tugas akhir analisis biaya operasional perjalanan …
TRANSCRIPT
TUGAS AKHIR
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS ANGGOTA
KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
OLEH :
SARAH ANNISA
172102048
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan pada Program Diploma III
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
NAMA : SARAH ANNISA
NIM : 172102048
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL
PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI
C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Tanggal ....................... 2020 DOSEN PEMBIMBING
Abdillah Arif Nasution
NIP. 19830406 200812 1 004
Tanggal ....................... 2020 DOSEN PENGUJI
Dra, Mutia Ismail MM, Ak, CA
NIP. 19680501 199502 2 001
Tanggal ....................... 2020 KETUA PROGRAM STUDI
DIII AKUNTANSI
Dra, Mutia Ismail MM, Ak, CA
NIP. 19680501 199502 2 001
Tanggal ....................... 2020 DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
Prof. Dr. Ramli, SE, MS
NIP. 19580602 198803 1 001
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR
NAMA : SARAH ANNISA
NIM : 172102048
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL
PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI
C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN, JUNI 2020
(SARAH ANNISA)
NIM : 172102048
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i
KATA PENGANTAR
Bismillahhirrahmanirrahim
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karna
atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menuntaskan Tugas Akhir yang
berjudul „Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas Anggota Komisi C
DPRD Provinsi Sumatera Utara’ sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya
pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas sumatera utara.
Tugas akhir ini ditujukan kepada seluruh pembacanya dan diharapkan dapat
memeberikan pengetahuan lebih terhadap perincian dana biaya operasional
perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tugas akhir
ini dirangkai sesuai dengan data primer dan sekunder yang mana penulis peroleh
setelah melakukan penelitian sederhana di kantor DPRD Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.
Selama proses pengerjaan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan
yang beraneka ragam, arahan dan bantuan dari beberapa orang. Oleh karna itu
penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli SE, MS, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ii
2. Ibu Dra, Mutia Ismail MM, AK, CA, selaku Ketua Program Studi D3
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan
juga selaku Dosen Penguji saya.
3. Bapak Abdillah Arif Nasution, selaku Sekretaris Program Studi D3
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan juga selaku
Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran-saran serta petunjuk
dan bimbingan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
5. Terkhusus untuk kedua orangtua penulis, Bapak Amir Zuhdi dan Ibu
Chairani.
6. Kepada seluruh sahabat ku yang telah menemani perjalanan kuliah ku
selama 3 tahun ini, terkhusus kepada Ameliga Putri Wardhani, Wanda
Utari, Evi Rachmida, Achmad Yowanda, Ibnu Suranta Pinem, dan seluruh
teman – teman di kelas B yang tercinta.
Medan, Juni 2020
Penulis
SARAH ANNISA
NIM. 172102048
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR.......................................................................................i
DAFTAR ISI....................................................................................................iii
DAFTAR TABEL.............................................................................................v
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah...................................................................1
1.2 Rumusan Masalah.............................................................................3
1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................3
1.4 Manfaat Penelitian............................................................................3
1.5 Jadwal Kegiatan................................................................................4
1.6 Sistematika Penelitian.......................................................................4
BAB II DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
2.1 Sejarah Singkat..................................................................................7
2.2 Fungsi, Visi dan Misi Perusahaan.....................................................12
2.3 Logo dan Makna................................................................................14
2.4 Struktur Organisasi............................................................................15
2.5 Job Description..................................................................................16
2.6 Jaringan Usaha Kegiatan...................................................................22
2.7 Kinerja Usaha Terkini.......................................................................22
2.8 Rencana Kegiatan..............................................................................23
BAB III ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS
ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
3.1 Definisi Biaya Operasional.................................................................27
3.2 Klasifikasi Biaya Operasional.............................................................29
3.3 Biaya Operasional dalam instansi pemerintahan................................30
3.4 Manfaat Data Biaya Operasional........................................................31
3.5 Kategori Biaya Operasional................................................................32
3.6 Pengertian Akuntansi Biaya................................................................34
3.7 Perencanaan Biaya Operasional..........................................................35
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iv
3.8 Pengawasan Biaya Operasional..........................................................37
3.9 Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C DPRD ProvSU.........39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan..........................................................................................45
4.2 Saran....................................................................................................46
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................47
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
v
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1.1 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir...............4
3.1 Biaya-biaya Kunjungan Kerja Daerah...............................40
3.2 Biaya Tiket.........................................................................44
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vi
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Judul Halaman
2.1 Logo Perusahaan.............................................................14
2.2 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumut....................15
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Agar bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya serta
pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya, setiap organisasi/instansi baik
swasta atau pun pemerintahan memiliki tujuan utama yang harus di capai. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka organisasi harus memiliki cara untuk
mengefisiensi kegiatan operasionalnya. Kita dapat melihat apakah penggunaan
anggaran yang di berikan sudah efisien dan efektif untuk mencapai sasaran kerja
yang maksimal atau belum setelah mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk suatu kegiatan pada sebuah organisasi.
Dalam sebuah instansi pemerintahan tentu saja sangat berkaitan dengan
keuangan negara. Pengertian keuangan negara itu sendiri adalah `seluruh hak dan
kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, juga segala hal baik berupa
barang maupun berupa harta yang dapat dijadikan kepunyaan negara berkaitan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.` Maka sangat penting bagi
instansi memiliki kontrol dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Terutama pada
kontrol pengeluaran yang lebih difokuskan pada kontrol internal dari masing-
masing instansi. Agar penerimaan dan pengeluaran selaras dengan anggaran yang
telah di tetapkan maka pengawasan perlu dilakukan.
Organisasi/instansi perlu merencanakan sesuatu yang matang mengenai
rincian biaya operasional agar pengeluaran yang tidak diinginkan dapat dicegah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
kemunculannya serta dapat meningkatkan efektivitas, tak lupa diimbangi dengan
kontrol biaya yang baik yang berarti apa yang sudah direncanakan harus sinkron
dengan biaya yang dikeluarkan.
Menyadari pentingnya andil Biaya Operasional, maka penulis terdorong untuk
mengangkat judul “Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas Anggota
Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara”.
Dengan di angkatnya judul ini di harapkan pihak instansi terkhusus
bagian nya dapat memperkuat sistem pengendalian biaya-biaya operasional yang
dapat mengevaluasi prestasi kerja serta mencegah kecurangan (fraud), apakah
peran pelaksananya sudah berlangsung dengan lancar dan teratur sehingga dapat
meraih tujuan yang direncanakan.
Setiap instansi pemerintahan mendapat anggaran belanja yang sudah
ditetapkan dalam Undang - Undang dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Setiap bagian mempunyai kegiatan operasional nya masing-masing. Perjalanan
dinas adalah salah satu kegiatan yang cukup sering dilakukan oleh anggota
pemerintahan baik pejabat pemerintahan, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap
instansi pemerintahan. Perjalanan dinas tentu memerlukan biaya-biaya
operasional yang ditanggung oleh negara juga.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka perumusan masalah dari
tulisan ini adalah :
“Bagaimana rincian biaya operasional perjalanan dinas
anggota komisi C sepanjang tahun 2017 dan 2018 ?”
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3 Tujuan penelitian :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rincian biaya
operasional perjalanan dinas komisi C sepanjang tahun 2017 dan 2018.
1.4 Manfaat penelitian :
1. Bagi penulis, dapat meningkatkan pengetahuan spesifik mengenai biaya
operasional perjalanan dinas.
2. Bagi komisi c, dapat menjadi wadah penilaian keberhasilan dan
ketepatan dalam penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas yang di
berikan serta mendapat pengarahan untuk kinerja yang lebih baik.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian
berikutnya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
1.5 Jadwal Kegiatan
Lokasi penelitian : Kantor bagian Komisi C DPRD Provinsi Sumatera
Utara.
Tabel dibawah ini menjelaskan jadwal penelitian yang dilakukan :
Tabel 1.1
Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir
NO. KEGIATAN
APRIL JUNI
MINGGU KE MINGGU KE
I II III IV I II III
1 Pengesahan penulisan Tugas
Akhir
2 Pengajuan Judul
3 Penunjukan Dosen Pembimbing
4 Pengumpulan Data
5 Penyusunan Tugas Akhir
6 Bimbingan Tugas Akhir
7 Penyelesaian Tugas Akhir
1.6 Sistematika Penelitian
Tugas akhir ini dibagi menjadi empat bab, agar mendapatkan pemahaman
yang lebih mendalam dan sistematis serta tidak menimbulkan pemahaman yang
lain di setiap bab terdiri dari sub - sub bab yang bertepatan dengan
kepentingannya. Singkatnya isi pokok pembahasan setiap bab adalah sebagai
berikut :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
BAB I :PENDAHULUAN
pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal kegiatan,
dan sistematika penelitian.
BAB II : DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai deskripsi umum
instansi mencakup; sejarah singkat, visi, misi dan tujuan struktur
organisasi, job descriptikan, jaringan usaha, kinerja usaha dan
rencana kegiatan.
BAB III : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS
ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Pada bab ini seluruh data yang diperoleh dari penelitian di komisi c
akan di analisis oleh penulis. Penelitian berlandaskan teori yang
diiringi evaluasi hasil analisis yang di hamparkan, yaitu tentang
pengertian Biaya Operasional, Klasifikasi Biaya Operasional,
Biaya Operasional dalam instansi pemerintah, Biaya, pengertian
Akuntansi Biaya, Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C
DPRD ProvSu, Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas
Anggota Komisi C DPRD ProvSu.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini, setelah menganalisis data yang tersedia penulis
menyimpulkan hasil penelitian yang di dapat serta memberikan
saran yang dirasa perlu di sampaikan sebagai penyempurnaan di
masa yang akan datang bagi instansi yang bersangkutan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
BAB II
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
2.1. Sejarah singkat
Lahirnya DPRD Provinsi Sumatera Utara
Menurut UU No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 pertama
kalinya didirikan Provinsi Sumatera Utara, daerah ini menaungi Keresidenan
Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.
Kemudian berdasarkan catatan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 menetapkan tertanggal 13
Agustus sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya menurut catatan
penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) Sumatera Utara
merupakan sebuah Provinsi dan daerah tata kelola tanggal 19 Agustus 1945.
Sebagaimana halnya di Pulau Jawa, tertanggal 12 April 1956 No 2 / MGS yang
kandungannya sinkron dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945 melalui
Maklumat Gubernur Sumatera Utara mengatur posisi Komite Nasional Daerah
yang perlahan - lahan didirikan.
Dalam arahan Gubernur Sumatera Utara diatur bahwa Komite Nasional
Daerah didirikan di Provinsi dan Keresidenan, hingga kini Provinsi dan
Keresidenan itu menjadi kedaulatan. Dan seluruh wilayah - wilayah tersebut
mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurus rumah tangganya sendiri.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
Terdapat 5 orang anggota Dewan yang aktif berdinas melaksanakan
pemerintahan sehari – hari dan pimpinan daerah menjadi ketua juga merangkap
anggota, yang membentuk suatu Badan Eksekutif. Berlandaskan arahan tersebut,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara sebanyak 100 orang yang
mewakilkan 100.000 masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara menurut cabang administratif terbagi
menjadi cabang Provinsi dalam kongresnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di
Bukit Tinggi, yaitu :
Cabang Provinsi Sumatera Utara yang menaungi Keresidenan Aceh,
Sumatera Timur dan Tapanuli.
Cabang Provinsi Sumatera Selatan menaungi Keresidenan Bangka,
Belitung, Lampung dan Palembang.
Cabang Provinsi Sumatera Tengah menaungi Keresidenan Sumatera Barat,
Jambi dan Riau.
Setiap Keresidenan dan fungsi pemerintahan yang ada di daerahnya
dipimpin oleh Gubernur Muda yang beraksi sebagai pimpinan dari cabang
provinsi. Disebutkan bahwa pemerintah provinsi disinkronkan dengan
pemerintahan pusat, tertanggal 30 Agustus 1946 pemerintahan Sumatera Utara
dilaksanakan selaras dengan Maklumat Gubernur Sumatera Utara.
Dinyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara digerakkan oleh
Gubernur dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
Eksekutif, pernyataan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No
8 Tahun 1974.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 menyatakan yang
menjadi wilayah kedaulatan di Sumatera adalah Keresidenan dan wilayah –
wilayah yang diatur sebagai wilayah kedaulatan, serta Pemerintah Wilayah
Sumatera Utara berasosiasi langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di
bawah naungan Menteri – Menteri.
Sebagai suatu wilayah administratif yang pada prakteknya mengurus rumah
tangganya masing – masing terus di lakukan oleh Kepemimpinan Gubernur Muda
di setiap cabang Provinsi, hingga provinsi Sumatera Utara seakan - akan terdiri
dari 3 Provinsi.
Menyadari hal tersebut Pemerintah Pusat kemudian menerbitkankan UU
No 10/ 1948 tentang pemisahan Sumatera menjadi 3 Provinsi, yaitu :
1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi sumatera Selatan
3. Provinsi Sumatera Tengah
Pertama kalinya dipilih anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara Pada tanggal 13
Desember 1948 yang berlokasi di Tapak Tuan, pesertanya berasal dari masing –
masing cabang Provinsi terdahulu.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
Berdasarkan Undang – Undang No. 24/1956 didirikanlah Provinsi Aceh disisa
Keresidenan Aceh, dengan begitu Provinsi Sumatera Utara secara langsung
terpisah dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.
Peraturan Pemerintah No 42/1948 sebagai pengganti Undang – Undang
No. 10/1974 tertanggal 15 April 1948, mengenai penunjukan Komisariat
Pemerintahan Pusat di Sumatera yang sebelumnya sudah terlaksana, oleh karna
itu komisariat tersebut melaksanakan kewajiban Gubernur Sumatera sehingga
kewajiban – kewajiban itu tersampaikan kepada eksekutifnya. Mr. Teuku M
Hasan memimpin Komisariat Pusat di Sumatera yang bertempat di Bukit Tinggi.
Profil DPRD Provinsi Sumatera Utara
Organisasi perwakilan rakyat daerah yang mempunyai posisi sebagai
bagian pelaksana Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (disingkat
DPRD Sumut). DPRD Sumut dipimpin oleh 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang
bersumber dari partai politik yang mendapat kuantitas suara serta kursi paling
banyak. Anggota saat ini adalah berdasarkan pemilihan umum tahun 2019.
Pelantikannya dilakukan tanggal 16 September 2019 oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Medan, Cicut Setyarso, yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Utara. Struktur keanggotaan DPRD Sumut periode 2019-2024
yaitu sebanyak 11 partai politik dan PDI Perjuangan merupakan partai politik
yang memiliki kuantitas kursi tertinggi yaitu sebanyak 19 kursi diikuti oleh
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
Golkar dan Gerindra yang masing – masing mendapat 15 kursi. Saat pemilihan
umum tahun 2014, DPRD Sumut memposisikan wakilnya sebanyak 100 orang
yang berada di sembilan fraksi, dengan mayoritas perolehan suara didapat oleh
Partai Golkar.
Jenis : Unikameral
Jangka Waktu : 5 Tahun
Dibentuk : 13 Desember 1948
Tahap pertama : 16 September 2019
Lokasi Kongres : Jalan Imam Bonjol No. 5, Medan 20212, Sumatera Utara,
Indonesia
Situs Web : dprd-sumutprov.go.id
Pimpinan
Ketua : Baskami Ginting ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua I : Harun Mustafa ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua II : Yasyir Ridho ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua III : Rahmansyah Sibarani ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua IV : Salman Alfarisi ( Sejak 28 Oktober 2019)
Komposisi
Anggota : 100
Partai & Kursi : PKB (2),Partai Gerindra (15),PDI-P (19), Partai
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12
Golkar(15), Partai Nasdem (12), PKS (11), Perindo (1), PPP (2), PAN (8), Partai
Hanura (6), Partai Demokrat (9)
Pemilihan
Sistem Pemilihan : Alamiah – Terekspos
Pemilihan Penutup : 17 April 2019
Pemilihan Selanjutnya: 17 April 2024
2.2. Fungsi, Visi dan Misi DPRD Sumut
Fungsi
Tiga fungsi DPRD , sebagai berikut :
1. Legislasi, berhubungan terhadap penyusunan peraturan daerah
2. Anggaran, otoritas terhadap perihal anggaran daerah (APBD)
3. Pengawasan, otoritas mengawasi pemberlakuan peraturan daerah serta
peraturan lainnya juga kebijakan pemerintah daerah.
Visi dan Misi
Visi
" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "
Misi
1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan
karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
13
rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata
pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola
pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang
berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas,
kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang
Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi,
dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang
Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang
bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan,
dan beradab.
Sesuai Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan juga Prioritas Pembangunan yang
difokuskan kepada :
1. Kenaikan peluang kerja dan berusaha lewat pembukaan lapangan
pekerjaan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
14
2. Kenaikan dan memudahkan akses pendidikan.
3. Kenaikan dalam hal pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan
berwawasan ekosistem.
4. Kenaikan dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih
berkualitas.
5. Kenaikan dalam hal mengupayakan daya saing dari sektor agraris dan
pariwisata.
2.3. Logo dan Makna
Gambar 2.1 Logo Perusahaan
Motto : Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya
Elemen : Terdiri dari perisai berbentuk jantung, padi dan
kapas, pelabuhan, pabrik dan bukit barisan berpucuk lima. Di tengah perisai
terdapat gambar seorang petani yang menanam padi, dikelilingi sawit, karet, ikan,
daun tembakau.
Arti Lambang : Perisai yang digantung dengan rantai pada kepalan tangan
berarti gairah dalam mewujudkan impian rakyat Sumatra utara. Tujuh belas
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
kuntum kapas dan empat puluh lima butir padi merupakan simbol yang bermakna
hari kemerdekaan RI. Bukit Barisan mempunyai arti susunan kemasyarakatan
yang luhur, bergelora kesatuan serta gotong-royong.
2.4. Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 2.2. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumut
2.5. Job Description
1. Sekretaris Dewan
Sekretaris Dewan (Sekwan) memiliki tanggung jawab dalam mengelola
terkait administrasi, subdivisi umum, persidangan dan risalah, keprotokolan,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
16
perbendaharaan, hukum dan perundang-undangan serta informasi agar dapat
memanggul pelaksanaan kewajiban dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
juga menyediakan dan mengkoordinasikan para pekerja yang dibutuhkan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaras dengan kemampuan dan kebutuhan.
Sekretaris Dewan mengadakan fungsi sebagai berikut dalam melakukan
kewajiban tersebut :
a) Pengadaan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b) Pengadaan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c) Pemenuhan dan pengorganisasian Pekerja yang dibutuhkan seluruh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Sekretaris Dewan (Sekwan) juga dibantu beberapa pihak dalam melaksanakan
tugas dan sebagainya :
1) Kepala Bagian Umum.
2) Kepala Bagian Keuangan.
3) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.
4) Kepala Bagian Informasi dan Protokol.
5) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Bagian Umum
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan dibantu oleh bagian
umum. Bidang yang menjadi tanggung jawab bagian umum antara lain,
perlengkapan dan pendistribusian, ketatausahaan, juga rumah tangga dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
17
perawatan. Dalam pelaksanaan tugas di bidang – bidang tersebut, Bagian Umum
mengadakankan fungsi :
a. Pengadaaan administrasi perihal masalah tata usaha dan rumah tangga DPRD
Provinsi Sumatera Utara.
b. Pengadaan pendistribusian barang dan jasa.
c. Pengadaan pengurusan barang dan jasa agar sesuai dengan standar.
d. Pengadaan pendistribusian serta pemaparan berkas pengurusan benda
inventaris.
e. Pengadaan barang habis pakai dan manufaktur kebutuhan barang dan jasa.
f. Pengadaan penelitian berkas untuk menyempurnakan dan menyusun kebijakan
perihal tata usaha dan rumah tangga.
g. Pengadaan pemberian fasilitas radas rapat untuk DPRD begitupun Sekwan.
h. Pengadaan pengolahan barang habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bagian Persidangan dan Risalah
Untuk menolong Sekretaris Dewan perihal menjalankankan segala tugas di
bidang pelaksanaan persidangan dan rapat - rapat Dewan ditugaskan kepada
bagian Persidangan dan Risalah. Bagian Persidangan dan Risalah
menyelenggarakan fungsi untuk menjalankan kewajiban yang disebutkan di atas :
a) Penyelenggaraan tinjauan berkas sebagai bentuk akhir pengerjaan dan
perumusan aturan - aturan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
18
b) Penyelenggaraan ancang - ancang persidangan DPRD.
c) Penyelenggaran penyusunan risalah.
d) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Ketua Dewan bersama
Ketua Fraksi.
e) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Ketua Dewan bersama
Ketua Komisi DPRD.
f) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Ketua Dewan bersama
perangkat anggota Dewan lainnya.
g) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Paripurna DPRD.
h) Penyelenggaraan pembuatan kertas informasi laporan acara, keterangan
acara dan note ringkas risalah rapat-rapat dan pengamatan DPRD.
4. Bagian Keuangan
Bagian yang ditugaskan agar membantu Sekwan menjalankan tugas dan
pembuatan, kelengkapan serta manifestasi kebijakan di bidang budget, konfirmasi
dan inventarisasi DPRD besarta Sekretariat DPRD Provsu. Agar dapat melakukan
kewajiban yang telah di sebutkan di atas, bagian keuangan melaksanakan fungsi:
a. Pelaksanaan, penyelesaian dan pembuatan lisensi serta standar pengolahan
budgeting, realisasi anggaran dan pembukuan juga dilakukan pengecekan
keakuratannya.
b. Pelaksanaan, merangkai dan mengkoordinasikan daftar kegiatan anggaran
yang digunakan selama kegiatan perumusan menjalankan APBD dan
revisi APBD DPRD juga Sekretaris DPRD.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19
c. Pelaksanaan bagian umum keuangan.
d. Pelaksanaan perlakuan kelola data keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.
e. Pelaksanaan kewajiban lain yang telah ditugaskan oleh Sekretaris DPRD
selaras dengan kewajiban utama dan fungsi juga bertanggung jawab atas
perkerjaan - pekerjaannya kepada Sekretaris DPRD
f. Pelaksanaan dalam pemberian kritik dan saran kepada Sekretaris DPRD
yang cocok dengan jurusan tugasnya.
Kepala Bagian Keuangan juga memiliki keterangan mengenai tugas dan fungsi
yang telah di sebutkan di atas, antara lain :
1. Penyelenggarakan kelola keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.
2. Penyelenggarakan rencana pembuatan anggaran DPRD dan Sekretaris
DPRD.
3. Penyelenggarakan perampungan berkas guna menyempurnakan dan
menyusun peraturan, standar dan pengelolaan perkiraan pengecekan
penelitian realisasi yang di inginkan serta pendataannya.
4. Penyelenggarakan pemeriksaan pelaksanaan perkiraan biaya berlandaskan
realisasi pemasukan ataupun pengeluaran.
5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Perundang-undangan bertugas untuk menolong
Sekretaris Dewan dalam pelaksanakan pekerjaan pemerintahan dibidang
intervensi hukum dan perundang - undangan yang berhubungan dengan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
20
kewajiban, hak serta otoritas Dewan. Dalam pelaksanaan kewajibannya seperti
diatas, Bagian Hukum dan Perundang-undangan melaksanakan sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan fasilitas serta mengkoordinasi hukum materi
perundang – undangan.
b. Menyelenggarakan agenda putusan Dewan Pimpinan Dewan ataupun
produk hukum dan perundang-undangan.
c. Menyelenggarakan seluruh hal mengenai ulasan agenda perda (peraturan
daerah) dan pengesahannya.
d. Menyelenggarakan pengolahan informasi pembahasan dan pengumpulan
serta penilaian hukum dan perundang-undangan yang sehubungan dengan
kewajiban Dewan.
e. Menyelenggarakan reklamasi berkas berupa peraturan perundang –
undangan sehubungan dengan tugas dewan.
f. Menyelenggarakan penyediaan berkas berupa peraturan perundang –
undangan agar dapat melancarkan tugas para pimpinan.
6. Bagian Informasi dan Protokol
Membantu Sekretaris Dewan perihal mengerjakan tugas pemerintah di
bagian informasi, menyelenggarakan masalah aturan jalinan antar instansi dan
intervensi masyarakat juga pendapatnya merupakan tugas bagian Informasi dan
Protokol. Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dijelaskan diatas, Bagian
Informasi dan Protokol melaksanakan fungsi :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21
a. Menyelenggarakan reklamasi dan kategorisasi data untuk
menyempurnakan dan menyusun program yang sepadan dengan
standarnya.
b. Menyelenggarakan penyediaan data sebagai penyediaan dan transmisi
informasi.
c. Menyelenggarakan pertolongan dan reklamasi data aktivitas Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan, standar dan
kebijakan yang berlaku.
d. Menyelenggarakan diseminasi informasi tentang aktivitas Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan, standar dan
kebijakan yang berlaku.
e. Menyelenggarakan pengoperasian kewajiban lain dari Sekretaris Dewan
disesuaikan dengan bagiannya.
f. Menyelenggarakan pemberian kritik dan saran yang membangun
Sekretaris Dewan disesuaikan dengan bagiannya.
g. Menyelenggarakan melaporkan jalannya tugas kepada Sekretaris Dewan
dengan standar yang sesuai.
h. Menyelenggarakan tanggung jawab terhadap tugasnya kepada Sekretaris
Dewan dengan standar yang sesuai
.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
22
2.6. Jaringan Usaha Kegiatan
DPR SUMUT sesuai sub administratif terbagi dalam sub provinsi, antara lain :
1. Sub Provinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung,
Palembang dan Lampung.
2. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat,
Riau dan Jambi.
3. Sub Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli
dan Sumatera Timur.
2.7 Kinerja Usaha Terkini
Butuh waktu bagi setiap instansi yang memiliki visi dan misi dalam
menjalankan aktivitasnya agar dapat mencapai tujuan instansi, sama halnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terus berupaya agar
maksud sebagai perwakilan dari rakyat bisa tercapai. Tentunya dalam
mewujudkannya tidaak mudah, sangat membutuhkan kerja keras yang besar,
kedisiplinan, dan loyalitas selama bekerja.
Tentunya dibutuhkan usaha yang besar dan kinerja yang tepat dan bermutu
untuk mendapat hasil yang terbaik. Maka progres usaha terbaru instansi yang
telah berjalan di bagian Sekretariat DPRD Provsu adalah Meningkatkan
Pendapatan Daerah, Meningkatkan Penataan Pengelolaan barang milik Daerah,
Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Melihat sampai
mana visi dan misi sudah berhasil dicapai. Berdasarkan visi dan misi DPRD
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
Provsu, perumusan strategi DPRD Provsu juga sebagai wadah agar bisa dengan
benar – benar mengetahui yang harus dilakukan seluruh anggota organisasi DPRD
Provsu yaitu dengan menimbang segenap sumber daya yang ada. Kegiatan yang
dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provsu adalah Menyusun Laporan Keuangan
yang Berkualitas, Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, Meningkatnya
Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah.
2.8. Rencana Kegiatan
A. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Menyediakan jasa surat menyurat.
2. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya utilitas.
3. Menyediakan jasabarang habis pakai dan peralatan kantor.
4. Menyediakan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
5. Menyediakan jasa jaminan barang milik daerah.
6. Menyediakan jasa perizinan kepemilikan mobil dinas.
7. Menyediakan jasa kebersihan kantor.
8. Menyediakan jasa reparasi perangkat kerja.
9. Menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor).
10. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan.
11. Menyediakan komponen instalasi listrik/pencahayaan gedung kantor.
12. Menyediakan peralatan rumah tangga.
13. Menyediakan buku/koran dan peraturan perundang-undangan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
24
14. Menyediakan snack ringan dan air mineral.
15. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
16. Menyediakan satuan pengamanan.
17. Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi di dalam daerah.
18. Menyediakan jasa mengkaji laporan.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyediaan mobil dinas.
2. Penyediaan barang habis pakai bangunan kantor.
3. Penyediaan peralatan bangunan kantor.
4. Perawatan teratur rumah jabatan.
5. Perawatan teratur gedung kantor.
6. Perawatan teratur kendaraan dinas/operasional.
7. Perawatan teratur perlengkapan gedung kantor.
8. Perawatan teratur peralatan bangunan kantor.
9. Reparasi sedang / berat bangunan kantor.
C. Program Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Daerah
1. Fasilitas PPKK dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah
2. Pengendalian Anggaran Daerah
3. Monitoring dan Asisten Penyusunan APBD
4. Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Desentralisasi
(P2D2)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
5. Penyusunan KUA dan PPAS
6. Sosialisasi Penganggaran Dan Pemanfaatan APBD
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penataan pelaporan keuangan akhir tahun
2. Penataan RKA, DPA, APBD dan LPH
3. Penataan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, TAPKIN,
RENJA, RKPD, LPPD, LKPJ SKPD
E. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penulisan agenda peraturan mengenai pertanggung jawaban realisasi
APBD
2. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
3. Penggalakan dan perluasan sumber - sumber pendapatan daerah
4. Penyusunan Regulasi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah
5. Penggalakan Penerimaan PBB
6. Penyusunan Laporan Aset Daerah
7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
8. Pengelola Jaringan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. Pengelolaan Simda Pendapatan
10. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
26
11. Pendampingan SKPK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
12. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan
13. Penyediaan Jasa Administrasi Pajak Dan Retribusi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
27
BAB III
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS
ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
3.1 Definisi Biaya Operasional
Memulai menjalankan kegiatan bisnis akan lebih baik jika dapat mengerti dan
mau lebih mempelajari bagian terpenting dalam bisnis merupakan salah satu hal
yang perlu dilakukan. Bagian terpenting tersebut yaitu biaya yang di perlukan
dalam bisnis agar dapat berlangsung optimal, biaya yang dimaksud adalah biaya
operasional.
Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005:45) “Beban yaitu keseluruhan harta
yang dikeluarkan atau jasa yang di pergunakan di dalam tahap - tahap
mendapatkan revenue sedang biaya yaitu kas keluar (kewajiban pembayaran kas
di waktu yang akan datang) dengan maksud mendapatkan revenue”.
Menurut Erlina (2002:1) “Biaya yaitu jumlah pengeluaran ekonomis yang
dikorbankan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sedang arti Beban
adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan ataupun dikeluarkan supaya dapat
terealisasi hasilnya, selain menghasilkan barang dan jasa ataupun proses produksi.
Berkaitan juga dengan pendapatan pada tahun yang berjalan.”
Dari beberapa pengertian biaya tersebut bisa kita ambil kesimpulan
bahwasannya biaya adalah seluruh jumlah pengeluaran ekonomis yang mesti
dikeluarkan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dari pengertian tersebut
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
28
dapat kita ketahui seberapa penting biaya dalam kegiatan bisnis agar terus berjalan
optimal. Sama halnya dengan anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara
baru dapat menjalankan aktivitasnya setelah mengeluarkan biaya sebelumnya,
yang mana harus dilakukan pengorbanan ekonomis agar tujuan dapat tercapai
sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.
Singkatnya, seluruh biaya yang berkaitan selama menjalankan dan
mengoperasikan bisnis adalah biaya operasional itu sendiri. Biaya ini seringkali
juga disebut sebagai biaya untuk mengoperasikan alat, mesin ataupun peralatan.
Dikarenakan biasanya biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan bisnis sehari – hari,
jadi biaya ini merupakan sumber daya dalam mempertahankan jalannya bisnis.
Tentu biaya-biaya operasional ini juga ada dalam laporan laba rugi.
Ada dua jenis organisasi/perusahaan yaitu:
1. Perusahaan Laba merupakan bentuk perusahaan yang mempunyai tujuan
agar dapat menghasilkan keuntungan melalui operasi nya dan hanyalah
mengutamakan kepentingan pribadi perusahaan, tidak untuk kepentingan
pihak lain.
2. Perusahaan Nirlaba adalah bentuk perusahaan yang memiliki tujuan utama
menyokong satu topik publik untuk suatu tujuan yang tidak profitable.
Tidak ada keinginan dan tujuan menghasilkan laba ( moneter ). Contohnya
yaitu rumah ibadah, rumah sakit, sekolah negeri, organisasi politis, serta
beberapa para petugas pemerintah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
29
DPRD Provinsi Sumatera Utara sendiri tentunya termasuk perusahaan nirlaba
karna menggunakan uang masuk untuk mencapai tujuannya tidak untuk mencari
laba. Jadi analisis biaya – biaya perjalanan dinas Komisi C juga bukan untuk
memperhitungkan laba tetapi untuk melihat bagaimana penyaluran anggaran yang
telah di sediakan pemerintah apakah mencapai tujuan dan sebagai bahan
pertimbangan di periode selanjutnya.
3.2 Klasifikasi Biaya Operasional
Merupakan suatu langkah menggolongkan biaya secara terstruktur terhadap
semua bagian – bagian yang terdapat di dalam kelompok biaya. Menurut Suryono
dalam bukunya “Akuntansi Biaya” (2001:250) Pengklasifikasian biaya
operasional yaitu antara lain :
a. Kategori biaya menurut kegunaan utama aktivitas perusahaan.
1. Biaya Produksi
Biaya produksi yaitu biaya yang berhubungan dengan aktivitas
produksi barang dan jasa. Contoh biaya yang merupakan biaya produksi
yaitu biaya materil, biaya oeverhead dan biaya langsung.
2. Biaya Administrasi Umum
Biaya administrasi umum yaitu keseluruhan biaya yang berkaitan
dengan kegunaan tata usaha. Biaya yang masuk ke dalam golongan
biaya ini yaitu biaya listrik air telpon, biaya gaji, biaya perlengkapan
kantor, biaya perbaikan kantor dan lain – lain.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
30
b. Kategori biaya menurut benda ataupun pusat biaya yang di keluakan.
1. Biaya Langsung
Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan atau kegunaannya
tak dapat dijelaskan terhadap benda ataupun pusat biaya yang keluar.
2. Biaya Tidak Langsung
Merupakan biaya yang dikeluarkan atau kegunaannya tak dapat
dimengerti terhadap benda ataupun pusat biaya keluar serta
kegunaannya diberikan kepada beberapa benda atau pusat biaya.
3.3 Biaya Operasional dalam instansi pemerintahan
Demi kelangsungan aktivitas operasi dalam sebuah perusahaaan/instansi,
perusahaan harus mengetahui mengenai biaya operasional yang merupakan bagian
terpenting. Perencanaan dan pengawasan biaya operasional yang dilakukan
supaya instansi/perusahaan bisa mengolah sumber daya yang sudah ada dengan
lebih efektif dan efisien. Contohnya, untuk bagian pengawasan penyediaan barang
habis pakai dan peralatan kantor perlu ditangani secara konvensional supaya tidak
terjadi pemborosan layaknya pembelian yang berlebihan. Dan juga pada kali ini
biaya perjalanan dinas merupakan salah satu biaya operasional yang paling liquid
bagi anggota Komisi C DPRD ProvSU. Setiap pimpinan sub bagian perlu
mencapai tujuan utamanya yaitu mendapatkan umpan maju pada tiap bagian yang
dipimpinnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila melakukan upaya perencanaan
yang tepat sejak awal. Begitu juga dengan Komisi C DPRD ProvSU yang harus
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
31
melakukan upaya perencanaan sejak awal dengan tepat dan jelas agar seluruh
pimpinan bagian dapat memperkirakan hal apa yang mesti dikerjakan selanjutnya.
3.4 Manfaat Data Biaya Operasional
Beban biaya yang diakumulasikan selaras dengan yang dikelompokkan dan
digolongkan sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya dipertunjukkan dan
dievaluasi, sehingga menjadi sangat berguna bagi manajemen untuk bermacam
tujuan. Data beban biaya itu berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan masa
depan.
1. Untuk sasaran - sasaran pengawasan
Salah satu informasi yang dimanfaatkan manajemen perihal menyusun
perencanaan yang pada kali ini dalam hal budjet/anggaran adalah Informasi
yang didapatkan dari akuntansi biaya. Dalam tahap pendataan tersebut sampai
informasi biaya bisa digunakan sebagai bentuk pengawasan kegiatan
perusahaan.
2. Menolong saat penentuan harga
Lewat pengetahuan mengenai informasi biaya dan kapasitas penjualan di masa
lampau, bisa dilakukan untuk satu tahun yang dikehendaki penentuan harga
jual yang lebih menguntungkan.
3. Sebagai perhitungan laba rugi periodik
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
32
Perhitungan laba rugi periodik suatu organisasi diperkirakan secara tepat dan
jelas dengan mencocokkan (match) antara pendapatan dengan biaya - biaya
yang dikeluarkan “expired” pada suatu dasar perkiraan yang persis dan
selaras.
4. Sebagai pengontrolan beban
Pengendalian yang dimaksud dalam hal ini adalah pengendalian dengan
akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu teknik
akuntansi yang di rangkai seperti seharusnya hingga penyerahan dan
pelaporan biaya pendapatan selaras dengan bagian yang bertanggungjawab
pada perusahaan.
5. Sebagai pembuatan keputusan
informasi pengeluaran biaya amat di butuhkan bagian manajemen menbuat
keputusan.
3.5 Kategori Biaya Operasional
Biaya operasional suatu perusahaan dikategorikan dari dua komponen
pembiayaan besar, antara lain :
1. Biaya Tetap (Fixed Cost)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
33
Biaya yang tak berubah sekalipun terdapat peningkatan dalam produktivitas
dan penjualan disebut sebagai Biaya Tetap. Biaya tetap wajib selalu
dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Yang
termasuk kedalam biaya tetap adalah gaji untuk karyawan, pembayaran sewa,
asuransi dan non – produksi.
2. Biaya Variabel
Biaya variabel mencakup biaya - biaya yang tidak tetap, tergantung pada
aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak
berubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik
seiring dengan meningkatkan produksi. Jika produksi mengalami penurunan,
maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan baku dan
biaya pengiriman.
Sementara menurut Carter (2009:68) ada tambahan biaya lagi, biaya tersebut
adalah:
3. Biaya Semivariabel
Biaya semivariabel merupakan biaya yang menunjukkan baik karakter -
karakter dari biaya tetap ataupun biaya variabel. Contohnya mencakup biaya
air, bensin, gas dan listrik, bahan habis pakai, pelestarian, juga tenaga kerja
tak langsung, pajak, dana pensiun, dan yang lainnya.
Menurut waktu persiapannya biaya terbagi 2, yaitu :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
a. Biaya yang di tentukan setelah adanya bukti dinamakan historical atau
actual cost.
b. Biaya yang dirangkai menurut analisa yang di harapkan dapat terjadi
disebut Predetermined cost. Biaya tersebut yang menjadi pembanding
dengan actual cost.
3.6 Pengertian Akuntansi Biaya
Dalam menganalisis biaya operasional kita juga perlu memahami apa itu
akuntansi biaya.
Bastian dan Nurlela ( 2006 ) “Akuntansi biaya adalah ilmu dibidang
akuntansi yang khusus untuk menelaah bagaimana cara ataupun tahapan yang
digunakan dalam pencatatan, pengukuran, sampai pelaporan data tentang biaya-
biaya yang terpakai sepanjang proses produksi.”
Kholmi dan Yuninsih ( 2009 ) “Akuntansi biaya adalah prosedur pencarian,
penyalinan, pengalokasian, beserta pelaporan juga diikuti evaluasi mengenai
bermacam jenis biaya - biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu
organisasi/perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.”
Datar, Foster, dan Horngren ( 2005 ) “Akuntansi biaya adalah suatu
pengetahuan untuk mengetahui mengenai pemberian informasi yang diperlukan
oleh akuntansi keuangan dan menajemen didalam organisasi/perusahaan. Dengan
hadirnya akuntansi biaya yang bisa mengukur dan melaporkan data - data yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
35
berhubungan dengan keuangan dan non keuangan, berhubungan pada biaya yang
didapat beserta pembergunaan dari sumber daya suatu perusahaan.”
Rayburn ( 1999 ) “Akuntansi biaya merupakan ilmu yang bermaksud untuk
pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan, dan analisis semua bagian biaya yang
berupa biaya langsung maupun tak langsung yang terkait pada tahapan produksi
dan pemasaran barang atau jasa yang diproduksi pada suatu
organisassi/perusahaan.”
Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, penulis mengambil pengertian
yaitu “Akuntansi biaya adalah suatu ilmu yang menganalisis segala unsur biaya
yaitu seperti proses mentatat, mengukur, dan melaporkan hasilnya yang berkaitan
dengan aktivitas perusahaan.”
3.7 Perencanaan Biaya Operasional
Sebagai langkah dalam menyusun rencana operasi dan perumusan tujuan –
tujuan yang tepat dengan maksud agar mencapai tujuan yang dimaksud
perusahaan perlu mempersiapkan suatu program yang merupakan bentuk upaya
perusahaan. Serta dalam hal pembuatan strategi yang dibuat selama jangka waktu
panjang dan jangka waktu pendek. Jika tidak ada perencanaan yang baik, besar
kemungkinan perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya. Menurut Nafarin
(2000 : 3) definisi Perencanaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan menurut
kenyataan dan perasumsian tentang gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
36
di masa depan dalam meraih tujuan yang diinginkan. Menurut L Draff (2002 : 9)
mengartikan Perencanaan adalah penetapan objek sebagai panduan pencapaian
perusahaan di waktu yang akan datang serta pemberian tugas dan alokasi sumber
daya yang dibutuhkan agar dapat mencapai objek perusahaan tersebut.
Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut penulis mengambil
kesimpulan yaitu perencanaan adalah penentuan salah satu cara bekerja sebelum
pekerjaan tersebut dilakukan yang dimaksud adalah membuat suatu program kerja
sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam arti lain perencanaan yaitu ketika
setiap orang perlu berfikir dahulu mengenai hal yang akan dilakukannya untuk
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya, hingga tujuan yang telah
di tetapkan diharap akan tercapai dengan lebih efisien dan efektif.
Perencanaan biaya operasional disebut sebagai sekumpulan ketetapan -
ketetapan yang berisi hal – hal yang berkaitan dengan biaya operasional di
kemudian hari. Agar dapat membuat keputusan yang lebih baik mengalami
peningkatan dibuat tujuan perencanaan biaya operasional untuk memantau prokja
- prokja juga penentuan – penentuan biaya operasional saat ini dan di masa
depan.
Perencanaan biaya operasional mempunyai tujuan, antara lain:
1. Menolong manajemen dalam penyesuain diri terhadap transformasi
lingkup perusahaan.
2. Menolong prosses penyelesaian pokok masalah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
37
3. Menolong manajer untuk mengerti seluruh gambaran operasi dengan jelas.
4. Menolong pemberian tanggung jawab dengan baik.
5. Mengajarkan beberapa perintah selama operasi.
6. Mempermudah selama melakukan kerja sama antar perusahaan.
7. Mengarahkan tujuan secara khusus, membuat rinciannya dan mudah
dimengerti.
8. Mengurangi masa upaya serta dana.
3.8 Pengawasan Biaya Operasional
Pengawasan adalah fungsi terakhir yang harus dilaksanakan oleh
manajemen. Adanya pengawasan maka dapat diketahui mengenai hasil
pencapaiannya. Dengan cara melakukan perbandingan keseluruhan yang telah
dilakukan dengan program kerjanya atau perencanaannya, serta memperbaiki jika
terjadi kesalahan dan penyelewengan yang bisa merugikan perusahaan. Baik
buruknya pengawasan dari suatu perencanaan dapat dilihat dengan melakukan
pengawasan tersebut, karena pengawasan sangat berkaitan dengan perencanaan
yaitu perencanaan dapat dinilai setelah melakukan pengawasan.
Definisi pengawasan sendiri menurut Terry (2000 : 10) Adalah
pengukuran proses yang dijalankan dengan tujuannya, menemukan penyebab -
penyebab penyelewengan serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Penggunaan
pengawasan dapat di realisasikan dengan pengukuran dan perbaikan proses dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
38
aktivitas perusahaan. Pengukuran dengan cara perbandingan antara anggaran
dengan realisasi yang terjadi. Terdapat 2 (dua) orientasi pengawasan biaya, yaitu:
1. Pengawasan biaya operasional. Ditujukan sebagai pengawasan aktivitas
operasi perusahaan, pengawasan seluruh dana yang keluar dari
pemrosesan barang dan jasa hingga barang tersebut laku.
2. Pengawasan akuntansi. Yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan
aturan dan metode, juga pencatatan dengan pengamanan aktiva perusahaan
yang dapat dipercaya catatan keuangannya.
Pimpinan perusahaan melakukan pengawasan biaya operasional dengan
melihat aktivitas operasionalnya. Seiring dengan perkembangan perusahaan ketika
objek akan tercapai, pengawasan biaya harus ditiadakan lagi karena hal tersebut
adalah pemborosan. Dengan demikian pengawasan biaya harus di imbangi dengan
pengawasan akuntansi.
Pengawasan akuntansi merupakan pengawasan yang mengikuti metode -
metode akuntansi dan pencatatannya. Dikarenakan objek barang ditujukan kepada
penggolongan biaya, hingga lebih besar perhatian ditujukan ke proses mencatat
yang akan memberikan tanggung jawab biaya – biaya dan arah produksi, juga
laporan ringkas mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan
pelaporan statistik agar dapat diketahui kemajuan pihak yang bertanggung jawab
terhadap biaya, apakah telah melakukan tugas sesuai dengan peraturan dan
kebijakan perusahaan atau tidak.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
39
3.9 Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C DPRD Provinsi Sumatera
Utara
Biaya Operasional Perjalanan dinas termasuk kedalam pengklasifikasian
biaya menurut waktu persiapannya. Anggota Komisi C DPRD ProvSU berpegang
kepada PerGub (Peraturan Gubernur) dalam melaksanakan perjalanan dinas nya.
Biaya perjalanan dinas yang termasuk adalah :
1. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
2. Uang tiket
3. Uang Akomodasi/Penginapan
4. Uang Transportasi
5. Refresentatif
Tidak ada perhitungan khusus dalam pencatatan biaya operasional di
komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Segala biaya – biaya perjalanan dinas
di rekap oleh komisi lalu di serahkan ke bendahara DPRD Provinsi Sumatera
Utara.
Akuntan biaya bisa menggunakan dana yang sudah di tetapkan yang
disebut sebagai biaya standart untuk membantu dalam hal pengendalian biaya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
40
Tabel 3.1
Biaya – biaya Kunjungan Kerja Daerah
Tahun 2017-2018
Sumber : Data Diolah (2020)
NO BULAN DAERAH HOTEL SPPD HARIAN REFRESENTATIF TRANSPORT TOTAL
1 Feb-17 Tebing Tinggi ~ 61.440.000 45.600.000 5.700.000 112.790.000
2 Tj. Balai 31.860.000 77.120.000 54.400.000 7.350.000 170.730.000
3 Sibolangit ~ 58.440.000 43.200.000 5.500.000 107.140.000
4 Mar-17 P. Siantar 8.600.000 25.760.000 17.600.000 4.500.000 56.460.000
5 Simalungun 45.000.000 75.520.000 54.400.000 6.600.000 181.520.000
6 Apr-17 Madina 32.100.000 71.120.000 50.400.000 9.450.000 163.070.000
7 Sibolga 20.400.000 51.840.000 36.000.000 2.000.000 127.553.300
8 Mei-17 Samosir 20.070.000 47.400.000 28.800.000 4.200.000 100.470.000
9 Jul-17 Simalungun 59.700.000 57.640.000 41.600.000 4.800.000 163.740.000
10 Okt-17 Asahan 30.600.000 74.840.000 54.400.000 7.000.000 166.840.000
11 Brastagi 79.200.000 63.280.000 41.600.000 5.700.000 189.780.000
12 Nov-17 Tebing Tinggi 29.010.000 68.440.000 51.200.000 5.000.000 153.650.000
13 Des-17 Simalungun 81.900.000 69.640.000 51.200.000 5.700.000 208.440.000
14 Batubara 12.600.000 32.130.000 21.600.000 4.200.000 67.870.000
15 Jan-18 Karo & D. Serdang 33.210.000 76.440.000 57.600.000 5.250.000 172.500.000
16 Siantar 33.210.000 77.640.000 57.600.000 6.300.000 174.750.000
17 Feb-18 Simalungun 27.180.000 62.640.000 45.600.000 5.400.000 131.520.000
18 Tapsel 36.075.000 81.840.000 60.000.000 6.400.000 189.064.900
19 Mar-18 Binjai & Langkat 8.010.000 20.440.000 12.800.000 1.750.000 43.000.000
20 Asahan 30.900.000 71.840.000 51.200.000 7.000.000 160.940.000
21 Apr-18 Labuhan Baru 28.980.000 65.840.000 47.200.000 6.300.000 148.320.000
22 Mei-19 Batubara 14.940.000 35.760.000 25.600.000 3.000.000 79.300.000
23 Dairi & Karo 26.930.000 61.664.000 44.800.000 5.100.000 138.494.000
24 Jun-18 Deli Serdang 32.940.000 76.440.000 54.400.000 5.250.000 169.030.000
25 Jul-18 Siantar 26.835.000 63.640.000 46.400.000 5.400.000 142.275.000
26 Binjai & Langkat 26.010.000 60.440.000 44.800.000 4.250.000 135.500.000
27 Agu-18 Aek Kanapan 15.300.000 34.840.000 22.400.000 4.000.000 61.240.000
28 Asahan 19.170.000 35.130.000 24.000.000 4.550.000 82.850.000
29 Sep-18 Karo 16.500.000 36.640.000 24.800.000 3.300.000 81.240.000
30 Okt-18 Karo & Dairi 16.050.000 38.840.000 25.600.000 1.350.000 87.189.900
31 Nov-18 Karo & Dairi 14.940.000 40.230.000 28.800.000 4.500.000 88.470.000
32 Balige 21.075.000 50.840.000 35.200.000 5.250.000 112.365.000
33 Des-18 Simalungun 17.500.000 47.640.000 33.600.000 5.400.000 104.160.000
34 Asahan 1.200.000 3.000.000 2.400.000 300.000 6.900.000
Total 897.995.000 1.876.394.000 1.336.800.000 167.750.000 4.279.162.100
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
41
Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara berpatok pada peraturan gubernur
untuk biaya perjalanan dinas. Maka berapa jumlah yang dianggarkan sama
besarnya dengan yang di realisasikan perorang. Dari data tabel di atas jika di
uraikan maka di ketahui total biaya perjalanan dinas setiap bulan selama tahun
2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Februari 2017
Tebing Tinggi sebesar Rp112.790.000,-
Tj. Balai sebesar Rp170.730.000,-
Sibolangit sebesar Rp107.140.000,-
2. Maret 2017
Pematang Siantar sebesar Rp56.460.000,-
Simalungun sebesar Rp181.520.000,-
3. April 2017
Mandailing Natal sebesar Rp163.070.000,-
Sibolga sebesar Rp127.553.300,-
4. Mei 2017
Samosir sebesar Rp100.470.000,-
5. Juli 2017
Simalungun sebesar Rp163.740.000,-
6. Oktober 2017
Asahan sebesar Rp166.840.000,-
Brastagi sebesar Rp189.780.000,-
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
42
7. November 2017
Tebing Tinggi sebesar Rp153.650.000,-
8. Desember 2017
Simalungun sebesar Rp208440.000,-
Batubara sebesar Rp67.870.000,-
9. Januari 2018
Karo & Deli Serdang sebesar Rp172.500.000,-
Siantar sebesar Rp174.750.000,-
10. Februari 2018
Simalungun sebesar Rp131.520.000,-
Tapanuli Selatan sebesar Rp189.064.900,-
11. Maret 2018
Binjai & Langkat sebesar Rp43.000.000,-
Asahan sebesar Rp160.940.000,-
12. April 2018
Labuhan Baru sebesar Rp148.320.000,-
13. Mei 2018
Batubara sebesar Rp79.300.000
Dairi & Karo sebesar Rp138.494.000,-
14. Juni 2018
Deli Serdang sebesar Rp169.030.000,-
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
43
15. Juli 2018
Siantar sebesar Rp142.275.000,-
Binjai & Langkat sebesar Rp135.500.000,-
16. Agustus 2018
Aek Kanapan sebesar Rp61.240.000,-
Asahan sebesar Rp82.850.000,-
17. September 2018
Karo sebesar Rp81.240.000,-
18. Oktober 2018
Karo & Dairi sebesar Rp87.189.900,-
19. November 2018
Karo & Dairi sebesar Rp88.470.000,-
Balige sebesar Rp112.365.000,-
20. Desember 2018
Simalungun sebesar Rp104.160.000,-
Asahan sebesar Rp6.900.000,-
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
44
Tabel 3.2
Biaya Tiket
Tahun 2017 - 2018
NO URAIAN 2017 2018 TOTAL
1. TIKET 518.418.100 627.054.000 1.145.472.100
Sumber : Data Diolah (2020)
Bagi perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan transportasi udara
(pesawat) akan mendapat uang tiket pesawat untuk pergi-pulang. Menurut tabel di
atas akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Sepanjang tahun 2017 dikeluarkan biaya tiket sebesar Rp518.418.100,-
2. Sepanjang tahun 2018 dikeluarkan biaya tiket sebesar Rp627.054.000,-
3. Sepanjang tahun 2017 dan 2018 di ketahui total biaya tiket adalah sebesar
Rp1.145.472.100,-
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
45
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Menurut uraian yang sudah di jabarkan di bab - bab sebelumnya, pada bab
ini penulis telah membuat kesimpulan sebagai berikut :
DPRD Provinsi Sumatera Utara mengikuti Peraturan Gubernur dalam
pengeluaran biaya perjalanan dinas. Sumber anggaran yang diperoleh Komisi C
DPRD Provsu semuanya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah) dan penggunaan dananya digunakan untuk melakukan kunjungan kerja
perjalanan dinas baik ke daerah maupun ke luar daerah. Biaya perjalanan dinas
yang di keluarkan anggaran nya yaitu SPPD, tiket, hotel/akomodasi, transport dan
refresentatif. Dan setelah data yang diperoleh penulis diolah kembali diketahui
sepanjang tahun 2017-2018 total biaya perjalanan dinas anggota komisi c
terhitung sebesar Rp4.279.162.100,- dan total biaya tiket adalah sebesar
Rp1.145.472.100,-.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
46
4.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan penulis adalah sebagai berikut :
1. DPRD Provinsi Sumatera Utara harus memperbaiki program kerja agar
instansi tersebut dapat menggunakan anggaran yang di berikan secara
lebih efektif dan struktur keuangan perusahaan dapat di analisis.
2. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara harus lebih memperhatikan
pengarsipan data rekapitulasi biaya-biaya perjalanan dinas agar lebih
tertata sehingga memudahkan pencarian jika di butuhkan.
3. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara harus tetap
mempertahankan kinerja agar realisasi anggaran untuk tahun-tahun
berikutnya tetap terealisasi dengan baik seperti tahun-tahun
sebelumnya.
4. Sebaiknya anggaran yang di berikan di pergunakan dengan sebaik-
baiknya untuk kepentingan masyarakat sehingga anggaran yang
dikeluarkan dapat mencapai tujuannya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
47
DAFTAR PUSTAKA
Aristo, M Isyraqi. 2014. Analisa Biaya Operasional Pada AJB BumiPutera.
Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Carter, William K. 2005. Cost Accounting. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
Fess, Warren Reeve. 2005. Accounting. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
Hansen & Mowen. 2001. Manajemen Biaya. Edisi bahasa Indonesia, Buku Dua,
Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
https://dprd-sumutprov.go.id/index.php/sejarah/20 April 2020/19.35
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1790/5/128330208_FILE5.pdf/2
Juni 2020/20.05
Laporan Biaya-Biaya Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 sampai 2018.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA