tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara...
DESCRIPTION
fakultas hukumTRANSCRIPT
-
JURNAL ILMIAH
TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSANYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PIDANA( Studi di Pengadilan Negeri Mataram)
Oleh :Arif WahyudiD1A 009 195
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM
MATARAM2013
-
2Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSANYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA
PIDANA
( Studi di Pengadilan Negeri Mataram)
Oleh :
Arif WahyudiD1A 009 195
Menyetujui,
Mataram, 04 Mei 2013
Pembimbing Pertama,
H. Fatahullah, SH., MH.
NIP. 19561231.198603.1.021
2
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSANYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA
PIDANA
( Studi di Pengadilan Negeri Mataram)
Oleh :
Arif WahyudiD1A 009 195
Menyetujui,
Mataram, 04 Mei 2013
Pembimbing Pertama,
H. Fatahullah, SH., MH.
NIP. 19561231.198603.1.021
2
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSANYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA
PIDANA
( Studi di Pengadilan Negeri Mataram)
Oleh :
Arif WahyudiD1A 009 195
Menyetujui,
Mataram, 04 Mei 2013
Pembimbing Pertama,
H. Fatahullah, SH., MH.
NIP. 19561231.198603.1.021
-
3ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawasdan pengamat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkarapidana dan tindakan hakim pengawas dan pengamat jika putusan tidak dilaksanakansebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif danempiris dengan pendekatan statute approach, conseptual approach, dan empirichapproach.
Bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di mulai sejakeksekusi terhadap suatu putusan dilaksanakan oleh jaksa sampai narapidana selesaimenjalani pidana dan hakim pengawas dan pengamat dapat bertindak jika putusantidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai ketentuan KUHAPdan SEMA Nomor 7 Tahun 1985, hakim pengawas dan pengamat harus melaporkepada ketua pengadilan hasil pengawasan dan pengamatannya.
Kesimpulannya bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dititikberatkan pada pelaksanaan putusan dan pembinaan narapidana yang dilakukansecara priodik, dan jika putusan tidak dilaksanakan ketua pengadilan mengirim suratkepada kepala kejaksaan sebagai eksekutor agar putusan dilaksanakan sebagaimanamestinya. Saran yang perlu diterbitkan peraturan yang khusus mengatur tentanglembaga hakim pengawas dan pengamat,termasuk sanksi tegas jika tidakdilaksanakan dengan baik pengawasan dan pengamatan.
Kata kunci : Hakim Pengawas dan Pengamat, Pelaksanaan Putusan
ABSTRACT
This study aims to determine the duties of supervisors and observers judgesto decisions that have permanent legal force in criminal and actions of supervisorsand observers judges if the decision was not implemented properly. This researchuses empirical research and normative approach to the statute approach, conseptualapproach, and empirich approach.
That the duties of supervisors and observers judges start since the executionof a decision carried out by prosecutors till the convict finishes a sentence andsupervisors and observers judge may act if the decision was not implementedproperly. This is in accordance with the Criminal Procedure Code and the 1985SEMA No. 7, supervisors and observers judges must report to the chairman of thecourt monitoring results and observations.
The conclusion that the duties of supervisors and observers judges is focus onthe implementation and guidance on of decisions made periodicly for the prisoners,and if the decision is not implemented the court chairman sent a letter to chiefprosecutor as executor of that rule implemented properly. Suggestions that needed isto published regulations specifically governing institutions of supervisors andobservers judges, including strict sanctions if the monitoring and observation is notproperly implemented.
Keywords: Supervisory Judge and Observer, Execution Decision
-
4A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tugas pokok Hakim dalam proses peradilan pidana adalah untuk
mengadili dan memberikan putusan, sedangkan tugas tambahan hakim adalah
mengamati dan mengawasi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) Pasal 277-283, menentukan tugas pengawasan dan
pengamatan dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada
upaya hukum lagi. Jadi yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan oleh
hakim pengawas dan pengamat yakni terhadap putusan pengadilan, termasuk
tingkah laku narapidana yang menyebabkan pengaruh timbal balik dari
pelaksanaan putusan yang telah di jatuhkan.
Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan
kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, hakim selain melihat
pelaksanaan putusan juga melihat hasil perkembangan selama melaksanakan
pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, khususnya terhadap
narapidana yang di jatuhi pidana penjara atau kurungan, selain itu pengawasan
diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap
pemasyarakatan di dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada
hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan.
Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan merupakan tugas khusus yang
diberikan oleh ketua pengadilan kepada hakim pengawas dan pengamat, yang
-
5harus direalisasikan tentang pelaksanaan putusan oleh jaksa dan tingkah laku
narapidana.
Perumusan Masalah
Dari latar belakang, maka permasalahan yang di angkat, yaitu : 1)
Bagaimanakah pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, 2) Apa
tindakan Hakim Pengawas dan Pengamat jika putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap dalam perkara pidana tidak dijalankan semestinya
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian 1) untuk mengetahui pelaksanaan tugas hakim
pengawas dan pengamat terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, 2)
untuk mengetahui tindakan hakim pengawas dan pengamat jika putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana tidak dijalankan
semestinya.. Sedangkan Manfaat Penelitian terdiri dari 1) secara akademik hasil
penelitian dijadikan bahan penyusunan skripsi, 2) secara teoritis di harapkan
dapat memberikan kontribusi untuk tambahan pengembangan ilmu pengetahuan
hukum, 3) secara praktis hasil penelitian dapat di jadikan pertimbangan dalam
pelaksanaan dan pembentukan hukum.
Metode Penelitian yang digunakan
Jenis Penelitian ; Normatif-Empiris, dengan memadukan hasil
wawancara yang diperoleh dilapangan dengan aturan perundang-undangan yang
terkait dengan Hakim Pengawas dan Pengamat. Metode pendekatan : 1)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan suatu
-
6pendekatan yang dalam membahas permasalahan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 2)
Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang
bersumber dari teori-teori maupun pendapat para sarjana atau ahli. 3)
Pendekatan empiris yaitu pendekatan lapangan guna mendapatkan informasi
tentang kenyataan dan penerapannya. Data bersumber dari penelitian
kepustakaan dan data lapangan. Data lapangan terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data terdiri dari data primer dan
sekunder dengan tehnik mengumpulkan bahwa data sekunder dengan cara
mengumpulkan, membaca dan menganalisis aturan perundang-undangan,
sedangkan data primer dengan tehnik mewawancarai. Adapun analisis data
dengan metode kualitatif induktif, kualitatif deskriptif yaitu menguraikan secara
umum ke khusus, menjelaskan, menganalisis dan menyimpulkan untuk
menjawab pokok masalah.
-
7B. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri
Mataram
Berdasarkan hasil penelitian di pengadilan negeri mataram diperoleh data
bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di mulai sejak eksekusi
putusan dilaksanakan oleh jaksa sampai narapidana selesai menjalani pidana;1
Bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan
oleh hakim dimaksud tidak hanya dalam tahap pelaksanaan putusan tetapi
menyangkut pola prilaku dan pembinaan narapidana dalam lembaga
pemasyarakatan sampai dengan selesai menjalani pidana dan kembali di tengah-
tengah masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hakim pengawas dan
pengamat menitikberatkan pengawasannya pada apakah Jaksa telah
menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya,
apakah masa pidana dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara
nyata dalam Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap
narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu
benar-benar narapidana memperoleh hak-haknya sesuai sistim pemasyarakatan.
Adapun pelaksanaan tugas pengamatan adalah ditujukan sebagai bahan
penelitian untuk kepentingan pembinaan narapidana antara lain dengan evaluasi
hubungan prilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan.
1 Wawancara dengan Bapak Erry Iriawan, SH, Hakim Pengawas dan Pengamat PadaPengadilan Negeri Mataram, Tanggal 14 mei 2013
-
8Petrus Irwan Panjaitan dan Padopotan Simorangkir bahwa untuk
mengetahui kebenaran pelaksanaan putusan hakim pengawas dan pengamat
mengadakan checking on the spot paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga
pemasyarakatan.2 sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun
1985 yang menggariskan perlu diadakan mengadakan checking on the spot
paling sedikit tiga bulan sekali.
Dengan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan hakim pengawas dan
pengamat dapat mengetahui apakah jaksa sudah melakukan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melihat secara langsung
dan apakah terpidana secara fisik sudah berubah statusnya menjadi narapidana.
Jika ada terpidana yang harus di eksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor, maka
hakim pengawas dan pengamat dapat melakukan teguran kepada jaksa yang
bersangkutan agar segera melakukan eksekusi.
Pada saat kunjugan itu hakim pengawas dan pengamat juga melakukan
observasi terhadap, keadaan suasana dan kegiatan yang berlangsung di lembaga
pemasyarakatan dengan pengertian bahwa pemidanaan tidak di maksudkan
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia,
sesuai dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam observasi itu hakim
pengawas dan pengamat melihat keadaan kamar, makanan dan minuman, kamar
mandi narapidana apakah sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan
kebersihan, melihat perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman
disiplin di tempat sel tempat pelaksanaan hukuman disiplin hukuman tersebut
2 Petrus Irwan Panjaitan dan Padopotan Simorangkir. Lembaga PemasyarakatanDalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995 ), hal. 76
-
9tidak bersifat penyiksaan fisik atau psikis dan sebagainya. Halhal tersebut di
atas merupakan hak-hak narapidana yang perlu mendapatkan perhatian dari
hakim pengawas dan pengamat.
Hakim pengawas dan pengamat dapat pula memberikan masukan tentang
pembinaan narapidana tertentu, hal tersebut sesuai ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Kuhap (KUHAP) Pasal 282 yang menentukan
demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat
membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan
narapidana tertentu, dari hasil penelitian bahwa masukan diberikan apabila
diminta oleh lembaga pemasyarakatan, sebab kewenangan untuk membina
narapidana ada pada lembaga pemsyarakatan.
Pada saat kunjugan itu hakim pengawas dan pengamat juga melakukan
observasi terhadap, keadaan suasana dan kegiatan yang berlangsung di lembaga
pemasyarakatan dengan pengertian bahwa pemidanaan tidak di maksudkan
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia,
sesuai dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam observasi itu hakim
pengawas dan pengamat melihat keadaan kamar, makanan dan minuman, kamar
mandi narapidana apakah sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan
kebersihan, melihat perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman
disiplin di tempat sel tempat pelaksanaan hukuman disiplin hukuman tersebut
tidak bersifat penyiksaan fisik atau psikis dan sebagainya. Halhal tersebut di
atas merupakan hak-hak narapidana yang perlu mendapatkan perhatian dari
hakim pengawas dan pengamat.
-
10
Dari hasil pengawasan dan pengamatan itu juga hakim pengawas dan
pengamat melaporkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua dewan
pembina pemasyarakatan bila perlu menghubungi koordinator pemasyarakatan
pada kantor wilayah Departemen Kehakiman yakni dalam rangka saling tukar
pendapat dan memecahkan masalah mengenai perlakuan terhadap narapidana
yang bersifat tehknis baik di luar lembaga pemasyarakatan ataupun didalamnya.
Dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat bukan bertindak sebagai atasan
kepala lembaga pemasyarakatan akan tetapi ia hanyalah mitra sejajar. Oleh
karena itu apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas, maka hakim
pengawas dan pengamat cukup melaporkan kepada kepala lembaga
pemasyarakatan dan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut merupakan
kewenangan kepala lembaga pemasyarakatan.
Jadi dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat haruslah secara aktif
menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak narapidana yang
memperoleh putusan pidana penjara dan semua ini merupakan inti dari peran
dan tanggung jawab utama hakim pengawas dan pengamat.
Pada pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di samping
mewawancarai pula narapidana.Hasil pengawasan dan pengamatan hakim
pengawas dan pengamat melaporkan kepada Ketua Pengadilan. Tentang laporan
itu sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
Pasal 283 yang menetapkan kewajiban hakim pengawas dan pengamat untuk
melaporkan kepada ketua pengadilan pengadilan negeri hasil pengawasan dan
pengamatannya.
-
11
Menurut Benny K. Herman dan Herdardi, Ed dengan adanya pengawas
dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat, maka putusan dapat
dilaksanakan dengan baik dan petugas lembaga pemsyarakatan dapat terkontrol
untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan hak asasi manusia
narapidana.3 Pengawasan dan pengamatan ini penting oleh karena pada
kenyataannya idealisme konsepsi pemasyarakatan tidak relevan dengan
pelaksanaannya.
Dari uraian dan pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa keberadaan
hakim pengawas dan pengamat itu penting yang pelaksanaan tugasnya adalah
secara priodik ke lembaga pemasyarakatan untuk memastikan putusan
dilaksanakan dan mengamati prilaku pembinaan narapidana.
3 Benny K. Herman dan Herdardi, Ed. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam PerpektifHak Asasi Manusia. ( Jakarta : Jaringan Informasi Masyarakat, Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia, 1992 ).Hal. 76-
-
12
Tindakan Hakim Pengawas dan Pengamat jika Putusan Itu Tidak
dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
Pada hakekatnya tugas Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan tugas
khusus pengadilan negeri untuk memperoleh kepastian bahwa putusan
pengadilan sudah dilaksanakan (eksekutor) sesuai dengan pidananya dan
bermanfaat pula untuk pengawasan. Berarti tugas ini hanya dapat dijalankan
setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam arti putusan tersebut diterima oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa
untuk selanjutnya dijalankan oleh jaksa sebagai eksekutor.
Pengaturan mengenai hakim Pengawas dan Pengamat sendiri dapat
ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Bab
XX Pasal 277-283. Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya bertugas
pengawasan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi juga
pengawasan ditujukan kepada jaksa sebagai eksekutor, hal ini dilakukan untuk
mengetahui apakah jaksa telah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana
mestinya.Dengan memperhatikan hal tersebut maka Hakim Pengawas dan
Pengamat keberadaannya sangatlah penting dan memiilik tujuan mulia
sehingga menjadi penting untuk didorong efektifitas keberadaannya.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan, tetapi jika putusan itu tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya bukan merupakan kewenangan dari
pengadilan, tetapi merupakan kewenangan oleh instansi lain yaitu kejaksaan,
dikatakan juga bahwa setiap putusan pengadilan itu harus dilaksanakan oleh
jaksa/penuntut umum sebagai eksekutor. Tetapi jika di lapangan tidak sesuai
-
13
dengan semestinya, maka tindakan hakim pengawas dan pengamat melaporkan
kepada ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan mengirim surat kepada
kepala kejaksaan karna instansi kejaksaan sebagai eksekutor.4 Penyampaian
laporan itu sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
KUHAP ) Pasal 283 yang menentukan hasil pengawasan dan pengamatan di
laporkan kepada ketua pengadilan.
Penanggung jawab pelaksanaan putusan adalah jaksa, tanggung jawab
ini menempatkan jaksa pada posisi strategis sebagai penerima terpidana dari
tangan hakim. Selanjutnya, berkewajiban menyerahkan kepada lembaga
pemasyarakatan dalam keadaan sebagaimana mestinya, dalam arti terpidana
sudah harus berada di tempat pembinaanya tempat pada waktunya. Jika jaksa
tidak melaksanakan dengan baik dapat mengakibatkan pembinaan terhadap
pidana yang bersangkutan menjadi terlambat, sehingga menyulitkan petugas
lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan dan pada akhirnya
merugikan narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi
atau pelepasan bersyarat. Kondisi seperti inilah yang menuntut peranan hakim
pengawas dan pengamat.
Bersumber dari laporan hakim pengawas dan pengamat ketua pengadilan
dapat bertindak dalam kapasitasnya untuk bersurat kepada kepala kejaksaan
negeri sebagai atasan jaksa eksekutor bahwa putusan hakim atas perkara tertentu
belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam arti bahwa narapidana belum
diserahkan kepihak lembaga pemsayarakatan sekaligus pola pembinaan terhadap
4 Wawancara dengan Bapak Erry Iriawan, SH, Hakim Pengawas dan Pengamat PadaPengadilan Negeri Mataram, Tanggal 14 mei 2013
-
14
pembinaan narapidana, padahal pembinaan itu penting untuk merobah pola
prilaku dan pada saatnya kembali baik di tengah masyarakat.
-
15
C. PENUTUP
Kesimpulan
1) Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan terhadap putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap adalah secara priodik ke lembaga
pemasyarakatan untuk memastikan pelaksanaan putusan sebagaimana mestinya
dan pembinaan terhadap narapidana telah dijalankan sesuai dengan prinsip
kemasyarakatan. 2) Tindakan Hakim Pengawas dan Pengamat jika putusan itu
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah hakim pengawas dan
menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian ketua
pengadilan negeri berperan untuk menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan
untuk dilaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai
semestinya.
Saran
1) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan secara priodik dengan
penetapan sekali dalam 3 bulan kiranya kurang efektif untuk mengamati
perubahan tingkah laku narapidana tertentu dan pembinaannya, dengan demikian
pula hasil pengawasan dan pengamatan pelaksana putusan hakim yang telah
berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa harus transparan sesuai tuntutan reformasi
dan era transparansi sehingga tidak ada dusta dalam pelaksanaan hukum. 2)
Dalam realita sekarang Hakim Pengawas dan Pengamat hanya merupakan tugas
tambahan Hakim Pengadilan Negeri yang telah memang banyak beban dengan
tugas pokok padahal Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) merupakan suatu lembaga untuk
-
16
menjamin guna profesionalitas, efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan tugas,
kedepan Hakim Pengawas dan Pengamat sebaiknya menjadi lembaga tersendiri.
-
17
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku, Skripsi, Makalah dan Artikel
Adji, Oemar Seno.1984.Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi, Jakarta : Erlangga._______________.1985. KUHAP Sekarang, CetakanPertama, Jakarta :Erlangga_______________.1989.Hukum Pidana, Jakarta : Erlangga.Asikin Zainal, dan Amiruddin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta :
Rajawali Pers.Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.Cressey, dan Sutherland (disadur oleh Sudjono D). 1974. The Control of Crime
Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana. Bandung : Tarsito.Ed, Herdardi. dan Benny K. Herman. 1992. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam
Perpektif Hak Asasi Manusia. Jakarta : Jaringan Informasi Masyarakat,Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Gandasabrata, Purwoto S. 1991. Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas danPengamat Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan, Makalah, SeminarNasional Kajian Hukum Pidana, Jakarta: LK2SM FHUI.
Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: PradnyaParamita.
Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana. Jakarta: SinarGrafika.____________,2008. Hukum Acara Pidana, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.____________,2009 Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keenam,
Jakarta : Sinar GrafikaHarahap, Yahya. 1998. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta
: Garuda Metropolitan Press.Koeswadji, 1995. Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Marpaung Leden, 1995. Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Jakarta:Sinar Grafika.
_______________,2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan KeenamJakarta : Sinar Grafika.
Mertokusumo, Sudikno, 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan Pertama,Yogyakarta : Liberty,
Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra AdityaBakti.
Mulyani, Lilik. 2002. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Putusan Peradilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
_____________,2007. Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik danPermasalahannya, Bandung : PT Alumni.
_____________,2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara PidanaIndonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Tehnik Membuat, danPermaslahannya). Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Liberty : Yogyakarta.
-
18
Prodjodikoro, Wirjono.1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : PTEresco.
__________________,2008. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : PT.Refika Aditama.
Prodjohamidjoyo, Martiman. S.H, 1983. Pemeriksaan di Persidangan. Jakarta:Ghalia Indonesia.
Poernomo, Bambang, 1993. Pola Dasar Toeri-Asas Umum Hukum Acara Pidanadan Penegakkan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
Reksodiputro, Mardjono. 1984. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan d/hLembaga Kriminologi UI.
____________________. Boy. 1997. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem PeradilanPidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UniversitasIndonesia.Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track
Sistem dan Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Simorangkir, Padopotan dan Petrus Irwan Panjaitan. 1995. Lembaga
Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: PustakaSinar Harapan,
Soemodiprojo, R. Achmad. 1981. Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia.Bandung : Alumni.
Wahid, Abdul. 1990. Menggugat Idealisme KUHAP. Bandung : Tarsito.Widiartana, G. dan Al Wisnubroto. 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana.
Bandung : Citra Aditya Bakti.Widogdo, HendrustantoYudo. 1987. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana. Jakarta:
Bina Aksara.Yudisial, Komisi. 2012. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta: Komisi
Yudisial.
B. Peraturan-PeraturanIndonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN
No. 76 Tahun 1981 TLN No. 3209.Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun
2009. LN No. 157 Tahun2009 TLN No. 5076.Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum, UU No. 49 Tahun 2009. LN
No. 158 Tahun 2009 TLN N0. 5077Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Hakim Pengawas dan Pengamat, No : MA/Pemb/1205/85.
C. WebsiteHeryfirmansyah, http://www.analisadaily.com.http://www.analisadaily.com.http://pengawasan-dan-pengamatan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-oleh-hakim-
pengawas-dan-pengamat/wordpress.com.http://hakim-pengawas-dan-pengamat wasmat.html.