PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“DEMOKRASI”

Oleh:Achmad Setyo Hendrajat (5301411001)Risqiyono Eko S. (5301411005)Anggit Eko W. (5301411017)Muhsa Arif Utama (6301411009)Muhammad Nur Abdul Karim (6301411010)Idwin Wapri Piyoga (6301411225)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, dan atas

petunjuknya sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Mata Kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan “DEMOKRASI” dengan lancer.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini tidak luput

dari kesalahan oleh karena keterbatasan dan pengetahuan yang ada,

kami berharap dengan segala kerendahan hati atas saran dan kritik

konstruktif semua pihak.

Akhirnya harapan kami semoga makalah ini dapat menambah

wawasan bagi pembaca.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagaimana orang menyeimbangkan demokrasi? Bisakah kita menerima

pemerintahan oleh mayoritas, sementara minoritas tetap dihormati dan dilindungi?

Sistem demokrasi di seluruh dunia harus menghadapi pertanyaan tentang

bagaimana menjaga keseimbangan antara gagasan ‘pemerintahan oleh mayoritas’

di satu pihak, dan gagasan demokrasi yang mempertimbangkan ‘para individu’ di

pihak lain. Masalah ini sebenarnya sudah cukup lama dikenali. Para ahli teori

demokrasi seperti Alexis De Tocqueville and John Stuart Mill pernah

menyinggung gagasan tentang ‘Tirani Mayoritas’ dalam studinya yang sangat

terkenal  “Democracy in America” dalam abad ke 19, sementara Mill pernah

mengingatkan kita tentang bagaimana mayoritas dapat meloloskan hukum atau

undang-undang yang memiliki pengaruh sangat menjijikkan bagi kelompok

minoritas.

            Maka, orang juga kerap bertanya apakah demokrasi? Apakah demokrasi

berarti bahwa negara harus melindungi  para individu, ataukah demokrasi hanya

berarti sebagai pemerintahan oleh mayoritas? Juga di Indonesia, ketika

demokratisasi tidak segera membuahkan hasil berupa kesejahteraan dan stabilitas

sosial-politik yang lebih baik (seperti yang tersirat dalam ungkapan bahwa

“demokrasi kita sudah keblablasan”), maka ada alasan bagi sebagian orang yang

menginginkan agar Indonesia kembali pada sistem lama, yaitu pada model

kekuasaan otoritarian yang menjanjikan terciptanya kesejahteraan dan stabilitas

dalam waktu yang cepat.

Demokrasi jelas disadari bukan sebagai sistem yang sempurna, tetapi ada

petunjuk kuat bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di antara sistem lain dalam

pengaturan pemerintahan manusia oleh manusia yang pernah dicoba dalam

sejarah. Karena itu, seperti yang sering disuarakan oleh sejumlah ahli, yang

diperlukan sesungguhnya adalah pendalaman demokrasi (deepening demokrasi),

bukan menolak demokrasi itu sendiri.

Pada tingkat kekuasaan, demokratisasi akan berarti keharusan untuk

memperkuat paham kedaulatan rakyat (people sovereignty) dan menegakkan

aturan main demokratis (dalam bentuk konstitusi dan rule of law), namun pada

level akar rumput dan di kalangan generasi muda, tantangan demokratisasi

menunjukkan wajah yang agak berlainan.

Michael Oakeshott dan F.A. Hayek pernah menyatakan bahwa sivitas atau

negara sebagai bentuk purposive association yaitu pengelompokkan yang

dibentuk karena persamaan tujuan atau maksud (shared purposes or goals),

memiliki kecenderungan mencerabut kebebasan berasosiasi bagi kelompok-

kelompok yang memiliki tujuan sendiri yang dianggap seolah-olah berbeda

dengan tujuan  bangsa secara keseluruhan. Akibatnya, negara purposive (yang

dilawankan dengan ‘enterprise association) semacam itu mau tidak mau

cenderung melanggar kebebasan berasosiasi, menuntut keharusan partisipasi

dalam kelompok yang mendukung tujuan-tujuan dari sivitas (negara), dan pada

saat yang bersamaan menindas siapapun yang menganggu usaha pencapaian

tujuan yang dimaksukan (purposive goals). Pada akhirnya, hanya dengan

memastikan pemerintah bersikap netral dalam kaitannya dengan berbagai tujuan

yang ada dalam masyarakat, maka civil society akan bisa bertumbuh dengan

subur. Meskipun kebebasan berasosiasi tidak disebut dengan cara yang sama

seperti kebebasan berpendapat (free speech) dan kebebasan berkumpul (freedom

of assembly), kebebasan itu nampak menjadi salah satu “kebebasan dasar”  dari

banyak masyarakat liberal setidaknya menurut para pemikir seperti Rawls, Mill

dan banyak pemikir liberal yang lain.

Tetapi gagasan tentang netralitas negara mendapatkan kritik karena

dianggap tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya dari kebijakan yang sering

dan bisa diambil oleh negara. Misalnya, kebijakan hukum yang diambil oleh

negara selalu mengandung konsepsi tersembunyi mengenai pengertian tentang

hidup yang baik. Lebih tajam lagi, para pengkritiknya (yaitu kelompok

komunitarian yang diwakili oleh tokoh seperti William Galston, Michael Sandel,

dan Benjamin Barber) tidak mempercayai klaim liberal bahwa  masyarakat sipil

memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, menyatakan,

sebagaimana pernah dikemukakan juga oleh Alexis de Tocqueville bahwa adanya

dorongan dalam masyarakat sipil sendiri yang mungkin menghambat

pembentukan asosiasi sipil. Ada kecenderungan dalam masyarakat sipil itu sendiri

—misalnya dalam bentuk sentralisasi ekonomi, monopoli media, pemaksaan

kepentingan khusus, dan partai politik yang terorganisasi--membatasi jangkauan

kemungkinan yang dapat diberikan pada individu. Jelas bahwa sejumlah tujuan

(ends) tidak bebas dipilih oleh para individu,  melainkan justru ‘terberikan’

(given) atau dipaksa diberlakukan oleh kesempitan peluang atau ketiadaan

kesempatan.

Apa hubungan uraian di atas dengan negara Pancasila? Apakah Negara Pancasila 

sesuai dengan salah satu pendekatan dan harus menolak pendekatan lainnya?

Apakah demokrasi itu sendiri dalam negara yang menyebut Pancasila? dan

bagaimana  negara Pancasila harus menyeimbangkan antara pemerintah oleh

mayoritas dan penghormatan terhadap minoritas?

BAB II

ANALISA

1. Pengertian Demokrasi

Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu

kompleksifitas permasalahan klasik, fundamental,namun tetap actual. Dikatakan

klasik kareena masalah demokrasi sudah menjadi focus perhatian dalam wacana

filsafati semenjak jaman Yunani Kuno, dan teelah diterapkan di polish Athena

sebagai Negara kota pada waktu itu.Istilah demokrasi berasal dari bahasa

Yunani,yaitu ”demos” yangi berarti rakyat dan ”kratos” berarti pemerintahan.

Dilihat dari fungsionalnya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua

kategori,yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan(tidak

langsung).Didalam demokrasi langsung semua warga masyarakat secara langsung

ikut dalam pengambilan pemutusan setiap peraturan yang yang akan diberlakukan

dalam masyarakat itu .Dijaman Yunani Kuno, Athena dimana demokrasi untuk

pertama kali diterapkan didunia ,mampu menjalankan demokrasi karena suatu

majelis mampu mewadahi masyarakat yang masih terdiri dalam jumlah yang

terbatas atau sedikit.

Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Istilah demokrasi pertama

kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang

menggariskan kekuasaan berada ditangan rakyat. Ketidakmengertian makna

demokrasi sebagai tatanan, taat aturan, dan hukum masih dipahami oleh sebagian

masyarakat, sehingga banyak rakyat yang bertindak main hakim sendiri. Karena

dari segi esensialnya, demokrasi memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk

menyelenggarakan organisasi tertinggi dalam negara. Berikut ini beberapa

pengertian demokrasi menurut beberapa tokoh ;

a. Menurut Internasional Commision of Jurits

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana

kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau

oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi,

yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

b. Menurut Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(government of the people, by the people, and for the people).

c. Menurut C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari

masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa

pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada

mayoritas itu.

d. Menurut Deliar Noer

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat

terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai

kehidupannya, termasuk dalam nilai kebijaksanaan Negara, karena kebijaksanaan

tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah Negara

yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika

ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian Negara yang

dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan

berada ditangan rakyat.

e. Menurut Henry B. Mayo

Bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang

didasarkan asas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjaminya kebebasan politik.

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Pekembangan demokrasi dalam sistem Negara kesatuan Indonesia dapat

dibagi dalam empat periode :

a) Periode 1945-1959, masa demokrasi perlementer yang mononjolkan peran

parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi

parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan

DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan

musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat menjadi kekuatan

konstruksi sesudah kemerdekaan.

b) Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek

telah menyimpang dari demokarasi konstitusional dan lebih menampilkan

beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi

presiden, terbatasnya peran politik, perkembangan pengaruh komunis, dan

peran ABRI sebagai unsur sosialpolitik, semakin meluas.

c) Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang

merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan

formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan

MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan

terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi Terpimpin. Namun

dalam perkembangannya peran presiden semakin dominasi pada masa ini,

nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat

itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila

d) Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan

berakar kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan primbangan

kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislative dan yudikatif.

Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim

demokrasi memperoleh nafas baru. Jika kalau esensi demokrasi adalah

kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi takkala Pemilu

memang demikian, namun dalam pelaksananya setelah pemilu banyak

kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih

kearah pembagian pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kearah

pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR.

Dengan lain perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang

mendasarkan pada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

3. Prospek Demokrasi di Indonesia

Setelah mengungkapkan perkembangan demokrasi di Indonesia yang

dibagi dalam tiga periode, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah

bagaimana prospek demokrasi Indonesia di masa-masa yang akan datang ?

Harold Crough mengungapkan pesimisme yang kuat, akan tetapi Afan

Gaffar mempunyai keyakinan yang sebaliknya yaitu demokrasi akan dapat

ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dengan alasan selama dua dasawarsa

terakhir ini, masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi social yang

sangat fundamental.

Proses transformasi social ini merupakan produk dari pembangunan

nasional yang berlangsung selama lima Pelita. Tidak dapat disangkal, bahwa

pembangunan nasional telah membawa hasil positif di dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan tingkat distribusi yang masih belum

baik. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatkan pendapatan perkapita yang sudah

mencapai sekitar US$550, kemampuan baca tulis orang dewasa yang sudah

mencapai sekitar 75%, urbanisasi yang semakin menampakkan dirinya serta

semakin banyaknya masyarakat yang diekspos media massa.

Satu hal lagi yang sangat jelas adalah pengingkatan proporsi orang yang

mengalami peningkatan kemampuan politik. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya

jumlah pemilih muda yang semakin bertambah pada setiap pemilu. Kalau pada

pemilu 1992 sekitar 22 juta pemilih muda untuk pertama kali menggunakan hak

pilihnya, untuk pemilu 1997 jumlah pemilih baru juga hampir sama, yaitu sekitar

20 juta pemilih. Keduanya, kalau kita jumlahkan merupakan setengah dari jumlah

pemilih secara keseluruhan. Mereka adalah generasi baru yang mempunyai

pengalaman politik yang berbeda, yang mengalami sosialisasi atau pendidikan

politik dan yang kemudian memiliki aspirasi dan tuntutan politik yang berbeda

pula dari generasi-generasi sebelumnya

BAB III

PENUTUP

Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu

kompleksifitas permasalahan klasik, fundamental,namun tetap actual. Dikatakan

klasik kareena masalah demokrasi sudah menjadi focus perhatian dalam wacana

filsafati semenjak jaman Yunani Kuno, dan teelah diterapkan di polish Athena

sebagai Negara kota pada waktu itu.Istilah demokrasi berasal dari bahasa

Yunani,yaitu ”demos” yangi berarti rakyat dan ”kratos” berarti pemerintahan.

Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Istilah demokrasi pertama kali

diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang

menggariskan kekuasaan berada ditangan rakyat.