tinjauan yuridis pengajuan kasasi oleh penuntut

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN

NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP

MEMPERTIMBANGKAN HAL–HAL YANG MEMBERATKAN

DARI TERDAKWA DALAM PERKARA

PEMALSUAN SURAT DEPOSITO

(Studi Kasus Dalam Putusan MA No. 112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 Maret 2010)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

ENDAH SURYANDARINI PUTERI

NIM : E1107146

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010 – 2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING


commit to user

Penulisan Hukum ( Skripsi )

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN

NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP

MEMPERTIMBANGKAN HAL–HAL YANG MEMBERATKAN

DARI TERDAKWA DALAM PERKARA

PEMALSUAN SURAT DEPOSITO

(Studi Kasus Dalam Putusan MA No. 112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 Maret 2010)

Disusun oleh :


NIM : E1107146

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H, MHum.

NIP. 196202091989031001


commit to user


commit to user

PERNYATAAN

Nama : ENDAH SURYANDARINI PUTERI

NIM : E1107146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE

KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL– HAL YANG

MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN

SURAT DEPOSITO(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MA No.

112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 maret 2010) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-

hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya

tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi)

ini.

Surakarta, Maret 2011

Yang membuat pernyataan


NIM.E1107146


commit to user

ABSTRAK

Endah Suryandarini Puteri, E1107146.2011. TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN DEPOSITO (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MA NO.112 PK/PID.SUS./2010, TANGGAL 11 MARET 2010), Penulisan Hukum (SKRIPSI), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Judex Factie yang kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang membertkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito. Serta untuk mengetahui argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu berusaha memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa, dalam memberikan penilaian terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan surat deposito bahwa Hakim Mahkamah Agung sudah cukup mempertimbangkan segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfatannya. Pertimbangan sudah bersifat argumentatif artinya didasari nalar yuridis yang memadai dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito, dan argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang sangat tepat dan berdasarakan kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta masih dalam ketentuan yang diatur untuk mengajukan suatu kasasi.

Kata Kunci : Judex Juris; Kasasi; Penuntut Umum; Pertimbangan Hakim; Pemalsuan Surat; Hakim;


commit to user

ABSTRACT

Endah Suryandarini Puteri, E1107146. 2011. A JURIDICAL REVIEW ON THE APPEAL TO SUPREME COURT BY SEMARANG DISTRICT ATTORNEY OFFICE’S PUBLIC PROSECUTOR BASED ON JUDEX FACTIE INADEQUATELY CONSIDERS THE INCRIMINATING FACTORS FROM THE DEFENDANT IN THE DEPOSIT DOCUMENT FALSIFICATION (A CASE STUDY IN SUPREME COURT’S DECISION NO.112PK/PID.SUS/2010, ON MARCH 11, 2010). Law Writing (Thesis), Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University,

This research aims to find out whether or not the Judex factie inadequately considering the incriminating factors from the defendant can be used as the rationale for the Public Prosecutor to appeal to Supreme Court in deposit document falsification case. It also aims to find out the legal argumentation of Judex Juris in assessing the rationale of appeal to Supreme Court of Semarang District Attorney Office’s Public Prosecutor in deposit document falsification case.

This study belongs to a normative or doctrinal law research, that is, law research conducted by studying the literature or secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law materials. This research is prescriptive in nature. As a prescriptive discipline, law studies the objective of law, justice value, law rule validity, law concept, and law norm. This research employed case approach, that is, to understand the ratio decidendi or reasoning, namely the legal reasoning the judge uses to achieve a verdict.

The result of research shows that the Judex factie inadequately considering the incriminating factors from the defendant in giving assessment to the Public Prosecutor’s reasoning in appealing to Supreme Court in deposit document falsification case that the Judge of Supreme Court has adequately taken into account the law certainty, justice and usefulness aspects. The consideration has been argumentative in nature meaning that its based on the adequate juridical reasoning that can be foundation for the Public Prosecutor to appeal to Supreme Court in deposit document falsification case, and Judex Juris law argumentation in assessing the reason of Semarang District Attorney Office’s Public Prosecutor is very appropriate and based on the enacted legislation, as well as still in the provision governed in appealing to Supreme Court.

Keywords: Judex Juris; appeal to Supreme Court; Public Prosecutor; Judge’s rationale; Document falsification; Judge.


commit to user

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari

suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)

”Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun

mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan

waktu untuk menunggu inspirasi.”

(Ernest Newman)

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih

terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

(Mario Teguh)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba

itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil”

(Mario Teguh)


commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih

kepada :

1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang

telah diberikan-Nya

2. Untuk Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suradji Suryo Putranto , S.H , M.M dan Ibu

Endang Mangularsih M.pd , M.M atas segala doa, bimbingan, nasehat dan semangat nya

untukku

3. Untuk bapak Bambang Santoso SH,M.hum.atas bimbingan , motivasi dan semangatnya

terima kasih sebanyak – banyaknya.S

4. Untuk calon suamiku letda ctp.Saputro Kurniawan atas semangat , kasih sayang ,nasehat

semuanya yang selalu membuat aku tersenyum.

5. Kakak tersayang mba Enderi dan mas Endro atas kenakalanya , semangat , motivasi serta

kakak iparku mba P eggy dan mas Farid terimakasih doanya.

6. Seluruh keluarga besarku Alm.eyang Samtodiharjo, eyang Bujoyuwono atas doa ,dukungan

dan kasih sayang

7. Teman- temanku sahabatku BDS (berlian , tika ,riana, nova ,ayu , henggar, sinta , ayu

smada) ,TIRINDA ,temen kostku ( sayik , intan , tince) semuanya terimakasih menjadi

sahabat terbaikku yang banyak membantuku dalam motivasi dan semangatnya.


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah,

serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis

mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ TINJAUAN

YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE

KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG

MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA

PEMALSUAN SURAT DEPOSITO(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN

MA No.112PK /Pid.Sus/ 2010 , Tanggal 11 maret 2010)”.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama

melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini,

maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.

3. Bapak Alm.Gusdan Hanung S.H, S.E , M.hum. selaku Pembimbing

Akademik Penulis.

4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah

membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Bapak Harjono S.H , M.H selaku Ketua Program Nonreguler.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas

segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama


commit to user

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh

studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.

8. Kedua orang tuaku ,calon suamiku , kakakku dan kakak iparku yang telah

memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan dan

bekal dalam menjalankan kehidupan ini.

9. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik

moril maupun materiil kepada penulis.

10. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Angkatan

2007 , dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari

kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis

terima dengan senang hati

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan

dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada

umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum

ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Maret 2011


NIM.E1107146


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................................. v

HALAMAN MOTTO .............................................................................................. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ viii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. ix

DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 6

E. Metode Penelitian ............................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .................................................................................... 11

1. Tinjuan Umum Tentang Kasasi ..................................................... 11

2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim ........................... 14

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan ................................................ 15

4. Tinajuan Umum Tentang Pemalsuan Surat .................................. 21

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN


commit to user

A. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Judex

Factie Kurang Cukup Mempertimbangkan Hal-Hal yang

Memberatkan Dari Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat

Deposito menurut KUHA .............................................................. 26

1. Uraian Kasus Posisi ................................................................. 26

2. Identitas Terdakwa ........................................................................ 27

3. Dakwaan Penuntut Umum ............................................................ 27

4. Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Semarang ............................. 41

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 463/Pid. B

2009/PN. Smg, tanggal 30 Juli 2009 ............................................ 47

6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pid/

2009/PN. Smg, tanggal 19 Oktober 2009 ...................................... 52

7. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum .................................. 53

8. Pembahasan .................................................................................. 55

B. Argumentasi Hukum Judex Juris Dalam Menilai Alasan

Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang Dalam

Perkara Pemalsuan Surat Deposito ....................................................... 59

1. Pertimbangan Hakim Kasasi ......................................................... 59

2. Amar Putusan Mahkamah Agung ................................................. 59

3. Pembahasan .................................................................................. 65

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ............................................................................................. 67

B. Saran .............................................................................................. 67

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran …………………………………………… 24


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan

berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya keamanan

dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum

harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa kecuali baik oleh seluruh

warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga

segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Adanya keseimbangan yang

terjadi di dalam negara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran

aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin

kemerdekaan hak asasi manusia karena merupakan hak dasar yang secara

kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau

dirampas oleh siapapun.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan

cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-

empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa


commit to user

2

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai,

maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi

kesejahteraan rakyat. Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya

ditujukan bagi rakyat yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang

melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan

juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. Seseorang

yang melakukan kesalahan, dalam hal ini melakukan tindak pidana di dalam

Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, maka sudah sepantasnya untuk

diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Proses yang berlaku

untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus sesuai prosedur

yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban

mutlak dari Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu

atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara

hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan jaminan

perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakat

pun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan

hukum dan penegakkan hukum yang sah.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu

badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk

memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan

penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga

peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan

penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan

suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan menurut Pasal

24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan


commit to user

3

yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan

pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-

Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara

hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak

memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan

tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya,

akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal kebebasan hakim juga berarti bahwa hakim harus dapat

memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara

yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari

hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun

sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih

berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan

ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-

pertimbangan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil

suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping

berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga

didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam

mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Putusan oleh Hakim

pengadilan tingkat pertama, maka baik terdakwa atau penuntut umum diberikan

hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan atau dalam KUHAP

dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam

KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya


commit to user

4

hukum merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya

hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar

biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun

kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada

terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang

dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut.

Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat

mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada

Mahkamah Agung.

Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki

berbagai pertimbangan, baik pertimbangan beradasarkan ketentuan dan

perudangan yang berlaku atau pertimbangan kemanusia. Berbagai

pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak jarang menimbulkan

rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

Penulis tertarik untuk melakukan telaah yurudis mengenai pengajuan

kasasi hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan

surat. Untuk itu penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan

judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT

UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX

FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL

YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA

PEMALSUAN SURAT DEPOSITO (STUDI KASUS PUTUSAN MA No.

112 K/ Pid. Sus/ tanggal 11 Maret 2010)”.


commit to user

5

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap

penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul

secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran

yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan

masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecahan masalah

yang tepat dan mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

a. Apakah bila Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut

Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat

deposito?

b. Bagaimanakah argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan

kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara

pemalsuan surat deposito?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis

dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui apakah Judex Factie yang kurang cukup

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa dapat

dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam

perkara pemalsuan surat deposito.


commit to user

6

b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai

alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam

perkara pemalsuan surat deposito.

2. Tujuan Subjektif

a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun

penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam

meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan

praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana

yang sangat berarti bagi penulis.

c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang

didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum

pada khususnya.

c. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas


commit to user

7

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih

lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai

bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum

maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan

hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan

serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan

masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan

memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto,

1986: 6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu

penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan

metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian

hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik

suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

(Soerjono Soekanto, 2006: 10).


commit to user

8

2. Sifat Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa ilmu hukum mempunyai

karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, oleh karena itu

penelitian ini juga bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41). Dalam penelitian ini Penulis,

mengkaji ratio decidendi tentang putusan kasasi perkara pemalsuan surat.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:

93).

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu

berusaha memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan

hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan. .

4. Sumber-Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah

sumber penelitian sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

4) Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pid. Sus/ tanggal 11 Maret

2010

5) Kitab Hukum Acara Pidana


commit to user

9

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai

bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan jurnal khususnya yang

berkaitan dengan penelitian hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari bahan - bahan

dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka dan

rujukan internet untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan sumber penelitian berisi uraian logis prosedur

pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi

dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering

digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah

yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk

menginterpretasikan hukum yang berlaku ( Jhonny Ibrahim, 2008:296).

6. Teknik Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini, isue hukum dianalisis dengan dengan logika

deduktif. Pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik

untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum

sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Logika deduktif merupakan

suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi

kasus yang bersifat individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249).


commit to user

10

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi

penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi

empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi

penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang

kasasi, pertimbangan hakim, putusan dan tindak pindana pemalsuan surat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang

dilakukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan

permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Yang

barasal dari kata casser yang artinya memecah. Pada asasnya

kasasi didasarakan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan

penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan

kehakiman (Andi Hamzah, 2002: 292).

Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah le tribunal de

cassation dan pada tahun 1810 de Cour de cassation telah

terorganisasi dengan baik. Kemudian adanya lembaga kasasi

tersebut di tiru di negeri Belanda yang akhir juga dibawa ke

Indonesia pada masa penjajahan Belanda (Andi Hamzah, 2002:

292).

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-

pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan

terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-

pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan

hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang

mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950

jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985

jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.


commit to user

12

b. Alasan Kasasi

Kasasi dilakukan jika terdapat ketidakpuasan antara

masing-masing pihak yang sedang berpekara. Sebelum

melakukan kasasi, masing-masing pihak harus terlebih dahulu

melakukan proses hukum pada tingkat pengadilan yang lebih

tinggi hingga pada akhirnya sampai ke Mahkamah Agung.

Ketidak puasan tersebut dapat terjadi karena rasa keadilan

yang diinginkan oleh kedua belah pihak belum terpenuhi secara

utuh sebagaimana yang mereka kehendaki.

Alasan pengajuan kasasi berdasarkan ketentuan pasal 253

ayat (!) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya

c. Tujuan Kasasi

Adanya kasasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kesatuan

penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang

bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam

menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2002: 292)

d. Tata Cara Kasasi

Pengajuan kasasi dalam perkara pidana menurut Pasal 54

Undang-UndangNo.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam

pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana.

Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana

diatur dalam pasal 254 KUHAP adalah Permohonan kasasi


commit to user

13

disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang

telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu

14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang

dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan

tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang

ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam

daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal

Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang

diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang

diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka

panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu

kepada pihak yang lain.

Dalam pasal 246 KUHAP menegaskan bahwa Apabila

tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan

kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan

dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14

hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka

hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau

terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka panitera

mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan

akta tersebut pada berkas perkara.

Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh

Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-

waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam

perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan

sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas

tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai

diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu

pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon


commit to user

14

dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat,

berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan kasasi hanya

dapat dilakukan satu kali.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya

dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama

putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi.

Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan

dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum.

Mengenai keputusan kasasi yang oleh Mahkamah Agung,

pemohon kasasi akan diberitahu tentang hal tersebut melalui

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal

ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan

memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak

yang berperkara.

2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya,

maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian

dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh

hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan

hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan

(uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis).


commit to user

15

Mahkamah Agung dengan surat edarannya no.5/1959 tanggal 20 April

1959 dan no.1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara

lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah

selesai. Maksud tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah

hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula

adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.

Jikalau ternyata ada perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan

yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan yaitu lahirnya

putusan itu sejak diucapkan.

Akan tetapi, putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk

menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan

hakim. Penyelesain perkara dalam peradilan contentieus disebut

putusan sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair

disebut penetapan. Tugas pokok hakim memeriksa dan mengadili.

Memeriksa berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang

dituduhkan terhadap tertuduh, para saksi dan barang bukti. Mengadili

setelah ditemukan faktanya lalu dipertimbangkan dari segi hukumnya.

Perbuatan mengadili haruslah berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan kemudian dipertimbangkan dari segala segi hukumnya.

Inilah tugas pokok hakim, memeriksa, mempertimbangkan kemudian

menyimpul kan serta menetapkan

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang

telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya

yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. KUHAP sendiri

memberikan pengertian tentang putusan (vonnis), yaitu dalam

Pasal 1 Butir (22) KUHAP putusan pengadilan adalah pemyataan


commit to user

16

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka,

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalarn

undang-undang ini" Sedangkan formalitas putusan diatur dalam

Pasal 197 KUHAP Ayat (1) dan apabila tidak dipenuhi akan

mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Andi Hamzah (2002: 277) mengemukakan bahwa

pengambilan keputusan dilakukan setelah hakim memandang

pemeriksaan sudah maka mempersilahkan penuntut umum

membacakan tuntutannya dan selanjutnya pembela memberikan

jawaban. Setelah mempertimbangkan hal-hal tuntutan dan

jawaban pembela maka hakim mengambil kesimpulan dan

menjatuhkan keputusan.

b. Macam-macam Putusan

Setalah mendengar pernyataan kedua belah pihak,

mendengarkan kesaksian para saksi dan adanya barang bukti,

maka selanjutnya hakim akan melakukan pengambilan

keputusan. Adapun macam-macam putusan adalah sebagai

berikut :

1) Macam- macam putusan hakim

a) Putusan yang menyatakan tidak berwenang

mengadili.

b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi

Hukum.

c) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat

diterima.

d) Putusan yang menyatakan terdakwa dilepas dari

segala tuntutan hukum.


commit to user

17

e) Putusan Bebas.

f) Putusan yang menghukum terdakwa.

Harus pula diperhatikan tingkat-tingkat dakwaan kumulatif

atau altematif (dakwaan primer atau subsider)

Dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP bahwa dalam

musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan

pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang

tertua, sedangkan yang terakhir, mengemukakan pendapatnya

adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai

pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya yaitu

Ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu diatur sedapat mungkin

musyawarah majelis mempakan hasil permufakatan bulat, kecuali

jika hal itu diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai,

maka ditempuh dua cara yaitu :

a) Putusan itu diambil dengan suara terbanyak

b) Jika dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh putusan

maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling

menguntungkan bagi terdakwa, Selanjutnya pelaksanaan

pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dimuka,

dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan

khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya

rahasia ( Pasal 182 Ayat (7) KUHAP ).

2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali

apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah

menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa


commit to user

18

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Dari ketentuan diatas tampak bahwa dalam

menjatuhkan putusan, hakim harus berpegang pada alat

pembuktian yang sah menurut undang-undang. Alat bukti

yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah:

a) Keterangan Saksi

Menurut pasal 185 ayat (!) Keteranagn saksi sebagai

alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang

pengadilan .

b) Keterangan Ahli.

Pembuktian keterangan ahli menurut Yahya Harahap

(2002; 175) adalah :

(1) Mempunyai nilai kekuatan bebas atau "vrij

bewijskracht"

Nilai kekuatan bebas adalah didalamnya tidak

ada melekat nilai kekuatan yang sempuma dan

menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak

wajib untuk mengikutinya.

(2) Sesuai dengan asas minimum pembuktian

Keterangan ahli untuk dapat dipakai sebagai alat

bukti harus memenuhi asas minimum

pembuktian seperti telah diatur dalam Pasal 183

KUHAP. Untuk dapat dipakai sebagai alat bukti

harus didukung oleh alat bukti yang lain.

c) Surat

Definisi surat ialah segala sesuatu yang

mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti,

dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.


commit to user

19

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang

terdiri dari empat yaitu:

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi

yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang

atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas

tentang keterangan itu.

(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan

perundang- undangan atau surat yang dibuat

oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya

dan yang diperuntukkan bagi pembuktian

sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara

resmi dari padanya.

(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat

pendapat berdasarkan keahlianya mengenai

sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara

resmi dari padanya.

(4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian

yang lain.

Ditinjau dari teori dan dihubungkan dengan

prinsip pembuktian, alat bukti surat mempunyai

kekuatan pembuktian yaitu :

i. Ditinjau dari segi formal.

ii. Ditinjau dari segi materiil


commit to user

20

d) Petunjuk

Definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian,

atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidananya itu sendiri, menandakan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat

bukti petunjuk kemudian lebih mengarah pada

pengamatan hakim.

Hal ini dikuatkan dengan Pasal 188 Ayat (3)

KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas

kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif

lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan

dengan penuh kecermatan dan keseksamaan

berdasarkan hati nuraninya.

Dalam menarik alat bukti petunjuk, maka hakim

harus mempergunakan alat-alat bukti yang secara

limitatif telah disebutkan dalam Pasal 188 Ayat 2

yaitu :

(1) Keterangan saksi;

(2) Surat;

(3) Keterangan terdakwa.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189

KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang

ia ketahui sendiri atau alami sendiri.


commit to user

21

4. Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang

konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang

teknologi informasi adalah; penipuan, kecurangan, pencurian dan

pemalsuan data yang dilakukan oleh si pelaku. Sementara itu jika hal

tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer, maka

kejahatan tindak pidana pemalsuan data dapat berbentuk sebagai

berikut:

a. Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu.

Suatu keterangan atas sumpah adalah suatu keterangan yang

diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak

hanya atas keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara maupun

dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan

dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwa-

peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah,

pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu

diberikan untuk menegaskannya. Antara sumpah janji dan

pelanggarannya terdapat jangka waktu; pelanggaran terjadi setelah

pemberian keterangan palsu.

Selanjutnya keterangan itu harus palsu, tidak benar atau

bertentangan dengan kebenaran. Keterangan itu sudah bersifat

palsu, apabila keterangan itu memuat kekurangan dalam kebenaran.

Kekurangan dalam kebenaran dapat bersifat positif atau

negatif. Bersifat positif, apabila keterangan yang diberikan itu

bertentangan dengan kebenaran atau tidak benar, sedangkan

bersifat negatif, apabila kebenaran atas sesuatu hal disembunyikan.


commit to user

22

b. Pemalsuan uang logam dan uang kertas Negara serta uang kertas

Bank.

Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahan-

bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang

lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsu dapat juga merupakan

perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan

dalam uang itu menunjukkan nilai lain daripada yang sebenarnya,

perubahan dimana disertai dengan memberikan warna, menyempu

mata uang perak, menunai mata uang suasa.

Pemalsuan uang kertas atau uang uang kertas bank dapat juga

terdiri atas perubahan mengubah nilai yang dicetak dalam uang

kertas itu. Perbuatan pemalsuan uang itu adalah perbuatan

mengubah sifat uang sedemikian rupa, sehingga uang yang asli

menjadi palsu.

c. Pemalsuan Materai dan Merek ( Cap ).

Perbuatan memalsukan berati memberikan tampang yang lain

daripada yang sebenarnya atau yang diterima dari pemerintah :

1) mengubah nilai yang terletak pada materainya;

2) memberi warna yang mangakibatkan materai itu terlihat

sebagai materai yang lebih tinggi nilainya.

d. Pemalsuan Surat.

Pemalsuan surat adalah salah bentuk dari tindak pindana yang

dapat digolongkan dalam pemalsuan data (Supraptomo, 2000; 15).

Sebagaian besar tindakan yang dilakukan adalah dengan meniru

kop surat atau stempel yang terdapat pada surat resmi. Beberapa

hal yang mungkin terjadi tindak kejahatan ini dapat disebabkan


commit to user

23

karena birokrasi yang susah dan berbelit namun lebih banyak

dilakukan dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri atau

golongan (Philmore A, 2005 : 290).

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada

keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat

ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan

berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelaku). Ini disebut

pemalsuan meteriil (materiele valsheid). Asal surat itu adalah

palsu.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan

perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam

suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda

tangannya maupun mengenai isinya. Tidak perduli, bahwa ini

sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang

benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan

pemalsuan surat (Philmore A, 2005 : 296).


commit to user

24

B. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini

dapat digambarkan dalam skema berikut ini

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai

pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada

pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Tindak pidana pemalsuan surat

adalah tindak pidana khusus yang pengadilan juga dilakukan oleh

pengadilan tindak pidana khusus, namun hak terdakwa untuk melakukan


commit to user

25

peradilan tetap dapat dilakukan. Pada saat perkara pemalsuan surat berharga

terjadi dan pemeriksanaan serta penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian

sudah selesai maka akan dilanjutkan pemeriksaan dalam pengadilan.

Selanjutnya hakim mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus tindak

pidana pemalsuan surat keputusan pengadilan tingkat rendah tidak dapat

memuaskan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, jika hal tersebut

terjadi maka kasus akan dibawa hingga jenjang Mahkamah Agung. Pada

jenjang ini keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung hanya

memiliki dua opsi yaitu diterima atau langkah terakhir melakukan

peninjauan kembali. Proses pencarian keadilan dari pengadilan yang berada

setingkat dibawah Mahkamah Agung menuju mahkamah disebut sebagai

Kasasi.

Perkara yang sampai ke Mahkamah Agung akan diteliti apakah

pengajuan kasasi ini telah sesuai dengan alasan-alasan yang mendasari

terjadinya kasasi, jika hal ini terpenuhi maka permohonan kasasi ini akan

dilakukan. Setelah semua keterangan dan pembuktian dianggap cukup maka

Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan atau pengeluaran

pertimbangan, yang salah satunya disebut sebagai pertimbangan Judex Juris.


commit to user

26

BAB III

HASIL PENELITiAN DAN PEMBAHASAN

c. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Judex factie

Kurang Cukup Mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan Dari

Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat Deposito menurut

KUHAP

1. Uraian Kasus Posisi

Bahwa terdakwa SRI RAHAYU , SE seorang pegawai bank dengan

jabatan terakhir sesuai dengan surat keputusan nokep : 09/KC

VIII/BUN/01/2008 sebagai kepala kantor BRI unit Tlogosari Semarang ,

bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan

atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau

dalam laporan maupun dalam dokumen atau rekening suatu bank dari saksi

Drs.HZ.ZAIN SUDIGNO Ketua yayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa

Tengah yang berjumlah Rp. 7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima

puluh juta rupiah} yang uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada

terdakwa untuk ditabung atau disimpan. Tetapi oleh terdakwa uang

tersebut digunakan untuk membayar hutang atau bunga kepada orang lain

tanpa seizin dan sepengetahuan BRI ataupun pihak Yadaspen PGRI hal

ini dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan tanda bukti cek yang

ditanda tangani dan dibubuhi stempel BRI dan besarnya bunga 13%

pertahun.


commit to user

27

2. Identitas Terdakwa

Nama : SRI RAHAYU, SE binti MARTO HUSODO

Tempat Lahir : Semarang ;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/28 Agustus 1960 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Mutiara Sewakul E.8 Ungaran dan Jalan

Merbau Raya No.162 Semarang ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Pegawai BRI ;

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Semarang, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU BINTI MARTO HUSODO sejak

tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 atau

setidak-tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di BRI

Unit Kartini Semarang dan BRI Unit Tlogosari Semarang atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Semarang, seorang pegawai bank yang dengan sengaja

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau

rekening suatu bank.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan


commit to user

28

Nokep: 09/KCVIII/BUN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 sebagai kepala

Kantor BRI Unit Tlogosari Semarang ;

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit

Tlogosari adalah mengembangkan dan memajukan kinerja BRI Unit

Tlogosari;

Bahwa karyawan bank setiap menerima uang dari pihak nasabah

penyimpan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau laporan

transaksi atau rekening suatu bank, dan setiap karyawan yang diberi

kewenangan menerima setoran wajlb menyerahkan uangnya kepada

Teller dan saat itu juga wajib dicatat dalam transaksi pembukuan Bank ;

Bahwa Pembukuan dan laporan dalam bentuk neraca dari BRI Unit

dilaporkan ke kantor Cabang/setingkat lebih atas dan pihak Bank Rakyat

Indonesia untuk mencari nasabah;

Bahwa setiap karyawan BRI diberi kewenangan untuk mencari nasabah

dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan perorangan

menjemput bola). Karyawan BRI tersebut menerima uang tabungan dari

nasabah diberi tanda terima sementara dari BRI, kemudian uang tersebut

diserahkan/disetorkan kepada Teller untuk dibukukan, kemudian

mendapatkan bukti setoran, selanjutnya bukti setoran yang asli tersebut

diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanda terima sementara, dari BRI tersebut

bukan berupa, kuitansi yang ditanda tangani oleh yang menerima dan

dicap BRI ;

Bahwa Terdakwa kenal saksi Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO selaku Ketua

Yayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa tengah, yang bertempat di JL.

Lontar I (Sidodadi) Semarang sejak tahun 2004 dalam hubungan yang

bersangkutan sebagai nasabah penyimpan PT Bank Rakyat Indonesia

(persero) Tbk. Bahwa nasabah penyimpan An. YADASPEN PGRI CQ


commit to user

29

Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO di BRI melalui Terdakwa karena Terdakwa

mendatangi kantornya sehingga, apabila pihak Yadaspen akan menabung/

menyimpan uang Terdakwa mengambil di kantor dan apabila akan

mencairkan bunganya Terdakwa mengantar ke kantornya (sehingga

segala sesuatunya selalu melalui Terdakwa) ;

Bahwa uang milik Yadaspen PGRI yang disetorkan/diserahkan oleh Drs.

HZ. ZAIN SUDIGNO kepada Terdakwa untuk disimpan/ditabung di BRI

seluruhnya sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima

puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut diserahkan secara bertahap ;

Bahwa ZAIN SUDIGNO menyerahkan/menyetorkan uang milik

Yadaspen PGRI kepada Terdakwa untuk disimpan/ditabung di BRI sejak

tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan 29 Mei 2008 dengan bukti 19

(sembilan) belas bonggol cek ;

- Cek tanggal 27 Oktober 2005 No.CED 009343 senilai

Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ;

- Cek tanggal 22 Desember 2005 No. CED 009350

senilaiRp.500.000.000,- (lima ratus juta, rupiah) ;

- Cek Tanggal 24 Pebruari 2006 No. CEE 328031 senilai

Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah)

- Cek tanggal 24 April 2006 No. CEE 328038 senilai

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Cek tanggal 16 Mei 2006 No. CEE 328039 senilai Rp.150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Cek tanggal 31 Mei 2006 No. CEE 328041 senilai Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah)

- Cek tanggal 28 Agustus 2006 No. CEE 328047 senilai

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;


commit to user

30

- Cek tanggal 28 Agustus 2006 No. CEE 328049 senilai


- Cek tanggal 23 Nopember 2006 No. CEF 746152 senilai


- Cek tanggal 23 Nopember 2006 No. BG/GEF 685564 senilai


- Cek tanggal 27 Desember 2006 No. CEF 746154 senilai

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

- Cek tanggal 19 Pebruari 2007 No.CEF 746158 senilai


- Cek tanggal 2 Agustus 2008 No. CEF 746173 senilai

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Cek tanggal 29 Agustus 2007 No. CEF 746175 senilai

Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) ;

- Cek tanggal 19 September 2007 No. BG/GEJ 546133 senilai


- Cek tanggal 28 Desember 2007 No.CEH 194013 senilai


- Cek tanggal 14 Januari 2008 No. CEH 194014 senilai

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Cek tanggal 27 Pebruari 2008 No. CEH 194021 senilai


- Cek tanggal 29 Mei 2008 No. CEl 829907 senilai Rp.200.000.000,-

(dua ratus rupiah) ;

Sehingga total semua berjumlah Rp 7.250.000.000,- (tujuh miliar dua

ratus lima puluh juta rupiah )

Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.7.250.000.000,-

(tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. HZ. ZAIN


commit to user

31

SUDIGNO untuk disimpan/ditabung di BRI tersebut tidak disetorkan ke

teller melainkan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang/bunga

kepada orang lain (tanpa seizin/ sepengetahuan BRI ataupun pihak

Yadaspen PGRI ;

Bahwa ketika Sdr. HZ. ZAIN SUDIGNO menyerahkan uang kepada

Terdakwa berupa cek, dengan cara datang di kantornya, dan setelah cek

diterima yang bersangkutan Terdakwa beri tanda terima berupa kuitansi

yang Terdakwa tanda tangani dan biar percaya kuitansi itu oleh Terdakwa

bubuhi stempel BRI dan besarnya bunga 13% pertahun ;

Bahwa yang mencairkan ke 19 (sembilan belas) lembar cek tersebut

adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Bahwa cara Terdakwa mencairkan ke 19 (sembilan belas) cek tersebut

adalah dengan cara Terdakwa mengambil tunai dan ada yang Terdakwa

masukan ke dalam rekening Terdakwa di BRI dengan No.Rekening :

0900-01-000179. 50-6 ;

Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam tanda terima yang

Terdakwa serahkan kepada Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO dibubuhi stempel

BRI dan ditulis besarnya bunga 13% pertahun, dan hal tersebut Terdakwa

lakukan agar yang bersangkutan lebih percaya kepada Terdakwa karena

yang sebenarnya bunga bank hanya 11% pertahun, dan kuitansi tersebut

Terdakwa tulis 13% pertahun ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2008, pihak Yadaspen PGRI akan ada

pemeriksaan sehingga Drs. HZ. Zain Sudigno minta agar tabungan

sejumlah Rp.7.250.000.000,- tersebut dimasukkan deposito, sehingga

untuk mengelabuinya Terdakwa berusaha mendapatkan bilyet giro palsu

dengan cara Terdakwa menyimpan/menempatkan dana deposito di BRI

Unit Tlogosari dengan menggunakan nama Terdakwa dan nama suaminya

(BAMBANG TEGUH). Antara lain :


commit to user

32

a. Pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan

cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima

juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH sehingga mendapatkan

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144759 tanggal 19

Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG

TEGUH,alamat JL Merbau Raya No.162 Perumahan

Banyumanik.Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti

menjadi No. DB 7144759 tanggal 19 Juni 2008 senilai

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs.

HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL.Lontar No.I Semarang dan tanda

tangan USMAN SUTRISNOTerdakwa palsu/ Terdakwa tanda

tangani sendiri ;

b. Pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan

cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.4.000.000,- (empat

juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI

(deposito berjangka BRI) No. DB 7144760 Tanggal 27 Juni 2008

senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) An. SRI RAHAYU,

alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik.

Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB

7144760 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO

Alamat Jln. Lontar No.1 Semarang tanda tangan USMAN

SUTRISNO Terdakwa palsu/ Terdakwa tanda tangani sendiri ;

c. Pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan


juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH sehingga mendapatkan

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144761 tanggal 26

Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG

TEGUH, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik.


commit to user

33

Selanjutnya bilyat deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB

7144761 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO

Alamat JL. Lontar No.I Semarang, tanda tangan USMAN

SUTRISNO Terdakwa palsu dan Terdakwa tanda tangani sendiri ;

d. Pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan



(deposito berjangka BRI) No. DB 7144762 tanggal 26 Juni 2008

senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat

JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya

bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadiNo. DB 7144762,

tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah),An.YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat

JL.Lontar No.1 Semarang dan tanda tangan USMAN SUTRISNO

Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ;

e. Pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan



(deposito berjangka BRI) No. DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008

senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat

JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya

bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144764

tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima

puluh juta rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN

SUDIGNO, Alamat JL. Lontar No.1 Semarang dan tanda tangan

USMAN SUTRISNO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani

sendiri ;


commit to user

34

f. Pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan


juta rupiah) An. Suami tsk (BAMBANG TEGUH) sehingga

mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144765

tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An.

BAMBANG TEGUH, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan

Banyumanik. Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti

menjadi No. DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai

Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), An.

YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat JL. Lontar

No.1 (Sidodadi Timur) Semarang dan tanda tangan AY.

SOEPADMO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ;

Bahwa Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO sudah mendapatkan

keuntungan/bunga sehubungan dengan uang yang diserahkan kepada

Terdakwa terhitung sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan

September 2008, yang besar/kecilnya sesuai dengan uang yang sudah

disetorkan kepada Terdakwa (setiap bulan tidak sama tergantung besar

kecilnya uang yang sudah Terdakwa terima) ;

Bahwa uang yang diserahkan kepada Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN

SUDIGNO sebagai bunga/keuntungan tersebut adalah uang dari

Terdakwa sendiri, karena uang yang Terdakwa terima dari Yadaspen/Drs.

HZ ZAIN SUDIGNO sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua

ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada

pihak BRI, maka pembayaran bunganya menjadi tanggung jawab

Terdakwa sendiri ;

Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang sebagai bunga sejak bulan

Oktober 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 diterima langsung oleh Drs.

HZ ZAIN SUDIGNO dan tidak ada buktinya karena hanya saling


commit to user

35

percaya, sedangkan untuk bulan Juni sampai dengan bulan September

2008 Terdakwa transfer ;

Bahwa uang milik Yadaspen PGRI sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum

diambil, dan alasan Terdakwa dalam membayar bunga hanya sampai pada

bulan September 2008 dan bunga untuk bulan Oktober 2008 tidak

Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah tidak bisa membayar/sudah tidak

punya uang, dan Terdakwa mencari pinjaman kepada orang lain sudah

tidak bisa maka sekitar bulan Januari/ Pebruari 2009 pihak Yadaspen

PGRI protes mengenai pembayaran bunganya dan kebetulan pada waktu

itu ada petugas dari BRI Cabang Patimura Semarang mengadakan

pemeriksaan di BRI Unit Tlogosari, sehingga perbuatan Terdakwa

terbongkar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49

ayat (1) huruf b Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU BINTI MARTO HUSODO pada hari

dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2008

atau setidak-tidaknya pada tahun 2008 di rumah Terdakwa Perum

Mutiara Sewakul E-8 Ungaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten

Semarang, dengan mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan

Negeri Semarang berwenang mengadili perkara tersebut dimana

Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang

dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat

kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang di dalam daerah

hukumnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja menggunakan

surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan


commit to user

36

tidak dipalsu, jlka pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan

Nokep : 09/KC VIII/BUN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 sebagai

Kepala Kantor BRI Unit Tlogosari Semarang ;

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit

Tlogosari adalah mengembangkan dan memajukan kinerja BRI unit

Tlogosari ;

Bahwa karyawan bank seharusnya menerima uang dari pihak nasabah

penyimpan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau laporan

transaksi atau rekening suatu bank, dan setiap karyawan yang diberi

kewenangan menerima setoran wajib menyerahkan uangnya kepada

Teller dan saat itu juga wajlb dicatat dalam transaksi pembukuan Bank ;

Bahwa Pembukuan dan laporan dalam bentuk neraca dari BRI Unit

dilaporkan ke kantor Cabang/setingkat lebih atas dan pihak Bank Rakyat

Indonesia untuk mencari nasabah;

Bahwa setiap karyawan BRI diberi kewenangan untuk mencari nasabah

dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan perorangan

(menjemput bola). Karyawan BRI tersebut menerima uang tabungan dari

nasabah diberi tanda terima sementara dari BRI, kemudian uang tersebut

diserahkan/disetorkan kepada Teller untuk dibukukan, kemudian

mendapatkan bukti setoran, selanjutnya bukti setoran yang asli tersebut

diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan ;

Bahwa persyaratan bagi orang yang akan menabung secara berjangka/

deposito adalah fotocopy KTP dan menyerahkan uang;

Bilyet deposito digunakan untuk bukti menabung dan untuk mencairkan

tabungan deposito, sedangkan yang berhak untuk menandatangani bilyet


commit to user

37

deposito sesuai dengan kewenangannya antara lain untuk tabungan

deposito sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditanda

tangani oleh Teller dan Kepala Unit, sedangkan tabungan di atas

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)ditanda tangani oleh Kepala Unit

dan Pejabat Bank yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. Dalam

periode Juni 2008, pejabat BRIcabang Patimura yang diberi wewenang

adalah AY. Soepadmo,Usman Sutrisno, Yahmin Daladi dan Arifin Artha;

Pada tanggal 12 Januari 2009 sekitar jam 10.00 wib, petugas Tim

Pemeriksaan BRI di kantor BRI unit Tlogosari mengetahui ada orang

yang komplain untuk menanyakan bunga deposito berjangka BRI (depo

BRI) dan setelah ditanya nomor rekeningnya yang bersangkutan tidak

bisa menunjuk-kan. Setelah yang bersangkutan datang kembali

menunjukkan fotocopy 6 (enam) lembar bilyet deposito senilai

Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) An.

Yadaspen cq HZ. Zain Sudigno, namun setelah dicek dalam pembukuan

tidak masuk dalam pembukuan BRI unit Tlogosari. Bilyet deposito

tersebut oleh Tim diadakan pengechekan ternyata nomer seri bilyet Hal.

10 dari 30 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2010 deposito tersebut pernah ada

An. SRI RAHAYU dan suaminya (BAMBANG TEGUH) yang telah

dicairkan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Polsek

Sidodadi No. Pol. : 191/BK/ IX/2008/Sek Sdd tanggal 26 September

2008;

Setelah mendapatkan foto copy keenam bilyet deposito tersebut team

melakukan konfirmasi dengan pihak YADASPEN PGRI dan bertemu

dengan Bp. SAKBANI, ZAIN SUDIGNO dan BAGIO, sehingga

mendapatkan informasi bahwa Yayasan dana pensiun PGRI telah

menitipkan uang kepada BRI Unit Tlogosari sebanyak

Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan


commit to user

38

bukti penyerahan uang berupa kuitansi yang ditandatangani oleh SRI

RAHAYU dan distempel ;

Bahwa setelah keenam fotocopy bilyet deposito tersebut dicek,ditemukan

kejanggalan yaitu :

a. Pertama, dilihat dari tanda tangan pejabat Kantor BRI Cabang

Patimura USMAN SUTRISNO yang terdapat dalam foto copy

barang bukti 6 (enam) lembar bilyet deposito tersebut adalah

palsu/dipalsukan (bukan tanda tangan USMAN SUTRISNO) ;

b. Kedua, setelah dichek dalam, Deskman/pembuku terdapat

kejanggalan antara lain :

1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) Nomor DB 7144759

tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO

Alamat Jl. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat

dari bilyet deposito nomer DB 7144759 yang benar dan

tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang

lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;

2) DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144760

tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO

Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat

dari bilyet deposito nomor DB 7144760 yang benar dan




tanggal 26Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) atas nama YADASPEN CQ Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO

Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat

dari bilyet deposito nomor DB 7144761 yang benar dan


commit to user

39




tanggal 26 Juni 2008 Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus

juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ. ZAIN

SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg

Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomor DB 7144762 yang

benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas

nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan

aplikasi yang ada ;


tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus

lima puluh juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.

ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur)

Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144764

yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah

atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan

aplikasi yang ada ;


tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar

lima ratus juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.

ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur)

Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144765

yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah

atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan

aplikasi yang ada ;

Bahwa secara umum branch-code atau kode branch untuk BRI Unit

Tlogosari yang benar dengan nomor kode : 3042 tapi dalam kop-nya

tertulis : BANK RAKYAT INDONESIA 3082 UNIT TLOGOSARI


commit to user

40

SEMARANG. Bahwa kode bran yang benar untuk BRI Unit Tlogosari

yang benar adalah : 3042, sedangkan kode 3082 adalah kode branch unit

lain ;

Bahwa cara Terdakwa membuat ke 6 (enam) bilyet deposito palsu

tersebut adalah Terdakwa menyimpan/menempatkan dana deposito di

BRI Unit Tlogosari dengan menggunakan nama Terdakwa dan nama

suaminya BAMBANG TEGUH) ;

Bahwa Terdakwa dalam mengganti nama dan jumlah nominal dalam

bilyet deposito tersebut dengan menggunakan alat berupa komputer dan

penghapus/setip. Alat berupa computer sudah Terdakwa jual kepada

orang tidak dikenal, untuk penghapusnya Terdakwa tidak tahu ada

dimana karena barangnya sudah hilang, sedangkan untuk kedua stempel

atas nama USMAN SUTRISNO dan AY. SOEPADMO ada di Kantor

BRI Cabang Patimura Semarang ;

. Bahwa ketika Terdakwa meminjam stempel An. USMAN SUTRISNO

dan AY. SOEPADMO tersebut Terdakwa tidak menjelaskan kalau akan

digunakan untuk memalsu tanda tangan dari kedua orang tersebut

Terdakwa meminjam kedua setempel tersebut kepada sekretaris namun

lupa namanya;

Bahwa alasan Terdakwa membuat ke 6 (enam) bilyet deposito palsu

tersebut karena, dari pihak Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO

telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.7.250.000.000,-

(tujuh miliar dua ratus lima Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.112

K/Pid.Sus/2010 puluh juta rupiah) untuk dimasukan ke dalam deposito,

namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk

membayar hutang/ bunga kepada orang lain ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bilyet deposito, tersebut tiga diantaranya

menggunakan nama suaminya (BAMBANG TEGUH), namun suami

Terdakwa tidak tahu, semua tanda tangannya Terdakwa palsu, dan dalam


commit to user

41

mendapatkan foto copy KTPnya tidak seijin/tidak sepengetahuan dari

suaminya ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik No. Lab.219/DTF/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang

ditanda tangani oleh AKBP. Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Kompol Drs.

Teguh Prihmono, disimpulkan bahwa :

1) Tanda tangan atas nama Usman Sutrisno (QTA) pada dokumen

bukti 5 (lima) lembar Depobri BRI 3082 unit Tlogosari

Semarang atas nama Yadaspen PGRI tertanggal 30 Juni 2008

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda

dengan tanda tangan Usman Sutrisno Pembanding KTA ;

2) Tanda tangan atas nama AY. Soepadmo (QTB) pada dokumen

bukti 1 (satu) lembar Depobri BRI 3082 unit Tlogosari

Semarang atas nama Yadaspen PGRI tertanggal 30 Juni 2008

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda

dengan tanda tangan AY. Soepadmo pembanding KTA ;

Akibat perbuatan Terdakwa pihak Yadaspen PGRI menderita kerugian

Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan PT.

BRI (Persero) dirugikan nama baiknya sehingga dikhawatirkan tingkat

kepercayaan masyarakat menurun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

263 ayat (!) KUHPidana.

4 Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Semarang

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.463/ Pid.B /2009/

PN.Smg, tanggal 30 Juli 2009 :

a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1)


commit to user

42

huruf b undang – undang no 10 tahun 1998 sebagaimana dalam surat

dakwaan ;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAHAYU, SE BINTI

MARTO HUSODO dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun

dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan dan didenda RP.10.000.000.000( sepuluh miliar rupiah )

subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7 1 44 7 5 9

tanggal 19 Juni 2 0 08 senilai Rp.1.000.000.000,- (satumiliar

rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO

Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg ;

2) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144760

tanggal27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar


Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;

3) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal

26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat

JI. LontarNo.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;


tanggal26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus

jutarupiah) An.YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO



tanggal30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus

lima puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ.


commit to user

43

ZAINSUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur)

Smg Jateng ;


tanggal30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar

lima ratusjuta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN

SUDIGNOAlamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg

Jateng ;

7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah

terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ.

ZAINSUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA

BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI

13%pertahun ;

8) Kuitansi No. 005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006,

sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ.

ZAINSUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA

BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA

NEGOSIASI 13% pertahun ;

9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007,

sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ.

ZAINSUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus

jutarupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA

BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI

13% pertahun ;

10) Kuitansi No.011/06/07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari

YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang

sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk

membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI


commit to user

44

SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%

pertahun;

11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terimadari

YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,uang

membayar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah)

untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI

KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI

13% pertahun ;

12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah

terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN

SUDIGNO,uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI


13% pertahun ;

13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudahterima dari

YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang

sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah) untuk

membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRIKARTINI

SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun;

14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 sudahterima dari


sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk



pertahun;

15) Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima

dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO

uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk


commit to user

45


SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun;

16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terima

dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN

SUDIGNOuang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta


Tlogosari SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI

13% pertahun ;

17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan

BRITLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar

duaratus lima puluh juta rupiah) ;

18) Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar

senilaiRp.7.250.000.000 ,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh

juta rupiah) antara lain :

a) Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED

009343senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta

rupiah);

b) Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED

009350 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

c) Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI

CEE328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) ;

d) Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328038

senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

e) Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE

328039senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah) ;

f) Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041



commit to user

46

g) Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE


h) Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE


i) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI

CEF746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) ;

j) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI

BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) ;

k) Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF

746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) ;

l) Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF

746158 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

m) Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF

746173 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

n) Tanggal 29 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF


o) Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI

BG/GEJ 546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) ;

p) Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH


q) Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARTINI CEH


r) Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari

CEH194021 senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta

rupiah) ;


commit to user

47

s) Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI

829907senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

;Tetap terlampir dalam berkas ;

d. menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP

2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

463/Pid.B/2009/PN.Smg, tanggal 30 juli 2009

a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau

menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu Bank" ;

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

c. Menjatuhkan pidana denda sebesar (sepuluh miliar rupiah)

denganketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

d. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

f. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7 1 44 7 5

9tanggal 19 Juni 2 0 08 senilai Rp.1.000.000.000,- (satumiliar


Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg ;


27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar


commit to user

48

rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat

JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;


26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.

Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;


26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) An.YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat



30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima

puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN

SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg

Jateng ;


30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus

juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO


7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah

terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN

SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta



13% pertahun ;

8) Kuitansi No. 005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006, sudah


SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI


commit to user

49


13% pertahun ;

9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, sudah


SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI


13% pertahun ;

10) Kuitansi No.011/06/07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari


sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untu


SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahu;

11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari


membayar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI


13% pertahun ;

12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terima

dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,

uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk



pertahun;

13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudah terima dari

YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang

sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk



commit to user

50


pertahun;

14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 suda hterima

dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO




pertahun;


dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO




pertahun;

16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah

terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN

SUDIGNO uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) untukmembayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI

Tlogosari SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI

13% pertahun ;

17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan BRI

TLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua

ratus lima puluh juta rupiah) ;

18) Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar senilai

Rp.7.250.000.000 ,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta

rupiah) antara lain :


009343 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta

rupiah) ;


commit to user

51



c) Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE

328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

d) Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE

328038 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

e) Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328039

senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

f) Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041




h) Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE


i) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF


j) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI

BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) ;

k) Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI

CEF746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) ;



m) Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF





commit to user

52

o) Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GE

J546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah);



q) .Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARTINI CEH


r) Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH

94021 senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta rupiah) ;

s) Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907

senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;Tetap

terlampir dalam berkas ;

t) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor

No.469/Pid/2009/ PT.Smg, tanggal 19 Oktober 2009

a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

danTerdakwa/ Penasehat Hukumnya ;

b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli

2009Nomor : 463/Pid.B/2009/PN.Smg., sekedar mengenai pidana

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, SE binti Marto Husodo

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan atau tidak

memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan


commit to user

53

dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen

atas laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening

suatu Bank” ;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : SRI RAHAYU,

SE.Binti MARTO HUSODO oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun ;

3) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang

untukselebihnya ;

4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5) Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

7. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum

Menimbang , bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi

jaksa / penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa kami mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi

Semarang adalah mengenai pertimbangan Judex Facti yang kurang

cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga

putusan yaqng dijatuhkan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa

keadilan masyarakat ;

b. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 Tahun

1974 dan putusan MA yang sudah menjadi yurisprudensi yang

berkaitan dengan permohonan kasasi mengenai berat ringannya

hukuman sebagai berikut :

1) SEMA No.03 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan-

putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadangkadang tidak disertai

dengan pertimbangan yang dikendaki oleh Undang-undang Pasal

23 ayat 1 Undangundang No.14 Tahun 1970, tidak atau kurang

adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang


commit to user

54

kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama

lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara

(vormverzuir), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya

putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

2) Putusan MA Reg.No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984

yang menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan

sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

c. Bahwa dengan demikian sesuai SEMA dan yurisprudensi di atas,

maka Mahkamah Agung RI berwenang untuk menerima

permohonan kasasi ini, mengadili sendiri perkara ini dan

menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih memenuhi rasa

keadilan masyarakat ;

d. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas

dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan tidak

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan

Penuntut Umum, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah

menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak YADASPEN

PGRI JAWA TENGAH yaitu Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua

ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak

dikembalikan sama sekali ;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP kami mohon

agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1) Menerima permohonan kasasi ini;

2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

diSemarang Nomor : 469/Pid/2009/PT.Smg tanggal 19 Oktober


commit to user

55

2009 an. Terdakwa SRI RAHAYU, SE BINTI MARTO

HUSODO tersebut di atas ;

3) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

4) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan

putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan dari kami

Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-207/Semar/Ep.2/05/2009

tanggal 13 Juli 2009 ;

5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

8. Pembahasan

Upaya Hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu

hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan, karena tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan tersebut

yang menurutnya dianggap kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pasal 1

Butir 12 KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai berikut :

“ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang ini.”

Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka

baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan

keberatan atau menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan

istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah

diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum

merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum

ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar

biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi.


commit to user

56

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa

maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung

sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa

menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak

mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima

putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut M. Yahya Harahap (1988;1101), ada tiga tujuan utama dari

lembaga upaya hukum kasasi, yaitu :

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan

Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan

penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan

sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar

dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam

peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan

kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal

dengan istilah “judge making law”. Mahkamah Agung menciptakan

hukum baru guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka

mensejajarkan kebutuhan pesatnya perkembangan nilai dan kesadaran

masyarakat. Kehidupan peradilan di Indonesia memang tidak menganut

prinsip precedent, yaitu prinsip yang mengharuskan peradilan bawahan

mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi. Dalam

prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman atau

panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan

kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan

demikian secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil


commit to user

57

putusan akan selalu cenderung mengkikuti dan mendekati putusan

Mahkamah Agung.

3. Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum

Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan

kesadaran keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan

kasasi yang menciptakan yurisprudensi, sedikit banyak akan

mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan

hukum. Dengan adanya upaya hukum kasasi dapat dihindari adanya

kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim

yang tergoda oleh kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam

tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna

menentukan :

1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

sebagaimana mestinya.

2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang.

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan

menurut undang-undang. Mengenai melampaui batas wewenangnya adalah

kewenangan badan-badan peradilan yang telah ditentukan dan diatur dalam

perundang-undangan. Demikian halnya dengan penjatuhan hukuman telah

ditentukan, jenis dan maksimal hukuman yang boleh dijatuhkan dan hal

penanganan perkara, perkara apa saja yang dapat ditangani atau diperiksa dan

diadili masing-masing badan peradilan. Bahkan proses penanganan perkara

atau tata cara mengadili, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk

menjatuhkan hukuman telah ditentukan perundang-undangan.


commit to user

58

Menurut KUHAP suatu permohonan kasasi dapat ditolak untuk

diperiksa oleh Mahkanah Agung. Menurut KUHAP, jika :

1) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).

2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada

panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari

sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP).

3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut.

Kasasi hanya dilakukan sekali.

4) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP,

atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon

tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon

terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah

mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP).

5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat

(1) KUHAP tentang alasan kasasi.

6) Putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara verstek

yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perlawanannya.

7) Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat.

Menurut pendapat penulis alasan-alasan Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Semarang sebagai dasar permohonan kasasi terhadap Putusan

Pengadilian Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito

sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.


commit to user

59

d. Argumentasi Hukum Judex Juris dalam Menilai Alasan Kasasi

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam Perkara

Pemalsuan Surat Deposito

1. Pertimbangan Hakim Kasasi

Dengan melakukan beberapa pertimbangan yang berdasarkan alasan –

alsan tersebut mahkamah agung berpendapat :

a. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi yang mengatakan kesalahan

bukan semata-mata dari pihak Terdakwa, melainkan kecerobohan

saksi yang tidak menyerahkan uang pada Teller, tidak dapat

dibenarkan, karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor BRI

Unit Tlogosari, sebagai pimpinan wajib menyimpan, mencatat dalam

pembukuan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu Bank ;

b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

No.469/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 19 Oktober 2009 tidak dapat

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

c. Bahwa oleh pemohon kasasi jaksa / penuntut umum dikabulkan dan

terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana , maka biaya

perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan terhadap terdakwa;

2. Amar Putusan Mahkamah Agung

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang

No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan

perundang-undanganlain yang bersangkutan ;


commit to user

60

M E N G A D I L I :

a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI

SEMARANG tersebut ;

b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang

No.469/Pid.B/2009/ PT.Smg, tanggal 19 Oktober 2009 ;

M EN G A D I L I S E N D I R I :

a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO

HUSODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana : "dengan sengaja menghilangkan atau

tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan

dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ";

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

tersebutdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

c. Menjatuhkan pidana denda sebesar (sepuluh miliar rupiah) dengan

ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

d. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

f. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144759 tanggal 19

Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An.

YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.Lontar

No.1 (Sidodadi Timur) Smg;


27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An.


commit to user

61

YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar

No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;


Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)An.

YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar

No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;


Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.

Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;


30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima

puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN

SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg

Jateng ;


Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta

rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGN Alamat


7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah terima

dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO



SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;

8) Kuitansi No.005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006, sudah terima

dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,

uang sebanyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), untuk




commit to user

62

9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, sudah terima

dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,

uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk



10) Kuitansi No.011/06/07, tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari ;


sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk



11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari :

YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, Uang

SEBANYAK Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk



12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terimadari

: YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO ,uang




13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudah terima dari :

YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang




14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 sudah terima dari


sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) untuk


commit to user

63




dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO




16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terima

dari: YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN

SUDIGNOuang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta


TLOGOSARI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI

13% pertahun ;

17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan BRI

TLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar

duaratus lima puluh juta rupiah) ;

18) Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar

senilaiRp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta

rupiah) antara lain :


009343 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



c) Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE

328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

d) Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328038


e) Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CE 328039

senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)


commit to user

64

f) . Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041




h) . Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE


i) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF


j) .Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI

BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) ;

k) Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF

746154 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;



m) Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF 746173

senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



o) .Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GEJ

546133senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



q) .Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARl"INI CEH


r) Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH



commit to user

65

s) Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907

senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Tetap

terlampir dalam berkas ;

g. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Pembahasan

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena

kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25

yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,

artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.

Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang

kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri

yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak

dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut

tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang

terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat

pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat

memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara

yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari

hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun

sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih

berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan

ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-

pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping


commit to user

66

berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga

didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam

mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu

dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan

suatu putusan.

Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam pasal 5 ayat

(1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai "sense of justice of the

people". Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk

melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat

untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat

memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang)

atas perkara-perkara di Pengadilan atau "agent of conflict". Tetapi seharusnya

juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain

memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-

nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai

agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat

melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang

hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan

yang dihasilkan.

Menurut pendapat penulis dalam memberikan penilaian terhadap alasan-

alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan surat deposito, Hakim

Mahkamah Agung sudah cukup mempertimbangkan segi kepastian hukum,

keadilan dan kemanfatannya. Pertimbangan sudah bersifat argumentatif artinya

didasari nalar yuridis yang memadai.


commit to user

67

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka simpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dari terdakwa, dapat dijadikan dasar bagi Penuntut

Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat

deposito. Hal ini dapat dilihat bahwa kasasi yang diajukan oleh

penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

2. Argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat

deposito sangat tepat dan berdasarakan kepada peraturan perundangan

yang berlaku, serta masih dalam ketentuan yang diatur untuk

mengajukan suatu kasasi.

B. Saran

1. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi

harus senantiasa memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatan

2. Dalam menilai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon,

Hakim kasasi harus senantiasa konsisten dengan putusan yang terdahulu

untuk hal yang sama.


commit to user

68

tinjauan yuridis pengajuan kasasi oleh penuntut

Documents