tugas kelompok pkn-bab vi.docx

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan

negara kekuasaan (machstaat). Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam

paham negara hukum itu, hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan

negara. Pada hakikatnya, negara Indonesia menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”,

yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum

atau nomos (Kaelan, 2012).

Konsep negara hukum dan Rule of Law sulit dipisahkan satu sama lain. Menurut

Thomas Paine, konsep Rule of Law adalah tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan

hukumlah yang berkuasa. Selain itu, dunia modern juga mendifinisikan Rule of Law sebagai

konsep yang melibatkan prinsip dan aturan yang memberi pedoman pada mekansime tertib

hukum (legal order) (Ain, 2012).

Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang tercantum dalam UUD 1945,

mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) demi

kesejahteraan hidup bersama (Kaelan, 2012). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak

yang dimiliki manusia sejak ia lahir, berlaku seumur hidup, dan tidak dapat diganggu gugat

siapapun. Menurut UU No.39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia (Purwanti, 2008). Hak Asasi dilandasi oleh sebuah kebebasan setiap individu dalam

menentukan jalan hidupnya. Hak Asasi juga tidak dapat lepas dari kontrol bentuk norma-

norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-

bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap

manusia yagn hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan (Ain, 2012).

Natsif dkk (2010) menyimpulkan bahwa konsep negara hukum erat kaitannya dengan

perlindungan HAM. Bahkan, substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan

hukum terhadap HAM. Selain itu, Randall P. Peerenboom juga meneliti keterkaitan Rule of

Law dengan HAM yang kompleks. Pereenboom menyatakan bahwa yang menjadi persoalan

bukanlah prinsip-prinsip Rule of Law, tetapi kegagalan untuk menaati prinsip-prinsip

1

tersebut. Menurutnya, Rule of Law bukanlah ‘obat mujarab’ yang dapat mengobati semua

masalah.

Terkait tentang hakikat HAM, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan

harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun pada

kenyataannya, kita melihat di negara ini masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering

kita temui. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di

Indonesia. HAM memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi

manusia, yaitu Komnas HAM. Namun, tanpa dipungkiri, kasus pelanggaran HAM di

Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas. Pelanggaran berat HAM masih

banyak ditemukan, baik yang bersifat kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan,

perbudakan, penyiksaan, perkosaan dan penganiayaan kelompok, maupun kejahatan genosida

yang ingin menghancurkan kelompok bangsa,ras atau agama tertentu (Gusman, 2009).

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik itu berat ataupun tidak, senantiasa

menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian

tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan hak-hak korban, tetapi juga supaya tidak

terulangnya pelanggaran serupa di masa depan (Gusman, 2009). Untuk itulah, menurut

Peerenboom, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Rule of Law yang

dapat menyebabkan kemajuan kualitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya HAM. Namun,

memang Rule of Law bukanlah obat paling mujarab bagi terpenuhinya HAM (Ain, 2012).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sebagai mahasiswa sekaligus generasi penerus bangsa,

kita menyadari bahwa pemahaman lebih lanjut mengenai konsep negara hukum, Rule of Law

dan HAM harus lebih diperhatikan. Kita harus mengetahui bahwa masih banyak pelanggaran

HAM yang terjadi di negara kita ini. Makalah ini, selain sebagai pemenuhan tugas mata

kuliah pendidikan kewarganegaraan, juga menjadi kesempatan kita untuk mengetahui dan

memahami lebih lanjut konsep-konsep tersebut beserta isu-isu yang ada di Indonesia saat ini.

Dengan demikian, kita tidak hanya terpaku untuk belajar satu bidang ilmu sesuai profesi kita,

melainkan juga mulai memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan-permasalahan

lain yang ada di Indonesia.

2

BAB II

PERMASALAHAN

2.1 Analisis Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Rule of Law?

2. Apa yang dimaksud dengan negara hukum?

3. Mengapa negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum serta menganut prinsip Rule of Law?

4. Bagaimana prinsip-prinsip Rule of Law?

5. Bagaimana sejarah munculnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM)?

6. Bagaimana UUD 1945 menjabarkan HAM?

7. Bagaimana rincian HAM dalam pasal-pasal UUD 1945?

8. Sebutkan contoh-contoh pelanggaran konkrit HAM di Indonesia!

a. pelanggaran pasal 28A hingga 28D;

b. pelanggaran pasal 28E hingga 28H;

c. pelanggaran pasal 28I hingga 28J.

9. Bagaimana perkembangan pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia?

10. Bagaimana ketentuan tentang HAM dalam Deklarasi Universal PBB?

11. Sebutkan contoh-contoh pelanggaran konkrit HAM di Indonesia!

a. pelanggaran pasal 1 hingga 10;

b. pelanggaran pasal 11 hingga 20;

c. pelanggaran pasal 21 hingga 30.

12. Apa yang dimaksud dengan warga negara dan penduduk?

13. Bagaimana asas-asas kewarganegaraan?

14. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945?

15. Bagaimana hak dan kewajiban bela negara?

3

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Rule of Law dan Negara Hukum

3.1.1. Pengertian Rule of Law

Rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul

pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan

demokrasi, kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap

negara absolut. Rule of law lahir dengan semangat yang tinggi, bersama-

sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain, kemudian mengambil

alih dominasi dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit dan

kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang. Oleh karena itu,

lahirlah doktrin Rule Of Law.

Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme

keadilan yang tinggi. Fried Man membedakan pengertian Rule of law:

1. Pengertian formal (in the formal sence) yaitu ‘organized public

power’ atau kekuasaan umum yang terorganisasikan.

2. Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan

‘menegakkan rule of law’ karena menyangkut ukuran-ukuran tentang

hukum yang baik & buruk.

Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law,

tapi pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang

oleh masyarakat/bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan,

khususnya keadilan sosial.

Menurut Satjipto Raharho, Rule Of Law ialah suatu institusi sosial

yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri. Rule

Of Law tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan

pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya

eropa, bukan institusi netral. Rule Of Law juga merupakan suatu legalisme,

suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial. Rule Of

Law adalah suatu legalisme literal (bahwa keadilan dapat dilayani melalui

4

pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif,

tidak memihak, dan otonom) (Serenade, Aristha 2011).

Menurut Hadjon, Rule of Law lebih memiliki ciri yang evolusioner.

Istilah ini tertuju pada gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa

kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur

melalui suatu perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya

dengan segala peraturan (Kaelan, 2012)

3.1.2. Pengertian Negara Hukum

Pada masa Yunani kuno, pemikiran tentang negara hukum

dikembangkan oleh para filosof besar Yunani kuno, Plato (429-347 s.M)

dan Aristoteles (384-322 s.M). Plato menguraikan bentuk-bentuk

pemerintahan. Menurutnya, ada dua macam pemerintahan: pemerintahan

yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak

melalui jalan hukum. Aristoteles merumuskan negara hukum adalah

negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan

hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada

setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles,

negara yang baik adalah negara yang diperintah degan konstitusi dan

berkedaulatan hukum. Hugo Krabbe sebagai seorang ahli berpendapat

bahwa negara seharusnya negara hukum (rechsstaat) dan setiap tindakan

negara harus didasarkan pada hukum atau harus dipertanggungjawabkan

pada hukum.

Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum lahir

sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul

Scholten, istilah negara hukum berasal dari abad XIX, tetapi gagasan

tentang negara hukum tumbuh di Eropa sudah dari abad XVII. Gagasan itu

tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution

1688 M sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan

dalam piagam Bill of Right 1689 (Great Britain) yang berisi hak dan

kebebasan dari kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.

5

Paham rechtsstaast pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum eropa

kontinental yang mulai populer pada abad XVII sebagai akibat dari situasi

politik eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Paham rechtsstaats

dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedricht Julius

Sthal. Lain halnya dengan paham the rule of law yang mulai dikenal

setelah Albert Venn Dicey pada tahu 1885 menerbitkan bukunya

Introduction to Study of The Law of The Constitution yang bertumpu pada

sistem hukum anglo saxon atau common law system.

Dalam bukunya, Immanuel Kant mengemukakan konsep negara

hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan

fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual

dan kekuasaan negara secara pasif yang bertugas sebagai pemelihara

ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Friedrich Julius Stahl,

dalam bukunya, negara harus menjadi negara hukum yang menentukan

secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya lingkungan

kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Berdirinya negara hukum dapat

terwujud dengan empat unsur, yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan

atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintahan

berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam

perseisihan. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak

dari segi negara yang secara langsung menurut suasana hukum. Jadi

negara hukum bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan

pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan,

melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya. Menurut F.R.

Bothlingk, negara hukum ialah negara dimana kebebasan kehendak

pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum yang diwujudkan

dengan cara di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap

undang-undang dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat

undang-undang. Menurut Frans Magnis Suseno, SJ, negara hukum

memiliki ciri sebagai berikut: (1) fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh

lembaga-lembaga sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-

undang dasar; (2) undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang

merupakan unsur yang paling penting; (3) badan negara menjalankan

6

kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang

berlaku; (4) terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu

ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; (5)

badan kehakiman bebas dan tidak memihak (Bastari, Romzie A dkk 2010)

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum lahir dari suatu

perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang

sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses

perkembangannya rechtsstaat itu lebih memiliki ciri yang revolusioner.

Contohnya, gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme

di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan,

maupun golongan teologis (Kaelan, 2012).

3.1.3. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan penganut prinsip Rule

of Law

Negara Indonesia ditentukan secara yuridis formal bahwa negara

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum. Hal itu

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang secara eksplisit

dijelaskan bahwa “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” Hal ini

mengandung arti bahwa suatu keharusan negara Indonesia yang didirikan

itu berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara.

Dengan pengertian lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum atau rechtsstaat

dan bukan negara kekuasaan atau machtsstaat. Di dalamnya terkandung

pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan

konsitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan

menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,

adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin

persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan

bagi setiap warga negara dalam hukum itu, hukumlah yang menjadi

komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam

7

penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin adalah hukum itu

sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian ini Negara Indonesia pada

hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan

dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh

hukum atau normos.

Dalam kekuasaan negara hukum yang demikian ini, harus diadakan

jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut

prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan

hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh

karena itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan

menurut pinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak

boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi

berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstat. Prinsip negara hukum tidak

boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang

diatur oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula

bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut

Undang-Undang Dasar atau constitutional democracy yang diimbangi

dengan kedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat)

(Kaelan, 2012).

Di Indonesia,prinsip-prinsip RULE OF LAW secara formal

terteradalampembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law

secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu :

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3);

2. Kekuasaan kehakima nmerupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

(Pasal 24 ayat1);

3. Segenap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1);

4. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara

lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum (pasal 28 ayat 1);

8

5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 ayat 2)

3.1.4. Prinsip-prinsip Rule of Law

Negara yang menganut system Rule of Law harus memiliki

prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi

Rule of Law itu sendiri. Menurut Albert Venn Dicey, Rule of Law memiliki

3 unsur fundamental:

1. supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan

sewenang-wenang, dalam arti seseorang boleh dihukum

jikalau memang melanggar hukum;

2. kedudukan yang sama di muka hukum. Berlaku bagi

masyrakat maupun pejabat negara;

3. terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta

keputusan-keputusan pengadilan.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa jikalau dalam hubungan

dengan negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas

dalam pengertian negara hukum formal, yaitu negara tidak bersifat proaktif

melainkan pasif. Sikap negara yang demikian ini dikarenakan negara

hanya menjalankan dan taat pada apa yang termaktub dalam konstitusi

semata. Negara harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan sosial-

ekonomi.

Pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat

pemrintahan yang demokratis di bawah rule of law yang dinamis, yaitu

(Kaelan, 2012):

perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak

individual, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk

memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independent

and impartial tribunals);

pemilihan umum yang bebas;

9

kebebasan untuk menyatakan pendapat;

kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi;

pendidikan kewarganegaraan

3.2. Hak Asasi Manusia (HAM)

3.2.1. Sejarah Konsep HAM

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka

konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam

‘Universal Declaration of Human Right’ 10 Desember 1948. Namun,

melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban

manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh

Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pegakuan yuridis formal dan

merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di

belahan dunia khusunya yang tergabung dalam PBB.

Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga

polisinya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap

warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Awal

perkembangan HAM dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta

(1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan

Petition of Right pada tahun 1628 oleh Charles I. Dalam hubungan ini Raja

berhadapan dengan utusan rakyat (House of Commons). Dalam hubungan

inilah maka perkembanga HAM itu sangat erat hubungannya dengan

perkembangan demokrasi. Setelah itu, perjuangan lebih nyata pada

peandatanganan Bill of Right, oleh Raja Willem III pada tahun 1689,

sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the

Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan

parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam

pergolakan yang menyertai pergolakan Bill of Rights yang berlangsung

selama 60 tahun. Perkembangan selanjutnya perjuangan HAM dipengaruhi

oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa

manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada

penguasa. Hak-hak yang diserahkan pada penguasa adalah hak yang

10

berkaitan dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap

berada pada masing-masing individu.

Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut

yaitu ketika Human Rights itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara

resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat tertanggal 4

Juli 1776 tersebut dinyatan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh

Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya.

Perumusan HAM secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi

Negara Amerika Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 Maret 1789.

Perjuangan HAM tersebut sebenarnya telah diawali di Perancis sejak

Rousseau, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi Peranis, yang

berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits

L ‘Homme et du Citoyen yang ditetapkan oleh Assemblee Nationale, pada

26 Agustus 1789. Semboyan revolusi Perancis yang terkenal yaitu: (1)

liberte (kemerdekaan), (2) egalite (kesamarataan), (3) fraternite

(kerukunan atau persaudaraan). Maka menurut konstitusi Perancis yang

dimaksus hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia

menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan degan hakikatnya.

Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi

yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas itu, Franklin D. Roosevelt,

Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat

macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan ‘The Four Freedom’,

yaitu: (1) Freedom of speech, kebebasan untuk berbicara dan

mengemukakan pendapat, (2) Freedom of Religion, kebebasan beragama,

(3) Freedom of Fear, kebasan dari rasa ketakutan, dan (4) Freedom of

Want, kebebasan dari kemelaratan. Hal inilah yang kemudian menjadi

inspirasi dari Declaration of Human Right 1948 PBB.

Doktrin tentang HAM sekarag ini sudah diterima secara universal

sebagai ‘a moral, political, legal framework, and as a guideline’ dalam

membangun dunia lebih damai dan bebas dari rasa ketakutan dan

penindasan seta perlakuan yang tidak adil. Terhadap deklarasi sedunia

tentang HAM PBB tersebut, bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-

waklnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal

11

walaupun realisasinya juga disesuaikan dengan kondisi serta peraturran

perundangan yang berlaku dalam setiap negara di dunia.

Namun demikian dikukuhkannya naskah Universal Declaration

Human Rights ini, ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar

penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu, PBB secara terus-menerus

berupaya untuk memperjuangkannya. Akhirnya setelah kurang lebih 18

tahun kemudian, PBB berhasil juga melahirkan Convenant on Economic,

Social, and Cultural (Perjanjian tentang ekonomi, sosial, dan budaya) dan

Convenant on Civil and Political Rights (Perjanjian tentang hak-hak sipil

dan politik) (Kaelan, 2012).

3.2.2. Penjabaran HAM di Indonesia

HAM sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis

tentang hakikat manusia yang melatarbelakanginya. Menurut pandangan

filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, hakikat

manusia adalah ‘monoplularis’. Susunan kodrat manusia adalah jasmani-

rohani, atau raga dan jiwa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu

dan makhluk sosial, sedangkan kedudukan kodrat manusia adalah manusia

pribadi bediri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam

rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, secara resmi Deklarasi

Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah lebih dahulu mrumuskan

HAM dari pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Hal

ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia

sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia serta

convenantnya, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan

melindunginya dalam kehidupan negara oleh The Founding Fathers

bangsa Indonesia, misalnya Moh. Hatta dalam sidang BPKUPKI, sebagai

berikut:

“Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi

masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar

jangan sampai timbul negara kekuasaan atau Machtsstaat’, atau

negara penindas”.

12

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan inilah yang merupakan sumber

normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabarannya dalam

pasal-pasal UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dinyatakan bahwa :

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini

terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia tentang

kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Deklarasi PBB pasal I.

Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan kemerdekaan

manusia secara individualis saja, melainkan menepatkan manusia sebagai

individu maupun sebagai makhluk sosial yaitu sebagai suatu bangsa. Oleh

karena itu, hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asas

manusia. Pernyataan berikutnya pada alinea III Pembukaan UUD 1945,

adalah sebagai berikut:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuassa dan didorongkan

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang

bebas, maka rakyat Indonesia menytakan dengan ini

kemerdekaannya”.

Pernyataan tentang “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”,

mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung

pengakuan bahwa manusia adalah sebgai maklhuk Tuhan Yang Maha

Kuasa dan diteruskan dengan kata-kata,”...supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas..”. Berdasarkan pengertian ini maka bangsa

Indoesia mengkui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk

memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing, dan hal ini sesuai

dengan deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, adapun dalam

pasal UUD 1945 tercantum dalam pasal 29 terutama yat (2) UUD 1945.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara

Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama, bertujuan untuk

melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan

hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut:

“..Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

13

untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan

kehidupan bangsa...”

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal

tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk

melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama

melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.

Demikian juga negara Indonesia memiliki ciri tujuan negara hukum

material, dalam rumusan tujuan negara “.... memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa..”

Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia menjamin dan

melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam

kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun

roaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidnag sosial, politik,

ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Adapun hak-hak asasi

manusia dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagi berikut (Kaelan,

2012):

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

PASAL 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya.

PASAL 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi

PASAL 28C

14

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni,

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa, dan Negara

PASAL 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja

3. Setiapwarga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan.

4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

PASAL 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di

wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keperrcayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan

mengeluarkan pendapat.

PASAL 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

15

PASAL 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.**)

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan

yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak

memperoleh suaka politik dari negara lain.

PASAL 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan atau perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat.

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak

milik tersebut tidak boleh ambil alih secara sewenang-wenang

oleh siapapun.

PASAL 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun.

16

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif aras dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. Identitias budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4. Perlindunga, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi

Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5. Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai

dengan prinsip negara hukum dan demokratis, maka

pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3.2.3. Perkembangan pelaksanaan HAM di Indonesia

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia

internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Seakan tidak

ingin tertinggal dengan negara- negara lain, Indonesia dengan cepat

membangun mekanisme penegakan hak asasi manusia, di samping

serangkaian proses legislasi yang telah dilakukan.

Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah

dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto

tahun 1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya,

17

menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi

manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-undang

Dasar 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara

hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998. Menurut Pasal 28I ayat (4)

Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi,

memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia (rumusan yang

dalam instrumen interasional dirumuskan sebagai kewajiban to protect, to

promote, to implement or enforce and to fulfill human rights). Dalam

kaitan ini penting pula untuk memeriksa mekanisme penyampaian keluhan

public (public complaints procedure), peradilan administrasi/tata-usaha

negara, peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan hak asasi

manusia, komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), maupun pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah

Konstitusi (MK).

Pada dasarnya, secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi menguji

undang- undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas

sehingga dikenal sebagai constitutional review. Dalam pelaksanaannya di

Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan

kepada suatu alas hak (legal standing) bahwa undang- undang yang diuji

telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon

constitutional review. Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. Pertama,

dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”. Wewenang konstitusional

lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk

memohon constitutional review terhadap undang-undang dalam hal suatu

undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini

menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian). Kedua,

hak konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi

manusia bagi warga negara.

Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang

Dasar 1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan

ekonomi, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan

18

hak asasi manusia dalam UUD RI tersebar dalam sejumlah pasal antara

lain 18B (2), 26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab

Pendidikan dan Kebudayaan), 33-34 (Bab Ekonomi dan Kesejahteraan

Sosial), 30 (Bab Pertahanan dan Keamanan). Jadi, pengaturan

konstitusional mengenai hak asasi manusia tidak terbatas pada Bab XA

tentang HAM. Di sini perlu diberikan catatan tentang perumusan hak asasi

manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pada umumnya hak

tersebut dirumuskan sebagai hak setiap orang atau individual rights. Hanya

beberapa hak saja yang dirumuskan sebagai hak warga negara, misalnya

tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara, dan hak memperoleh pendidikan

(berturut-turut lihat Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat

(1) UUD 1945). Kedua, perbedaan perumusan ini membawa implikasi.

Perumusan hak asasi manusia sebagai hak perseorangan (individual)

berarti memberi peluang untuk dijamin dalam sistem hukum manapun

(berdasarkan prinsip universalitas hak asasi manusia), meskipun peluang

ini dapat terhalang oleh ketentuan prosedural hukum acara yang hanya

memberi akses peradilan nasional kepada warga negara. Di sisi lain,

perumusan hak-hak konstitusional sebagai hak warga negara hanya

terbatas bagi warga negara yang bersangkutan (bukan sebagai hak semua

orang). Ketiga, meskipun dirumuskan sebagai hak asasi manusia tetapi

pelaksanaan hak konstitusional tertentu memang terkait dengan hubungan

konstitusional (constitutional and political relations) pemegang hak yang

bersangkutan dengan konstitusi dan negara. Ini mencakup, misalnya, hak

untuk memperoleh kesempatan yang sama (equal opprtunity and

treatment) di muka pemerintahan. Sebagai hak asasi manusia, hak seperti

ini hanya dapat dipenuhi kepada warga negara. Begitu pula, “hak

konstitusional” untuk menikmati kewajiban negara dalam menyediakan

anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah), merupakan hak warga negara (perhatikan bahwa

besaran anggaran merupakan pilihan politik dan hanya beberapa negara

yang menentukan besaran tersebut).

Dalam konteks pemahaman di atas, beberapa hak telah secara

19

meyakinkan “ditegakkan” (dalam arti dikabulkan) melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Beberapa contoh

dikemukakan di sini.446 Pertama, hak politik eks-PKI dan tahanan politik

untuk menyalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Putusan No. 11-

017/PUU-I/2003 (pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD). Kedua, hak sipil berupa larangan

penerapan Undang-Undang Anti Terorisme 2001 secara retroaktif dalam

Putusan No. 013/PUU-I/2003 (pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang

Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk kasus

Bom Bali). Hak yang ditegakkan melalui putusan merupakan hak yang

secara konstitusional termasuk kategori “tak dapat dikurangi oleh siapapun

dan dalam keadaan apapun”.447 Ketiga, dalam kaitan ini perlu disebut

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 (pengujian UU No.

27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Dua hal yang

kontradiktif perlu dicermati dari putusan ini. Pembatalan ketentuan

pemberian amnesti terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia (gross

violation of human rights), yang terdapat dalam UU KKR 2004, memang

sesuai dengan rezim hak asasi manusia internasional. Tetapi, di sisi lain,

keberadaan ketentuan tersebut tidak dengan cukup menjadi dasar untuk

menihilkan keseluruhan UU KKR 2004 maupun makna KKR dalam

penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Keempat, hak

sipil dan politik tentang kebebasan berpendapat dalam kaitan dengan

penghinaan terhadap kepala negara di dalam Putusan No. 013-022/PUU-

IV/2006 (pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP).

Kelima, hak sosial-kultural dalam Putusan No. 011/PUU-III/2005

(pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Putusan ini membatalkan penjelasan UU Sisdiknas 2003 yang menentukan

bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD

dipenuhi secara bertahap. Tidak semua putusan yang dicontohkan di atas

berdampak langsung dalam kenyataan sosiologis, meskipun putusan

Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Legal efficacy putusan

sering ditentukan dalam putusan yang bersangkutan, misalnya hak eks-PKI

dan tapol tidak berlaku meskipun putusan dijatuhkan sebelum Pemilu

20

2004, dan terutama karena terdapat ketentuan bahwa undang-undang yang

diuji tetap berlaku sebelum dibatalkan dan dipandang sebagai prinsip

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat retroaktif. Sebagai

lembaga yang diamanatkan oleh Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun

2001) dan baru bekerja sejak akhir tahun 2003, mekanisme nasional

penegakan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi masih harus

ditunggu kecenderungannya. Selain itu, pengujian undang-undang pun

belum merupakan tradisi yang mapan dan kehidupan konstitusional yang

baru, pasca amandemen konstitusi, masih dalam tahap pembentukan

(PUSHAM-UI, 2013).

3.2.4. HAM dalam Deklarasi Universal PBB

Ketentuan pasal-pasal etntang hak asasi manusia dalam Deklarasi

Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB adalah sebagai berikut

(Kaelan, 2012):

Pasal 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak

yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya

bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam

Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan

lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status

lainnya.Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status

politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana

seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah

tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas

kedaulatan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal 4

21

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan

perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara

keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di

mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum

yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk

mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang

melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan

diskriminasi tersebut.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan

nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-

hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara

sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang

adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam

penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana

terhadapnya.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk

dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan

hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua

jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.

2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran

pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan

22

tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih

berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan

pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga

tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan

atau penyerangan seperti itu.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam

batas-batas setiap Negara.

2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk

negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain

untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-

wenang (persecution).

2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar

timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang

bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara

sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah

kewarganegaraannya.

Pasal 16

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun

berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah

dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam

hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya

perkawinan.

2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan

persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

23

3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan

mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi

maupun bersama-sama dengan orang lain.

2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-

wenang.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan

beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau

kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau

kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan

ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka

umum maupun secara pribadi.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan

pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu

pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan

menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan

tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan

berserikat.

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu

perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang

dipilihnya secara bebas.

2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan

umum di negaranya.

3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah;

keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang

dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang

24

bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan

suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara

bebas yang setara.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan

terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan

untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui

usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan

pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara .

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan

bebas, atas kondisi buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas

perlindungan terhadap pengangguran.

2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama,

tanpa diskriminasi.

3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan

memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya

maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila

perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh

untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam

kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk

kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk

hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan

sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur,

sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-

keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang

terjadi diluar kekuasaannya.

25

2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus.

Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar

perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma,

paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus

diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi

semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk

semua orang berdasarkan kemampuan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya

kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap

hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus

meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua

bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan

kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara

perdamaian.

3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan

yang akan diberikan pada anaknya.

Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan

budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan

ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan

materil yang diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun

yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak

dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan

sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-

satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya

secara bebas dan penuh.

26

2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk

pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan

orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban

umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang

demokratis.

3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan

apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan

sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk

terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan

untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di dalam

Deklarasi ini.

3.2.5. Pelanggaran HAM di Indonesia

A. Pelanggaran pasal 28A hingga 28J UUD 1945

1. Seorang Praja bernama Cliff Muntu yang meninggal saat

mengenyam pendidikan di IPDN yang diketahui mengalami

kekerasan hingga menyebabkan kematian (Sakti, 2012)

Pasal yang dilanggar :

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya.

Pasal 28C

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia

27

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Pasal 28 I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidakdapatdikurangi dalam keadaan apa

pun.

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

terutama pemerintah.

2. Pembunuhan Marsinah, aktivis buruh yang melakukan unjuk

rasa bersama teman – teman sesamaburuh PT. CPS Porong,

Sidoarjo untuk menuntut kenaikan upah buruh.(Sakti, 2012)

Pasal yang di langgar:

Pasal 28D

3. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layakdalam

hubungan kerja

Pasal 28G

28

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I


kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak

untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidakdituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidakdapatdikurangi dalam keadaan

apapun.

3. Adanya pelaporan perbudakkan, penyiksaan dan penyekapan 25

buruh suatu pabrik panci ilegal di Tangerang oleh bos pabrik

pada Mei 2013. Masing-masing buruh ditargetkan untuk

mencetak 200 wajan aluminium dan bila tidak mencapai target,

sang bos akan menggiring buruh ke ruang ‘pembantaian’. Mereka

akan ditendang, dipukul, dimaki-maki dengan kasar bahkan

diancam akan ditembak. Selain itu, setelah diselidiki lebih lanjut,

ternyata ada dua oknum Brimob yang ikut serta sebagai ‘alat

intimidasi’ para buruh dan seringnya anggota Polsek setempat

yang menerima amplop dari sang bos.(Sakti, 2012)

Pasal yang dilanggar:

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum


imbalan dan perlakuan yag adil dan layak dalam

hubungan kerja

Pasal 28 G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,


di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

29

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

berbuat atau tiidak berbuat sesuatu yang merupakan

hak asasi

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang merendhkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 I


kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa

pun

Pasal 28 J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia,

orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

4. Kasus Dayak dan Madura (2000). Terjadi bentrokan antara suku

dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak

korban dari kedua belah pihak.(Sakti, 2012)


Pasal 28 I

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu.

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban

Pasal 28 J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara

30

5. Kasus TKI di Malaysia (2002). Terjadi peristiwa penganiayaan

terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan

penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar (Sakti,

2012)


Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 C


memperjuangkan secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan Negara

Pasal 28 D


imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja

Pasal 28 G

1. Setiap orang berjak atas perlindungan diri, pribadi,



dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi


perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermatabat

31

6. Keluarga Tan Ya Fang yang memperlakukan pembantunya

seperti binatang. Pembantunya dipaksa memakan kotoran

manusia sehingga salah satu anggota keluarganya, Lidya

dihukum 6 tahun penjara (Sakti, 2012)

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 C


memperjuangkan secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan Negara

Pasal 28 D


imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja

Pasal 28 G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi,



dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi


perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 H

2. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan

4. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermatabat

Pasal 28 I

32


kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa

pun

B. Pelanggaran pasal 1 hingga 30 Deklarasi Universal PBB

1. Pelanggaran HAM di Arab yang meningkat. Para aktivis HAM

terkenal dipenjara. Selain itu, juga terjadi diskriminasi sistematis

atas para perempuan baik secara hukum maupun praktik

keseharian serta penyiksaan terhadap para buruh migran.

Diskriminasi atas berbagai kelompok minoritas juga terjadi, dan

adanya eksekusi mati yang didasarkan pengadilan singkat dan

‘pengakuan‘ yang dilakukan di bawah tekanan. Pemerkosaan,

pembunuhan, murtad, perampokan bersenjata dan perdagangan

narkotika, semua bisa dijatuhi hukuman mati di bawah hukum

syariat yang ketat yang diberlakukan oleh negara ini.(Welle,

2013)


Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai

akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain

dalam persaudaraan

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hal dan kebebasaan

yang tercantum dalam pernyataan ini, tanpa

pengecualian apapun, misalnya bangsa, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat

lain. Asal-usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran,

atau status lainnya. Selanjutnya tidak ada perbedaan

status politik, status hukum, dan status internasional

33

negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik

dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust,

yang tidak berpemerntahan sendiri maupun yang berada

di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan,

dan keslamatan seseorang.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia

pribadi di hadapan undang-undang di mana saja ia

berada.

Pasal 7

Semua orang adalah sama di hadapan undang-undang

dan berhak atas perlindungan yang sama dari setiap

perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dari segala

hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak

dan berdiam di dalam batas-batas lingkungan

tiap negara.

2. Pelanggaran HAM di Jerman. Adolf Hitler merupakan pimpinan

Nazi yang berhasil memenangkan pemilu melalui Partai Buruh

Jerman Sosialis. Beliau memimpin Jerman dengan sangat otoriter.

Banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Misalnya,

penangkapan secara massal terhadap lawan-lawan politik yang

menentangnya dan pembasmian terhadap orang yahudi. Hitler

juga memimpin Jerman untuk menduduki Ceklosklovakia dan

Austria. Ia juga memicu terjadinya Perang Dunia II.(Zakky,

Mohammad 2012)



Pasal 1



34


dalam persaudaraan

Pasal 2












Pasal 3



Pasal 5

Tidak boleh seorangpun dianiaya atau diperlakukan

secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan atau

dengan perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

Pasal 6



berada.

Pasal 13



tiap negara.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan

mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan

mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan dan

untuk mencari, menerima, serta menyampaikan

35

keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan

cara apapun tanpa memandang batas-batas.

Pasal 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan

berkumpul dan berapat

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah

satu perkumpulan

Pasal 21

1. Setiap orang berhak turut serta dalam

pemeritahan negerinya sendiri baik secara

langsung maupun dengan perantaraan wakil-

wakil yang dipilih secara bebas.

3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan

pemerintahan, kemauan ini harus dinyatakan

dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur

yang dilakukan menurut hak pilij yang bersifat

umum dan berkasaman serta melalui

pemungutan suara yang rahasia atau cara-cara

lain juga menjamin kebebasan mengeluarkan

suara.

3. Pelanggaran HAM di Republik Afrika Selatan. Ketika rezim

apartheid yang didominasi oleh orang-orang kulit putih berhasil

menguasai pemerintahan yang ada di Afrika Selatan, mereka

melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Hal ini

terjadi pada tahun 1960. Orang-orang kulit putih yang menguasai

bertindak semena-mena terhadap warga kulit hitam. Diantaranya

peristiwa yang memakan korban adalah terbunuhnya 77 orang

dari kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville. Demikian juga

tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang menewaskan warga

sipil, termasuk anak sekolah (Zakky, Mohammad 2012)


Pasal 1



36


dalam persaudaraan

Pasal 2












Pasal 3



Pasal 5

Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan

secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan atau

dengan perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

Pasal 6



berada.

Pasal 7

Semua orang adalah sama di hadapan undang-undang

dan berhak atas perlindungan yang sama dari setiap

perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dari segala

hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pasal 10

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama

dan suaranya didengarkan sepenuhnya di muka umum

secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak

37

memihak dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang

ditujukan kepadanya

Pasal 13



tiap negara.

4. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti yang sedang

berdemonstrasi oleh anggota militer dan polisi, setelah Indonesia

mengalami Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 menuntut

presiden Soeharto mudur dari jabatannya. Peristiwa ini dikenal

dengan Tragedi Trisakti. Puluhan mahasiswa mengalami luka-

luka dan sebagian meninggal dunia, kebanyakan meninggal

karena ditembak peluru tajam oleh anggota polisi dan militer/TNI.

Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM

Indonesia, dan pernah diproses (Sakti, 2012)


Pasal 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan

berkumpul dan berapat

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah

satu perkumpulan

Pasal 21

2. Setiap orang berhak turut serta dalam

pemeritahan negerinya sendiri baik secara

langsung maupun dengan perantaraan wakil-

wakil yang dipilih secara bebas.

4. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan

pemerintahan, kemauan ini harus dinyatakan

dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur

yang dilakukan menurut hak pilij yang bersifat

umum dan berkasaman serta melalui

pemungutan suara yang rahasia atau cara-cara

38

lain juga menjamin kebebasan mengeluarkan

suara.

3.2.6. Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Pengertian Warga negara dan Penduduk

Syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada

wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap, dan ada pemerintahan yang

berdaulat (Kaelan, 2012).

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan

rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan

antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajian

terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga mempunyai hak-hak

yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara (Kelan, 2012). Warga

negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi

merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau dengan kata

lain warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hasibuan, Ibnu Hasan

2011)

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau

berdomisili di dalam wilayah suatu negara (Hasibuan, Ibnu Hasan

2011).

Dalam hubungan Internasional, setiap wilayah negara selalu

ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk.

Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap

penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin orang asing.

Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing, yang

memiliki hubungan yang tak terputus meskipun dia bertempat tinggal

di luar negeri. Sedangkan orang asing hanya mempunyai hubungan

selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut (Kaelan, 2012)

B. Asas-asas Kewarganegaraan

39

Di dalam UU No. 12 tahun 2006 ada empat asas kewarganegaraan

(Wibowo, Tri Cahyo 2013):

1. Asas Ius Sanguinis (Law of blood) merupakan asas yang

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,

bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas Ius Soli (Law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara

tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan

satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang

menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk lebih memperjelas, asas bipatride dan apatride adalah (Kaelan,

2012):

1. Asas bipartide (dwi Kewarganegaraan)

Asas yang timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait

seseorang dianggao sebagai warga negara kedua negara itu.

Misalnya, Adi dan Bela adalah suami isteri yang berstatus warga

negara A namun mereka berdomisili di negara B. Negara A

menganut asa ius-sanguinis dan negara B menganut asas ius-soli.

Kemudian lahirlah anak mereka, Candra di negara B. Menurut

negara A yang menganut asas ius-sanguinis, Candra adalah warga

negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.

Menurut negara B yang menganut asas ius-soli. Candra juga warga

negaranya karena tempat kelahirannya adalah di negara B. Dengan

demikian Candra mempunyai dua kewarganegaraan atau bipatride.

2. Asas apatride (tanpa Kewarganegaraan)

Asas ini timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan,

seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun. Misalnya,

Dani dan Eli adalah suami isteri yang berstatus warga negara B

40

yang berasas ius-soli. Mereka berdomisili di negara A yang

berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Fandi di

negara A. Menurut negara A, Fandi tidak diakui sebagai warga

negaranya, karena orang tuanya bukan warga negaranya.

Begitupula menurut negara B, Fandi tidak diakui sebagai warga

negaranya, karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian,

Fandi tidak mempunyai kewarganegaraan atau aptride.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga

mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 (Kaelan, 2012).

1. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak waga negara yang sama dalam

hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung

hukum dan pemerintahan.

2. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 27 ayat (3) dalam perubahan kedua UUD 1945 menetapkan

hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya

pembelaan negara.

4. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk

berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan.

5. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk

memeluk agamanua masing-masing dan beribadat menurut

agamanya.

6. Pasal 30 ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan

hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara.

7. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara

berhak mendapat pengajaran.

3.2.7. Hak dan Kewajiban Bela Negara

41

A. Pengertian

Pembelaan negara atau bela negara adalah, sikap dan tindakan

warganegara yang teratur, menyuluruh, terpadu dan berlanjutan yang

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa

dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, usaha pembelaan negara

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran

berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila

sebagai dasar negara serta berpihak pada UUD 1945 sebagai konstitusi

negara (Kaelan, 2012).

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap

warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan,

kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan

wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan

UUD 1945 (Kaelan, 2012).

B. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945,

bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap

warganegara.Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam

pembelaan negara yang mencakup dua arti.Pertama, bahwa setiap

warganegara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan

negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945

dan perundang-undangan yang berlaku.Kedua, bahwa setiap warganegara

harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan

kemampuan dan profesinya masing-masing (Kaelan, 2012).

C. Motivasi dalam Pembelaan Negara

Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warganegara

akan hak dan kewajiban. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan

melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta

dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan

42

bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan

kelebihan negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warganegara

hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman

terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.Dalam hal ini ada

beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi

setiap warganegara untuk ikut serta membela negara Indonesia (Kaelan,

2012).

1) Pengalaman sejarah perjuangan RI.

2) Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.

3) Keadaan penduduk (demografis) yang besar.

4) Kekayaan sumber daya alam.

5) Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan.

6) Kemungkinan timbulnya bencana perang.

BAB IV

PENUTUP

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan

negara kekuasaan (machstaat). Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pada hakikatnya, negara Indonesia menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang

sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau

nomos (Kaelan, 2012).

Negara yang menganut prinsip Rules of Law menjamin hak asasi manusia tiap warga

negaranya. Hal ini tercantum dalam salah satu dari tiga unsur fundamental prinsip Rules of

Law menurut Dicey, yakni terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta

43

keputusan-keputusan pengadilan. Negara Indonesia ialah negara hukum yang menjamin hak

asasi manusia tiap warga negaranya. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

alinea I bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Selain itu, juga diatur dalam

beberapa pasal UUD 1945 (Kaelan, 2012).

Namun, pada kenyataannya, masih banyak peristiwa yang terjadi di dunia, tidak

hanya Indonesia, yang melanggar HAM. Negara Indonesia sebagai negara hukum sepatutnya

lebih memperhatikan hal ini untuk kesejahteraan warga negaranya. Warga negara sepatutnya

lebih peka terhadap hukum yang berlaku baik di dunia maupun Indonesia sehingga lebih

dapat memahami hal-hal terkait hak asasi manusia dan bidang lainnya, sebab tidak hanya hak

asasi manusia yang diatur dalam perundang-undangan tersebut, juga terdapat kewajiban

selaku warga negara. Hak dan kewajiban bela negara tercantum dalam UUD 1945. Oleh

sebab itu, dengan lebih memahami serta mempelajari hukum-hukum yang berlaku di

Indonesia, warga negara lebih sadar akan perannya sehingga meminimalisir terjadinya

penindasan, pertikaian, maupun bentuk kejahatan lainnya dan dapat menumbuhkan kesadaran

untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara.

44

tugas kelompok pkn-bab vi.docx

Documents