ukuran yang digunakan adalah sejauh mana masyarakat merealisasikan dan menterjemahkan cita-
citanya dalam kehidupan yang nyata berlandaskan pancasila yang sesuai dengan tuntutan ruang dan
waktu. Tugas bangsa indonesia sekarang adalah untuk membanggun suatu mekanisme yang dapat
memgatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dan nasional.
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting
sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung
dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan bagi masyarakat , meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-
50
usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara
yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Pembanggunan bidang ekonomi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor dengan
intensitas dan volume yang sama dan waktu yang sama. Pelaksanaan diprioritaskan pada salah satu
bidang, dimana bidang tersebut akan dapat mendorong atau menarik pada bidang-bidang yang lainnya
merupakan pendukung dan penunjang dari bidang yang dipilih atau diprioritaskan, karena
berhubungan dan menjawab bagaimana cara mensejahterakan rakyat .
Dalam bidang ekonomi dapat di implementasi dalam bentuk:
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yangbertumpu pada mekanisme pasar yang
berkeadilan denganprinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai
keadilan, kepentingan sosial, kualitashidup, pembangunan berwawasan lingkungan
danberkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang samadalam berusaha dan bekerja,
perlindungan hak–hakkonsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil sertamenghindarkan terjadinya struktur pasar
monopolistik dan
3. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentukketerkaitan usaha untuk yang saling
menunjang danmenguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan UsahaMilik Negara, serta antar
usaha besar dan kecil dalamrangka memperkuat struktur ekonomi nasional
4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yangberbasis pada keragaman budaya bahan
pangan,kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamintersedianya pangan dan nutrisi dalam
jumlah dan mutu yangdibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau denganmemperhatikan
peningkatan pendapatan petani dan nelayanserta peningkatan produksi yang diatur dengan undang–
undang.
5. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif
murah dan ramahlingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannyadiatur dengan undang–
undang.
6. Mengembangkan kebijakan pertanahan untukmeningkatkan pemanfaatan dan penggunaan
tanah secaraadil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak–hak rakyat setempat, termasuk
hak ulayat dan masyarakatadat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi danseimbang
7. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saranadan prasarana publik, termasuk
transportasi, telekomunikasi,energi dan listrik, dan air bersih guna mendorongpemerataan 51
pembangunan, melayani kebutuhan masyarakatdengan harga terjangkau, serta membuka
keterisolasianwilayah pedalaman dan terpencil.
8. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruhdan terpadu diarahkan pada
peningkatan kompetensi dankemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan,penjamin
kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasanberserikat.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenagakerja ke luar negeri dengan
memperhatikan kompetensi,perlindungan dan pembelaan tenaga yang dikelola secaraterpadu dan
mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja
10. Meningkatkan penguasaan, pengembangan danpemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
bangsa sendiridalam dunia usaha, terutama uasaha kecil, menengah dankoperasi guna meningkatkan
daya saing produk yangberbasis sumber daya local.
11. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepatproses pengentasan masyarakat dari
kemiskinan danmengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisisekonomi
12. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomiguna membangkitkan sektor riil
terutama pengusaha kecil,menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian lajuinflasi, stabilitas
kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dansuku bunga yang wajar serta didukung oleh
tersedianyalikuiditas sesuai dengan kebutuhan
13. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradengan mengurangi defisit anggaran
melalui peningkatandisiplin anggaran, pengurangan susidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap,
peningkatan penerimaan pajakprogresif yang adil dan jujur , serta penghematanpengeluaran.
14. Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan danrestrukturisasi utang swasta secara
transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat,terpercaya, adil,dan efisien
dalam melayani masyarakat dankegiatan perekonomian
15. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama asetyang berasal dari likuidasi perbankan
dan perusahaan,dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitassecara transparan dan
pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelolaan aset negaradiatur
dengan undang–undang.
52
16. Melakukan renegoisasi dan mempercepat restrukturisasiutang luar negeri bersama–sama
dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Lembaga Keuangan Internasionallainnya, dan
negara donor dengan memperhatikankemampuan bangsa dan negara, yang
pelaksanaanyadilakukan secara transparan dan dikonsultasikan denganDewan Perwakilan Rakyat
17. Melakukan secara proaktif negoisasi dan kerja samaekonomi bilateral dan multilateral dalam
rangkameningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya
alam, serta menarikinvestasi finansial dan investasi asing langsung tanpamerugikan pengusaha
nasional.
18. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilik Daerah terutama yang usahanya
tidak berkaitandengan kepentingan umum didorong untuk privatisasimelalui pasar modal.
4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik
A. Politik Dalam Negeri
B. Politik Luar Negeri
C. Penyelnggaraan Negara
D. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
E. Agama
F. Pendidikan
5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya
A. Kesehatan dan Kesejahteraan social
B. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata
C. Kedudukan dan Peranan Perempuan
D. Pemuda dan Olahraga
E. Pembangunan Daerah
F. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
A. Kaidah Pelaksanaan
B. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional
PENUTUP
53
Tentu, tidaklah mudah untuk menyesuaikan diri dan mengelola perubahan perubahan
mendasar dalam masyarakat Indonesia pada masa mendatang, baik elit politik maupun masyrakat
umumnya. Namun ada pepatah orang optimis adalah bagian dari pemecahan masalah, dan orang yang
pesimis adalah bagian dari permasalahan. Karenanya adalah lebih baik menutup pembicaraan dengan
rasa optimism, bahwa Indonesia adalah Indonesia yang kita cita-citakan bersama.
54
DAFTAR PUSAKA
1. Ihromi,T.O, 2006. Pokok-pokok Antropologi Budaya,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
2. Muchji,Achmad, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Gunadarma.
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
55