triwulan iii 2015 iii 2015 dasar hukum bank indonesia negara memiliki suatu bank sentral yang...

Vol. 1 No. 2 Triwulanan

April-Juni 2015 ISSN 2460-4909

e-ISSN 2460-5980

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

PROVINSI PAPUA TRIWULAN III

2015

Dasar Hukum Bank Indonesia

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

~UUD 1945 Pasal 23 D~

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan

Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur

dalam Undang-Undang ini.

~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2~

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui

penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan

nilai tukar yang stabil

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan

moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta

mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung

alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan

dan stabilitas perekonomian nasional

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang

berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem

keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan

nasional

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan

tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas

yang diamanatkan UU

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua

dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Papua pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan

November. Sebelum dipublikasikan, materi Kajian dari berbagai

provinsi telah terlebih dahulu dikompilasi melalui mekanisme

kerja internal Bank Indonesia untuk dijadikan bahan

pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter, sistem

pembayaran, serta pengawasan perbankan dan sistem keuangan

secara makroprudensial. Publikasi ini berfungsi sebagai media

untuk menyampaikan penjelasan kepada para pemangku

kepentingan dan publik di daerah mengenai perkembangan

kondisi terkini, prospek perekonomian, serta isu yang

berkembang dan perlu dicermati.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 9

Jayapura 99111

T +62 967 534 581

F +62 967 535 201

Salinan elektronis publikasi ini dapat diunduh melalui situs

www.bi.go.id.

Untuk mendapatkan salinan elektronis publikasi ini pada

kesempatan pertama, silahkan mengirimkan surel ke

serta mencantumkan nama, instansi, dan jabatan.

Dewan Redaksi

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua

Penanggung Jawab : Joko Supratikto

(Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua)

Pemimpin Redaksi : Eko Waluyo Purwoko

(Deputi Kepala Perwakilan/Kepala Tim Ekonomi dan Keuangan)

Mitra Bestari : Ratu Miana Ulfani

(Analis Ekonomi/ Departemen Regional IV Kantor Pusat BI)

Evy Marya Deswita Siburian

(Peneliti Ekonomi Departemen Regional IV Kantor Pusat BI)

Andree Breitner Makahinda

(Analis Ekonomi/ Departemen Regional IV Kantor Pusat BI)

Penyunting : Arya Jodilistyo

(Analis Ekonomi/Manajer Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan)

Penulis : Arya Jodilistyo

(Analis Ekonomi/Manajer Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan)

Dedy Swares Sinaga

(Analis Ekonomi/ Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan)

Kontributor : Yudi Prasetiyo

(Analis/ Manajer Unit Statistik Survei dan Liaison)

Yon Widiyono

(Analis/ Manajer Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan)

Yulianus Kendek

(Analis/ Manajer Unit Akses Keuangan dan UMKM)

Ferdinand Maluenseng

(Kepala Unit Layanan Nasabah, Kliring, serta Perizinan dan Pengawasan

Sistem Pembayaran)

Nadhil Auzan Oktaviandhi

(Analis/ Unit Statistik Survei dan Liaison)

Enggar Estiko Handoko

(Pelaksana Unit Layanan Nasabah, Kliring, serta Perizinan dan Pengawasan

Sistem Pembayaran)

Sekretaris : Sari Wulandari

(Pelaksana Yunior/Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan)

Hartati Br. Nainggolan

(Pelaksana Yunior/Unit Statistik Survei dan Liaison)

i

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat dan berkat-Nya,

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Triwulan III 2015 ini dapat terbit

tepat waktu. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kajian yang meliputi

analisis makroekonomi daerah, perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan

keuangan daerah menjadi penting terutama bagi pemerintah, dunia usaha, dan

kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu melalui

Kata Pengantar ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu terbitnya Kajian ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin baik tersebut

tetap dapat terpelihara di masa mendatang. Akhirnya, besar harapan kami agar Kajian

pada triwulan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam memahami kondisi

perekonomian Papua.

Jayapura, 17 November 2015

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA,

Joko Supratikto

iii

Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan ini mengalami kontraksi tipis (-0,59%, yoy)

dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Kondisi ini juga berbeda secara

signifikan dari triwulan lalu yang tumbuh mencapai 12,77% (yoy). Sumber utama

kontraksi tersebut adalah komponen ekspor netto yang mengalami pertumbuhan

negatif. Dibandingkan triwulan III 2014, kinerja ekspor netto lebih rendah 44,36% pada

triwulan ini dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, sejalan dengan tren yang berlaku

secara nasional, komponen konsumsi yang secara historis menjadi penyumbang utama

pertumbuhan masih mencatatkan kinerja yang lemah seperti triwulan lalu (5,77%, yoy).

Berdasarkan kategori lapangan usaha, kontraksi disebabkan oleh turunnya kinerja

rtambangan dan Pengga -10,79%, yoy). Penurunan

tersebut disebabkan oleh kadar bijih tambang yang rendah serta dampak fenomena El

Nino.

Selanjutnya, inflasi di Provinsi Papua pada triwulan III 2015, seperti yang telah diprediksi,

turun dibandingkan triwulan lalu. Tingkat inflasi turun dari sebelumnya 8,20% (yoy), ke

7,07% (yoy) di triwulan ini. Penyebab turunnya inflasi adalah terkendalinya harga-harga

komponen core inflation dan administered prices. Sementara itu, tarikan permintaan

(demand pull) Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan periode libur sekolah serta

tekanan biaya sisi penawaran (cost push) akibat fenomena iklim (El Nino), menyebabkan

tingkat harga komponen volatile food terlihat meningkat signifikan (12,02%, yoy) dari

triwulan lalu (10,45%, yoy).

Untuk kondisi perbankan, secara umum perbankan di Provinsi Papua kembali

menunjukkan gejala pelemahan. Dari sisi aset, kinerja perbankan di Papua melambat

dari 16,74% (yoy) triwulan lalu menjadi 11,54% (yoy) pada triwulan III 2015. Dari sisi

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), secara umum terjadi peningkatan, terutama

didorong oleh kinerja Giro. Implikasinya, aktivitas intermediasi cenderung turun. LDR

turun dari 59% triwulan II ke 55% triwulan ini. Spread suku bunga DPK dengan suku

bunga kredit yang relatif tinggi mengindikasikan efisiensi biaya intermediasi masih perlu

ditingkatkan.

Terkait Keuangan Inklusif, indikator di Papua secara signifikan masih lebih rendah dari

rata-rata nasional. Sementara untuk sistem pembayaran, baik untuk tunai maupun

nontunai menunjukkan posisi net outflow pada triwulan ini.

iv

Untuk perkembangan fiskal, secara keseluruhan, realisasi APBN dan APBD Pemerintah

Provinsi Papua pada triwulan III 2015 belum optimal. Secara historis, realisasinya juga

jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama, khususnya untuk APBN. Kondisi

tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat pagu APBD dan APBD 2015 mengalami

kenaikan signifikan dibanding 2014. Rigiditas fiskal tersebut menyebabkan

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga melambat. Oleh karena itu kemampuan

pemerintah dalam merealisasikan program-progam yang telah direncanakannya perlu

untuk lebih ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan periode lalu berdampak pada

belum mampunya pasar tenaga kerja mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang

ingin bekerja. Hal tersebut ditunjukkan oleh naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) dari 3,44% pada Agustus 2014 menjadi 3,99% di periode yang sama pada 2015.

Tren peningkatan TPT meski penciptaan lapangan kerja juga bertambah tersebut telah

berlangsung sejak semester awal 2013. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua

masih mencatatkan angka defisit sampai akhir triwulan III 2015 (96,67). Nilai tersebut

mengindikasikan kenaikan indeks pendapatan petani belum dapat mengimbangi

kenaikan indeks biaya yang harus dibayar.

Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan terakhir, asesmen Bank Indonesia triwulan

ini mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang periode

2015. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhannya akan berada di kisaran 6,4

7,4%% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Faktor utama yang mempengaruhi

asesmen tersebut adalah kinerja lapangan usaha pertambangan yang diperkirakan akan

lebih rendah dari prediksi awal tahun. Untuk triwulan IV 2015, akibat adanya base

effect periode lalu, pertumbuhan akan mengalami akselerasi di kisaran 8,49 9,49%

(yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

Terkait tingkat harga agregat, jika pergerakan komponen volatile food dan administered

prices tidak mendapatkan tekanan yang signifikan, inflasi Papua selama 2015

diperkirakan akan berada pada interval 3,59 4,59% (yoy). Realisasi akan lebih rendah

jika Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat semakin dioptimalkan peranannya

dalam memitigasi risiko inflasi yang ada.

v

Daftar

Isi

Kata Pengantar ............................................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif .................................................................................................... iii

Daftar Isi........................................................................................................................ v

Daftar Tabel ................................................................................................................. vii

Daftar Grafik ............................................................................................................... viii

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Papua ......................................................................... xi

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi .......................................................................... xi

B. Perbankan ............................................................................................................. xii

C. Sistem Pembayaran .............................................................................................. xiii

1 PERTUMBUHAN EKONOMI......................................................................................... 1

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan ............................................................... 1

1.1.1 Konsumsi ....................................................................................................... 2

1.1.2 Investasi ......................................................................................................... 4

1.1.3 Ekspor Netto .................................................................................................. 6

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha .......................................... 7

1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ............................................................ 8

1.2.2 Pertambangan dan Penggalian ...................................................................... 8

1.2.3 Konstruksi .................................................................................................... 10

1.2.4 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ............. 11

1.2.5 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib ............. 11

1.2.6 Kategori Lainnya .......................................................................................... 12

2 INFLASI ...................................................................................................................... 13

2.1 Inflasi Umum ...................................................................................................... 13

2.2 Komponen Inflasi ............................................................................................... 14

2.3 Kelompok Komoditas ......................................................................................... 17

2.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah .............................................................. 18

Boks ANALISIS KUADRAN INFLASI PROVINSI PAPUA ................................................... 19

3 PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN ............................................................... 21

3.1 Perkembangan Perbankan .................................................................................. 21

3.1.1 Ketahanan Sektor Korporasi dan Rumah Tangga ....................................... 24

3.1.2 Ketahanan Sektor UMKM ............................................................................ 25

3.1.3 Perkembangan Indikator Keuangan Inklusif ................................................. 26

Vol. I No. 2 Triwulanan

April-Juni 2015 ISSN 2460-4909

e-ISSN 2460-5980

vi

3.2 Perkembangan Sistem Pembayaran .................................................................... 27

4 KEUANGAN PEMERINTAH ....................................................................................... 29

4.1 Realisasi APBN di Lingkup Provinsi Papua ............................................................ 29

4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua .......................................................... 31

4.2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua .......................................... 31

4.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua ................................................. 32

5 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ............................................................. 33

5.1 Ketenagakerjaan ................................................................................................ 33

5.2 Kesejahteraan ..................................................................................................... 34

6 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH ........................................................................ 36

6.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................... 36

6.2 Prospek Inflasi .................................................................................................... 37

vii

Daftar

Tabel

Tabel 1.1 Struktur Ekonomi Sisi Penggunaan (%) ...................................................... 1

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sisi Penggunaan (%,yoy) ...................................................... 1

Tabel 1.3 Proyeksi Harga Tembaga dan Emas 2015-2025 .......................................... 5

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha ................................ 7

Tabel 1.5 Perkembangan Sektor Lainnya ................................................................. 12

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komponen .......................... 14

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Komponen Volatile Food Berdasarkan

Subkelompok ........................................................................................... 15

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok ............................ 17

Tabel 3.1 Non-Performing Loan Ratio Perbankan di Papua ...................................... 24

Tabel 3.2 Penyaluran Kredit Menurut Sektor di Papua ............................................. 24

Tabel 3.3 Indikator Keuangan Inklusif di Provinsi Papua ........................................... 26

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama .................... 33

viii

Daftar

Grafik

Grafik 1.1 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Penghasilan Saat ini ..... 2

Grafik 1.2 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen di Provinsi Papua ................... 2

Grafik 1.3 Perkembangan Impor Barang Konsumsi di Provinsi Papua ........................ 3

Grafik 1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di Provinsi Papua .................. 3

Grafik 1.5 Realisasi Belanja Selain Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua ............. 3

Grafik 1.6 Penyaluran Kredit Modal Kerja dan Investasi di Provinsi Papua .................. 4

Grafik 1.7 Impor Barang Modal ................................................................................ 4

Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor .............................................................................. 6

Grafik 1.10 Pangsa Ekspor Triwulan III 2015 .............................................................. 6

Grafik 1.11 Impor Provinsi Papua .............................................................................. 7

Grafik 1.12 Pangsa Impor Triwulan III 2015 ............................................................... 7

Grafik 1.13 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha ........ 7

Grafik 1.14 Produksi Tanaman Pangan yang Dominan di Provinsi Papua ................... 8

Grafik 1.15 Produksi Perikanan Tangkap ................................................................... 8

Grafik 1.16 Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ................................. 8

Grafik 1.17 Produksi Konsentrat Tembaga dan Emas Kabupaten Mimika .................. 8

Grafik 1.18 Penjualan Konsentrat Tembaga dan Emas Kabupaten Mimika ................ 9

Grafik 1.19 Penjualan Semen di Provinsi Papua ....................................................... 10

Grafik 1.20 Kredit Sektor Konstruksi di Papua ......................................................... 10

Grafik 1.22 Pembelian Durable Goods..................................................................... 11

Grafik 1.21 Pendaftaran Kendaraan Baru ................................................................ 11

Grafik 1.23 Perkembangan Realisasi Total Belanja Pemerintah Provinsi Papua ......... 11

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan ............................................................... 13

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan ................................................................ 13

Grafik 2.3 Event Analysis Inflasi ............................................................................... 13

Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Bulanan Menurut Daerah...................................... 14

Grafik 2.5 Disagregasi Komponen Inflasi Bulanan .................................................... 14

Grafik 2.6 Disagregasi Inflasi Bulanan Komponen Core Inflation ............................. 15

Grafik 2.7 Ekspektasi Inflasi Konsumen ................................................................... 15

Grafik 2.8 Pola Historis Inflasi Bulanan Akibat Kenaikan Harga BBM Bersubsidi ....... 17

Grafik B.1 Inflasi di Provinsi Papua ........................................................................... 19

Grafik B.2 Disagregasi Inflasi Papua (%, mtm) ......................................................... 19

Grafik B.3 Kuadran Komoditas Inflasi Papua ............................................................ 20

ix

Grafik 3.1 Perkembangan Aset Perbankan .............................................................. 21

Grafik 3.2 Perkembangan Penghimpunan DPK ........................................................ 22

Grafik 3.3 Kinerja Intermediasi Perbankan ............................................................... 22

Grafik 3.4 Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan ................................................. 22

Grafik 3.5 Penyaluran Kredit Menurut Sektor Usaha dengan Pangsa Terbesar ........ 22

Grafik 3.6 Perkembangan Suku Bunga .................................................................... 23

Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga ....................................................... 25

Grafik 3.8 NPL Kredit Rumah Tangga ...................................................................... 25

Grafik 3.9 Pertumbuhan Kredit UMKM ................................................................... 25

Grafik 3.10 NPL Kredit UMKM ................................................................................. 25

Grafik 3.11 Aliran Uang Kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Papua ....................................................................................................... 27

Grafik 3.12 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Papua .......................................................................................... 27

Grafik 3.13 Perkembangan Transaksi SKNBI ............................................................ 28

Grafik 3.14 Perkembangan Transaksi BI-RTGS ......................................................... 28

Grafik 4.1 Perkembangan Pagu APBN di Lingkup Provinsi Papua ............................. 29

Grafik 4.2 Distribusi APBN 2015 menurut Kementerian/Lembaga Negara Penerima

Terbesar di Lingkup Provinsi Papua ........................................................... 29

Grafik 4.3 Realisasi APBN 2015 per Triwulan III 2015 di Lingkup Provinsi Papua ...... 29

Grafik 4.4 Distribusi Pagu Belanja Pegawai menurut Kementerian/Lembaga Negara

Penerima Terbesar di Lingkup Provinsi Papua ............................................ 30

Grafik 4.5 Distribusi Pagu Belanja Modal menurut Kementerian/Lembaga Negara

Penerima Terbesar di Lingkup Provinsi Papua ............................................ 30

Grafik 4.6 Perkembangan Pagu Pendapatan Pemdaprov Papua Menurut Jenis ........ 31

Grafik 4.7 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemdaprov Papua Triwulan III ........ 31

Grafik 4.8 Perkembangan Realisasi PAD Pemdaprov Papua Triwulan III ................... 31

Grafik 4.9 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Pemdaprov Papua Triwulan III

................................................................................................................. 31

Grafik 4.10 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Pemdaprov Papua Triwulan

III .............................................................................................................. 32

Grafik 4.11 Perkembangan Pagu Belanja Pemdaprov Papua Menurut Jenis ............. 32

Grafik 4.12 Perkembangan Realisasi Belanja Pemdaprov Papua Triwulan III ............. 32

Grafik 5.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama ................ 33

Grafik 5.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Utama (yoy) .............................................................................................. 33

Grafik 5.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ..................... 34

Grafik 5.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja ................................ 34

x

Grafik 5.5 Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan ............................. 34

Grafik 5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan ................. 34

Grafik 5.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani ............................................................ 35

Grafik 5.8 Perbandingan NTP Papua dengan NTP Nasional ...................................... 35

Grafik 5.9 Jumlah Penduduk Miskin ........................................................................ 35

Grafik 5.10 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan .. 35

Grafik 6.1 Prakiraan El Nino 2015 ............................................................................ 37

xi

Tabel Indikator Ekonomi

Provinsi Papua

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

2012 2013

Total Total I II III IV Total I II III

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 1,72 7,91 3,16 11,23 8,31 (7,46) 3,25 5,79 12,77 (0,59)

Menurut Penggunaan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,47 6,23 6,40 6,95 7,21 7,77 7,10 6,15 6,22 6,24

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 6,87 7,25 12,49 14,23 11,66 10,84 12,29 3,17 3,07 6,51

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,43 8,44 11,71 6,77 9,93 9,30 9,38 7,64 5,02 4,71

Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,82 6,36 7,51 7,63 7,72 7,79 7,67 8,98 6,09 6,34

Perubahan Inventori (111,10) 90,61 48,93 (66,83) (409,76) (145,95) (182,91) (120,90) 51,98 (82,90)

Ekspor Luar Negeri (28,40) 32,38 (66,25) (92,70) 22,69 (56,28) (46,83) 91,86 1.531,64 (10,62)

Impor Luar Negeri (8,69) (41,20) 281,70 32,50 147,03 76,27 105,27 (34,85) (23,58) (17,41)

Net Ekspor Antar Daerah (57,51) 390,52 (424,48) (274,27) (42,40) (63,99) (139,70) (80,97) (111,66) 130,23

Menurut Kategori Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,18 6,04 6,72 6,92 3,60 6,06 5,79 6,89 3,45 5,79

Pertambangan dan Penggalian (6,41) 7,50 (3,87) 9,34 7,99 (23,67) (4,16) 2,02 25,61 (10,79)

Industri Pengolahan 1,93 2,13 9,04 10,69 6,90 8,34 8,72 5,62 5,45 1,72

Pengadaan Listrik, Gas 10,45 7,59 8,62 8,44 6,08 (1,65) 5,26 (8,90) 1,61 (4,18)

Pengadaan Air 4,63 6,53 6,35 6,40 6,01 6,24 6,25 3,47 3,83 5,08

Konstruksi 13,99 11,79 7,69 17,81 9,44 2,54 9,05 13,96 6,33 8,45

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,84 9,36 5,90 8,51 6,62 8,12 7,30 8,35 7,13 8,72

Transportasi dan Pergudangan 8,74 8,15 8,58 10,32 11,03 11,00 10,26 10,39 9,04 8,63

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,86 11,67 17,06 16,54 10,67 7,12 12,57 4,97 5,85 8,64

Informasi dan Komunikasi 10,23 12,79 9,93 13,89 2,15 1,37 6,63 0,82 0,69 9,62

Jasa Keuangan 7,85 14,37 6,64 11,51 (0,19) 12,16 7,38 9,26 (13,46) 7,71

Real Estate 10,01 11,67 10,11 8,06 8,09 6,30 8,09 4,96 5,99 5,32

Jasa Perusahaan 6,52 5,88 10,49 10,20 9,70 8,34 9,65 1,66 3,89 5,55

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,36 2,80 13,21 20,67 22,69 8,58 15,96 10,07 4,10 4,91

Jasa Pendidikan 9,62 9,75 12,42 12,68 5,86 3,33 8,15 7,18 9,27 9,07

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,76 9,29 13,01 13,86 7,30 4,81 9,36 9,45 9,17 9,84

Jasa lainnya 9,11 10,42 13,00 13,19 6,23 3,54 8,55 7,56 7,71 8,73

Inflasi Nasional (% yoy) 4,30 8,38 7,32 6,70 4,53 8,36 8,36 6,38 7,26 6,83

Inflasi Papua (% yoy) 4,52 8,27 9,58 7,40 4,51 9,12 9,12 6,85 8,20 7,07

Kota

Jayapura 4,52 8,27 9,07 6,87 4,23 7,98 7,98 5,99 8,15 7,63

Merauke - - 11,02 8,89 5,29 12,31 12,31 9,25 8,35 5,49

Disagregasi Komponen

Inflasi Inti (Core Inflation ) 4,35 6,61 6,01 5,66 4,67 5,10 5,10 5,39 5,72 4,60

Harga Pangan Bergejolak (Volatile Food) 7,46 6,59 14,56 9,36 2,82 12,14 12,14 5,95 10,45 12,02

Harga Yang Diatur Pemerintah (Administered Prices ) 1,00 18,23 15,83 11,25 7,16 18,24 18,24 12,82 14,49 9,78

Kelompok Komoditas

Bahan Makanan 8,26 7,12 14,12 9,02 3,52 11,56 11,56 6,27 10,48 11,67

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 4,02 8,18 9,25 8,86 10,15 8,78 8,78 8,63 8,74 6,30

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 3,28 9,18 8,25 7,26 5,82 7,44 7,44 7,06 7,59 5,12

Sandang 2,48 4,07 4,63 4,95 3,88 4,02 4,02 4,37 4,73 3,21

Kesehatan 0,57 3,80 5,56 4,88 2,86 4,47 4,47 6,73 7,67 7,46

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4,96 3,73 3,25 3,22 2,23 3,91 3,91 4,58 4,57 4,75

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 2,29 11,97 8,93 6,32 1,78 11,43 11,43 7,29 8,48 6,20

Indikator20152014

xii

B. Perbankan

III IV I II III IV I II III IV I II III

Total Asset (Rp miliar) 38.806 34.244 33.974 37.381 40.244 36.820 35.419 42.916 49.479 41.929 43.569 50.098 55.188

DPK (Rp miliar) 27.786 26.928 25.924 28.446 29.823 29.126 28.756 32.371 35.851 34.119 32.819 35.880 39.017

Giro (Rp miliar) 12.642 8.297 9.193 11.085 12.821 9.057 9.728 12.452 13.948 12.383 9.972 12.566 14.867

Tabungan (Rp miliar) 10.467 13.595 11.393 11.347 11.648 14.687 12.524 12.238 12.606 13.378 13.929 13.557 14.002

Deposito (Rp miliar) 4.677 5.036 5.337 6.013 5.354 5.383 6.504 7.681 9.297 8.359 8.918 9.758 10.148

Penyaluran Kredit oleh Kantor Bank di Papua (Rp miliar) 13.523 14.348 14.851 16.014 16.847 17.642 18.034 19.060 19.701 20.317 20.171 21.185 21.438

Lokasi Proyek di Prov. Papua 13.282 14.032 14.451 15.587 16.405 17.112 17.470 18.352 18.950 19.484 19.373 20.317 20.528

Lokasi Proyek Luar Prov. Papua 241 316 400 427 442 530 564 708 751 833 798 868 909

Penyaluran Kredit di Provinsi Papua (Rp miliar) 14.135 14.893 15.288 16.643 17.503 18.321 18.737 19.677 20.281 20.879 20.860 22.021 22.364

Oleh Kantor Bank di Prov. Papua 13.282 14.032 14.451 15.587 16.405 17.112 17.470 18.352 18.950 19.484 19.373 20.317 20.528

Oleh Kantor Bank Luar Prov. Papua 853 861 836 1.056 1.098 1.209 1.268 1.325 1.331 1.395 1.487 1.704 1.836

Kredit Penggunaan (Rp miliar) 13.523 14.348 14.851 16.014 16.847 17.642 18.034 19.060 19.701 20.317 20.171 21.185 21.438

Modal Kerja 5.553 5.738 5.816 6.145 6.354 6.548 6.997 7.660 8.332 7.666 7.435 8.048 9.316

Investasi 2.109 2.255 2.199 2.602 2.605 2.895 2.766 2.911 2.863 3.314 3.285 3.472 2.172

Konsumsi 5.860 6.355 6.836 7.267 7.888 8.199 8.271 8.488 8.506 9.337 9.451 9.665 9.949

Kredit Sektoral (Rp miliar) 13.523 14.348 14.851 16.014 16.847 17.642 18.034 19.060 19.701 20.317 20.171 21.185 21.438

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 136 149 231 268 302 599 604 670 700 711 733 923 434

2. Pertambangan dan Penggalian 58 97 79 75 77 62 46 55 78 49 54 56 5

3. Industri Pengolahan 546 481 373 488 545 510 376 357 340 327 315 306 161

4. Pengadaan Listrik dan Gas 29 26 21 28 29 31 31 33 44 49 36 43 22

5. Pengadaan Air 1 1 1 - - - 2 4 7 5 3 6 2

6. Konstruksi 1.274 1.305 1.102 1.206 1.296 1.261 1.327 1.516 1.923 1.526 1.295 1.558 1.175

7. Perdagangan Besar dan Eceran 3.270 3.475 3.559 4.160 4.213 4.259 4.430 4.723 4.887 5.156 5.252 5.599 6.901

8. Transportasi dan Pergudangan 243 254 292 362 388 422 457 544 570 596 602 586 466

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 474 518 567 629 632 637 637 667 686 675 660 681 365

10. Informasi dan Komunikasi 9 6 6 7 6 7 10 10 18 18 18 18 7

11. Perantara Keuangan 156 215 244 122 116 125 105 160 96 135 128 124 60

12. Real Estate dan Usaha Persewaan 160 161 161 162 152 169 225 175 176 171 184 186 140

13. Jasa Perusahaan 96 98 157 273 246 247 223 203 201 222 217 224 220

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 2 1 1 1 3 3 3 6 4 111 37 2 1

15. Jasa Pendidikan 105 119 24 30 34 31 32 18 29 14 12 16 10

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20 19 16 19 24 24 31 30 32 31 30 36 29

17. Sektor Lainnya dan Bukan Lapangan Usaha 6.946 7.422 8.018 8.186 8.783 9.253 9.498 9.889 9.910 10.522 10.594 10.821 11.438

Kredit UMKM 5.322 5.460 5.122 5.841 6.119 7.443 7.528 8.178 8.401 8.815 8.780 9.100 6.904

Kredit Rumah Tangga 3.951 4.307 4.331 4.341 4.712 4.664 5.147 5.532 5.585 8.717 8.828 8.907 6.413

KPR/KPA 583 624 661 895 1.103 1.164 1.264 1.245 1.275 1.365 1.346 1.410 1.529

Kredit Ruko/Rukan 151 167 198 213 250 277 284 364 317 335 349 369 374

KKB 30 33 34 58 63 62 57 61 59 54 51 50 56

Multiguna 2.714 2.980 2.928 2.616 2.688 2.530 2.893 3.152 3.210 6.236 6.363 6.364 3.729

Lainnya 473 503 511 559 608 631 650 709 724 727 718 714 725

Non Performing Loan (Rp miliar) 187 179 231 291 322 309 361 593 638 795 896 1.004 1.288

NPL Ratio (%) 1,38 1,25 1,56 1,82 1,91 1,75 2,00 3,11 3,24 3,91 4,44 4,74 6,01

LDR 48,67 53,28 57,29 56,30 56,49 60,57 62,71 58,88 54,95 59,55 61,46 59,04 54,95

Suku Bunga Simpanan Tertimbang (% per tahun)

Kantor Bank di Provinsi Papua 2,21 2,38 2,22 2,23 2,41 2,76 3,03 2,99 3,19 3,03 3,37 3,30 4

Nasional 3,33 3,35 3,24 3,36 3,67 4,11 4,42 4,59 4,78 4,75 4,77 4,46 4

Suku Bunga Kredit Tertimbang (% per tahun)

Kantor Bank di Provinsi Papua 12,97 12,82 12,74 12,61 12,60 12,61 12,60 12,70 12,75 12,74 12,73 12,80 13

Nasional 11,03 10,94 10,83 10,76 10,83 10,99 11,22 11,42 11,52 11,58 11,53 11,54 11

Jumlah Kantor Bank

Jumlah Bank

Papua 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25

Nasional 1.789 1.773 1.773 1.761 1.761 1.755 1.756 1.753 1.753 1.762 1.762 1.762 1.762

Jumlah Kantor Bank

Papua 248 260 267 267 267 272 273 273 273 287 287 287 289

Nasional 20.246 21.050 21.588 22.072 22.583 23.236 23.421 23.769 24.241 24.843 25.036 25.266 25.420

Jumlah Rekening (dalam ribu)

Rekening Dana Pihak Ketiga

Papua 1.196 1.242 1.609 1.370 1.424 1.674 1.630 1.591 1.633 1.692 1.653 1.671 1.707

Nasional 119.644 123.638 168.066 129.888 137.787 154.984 156.905 156.263 160.367 165.182 161.807 164.919 168.600

Rekening Kredit

Papua 158 163 167 173 177 180 182 186 190 193 195 197 197

Nasional 39.099 39.441 39.461 38.764 39.383 38.975 39.012 39.410 39.934 40.414 40.578 40.673 40.731

20152014Provinsi Papua

2012 2013

xiii

C. Sistem Pembayaran


Pengelolaan Uang (Kartal) Rupiah

Inflow (Rp miliar) 1.664,51 1.628,75 2.702,12 1.260,27 3.894,13 5.391,32 2.853,48 1.224,47 1.497,83 1.468,08 2.646,47 909,17 1.497,86

Outflow (Rp miliar) 1.820,59 6.234,39 1.020,06 2.256,04 2.273,13 5.772,50 893,21 1.870,83 2.515,98 6.238,60 855,28 1.852,00 2.714,44

Pemusnahan UTLE (Rp miliar) 43,30 57,96 107,59 327,13 529,66 274,82 395,49 200,57 332,06 260,02 408,07 301,30 262,63

Kliring

Total

Nominal (Rp juta) 1.026.907 1.144.667 1.173.119 983.045 1.153.039 1.221.579 1.169.841 1.071.287 1.126.530 1.449.761 1.123.097 1.202.372 1.553.207

Volume (lembar) 31.176 31.216 24.222 28.820 30.551 31.546 28.209 28.350 27.911 34.352 40.587 44.596 47.682

1. Kliring Kredit

Nominal (Rp juta) 48.705 66.358 51.696 48.851 69.409 110.352 70.116 73.113 73.382 184.197 306.530 219.173 461.277

Volume (lembar) 5.516 6.306 5.177 4.231 4.581 5.617 3.785 3.578 3.690 7.304 19.445 14.488 23.576

2. Kliring Debit

Nominal (Rp juta) 978.203 1.078.308 1.121.423 934.194 1.083.629 1.111.227 1.099.725 998.174 1.053.148 1.265.564 816.567 983.198 1.091.930

Volume (lembar) 25.660 24.910 19.045 24.589 25.970 25.929 24.424 24.772 24.221 27.048 21.142 30.108 24.106

2.1 Kliring Debit Penyerahan

Nominal (Rp juta) 1.007.995 1.108.860 1.175.210 975.065 1.116.542 1.155.567 1.143.978 1.051.820 1.085.299 1.328.203 1.052.941 1.139.485 1.123.330

Volume (lembar) 26.215 25.498 19.828 25.427 26.837 26.648 25.004 25.392 24.927 27.727 24.708 32.500 24.720

2.2 Kliring Debit Pengembalian

Nominal (Rp juta) 29.793 30.551 53.786 40.870 32.912 44.341 44.253 53.646 32.151 62.639 236.375 156.287 31.400

Volume (lembar) 555 588 783 838 867 719 580 620 706 679 3.566 2.392 614

Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement

Outflow (from)

Nominal (Rp miliar) 6.929 11.090 5.260 6.483 8.095 10.634 7.155 5.947 7.735 12.713 7.835 9.650 10.207

Volume (lembar) 7.589 8.102 7.932 7.793 8.109 8.688 7.543 7.806 8.335 8.434 4.341 4.319 4.239

Inflow (to)

Nominal (Rp miliar) 10.408 11.840 8.403 9.821 13.077 16.124 8.599 10.351 12.880 18.303 9.160 9.007 9.583

Volume (lembar) 11.712 12.386 9.986 11.176 11.150 11.948 9.925 11.220 11.901 13.375 5.687 5.064 4.433

Intra-Papua

Nominal (Rp miliar) 1.567 3.608 716 1.336 2.836 4.788 1.000 1.375 2.291 5.460 900 1.906 2.637

Volume (lembar) 1.323 1.566 1.504 1.598 1.612 1.552 1.402 1.446 1.625 1.864 844 881 766

2014 2015Indikator Sistem Pembayaran

2012 2013

1

1 PERTUMBUHAN

EKONOMI

ertumbuhan ekonomi Papua triwulan ini mengalami kontraksi tipis (-0,59%, yoy)

dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Kondisi ini juga berbeda secara

signifikan dari triwulan lalu yang tumbuh mencapai 12,77% (yoy). Sumber utama

kontraksi tersebut adalah komponen ekspor netto yang mengalami pertumbuhan

negatif. Dibandingkan triwulan III 2014, kinerja ekspor netto lebih rendah 44,36% pada

triwulan ini dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, sejalan dengan tren yang berlaku

secara nasional, komponen konsumsi yang secara historis menjadi penyumbang utama

pertumbuhan masih mencatatkan kinerja yang lemah seperti triwulan lalu (5,77%, yoy).

Berdasarkan kategori lapangan usaha, kontraksi disebabkan oleh turunnya kinerja

-10,79%, yoy). Penurunan

tersebut disebabkan oleh kadar bijih tambang yang rendah serta dampak fenomena El

Nino.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi

Penggunaan

Dari sisi penggunaan, komponen utama

penyebab kontraksi ekonomi triwulan III

2015 adalah Ekspor Netto. Sementara itu,

Konsumsi yang secara historis menjadi

pendorong utama ekonomi Papua, pada

triwulan ini masih belum menguat setelah

siginifikan melambat pada triwulan lalu.

Pertumbuhan Konsumsi masih lemah di

level 5,77% (yoy) pada triwulan ini. Kinerja

konsumsi masih tetap lemah disebabkan

oleh Konsumsi Pemerintah turun dari

5,02% (yoy) triwulan II menjadi 4,71%,

(yoy). Namun demikian, komponen Investasi

naik signifikan dari 5,90% (yoy) di triwulan

II menjadi 9,55% (yoy).

P

sumber: BPS, diolah

Tabel 1.1 Struktur Ekonomi Sisi Penggunaan (%)

sumber: BPS, diolah

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sisi Penggunaan (%,yoy)

2011 2012 2013

Komponen Pengeluaran Total Total Total I II III IV I II II

Konsumsi 58,60 61,51 60,95 63,13 63,87 59,91 68,09 64,06 59,91 63,74

Konsumsi Swasta 40,78 42,68 42,03 44,06 44,39 41,37 45,03 44,51 41,76 44,22

Konsumsi Pemerintah 17,83 18,83 18,92 19,06 19,49 18,53 23,06 19,55 18,15 19,52

Investasi 24,50 26,88 26,58 27,60 28,16 25,48 28,36 27,84 26,44 28,08

Ekspor Netto 16,89 11,61 12,47 9,27 7,97 14,62 3,55 8,09 13,65 8,18

2014 2015

2011 2012 2013 2014

Komponen Pengeluaran Total Total Total Total I II III

Konsumsi 5,63 6,77 6,93 7,94 6,52 5,77 5,77

Konsumsi Swasta 6,38 6,48 6,27 7,28 6,04 6,10 6,25

Konsumsi Pemerintah 3,94 7,43 8,44 9,38 7,64 5,02 4,71

Investasi 18,64 11,57 6,70 6,31 5,90 5,90 9,55

Ekspor Netto -40,38 -30,08 15,92 -26,12 -8,38 93,11 -44,36

P D R B -4,28 1,72 7,91 3,25 4,97 12,77 -0,59

2015

2

Triwulan III 2015

1.1.1 Konsumsi

Konsumsi secara keseluruhan masih berada

pada fase perlambatan dibandingkan pola

pertumbuhan historisnya. Akan tetapi,

Konsumsi Swasta telah kembali meningkat

dari 6,10% (yoy) di triwulan lalu menjadi

6,25% (yoy). Terdapat 3 faktor yang

mempengaruhi kinerja tersebut, yaitu

tingkat keyakinan konsumen, tingkat

penghasilan, serta akumulasi dampak inflasi

yang dalam perspektif konsumen relatif

terjaga.

Tingkat keyakinan konsumen relatif stabil

pada triwulan ini. Hal tersebut ditunjukkan

oleh hasil Survei Konsumen yang dilakukan

oleh Bank Indonesia di Kota Jayapura. Data

survei mengindikasikan bahwa mayoritas

responden cenderung optimistis akan

kondisi dan perkembangan ekonomi yang

terjadi. Meski demikian, keyakinan

konsumen cenderung melemah di akhir

triwulan ini.

Temuan tersebut konsisten dengan rilis

Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai

tendensi konsumen di Provinsi Papua. ITK

relatif stabil dengan tendensi menguat pada

triwulan ini. Ekspektasi ke depan juga

cenderung lebih optimistis dengan kenaikan

tipis. Dari sisi pendapatan, konsumen

cenderung merasa penghasilan yang

diperolehnya lebih tinggi (positif) dari

periode lalu.

Selain itu, persepsi masyarakat atas dampak

inflasi yang sempat melonjak akhir tahun

lalu, kini mulai dapat diadaptasi oleh

masyarakat. Kenaikan harga juga relatif

terjaga sejak awal tahun, meski harga

beberapa komoditas strategis yang

ditetapkan Pemerintah cenderung fluktuatif,

seperti harga BBM bersubsidi dan Tarif

Tenaga Listrik. Sampai dengan triwulan III

2015, akumulasi inflasi sejak awal tahun

baru mencapai 0,78% (ytd). Oleh karena

itu, persepsi masyarakat cenderung

optimistis dalam memandang dampak

inflasi terhadap konsumsinya.

Grafik 1.1 Perkembangan Indeks Keyakinan

Konsumen dan Penghasilan Saat ini

Grafik 1.2 Perkembangan Indeks Tendensi

Konsumen di Provinsi Papua

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2013 2014 2015

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Penghasilan Saat Ini

Garis 100

Optimistis

Pesimistis

sumber: Survei Konsumen

0

20

40

60

80

100

120

140

III IV I II III IV I II III IV I II III IVf

2013 2014 2015

ITK

Pendapatan RT

Pengaruh Inflasi thdp. Konsumsi

Garis 100

sumber: BPS

3

Triwulan III 2015

Ketiga faktor yang dijabarkan tadi penjadi

penguat fundamental konsumsi rumah

tangga, sehingga pertumbuhan Konsumsi

Swasta pada triwulan ini naik ke kisaran

6,25% (yoy). Angka tersebut di atas capaian

triwulan lalu (6,10%, yoy).

Indikator lainnya adalah nilai impor barang-

barang konsumsi rumah tangga. Data impor

produk kategori ini menunjukkan

kontraksinya telah menunjukkan perbaikan

meski masih dalam zona pertumbuhan

negatif. Secara tahunan, kontraksi di

triwulan II mencapai 48,87% (yoy),

sementara itu di triwulan ini kontraksi

berkurang hingga ke level 22,78% (yoy).

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa dampak

penguatan nilai tukar dolar masih terasa

dengan besaran yang lebih rendah.

Sebagaimana diketahui, dolar telah

mendepresiasi berbagai mata uang

termasuk rupiah sejak pertengahan 2013.

Penguatan dolar sejak 6 triwulan lalu baru

mulai terlihat dampaknya bagi

perekonomian Papua pada triwulan I lalu

hingga triwulan ini. Pelemahan impor

konsumsi juga merupakan dampak

pelemahan konsumsi secara nasional.

Selanjutnya, data penyaluran Kredit

Konsumsi menunjukkan pertumbuhan yang

sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II.

Pada triwulan lalu, Kredit Konsumsi tumbuh

15,35% (yoy). Lalu, triwulan ini,

pertumbuhannya naik tipis ke 17,96% (yoy).

Untuk komponen Konsumsi Pemerintah,

pertumbuhannya kembali melambat sampai

ke level 4,71% (yoy) dari 5,02% (yoy)

triwulan lalu. Angka tersebut konsisten

dengan pertumbuhan Belanja Pemerintah

Selain Belanja Modal yang juga relatif lebih

rendah dibandingkan dengan periode yang

sama pada tahun lalu. Fenomena ini

sebenarnya berlaku secara nasional.

Penjelasan lebih lanjut atas hal tersebut

akan dibahas pada Bab 4 Kajian ini.

Grafik 1.3 Perkembangan Impor Barang

Konsumsi di Provinsi Papua

Grafik 1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit

Konsumsi di Provinsi Papua

Grafik 1.5 Realisasi Belanja Selain Belanja Modal

Pemerintah Provinsi Papua

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000


2012 2013 2014 2015

Kredit Konsumsi

Pertumbuhan [sk. kanan]

Rp miliar% yoy

sumber: Laporan Bank

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015

Total Belanja Selain Belanja Modal Pertumbuhan [sk. kanan]

Rp miliar % yoy

sumber: DJPK dan BPKAD Prov. Papua

-100

100

300

500

700

900

(1,0)

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0


2012 2013 2014 2015

Nilai Impor Konsumsi Pertumbuhan [sk. kanan]

juta USD % yoy

sumber: Ditjen Bea dan Cukai

4

Triwulan III 2015

1.1.2 Investasi

Nilai riil komponen investasi Papua mulai

meningkat signifikan setelah menunjukkan

perlambatan dalam kurun waktu terakhir.

Selama 2013, pertumbuhannya mencapai

6,69% per tahun. Lalu sepanjang 2014,

kinerja menurun ke 6,31% (yoy) bahkan

sempat menyentuh 5,90% (yoy) pada

triwulan lalu. Akan tetapi, pada triwulan ini

telah membaik. Investasi tumbuh 9,55%

(yoy).

Kendati demikian Hal ini tidak sejalan

oleh perbankan

selama periode 2013-2015. Tidak hanya itu,

impor barang modal juga menunjukkan

penurunan dalam kurun waktu yang sama.

Asesmen menduga peningkatan investasi

pada triwulan ini lebih lebih banyak dibiayai

oleh pendanaan dari luar Papua, khususnya

untuk proyek terkait investasi di lapangan

usaha Pertambangan dan Penggalian.

Faktor-faktor penyebab perlambatan

investasi Papua yang persisten tersebut

terutama karena ketergantungan yang

tinggi terhadap kategori Pertambangan dan

Penggalian.

Ketergantungan atas sektor Pertambangan

dan Penggalian yang tinggi menyebabkan

investasi juga ditentukan oleh prospek

jangka panjang sektor tersebut. Oleh karena

itu, meski sektor-sektor lain khususnya

Pemerintahan aktif melakukan investasi,

fluktuasi investasi agregat tetap ditentukan

oleh kinerja sektor Penggalian dan

Pertambangan.

Perlu disampaikan bahwa prospek harga

komoditas tembaga di pasar internasional

telah positif dalam jangka panjang. Dalam

rilis Commodity Markets Outlook Edisi

Oktober 2015 yang lalu, World Bank telah

mengubah view yang sebelumnya negatif

menjadi positif untuk proyeksi harga riil

tembaga. Harga riil (2010=100) tembaga

akan naik dari $5.324/mt pada 2015

menjadi hanya $5.614/mt pada 2025.

Grafik 1.6 Penyaluran Kredit Modal Kerja dan

Investasi di Provinsi Papua

Grafik 1.7 Impor Barang Modal

0

5

10

15

20

25

30

35

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


2012 2013 2014 2015

Kredit Modal Kerja dan Investasi


Rp miliar % yoy


-150

-50

50

150

250

350

450

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35


2013 2014 2015

Nilai Impor Barang Modal Pertumbuhan [sk. kanan]

USD juta % yoy


5

Triwulan III 2015

Namun demikian, berbeda dengan

tembaga, prospek harga emas masih berada

pada view negatif. Harga riilnya turun dari

$1112/toz pada 2015 menjadi hanya

$802/toz pada 2025. Mengingat komoditas

bijih tembaga lebih besar porsinya dalam

struktur Pertambangan dan Ekspor Papua,

dengan kecenderungan harga riil jangka

panjang yang positif, investasi di sektor

Pertambangan juga pada gilirannya ikut

meningkat.

yang diberikan oleh Pemerintah kepada

salah satu pelaku pertambangan utama di

Papua untuk keberlanjutan usaha dalam

jangka panjang diperkirakan akan semakin

meningkatkan aktivitas investasi pada

periode mendatang. Sebagaimana

disebutkan dalam berbagai outlet berita dan

rilis resmi pelaku usaha dimaksud,

Pemerintah dan induk perusahaan tersebut

telah menjalin komunikasi intensif terkait

keberadaan jangka panjang kegiatan

operasionalnya. Pada Oktober lalu

Pemerintah dan pemilik perusahaan sepakat

untuk meneruskan pembangunan

pertambangan bawah tanah di Kabupaten

Mimika yang akan menyerap investasi

jangka panjang sekitar 18 milyar dolar.

Akan tetapi, mengingat belum adanya

kontrak resmi terkait keberlanjutan usaha

dalam jangka panjang, risiko investasi

Komoditas Periode CMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

2014-IV 6.451 6.351 6.255 6.158 6.059 5.960 5.470

2015-I 6.152 6.066 5.994 5.926 586 5.794 5.454

2015-II 5.584 5.560 5.548 5.538 5.529 5.520 5.454

2015-III 5.537 5.533 5.542 5.553 5.565 5.577 5.614

2015-IV 5.324 5.341 5.371 5.403 5.435 5.468 5.614

2014-IV 1.163 1.132 1.103 1.074 1.046 1.018 885

2015-I 1.174 1.138 1.106 1.076 1.046 1.018 882

2015-II 1.174 1.138 1.106 1.076 1.046 1.018 882

2015-III 1.112 1.074 1.040 1.007 975 945 802

2015-IV 1.112 1.074 1.040 1.007 975 945 802

Tembaga

($/mt)

Emas

($/toz)

Tabel 1.3 Proyeksi Harga Tembaga dan Emas 2015-2025

sumber: Commodity Markets Outlook (CMO), World Bank

6

Triwulan III 2015

tersebut tidak sepenuhnya terealisasi atau

dibatalkan masih tetap tinggi.

1.1.3 Ekspor Netto

Pada triwulan III 2015, Ekspor Netto Papua

kembali terkontraksi signifikan (-44,36%,

yoy) setelah mengalami akselerasi yang

cukup besar (93,11%, yoy) sepanjang

triwulan lalu. Pembalikan arah kinerja

tersebut merupakan implikasi turunnya

produksi Pertambangan dan Penggalian

serta adanya kendala regulasi terkait ekspor

mineral mentah.

Terkait turunnya kinerja Pertambangan dan

Penggalian, pembahasan lebih lanjut akan

dijabarkan di subbahasan pertumbuhan

ekonomi dari sisi kategori lapangan usaha.

Mengenai kendala regulasi terkait ekspor

mineral mentah, melalui liaison kepada

pemangku kebijakan dan pengumpulan

informasi anekdotal, diketahui bahwa

meskipun telah memperoleh Surat

Persetujuan Ekspor mineral mentah dari

Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, pada Juli lalu, hingga Agustus 2015

eksportir belum memperoleh izin lainnya

dari Kementerian Perdagangan. Izin

dimaksud adalah penangguhan ketentuan

Letter of Credit sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

04/MDAG.PER/I/2015 tentang Ketentuan

Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor

Barang Tertentu yang berlaku mulai 1 April

2015.

Selanjutnya, terkait pangsa, ekspor Papua

pada triwulan ini sebagian besar disalurkan

ke India (37%), Jepang (25%) dan Republik

Rakyat Tiongkok (11%). Ekspor dominan ke

ketiga negara tersebut adalah komoditas

pertambangan, yaitu bijih tembaga.

Sejalan dengan Ekspor Luar Negeri, Impor

Luar Negeri mengalami kontraksi 17,41%

(yoy). Besaran kontraksi tersebut lebih

rendah dibandingkan pada triwulan lalu

Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor

Grafik 1.10 Pangsa Ekspor Triwulan III 2015

-120

-70

-20

30

80

130

180

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200


2012 2013 2014 2015

Nilai ekspor nonmigas Nilai ekspor pertambangan Pertumbuhan ekspor tambang [sk. kanan]

USD juta % yoy


37%

25%

11%

7%

4%India

Jepang

RRT

Filipina

Korea Selatan

Lainnya


7

Triwulan III 2015

yang mencapai 23,58% (yoy). Pergerakan

tersebut konsisten dengan pergerakan nilai

impor menurut data Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.

Perlu diketahui bahwa komponen impor

barang modal dan barang antara memiliki

porsi besar dalam struktur impor Provinsi

Papua. Kelompok barang tersebut sebagian

besar terkait dengan kegiatan operasional

dan investasi di sektor pertambangan. Oleh

karena itu, fluktuasi Impor Luar Negeri juga

ditentukan oleh kinerja pelaku usaha

pertambangan.

Terkait perdagangan antardaerah di luar

provinsi, seperti yang telah diprediksi pada

triwulan lalu, Papua kembali mencatatkan

posisi impor netto sebesar Rp2,93 triliun. Ke

depan, posisi tersebut akan semakin

membesar mengingat hampir seluruh

barang kebutuhan masyarakat masih harus

disuplai dari luar daerah Papua.

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, kontraksi

kinerja perekonomian Papua terutama

didorong oleh Pertambangan dan

Penggalian yang tumbuh -10,79% (yoy).

Berbeda dengan Pertambangan dan

Penggalian, kategori-kategori lapangan

usaha lainnya secara umum mencatatkan

kinerja positif. Beberapa kategori bahkan

terakselerasi dibandingkan triwulan lalu.

Grafik 1.11 Impor Provinsi Papua

Grafik 1.12 Pangsa Impor Triwulan III 2015

sumber: BPS, diolah

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha

Grafik 1.13 Struktur dan Pertumbuhan

Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha

32%

25%

22%

11%

7%

Australia

Swedia

Amerika Serikat

Singapura

Jepang

Lainnyasumber: Ditjen Bea dan Cukai

2011 2012 2013

Total Total Total I II III IV I II III

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,87 6,18 6,04 6,72 6,92 3,60 6,06 6,89 3,45 5,79

Pertambangan dan Penggalian (16,22) (6,41) 7,50 (3,87) 9,34 7,99 (23,67) 2,02 25,61 (10,79)

Konstruksi 16,04 13,99 11,79 7,69 17,81 9,44 2,54 13,96 6,33 8,45

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,09 9,84 9,36 5,90 8,51 6,62 8,12 8,35 7,13 8,72

Transportasi dan Pergudangan 9,90 8,74 8,15 8,58 10,32 11,03 11,00 10,39 9,04 8,63

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,67 8,36 2,80 13,21 20,67 22,69 8,58 10,07 4,10 4,91

Kategori Lapangan Usaha Lainnya 10,61 8,12 9,89 10,61 11,96 5,47 5,33 5,06 3,36 7,29

Produk Domestik Regional Bruto (4,28) 1,72 7,91 3,16 11,23 8,31 (7,46) 5,79 12,77 (0,59)

Kategori Lapangan Usaha20152014

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

(10.000)

(5.000)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000


2012 2013 2014 2015

Lainnya Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan dan Reparasi Konstruksi Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertumbuhan Ekonomi [sk. kanan]

Rp miliar % yoy

sumber: BPS

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-25

25

75

125

175


2013 2014 2015

Impor Nonmigas

Impor Barang Modal dan Antara

Pertumbuhan Nonmigas [sk. kanan]

USD juta % yoy


8

Triwulan III 2015

1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

Lapangan usaha kategori

tumbuh positif.

Pertumbuhannya meningkat dari 3,45%

(yoy) pada triwulan lalu menjadi 5,79%

(yoy) pada triwulan ini. Data produksi

tanaman pangan menunjukkan bahwa

meskipun proyeksinya dikoreksi ke bawah

untuk memasukkan dampak El Nino, namun

secara total nilainya masih lebih tinggi dari

tahun lalu.

Sementara itu, meski berdampak negatif

terhadap tanaman pangan, El Nino justru

meningkatkan produksi perikanan. Hasil

Liaison melalui FGD dengan SKPD terkait

diperoleh informasi bahwa El Nino

menyebabkan pertumbuhan plankton

yang adalah struktur pertama pada rantai

makanan di laut menjadi lebih baik.

Akibatnya pertumbuhan ikan secara

keseluruhan jadi terdampak positif.

Kendati demikian, pertumbuhan kredit ke

sektor pertanian justru terlihat melambat.

Tren ini telah berlangsung sejak

pertengahan 2014. Meski pertumbuhannya

pada triwulan II 2015 sempat terakselerasi

mencapai 23,4% (yoy), triwulan ini

kinerjanya kembali melambat.

1.2.2 Pertambangan dan

Penggalian

Sebagai kategori dominan dalam struktur

ekonomi Papua, fluktuasi pertumbuhannya

menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan

ekonomi Papua secara keseluruhan.

Triwulan ini, Pertambangan dan Penggalian

terkontraksi 10,79% (yoy). Kontraksi

tersebut merupakan kombinasi antara (1)

faktor base effect tingginya produksi

triwulan III 2014 yang berada di kisaran atas

level historisnya; (2) fenomena El Nino; dan

(3) kualitas bijih tambang yang lebih rendah.

Grafik 1.17 Produksi Konsentrat Tembaga dan

Emas Kabupaten Mimika

Grafik 1.14 Produksi Tanaman Pangan yang

Dominan di Provinsi Papua

Grafik 1.15 Produksi Perikanan Tangkap

Grafik 1.16 Kredit Sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

TOTAL I II III IV I II

2013 2014 2015

Produksi Perikanan Tangkap

Pertumbuhan[sk. kanan]

ton %, yoy

sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1000

1200


2012 2013 2014 2015

Kredit Sektor Pertanian


Rp miliar % yoy


-100

-50

0

50

100

150

200

250

-240

-140

-40

60

160

260

360

460

560


2012 2013 2014 2015

Produksi Konsentrat Tembaga (Cu)

Produksi Konsentrat Emas (Au)

Pertumbuhan Tembaga [sk. kanan]

Pertumbuhan Emas [sk. kanan]

Cu: juta pound

Au: ribu ounce

% yoy

sumber:

FCX Quarterly Reports

0

2

4

6

8

10

12

14

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 (ATAP) 2015 (ARAM I) 2015 (ARAM II)

Luas Panen Padi

Luas Panen Ubi Jalar

Produktivitas Padi [sk. kanan]

Produktivitas Ubi Jalar [sk. kanan]

ha ton/ha

sumber: BPS

9

Triwulan III 2015

penangguhan larangan ekspor mineral

mentah oleh Pemerintah, produksi

pertambangan meningkat drastis bahkan

sampai mencapai kisaran atas historisnya.

Sampai saat ini level tersebut masih belum

ditembus lagi.

Terkait El Nino, dalam rilis resmi pelaku

usaha dominan di kategori pertambangan

dan penggalian di Papua, disebutkan bahwa

karena fenomena ini suplai air ke areal

penambangan menjadi sangat terbatas.

Akibatnya proses produksi secara

keseluruhan menjadi turun. Untuk triwulan

IV 2015, perusahaan telah memangkas

target produksi sampai 15% dari yang

direncanakan.

Dalam jangka menengah, kinerja sektor ini

diperkirakan masih akan tertahan. Hasil

asesmen Bank Indonesia menyimpulkan

terdapat setidaknya 3 faktor yang menahan

kinerja Pertambangan dan Penggalian

tersebut. Ketiga faktor dimaksud adalah

kondisi pasar komoditas internasional,

prospek tembaga dan emas dalam jangka

panjang, serta kendala regulasi domestik.

Secara eksternal, pasar komoditas tembaga

Permintaan dari negara utama konsumen

komoditas tersebut relatif lemah.

Pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat

Tiongkok (RRT) yang sering menjadi

indikator utama permintaan tembaga dunia

juga mengindikasikan sinyal pelemahan.

Tidak hanya itu, bank sentral RRT juga telah

mendevaluasi nilai tukarnya untuk lebih

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal

tersebut dapat menjadi indikasi lebih lanjut

bahwa ada kendala serius dalam

meningkatkan kinerja perekonomian

Tiongkok yang pada gilirannya

mempengaruhi konsumsi tembaganya.

Kendati demikian, dalam jangka panjang

asemen memperkirakan sektor ini akan

kembali meningkat kinerjanya. Selain karena

jaminan politik yang diberikan kepada

keberlangsungan investasi jangka panjang

Grafik 1.18 Penjualan Konsentrat Tembaga

dan Emas Kabupaten Mimika

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-150

-50

50

150

250

350

450

550


2012 2013 2014 2015

Penjualan Konsentrat Tembaga (Cu)

Penjualan Konsentrat Emas (Au)

Pertumbuhan Cu [sk. kanan]

Pertumbuhan Au [sk. kanan]

Cu: juta pound

Au: ribu ounce

% yoy

sumber: FCX Quarterly Reports

10

Triwulan III 2015

pelaku usaha dominan di kategori ini oleh

Pemerintah, prospek harga riil jangka

panjang komoditas tembaga juga positif.

1.2.3 Konstruksi

Kinerja kategori Konstruksi telah

terakselerasi dari 6,33% (yoy) pada triwulan

lalu menjadi 8,45% (yoy) pada triwulan ini.

Realisasi tersebut sejalan dengan angka

penjualan semen di Provinsi Papua yang

tercatat meningkat dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja kategori ini sejalan

dengan peningkatan aktivitas Investasi.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,

Investasi meningkat dari 5,90% (yoy)

menjadi 9,50%(yoy). Peningkatan investasi

bangunan tidak hanya terjadi akibat proyek-

proyek infrastruktur pemerintah yang

dipacu realisasinya setelah mencatatkan

kinerja rendah pada semester I 2015.

Berlanjutnya proses pembangunan

infrastruktur dan sarana pendukung jangka

panjang pertambangan juga berkontribusi

atas pertumbuhan Konstruksi di Papua.

Jika melihat data historis, peningkatan

penyaluran kredit di tahun sebelumnya akan

sejalan dengan kinerja sektor Konstruksi

pada tahun setelahnya. Untuk triwulan III

2015 sendiri, penyaluran kredit ke Sektor

Konstruksi tercatat negatif. Artinya tahun

depan, peluang perlambatan kategori ini

akan semakin membesar.

Grafik 1.19 Penjualan Semen di Provinsi Papua

Grafik 1.20 Kredit Sektor Konstruksi di Papua

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

(100)

(50)

-

50

100

150

200


2013 2014 2015

Penjualan Semen


sumber: Asosiasi Semen Indonesia

ribu sak %, yoy

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000


2012 2013 2014 2015

Kredit Konstruksi



Rp miliar % yoy

11

Triwulan III 2015

1.2.4 Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Nilai tambah yang dihasilkan oleh kategori

terakselerasi di

level 8,72% (yoy). Angka tersebut naik dari

7,13% (yoy) pada triwulan lalu. Hal ini

sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang

menunjukkan tren pembelian durable goods

yang relatif meningkat pada triwulan ini.

Data pendaftaran kendaraan baru, baik

roda empat maupun roda dua juga

menunjukkan peningkatan dibandingkan

triwulan lalu meskipun masih berada pada

zona negatif. Kondisi tersebut juga sesuai

dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

(SKDU) yang diselenggarakan oleh Bank

Indonesia. SKDU menunjukkan nilai Saldo

Bersih Tertimbang (SBT) realisasi sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran yang naik

dari -0,17% di triwulan lalu menjadi 0,40%

pada triwulan ini.

1.2.5 Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib

Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja

Pemerintah dan pemda

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

akselerasi kinerja

dari 4,10% (yoy) pada triwulan lalu menjadi

4,91% (yoy) pada triwulan III 2015.

Berdasarkan data realisasi belanja total

Pemdaprov, dapat dilihat bahwa secara

tahunan, tingkat pertumbuhan realisasi

triwulan ini juga lebih tinggi dari triwulan III

2014.

Grafik 1.21 Pendaftaran Kendaraan Baru

Grafik 1.22 Pembelian Durable Goods

Grafik 1.23 Perkembangan Realisasi Total

Belanja Pemerintah Provinsi Papua

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000


2012 2013 2014 2015

Jumlah Kendaraan Baru


%, yoyunit

sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2013 2014 2015

Pembelian Durable Goods

Garis 100

Optimistis

Pesimistis


-50

0

50

100

150

200

(3.000)

(1.000)

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000


2013 2014 2015

Total Belanja Pemdaprov


Rp miliar % yoy

sumber: DJPK dan BPKAD Provinsi Papua

12

Triwulan III 2015

1.2.6 Kategori Lainnya

Kategori-kategori yang pertumbuhannya

juga melambat pada triwulan ini adalah

Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan

Gas; Real Estate; dan Jasa Pendidikan.

Sementara itu, sektor-sektor lainnya tercatat

justru mengalami akselerasi. Kategori jasa

keuangan yang sempat mencatatkan

kontraksi sebesar 13,46% (yoy) triwulan

lalu, kini telah kembali positif di level 7,71%

(yoy). Pembahasan lebih lanjut atas kinerja

kategori ini dapat dilihat pada Bab 3 Kajian

ini.

Tabel 1.5 Perkembangan Sektor Lainnya

sumber: BPS (2015)

Kategori Lapangan Usaha 2011 2012 2013

Total Total Total I II III IV I II III

Industri Pengolahan 5,32 1,93 2,13 9,04 10,69 6,90 8,34 5,62 5,45 1,72

Pengadaan Listrik, Gas 6,34 10,45 7,59 8,62 8,44 6,08 (1,65) (8,90) 1,61 (4,18)

Pengadaan Air 3,29 4,63 6,53 6,35 6,40 6,01 6,24 3,47 3,83 5,08

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,15 7,86 11,67 17,06 16,54 10,67 7,12 4,97 5,85 8,64

Informasi dan Komunikasi 10,66 10,23 12,79 9,93 13,89 2,15 1,37 0,82 0,69 9,62

Jasa Keuangan 10,83 7,85 14,37 6,64 11,51 (0,19) 12,16 9,26 (13,46) 7,71

Real Estate 13,10 10,01 11,67 10,11 8,06 8,09 6,30 4,96 5,99 5,32

Jasa Perusahaan 14,29 6,52 5,88 10,49 10,20 9,70 8,34 1,66 3,89 5,55

Jasa Pendidikan 10,64 9,62 9,75 12,42 12,68 5,86 3,33 7,18 9,27 9,07

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,29 8,76 9,29 13,01 13,86 7,30 4,81 9,45 9,17 9,84

Jasa lainnya 12,02 9,11 10,42 13,00 13,19 6,23 3,54 7,56 7,71 8,73

Total Lapangan Usaha Lainnya 10,61 8,12 9,89 10,61 11,96 5,47 5,33 5,06 3,36 7,29

2014 2015

13

2

INFLASI

nflasi di Provinsi Papua1

pada triwulan III 2015, seperti yang telah diprediksi, turun

dibandingkan triwulan lalu. Tingkat inflasi turun dari sebelumnya 8,20% (yoy), ke

7,07% (yoy) di triwulan ini. Penyebab turunnya inflasi adalah terkendalinya harga-

harga komponen core inflation dan administered prices. Sementara itu, tarikan

permintaan (demand pull) Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan periode libur

sekolah serta tekanan biaya sisi penawaran (cost push) akibat fenomena iklim (El Nino),

menyebabkan tingkat harga komponen volatile food terlihat meningkat signifikan

(12,02%, yoy) dari triwulan lalu (10,45%, yoy).

2.1 Inflasi Umum

Kenaikan tingkat harga agregat (inflasi) di

Provinsi Papua pada triwulan III 2015

semakin terkendali. Seperti yang telah

diprediksi pada edisi lalu, rentang proyeksi

inflasi Bank Indonesia untuk inflasi di

Provinsi Papua (7,56 s.d. 8,56%, yoy)

(KEKR 2015-II, hal. 45). Selain itu, proyeksi

juga memperkirakan tekanan inflasi

terutama akan berasal dari komponen

volatile foods. Secara umum inflasi di Papua

masih lebih tinggi dari inflasi nasional, meski

dengan kecenderungan konvergensi (gap

mengecil).

Secara bulanan, pergerakan tingkat harga

berada pada rentang yang relatif konsisten

dengan data 3 tahun terakhir. Tren historis

menunjukkan harga-harga relatif stabil atau

turun pada semester pertama. Kemudian,

lonjakan yang mencolok cenderung terjadi

di triwulan akhir. Fluktuasi di luar triwulan

akhir, umumnya disebabkan oleh shock dari

kebijakan pemerintah. Sejak Maret 2015,

tidak perubahan signifikan dalam kebijakan

terkait harga-harga yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

Untuk triwulan ini, kompilasi rilis Inflasi BPS

di dua kota IHK di Papua menunjukkan 2

bulan inflasi dan 1 bulan deflasi. Hal yang

masih tetap perlu diperhatikan adalah

bahwa pergerakan inflasi daerah yang

I

1

Inflasi Papua dihitung dengan menggunakan metode rerata tertimbang berdasarkan bobot kota dari inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Jayapura (0,45) dan Kabupaten Merauke (0,16).

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan

Grafik 2.3 Event Analysis Inflasi

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rerata 2010-2014 2012

2013 2014

2015

% mtm

sumber: BPS, diolah

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

2

4

6

8

10

12

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 2014 2015

yoymtm [skala kanan]

BBMs turun

Natal,Tahun Baru

BBMs naik,Natal

BBMs naik

Akhir Panen

sumber: BPS, diolah

Ramadhan

Pasca-Lebaran

% %

Pasca-Lebaran

Ramadhan

0

2

4

6

8

10

12

III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015

Papua

Nasional

sumber: BPS, diolah

14

Triwulan III 2015

disampel untuk survei Indeks Harga

Konsumen (IHK) periode 2015 cenderung

berbeda secara arah. Kondisi tersebut

mengkonfirmasi adanya disparitas

(kesenjangan) struktur ekonomi dan tata

niaga dalam satu wilayah Provinsi Papua.

Asesmen Bank Indonesia menyimpulkan

bahwa minimnya infrastruktur konektivitas

antardaerah di Papua menjadi faktor utama

penyebab masalah disparitas ini.

2.2 Komponen Inflasi

Seiring dengan ekspektasi inflasi masyarakat yang relatif terjaga, tekanan atas

komponen inti (core inflation) mulai turun pada triwulan III-2015. Komponen inti turun

signifikan dari 5,72% (yoy) di triwulan II 2015 menjadi 4,60 % (yoy) pada triwulan ini.

Komponen harga-harga yang diatur pemerintah juga turun drastis dari 14,49% (yoy)

triwulan lalu, menjadi 9,78% (yoy). Sementara itu komponen volatile food terlihat

mengalami tekanan kenaikan yang juga signifikan baik secara bulanan (mtm) maupun

tahunan (yoy).

Untuk komponen inflasi inti, jika diuraikan

berdasarkan kategori komoditas pangan

dan nonpangan, keduanya mengalami

Grafik 2.5 Disagregasi Komponen Inflasi Bulanan

sumber: BPS

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komponen

Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Bulanan

Menurut Daerah

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014 2015

Papua Jayapura Meraukesumber: BPS

%, mtm


Core Inflation 6,55 6,61 6,01 5,66 4,67 5,10 5,39 5,72 4,60

Volatile Food 8,68 6,59 14,56 9,36 2,82 12,14 5,95 10,45 12,02

Administered Prices 17,30 18,23 15,83 11,25 7,16 18,24 12,82 14,49 9,78

Headline Inflation 8,58 8,27 9,58 7,40 4,51 9,12 6,85 8,20 7,07

2015Disagregasi Komponen

2013 2014

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 2014 2015

Core Inflation

Volatile Food

Administered Prices

sumber: BPS, diolah

% mtm

15

Triwulan III 2015

penurunan yang signifikan. Akibatnya,

inflasi inti turun dari 5,72% (yoy) di triwulan

lalu menjadi 4,60%(yoy) di triwulan III 2015.

Dari sisi ekspektasi, inflasi yang diantisipasi

masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan

oleh Survei Konsumen Bank Indonesia di

Kota Jayapura relatif stabil dalam enam

bulan terakhir.

Selain itu, gap ekspektasi jangka menengah

dan jangka panjang juga cenderung

konvergen atau hanya memiliki selisih tipis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

tingkat harga agregat yang saat ini

terbentuk telah sesuai dengan level yang

diantisipasi oleh masyarakat. Dengan

demikian, tekanan atas inflasi inti

diperkirakan akan semakin mereda ke

depannya, kecuali terjadi shock yang belum

diantisipasi oleh perekonomian.

Untuk komponen volatile food,

pergerakannya meningkat tajam pada

triwulan ini (12,02%, yoy). Secara besaran

bulanan, nilainya jauh di atas rata-rata

inflasi dalam setahun terakhir (0,96%,

mtm). Komoditas yang berfluktuasi paling

tinggi1

adalah yang termasuk dalam

ur-

1

Fluktuasi tertinggi dilihat dari nilai koefisien

variasi antara nilai deviasi standar dan

reratanya.

Grafik 2.7 Ekspektasi Inflasi Konsumen

Grafik 2.6 Disagregasi Inflasi Bulanan

Komponen Core Inflation

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Komponen Volatile Food Berdasarkan Subkelompok

sumber: BPS, diolah

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014 2015

Core

Core Pangan

Core Nonpangansumber: BPS, diolah

% mtm

0

50

100

150

200

250

9 12 3 6 9 12 3 6 7 8 9

2013 2014 2015

Ekspektasi Inflasi 3 Bulan YADEkspektasi Inflasi 6 Bulan YADEkspektasi Inflasi 12 Bulan YAD


Komponen-Subkelompok

Inflasi

September

2014

Inflasi

Juni

2015

Inflasi

September

2015

Rerata

periode

Sept-14

Sept-15

Deviasi

Standar

Sept-14

Sept-15

Koefisien

Variasi

(%)

Volatile Food 0,44 0,62 2,35 0,96 3,28 341

Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 0,42 (2,30) 0,49 1,01 2,71 269

Daging dan Hasil-hasilnya (0,08) 0,98 3,16 0,55 1,28 233

Ikan Segar 1,83 0,65 (1,37) 1,63 5,05 310

Ikan Diawetkan 0,71 (0,75) 0,89 (2,04) 7,92 389

Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 1,02 1,40 0,10 0,65 1,38 211

Sayur-sayuran 0,37 3,07 5,86 0,89 5,48 615

Kacang-kacangan (0,02) (0,24) 0,26 0,36 0,94 258

Buah-buahan 0,20 2,06 5,24 1,27 3,68 289

Bumbu-bumbuan (2,61) 2,82 16,67 2,92 21,47 735

Lemak dan Minyak 0,38 0,24 2,83 0,62 1,03 165

Bahan Makanan Lainnya (1,15) 1,75 4,52 0,60 2,35 391

16

Triwulan III 2015

- -

Sebagai ilustrasi, hasil Survei Pemantauan

Harga yang dilakukan oleh Bank Indonesia

di beberapa pasar tradisional dan modern di

Jayapura, rata-rata harga tomat buah pada

Juni 2015 adalah Rp20.600. Sementara itu,

pada Maret 2015, harga rata-ratanya hanya

Rp12.150. Contoh lainnya adalah

komoditas cabai merah. Pada Maret 2015,

rata-rata harganya adalah Rp33.650.

Namun, pada Juni 2015 harga rata-ratanya

sudah di kisaran Rp54.163. Perlu dicatat

bahwa pada akhir Desember 2014 rata-rata

harga cabai merah sempat mencapai

Rp80.950. Pergerakan harga yang demikian

menyebabkan tingkat harga secara umum

menjadi fluktuatif. Agar dapat

mengendalikan fluktuasi harga di kelompok

ini, kerja sama berbagai pihak khususnya

melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) perlu semakin diperkuat.

Informasi mengenai volatile food tersebut

dapat dijadikan pertimbangan untuk

kebijakan pengendalian inflasi dalam rangka

menjaga keterjangkauan barang dan jasa di

daerah, sebagaimana yang diamanatkan

oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

027/1696/SJ Tahun 2013. Dengan informasi

tersebut, opsi kebijakan pengendalian harga

dapat difokuskan pada komoditas dari

-

- - -

Terkait, komponen administered prices,

risiko kenaikan harga komoditas minyak

dunia yang diprediksi akan semakin

mengecil. Akibat harga minyak dunia

sempat mencatatkan rebound (kenaikan

kembali), Pemerintah telah menaikkan

harga BBM bersubsidi pada Maret lalu.

Akan tetapi, Pemerintah terlihat masih

menahan melakukan kenaikan lebih lanjut

meski harga internasional cenderung

meningkat beberapa waktu lalu. Asesmen

Bank Indonesia triwulan lalu menyimpulkan

17

Triwulan III 2015

risiko dampak kenaikan harga dunia akan

dimitigasi oleh posisi Pemerintah yang

menunda kebijakan menaikkan harga

domestik, setidaknya hingga November

2015.

Saat ini, dengan harga minyak dunia telah

berpindah ke tren negatif, asesmen menilai

risiko kenaikan harga dari sisi administered

prices akan semakin kecil. Asesmen juga

memperkirakan pada akhir tahun

komponen ini berpotensi deflasi.

Perlu diperhatikan bahwa seandainya

pemerintah menaikkan harga BBM

bersubsidi mengingat setiap kebijakan

menaikkan akan dilakukan secara

bertahap pengaruhnya bagi tingkat harga

secara keseluruhan diperkirakan tidak akan

sebesar dampak yang ditimbulkan oleh

rezim subsidi sebelumnya yang menerapkan

fixed price subsidy).

Tidak hanya itu, tren dampak kenaikan

harga BBM bersubsidi juga menunjukkan

penurunan secara konsisten. Dengan kata

lain, masyarakat telah semakin mampu

mengadaptasi kenaikan harga BBM

bersubsidi. Oleh karena itu, ke depannya isu

kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan

akan mengecil dampaknya terhadap

ekspektasi harga di perekonomian.

2.3 Kelompok Komoditas

Dekomposisi atas kelompok komoditas

penyusunnya menunjukkan bahwa

pergerakan inflasi Papua terutama didorong

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok

sumber: BPS

Grafik 2.8 Pola Historis Inflasi Bulanan Akibat

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

1,5

6,8

5,9

3,4

1,2

0,3

4,3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005-3 2005-10 2008-5 2013-6 2014-11 2015-3

m-1 M m+1

m+2 tren (M)

%, mtm

sumber: BPS, diolah

M : bulan kenaikan harga BBM bersubsidi


Bahan Makanan 8,21 7,12 14,12 9,02 3,52 11,56 6,27 10,48 11,67

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 5,37 8,18 9,25 8,86 10,15 8,78 8,63 8,74 6,30

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 8,22 9,18 8,25 7,26 5,82 7,44 7,06 7,59 5,12

Sandang 3,70 4,07 4,63 4,95 3,88 4,02 4,37 4,73 3,21

Kesehatan 2,89 3,80 5,56 4,88 2,86 4,47 6,73 7,67 7,46

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,75 3,73 3,25 3,22 2,23 3,91 4,58 4,57 4,75

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 15,40 11,97 8,93 6,32 1,78 11,43 7,29 8,48 6,20

UMUM 8,58 8,27 9,58 7,40 4,51 9,12 6,85 8,20 7,07

Kelompok Komoditas2013 2014 2015

18

Triwulan III 2015

oleh pergerakan harga pada Kelompok

Bahan Makanan. Kelompok tersebut

memiliki bobot yang sangat tinggi dalam

penyusunan inflasi, yaitu sekitar 28%.

Per triwulan III 2015, kenaikan harga

komposit komoditas Bahan Makanan

mencapai 11,67% (yoy). Angka tersebut

naik signifikan dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencapai 10,48% (yoy).

Kenaikan tingkat harga pada kelompok

komoditas Bahan Makanan tersebut sejalan

dengan inflasi pada komponen volatile

foods.

Sejalan dengan kenaikan harga BBM

bersubsidi, harga gabungan untuk

Jasa

Perubahan indeksnya secara tahunan naik

dari 7,29% (yoy) menjadi 8,48% (yoy).

Secara historis kelompok ini merupakan

indikator atas kebijakan Pemerintah

menaikkan harga BBM bersubsidi sekaligus

respons pertama atas kebijakan tersebut.

Respons terbesar biasanya terjadi pada

subkelompok transpor.

2.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Secara formal kelembagaan, Provinsi Papua

telah memiliki 3 Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID), yaitu TPID Provinsi Papua,

TPID Kota Jayapura dan TPID Kabupaten

Merauke.

Selama triwulan III 2015, salah satu kegiatan

yang dilakukan adalah High Level Meeting

yang membahas strategi pengendalian

inflasi menyambut HKBN yaitu Idul Fitri.

Sebagi tindak lanjut atas kegiatan tersebut,

TPID melakukan inspeksi mendadak ke

pasar-pasar utama dan distributor besar di

Kota Jayapura dan Merauke.

19

Boks ANALISIS KUADRAN INFLASI PROVINSI PAPUA

Dalam dua tahun terakhir, inflasi Papua

cenderung lebih berfluktuasi dibanding

inflasi Nasional. Secara lebih mendalam

dapat diketahui bahwa fluktuasi inflasi

Papua terutama bersumber pada inflasi

volatile food dan administered prices. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa tekanan

sisi suplai (sisi penawaran) terutama

gangguan produksi dan distribusi serta

realisasi kebijakan pengaturan harga oleh

pemerintah, khususnya BBM, memberikan

pengaruh yang relatif signifikan terhadap

inflasi Papua dalam jangka pendek.

Mengacu pada Survei Biaya Hidup (SBH)

tahun dasar 2012 yang dilakukan oleh BPS,

komoditas pembentuk inflasi untuk wilayah

Papua tercatat sebanyak 426 komoditas.

Dari jumlah tersebut, komoditas inflasi inti

(core) menjadi yang terbanyak, mencapai

80,5%, kemudian 15,5% berupa komoditas

volatile foods dan sisanya (4%) adalah

komoditas administered price. Melihat

banyaknya komoditas pembentuk inflasi

tersebut maka untuk mengoptimalkan

pengendalian inflasi, TPID perlu kiranya

mengetahui komoditas yang memberikan

pengaruh dominan dalam inflasi. Terkait

dengan hal tersebut, Bank Indonesia

melakukan mapping komoditas inflasi di

Papua. Dengan melakukan plotting data

pada grafik kartesius dapat diketahui

frekuensi dan tingkat sumbangan inflasi

dari komoditas yang dominan terhadap

inflasi di Papua.

Sejak awal tahun 2015 hingga triwulan III

2015, terlihat bahwa 60% komoditas

penyumbang inflasi terbesar di Papua

berupa bahan makanan. Komoditas cabai

Grafik B.1 Inflasi di Provinsi Papua

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 2013 2014 2015

Papua(mtm) Papua(yoy) Nasional(mtm) Nasional(yoy)

9,05

-7,16

5,30

-3,70

5,53

-5,22

3,24

-2,74

11,19

0,80

-1,70

2,35

-1,59

9,58

6,57

-3,18

2,06

-1,97

-0,64

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 2014 2015

core inflation volatile foods administered prices

Grafik B.2 Disagregasi Inflasi Papua (%, mtm)

20

Triwulan III 2015

merah hingga September 2015 memberikan

sumbangan inflasi tertinggi, secara rata-rata

mencapai 0,37% (mtm). Selain itu,

komoditas ini 4 kali menjadi pemicu inflasi

di Papua. Terkait hal tersebut, maka

komoditas cabai dikategorikan sebagai

komoditas yang memiliki pengaruh besar

(high impact) dalam dinamika inflasi Papua.

Komoditas lain yang juga sering kali

memberikan sumbangan inflasi relatif tinggi

adalah ikan ekor kuning dan bawang merah

yang juga 4 kali memicu inflasi. Secara rata-

rata, sumbangan inflasi masing-masing

komoditas tersebut mencapai 0,13% dan

0,09% (mtm).

Terkait dengan komoditas cabai, salah satu

upaya yang telah dilakukan pemerintah

daerah beserta TPID Provinsi Papua dalam

mengendalikan inflasi cabai adalah dengan

melakukan penyediaan 6.000 bibit cabai

dan pembagian 1.000 bibit cabai kepada

PNS di lingkungan kerja Provinsi Papua. Ke

depan, untuk semakin mengefektifkan

pengendalian inflasi, maka pemerintah

daerah beserta TPID di wilayah Papua perlu

melakukan berbagai upaya-upaya strategis,

dimana dalam jangka pendek dapat

diprioritaskan untuk mengendalikan harga

ketiga komoditas tesebut.

Grafik B.3 Kuadran Komoditas Inflasi Papua

HIGH

LOW HIGH

Frekuensi Inflasi (kali)

Rat

a-ra

ta S

um

ban

gan

Infl

asi (

%, m

tm)

Ekor Kuning

Bawang Merah

Cabai Rawit

Beras

Angkutan Udara

Bensin

Cabai Merah

Komoditas lain

Kangkung

0,0

0,2

0,4

0 3 6

21

3 PERBANKAN DAN

SISTEM PEMBAYARAN

inerja perbankan di Provinsi Papua kembali menunjukkan gejala pelemahan. Dari

sisi aset, kinerja perbankan di Papua melambat dari 16,74% (yoy) triwulan lalu

menjadi 11,54% (yoy) pada triwulan III 2015. Dari sisi penghimpunan Dana Pihak

Ketiga (DPK), secara umum terjadi peningkatan, terutama didorong oleh kinerja Giro.

Implikasinya, aktivitas intermediasi cenderung turun. LDR turun dari 59% triwulan II ke

55% triwulan ini. Spread suku bunga DPK dengan suku bunga kredit yang relatif tinggi

mengindikasikan efisiensi biaya intermediasi masih perlu ditingkatkan.

Terkait Keuangan Inklusif, indikator di Papua secara signifikan masih lebih buruk dari

rata-rata nasional. Sementara untuk sistem pembayaran, baik untuk tunai maupun

nontunai menunjukkan posisi net outflow pada triwulan ini.

3.1 Perkembangan Perbankan

Secara umum perbankan di Provinsi Papua

menunjukkan gejala pelemahan kinerja. Hal

ini merupakan fenomena yang terjadi tidak

hanya pada skala nasional, melainkan juga

pada level global. Saat ini ketidakpastian

eknonomi negara maju yang kemudian

berimbas ke pasar keuangan global telah

menyebabkan kinerja sektor keuangan

tertahan bahkan turun.

Dari sisi aset, setelah mengalami

pertumbuhan yang konsisten sejak triwulan

awal sampai triwulan III 2014, tanda-tanda

pelemahan kinerja mulai terlihat di akhir

semester II 2014. Selanjutnya, pada Februari

2015, Bank Indonesia menyampaikan sinyal

pelonggaran kebijakan moneter dengan

menurunkan BI Rate dari 7,75% menjadi

7,5% yang direspon positif oleh sektor

keuangan. Hal tersebut dapat dilihat juga

dari penguatan pertumbuhan aset sektor

perbankan di Papua pada triwulan I.

Namun demikian, perkembangan lebih

lanjut dari pasar keuangan global yang

masih berada pada kondisi turbulensi, turut

dirasakan juga dampaknya oleh perbankan

di Papua. Meski Bank Indonesia telah

mengirimkan lebih lanjut sinyal pelonggaran

kebijakan makroprudensial, kinerja

K

Grafik 3.1 Perkembangan Aset Perbankan

0

5

10

15

20

25

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


2012 2013 2014 2015

Total Aset

Pertumbuhan (sk. Kanan)


Rp miliar %, yoy

22

Triwulan III 2015

perbankan di Papua pada triwulan III masih

lebih buruk dari kinerjanya di triwulan lalu.

Jika perhatian difokuskan kepada

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

oleh perbankan, terlihat pertumbuhan

deposito cenderung menurun sejak triwulan

IV 2014. Hal ini dapat menjadi indikasi awal

bahwa investor atau masyarakat cenderung

menahan penempatan pada instrumen

simpanan yang bertenor lebih panjang.

Jika dari sisi pertumbuhan aset dan

penghimpunan DPK perbankan mengalami

pelemahan, dari sisi aktivitas intermediasi,

kinerja masih relatif stabil meski dengan

kecenderungan melemah. Loan to Deposit

Ratio (LDR) perbankan turun dari 59% pada

triwulan lalu ke level 55% pada triwulan ini.

Hal ini perlu mendapat perhatian lebih

lanjut karena terdapat indikasi bahwa

kinerja penyaluran kredit juga mulai ikut

terimbas oleh pertumbuhan DPK yang lebih

rendah. Kondisi tersebut berbeda dengan

triwulan IV 2014 dan I 2015 yang lalu. Pada

periode tersebut, meski pertumbuhan aset

dan DPK melemah, namun LDR masih terus

meningkat akibat penyaluran kredit yang

masih terjaga.

Kompilasi laporan bank terbaru

menunjukkan bahwa penyaluran kredit

untuk Konsumsi dan Modal Kerja relatif

membaik. Akan tetapi, kinerja penyaluran

Investasi melemah secara signifikan bahkan

terkontraksi pada triwulan ini. Asesmen

masih terus mengamati apakah kontraksi

tersebut bersifat persisten atau hanya

fluktuasi acak jangka pendek.

Dari sisi sektoral, untuk sektor-sektor

penerima kredit terbesar, pertumbuhan

penyalurannya relatif bervariasi. Khusus

untuk sektor Perdagangan pertumbuhannya

meningkat signifikan pada triwulan ini.

Pertumbuhannya mencapai 41% (yoy) pada

triwulan ini. Sementara itu, sektor

Konstruksi dan Pertanian melemah

signifikan.

Grafik 3.2 Perkembangan Penghimpunan DPK

Grafik 3.3 Kinerja Intermediasi Perbankan

Grafik 3.4 Penyaluran Kredit Menurut

Penggunaan

Grafik 3.5 Penyaluran Kredit Menurut

Sektor Usaha dengan Pangsa Terbesar

59 55

-

10

20

30

40

50

60

70

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


2012 2013 2014 2015

Total AsetDPKPenyaluran KreditLDR (sk. kanan)

Rp miliar%


-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

(10.000)

(5.000)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000


2012 2013 2014 2015

Giro Tabungan Deposito

growth Giro (sk. kanan) gr. Tabungan (sk. kanan) gr. Deposito (sk. kanan)


Rp miliar%, yoy

(25)

(15)

(5)

5

15

25

35

45

(12.500)

(7.500)

(2.500)

2.500

7.500

12.500

17.500

22.500


2012 2013 2014 2015

Modal Kerja Investasi Konsumsi

g. Modal Kerja (sk. kanan) growth Investasi (sk. kanan) g. Konsumsi (sk. kanan)


Rp miliar%, yoy

(50)

(30)

(10)

10

30

50

70

90

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000


2012 2013 2014 2015

Pertanian Konstruksi Perdagangan

g. Pertanian (sk. kanan) g. Konstruksi (sk. kanan) g. Perdagangan (sk. kanan)


Rp miliar %, yoy

(50)

(30)

(10)

10

30

50

70

90

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000


2012 2013 2014 2015

Pertanian Konstruksi Perdagangan

g. Pertanian (sk. kanan) g. Konstruksi (sk. kanan) g. Perdagangan (sk. kanan)


Rp miliar %, yoy

23

Triwulan III 2015

Untuk kinerja spread suku bunga yang

dikenakan oleh perbankan di Papua

terhadap kreditornya, secara umum masih

lebih tinggi dibandingkan suku bunga yang

ditanggung oleh kreditor secara nasional.

Sementara itu, suku bunga yang dinikmati

oleh pihak ketiga yang melakukan

penempatan dana di perbankan Papua

secara umum lebih rendah dari rata-rata

nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan

kapasitas dan kapabilitas perbankan di

Papua dalam meningkatkan efisiensi biaya

intermediasi masih perlu ditingkatkan. Hal

ini bukan saja menjadi tanggung jawab

perbankan melainkan juga berbagai

pemangku kepentingan di daerah, terutama

pemerintah daerah. Upaya meningkatkan

efisiensi perbankan membutuhkan juga

dukungan sarana dan prasarana penunjang

sektor keuangan seperti infrastruktur

konektivitas fisik, telekomunikasi, dan

teknologi informasi. Dukungan lainya yang

tak kalah penting adalah kepastian hukum,

stabilitas politik dan jaminan rasa aman

yang saat ini dipersepsikan masih belum

optimal.

Selain efisiensi dalam intermediasi,

permasalahan lain yang mengemuka di

sektor perbankan Papua adalah kenaikan

Gross Non-Performing Loans (Gross NPL)

yang persisten sejak awal 2014. Saat ini,

NPL yang mencerminkan tingkat risiko

kredit perbankan Papua telah mencapai

6,10%, naik dari 4,74% pada triwulan lalu.

Angka tersebut telah melampaui batas

aman risiko kredit yang ditentukan oleh

Bank Indonesia (5%). Perlu diperhatikan

bahwa angka tersebut masih bersifat Gross.

Perbankan di Papua sebenarnya telah

melakukan mitigasi risiko dan pencadangan

atas kredit berkualitas buruk tersebut. Oleh

karena itu angka Net NPL masih jauh di

bawah 5%. Namun demikian, hal ini tetap

perlu mendapat perhatian serius dari

berbagai pemangku kepentingan dan

pemangku kebijakan di Provinsi Papua.

Grafik 3.6 Perkembangan Suku Bunga

0

2

4

6

8

10

12

14


2012 2013 2014 2015

DPK Papua

DPK Nasional

Kredit Papua

Kredit Nasional

sumber: Laporan Bank p.a. (per annum/ per tahun)

% p.a.

spread

24

Triwulan III 2015

3.1.1 Ketahanan

Sektor Korporasi dan

Rumah Tangga

Berdasarkan porsinya dalam total

penyaluran kredit di Provinsi Papua, 5 sektor

penerima terbesar pada triwulan III 2015

adalah:

1. Perdagangan Besar dan Eceran

(Rp6,9 triliun)

2. Konstruksi (Rp1,2 triliun)

3. Transportasi dan Pergudangan

(Rp466 miliar)

4. Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan (Rp434 miliar)

5. Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum (Rp365 miliar)

Tabel 3.1 Non-Performing Loan Ratio Perbankan di Papua

Tabel 3.2 Penyaluran Kredit Menurut Sektor di Papua

sumber: Laporan Bank Umum

sumber: Laporan Bank Umum


Gross NPL Ratio (%) 1,91 1,75 2,00 3,11 3,24 3,91 4,44 4,74 6,01

Kredit Penggunaan

Modal Kerja 2,71 2,63 3,03 4,31 4,32 5,99 6,93 7,34 10,78

Investasi 1,92 1,45 1,48 4,40 4,54 6,28 7,25 7,37 4,28

Konsumsi 1,27 1,16 1,29 1,59 1,73 1,36 1,50 1,62 1,91

Kredit Sektoral

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,32 1,17 1,32 2,09 2,29 1,41 1,36 1,73 1,38

2. Pertambangan dan Penggalian - - - - - - 3,70 5,36 -

3. Industri Pengolahan 4,95 5,10 7,98 20,73 21,47 22,94 22,86 21,90 4,35

4. Pengadaan Listrik dan Gas 10,34 9,68 9,68 9,09 6,82 6,12 8,33 9,30 -

5. Pengadaan Air - - - - - - - - -

6. Konstruksi 3,16 3,01 3,24 5,47 4,84 17,23 24,02 18,49 3,15

7. Perdagangan Besar dan Eceran 2,33 2,28 2,55 3,24 3,11 2,77 3,20 4,16 10,95

8. Transportasi dan Pergudangan 1,29 1,42 1,75 12,13 12,46 14,60 15,12 16,72 4,08

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,58 1,10 1,88 1,80 2,62 2,37 3,64 5,73 4,93

10. Informasi dan Komunikasi - - - - - - - - -

11. Perantara Keuangan - - - 1,25 - - - - -

12. Real Estate dan Usaha Persewaan 5,26 1,78 2,22 2,29 5,11 4,68 2,17 3,23 2,86

13. Jasa Perusahaan 2,85 3,24 3,59 3,94 2,99 3,15 4,15 4,91 5,00

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - - - - - - - - -

15. Jasa Pendidikan 11,76 12,90 12,50 16,67 13,79 28,57 33,33 31,25 20,00

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,33 8,33 6,45 6,67 6,25 6,45 6,67 5,56 -

17. Lainnya 1,29 1,17 1,33 1,71 1,92 1,67 1,84 2,13 3,73

Provinsi Papua201520142013


Kredit Sektoral (Rp miliar) 16.847 17.642 18.034 19.060 19.701 20.317 20.171 21.185 21.438

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 302 599 604 670 700 711 733 923 434

2. Pertambangan dan Penggalian 77 62 46 55 78 49 54 56 5

3. Industri Pengolahan 545 510 376 357 340 327 315 306 161

4. Pengadaan Listrik dan Gas 29 31 31 33 44 49 36 43 22

5. Pengadaan Air - - 2 4 7 5 3 6 2

6. Konstruksi 1.296 1.261 1.327 1.516 1.923 1.526 1.295 1.558 1.175

7. Perdagangan Besar dan Eceran 4.213 4.259 4.430 4.723 4.887 5.156 5.252 5.599 6.901

8. Transportasi dan Pergudangan 388 422 457 544 570 596 602 586 466

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 632 637 637 667 686 675 660 681 365

10. Informasi dan Komunikasi 6 7 10 10 18 18 18 18 7

11. Perantara Keuangan 116 125 105 160 96 135 128 124 60

12. Real Estate dan Usaha Persewaan 152 169 225 175 176 171 184 186 140

13. Jasa Perusahaan 246 247 223 203 201 222 217 224 220

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3 3 3 6 4 111 37 2 1

15. Jasa Pendidikan 34 31 32 18 29 14 12 16 10

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 24 24 31 30 32 31 30 36 29

17. Sektor Lainnya dan Bukan Lapangan Usaha 8.783 9.253 9.498 9.889 9.910 10.522 10.594 10.821 11.438

Provinsi Papua2013 2014 2015

25

Triwulan III 2015

Dari kelima sektor tersebut, sektor dengan

urutan NPL tertinggi adalah Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran (10,95%).

Berdasarkan angka NPL ini, para pemangku

kepentingan perlu memberikan perhatian

lebih kepada risiko kredit sektor dimaksud.

Para pemangku kepentingan dimaksud

bukan hanya para nasabah, pemilik dan

manajemen perbankan melainkan juga

otoritas pengawas sistem keuangan secara

mikroprudensial serta institusi pemerintahan

terkait.

Untuk sektor rumah tangga, sebagian besar

kredit disalurkan merupakan kredit

Multiguna dan KPR/KPA. Pertumbuhannya

dalam tiga triwulan terakhir cenderung

melambat. Namun demikian, ketahanan

sektor ini jika dinilai dari dimensi risiko

kredit masih relatif kuat. Gross NPL totalnya

pada triwulan III 2015 berada di level

2,34%, meningkat signifikan dari 1,70%

pada triwulan lalu.

3.1.2 Ketahanan Sektor UMKM

Penyaluran kredit kepada sektor UMKM

secara nilai total sebagian besar

didistribusikan kepada kelompok usaha

Kecil dan Menengah. Total posisi

penyaluran kepada UMKM hingga triwulan

III 2015 mencapai Rp6,9 triliun dari total

Rp21,4 triliun yang disalurkan oleh

perbankan di Provinsi Papua. Alokasi

tersebut cenderung meningkat antar

triwulan.

Risiko kredit sektor ini secara umum

cenderung turun berbeda dengan tren NPL

di Provinsi Papua. Secara keseluruhan, NPL

sektor ini berada di kisaran 5,58% dari total

kredit yang disalurkan. Triwulan lalu NPL

sektor UMKM berada di kisaran 6,03%.

Pada triwulan III 2015, NPL tertinggi dimiliki

oleh Subsektor Kredit Menengah yang

mencapai 7,10% total kredit (bandingkan

triwulan II 2015 yang mencapai 7,56%).

Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

Grafik 3.8 NPL Kredit Rumah Tangga

Grafik 3.9 Pertumbuhan Kredit UMKM

Grafik 3.10 NPL Kredit UMKM

0

2

4

6

8

10

12

14

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000


2012 2013 2014 2015

Kredit Mikro Kredit Kecil Kredit Menengah

NPL Kredit Mikro NPL Kredit Kecil NPL Kredit Menengah

Rp miliar %


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

10.000


2012 2013 2014 2015

Kredit RT KPR/KPA MultigunaNPL Kredit RT NPL KPR/KPA NPL Multiguna


Rp miliar%

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000


2012 2013 2014 2015

Kredit RT KPR/KPA Multigunag. Kredit RT g.KPR/KPA g.Multiguna


Rp miliar%, yoy

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000


2012 2013 2014 2015

Kredit RT KPR/KPA Multigunag. Kredit RT g.KPR/KPA g.Multiguna


Rp miliar%, yoy

26

Triwulan III 2015

3.1.3 Perkembangan Indikator

Keuangan Inklusif

Sejak triwulan II 2015, Kajian telah

menambahkan ulasan mengenai

perkembangan indikator keuangan inklusif

(financial inclusion) di Provinsi Papua,

khususnya terkait sektor perbankan.

Pengukuran indikator keuangan yang resmi

dilakukan oleh Bank Indonesia pada

dasarnya mencakup 3 dimensi yaitu akses

(access), penggunaan (usage), dan kualitas

(quality). Namun demikian, oleh karena

ketersediaan data, Kajian ini hanya

melakukan pengukuran berkala untuk 2

aspek saja, yaitu: akses dan kualitas.

Dari sisi akses, indikator keuangan inklusif

menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas

kantor bank per 100.000 penduduk usia 15

perbedaan yang mencolok dibandingkan

dengan rata-rata nasional. Akan tetapi, jika

diukur dalam dimensi wilayah (jumlah

kantor bank per 1.000 km2

) jelas terlihat

disparitas antara akses keuangan penduduk

di Papua dengan rata-rata nasional. Secara

nasional, dalam suatu area dengan luas

1.000 km2

rata-rata dapat ditemukan

setidaknya 13 kantor bank. Sementara itu,

dalam luas radius yang sama di Papua

Tabel 3.3 Indikator Keuangan Inklusif di Provinsi Papua

sumber: Laporan Bank Umum *data sampai Agustus 2015

III IV I II III IV I II III*

Indikator Keuangan Inklusif (Aspek Akses)

Jumlah Kantor Bank per 100.000 Penduduk Usia 15+

Papua 12,3 12,6 13,0 13,0 12,8 13,5 13,3 13,3 13,2

Nasional 12,5 12,9 12,9 13,1 13,2 13,6 13,6 13,7 13,7

Jumlah Kantor Bank per 1000 km2

Papua 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Nasional 11,8 12,2 12,3 12,4 12,7 13,0 13,1 13,2 13,3

Indikator Keuangan Inklusif (Aspek Penggunaan)

Jumlah Rekening DPK per 1000 Penduduk Usia 15+

Papua 658 773 777 759 767 795 766 775 780

Nasional 766 861 866 862 876 903 877 893 906

Jumlah Rekening Kredit per 1000 Penduduk Usia 15+

Papua 82 83 87 89 89 91 90 91 90

Nasional 219 217 215 218 218 221 220 220 219

2015Provinsi Papua

2013 2014

27

Triwulan III 2015

seseorang belum tentu dapat menemukan

satupun bank.

Untuk dimensi penggunaan, akses

penduduk di Papua terhadap produk

simpanan lebih rendah dibandingkan rata-

rata nasional. Di Papua, per seribu

penduduk usia kerja, terdapat 780 rekening

simpanan (Dana Pihak Ketiga). Sementara

secara nasional, terdapat 906 rekening

simpanan. Kesenjangan semakin mencolok

ketika indikator akses keuangan dilihat

dengan membandingkan akses ke pinjaman

(kredit). Secara nasional, angka rasio

rekening kredit per seribu penduduk usia

kerja mencapai 219 rekening pada triwulan

ini. Hal tersebut kontras dengan rasio di

Provinsi Papua yang hanya 90 rekening

kredit. Artinya, probabilitas penduduk di

Provinsi Papua untuk memperoleh fasilitas

kredit secara signifikan lebih rendah dari

rata-rata nasional.

3.2 Perkembangan Sistem Pembayaran

Aliran uang kartal melalui Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

menunjukkan posisi net outflow pada

triwulan ini. Hal tersebut sejalan dengan

pola historis pada periode laporan. Posisi

net outflow sebesar Rp1,26 triliun tersebut

menggambarkan kecenderungan untuk

menarik uang dari sistem perbankan ketika

periode Hari Besar Keagamaan Nasional,

selain itu periode triwulan III merupakan

masa awal tahun ajaran, sehingga

meningkatkan kebutuhan masyarakat akan

uang kartal.

Sementara itu, jumlah Uang Tidak Layak

Edar (UTLE) yang dimusnahkan di Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

cenderung turun. Pemusnahan tersebut

merupakan bagian dari upaya Bank

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan

uang layak edar di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. UTLE tersebut

Grafik 3.11 Aliran Uang Kartal melalui


Grafik 3.12 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar di


(8.000)

(6.000)

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000


2012 2013 2014 2015

Outflow

Inflow

Netflow

Rp miliar

0

100

200

300

400

500

600


2012 2013 2014 2015

Pemusnahan UTLERp miliar

28

Triwulan III 2015

berasal dari setoran perbankan serta

langkah proaktif Kantor Perwakilan Bank

Indonesia dalam melakukan kas keliling

layanan penukaran rupiah. Kegiatan kas

keliling yang dilakukan adalah mulai dari

yang rutin di Kota Jayapura, serta yang

secara insidental di daerah-daerah lain di

Provinsi Papua. Kegiatan kas keliling juga

mencapai daerah terpencil dan daerah

terdepan perbatasan dengan negara lain.

Terkait sistem pembayaran nontunai,

terjadi penurunan baik volume maupun nilai

transaksi melalui Sistem Kliring Nasional

Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II yang

mulai diimplementasikan triwulan II lalu.

Sejak diimplementasikan, terjadi

peningkatan volume yang signifikan. (Pada

triwulan lalu, akibat kesalahan kompilasi

data, seolah-olah terjadi penurunan

transaksi). Pada triwulan I 2015, nilai yang

ditransaksikan melalui kliring mencapai

Rp1,3 triliun dengan volume di atas 42 ribu

warkat. Namun, pada triwulan ini, nilai

yang ditransaksikan mencapai Rp1,5 triliun,

serta volume di kisaran 47 ribu warkat.

Sejalan dengan SKNBI, transaksi melalui

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

(BI-RTGS) menunjukkan peningkatan nilai.

Posisi pada triwulan ini berstatus net

outflow sebesar Rp624 miliar. Hal tersebut

sejalan dengan perkembangan pada

instrumen pembayaran tunai.

Grafik 3.13 Perkembangan Transaksi SKNBI

Grafik 3.14 Perkembangan Transaksi BI-RTGS

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


2012 2013 2014 2015

Nominal

Volume

Rp juta lembar warkat

(15.000)

(10.000)

(5.000)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2012 2013 2014 2015

Inflow Outflow Intra-Papua Netflow

Rp miliar

29

4 KEUANGAN

PEMERINTAH

ntuk perkembangan fiskal, secara keseluruhan, realisasi APBN dan APBD

Pemerintah Provinsi Papua pada triwulan III 2015 belum optimal. Secara historis,

realisasinya juga jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama, khususnya

untuk APBN. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat pagu APBD dan

APBD 2015 mengalami kenaikan signifikan dibanding 2014. Rigiditas fiskal tersebut

menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga melambat. Oleh karena

itu kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program-progam yang telah

direncanakannya perlu untuk lebih ditingkatkan.

4.1 Realisasi APBN di Lingkup Provinsi Papua

Meski memperoleh peningkatan pagu yang

signifikan pada tahun anggaran 2015 ini,

namun realisasinya sampai triwulan III masih

belum optimal bahkan secara nominal lebih

rendah dibandingkan triwulan yang sama

tahun lalu. Secara alokasi, Belanja Modal

mengalami kenaikan yang signifikan

menjadi Rp8,36 triliun untuk 2015 (naik

27,2% dari Rp6,59 triliun). Sementara itu

untuk meningkatkan kesejahteraan

aparatur, Belanja Pegawai juga meningkat

dari Rp2,89 triliun menjadi 3,22 triliun

(naik12%) pada tahun ini.

Jika diuraikan menurut Kementerian dan

Lembaga Negara, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera)

mendapatkan pagu terbesar (37,6%) dari

seluruh alokasi di lingkup Provinsi Papua.

Hal tersebut sejalan dengan alokasi belanja

modal khusus terkait infrastruktur yang

menjadi kewenangan Pemerintah (pusat)

yang juga memperoleh porsi besar.

Kementerian yang juga memperoleh alokasi

signifikan adalah Kementerian Perhubungan

(18,2%) dan Kementerian Pertahanan

(9,5%).

Namun demikian, peningkatan alokasi

tersebut belum diimbangi kinerja

penyerapan yang optimal. Tidak hanya itu,

secara nominal penyerapan APBN di lingkup

U

Grafik 4.1 Perkembangan Pagu APBN di Lingkup

Provinsi Papua

Grafik 4.2 Distribusi APBN 2015 menurut

Kementerian/Lembaga Negara Penerima Terbesar

di Lingkup Provinsi Papua

Grafik 4.3 Realisasi APBN 2015 per Triwulan III

2015 di Lingkup Provinsi Papua

2.885 3.216

3.482 3.464

6.594

8.362

799

209

Pagu 2014 Pagu 2015Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos

Rp miliar

sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

37,58%

18,16%

9,45%

6,85%

27,96%

Kemen. PUPR Kemen. Perhubungan Kemen. Pertahanan Kepolisian RI Lainnya


1.926 2.320

2.075 1.320

3.263

2.752

314

70

2014-9 2015-9Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos

Rp miliar


30

Triwulan III 2015

Provinsi Papua pada triwulan ini juga

menurun drastis. Jika pada triwulan III 2014,

anggaran yang terserap mencapai Rp7,6

triliun, triwulan II ini hanya mampu

menyerap Rp6,5 triliun (turun 14,47%).

Meski secara keseluruhan penyerapan APBN

turun signifikan, khusus untuk untuk jenis

Belanja Pegawai, realisasinya relatif

meningkat. Hal tersebut karena jenis

belanja ini umumnya bersifat rutin.

Administrasi, pengelolaan maupun

pertanggungjawabannya juga relatif tidak

sekompleks jenis belanja lainnya. Penerima

alokasi terbesar untuk jenis belanja ini

adalah instansi vertikal yang membidangi

urusan pertahanan negara dan keamanan

nasional.

Penurunan terbesar terjadi untuk

penyerapan Belanja Barang dan Belanja

Modal. Realisasi Belanja Barang sampai

triwulan III ini, turun sekitar 36,39% dari

periode yang sama tahun lalu. Sementara

itu, Belanja Modal turun 15,66%.

Berdasarkan alokasi, Kementerian PU Pera

dan Kementerian Perhubungan adalah

penerima alokasi terbesar untuk jenis

belanja ini.

Penurunan kinerja fiskal APBN Pemerintah

di lingkup Provinsi Papua bukanlah sesuatu

yang bersifat unifaktor. Hasil liaison dan

asesmen Bank Indonesia menyimpulkan

penyebabnya adalah kombinasi dari

beberapa faktor, yaitu:

perubahan nomenklatur mengikuti

pergantian struktur Kementerian

atau Lembaga Negara

implementasi aplikasi anggaran

(SPAN) yang belum sepenuhnya

dikuasai oleh stakeholders di daerah

SK penetapan pejabat pengelola

keuangan (KPA, PPK, PP atau PPTK)

yang terlambat diterbitkan.

Grafik 4.4 Distribusi Pagu Belanja Pegawai

menurut Kementerian/Lembaga Negara

Penerima Terbesar di Lingkup Provinsi Papua

Grafik 4.5 Distribusi Pagu Belanja Modal

menurut Kementerian/Lembaga Negara

Penerima Terbesar di Lingkup Provinsi Papua

44,41%

22,92%

7,33%

25,34%

Kemen. Pertahanan Kepolisian RI Kemen. Agama Lainnya


63,22%

24,77%

12,01%

Kemen. PUPR Kemen. Perhubungan Lainnya


31

Triwulan III 2015

4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua

Berbeda dengan kinerja APBN, kinerja

realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi

(Pemdaprov) Papua tidak mengalami

penurunan pada triwulan ini. Baik dari sisi

pendapatan maupun dari sisi belanja,

kinerjanya sama-sama naik secara nominal.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan

kenaikan pagunya, kinerjanya relatif stabil.

4.2.1 Realisasi Pendapatan


Dari sisi pendapatan, sumber terbesar yang

dimiliki oleh adalah Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah. Realisasi pos tersebut

mencapai Rp5,82 triliun pada triwulan ini.

Sumber pendapatan tertinggi berikutnya

adalah Dana Perimbangan, lalu disusul oleh

PAD.

Untuk komponen PAD, penyumbang

terbesarnya adalah Pajak Daerah. Porsi pos-

pos lainnya relatif tidak signifikan

dibandingkan dengan Pajak Daerah. Dari

total Rp607 miliar PAD yang terkumpul di

triwulan III ini, Rp401 miliar disumbangkan

oleh Pajak Daerah.

Sementara itu, pada realisasi Dana

Perimbangan, pos Dana Alokasi Umum

(DAU) adalah yang terbesar. Dari total

realisasi dana perimbangan triwulan III 2015

(Rp2,5 triliun), sekitar 70% merupakan

komponen DAU (Rp1,7 triliun).

Selanjutnya, di Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah, sama dengan tahun sebelumnya,

pos Dana Otonomi Khusus

menyumbangkan porsi terbesar.

Realisasinya mencapai Rp3,7 triliun.

Grafik 4.6 Perkembangan Pagu Pendapatan

Pemdaprov Papua Menurut Jenis

Grafik 4.7 Perkembangan Realisasi Pendapatan

Pemdaprov Papua Triwulan III

Grafik 4.8 Perkembangan Realisasi PAD


Grafik 4.9 Perkembangan Realisasi Dana

Perimbangan Pemdaprov Papua Triwulan III

927 882

2.753 3.457

7.122 7.648

Pagu 2014 Pagu 2015

PAD Dana Perimbangan Lain-lain Penda yang Sah

Rp miliar

sumber: Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua

92

7

2.7

53

7.1

22

60

9

2.1

79

5.4

26

88

2

3.4

57

7.6

48

60

7

2.4

64

5.8

21

PAD Dana Perimbangan Lain-lain Penda yang Sah

2014 Pagu

2014 Realisasi Tw. III


Rp miliar

59

3

54

33

24

8

39

8

30 33

14

9

65

9

60

16

14

7

40

1

32

16

15

8

Pajak Retribusi Hasil yang Dipisahkan Lain-lain PAD

2014 Pagu


Rp miliar


64

1

1.9

91

12

1

48

3

1.6

59

36

71

9

2.2

78

46

0

50

3

1.7

08

25

3

DBH DAU DAK

2014 Pagu


2015 Pagu



Rp miliar

32

Triwulan III 2015

4.2.2 Realisasi Belanja


Sama seperti sisi pendapatan, sisi belanja

APBD Pemdaprov Papua juga relatif stabil

pada triwulan ini. Perkembangan yang

mencolok dapat dilihat pada pos Belanja

Pegawai dan Belanja Modal. Realiasi Belanja

Pegawai meningkat dari Rp528 miliar tahun

lalu menjadi Rp631 miliar (naik 19,5%).

Sementara itu, realisasi Belanja Modal naik

lebih dari 232% dibandingkan periode yang

sama tahun lalu. Tahun lalu, realisasi sampai

triwulan III hanya mencapai Rp298 miliar.

Tahun ini realisasinya telah mencapai Rp990

miliar.

Dari hasil liaison Bank Indonesia triwulan

lalu diperoleh informasi bahwa banyak

proyek pemerintah daerah yang terkendala

tahun lalu karena musim pemilu di semester

pertama 2014. Kondisi tersebut

menyebabkan penyerapan Belanja Modal

juga terhambat. Tahun ini, kendala tersebut

sudah tidak ada lagi. Kendati demikian,

realisasi tersebut masih jauh dari pagu yang

dialokasikan tahun ini. Pagu Belanja Modal

selama tahun anggaran 2015 adalah Rp3,2

triliun.

Grafik 4.10 Perkembangan Realisasi Lain-lain

Pendapatan Pemdaprov Papua Triwulan III

Grafik 4.11 Perkembangan Pagu Belanja

Pemdaprov Papua Menurut Jenis

Grafik 4.12 Perkembangan Realisasi Belanja


34

5

4.7

77

2.0

00

34

4

3.5

83

1.5

00

45

7

4.9

40

2.2

50

42

8

3.7

05

1.6

88

Dana Peny. dan BOS Dana Otsus Dana Tambahan Infr.

2014 Pagu 2014 Realisasi Tw. III2015 Pagu 2015 Realisasi Tw. III

Rp miliar


1.117 1.221 157 100

2.190 2.730

2.270

3.169

5.787

6.049

Pagu 2014 Pagu 2015

Belanja Lainnya

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Pegawai


1.1

17

15

7

2.1

90

2.2

70

5.7

87

52

8

44

90

0

29

8

3.9

49

1.2

21

10

0

2.7

30

3.1

69

6.0

49

63

1

73

97

9

99

0

4.1

12

Pegawai Bantuan Sosial Barang & Jasa Modal Lainnya

2014 Pagu2014 Realisasi Tw. III2015 Pagu2015 Realisasi Tw. III


Rp miliar

33

Triwulan III 2015

5 KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

ertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan periode lalu berdampak

pada belum mampunya pasar tenaga kerja mengimbangi peningkatan jumlah

penduduk yang ingin bekerja. Hal tersebut ditunjukkan oleh naiknya Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,44% pada Agustus 2014 menjadi 3,99% di periode

yang sama pada 2015. Tren peningkatan TPT meski penciptaan lapangan kerja juga

bertambah tersebut telah berlangsung sejak semester awal 2013. Sementara itu, Nilai

Tukar Petani (NTP) Papua masih mencatatkan angka defisit sampai akhir triwulan III

2015 (96,67). Nilai tersebut mengindikasikan kenaikan indeks pendapatan petani belum

dapat mengimbangi kenaikan indeks biaya yang harus dibayar.

5.1 Ketenagakerjaan

Secara komposisi penyerapan tenaga kerja,

tidak terdapat perubahan signifikan pada

triwulan ini. Mayoritas penduduk Papua

(73,9%). Kemudian, sebagian besar lainnya

bekerj

di bidang pemerintahan. Akan tetapi

penyerapan lapangan kerja pada sektor

tersebut telah negatif pada semester ini.

Penyerapannya turun 21,7% (yoy)

dibandingkan tahun lalu.

Secara umum, kinerja pertumbuhan

penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor

pekerjaan utama memburuk pada semester

ini. Jika memperhatikan data terakhir,

yang sebelumnya menyerap 13,5% total

pekerja, menjadi hanya 10,2%. Pekerja dari

P

sumber: BPS (2015)

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Grafik 5.1 Penduduk yang Bekerja Menurut

Lapangan Pekerjaan Utama

Grafik 5.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (yoy)

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags

Penduduk Usia 15+ (ribu orang) 2.017 1.989 2.057 2.073 2.097 2.129 2.157 2.189

Angkatan Kerja (ribu orang) 1.595 1.557 1.645 1.610 1.689 1.675 1.710 1.742

Bekerja (ribu orang) 1.548 1.500 1.598 1.560 1.630 1.617 1.646 1.672

Penganggur (ribu orang) 47 57 47 51 59 58 64 69

Bukan Angkatan Kerja (ribu Orang) 422 432 412 462 408 454 447 447

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,07 78,27 79,98 77,70 80,54 78,67 79,26 79,57

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,95 3,65 2,86 3,15 3,48 3,44 3,72 3,99

20152013 2014Uraian

2012

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb Agu

2012 2013 2014 2015

Lainnya

Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi

Industri

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan

ribu orang

sumber: BPS, diolah

-100

-50

0

50

100

150

200

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Feb Agu Feb Agu Feb Agu

2013 2014 2015

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan

Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi

Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

Lainnya

Industri [skala kanan]

sumber: BPS, diolah

% %

34

Triwulan III 2015

sektor tersebut berpindah ke sektor

Pertanian dan Perdagangan.

Selanjutnya, dari sisi pengangguran, secara

nasional tingkat pengangguran di Papua

masih relatif rendah (Papua 3,99%,

sementara Nasional 6,89%). Namun

demikian, lebih dari 80% penduduk bekerja

di sektor informal. Kebanyakan adalah

(37,1%). Selain itu, lebih dari 44%

bukanlah pekerja penuh waktu (tidak full

time workers).

Sementara itu, terkait kualitas sumber daya

manusia (SDM) pekerja di Papua, mayoritas

berpendidikan tertinggi SD (63,3%). Pekerja

dengan kualifikasi pendidikan tinggi hanya

6,3%.

Perkembangan yang perlu dicermati adalah

bahwa tingkat pengangguran angkatan

kerja yang berpendidikan sarjana turun

signifikan pada periode ini. Namun

demikian, pada saat yang sama tingkat

pengangguran yang berpendidikan SMA

dan Diploma juga meningkat signifikan. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa

perlambatan laju pertumbuhan ekonomi

tidak saja mempersulit angkatan kerja

memperoleh pekerjaan. Kondisi ini juga

menyebabkan para lulusan sarjana mulai

berpindah ke pekerjaan yang secara

tradisional cukup diisi oleh lulusan diploma

bahkan SMA (overqualified), sehingga

mempersulit lulusan diploma dan SMA

untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

5.2 Kesejahteraan

Sebagian besar penduduk Papua bekerja di

sektor

Oleh

karena itu, perkembangan kinerja lapangan

erat dengan kesejahteraan masyarakat

Papua.


Status Pekerjaan Utama


Jumlah Jam Kerja


Tingkat Pendidikan

Grafik 5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Tingkat Pendidikan

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


2012 2013 2014 2015

Informal

Formal

ribu orang

sumber: BPS, diolah

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


2012 2013 2014 2015

Penuh WaktuTidak Penuh Waktu

ribu orang

sumber: BPS, diolah

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2012 2013 2014 2015

Perguruan Tinggi

SMP s.d. SMTA

SD ke Bawah

sumber: BPS, diolah

0

2

4

6

8

10

12

14


2012 2013 2014 2015

SD ke Bawah Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan

Diploma I/II/III Universitas

TPT Papua

%

sumber: BPS, diolah

35

Triwulan III 2015

Salah satu indikator bagi tingkat

kesejahteraan petani dan nelayan yang rutin

dirilis oleh BPS adalah Nilai Tukar Petani

(NTP). NTP disusun dengan

membandingkan sisi pendapatan dan sisi

pengeluaran petani. Jika pendapatan

tumbuh lebih tinggi dari pengeluarannya,

nilai NTP akan meningkat. Ringkasnya,

semakin tinggi NTP berarti semakin

sejahtera pula petani.

Publikasi terakhir menunjukkan bahwa NTP

Papua kembali turun di triwulan III 2015.

Penurunan tersebut sejalan dengan

pelemahan kinerja lapangan usaha kategori

triwulan lalu yang masih belum mampu

diimbangi oleh penguatan pada triwulan

ini. Akibatnya NTP turun dari 96,98 pada

triwulan II menjadi 96,67 di triwulan ini.

Data yang ada juga menunjukkan bahwa

petani masih mengalami defisit. Artinya,

dibandingkan periode acuan (2012), tingkat

kesejahteraan petani di Papua cenderung

lebih buruk. Selain itu, NTP Papua juga

secara persisten lebih rendah dari NTP

Nasional walaupun pergerakannya relatif

searah.

Terkait tingkat kemiskinan, data terakhir

menunjukkan kecenderungan naik baik

secara persentase. Kesenjangan antara

pengeluaran rata-rata penduduk miskin

dengan Garis Kemiskinan (GK) yang

ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) juga meningkat signifikan.

Selain itu, ketimpangan kesejahtaraan di

antara kelompok penduduk miskin (P2) juga

terus ikut naik.

Grafik 5.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani

Grafik 5.8 Perbandingan NTP Papua dengan

NTP Nasional

Grafik 5.9 Jumlah Penduduk Miskin

Grafik 5.10 Perkembangan Indeks Kedalaman

dan Indeks Keparahan Kemiskinan

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014 2015

NTP Papua

NTP Tanaman Pangan

NTN Perikanan Tangkap

sumber: BPS, diolah

92

94

96

98

100

102

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2014 2015

NTPNasional

sumber: BPS, diolah

25

26

27

28

29

30

31

32

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar

2012 2013 2014 2015

Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin [skala kanan]

sumber: BPS, diolah

ribu jiwa %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar

2012 2013 2014 2015

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) [skala kanan]

sumber: BPS (2015), diolah

36

6 PROSPEK

PEREKONOMIAN DAERAH

erdasarkan perkembangan terakhir, asesmen Bank Indonesia triwulan ini

mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang

periode 2015. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhannya akan berada

di kisaran 6,4 7,4%% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Faktor utama yang

mempengaruhi asesmen tersebut adalah kinerja lapangan usaha pertambangan yang

diperkirakan akan lebih rendah dari prediksi awal tahun. Untuk triwulan IV 2015, akibat

adanya base effect periode lalu, pertumbuhan akan mengalami akselerasi di kisaran

8,49 9,49% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

Terkait tingkat harga agregat, jika pergerakan komponen volatile foods dan

administered prices tidak mendapatkan tekanan yang signifikan, inflasi Papua selama

2015 diperkirakan akan berada pada interval 3,59 4,59% (yoy). Realisasi akan lebih

rendah jika Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat semakin dioptimalkan

peranannya dalam memitigasi risiko inflasi yang ada.

6.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi penggunaan, selama 2015 komponen Konsumsi diperkirakan akan relatif stabil

pada kisaran 5,27 6,27% (yoy). Sementara itu Investasi diperkirakan hanya akan relatif

menguat pada rentang 6,8 7,8% (yoy). Sementara itu, akselerasi yang signifikan

diperkirakan akan dialami oleh komponen ekspor luar negeri. Prakiraan ini didasarkan

pada pola historis penjualan konsentrat tembaga dan emas oleh produsen mineral di

Provinsi Papua, pasca-pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba).

Pada laporan triwulanan yang dirilis oleh Freeport-McMoRan Inc. (FCX) di Amerika

Serikat menyatakan bahwa selama 2014 situs operasional mereka di Indonesia menjual

1.16 juta ounce emas dan 664 juta pound tembaga. Untuk 2015, situs operasional itu

ditargetkan akan menjual 1,3 juta ounce emas dan 1 milyar pound tembaga. Setelah

mengevaluasi realisasinya selama triwulan II 2015, pertumbuhan ekspor luar negeri

Papua tidak akan lebih dari 100% (yoy) selama 2015.

Untuk triwulan IV 2015, ekspor Papua diperkirakan akan tumbuh di atas 10% (yoy)

setelah memperhitungkan base effect akibat gangguan atas operasional kawasan

pertambangan pada triwulan IV 2014. Berkaitan dengan itu, PDRB Papua akan mampu

tumbuh pada kisaran 8,49 9,49% (yoy) pada triwulan IV 2015.

Dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertambangan diprediksi akan tumbuh sekitar

6,3 s.d. 7,3% (yoy) selama 2015. Untuk triwulan IV pertumbuhannya diperkirakan akan

berada di atas 12% (yoy) dengan probabilitas yang signifikan bias atas. Sementara itu,

lapangan usaha lain yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah akan mengalami

akselerasi sehingga mendorong pertumbuhan PDRB Papua secara total pada triwulan IV

2015 mencapai kisaran 8,49 9,49% (yoy).

B

37

6.2 Prospek Inflasi

Setelah mengalami lonjakan di akhir tahun lalu, inflasi Papua selama 2015 diperkirakan

akan turun pada kisaran 3,59 4,59% (yoy). Proyeksi tersebut memiliki kecenderungan

bias ke bawah. Tekanan inflasi khususnya dari komponen komoditas core inflation dan

volatile foods. Tarikan permintaan diperkirakan akan menaikkan sementara laju

kenaikan harga-harga di komponen core inflation. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku

konsumen di Papua yang cenderung meningkatkan konsumsinya pada akhir tahun.

Sementara itu, dampak lanjutan dari El Nino yang telah berakhir pada November,

diantisipasi masih akan terasa hingga penghujung 2015.

Rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) BPS untuk Oktober 2015 menunjukkan inflasi Papua

secara bulanan sudah mulai turun ke level 6,75% (yoy). Sementara itu, berdasarkan

Survei Pemantauan Harga (SPH) di Jayapura, harga komposit beberapa komoditas utama

menunjukkan penurunan tren inflasi yang persisten. Penurunan laju inflasi tahunan yang

sangat signifikan diperkirakan terjadi tepat pada akhir tahun (Desember).

Risiko inflasi yang perlu diantisipasi terutama terkait core inflation dan volatile food

dengan besaran potensi risiko moderat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,

perilaku konsumen di Papua cenderung meningkatkan konsumsinya pada akhir tahun

sehubungan dengan hari besar keagamaaan bagi umat Kristiani. Secara demografi,

mayoritas penduduk Papua adalah beragama Kristen Protestan. Kebiasaan yang berlaku

di daerah ini adalah umat Protestan mulai merayakan Natal sejak 4-5 minggu sebelum

25 Desember (Masa Adventus). Perayaan-perayaan tersebut kemudian meningkatkan

konsumsi secara agregat. Menyadari pola perilaku ini, harga-harga cenderung naik

karena baik konsumen maupun distributor/produsen sama-sama mengantisipasi

kenaikan harga tersebut.

Pada tahap pertama, inflasi inti akan mengalami kenaikan untuk mengadaptasi

ekspektasi inflasi di masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan model makroekonomi

regional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, inflasi volatile food Papua merupakan

fungsi dari core inflation. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya, seiring kenaikan

core inflation, tingkat harga volatile food juga akan ikut meningkat. Asesmen saat ini

sumber: National Oceanic and Atmospheric Administration, USDOC

(dikutip pada CNN dan The Conversation)

Grafik 6.1 Prakiraan El Nino 2015

38

sebenarnya sudah menginternalisasi pola perilaku ini. Akan tetapi, besaran dampak

dampaknya berpotensi untuk lebih besar dari yang diantisipasi.

LAMPIRAN

TABEL-TABEL

b

Lampiran KEKR Provinsi Papua Triwulan III 2015

TABEL I. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2010 2011 2012

MENURUT PENGGUNAAN Total Total Total Total I II III IV Total I II III

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 39.287,3 41.832,1 44.536,0 47.326,6 12.173,8 12.332,1 12.730,7 13.270,1 50.742,6 12.922,9 13.099,7 13.525,2

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.404,3 1.550,6 1.657,1 1.777,2 486,7 500,4 502,3 506,2 1.997,2 502,1 515,7 535,0

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 18.241,8 18.930,8 20.339,8 22.059,1 5.477,7 5.633,3 5.927,6 7.052,9 23.862,1 6.131,9 5.915,9 6.206,7

Pembentukan Modal Tetap Bruto 25.059,4 27.028,0 28.830,6 30.661,0 7.741,8 8.172,4 8.441,3 8.720,7 33.014,5 8.436,7 8.670,0 8.976,7

Perubahan Inventori 11.237,1 (1.046,4) 116,1 221,4 187,7 (32,6) (293,0) (45,6) (183,5) (39,2) (49,6) (50,1)

Ekspor Luar Negeri 46.973,0 33.910,1 24.281,1 32.143,1 1.918,5 432,5 8.955,9 5.784,3 17.091,2 3.680,8 7.056,3 8.004,5

Impor Luar Negeri 9.752,6 10.153,4 9.271,4 5.451,8 2.995,9 2.709,9 3.015,1 2.470,1 11.190,9 1.886,6 2.070,9 2.490,2

Net Ekspor Antardaerah (21.642,1) (5.985,2) (2.598,4) (12.308,0) 3.741,6 4.582,3 (1.290,8) (2.228,3) 4.883,8 646,7 (534,4) (2.913,1)

MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11.681,1 12.133,3 12.883,7 13.661,8 3.388,8 3.666,7 3.657,4 3.740,3 14.453,2 3.622,4 3.793,3 3.869,2

Pertambangan dan Penggalian 59.693,9 50.008,9 46.801,2 50.313,5 11.937,0 10.980,8 13.756,6 11.519,4 48.219,3 12.178,1 13.792,8 12.294,5

Industri Pengolahan 2.097,5 2.209,2 2.251,7 2.299,7 595,3 629,0 631,0 644,8 2.500,1 628,8 663,3 641,8

Pengadaan Listrik, Gas 30,3 32,2 35,6 38,3 9,9 10,2 10,3 9,8 40,3 9,1 10,4 9,9

Pengadaan Air 56,8 58,6 61,3 65,3 17,0 17,1 17,4 17,9 69,4 17,6 17,8 18,3

Konstruksi 7.973,1 9.252,1 10.546,6 11.790,6 2.896,2 3.248,7 3.291,3 3.421,0 12.857,2 3.300,4 3.454,3 3.569,3

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.892,1 7.518,9 8.258,6 9.031,5 2.333,9 2.390,3 2.402,0 2.564,5 9.690,7 2.528,9 2.560,6 2.611,3

Transportasi dan Pergudangan 3.516,0 3.864,1 4.201,6 4.544,0 1.183,2 1.224,2 1.267,0 1.335,9 5.010,3 1.306,1 1.334,9 1.376,3

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 557,6 608,7 656,5 733,1 200,4 202,5 205,6 216,8 825,3 210,4 214,3 223,4

Informasi dan Komunikasi 3.103,3 3.434,2 3.785,4 4.269,7 1.102,3 1.187,4 1.101,9 1.161,4 4.553,0 1.111,3 1.195,6 1.208,0

Jasa Keuangan 1.268,9 1.406,3 1.516,7 1.734,7 435,6 480,2 464,7 482,3 1.862,8 475,9 415,6 500,5

Real Estate 1.956,7 2.213,1 2.434,6 2.718,6 712,3 729,0 736,9 760,4 2.938,7 747,6 772,7 776,2

Jasa Perusahaan 1.009,1 1.153,4 1.228,6 1.300,9 336,5 352,9 360,8 376,2 1.426,4 342,1 366,6 380,9

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.093,3 7.850,2 8.506,3 8.744,1 2.254,7 2.459,5 2.670,8 2.755,0 10.140,1 2.481,7 2.560,2 2.802,0

Jasa Pendidikan 1.756,0 1.942,8 2.129,6 2.337,1 597,5 598,0 621,4 710,9 2.527,7 640,3 653,4 677,7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.250,3 1.403,9 1.526,9 1.668,8 429,4 431,5 449,5 514,5 1.825,0 470,0 471,1 493,7

Jasa lainnya 872,1 976,9 1.065,9 1.176,9 301,7 302,3 314,2 359,3 1.277,5 324,5 325,6 341,7

TOTAL 110.808,2 106.066,7 107.890,9 116.428,6 28.731,7 28.910,4 31.958,9 30.590,4 120.217,0 30.395,3 32.602,7 31.794,7

2013 2014 2015

c


TABEL II. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2010 2011 2012

MENURUT PENGGUNAAN Total Total Total Total I II III IV Total I II III

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 39.252,3 44.810,4 50.164,8 57.324,0 15.513,4 15.824,2 16.606,1 17.544,5 65.488,3 17.152,2 17.489,1 18.152,4

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.402,0 1.645,5 1.867,4 2.162,4 620,4 638,1 644,5 689,8 2.592,8 685,9 709,9 738,2

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 18.189,5 20.351,4 22.734,8 26.106,0 6.828,2 7.139,6 7.581,4 9.041,4 30.590,6 7.889,2 7.956,6 8.441,6

Pembentukan Modal Tetap Bruto 25.009,8 28.606,1 32.070,9 36.270,8 9.505,0 10.132,9 10.554,8 11.240,8 41.433,5 10.949,8 11.334,7 11.809,1

Perubahan Inventori (7.917,3) (1.141,4) 171,4 335,8 316,1 (57,8) (547,0) (89,5) (378,2) (80,7) (106,9) (112,2)

Ekspor Luar Negeri 46.999,0 33.037,5 20.707,4 30.253,2 2.082,6 500,0 9.592,6 7.443,8 19.619,1 4.714,5 8.935,7 9.126,8

Impor Luar Negeri 9.740,5 10.860,5 10.846,8 6.744,4 3.714,8 3.366,6 3.826,7 3.111,5 14.019,6 2.476,5 2.631,2 3.163,1

Net Ekspor Antardaerah (7.202,3) (8.260,2) (4.057,3) (25.935,8) (1.665,7) (1.669,2) (7.057,5) (11.754,4) (22.146,8) (10.436,1) (10.436,1) (10.810,3)

MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11.681,1 12.762,6 14.139,9 15.595,4 3.975,0 4.066,9 4.507,2 4.836,1 17.385,2 4.765,2 4.990,7 5.071,5

Pertambangan dan Penggalian 59.693,9 50.321,5 46.611,8 45.170,1 9.538,1 8.277,6 11.067,0 6.680,8 35.563,5 7.290,3 8.721,8 8.301,3

Industri Pengolahan 2.097,5 2.346,8 2.480,2 2.589,4 713,6 740,4 757,4 795,6 3.007,0 783,1 834,6 819,2

Pengadaan Listrik, Gas 30,3 28,8 34,9 31,9 8,4 8,7 8,7 13,9 39,7 14,2 10,8 10,6

Pengadaan Air 56,8 60,1 63,9 71,8 19,5 19,7 20,0 21,2 80,3 20,9 21,1 22,0

Konstruksi 7.973,1 9.410,6 11.361,9 13.173,9 3.803,9 4.140,4 4.407,3 4.639,0 16.990,6 4.522,4 4.808,5 5.161,6

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.892,1 7.148,7 8.334,3 9.766,5 2.638,3 2.665,4 2.841,1 3.152,5 11.297,3 3.166,1 3.251,9 3.389,9

Transportasi dan Pergudangan 3.516,0 4.142,5 4.843,8 5.808,8 1.560,9 1.602,1 1.713,3 1.871,2 6.747,5 1.833,3 1.893,5 1.989,0

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 557,6 651,1 727,0 876,2 252,1 259,0 266,6 286,3 1.064,0 283,5 293,3 311,9

Informasi dan Komunikasi 3.103,3 3.512,0 4.023,7 4.359,7 1.135,4 1.234,0 1.294,7 1.341,1 5.005,2 1.279,9 1.412,9 1.460,9

Jasa Keuangan 1.268,9 1.478,4 1.741,7 2.090,2 543,1 604,0 590,4 622,4 2.360,0 624,6 549,6 670,8

Real Estate 1.956,7 2.317,7 2.756,6 3.159,8 846,1 867,8 884,0 950,6 3.548,5 956,3 1.001,0 1.018,4

Jasa Perusahaan 1.009,1 1.195,5 1.348,7 1.434,9 378,1 396,2 408,6 434,9 1.617,8 396,3 429,9 455,8

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.093,3 8.386,5 9.392,3 10.095,5 2.597,9 2.846,8 3.255,1 3.569,4 12.269,2 3.258,2 3.369,9 3.733,5

Jasa Pendidikan 1.756,0 1.962,3 2.196,2 2.423,7 616,9 618,1 667,3 759,1 2.661,4 683,9 714,9 749,3

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.250,3 1.452,7 1.632,7 1.849,3 484,3 489,1 528,2 616,8 2.118,4 563,9 573,7 616,3

Jasa lainnya 872,1 1.010,7 1.123,2 1.275,1 327,3 338,0 351,8 407,1 1.424,2 371,4 373,6 400,7

TOTAL 110.808,2 108.188,8 112.812,6 119.772,0 29.438,9 29.174,2 33.568,7 30.997,9 123.179,7 30.813,7 33.251,8 34.182,6

2013 2014 2015

d


TABEL III. IMPOR LUAR NEGERI NONMIGAS PROVINSI PAPUA

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan


IMPOR

Nilai Impor Nonmigas (juta USD) 163,7 173,2 171,7 194,5 55,6 160,4 103,7 58,4 179,3 184,8 199,0 163,0 115,1 122,3 177,5

Nilai Impor Konsumsi 2,9 3,4 4,1 3,8 1,5 3,5 2,3 0,9 8,9 7,6 5,4 3,8 2,8 3,9 4,2

Nilai Impor Bahan Baku dan Penolong 127,1 123,2 132,0 136,4 49,6 117,5 85,4 44,7 121,3 145,2 152,7 131,7 89,6 97,0 142,8

Nilai Impor Barang Modal 33,8 46,6 36,6 54,7 4,6 39,6 16,1 13,4 49,8 32,5 41,6 28,0 23,2 21,8 30,9

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 27,3 21,4 20,8 22,2 10,9 23,1 19,3 10,8 35,9 22,9 23,8 29,2 13,4 22,3 17,2

Volume Impor Konsumsi 0,3 0,5 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,0 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4

Volume Impor Bahan Baku dan Penolong 25,2 18,4 18,9 18,6 10,7 18,9 17,7 7,9 28,2 19,4 20,9 27,0 11,2 19,9 15,0

Volume Impor Barang Modal 1,8 2,6 1,5 3,1 0,2 3,9 1,4 2,9 7,3 2,9 2,5 1,9 2,0 1,9 1,9

Negara Asal Impor (juta USD) 163,7 173,2 171,7 194,5 55,6 160,4 103,7 58,4 179,3 184,8 199,0 163,0 115,1 122,3 177,5

Malaysia - - - 0,0 - - 0,1 0,0 0,2 0,3 2,5 0,6 8,4 0,4 0,3

Singapura 35,0 38,0 37,3 38,4 9,7 35,5 20,0 12,3 42,0 19,4 9,6 13,2 6,6 18,4 20,3

Jepang 10,1 9,7 14,3 14,1 4,1 4,9 13,3 4,3 9,2 13,9 13,4 10,8 4,1 3,7 4,8

RRT 0,2 0,2 1,7 1,1 0,1 0,3 0,9 5,5 4,0 3,0 3,8 2,7 2,0 1,7 1,4

Australia 61,2 70,1 77,2 97,1 36,6 56,0 49,5 26,5 65,0 72,3 81,8 65,5 44,9 43,8 56,0

Amerika Serikat 55,0 54,4 40,3 42,9 4,8 61,5 19,2 9,2 41,2 54,9 50,3 42,3 27,4 35,1 38,9

Swedia - - - - - - - - 2,0 3,9 13,2 13,3 13,5 7,8 44,7

Finlandia - - - - - - - 0,0 9,6 5,4 3,7 4,0 2,0 3,3 1,3

2015

RINCIAN

2012 2013 2014

e


TABEL IV. EKSPOR LUAR NEGERI NONMIGAS PROVINSI PAPUA

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan


EKSPOR

Nilai Ekspor (juta USD) 442,0 702,9 464,1 484,0 509,7 500,4 696,2 1.004,8 138,7 37,1 766,2 571,8 353,9 614,0 620,5

KPBC Jayapura 1,2 0,1 0,1 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0

KPBC Merauke 20,8 25,2 19,0 22,6 23,4 25,6 18,3 22,2 26,7 24,7 23,7 25,8 18,4 19,6 11,7

KPBC Amamapare 414,2 670,0 437,0 459,6 486,2 467,2 672,6 973,7 102,8 1,5 731,6 535,8 318,4 575,7 595,6

KPBC Biak 5,8 7,7 7,9 0,7 - 7,6 5,2 8,8 9,2 10,7 10,5 9,8 16,9 18,5 13,2

KPBC Nabire - - - - - - - - - - - - - - -

Volume Ekspor (ribu ton) 166,0 303,0 237,2 240,3 265,0 273,8 373,1 445,6 88,2 46,1 301,1 272,6 204,6 335,4 370,8

KPBC Jayapura 0,2 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

KPBC Merauke 39,6 33,9 22,0 48,2 48,2 33,5 45,2 20,4 33,0 30,2 28,6 30,8 19,2 20,9 12,8

KPBC Amamapare 117,0 257,3 203,2 190,6 216,8 229,4 320,3 413,8 41,1 0,1 259,4 227,2 165,0 291,7 337,6

KPBC Biak 9,3 11,7 12,0 1,1 - 10,7 7,6 11,4 14,0 15,8 12,9 14,4 20,4 22,7 20,3

KPBC Nabire - - - - - - - - - - - - - - -

Total Komoditas (juta USD) 442,0 702,9 464,1 484,0 509,7 500,4 696,2 1.004,8 138,7 37,1 766,2 571,8 353,9 614,0 620,5

Kayu Olahan 22,0 27,5 25,3 19,2 18,3 26,0 19,1 23,9 26,4 26,3 27,3 29,0 35,3 38,2 24,9

Bijih Tembaga 411,3 663,2 435,7 458,2 486,2 467,2 672,2 973,7 102,6 - 730,7 534,4 318,3 575,5 594,1

Negara Tujuan Ekspor (juta USD) 442,0 702,9 464,1 484,0 509,7 500,4 696,2 1.004,8 138,7 37,1 766,2 571,8 353,9 614,0 620,5

Amerika Serikat - - - 0,0 - - - - - - 3,2 - 7,1 7,2 0,0

Kayu Olahan - - - - - - - - - - 3,2 - 7,1 7,2 -

Bijih Tembaga - - - - - - - - - - - - - - -

Filipina - - 71,0 98,8 94,6 - 80,3 39,0 19,8 0,1 - - - 45,8 68,3

Kayu Olahan - - - - - - - - - - - - - - -

Bijih Tembaga - - 71,0 98,8 94,6 - 80,3 39,0 19,8 - - - - 45,8 68,3

India 106,7 154,2 95,4 93,8 212,0 - 191,0 351,6 - - 286,5 52,3 196,5 206,7 227,5

Kayu Olahan - - - - - - - 0,1 - - - - - - -

Bijih Tembaga 106,7 154,2 95,4 93,8 212,0 - 191,0 351,4 - - 286,5 52,3 196,5 206,7 227,5

Jepang 181,7 185,0 133,5 82,8 87,2 173,2 148,8 273,2 - 0,7 73,8 195,8 33,7 154,3 154,5

Kayu Olahan - - - - - - - - - - - - - - -

Bijih Tembaga 181,7 185,0 133,5 82,8 87,2 173,2 148,8 273,2 - - 72,4 195,3 33,7 154,3 154,5

RRT 5,7 148,0 37,7 29,7 5,1 86,4 193,9 132,7 29,4 8,4 145,0 171,7 88,2 105,5 67,9

Kayu Olahan 1,5 - - 1,2 - - 1,3 - - - - - - - -

Bijih Tembaga - 143,8 36,4 24,4 - 79,3 188,2 126,8 19,9 - 139,6 164,3 88,2 105,5 67,9

Arab Saudi 13,5 21,5 17,3 9,1 13,1 21,9 13,2 17,3 15,8 15,4 17,7 15,7 23,7 23,4 14,3

Kayu Olahan 13,5 21,5 17,3 9,1 13,1 21,9 13,2 17,3 15,8 15,4 17,7 15,7 23,7 23,4 14,3

Bijih Tembaga - - - - - - - - - - - - - - -

Korea Selatan - 98,4 34,5 85,1 23,4 90,9 63,9 83,1 4,6 1,8 47,9 25,8 - 65,5 25,0

Kayu Olahan - - - - 1,4 - - 0,8 4,6 1,8 - - - 2,2 5,7

Bijih Tembaga - 98,4 34,5 85,1 21,9 90,9 63,9 82,4 - - 47,9 25,8 - 63,4 19,3

2015

RINCIAN

2012 2013 2014

f


TABEL V. PENYALURAN KREDIT PERBANKAN NASIONAL (LOKASI PROYEK DI PROVINSI PAPUA)

Sumber: Laporan Bank Umum


Menurut Penggunaan

Modal Kerja 4.962 5.411 5.867 6.021 6.025 6.396 6.615 6.786 7.258 7.890 8.433 7.705 7.550 8.178 9.350

Investasi 1.562 2.100 2.206 2.330 2.296 2.852 2.868 3.170 3.037 3.186 3.200 3.620 3.625 3.922 2.813

Konsumsi 5.119 5.600 6.061 6.542 6.966 7.395 8.020 8.365 8.443 8.601 8.648 9.555 9.685 9.921 10.201

Menurut Sektor Lapangan Usaha

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 141 158 163 164 237 457 505 739 736 792 828 842 887 1.082 865

2. Pertambangan dan Penggalian 75 89 77 120 106 90 102 86 70 79 92 72 79 81 30

3. Industri Pengolahan 317 432 552 486 377 488 546 506 374 364 335 318 308 296 153

4. Pengadaan Listrik dan Gas 34 47 48 43 45 51 34 36 33 35 45 51 38 46 25

5. Pengadaan Air 2 2 1 1 1 - - - 2 4 7 5 3 6 2

6. Konstruksi 1.012 1.234 1.393 1.424 1.092 1.201 1.302 1.260 1.316 1.502 1.858 1.454 1.265 1.527 1.140

7. Perdagangan Besar dan Eceran 2.563 2.908 3.200 3.385 3.457 4.075 4.122 4.215 4.383 4.618 4.766 4.959 5.035 5.358 6.550

8. Transportasi dan Pergudangan 176 197 255 265 342 409 434 470 520 611 649 669 671 651 522

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 424 468 483 525 573 642 643 647 647 677 695 688 678 708 398

10. Informasi dan Komunikasi 35 35 61 48 16 16 16 16 19 17 18 18 18 18 1

11. Perantara Keuangan 147 254 332 399 452 340 357 390 376 487 460 496 542 695 608

12. Real Estate dan Usaha Persewaan 225 219 190 189 186 183 179 194 244 179 177 181 187 189 145

13. Jasa Perusahaan 79 100 103 99 157 277 246 247 234 214 199 221 230 224 221

14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2 2 2 1 1 1 3 3 3 6 4 111 37 2 1

15. Jasa Pendidikan 53 66 104 119 24 28 33 31 32 17 30 15 13 17 11

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11 18 20 19 16 18 24 24 31 30 32 30 29 35 30

17. Lainnya dan Bukan Lapangan Usaha 6.349 6.882 7.150 7.606 8.206 8.366 8.959 9.458 9.718 10.044 10.086 10.749 10.840 11.086 11.660

TOTAL 11.643 13.112 14.135 14.893 15.288 16.643 17.503 18.321 18.737 19.677 20.281 20.879 20.860 22.021 22.364

2015URAIAN

2012 2013 2014

triwulan iii 2015 iii 2015 dasar hukum bank indonesia negara memiliki suatu bank sentral yang...

Documents