TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN

PERKAWINAN YANG MENGATUR KEPEMILIKAN TANAH OLEH

WARGA NEGARA ASING (WNA) SECARA NOMINEE DIKAITKAN

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri,

namun sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat

karena manusia sejak lahir, hidup dan berkembang bersama-sama oleh masyarakat

dan diciptakan untuk hidup bersama-sama. Manusia untuk memulai kehidupannya

dalam berpasangan yakni terikat dengan yang namanya perkawinan, laki-laki dan

perempuan secara ilmiah memiliki daya tarik tersendiri antara satu dengan yang

lainnya. Daya tarik tersebut kemudian menjadi sebuah hasrat bagi keduanya untuk

membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan baik yaitu menciptakan

kehidupan rumah tangga yang rukun, kekal, dan abadi, sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk selanjutnya

disebut Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa:

1

2

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1

Semua agama mensyaratkan pernikahan dilakukan oleh pejabat sebagai syarat

sahnya perkawinan, perkawinan menurut agama Islam itu sah apabila perkawinan itu

sesuai dengan syariat islam. Dalam islam perkawinan dianggap sah apabila

memenuhi beberapa unsur di antaranya laki-laki maupun perempuan sudah layak

kawin, akil baligh, sudah teruji, siap mental, siap materi, saling mencintai,

menyayangi, melindungi dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Manusia dalam

menempuh jalan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya

saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu sesuai dengan

kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman

dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun

rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang telah

mencapai usia tertentu, maka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut, bila ingin

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang

bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan

suami isteri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazim disebut sebagai

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2007, hlm 13

3

sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan

batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang

kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Suatu perkawinan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia

dikarenakan:

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan

atau pergaulan hidup manusia sebagai suami dan isteri. Hal itu adalah sesuai

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan

kehormatan.

2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak

yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan

rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.

3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tenteram dan damai dalam suatu

rumah tangga yang tenteram dan damai diliputi rasa kasih sayang selanjutnya

akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

4. Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan

merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera

melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan

maksiat penglihatan, memelihara diri dari perzinahan.

Dengan sisi positif di atas, maka hukum dasar perkawinan adalah

diperbolehkan. namun demikian, perkawinan bisa dihukumi wajib bila seseorang

4

khawatir tertimpa perzinahan, sementara ia telah mampu untuk melaksanakan

pernikahan. Sebaliknya, perkawinan menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang

hanya melampiaskan nafsu seksualnya saja tanpa ada kemampuan untuk perkawinan.

Kemampuan tersebut dinilai dari kesanggupan seseorang untuk memberikan

tanggung jawab lahir dan batin kepada pasangan hidupnya.

Salah satu contoh permasalah di bidang hukum adalah hukum perkawinan.

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan biologis bagi setiap

manusia. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan hukum dalam

masyarakat karena masyarakat terdiri dari suatu kumpulan orang-orang yang

merupakan subjek hukum, juga dapat dikatakan bahwa : “salah satu hal yang dapat

mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan yang

menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga”.2 Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikemukakan bahwa

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan

diperlukan tanah, begitupun dalam membangun rumah tangga, tanah merupakan

komponen yang penting dan dapat dijadikan rumah untuk tempat tinggal.

Tanah merupakan komponen terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia memerlukan tanah,

2 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif (1), Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, Cet.1, Jakarta, Rizkita, 2002, hlm. 1

5

baik untuk kepentingan tempat tinggal dan berbagai kepentingan lainnya. Demikian

pula dengan pembangunan, semua kegiatan untuk pembangunan yang dilakukan

memerlukan areal tanah sebagai prasarananya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan semakin pesatnya

pembangunan menyebabkan kebutuhan terhadap tanah terus menerus meningkat,

sementara luas tanah yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, permasalahan

di bidang pertanahan perlu mendapatkan perhatian serius serta pengaturan yang yang

jelas haruslah terus menerus agar sumber daya tanah dapat dimanfaatkan. Fungsi

tanah sangat penting maka pemerintah mengatur dan mengurus masalah pertanahan

agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan penggunanaan, peruntukan dan

pemilikan tanah sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3), bahwa semua kekayaan

alam dikuasai oleh Negara.

Ditetapkannya UUPA berarti telah diletakkan landasan yang kokoh bagi

penyelenggaraan administrasi pertanahan guna mewujudkan tujuan nasional.

Maka pengaturan mengenai pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah diharapkan

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Di dalam

UUPA terdapat pembatasan kepemilikan orang asing terhadap tanah yang berkaitan

dengan harta perkawinan, yaitu dalam pasal 21 UUPA.

Pada perkembangannya WNA dapat menguasai tanah dengan menggunankan

perjanjian nominee, pinjam nama yang dilakukan oleh WNA terhadap WNI dalam

upayanya menguasai tanah yang berada di Bali.

6

Perkawinan antar bangsa atau yang disebut juga perkawinan campuran karena

berbeda kewarganegaraan, secara tidak langsung akan berhubungan dengan

kewarganegaraan masing-masing pihak dengan negaranya, di mana dari hal tersebut

akan menimbulkan hak dan kewajibannya yang bersifat timbal balik antar Negara dan

warganya. Dari kewarganegaraan yang diperoleh karena perkawinan tersebut, akan

menentukan hukum publik maupun hukum perdata yang berlaku bagi masing-masing

pihak.3

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan

pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah

mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya

terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan

sebagainya. Hal ini tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam

proses penyelesaiannya karena melangsungkan perkawinannya di luar negeri.

Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang perkawinan dinilai tidak

memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan

berbeda kewarganegaraan, permasalahan yang sering timbul dalam hal perkawinan

campuran adalah status kewarganegaraan anak. Anak yang dilahirkan dari

perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga dia si anak

berusia 18 tahun atau menikah.

3 http://www.jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/ ”perkawinan campuran”-2.html diakses 15 September 2013 pkl. 13.32

7

Sepanjang sepengetahuan penulis, belum pernah ada yang menulis mengenai

keabsahan perjanjian perkawinan yang mengatur kepemilikan tanah oleh Warga

Negara Asing (WNA) secara nominee dengan judul seperti yang penulis ajukan.

Nominee adalah seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain untuk mewakilinya dalam

melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak,

dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh nominee terbatas pada apa yang telah

diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa.

Hal-hal tersebut di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengambil judul

penelitian sebagai berikut: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENGATUR KEPEMILIKAN TANAH

OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) SECARA NOMINEE DIKAITKAN

DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah utama yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah status hukum perjanjian kepemilikan atas tanah tersebut

yang diberikan kepada pihak asing menurut undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

8

2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi perceraian dalam perkawinan

campuran terhadap status kepemilikan hak atas tanah menurut undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menentukan status hukum perjanjian kepemilikan hak atas tanah

menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1960.

b. Untuk menentukan akibat hukum kepemilikan hak atas tanah apabila

terjadi perceraian menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum

pada umumnya serta hukum perkawinan dan hukum agrarian pada

khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan

di bidang perdata, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait seperti

masyarakat

9

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,

perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga terjadi pada tumbuhan

dan juga hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka

perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti

perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat yang maju budaya

perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Pembentukan keluarga yang menjadi hak dari setiap warga Negara diatur

dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Adapun yang

merupakan dasar hukum mengenai perkawinan adalah pasal 28 B ayat (2) yang

berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah".

Tata tertib dan kaedah tentang perkawinan di Indonesia telah dirumuskan

dalam Undang-undang, yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara soerang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Pernikahan

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama

dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-

undangan yang berlaku.

4 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata

tertib aturan hukum yang berlaku dalam masing-masing agama. Kalimat “hukum

masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing,

bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut

oleh kedua mempelai dan keluarga.

Dalam hukum perkawinan menurut islam, perkawinan diistilahkan dengan

pernikahan. Ada dua makna nikah secara bahasa: persetubuhan dan pernyataan ikatan

(akad). Secara istilah, nikah yang mencakup rukun dan syarat perkawinan.5 Secara

luas pernikahan dalam islam memiliki arti sebagai berikut:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan

benar.

2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.

3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.

4. Mempunyai fungsi sosial.

5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.

6. Merupakan perbuatan menuju takwa.

7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dan

mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah

5 Ghazzi, Muhammad bin Qasim al. Fath al-Qarib al-Mujib. Indonesia: Maktabah al-Nur Asia,

satu pihak berkawarganegaraan Indonesia.6 Harta perkawinan tercantum dalam

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 G, setiap orang berhak atas harta benda yang di

bawah kekuasaannya. Harta benda dapat berupa hak milik disebutkan dalam Undang-

undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh

siapapun"

Pasal 35 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam

perkawinan ada yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan

adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun

perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan isi perjanjian tersebut

mengikat hubungan perkawinan mereka.7

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan berbagai macam kekayaan alam.

Oleh karena itu, tanah yang merupakan bagian dari kekayaan alam dalam kehidupan

manusia memegang peranan yang sangat penting seperti halnya mendirikan rumah,

sektor pertanian/ perkebunan/ perindustrian serta pembangunan jalan dan sebagainya.

6 Pasal 57 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan7 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, 2008, hlm.

78.

11

12

Dengan adanya pertambahan penduduk maupun perkembangan ekonomi, maka

kebutuhan akan tanah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan akan terus meningkat.8

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam hal tanah secara mendasar diatur

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini kemudian pokok-

pokoknya dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA. Dasar konstitusional tersebut terdapat

dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi:

1) “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi air dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu

pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat

2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini

member wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa

tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai

bumi, air dan ruang angkasa.

8 Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 8.

13

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut

pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang

merdeka, berdaulat, adil dan makmur;

4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat

dikuasakan pada daerah-daerah swantatra dan masyarakat-masyarakat

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan

pemerintah.”

Sistem itu, pertama-tama menempatkan tanah dalam arti luas yaitu benda

alam yang merupakan kesatuan tanah air dengan unsur-unsur dasarnya yaitu bumi,

air, ruang angkasa, termasuk kekayaan nasional bangsa Indonesia sebagai karunia

Tuhan Yang Maha Esa, karena itu sifat hubungan antara bangsa dan tanahnya

menjadi sifat abadi. Kemudia tanah dalam arti sempit diartikan sebagai symbol

kesatuan bagi keutuhan bangsa dan Negara. Maka tanah tidak boleh dijadikan objek

penguasaan yang menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa dan Negara.

Pasal 4 UUPA berdasarkan hak menguasai dari Negara yang tercantum dalam

pasal 2 UUPA, kemudian menentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang

dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama

dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah adalah hak yang

member wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau

14

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas dasar pasal 2 UUPA Juncto

Pasal 4 UUPA, Negara mengatur adanya macam-macam hak atas tanah dalam pasal

16 ayat (1) UUPA.9

Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA

adalah:

a) Hak milik;

b) Hak guna-usaha;

c) Hak guna-bangunan;

d) Hak pakai;

e) Hak sewa;

f) Hak membuka tanah;

g) Hak memungut hasil hutan;

h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang

sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turun menurun,

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat

ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang

memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak

9 Bachtiar Effendie, pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 5.

15

lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut, Pasal 21 ayat (1) UUPA

menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

Asas nasionalitas yang dipegang oleh bangsa indoensia memberikan

konsekuensi terhadap pemilikan atau pemegang hak milik atas tanah di Indonesia,

yaitu yang diperbolehkan mempunyai hak milik adalah hanya warga Negara

Indonesia (WNI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA yang

menyatakan bahwa:

“hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang

sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas

ketentuan pasal 1 dan 2.”

Negara Indonesia memberikan 2 macam hak penguasaan atas tanah dan/atau

bangunan kepada Warga Negara Asing (WNA) salah satunya adalah hak pakai yang

diatur dalam pasal 42 UUPA ialah:

Yang dapat mempunyai hak pakai adalah:

a. Warga-negara Indonesia;

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia;

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

16

Perjanjian nominee adalah penggunaan nama seseorang WNI sebagai pemilik

tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia. Warga Negara

Asing yang ingin mempunyai sebidang tanah di Indonesia terbentur dengan

pemerintah melarang warga Negara asing untuk menguasai sebidang tanah dengan

status hak milik. Yang menjadi dasar pelarangan tersebut adalah dasar hukum

pertanahan nasional, yaitu bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan milik bangsa

indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut timbul nominee agreement. Dengan nominee

agreement ini, warga Negara asing dapat membeli dan menguasai bidang tanah yang

berada di Indonesia dengan hak milik, yaitu dengan cara membeli tanah dengan

menggunakan nama salah seorang warga Negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan

maupun teknologi, hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematik, metodelogis dan konsisten. Melalui proses penelitian

tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan

diolah.

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan

perkembangan ilmu pengetahuan, dmeikian pula hubungannya dalam penulisan

skripsi ini langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

17

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakana metode penelitian dengan pendekatan

yuridis normatif artinya penelitian dititik beratkan pada penggunaan bahan pustaka

atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder dan tersier.10

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan mengenai hak milik

atas tanah dalam perkawinan campuran.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang

bertujuan menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis tentang

suatu keadaan tertentu. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran

yang sistematis, faktual secara akurat dari objek penelitian itu sendiri.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui tahap-tahap penelitian sebagai

berikut:

a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan

mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

yaitu:

a) Undang-Undang Dasar 1945

10 ? Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 52.

18

b) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria

c) Undang-Undang No 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan

d) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan acuan di

dalam bidang hukum maupun diluar bidang hukum yang

memberikan informasi penunjang bahan hukum primer dan

sekunder maupun informasi penunjang lainnya yang dapat

digunakan dalam penulisan ini, misalnya:

a) Ensiklopedia

b) Artikel dari surat kabar

c) Majalah

d) Situs internet

19

b. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

mendukung data sekunder yang telah diperoleh yang memiliki

korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu dengan

cara wawancara dengan Notaris/PPAT yang berpengalaman dalam

membuat perjanjian nominee.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui:

a. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data

dari peraturan perundang-undangan, studi literature atau dokumen-

dokumen kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

b. Wawancara (interview) dilakukan langsung dengan instansi yang

terkait antara lain Notaris/PPAT melalui proses Tanya jawab untuk

memperoleh data-data yang dapat menunjang data-data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif.

Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-

norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan

mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah dengan tidak

menggunakan rumus maupun angka.

6. Lokasi Penelitian

a. CISRAL (Centre Of Information Scientific Resources and Library)

20

b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum

Padjadjaran, Bandung.

c. Kantor Notaris

d. Media Internet

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti akan membuat suatu sistematika, untuk

memudahkan pemahaman dan pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Maka sistematika penulisan dabagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas secara sistematis mengenai latar

belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

Pada bab ini akan membahas pemahaman teoritis mengenai pengertian

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta

pengertian dari hak milik tanah.

BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

DAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN

CAMPURAN

21

Pada bab ini akan membahas tentang pemahaman obyek yang diteliti

antara lain gambaran pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia

dan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran

BAB IV ANALISIS KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK DALAM

HAL PERKAWINAN CAMPURAN

Pada bab ini akan membahas bagaimana akibat hukum apabila terjadi

perceraian terhadap status kepemilikan terhadap hak tanah menurut

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan status hukum

perjanjian kepemilikan atas tanah menurut UUPA.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran peneliti sebagai usaha member masukan terhadap permasalahan

yang didapatkan dari penelitian yang berguna bagi masyarakat pada

umumnya.

22

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta, 2009

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan

Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-

peraturan Hukum Tanah), Cet 16, Jakarta

Ghazi Muhammad bin Qasim. al Fathal al-Qarib al-Mujib. Indonesia,

Maktabah al-nur Asia, t.t

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian,

Visimedia, 2008

H. Hilman Hadikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia menurut

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cv Mandar Maju,

Bandung, 2007

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,

1986

23

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

Undang-Undang Dasar 1945

C. SUMBER LAIN

http://www.jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/”perkawinancampuran”-

2.html

http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-perkawinan-pernikahan-

dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN

YANG MENGATUR KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING

(WNA) SECARA NOMINEE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN

1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

DISUSUN OLEH

FERDIANSYAH 110113080203

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG