MAKALAH MENGENAI ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

ORGANISASI BOEDI OETOMO

Toynbee:” Pergerakan nasional adalah jawaban terhadap tantangan zaman dalam suatu kurun waktu sejarah tertentu, Ia merupakan panggilan sejarah untuk mengatasi tantangan zaman tertentu yang bergerak dari satu titik kegelapan ke titik terang yang menderang. Cita-citanya adalah terciptanya orde social baru ”.

Peryataan Toynbee di atas memberikan gambaran bahwa pergerakan

nasional adalah suatu momentum perubahan i dari suatu titik ke suatu titik cita-

cita perjuangan. Setiap pergerakan mempunyai jiwa zaman yang berbeda dari

tahun-tahun sebelumnya. Misalnya jiwa zaman masa pergerakan nasional 1908

adalah Dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir; Dari

perjuangan yang tidak terencana menjadi terencana: dari perjuangan yang

sifatnya ke daerahan menjadi perjuangan yang sifatnya nasional; Dari bangsa

yang tidak ber parlemen menjadi bangsa yang berparlemen. Akumulasi dari

berbagai makna zaman itu bercita-cita mencapai Indonesia mulia.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah Jiwa zaman apa yang dimiliki

bangsa ini setelah 100 tahun kebanngkitan nasional, masih adakah nilai

kesetiakawanan sosial, Apakah masih dibutuhkan kebangkitan nasional di tengah

kemerdekaan, apakah kebodohan dan kemiskinan bukan dianggap sebagai

persoalan kebangsaan, apakah ketergantungan yang menghilangkan kemandirian

bangsa kita bukan suatu persolan. Jika pertanyaan itu dicermati membangun

Keindonesiaan kita ke depan semakin berat.

Di usia 100 tahun, sebuah negara bangsa yang namanya “awal pergerakan

Indonesia” tentu sudah merupakan momentung sejarah yang penting. Itulah sebab

dalam dalam teori Lingkaran Agraria Besar yang diperkenalkan oleh h Imanuel Le

Roiladurie satu abad perjalanan suku bangsa itu adalah momentung perubahan

besar, paling tidak dua hal yang harus dicermati yaitu kontinuitas dan

diskontinuitas keberlangsungan negara itu. Bagaimana dengan bangsa Indonesia

sekarang, setelah genap 100 tahun merumuskan kata Indonesia Mulia yang pada

tahun 1918 kata Indonesia Mulia yang diperkenalkan Budi Utomo itu berubah

menjadi Indonesia merdeka. Makalah ini akan menjelaskan selukbeluk

terbentuknya pergerakan nasional tahun 1908 yang berimplikasi pada munculnya

kelembagaan politik dan konsep kelembagaan ekonomi dalam membangun cita-cita

pergerakan. Untuk menjelaskan makna pergerakan tahun 1908 maka diperlukan

refleksi perjalanan kebangssan kita sekarang ditenganh krisis global dan rapuhnya

rasa kesetiakawanan yang melahirkan suatu zaman baru kebangkitan nasional

kedua yaitu perang melawan kebodohan kemiskinan.

A. Budi Utomo Sebuah Pergerakan .

Kata Pergerakan Nasional, mengandung suatu pengertian, yaitu merupakan

perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern kearah perbaikan taraf

hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan

masyarakat di bawah tekanan imeprilisme. Dengan demikian istilah ini

mengandung arti yang sangat luas, bukan hanya memperbaiki derajat bangsa tetapi

meliputi gerakan kesetiakawanan sosial melalui pendidikan. Raden Soeweji ayah

Soetomo, boleh berbangga hati karena ia melahirkan seorong putra yang kemudia

hari menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia

Pergerakan Nasional yang diawali gerakan Budi Utomo. , mendapat sprit

dari para pelajar yang belajar di Negeri Belanda. Para pelajar mendirikan suatu

perkumpulan pelajar yang namanya “Indische Vereniging”. Pada awalnya

Perkumpulan ini tidak mempunyai tujuan politik. Tetapi pada prinsipnya adalah

ingin memperhatikan kepentingan bersama penduduk Hindia Belanda yang berada

di negeri Belanda. Raden Soeweji ayah Soetomo, boleh berbangga hati karena ia

melahirkan seorong putra yang kemudia hari menjadi pelopor pergerakan nasional

Indonesia

Istilah Nasional berarti bahwa pergerakkan-pergerakkan tersebut

merupakan pergerakkan yang bercita-cita nasional yaitu cita-cita mencapai

kemerdekaan bangsa. Seusai Perang Dunia I tahun 1918, jumlah pelajar dan

mahasiswa dari Indonesia yang belajar ke negeri Belanda bertambah banyak .

Diantara mahasiswa mahasiswa tersebut terdapat dua aliran :

a. Aliran yang moderat yaitu aliran yang tidak menginginkan Indonesia lepas dari

negeri Belanda, aliran ini dipimpin oleh Notosuroto;

b. Aliran progressif, aliran ini berhasil merubah Indishe Vereniging pada tahun

1922 menjadi Perhimpunan Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakkan nasional, ada 2 faktor :

a. Faktor Yang berasal dari luar negeri, yaitu adanya reaksi terhadap

imperialisme atas bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan

Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti bahwa bangsa timur dapat

mengalahkan bangsa barat.

b. Faktor yang berasal dari dalam negeri yaitu adanya rasa tidak puas dari bangsa

Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial, misal reaksi-reaksi/

perang melawang Belanda yang dipimpin oleh Pattimura, Cuk di Tiro, P.

Diponegoro, Hasanuddin dll.

Adanya gerakan-gerakan yang timbul berupa “gerakan emasnsipasi” yang

menginginkan, adanya suatu pembaharuan.

Dengan terbentuknya organisasi seperti Budi Utomo, Jong Sumatra,

Jong Ambon, Jong Celebes dan sebagainya terciptalah suatu kerangka dalam mana

para anggotanya dapat menjalankan peranan masing-masing terkoordinir agar

organisasi berfungsi seefektif mungkin untuk membela kepentingan bersanma

serta mencapai tujuannya. Disamping integrasi teleofungsional yang dapat

dihasilkan, Organisasi juga menciptakan suatu arena politik di mana dapat

dilaksanakan komunikasi intra dan interorganisasi untuk membentuk tujuan

kolektif yang tidak berdasarkan kekuasaan otoritarian tetapi melalui musyawarah.

Dengan demikian organisasi Budi Utamo bertujuan dua hal, pertama

sosialisasi-nilai-nilai politik seperti demokrasi dan yang kedua memupuk

pengalaman atau kesetiakawanan soisial yang tidak dapat dihasilkan masa-masa

sebelumnya. Tambahan pula arena tersebut secara selektef dan kompetitif

menyaring kepemimpinan secara otoritasnya, otoritas mana sangat produktif untuk

memupuk solidaritas di satu pihak dengan mengembangkan identitas gologan di

lain pihak

Sudah tentu partai politik berfungsi untuk membangun solidaritas sebagai

nilai dasarnya dilaksanakan tidak hanya secara politik membentk konsensus, tetapi

juga secara terampil mengelolah konflik-konflik yang muncul. Pendeknya dalam

kerangka organisasi terjadi proses politisasi atau pemulaan pelakuan politik terarah

ke pelembagaan politik.Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Budi Utomo yang

pada awalnya bersifat politik sepuluh tahun kemudian sudah berwajah sebagai

partai politik.

Ada dua segi yang mulanya ditegakkan oleh dua pemimpin pergerakan

kebangkitan nasional adalah, pertama masalah hak berserikat dan berkumpul ,

kedua masalah perwakilan rakyat. Dalam hal petama, artikel 111

Regeringsreglemen (peraturan pemerintah) yang masih berlaku pada masa itu tidak

membenarkan bangsa kita hak berserikat dan berkumpul dalam arti politis. Itulah

sebabnya antara lain mengapa serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 tidak

terang-terangan menamakan dirinya sebuah partai, meskipun tuntutannya bersifat

politik. Tetapi harus diakui bahwa berangsur-angsur tersebut ditelerir oleh

pemerintah Hindia Belanda, tentu dalam batas-batas yang ketat, tergantung pada

masa tertentu. Maksud untuk membentuk Dewan rakyat umpamanya memberikan

kelonggaran hak tersebut apalagi mengambil hati rakyat untuk menghadapi perang

Dunia Pertama.

Dalam hal kedua yaitu perwakilan rakyat (Volksraad) tidak dapat

memenuhi keinginan pejuang para pergerakan kebangsaan . pada tahun 1918

sesudah volksraad dibentuk suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi

Cokroaminoto menuntuk agar secepatnya disusun suatu parlement yang dipilih oleh

rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuhnya dan dibangunkan suatu

pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlement. Cokroaminito sebagai

perseden Serikat Islam memang menjadi angoota Volskraad pada saat itu dan

mendapat dukungan dari berbagai anggota. Mulanya mereka berharap bahwa

Vollksraad ini mencerminkan mengenai sistem perwakilan dan ketika harapan tak

terkabul seperti yang diberi cap H. Agussalim, kemudian para pemimpin tidak

sadar membiarkan volskraad berkembang. Mosi tersebut menuntut bahwa hak pilih

sepenuhnya harus diakui pada rakyat, badan perwakilan volksraad mempunyai hak

legislatif penuh dan ketiga parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap

siapa pmerintah harus bertanggungjawab

B. Budi Utomo Gerakan kesetikawanan Sosial

Pada awalnya Budi Utomo adalah sebuah gerakan kesetikawanan sosial

yang cita-citanya membangun masyarakat Jawa dan Madura. Ia bercita-cita

mewujudkan Gerakan Indonesia Mulia. Cita-cita tersebut diawali dengan

kepeloporan Soetomo sebagai pendiri Budi Utomo (BU). Kesan sepintas bila kita

mempelajari perilaku Soetomo sebagai pendiri BU. adalah mencapai cita-cita

Indonesia mulia. Untuk mencapai itu Soetomo membentuk oraganisasi Budi

Utomo, Persatuan bangsa Indonesia (PBI) Rukun Tani dan sebagainya. Sangat

tepat kalau perestasi tersebut sebagai langkah maju langkah seorang pembaharu

dengan hasilnya sebuah organisasi yang berstandar modern paling tidak pada masa

pergerakan nasional.

Dalam bidang politik, Soetomo dikenal sebagai seorang kooperator, hal

ini dapat dipahami sebagai sikap praktis Soetomo. Ia sadar bahwa bangsa Indonesia

masih memerlukan bantuan pemerintah Belanda. Hal itu dianggapnya bermanfaat

tanpa perlu merendahkan martabat sendiri. Namun bukan Soetomo sama sekali

tidak bersikap non kooperasi. Sebab ketika itu ia yakin bahwa cara parlementer

bukan lagi merupakan hal-hal yang terbaik saat itu. Ia rela berkorban keluar dari

Dewan kota Praja Surabaya. Demikian juga pada waktu peristiwa penolakannya

untuk menjadi anggota Dewan rakyat (volksraad) adalah karena Gubernur Jenderal

tidak menempati janjinya untuk memberikan konsesi pada Soetomo

Soetomo sangat dibenci oleh golongan komonis karena pernaytaa-

pernyataanya yang menentang tindakan komunis, terutama gerakan-gerakan fisik

yang dekat dengan keberutalan pada saat itu. Dari Seluruh aktivitasya ia pernah

menjadi penasehat Muhammadiyah dan banyak teman-temanya dari nahdatul

Ulama. Komite Kolliyh Islam Islam pernah didirikannya sewaktu ia pulang dari

lawatannya ke Eropa.

Kontrasnya seotomo juga dikenal sebagai seorang taradisionalis. Dalam

polemiknya dengan Sultan takdir Alisyahbana dia dengan tegas menolak

pendidikan Barat yang dianggapnya telah mengagsingkan Indonesia dari

kebudayaan sendidiri dan mencetak manusia-manusia yang tidak sosial. Model

pendidikan yang diinginkan Soetomo adalah seperti yang terdapat dalam berbagi

pondok pesanteren.

. Hanya ada satu jalan untuk mewujudkan satu negara modern , Indonesia

mulia, sebagai pengganti kata Indonesia medeka. Yaitu keluar dari lingkungan

tardisonal. Sesuai dengan anak zamannya Budi Utomo telah menampilakn diri

sebagai Organisasi modern pertama meskipun masih bersifat lokal, terbatas pada

Jawa dan Madura saja. Suatu organisasi yang dikelolah berdasarkan teknik-tekni

berorganisasi . Pengaruh tradisi Jawa memang sangat kuat terhadap pribadi sang

tokoh ini, meskipun oraganisasinya sedang bergulat menuju cita-cita Indonesia

mulia. Sebagai orang Jawa Soetomo enggang mengungkapkan dirinya secara

terbuka. Ia melihat fakta sebagai hal yang samar-samar, tidak eksplisit, kehalusan

budinya dan tata kramanya menyebabkan selalu merahasiakan serangan-serangan

dan fitna-fitnah dari rekan –rekan seperjuangannya yang merasa diri dan

peranannya yang menonjol.

Kekaguman dan penghayatan Soetomo terhadap tradisi Jawa tidak hanya

tersirat dalam tindakannya, melainkan juga secara tersurat jua ia berani

megungkapkan dirinya sebagai Pantaisme monoisme Jawa. Panteisme in

terungkap secara jelas dalam catatan perbicangan dengan seorang teman karabnya

Kyai H. Mansoer dengan tandas dikatakan: Penjelmaan tuhan yang terahir adalah

ummat manusai. Soetomo percaya bahwa saya adalah dia dan dia adalah saya. Aku

dan dia adalah satu dalam hakekat yakni penjelmaan tuhan. Aku penjelmaan tuhan

yang sadar . Itulah sebabnya kau harus menolong menyadarkan aku yang belum

sadar . akau harus berbuat baik kepada diriku

Dengan terbentuknya organisasi seperti Budi Utomo, Jong Sumatra,

Jong Ambon, Jong Celebes dan sebagainya terciptalah suatu kerangka dalam mana

para anggotanya dapat menjalankan peranan masing-masing terkoordinir agar

organisasi berfungsi seefektof mungkin untuk membela kepentingan bersanma

serta mencapai tujuannya. Disamping integrasi teleofungsional yang dapat

dihasilkan, Organisasi juga menciptakan suatu arena politik di mana dapat

dilaksanakan komunikasi intra dan interorganisasi untuk membentuk tujuan

kolektif yang tidak berdasarkan kekuasaan otoritarian tetapi melalui musyawarah.

Dengan demikian organisasi Budi Utamo terwujud dua hal, pertama sosialisasi-

nilai-nilai politik seperti demokrasi dan yang kedua memupuk pengalaman tau

i

kesetiakawanan soisial yang tidak dapat diperoleh masa-masa sebelumnya.

Tambahan pula arena tersebut secara selektef dan kompetititif menyaring

kepemimpinan secara otoritasnya, otoritasmana sangat produktif untuk memupuk

solidaritas di satu pihak dengan mengembangkan identitas gologan di lain pihak

Sudah tentu partai politik berfungsi untuk membangun solidaritas sebagai nilai

dasarnya dilaksanakan tidak hanya secara politik membentk konsensus, tetapi juga

secara terampil mengelolah konflik-konflik yang muncul. Pendeknya dalam

kerangka organisasi terjadi proses politisasi atau pemulaan pelakuan politik terarah

ke pelembagaan politik.Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Budi Utomo yang

pada awalnya bersifat politik sepuluh tahun kemudian sudah berwajah sebagai

partai politik.

Ada dua segi yang mulanya ditegakkan oleh dua pemimpin pergerakan

kebangkitan nasional adalah, pertama masalah hak berserikat dan berkumpul ,

kedua masalah perwakilan rakyat. Dalam hal petama, artikel 111

Regeringsreglemen (peraturan pemerintah) yang masih berlaku pada masa itu tidak

membenarkan bangsa kita hak berserikat dan berkumpul dalam arti politis. Itulah

sebabnya antara lain mengapa serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 tidak

terang-terangan menamakan dirinya sebuah partai, meskipun tuntutannya bersifat

politik. Tetapi harus diakui bahwa berangsur-angsur tersebut ditelerir oleh

pemerintah Hindia Belanda, tentu dalam batas-batas yang ketat, tergantung pada

masa tertentu. Maksud untuk membentuk Dewan rakyat umpamanya memberikan

kelonggaran hak tersebut apalagi mengambil hati rakyat untuk menghadapi perang

Dunia Pertama..

Dalam hal kedua yaitu perwakilan rakyat (Volksraad) tidak dapat memenuhi

keinginan pejuang para pergerakan kebangsaan . pada tahun 1918 sesudah

volksraad dibentuk suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi Cokroaminoto

menuntuk agar secepatnya disusun suatu parlement yang dipilih oleh rakyat dengan

hak menentukan hukum sepenuhnya dan dibangunkan suatu pemerintahan yang

bertanggungjawab kepada parlement. Cokroaminito sebagai perseden Serikat Islam

memang menjadi angoota Volskraad pada saat itu dan mendapat dukungan dari

berbagai anggota. Mulanya mereka berharap bahwa Vollksraad ini mencerminkan

mengenai sistem perwakilan dan ketika harapan tak terkabul seperti yang diberi cap

H. Agussalim, kemudian para pemimpin tidak sadar membiarkan volskraad

berkembang. Mosi tersebut menuntut bahwa hak pilih sepenuhnya harus diakui

pada rakyat, badan perwakilan volksraad mempunyai hak legislatif penuh dan

ketiga parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap siapa pmerintah harus

bertanggungjawab.

.C.Perhimpunan Indonesia Sebagai Oraganiasi Politik

Tujuan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922 adalah agar Pemerintah

Hindia Belanda bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia, karena meskipun

sudah ada Volksraad, tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak bertanggung jawab

pada Volksraad, tetapi bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat di Negeri

Belanda. Dengan demikian hal ini berarti bahwa Volksraad harus diganti dengan

Parlemen yang sebenarnya, sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada

Parlemen Indonesia. Tujuan ini hanya berlangsung dua tahun karena pada tahun

1924 karena tujuan Perhimpunan Indonesia berubah menjadi kemerdekaan

Indonesia. Pada waktu itupun majalah Perhimpunan Indonesia yang semula

bernama “Hindia Putra” diganti dengan nama “Indonesia Merdeka”.

Selain mengadakan propaganda kemerdekaan Indenesia, Perhimpunan Indenesia

juga mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan nasional negeri lain. Antara

lain Liga Penentang Tindasan Penjajah, Internasionale Komunis dan ikut serta pada

Kongres-kongres Internasional yang bersifat humanistis.

Pada tanggal 10-15 Februari 1927 Liga Penentang Tindakan Penjajahan

mengadakan Kongres sedunia pertama yang tujuannya menentang imperialisme di

dunia dan tindakan penjajahan di Brussel. Pada kongres tersebut hadir wakil-wakil

bahsan tanah jajahan dan setengah jajahan. Indonesia diwakili oleh Mohammad

Hatta, Nazir Pamuntjak, Gatot, Achama Soebardjo dan Samaun.

Kongres itu (diadakan sesudah pemberontakan Komunis di Indonesia) mengabil

keputusan antara lain :

a. Menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada Pergerakan Kemerdekaan

Indonesia dan menyokong pergerakan itu terus menerus dengan segala daya

upaya apa pun juga;

b. Menuntut dengan keras kepada Pemerintah Belanda agar pergerakan Rakyat

Indonesia diberi kebebasan bergerak, menghapus keputusan-keputusan

hukuman mati dan pembuangan dan menuntut adanya pengampunan.

Keuntungan yang dapat diambil oleh Perhimpunan Indonesia dengan menjadi

anggota Liga selain masalah Indonesia menjadi perhatian Internasional juga para

pemuda-pemuda Indonesia berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai sikap

yang sama dari tanah-tanah jajahan lain) misalnya orang-orang India, Indo Cina,

Filipina, Mesir) dan juga kaum Pasifik dari orang-orang terpelajar kiri Eropa.

Tuntutan ini membuat pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan tegas

yang akhirnya empat anggota pengurus Perhimpunan Indonesia yaitu Mohammad

Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul madjid, Ali Sastroamidjojo ditangkap. Mereka pun

akhirnya dilepaskan pada sidang pengadilan Maret 1928 karena pemerintah

kolonial Belanda tidak berhasil membuktikan kesalahan mereka.

Kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang penting karena pengaruh Pehimpunan

Indonesia ternyata semakin besar. Terlebih-lebih dengan adanya pelarangan Partai

Komunis Indonesia, maka asas yang dianut oleh Pehimpunan Indonesia yaitu asas

nasionalisme yang radikal telah mampu menandingi asas Partai Komunis

Indonesia.

Diktum Pehimpunan Indonesia yang kemudian menjadi terkenal antaralain :

a. Hanya suatu Indonesia yang bersatu, sambil mengenyampingkan perselisihan

dan perbedaan antara gologan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan

bersama, kemerdekaan Indonesia itu memerlukan penghimpunan aksi massa

yang sadar atas dasar kekuatan sendiri;

b. Turut sertanya semua lapisan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan ini,

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut;

c. Unsur yang terpenting dalam tiap-tiap masalah pemerintahan ialah kepentingan

yang berlawanan antara si penjajah dengan si terjajah. Apabila si penjajah

selalu ingin mengurangi jurang antara mereka dengan si terjajah, maka si

terjajah harus melawannya dengan mempertajam jurang tersebut;

d. Segala usaha harus diusahakan untuk mengembalikan keadaan jasmani rokhani

ke keadaan biasa. Akibat penjajahan maka kehidupan rohani jasmani Indonesia

sangat rusak.

Cita-cita Partai Nasional Indonesia tidak berbeda dengan cita-cita

Perhimpunan Indonesia, Yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme

yang radikal dipropagandakan untuk mempengaruhi rakyat.Trilogi Partai Nasional

Indonesia yang ditanamkan pada rakyat adalah jiwa nasional ( nationaale geest ),

rekad nasional ( nationaale wil ), dan tindakan nasional ( nationnale daad ). Dengan

cara ini Partai Nasional Indonesia berusaha dengan kekuatan rakyat sendiri,

memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan budaya. Agar masyarakat sadar akan

kemelaratannya dalam alam penjajahan, maka kepada mereka diceritakan masa

lampau Indonesia yang gemilang. Manusia Indonesia menurut Soekarno

dimiskinkan oleh keadaan kolonial. Manusia Indonesia yang memiliki tanah untuk

mencari nafkah, tetapi tetap miskin. Manusia Indonesia yang miskin itu dinamakan

Sukarno Marhaen.

Kelompok-kelompok politik di Indonesia menjadi sasaran

perjuangan Partai Indonesia pula seperti nampak dalam tulisan Ir. Sukarno pada

tahun 1926. Oleh karena kelompok-kelompok partai politik semakin tertanam rasa

nasionalismenya maka pada akhir tahun 1927 diadakan suatu rapat di Bandung

yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan,

Sumatranen Bond dan kamu Betawi. Rapat yang dipimpin Partai Nasional itu

sepakat membentuk suatu badan kerjasama Politik Kebangsaan Indonesia ( PPKI ).

Lahirnya Politik Kebangsaan Indonesia mendapat respon dalam

kongres pada tahun 1928. Dalam kongres itu dikemukakan bahwa ada pertentangan

tajam antara yang dijajah dan penjajah. Belanda, merupakan suatu kekuatan

imperialisme yang mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Hal ini merusak tatanan

sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini perlu terlebih

dahulu dicapai kemerdekaan politik. Tiada dapat disangkal bahwa ada unsur-unsur

Marxiistis yang mempengaruhi sikap ini. Pemikiran ini kemudian disebar dalam

rapat-rapat, kursus-kursus dan sekolahan-sekolahan serta organisasi-organisasi

pemuda yang didirikan oleh PNI. Pers PNI yang terdiri dari surat-surat kabar

Banteng Priangan ( Bandung ) dan Persatuan Indonesia ( Jakarta ) juga membantu

penyebaran pandangan ini. Dengan demikian kegiatan PNI dengan pesat menarik

perhatian massa. Jumlah anggota PNI pada tahun 1929 diperkirakan 10.000 orang,

yang tersebar antara lain di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan

Makassar.

Perkembangan PNI mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda.

Dalam pidato pembukaan voksraad 1928 gubernur Jenderal menganjurkan agar

rakyat Indonesia menghindari nasionalisme yang ekstrim. Golongan konservatif

Belanda mendirikan organisasi sendiri dengan Vaderiendesche Club pada tahun

1929 sebagai imbangan. Mereka mendesak pemerintah agar bertindak tegas

terhadap PNI. Pers Belandapun membantu sikap ini.

Pada tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda mulai melarang . Polisi

dan tentara memasuki organisasi ini, juga pegawai-pegawai sipil dari Departemen

Perang dilarang. Meskipun demikian PNI berkembang terus. Ir. Sukarno bahkan

menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai kemenangan bila perang Pasifik

meletus.

Sementara itu tersebar desas-desus bahwa PNI akan mengadakan

pemberontakan. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda percaya desas-desus ini dan

memerintahkan penangkapan atas nama para pemimpin PNI di pusat maupun di

cabang-cabangnya. Empat tokoh PNI, yaitu Ir.Sukarno, R. Gatot Mangkupraja,

Maskoen Soemadiredja dan Soepriadinata, diajukan ke pengadilan Bandung. Ir.

Sukarno kemudian dijatuhi hukuman pembuangan.

Dalam bulan April 1931 anggota-anggota PNI lain membubarkan

organisasi ini, namun tidak semua anggota menyetujui tindakan ini. Sebagian

mendirikan organisasi baru dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia ( PNI-

baru ) dipimpin Drs. Muhammad Hatta dan Syahrir, sebagian lagi mendirikan

Partai Indonesia (Partindo) dipimpin Mr. Sartono. Kedua partai ini sepakat bahwa

tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka berbeda dalam cara

pencapaiannya. PNI baru menekankan perlunya pemimpin-pemimpin yang cakap

berwibawa, dan jujur, sebab itu mementingkan pembentukan kader dan sebab itu

pula nama organisasinya adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Partindo ( Partai

Indonesia ) tetap mementingkan pengerahan massa untuk mencapai maksud

tersebut.

Persolan bangsa kita sekarang adalah masalah kemiskinan yang tidak

teratasi dan tidak terencana . Di negara-negara maju angkatan kerjanya pindah dari

sector pertanian ke sector industri kemudian ke jasa. Di Indonesia jika dilihat

beberapa ciri penduduk pedesaan maupun perkotaan, maka tidak memungkinkan

mereka langsung beralih ke sector industri, terlebih industri modern yang canggih.

Yang terjadi adalah perpindahan dari pertanian ke sektor jasa sehingga yang

muncul adalah penggususran di kota-kota besar. Jasa yang di hasilkan tidak

banyak memerlukan keahlian, pendidikan khusus atau latihan sehingga banyak

penduduk desa secara berangsur pindah pekerjaan ke jasa angkutan, perdagangan

kecil seperti pedagang kakilima, buruh bangunan, tukang becak, buruh pelabuhan

dan pekerjaan umum lainnya. Akibatnya adalah terhambatnya kreatifvitas

masyarakat dalam menghasilkan kapasitas produksi yang mempubyai nilai

advantage.

Apabila kecenderungan-kecenderungan mengenai prosses yang masih

tetap diwarnai dominasi peranan Negara, rakyat masih tetap menjadi konsumen

pembangunan dan masih adanya semangat “ Politik Etis”, ternyata benar maka

sebenarnya proses pembangunan kita sangatlah memprihatinkan. Oleh karena

patut ditinjau kembali strategi dan paradigma pembangunan yang mampu

membawa perubahan struktural maupun institusional.

Simpulan

Kebangkitan Nasional 100 tahun yang silam suatu momentum sejarah yang

penting. Ia merupakan barometer sejarah yang penting dalam membangun

Keindonesiaan kita ke depan . Konsep perjuangan kaum pergerakan mampu

menerobos zaman yang belum terpikirkan di kala itu. Nilai-nilai kesetikawanan

sosial menjadi perekat dan spirit dengan melawan arus zaman,. Ia tidak mengenal

pahit getirnya penjara bahkan melawan moncong senjata untuk mengangkat

harkat dan martabat bangsanya, sayangnya di alam kemerdekaan ini nilai-nilai

kejuangan mulai redup, seperti telah sehingga visi misi ke Indonesiaan kita di

pertanyakan kembali.

Satu Abad kebangkitan nasional semestinya rumusan kebangsaan untuk

menatasi kemiskinan sudah harus jelas. Negara harus menumbuhkan nilai-inilai

ksetkawanan sosial yang berbasis pada sektor pertanian dan perkebunan seperti

yang telah di rintis oleh para kaum pergerakan. Demokrasi akan menjadi mala

petak jika kekuatan ekonomi tidak ada. Kehancuran negara berbagai suku bangsa di

abad ke-21 karena tidak mampu melawan kemiskinan. Itulah sebabnya,

kemandirian bangsa harus diteggakkan kembali.

Daftar Pustaka

John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume II. The Indonesian Economi During The Revolution” Department of Far Eastrn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II

John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume III. Sovereign Indonesia Strivers for a National Economy ” Department of Far Eastrn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II

John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950

Volume II. Southeast Asia Program, Volume IV. Sovereign Indonesia

Strivers for a National Economy: Political Attitudes Towards the

Economy, Foreign Investment and Nationalization ” Department of

Far Eastrn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II