Tugas Bank Indonesia 1 Kebijakan Moneter 2 Kebijakan Sistem Pembayaran 3 Pengawasan Makroprudensial 4

3 Keterkaitan Tugas Bank Sentral dengan Sektor Lain

SEKTOR EKSTERNAL

Transaksi Berjalan Ekspor Impor

Transfer Penghasilan (Income)

Transaksi Modal dan Keuangan Investasi Langsung

Aliran Keuangan – Pemerintah

– Swasta Cadangan Devisa

SEKTOR RIIL

Konsumsi

Investasi

Ekspor

Impor

SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL)

Anggaran Negara (APBN)

Penerimaan, termasuk hibah

Pengeluaran

Keseimbangan (overall)

Pembiayaan

– Dalam Negeri – Luar Negeri

SEKTOR MONETER

Otoritas Moneter

Aktiva Luar Negeri Bersih

Aktiva Domestik Bersih Net Claim on Government

Bank Umum

Aktiva Luar Negeri Bersih

Aktiva Domestik Bersih

Uang Primer

Uang Beredar

1. Kebijakan moneter tidak terlepas dari kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal.

2. Keterkaitan antara sektor ekonomi berdasarkan 4 pilar IMF, yaitu sektor riil, sektor fiskal (keuangan negara), sektor eksternal, dan sektor moneter.

3. Perlu koordinasi yang ketat antara agen pemerintah, lembaga tinggi pemerintah (mis : Depkeu, Bapepam, BKPM, Bappenas) dengan BI.

4

Meneta

pkan d

an M

ela

ksanakan

Kebijakan M

onete

r

Mengatu

r dan M

enja

ga

Kela

ncara

n S

iste

m P

em

bayara

n

Mela

kukan P

engaw

asan

Makro

pru

densia

l

Tugas Bank Indonesia

Kebijakan Moneter:

Mempengaruhi perkembangan moneter (uang beredar dan suku bunga) untuk mencapai sasaran inflasi.

Memerlukan dukungan kelancaran sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien.

Kebijakan Sistem Pembayaran:

Mengatur dan menyelenggaran sistem pembayaran (tunai dan nontunai) untuk kelancaran ekonomi.

Memerlukan sistem perbankan yang sehat, kuat dan stabil.

Kebijakan Sistem Keuangan:

Melakukan pengawasan makroprudensial.

Mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mencapai tujuan dalam UU Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yang saling terkait .....

TUGAS:

Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah

5 Keterkaitan Tiga Tugas Pokok BI

Kebijakan Moneter

Kelancaran Sistem

Pembayaran

Stabilitas Sistem

Keuangan

Tugas Bank Indonesia 1 Kebijakan Moneter 2 Kebijakan Sistem Pembayaran 3 Pengawasan Makroprudensial 4

7 Kebijakan Moneter

• Kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian melalui pengendalian likuiditas perekonomian, untuk mencapai sasaran akhir berupa stabilitas harga (dan mungkin juga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja).

• Likuiditas perekonomian dapat dikendalikan melalui pengendalian uang beredar, suku bunga, atau instrument moneter yang lain.

• Kebijakan moneter tidak terlepas dari:

a. Sistem nilai tukar sistem mengambang

b. Sistem devisa sistem bebas

8 Kebijakan Moneter dalam Kerangka Inflation Targeting

Respon Kebijakan

Operasi Moneter

INDIKATOR KEBIJAKAN

SASARAN AKHIR

SASARAN INFLASI

• Kesejahteraan Masy. • Trade off yg optimal

antara Inflasi dan Output

• Pengaruh ekspektasi

PERTUMBUHAN OUTPUT

PRAKIRAAN INFLASI

Instrumen Moneter BI rate

• Determinan inflasi • Keterkaitan antar

variabel ekonomi • Transmisi moneter

Model, riset, statistik, expert opinion, judgement KREDIBILITAS

KEBIJAKAN

• Manajemen Likuiditas

• Koridor suku bunga

• Struktur suku bunga

• Stabilisasi nilai tukar • Kebijakan moneter lain • Kebijakan perbankan

Koordinasi Pemerintah

KOMUNIKASI KEBIJAKAN • Komitmen & Konsistensi • Pembentukan ekspektasi

+

+

9 Penerapan ITF di Indonesia

9

Independensi dan tujuan kebijakan moneter UU No 3/2004 sebagai perubahan atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan legal bagi independensi Bank Indonesia:

Inflasi merupakan satu-satunya tujuan keb moneter.

Bank Indonesia memiliki independensi dalam cara mencapai inflasi (instrument moneter), dan institutional (tidak ada campur tangan, intervensi dan anggaran). Sementara sasaran inflasi akan diumumkan oleh pemerintah dengan berkerjasama dengan bank Indonesia.

Pelarangan pemberian kredit kepada pemerintah (tidak ada fiscal dominance).

Sasaran inflasi

Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI menetapkan sasaran

inflasi

Sasaran inflasi ditetapkan dalam jangka menengah – jangka panjang ( 3 - 5 th)

Inflasi yang digunakan Indeks harga Konsumen (IHK)

Untuk perumusan kebijakan moneter ke dalam, BI dan BPS bekerjasama menghitung inflasi

inti (Core inflation), yaitu inflasi yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter

10 Penerapan ITF di Indonesia

Setiap awal tahun pemerintah tetapkan sasaran inflasi

Pada setiap triwulan diadakan RDG triwulanan (April, Juli, Oktober, Januari) untuk tetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter triwulanan

Setiap bulanan dilakukan RDG untuk evaluasi dan tetapkan sasaran dan operasi moneter bulanan

• Kebijakan moneter mengarah ke depan (Forward looking)

Operasi mingguan (RDG) menetapkan operasi moneter pada minggu ybs

Dua set indicator dibutuhkan :

(1) Leading indicators sebagai early warning system dan

(2) policy indicators

Disamping evaluasi data statistik ekonomi, moneter dan

perbankan, pasar uang rupiah dan valas, juga dilakukan survey prospek kedepan

(consumer confidence, business confidence)

Tugas Bank Indonesia 1 Kebijakan Moneter 2 Kebijakan Sistem Pembayaran 3 Pengawasan Makroprudensial 4

12 Kelancaran Sistem Pembayaran

*) Dengan kemungkinan timing implementasi diundur menjadi Agustus/September **) Dampak pemotongan anggaran APBN-P 2014 untuk Kementerian Perhubungan, alokasi PSO PT KAI dikurangi Rp352,7 miliar.

Pembeli (Payor)

Penjual (Payee)

Flow pembayaran

Flow barang/jasa

Bank B Bank A

Settlement di Bank Sentral

Instrumen

Pengirim

Penerima

Kliring

Tunai

Non- Tunai

13 Kebijakan Sistem Pembayaran

*) Dengan kemungkinan timing implementasi diundur menjadi Agustus/September **) Dampak pemotongan anggaran APBN-P 2014 untuk Kementerian Perhubungan, alokasi PSO PT KAI dikurangi Rp352,7 miliar.

Ruang Lingkup Sistem Pembayaran

Kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran

Kewenangan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

Peran BI dalam SP:

Tugas Bank Indonesia 1 Kebijakan Moneter 2 Kebijakan Sistem Pembayaran 3 Pengawasan Makroprudensial 4

15 Pengawasan Makroprudential