Makalah Kewenangan Pemerintah dan Sumbernya (Bevoegdheid)

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah HANOleh :1. ZIVORA KRISTIYANI81114130362. RIZAL ANDHIKA PRADANA81114130373. DIAN PRATAMA81114130384. RIZALUL BACHTIAR 8111413039

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG2014

BAB ILATAR BELAKANG

Negara merupakan suatu organisasi pemerintah/organisasi administrasi di dalamnya yang sangat besar dan rumit susunannyayang dibentuk oleh hukum publik dalam hal ini hukum tata negara.Pemerintah menamakannya kekuasaan eksekutif.Namun,dalam kegiatan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutifhampir seluruh kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat.keikutsertaan pejabat dan badan administrasi negara tidak terlepas dari peranan lembaga tersebut.campur tangan ini dimaksudkan demi kepentingan umum (bestuurszorg). Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sudah pasti karena adanya wewenang.dengan wewenang pejabat atau badan administrasi negara dapat mengeluarkan keputusan baik bersifat pengaturan maupun bersifat penetapan.Akan tetapi, pembuatan keputusan atau keputusan atau kebijakan terikat pada wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan terikat oleh asas yang melingkupinya agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats-en administratief recht.[1]Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan authority dalam bahasa Inggris dan bevoegdheid dalam bahasa Belanda.Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagaiLegal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.[2](Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Bevoegdheiddalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan bevoegdheid. Istilah bevoegdheiddigunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.[3]Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atau pembagian horizontal yang meliputi : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan vertikal terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam negara secara horizontal dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun pembagian tugas secara vertikal maupun horizontal, sekaligus dengan pemberian kewenangan badan-badan negara tersebut, yang ditegaskan dalam konstribusi. Untuk Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pembagian Kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemberian wewenang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 18 dengan amandir Pasal 18 A dan Pasal 18 B, Pasal 19, Pasal 20 yang diamandar dengan Pasal 20 A, dan Pasal 24 yang diamandar dengan Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 24 C.

BAB IIRUMUSAN MASALAH

BAB IIIPEMBAHASAN

BAB IVKESIMPULAN DAN SARANKesimpulannya Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya suatu perbedaan kehidupan atau fungsi sosial dari tanah, terlebih lagi dalam pembagian tanah persekutuan dan tanah perseorangan atau individu. Juga dapat dilihat bagaimana pembagian hak-hak atau pengaturan hak-hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar-benar menjamin keadilan. Saran Di sini dapat kita lihat bahwa pensertifikatan tanah mempunyai kecendrungan pengaruh positif terhadap pelestarian tanah yaitu: A. Adanya jamina kepastian hukum bagi pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang- Undang Pokok Agraria, B. Meningkatkan ketertiban dalam bidang keagrarian. C. Bahwa perlu lebih ditingkatkan penyuluhan dan sosialisasi serta informasi kepada masyarakat luas akan pentingnya hak hak atas tanah serta pendaftarannya. D. Bahwa harus diupayakan untuk menghilangkan birokrasi yang berbelit belit dan ditekan sekecil mungkin segala biaya biaya siluman yang berhubungan dengan masalah tanah. E. Bahwa lembaga lembaga pengkajian dan penelitian masalah hukum adat dan badan pemantau urusan pertanahan perlu diperbanyak keberadaannya. Semua hal tersebut diatas dalam menyusun kebijaksanaan politis dan hukum bidang agraria, menuntut tetap diperhatikannya hukum tanah adat yang berlaku secara nasional.