TUGAS MATA KULIAH

ANALISIS DAN MANAJEMEN ASET DAERAH

OLEH:

ADHI CAHYA WIRATAMA (071111024)

NOVENDHA JONES AGILYOGA (071111036)

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEMESTER GASAL 2013

1. Apakah rumah dinas bisa menjadi hak milik?

Perumahan Negara memiliki dasar hukum untuk dialih statuskan.Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya. Ia termasuk dalam Five basic needs (lima kebutuhan dasar) *Pangan. *Papan. *Sandang. *Pendidikan (informasi). dan *Kesehatan. Yang harus dipenuhi demi kemanusiaan itu sendiri. Karena di dalam hak atas Perumahan terkandung hak-hak lainnya seperti hak Hidup, hak atas rasa Aman/ bebas dari rasa takut, hak atas Pekerjaan, hak atas Pendidikan, hak atas Kebudayaan, dll.

Peraturan yang menjamin hak atas perumahan yaitu ;

UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) jo UU No. 39 th 1999 tentang HAM. Pasal 40, Pasal 11 ayat (1) Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya sebagai mana telah diratifikasi dlm UU No. 11 th 2005, dan Pasal 19 UU No. 1 th 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Berdasatkan Pasal 1 angka 1 PP No. 40 th 1994 dan Pasal 1 angka 12 UU No. 1 th 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang dimaksud dengan Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki oleh Negara.

BISAKAH RUMAH NEGARA DIBELI ?

Semenjak th 1957 dpt dikatakan produk hukum yang memperbolehkan Rumah Negara untuk dibeli sangat banyak. Misalnya :

1. UU No. 72 th 1957 tentang penetapan Undang2 Darurat No. 19 th 1955 tentang penjualan Rumah2 Negri kepada Pegawai Negri sebagai undang-undang.

2. PP No. 38 th 1982 tentang perubahan atas PP no. 16 th 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negri.

3. Keppres No. 81 th 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 13 th 1974 tentang Perubahan/ Penetapan status Rumah Negeri.

4. Peraturan Pemerintah No. 3 th 1990 tentang Perubahan atas PP No. 16 th 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagai mana telah diubah dg PP No. 38 th 1982.

5. Peraturan Pemerintah No. 40 th 1994 tentang Rumah Negara.Peraturan Pemerintah No. 31 th 2005 tentang Perubahan PP No. 40 th 1994 tentang Rumah Negara.

6. Peraturan Presiden No. 11 th 2008 tentang cara pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

PEGAWAI NEGERI DIBERI KESEMPATAN U\ MEMBELI ;

Adanya kesempatan untuk membeli Rumah Negara merupakan bentuk pemenuhan hak atas perumahan dan pelaksanaan terhadap amanat konstitusi dikarenakan hak atas perumahan merupakan hak yang fundamental. Selain itu jika kita tenggok kebelakang, kenapa

pemerintah memberikan kesempatan tersebut dikarenakan pegawai negeri memiliki penghasilan yang rendah sehingga tidak memungkinkan untuk membeli rumah, sementara pegawai negeri dilarang melakukan kegiatan bisnis. Pegawai negeri tentunya harus memiliki rumah ketika masa pensiunnya tiba. Penjualan Rumah Negara yang dihuni tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Kepada Negara. Selain itu, penjualan juga merupakan solusi agar negara dpt membangun Rumah Negara yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan dan kemudian diberikan kepada pegawai negeri yang masih aktif.

2. Bagaimana prosedur penjualan aset daerah?

Pasal 61 Ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan beberapa pertimbangan dan alasan untuk melakukan penjualan barang milik daerah yaitu :

1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;

2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan

3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu, pengecualian ini menurut Pasal 61 ayat (3) Permendagri No.17 Tahun 2007 meliputi:

1. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;

2. Penjualan rumah golongan III; dan

3. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

Untuk selanjutnya tulisan ini hanya membahas keterkaitan antara DPRD dan penjualan kendaraan dinas pemerintah daerah. Penjualan kendaraan dinas dapat dibagi 2 (dua) jenis: kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah:

1. KendaraanPerorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta

2. Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,

3. Sudah ada penggantinya dan

4. Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekalipun Kendaraan Perorangan Dinas sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam hal ini Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut mengenai umur kendaraan yang akan dijual belikan sesuai kondisi Daerah masing-masing. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Kepegawaian, yaitu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

A. Penjualan kendaraan dinas operasional secara khusus diatur pada Pasal 63 dan pasal 64 Permendagri No. 17 Tahun 2007. Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah:

1. yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih,

2. tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari,

3. sudah ada penggantinya.

B. Proses penghapusan kendaraan dinas operasional adalah sebagai berikut:

1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

2. Pembentukan Panitia Penghapusan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.

3. Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan:

Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;

Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara; Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah;

Lebih lanjut dijelaskan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior. Adapun syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum membeli kendaraan dinas operasional.

Dalam implementasinya terkait dengan masa bhakti 5 (lima) tahun Ketua dan Wakil Ketua DPRD muncul beberapa pertanyaan, untuk lebih jelasnya seperti pada gambar berikut :

3. Apa yang dimaksud dengan surat hijau?

Tanah dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tanah dengan status HPL ini, di Kota Surabaya disebut “Tanah Surat Ijo”. Padahal, berdasarkan Undang-undang Pokok Pertanahan atau Agraria sebutan HPL atau apalagi “tanah surat ijo” tidak termasuk dalam UU Agraria itu. UU itu hanya menganal tanah HM (Hak Milik), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak Guna Usaha).

Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti HPL, warga yang menyewa tanah HPL itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Nah, untuk gampangnya, masyarakat memberi nama kepada tanah HPL itu sebagai tanah “sertifikat hijau” atau surat ijo.

Di atas lahan yang bersertifikat hijau itu, awalnya pada zaman Belanda umumnya dibangun rumah-rumah untuk karyawan. Namun, berdasarkan peta tanah yang ada, apabila tanah itu pemiliknya tidak jelas, maka sertamerta Pemkot Surabaya melalui Dinas Tanah menyatakan tanah itu adalah tanah HPL. Tanah HPL ini terpencar di berbagai kelurahan, umumnya di tengah kota yang dulu bukan desa. Tetapi, sekarang tanah bekas tanah ganjaran juga diberlakukan seperti tanah HPL dan dikuatkan dengan “surat ijo”.

Nantinya, ada kemungkinan para pemegang HPL yang sekarang didasarkan kepada Perda (Peraturan Daerah) Kota Surabaya, akan memperoleh prioritas perubahan status menjadi HGB. Hal ini sebagai akibat dan desakan masyarakat pemegang tanah HPL yang statusnya masih mengambang. Pemkot Surabaya sendiri masih menunggu bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPRD Kota Surabaya sebagai pemutus akhir dalam pembuatan Perda tersebut.

4. Kaitan surat hijau dengan pemkot Surabaya?

Tidak ada lagi tanah di Indonesia ini yang berstatus HPL seperti di Kota Surabaya. Di kota-kota, seperti Jakarta, Bandung dann kota besar lainnya tanah HPL sudah dialihkan menjadi HGB (Hak Guna Bangunan). Sehingga ada pula istilah, tanah HGB di atas lahan HPL.

Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti HPL, warga yang menyewa tanah HPL itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Nah, di Surabaya, untuk gampangnya, masyarakat memberi nama kepada tanah HPL itu sebagai tanah “sertifikat hijau” atau surat ijo.

Dia atas lahan yang bersertifikat hijau itu, awalnya pada zaman Belanda umumnya dibangun rumah-rumah untuk karyawan. Namun, berdasarkan peta tanah yang ada, apabila tanah itu pemiliknya tidak jelas, maka sertmerta Pemkot melalui Dinas Tanah menyatakan tanah itu adalah tanah HPL. Tanah HPL ini terpencar di berbagai kelurahan, umumnya di tengah kota yang dulu bukan desa. Tetapi, sekarang tanah bekas tanah ganjaran juga diberlakukan seperti tanah HPL dan dikuatkan dengan “surat ijo”.

Warga kota pemilik “surat ijo”, dalam waktu tidak lama lagi akan memperoleh status tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni sebagai pemegang HGB atau HM (Hak Milik). Proses untuk pengalihan status kepemilikan dari HPL atau “surat ijo” ke HGB atau HM, prosedurnya sedang digarap menjadi Perda (Peraturan Daerah) yang baru, untuk menggantikan Perda Kota Surabaya sebelumnya.

Apabila Perda tentang pengalihan status HPL menjadi HGB atau HM, itu sama artinya, Pemkot Surabaya melepaskan legi asetnya ke pihak lain. Berdasarkan data di Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan, dengan menyewakan tanah HPL itu, Pemkot Surabaya tiap tahunnya bisa memperoleh pemasukan dana penunjang APBD Kota Surabaya rata-rata sekitar Rp 24 miliar.

Nantinya, apabila tanah HPL itu sudah berubah status menjadi HGB dan HM, tentu pemasukan Pemkot Surabaya akan berkurang. Nah, agar tidak ada kesan bahwa tanah HPL itu menjadi tanah hibah kepada warga yang umumnya adalah warga di perumahan permanen, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itulah, nantinya pengalihan status dari HPL ke HGB atau ke HM ditetapkan pembiayaan yang saling menguntungkan.

Ketika masih bernama Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah (DPTR) yang dipimpin oleh Drs.Rochani Soebroto,MM (alm) sudah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas menjadi Perda Kota Surabaya oleh DPRD Kota Surabaya. Karena ini menyangkut aset Pemkot Surabaya, sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam SK Mendagri No.11 tahun 2001, pelepasan aset Pemkot diperlukan persetujuan DPRD.

Dalam Perda itu ditetapkan pemegang surat izin sewa tanah HPL (surat ijo) adalah untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya, serta begitu seterusnya. Apabila pemegang izin terlambat memperpanjang izin, maka akan dikenakan denda.

Izin persewaan tanah HPL itu apabila sewaktu-waktu diperlukan Pemerintah, maka izin pemekaian tanah dapat dicabut secara sepihak sebelum batas waktunya habis dengan tanpa pemberian ganti rugi. Dalam hal ini, jika tanah itu akan digunakan untuk kepentingan dinas.

5. Apa yang dimaksud dengan status hak tanah : hak milik, hak guna da hak pakai? Apa perbedaanya?

Berdasarkan status tanah, hak milik adalah:

Hak  milik  adalah  hak  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang atas tanah

Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (bank Negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan social)

Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan Penetapan Pemerintah, serta karena ketentuan undang-undang

Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.

Hak guna dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Hak Guna Usaha

Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar harus dikelola dengan investasi modal yang layak dnegan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

Hak Guna Usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara

Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah

Hak Guna Usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat

Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan

2. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.

Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak Guna Bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan Pemerintah

Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat

Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani  Hak Tanggungan

Hak Pakai

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: Hak Pakai adalah hak untuk

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau

tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian

dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan

tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan Ketentuan-ketentuan Undang-

undang ini.

Subyek dan Obyek Hak Pakai

1.    Subyek Hak Pakai

Yang dapat mempunyai Hak pakai adalah:

a.    Warga Negara Indonesia;

b.    Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

c.    Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;

d.    Badan-badan keagamaan dan sosial

e.    Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

f.     Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

g.    Perwakilan Negara  asing dan perwakilan badan Internasional.

2.    Obyek Hak Pakai

Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah:

a.    Tanah Negara;

b.    Tanah Hak Pengelolaan;

c.    Tanah Hak Milik.

Daftar Pustaka

http://arsiptanah.blogspot.com

http://www.rumahku.com/berita/read/apakah-surat-hijau-itu-18084#.Ui7pEtiLXIM

http://asetdaerah.wordpress.com/2009/09/03/