Critical Review

(2014) (Critical Review Permasalahan Transportasi) (Wahyu Septiana3612100011) (Jurusan Perencanaan Wilayah dan KotaFakultas Teknik Sipil dan PerencanaanInstitut Teknologi Sepuluh Nopember) (Pemilihan Model Transportasi di DKI Jakarta dengan Analisis Kebijakan Proses Hirarki Analitik)

Review Jurnal

Pemilihan Model Transportasi di DKI Jakarta dengan Analisis Kebijakan Proses Hirarki Analitik

Haryono Sukarto

Email: hsukarto@yahoo.com

Jurusan Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan

UPH Tower, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten

Dalam jurnal ini penulis memiliki tujuan untuk mancari pemecahan masalah dari kepadatan lalu litas yang meningkat di Ibu Kota Jakarta, sehingga menimbulkan berbagai masalah di berbagai bidang, jarak tempuh yang bertambah lama dan juga pencemaran udara yang semakin meningkat. Pemecahan masalah tersebut di dekati menggunakan pemilihan model transportasi yang paling sesuai, melalui suatu kebijakan dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik.

Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan dalam kota Jakarta, akhir-akhir ini telah semakin meningkat sehingga sering menimbulkan kemacetan, terlebih di jalan-jalan utama. Meningkatnya jumlah kendaraan ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu semakin bertambahnya jumlah prosuksi kendaraan bermotor dan juga angkutan bis kota pun sudah tidak mencukupi dan dirasa kurang nyaman. Kondisi yang demikian ini mendorong masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi.

Beberapa faktor penyeba beralihnya pengguna angkutan umum kepada angkutan pribadi antara lain:

Aktivitas ekonomi belum mampu dilayani oleh angkutan umum yang memadai

Meningkatnya harga tanah dipusat kota sehingga lokasi permukiman jauh dari pusat kota, bahkan sampai ke luar kota yang tidak tercakup oleh sistem jaringan transportasi umum

Dibukanya jalan baru akan merangsang pengguna angkutan pribadi, karena biasanya pada saat itu belum terdapat jaringan layanan angkutan umum

Tidak tersedianya angkutan lingkungan atau angkutan pengumpan yang dapat menjembatani perjalanan dari sampai ke jalur utama layanan angkutan umum

Kurang terjaminnya kondisi rasa aman dan ketepatan waktu yang diinginkan penumpang dalam pelayanan angkutan umum

Kemacetan lalu lintas juga dipengaruhi oleh rendahnya kinerja lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan transportasi. Seperti tidak adanya keterpaduan tata guna lahan dan perencanaan transportasi, rendahnya kinerja angkutan umum dan rendahnya kedisiplinan pemakai jalan. Dengan demikian jelas diperlukan adanya suatu kebijakan yang terpadu untuk membenahi masalah transportasi di Jakarta.

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DI PERKOTAAN

Jaringan transportasi di perkotaan terjadi sebagai interaksi antara transport, tata guna lahan (land use), populasi (jumlah penduduk) dan kegiatan ekonomi di suau wilayah perkotaan (urban area). Transportasi sangat berhubungan dengan adanya bangkitan ekonomi, memacu perekonomian wilayah setempat, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan daerah. Namun, saat ini hubungan tersebut masih sangat tidak jelas. Sistem transportasi terdiri atas beberapa bagian, yaitu sub sistem kegiatan, sub sistem prasarana, sub sistem sarana dan sub sistem pergerakan (travel, moment, trip) yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem transportasi, dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Bagan Interaksi Sistem Transportasi

Sub Sistem Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam kegiatan pokok, yaitu:

Kegiatan usaha, yang merupakan kegiatan harian yang terdiri atas kegiatan dasar dan kegiatan jasa

Kegiatan sosial yang merupakan kegiatan berkala

Sub Sistem Sarana dan Prasarana

sub sistem ini berkaitan dengan pola jaringan yang terbagi dalam:

Pola konsentrik (menuju ke satu titik)

Pola radial (menyebar)

Pola linier

Pola grid/kotak

Perkembangan sub sistem ini bisa cepat, sedang, lambat atau stagnan tergantung pada kecepatan pertmbuhan dan tingkat perkembangan masing-masing wilayah.

Sub Sistem Pergerakan

Terbagi dalam skala nasional, regional dan lokal. Dalam skala nasional diatur dalam kebijakan Sistem Transportasi Nasional yang didalamnya terdapat RTRW Nasional. Pada skala regional di atur dalam Sistem Trasportasi Regional dan Rencana Umum Transportasi Jalan. Selanjutnya skala lokal diatur menurut Sistem dan Strategi Transportasi Perkotaan.

Sasaran dari sub sistem pergerakan ini adalah cepat, murah, aman/selamat, nyaman, lancer, handal, tepat guna, berdaya guna, terpadu, menyeluruh, menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH ATAS TERJADINYA KEPADATAN LALU LINTAS

Kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Kondisi jalan dan lingkungan, berkaitan dengan waktu, biaya dan jarak. Jalan yang kondisinya buruk menyebabkan kecepatan kendaraan lambat sehingga waktu perjalanan bertambah.

Jenis kendaraan bermotor juga mempengaruhi pemilihan lintasan atau ruas jalan yang akan dilalui. Hal ini dapat menimbulkan penumpukan lalu lintas pada suatu ruas jalan tertentu, yang berakibat timbulnya kemacetan.

Pengemudi atau penumpang kendaraan juga menentukan dalam pemilihan lintasan yang akan dilalui. Pada umumnya orang akan memilih jarak minimum, biaya perjalanan minimum dan waktu yang minimum atau ketiganya. Jika semua orang beranggapan demikian maka akan terjadi penumpukan arus pada suatu ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

PERENCANAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari perencanaan itu sendiri, akan menimbulkan keruwetan lalu lintas yang terjadi di kemudian hari, meningkatnya kemacetan dan meningkatnya polusi udara. Beberapa upaya dalam rangka penerapan dan pengelolaan lalu lintas antara lain perbaikan sistem lalu lintas dan jaringan jalan, kebijaksanaan perparkiran serta pelayanan angkutan umum.

Rencana tata guna lahan dalam perencanaan wilayah dan kota dipengaruhi oleh rencana pola jaringan jalan. Perencanaan transportasi mempunyai sasaran mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan orang maupun barang bergerak dengan aman, murah, cepat dan nyaman. Transportasi dan tata guna lahan sangat berhubungan, sehingga biasanya dianggap membentuk suatu land use transport system. Agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik, maka kebutuhan transportasinya hurus terpenuhi dengan baik. Interaksi antara kebutuhan transportasi dan prasarana transportasi kan menghasilkan pergerakan (manusia dan/atau barang) dalam bentuk lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki.

Sebagai contoh dapat diberikan gambaran tentang permasalahan transportasi yang ada di Ibu Kota Jakarta, yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi, sebagai berikut:

Sarana dan prasarana lalu lintas yang terbatas

Manajemen lalu lintas belum berfungsi secara optimal

Pelayanan angkutan umum penumpang belum memadai

Disiplin pemakai jalan (road user) masih rendah

Untuk itu diperlukan perencanaan sistem transportasi yang lebih baik, seperti:

Pengadaan rute jalan alternative untuk mengurangi kepadatan lalu lintas atau pengaturan jalan satu arah

Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik (antara lain perbaikan sistem traffic light secara otomatik)

Pengendalian kecepatan kendaraan bermotor di jalan dalam kota (penetapan batas kecepatan)

Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) tahun 2005 untuk transportasi di Jakarta, yang bersangkutan dengan pengurangan kemacetan lalu lintas, yang meliputi usaha-usaha:

Meningkatkan dan memperluas jaringan transportasi yang telah ada, disertai pengaturan lalu lintas yang layak untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan perjalanan

Mendorong pemakaian angkutan umum dan menganjurkan dikuranginya pemakaian angkutan pribadi

Memperkecil penambahan jaringan jalan baru yang memberikan dampak pertumbuhan kota kea rah yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan.

Pemilihan model lalu lintas pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan salah satu persyaratan pokok, yaitu pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah yang terbesar dengan jarak yang terkecil. Angkutan missal (public MRT) yang berorientasi pada kepentingan public. Dalam hal ini merupakan pemilihan yang lebih baik dari pada angkutan individual. Dengan mengurangi jumlah kendaraan sesedikit mungkin dan dalam waktu tempuh yang sekecil mungkin, akan diperoleh efisiensi yang tertinggi, sehingga total pemakaian energy per penumpang akan sekecil mungkin dan intensitas emisi pencemar yang dikeluarkan akan berkurang.

Salah satu jenis angkutan massal adalah Bus Rapid Transit (BRT) yang dapat beroperasi pada suatu jalur terbagi dalam suatu sistem yang terbuka dan bebas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif pada perjalanan bis, anatara lain dengan menggunakan lajur tersendiri untuk bis (busway). Cara ini cukup efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun diperlukan biaya yang sangat mahal dan juga kurang tepat jika diaplikasikan di kota-kota yang memiliki ruang terbatas.

KONSEP MODEL

Pemilihan model transportasi pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah besar dan jarak yang terkecil. Dalam hal ini transportasi massal merupakan polihan yang lebih baik dibandingkan dengan transportasi individu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas diperkotaan, antara lain:

a. Penyediaan busway, penyediaan lajur khusus bis yang disediakan pada jalur-jalur khusus yang merupakan jalur utama dan padat lalu lintas. Dalam konsep ini diperlukan jalur-jalur pengumpan dari sentra-sentra permukiman penduduk menuju jalur utama yang memakai busway. Keuntungannya adalah waktu tempuh yang lebih singkat dan kapasitas yang lebih banyak. Kekurangannya lajur khusus bis ini hanya diterapkan pada jalur-jalur tertentu saja sehingga tidak semua jalur mengalami perubahan pola lalu lintas. Cara ini memerlukan pengauran lalu lintas yang rumit dan juga biaya yang sangat mahal. Pengaruh busway terhadap pegurangan volume lalu lintas hanya terbatas pada jalur-jalur tertentu sedangkan pada jalur-jalur lain praktis tidak mengalami perubahan yang berarti.

b. Konsep pembatasan penumpang, (three in one) yang diberlakukan pada ruas-ruas jalan tertentu yang sangat padat terutama pada jam-jam sibuk (peak hours) masuk dan pulang kerja. Keuntungan dari penggunaan ini adalah dapat mengurangi jumlah lalu lintas. Namun juga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan joki. Dalam hal ini pembatasan hanya bersifat sementara dari jalur-jalur lalu lintas utama ke jalur yang lain. Kekurangan sistem ini adalah pemecahannya hanya bersifat lokal (jalur tertentu saja) dan tidak menyeluruh sehingga kepadatan lalu lintas tetap akan terjadi pada jalur diluar three in one. Selain itu diluar waktu diberlakukannya three in one, lalu lintas akan kembali berjalan sebagaimana mestinya. Maka sistem ini bisa dikatakan tidak efektif dalam mengurangi jumlah lalu lintas kendaraan bermotor.

c. Pembatasan mobil pribadi, pada umumya dikenakan berdasarkan usia kendaraan. Namun hal ini tidak mudah dilakukan karena untuk mengetahui tahun pembuatan mobil harus memeriksa STNK satu persatu dan hal tersebut akan membuat antrian yang panjang pada ruas jalan.

d. Pembatasan kendaran umum. Cara ini justru bertolak belakang dengan tujuan transportasi untuk umum. Disamping jumlah kendaraan yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi yang hanya 8% dari total jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Pembatasan kendaraan umum kurang berdampak terhadap pengurangan volume lalu lintas, bahkan sebaliknya dapat menimbulkan masalah lain.

e. Usaha yang lebih berjangka panjang dengan menambah jaringan jalan dan pebuatan jalan-jalan laying (fly over) atau underpass untuk menghindari persimpangan sebidang yang berarti mengurangi kemacetan lalu lintas. Akan tetapi cara ini membutuhkan biaya yang sangat besar.

f. Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) dengan kereta rel dapat mengurangi penggunaan angkutan umum bis, mikrolet dan sebagainya. Namun cara ini membutuhkan biaya yang sangat besar.

g. Pembenahan angkutan umum (bis kota), meliputi penggantian kendaraan yang lebih layak, pendidikan disiplin bagi para pengemudi dan awak bis, pengaturan jadwal dan rute yang lebih menyeluruh dan menjangkau semua wilayah. Cara ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan SAUM, MRT atau pembuatan jalan layang dan underpass, tetapi membutuhkan kesungguhan dan disiplin dari semua pihak.

Untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam usaha menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor diperkotaan, diguanakan metode AHP dengan melakukan analisis terhadap tujuh cara yang telah disebutkan diatas meliputi empat aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan aspek pengelolaan (manajemen).

Pola pikir untuk analisis AHP dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Perbandingan karakteristik dari semua aspek dan setiap cara dinyatakan dalam matriks sebagai berikut:

Kemudian dilakukan proses AHP yang hasilnya adalah

Selanjutnya dilakukan analisis darisetiap aspek yang akan di jelaskan dalam matriks perbandingan dari setiap aspek terhadap ke tujuh cara penanganan lalu lintas

a. Aspek Lingkungan

Kemudian dilakukan proses AHP yang hasilnya adalah

b. Aspek Sosial dan Budaya

Kemudian dilakukan proses AHP yang hasilnya adalah

c. Aspek Ekonomi

Kemudian dilakukan proses AHP yang hasilnya adalah

d. Aspek Pengelolaan (Manajemen)

Kemudian dilakukan proses AHP yang hasilnya adalah

Peringkat keseluruhan semua metode terhadap ke-4 aspek diperoleh dari matriks berikut, selanjutnya dikalikan dengan vector prioritas dari matriks pertama (dari empat aspek): 0,593 0,310 0,003 o,094

Berikut ini matriks hubungan metode-metode pembenahan lalu lintas dengan ke empat aspek

Jadi dari perhitungan dan analisis di atas dapat diketahui bahwa yang paling prioritas untuk pemilihan model trasnportasi di Jakarta yang bisa mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas adalah pembenahan angkutan umum/ bis kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keijakan pembenahan angkutan umum merupakan bagian dari sistem pengaturan lalu lintas. Pembenahan ini harus di ikuti dengan pengaturan pola tata ruang, khusunya pengaturan lalu lintas. Perlu integrasi antara perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi

Harusnya ada pemisahan jalur bagi kendaraan umum dan kendaraan roda dua

Transportasi yang layak harus memenuhi beberapa kriteria antara lain kecepatan, waktu tempuh yang singkat, frekuensi pengangkutan, banyaknya persinggahan dalam perjalanan, tarif yang layak, jaminan keamanan.

Pembenahan sistem angkutan umum, meliputi jarak jauh, menengah dan pendek sesuai hirarki transportasi

Sistem pengoperasian angkutan umum yang ada di Jakarta sekarang mengguanakan sistem setoran, lebih baik diganti menggunakan sistem gaji yang layak. Dengan ini, para pengemudi tidak perlu lagi ngebut-ngebut di jalan dan bisa lebih tertib dalam berlalu lintas.

Sistem yang ada saat ini masih bersifat dari satu titik ke titik yang lain, banyak menimbulkan tumpang tindih antara satu rute dengan rute yang lain. Disini perlu diterapkan kombinasi antara sistem koridor.

Perlu adanya manajemen lalu lintas yang lebih baik dan kebijakan pemerintah untuk pembenahan sistem yang lebih baik.

SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil review di atas, terdapat beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini bagus untuk mengetahui bagaimana pemilihan model transportasi yang baik untuk DKI Jakarta. Hal ini akan sangat berguna dan dapat dejadikan sebagai usulan terhadap pemerintah dalam memperbaiki transportasi di Jakarta.

Dari tujuh sistem yang ditawarkan penulis kurang memberkan kejelasan konsep terhadap beberapa sistem, sehingga informasi yang didapatkan untuk beberapa sistem tersebut dirasa sedikit kurang.

Untuk proses analisis AHP yang dijabarkan sudah bagus, namun dalam hasil dari setiap tahap kurang ada penjelasan dari hasilnya. Seperti hasil cukup konsisten, dari hal tersebut harusnya bisa lebih dijelaskan maksud dari hasil yang konsisten tersenut akan berakibat bagaimana terhadap hasil analisa yang lainnya, dan bagaimana hasil tersebut dapat menjawab pilihan mana yang lebih prioritas.