KERANGKA ACUAN

PERAN SERTA MASYARAKAT dalam PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015

(PENERAPAN KONSEP KAMPUNG HIJAU)

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan akif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Selain itu di dalam Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11 ayat (1) point (a) disebutkan bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan point (b) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Untuk merubah pola pikir dan wawasan secara umum tentang keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta mendukung penilaian program adipura di Kota Tangerang, maka Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang memunculkan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penerapan Konsep Kampung Hijau).

Konsep Kampung Hijau berangkat dari tiga filosofi yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Ekologi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang ada berdasarkan prinsip-prinsip keharmonisan dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Kedua, sosial berkaitan dengan budaya dan masyarakat setempat. Ketiga, aspek ekonomi, ini berkaitan dengan dampak dari penerapan dua filosofi awal tadi. Artinya pelaksanaan prinsip-prinsip ekologi dan sosial ternyata memiliki implikasi positif bagi perekonomian warga/masyarakat.

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penerapan Konsep Kampung Hijau) dapat mendorong masyarakat (khususnya para kader lingkungan) untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Proses Pengelolaan Limbah Padat Konsep Kampung Hijau

2. LANDASAN HUKUM

Aspek landasan hukum yang mendasari kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain : Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Tangerang No 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Kota Tangerang No 3 tahun 2009 tentang Persampahan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (penerapan konsep kampung hijau) ini adalah sebagai berikut:

Memberikan informasi dan pelatihan keterampilan mengenai cara-cara pengelolaan dan pemanfaatan limbah rumah tangga kepada masyarakat.

Menjaring kader-kader lingkungan yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam menerapkan konsep kampung hijau di lokasi perumahannya masing-masing.

Mendukung terwujudnya Kota Tangerang Green, Clean and Blue.

Adapun tujuan dilaksanakan Kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (penerapan konsep Kampung Hijau) ini adalah

- Menjaring kader-kader lingkungan yang peduli terhadap lingkungan hidup dari 200 peserta pelatihan

- Meningkatkan keterampilan, kesadaran dan kepeloporan masyarakat (kader lingkungan) dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di rumah tangganya dan umumnya di lingkungan sekitar rumahnya.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (penerapan konsep Kampung Hijau) ini adalah :

Pemberian penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis serta pembinaan pengelolaan lingkungan hidup atau cara-cara/teknik pengelolaan lingkungan hidup di perumahan. Target peserta adalah 200 orang yang berasal dari perumahan sebagaimana terlampir. Di dalam pembinaan ini para peserta dikelompokkan menjadi 10 lokasi perumahan penyuluhan/pelatihan yang masing-masing berjumlah 20 orang. Pembinaan akan dilakukan selama 2 bulan secara kontinyu.

Pemilihan 10 lokasi perumahan berdasarkan usulan dari Kecamatan, kemudian dilakaukan survei pendahuluan oleh tim BLH di setiap perumahan dan memberikan kuisoner tentang kampung hijau

Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan lingkungan oleh konsultan tim pembina kampung hijau yang terdiri dari :

- Ahli lingkungan (S2)/team leader dengan pengalaman 5 - 8 tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Ahli lingkungan merupakan merupakan magister teknik lingkungan / magister ilmu lingkungan. Kemampuan tenaga ahli dibuktikan dengan pengalaman kerja pribadi dibidang yang berkaitan dengan peran serta masyarakat, ekonomi lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Ahli pengelolaan sampah (S1) dengan pengalaman minimal 5 - 8 tahun di bidang peran serta masyarakat dan pengelolaan sampah. Ahli Pengelolaan Sampah merupakan merupakan sarjana teknik lingkungan atau sarjana kesehatan masyarakat. Kemampuan tenaga ahli dibuktikan dengan pengalaman kerja pribadi dibidang yang berkaitan dengan Kemampuan tenaga ahli dibuktikan dengan pengalaman kerja pribadi di bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah secara umum.

- Ahli Urban Farming (S1) dengan pengalaman 5 - 8 tahun di bidang pertanian perkotaan. Ahli Urban Farming merupakan Sarjana Pertanian atau Teknologi Pertanian. Kemampuan tenaga ahli dibuktikan dengan pengalaman kerja pribadi di bidang yang berkaitan dengan penerapan pertanian perkotaan.

- Operator komputer dengan pengalaman minimal 1 tahun di pengolahan data dan pelaporan. Operator minimal berpendidikan D3 komputer. Kemampuan operator komputer dibuktikan dengan pengalaman kerja pribadi dibidang yang berkaitan dengan pengolahan data menggunakan software komputer dan pelaporan.

Diharapkan 20 % dari 200 orang peserta akan muncul menjadi kader lingkungan (kader pembina masyarakat) dan menerapkan konsep kampung hijau pada kehidupannya sehari-hari.

5. METODOLOGI

Secara umum, metode pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penerapan Konsep Kampung Hijau) terdiri dari :

A. Tahap Persiapan Fokus utama kegiatan pada tahapan persiapan adalah melakukan koordinasi dengan lokasi wilayah binaan dalam upaya Inventarisasi dan identifikasi potensi dan masalah di calon wilayah binaan sebagai masukan dalam merumuskan program kerja. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam tahap persiapan adalah :

Wawancara

Observasi lapangan

B. Tahap Pelaksanaan Pada Tahap Pelaksanaan, kegiatan yang akan dilakukan lebih mengarah kepada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dengan pola pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan dan pembinaan serta pembangunan/peningkatan sarana pengelolaan lingkungan. Untuk itu metode yang digunakan pada tahap ini berupa :

Pelatihan teknis

Bimbingan teknis

Praktek lapangan

Studi banding ke kampung/perumahan yang sudah baik

C. Tahap Analisis & Evaluasi Analisis dan evaluasi merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian program kerja antara Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan. Adapun metode yang digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi terdiri dari :

Analisis tabulasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di awal: untuk menentukan tingkat keberhasilan program

Spider diagram: untuk mengetahui tingkat pemahaman dan implementasi perbaikan kondisi lingkungan

SWOT: untuk analisis dan rekomendasi keberlanjutan program pada tahun berikutnya

Deskriptif analitis

Kekuatan lokal: untuk mengukur efektivitas keterlibatan komponen masyarakat lokal

Metode pendekatan yang dilakukan pada Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (penerapan konsep Kampung Hijau) ini dapat digambarkan sebagai berikut :

6. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (penerapan konsep Kampung Hijau) adalah :

o 5 (lima) buah laporan pendahuluan Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penerapan Konsep Kampung Hijau)

o 5 (lima) buah laporan akhir Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penerapan Konsep Kampung Hijau)

7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki durasi waktu pelaksanaan selama 5 bulan. Konsultan akan bekerja selama 2 bulan atau 60 hari kalender yang dimulai sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Program Pengendalian

pencemaran dan kerusakan LH

Pelatihan dan pembinaan masyarakat

Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Penerapan Konsep

Kampung Hijau

Meningkatnya Kesadaran

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Survei lokasi binaan

Sasaran