tinjauan ham atas ruu revisi uu hak cipta_harwieb
TRANSCRIPT
05/03/2023
TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REVISI UU HAK CIPTAHarry Wibowo [Human Rights Defeder – Pemred Website Majalah Prisma]
05/03/2023
Rezim Internasional Perdagangan (bebas) vs Hak asasi
Manusia
Organisasi Perdagangan Dunia•berurusan dengan aturan perdagangan antar negar untuk dirundingkan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara perdagangan dunia dan disahkan di parlemen mereka. Tujuannya perdagangan bebas: membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir memperlancar bisnis mereka.
Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia•Konvensi Paris (1883) : Perlindungan Kekayaan Industri Paten, Merek Dagang
•Konvensi Bern (1886 1979)
Dewan (PBB) Hak Asasi Manusia d/h Komisi HaM di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial• Pernyataan Semesta Hak Asasi
Manusia (Ps.27)• Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan
Budaya (Ps.15)• Ketentuan terkait lainnya, misal Ps.
19 Kovenan Sipol, Hak atas Kesehatan (Ps. 14) Kovenan Hak-hak Ekosob.
05/03/2023
Hak Cipta HaM
Keberhakan (entitlment)
Hak hukum (legal) – diberikan oleh negara
Hak Asasi Manusia (universal) – terberikan sebagai manusia.
Perjanjian Internasional
• Konvensi Paris 1883 (Paten – merek dagang)
• Konvensi Bern 1886 1979 (TRIP)
• Pernyataan Umum HaM (1948)• Kovenan Ekosob (1966)• Deklrasi Hak-hak Masyarakat Adat
Perlindungan terhadap
Kepemilikan intelektual Hak-hak budaya: (1) kepemilikan intelektual pencipta(2) partisipasi setiap orang dalam dan
memperoleh manfaat dari kemajuan Pengetahuan, seni dan teknologi.
Pemangku Hak Semua entitas hukum: perorangan, korporasi,
• Perorangan maupun kekolompok (kolektivitas).
Alasan bagi Pengekangan dan Pembatasan Hak
Kepentingan umum (publik) • Kepentingan umum• Penghormatan dan perlindungan hak-
hak lainnya: kebebasan berekspresi (informasi), hak atas kesehatan, pendidikan; hak-hak masyarakat adat
Pengecualian? Kepentingan terbatas bagi kemajuan pengetahuan/ riset dan pendidikan.
Demi kepentingan penghormatan dan perwujudan hak-hak tertentu: pendidikan, kesehatan, dsb.
05/03/2023
Apa Tujuan Utama Revisi UU Hak Cipta?
Keanakaragaman budaya dan kekayaan
intelektual: pengetahuan, seni,
budaya dan teknolgi (?)
Kepatuhan terhadap berbagai
perjanjian di bidang kekayaan/
kepemilikan
Pesatnya perkembangan TIK,
perdagangan, industri dan investasi.
Perlindungan Hak Cipta
(Copyrights)
05/03/2023
Tinjauan terhadap Revisi UU Hak Cipta
Latar: Sudah diubah, direvisi 4 kali:
No.6/1982 | mengganti Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912. No.7/1987 | perubahan karena perkembangan TIK dan kompleksitas pelanggaran. No.12/1997 | perubahan karena TRIP No…/2013 | tekanan terhadap Indonesia untuk memerangi pembajakan.
Umum: Definisi tautologis [Ps.1.] Pengambil alihan hak cipta masyarakat adat/ tradisional oleh negara, walau
untuk kepentingan komunitaspengemban hak. [Ps.14-15] Yang dilindungi bukan hak (relasi antara pencipta dan ciptaaannya) melainkan
ciptaannya menegaskan komodifikasi, mengaburkan subyek pemangku hak (yang dilindungi). [Bagian ke-7]
Kepentingan nasional (?) dapat mengambil aliih tanpa izin pemegang hak cipta. [Ps.27.1]
Dewan/ Komisi Hak Cipta dihapus diganti ornop LembagaMenejemen Kolektif Nasional untuk mengatur pengelolaaln hak cipta (ekonomi) [Bab X]
05/03/2023
Tinjauan terhadap Revisi UU Hak Cipta
Khusus: Pemotretan harus memperoleh izin yang dipotret, kecuali untuk
kepentingan yang dipotret?[Ps.28] untuk memerangi Paparazi? Memperluas kewenangan pengawasan dalam proses produksi/
reproduksi penciptaaan digital/ elektronik [Ps.37] implikasi bagi hak atas privasi.
Pemerintah [c.q. menkominfo] dapat menutup atau menghentikan layanan sistem elektronik/ konten tertentu jika terdapat bukti yang cukup. tidak perlu melalui proses peradilan (due proses of law): hak atas peradilan, pembelaan, dan koreksi, remedi. [Ps.38]
Atas penutupantersebut,pmerintah tidak dapat digugat secara perdata, administrasi apalagi pidana. [Ps.38.c]
05/03/2023
Tinjauan terhadap Revisi UU Hak Cipta
Kesesuaian dengan tujuan: Terkait dengan TRIP, tidak memuat perlindungan
terhadap hak cipta dan hak-hak budaya masyarakat adat.
Masih dibatasi untuk menanggapi revolusi digital. Tidak memuat perlindungan terhadap kepentingan
umum, misal mengadopsi “lisensi/ hak cipta bersama” (craetive in common right).
Inferiority complex tidak memasukkan ciptaan di bidang teknologi sebagai bagian yang harus dilindungi