SEMINAR & WORKSHOPPeluang dan Tantangan Daerah

Menyongsong Kebijakan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

|7-8 DESEMBER 2012 JOGJA PLAZA HOTEL

WHO sudah menetapkan bahwa Universal health Coverage (UHC) adalah

isu pen�ng bagi negara maju dan berkembang sehingga pen�ng agar negara

mengembangkan sistem pembiayayaan kesehatan dengan tujuan menjamin

kesehatan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini pen�ng untuk memas�kan akses yang

adil untuk semua warga negara, untuk �ndakan preven�f yang pen�ng dan tepat,

promo�f, kura�f dan rehabilita�f pelayanan kesehatan dengan biaya yang

terjangkau (affordable cost).

Sejak tahun 2004, harapan rakyat Indonesia terhadap pencapaian Universal

Health Coverage semakin besar dengan dikeluarkannya UU NO 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan semakin menguat dengan

keluarnya UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS)

yang mengamanatkan dapat dimulai pada Januari 2014.

Namun disayangkan, dari kedua ketentuan UU tersebut, peran daerah

dalam upaya pencapaian universal health coverage di Indonesia �dak dimunculkan

dengan baik. Padahal selama ini, daerah dengan JAMKESDA nya sudah bekerja

mengisi kekosongan peran jaminan kesehatan selama ini. Hingga saat ini, sudah 32

juta penduduk di Indonesia yang sudah dicover oleh JAMKESDA. Permasalahan

yang dihadapi, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang posisi JAMKESDA

sehingga menimbulkan kesimpangsiuran terhadap peran jamkesda dan yang harus

disiapkan untuk berpar�sipasi dalam universal health coverage

Oleh karena itu, pen�ng untuk menyelenggarakan pertemuan dari berbagai

stakeholders di daerah yang terkait dengan JAMKESDA untuk berbagi

perkembangan informasi, update persiapan serta analisa bersama berbagai

tantangan dan peluang pencapaian terkait dampak kebijakan Sistem Jaminan

S o s i a l N a s i o n a l ( S J S N ) d a n B a d a n P e l a k s a n a J a m i n a n S o s i a l

(BPJS), pemetaanpersoalan, serta penentuan sikap yang harus dilakukan daerah

terkait isu tersebut.

Selain itu, persoalan yang juga pen�ng dalam pelaksanaan Jamkesda dan

BPJS Kesehatan ke depan adalah mekasimalkan peran teknologi informasi. Paling

�dak ada lima manfaat IT dalam Asuransi Kesehatan.

Yaitu : Pertama, mendorong lebih murahnya biaya administrasi. Biaya

Administrasi yang biasanya muncul dalam 3 tahapan, yaitu pengeluaran untuk

pemasaran, pengeluaran untuk underwri�ng, dan pengeluaran untuk

penanganan klaim akan dapat ditekan secara maksimal. Pemasaran dan

Underwri�ng mungkin �dak terlalu pen�ng di era asuransi sosial, akan tetapi

tetap bisa dialokasikan untuk mensosialisasikan pen�ngnya Jaminan Kesehatan

Sosial ke masyarakat.

Kedua, lebih efisien dikarenakan lebih bannyak klaim yang dapat diproses

dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan IT, proses klaim di daerah‐daerah terpencil

pun dapat dengan cepat diverifikasi oleh �m verifikator yang terpusat.

Ke�ga, menyediakan perubahan informasi yang cepat untuk proses klaim

kesehatan.

Keempat, menghasilkan format standart diantara seluruh Badan Pelayanan

Jaminan Sosial (BPJS) yang menyampaikan dan membayar klaim asuransi.

Kelima, dapat dilakukan cost containment sehingga dapat menghemat

pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dkarenakan memudahkan

dilakukannya U�lita�on Review. Oleh karena itu, pembahasan op�malisasi IT

dalam pelaksanaan Jamkesda dan BPJS Kesehatan juga menjadi pen�ng dalam

kegiatan ini.

Pertama, Update perkembangan persiapan pelaksanaan jaminan

kesehatan nasional

Kedua, Kesiapan peran Provinsi dan Kabupaten / Kota di menyongsong

kebijakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS )

Ke�ga, Pemetaaan dan solusi terkait persoalan Jamkesda dalam BPJS

Keempat, Pernyataan sikap daerah terhadap peran dalam universal health

coverage di Indonesia

Waktu Kegiatan

7 Desember 2012

08.00‐08.30 Da�ar Ulang

08.30‐08. 45 Sambutan dan Pembukaan

Prof Teguh. Dr. dr. Aryandono, Sp.B.(K)Onk

(Dekan Fakultas Kedokteran UGM)

08.45‐09.30 Keynote Speech

Prof. dr. Ali Ghufron Muk� M.Sc P.hD

(Wakil Menteri Kesehatan RI)

09.30‐09.45 Coffe Break

09.45‐12.00 1. Dr. Yuswandi A Temenggung MA, M.Sc

(Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri RI)

“Penganggaran Daerah dalam rencana implementasi BPJS

Kesehatan”

2. Ir. H. Joko Widodo (Gubernur DKI)

“Kesiapan daerah dalam BPJS Kesehatan : Kasus DKI Jakarta”

3. Drs. Kemal Santoso, MBA (Dirut PT. Askes Indonesia) “Perencanaan

BPJS Kesehatan terhadap peran daerah di era BPJS”

12.00‐13.00 Lunch

13.00‐15.00 1. drg. Usman Sumantri M.Sc (Kepala PPJK, Kemenkes RI)

“Berbagai Isu Jamkesda dalam BPJS Kesehatan”

2. Ir. Syaiful Hidayat (I‐Health PT. Telkom Indonesia)

“Kontribusi dan Peran I‐Health dalam Jamkesda”

3. drg Pambayun M.Kes (Ketua Jamkesos DIY)

“Pengalaman Implementasi Jamkesda di deaerah: IT dalam

Jamkesda

4. Dr. drg. Yulita Hendrar�ni M.Kes AAK (Pusat KPMAK FK UGM)

“Jamkesda dalam BPJS Kesehatan : Kajian dari berbagai daerah”

15.30‐16.00 Demo Penggunaan Sistem IT bagi Jamkesda Tersedia Door Prize :

Smart Phone

16.00‐17.00 Workshop : Pemetaan dan Solusi Permasalahan Daerah dalam BPJS

Kesehatan

8 Desember 2012

08.30‐10.00 Lanjutan Workshop : Jamkesda Dalam BPJS Kesehatan

10.00‐11.30 Pleno : Perumusan Problem dan Solusi

11.30‐12.00 Konferensi Pers dan Pernyataan Sikap Daerah

12.00‐12.30 Penutupan

Tempat Acara

Jogja Plaza Hotel Yogyakarta

JI. Affandi‐Gejayan, Kompleks Colombo No. 19 ,Yogyakarta

Pusat KPMAK

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2

Komplek Fakultas Kedokteran UGM

Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta ‐ 55281

Phone : +62 274 631022

Fax : +62 274 631022

Email : kpmak@kpmak‐ugm. org

Web : www.kpmak‐ugm.org