http://birokrasi.kompasiana.com/2014/11/18/tindaklanjut-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah--704102.html

Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

OPINI | 18 November 2014 | 10:56  Dibaca: 4087     Komentar: 1     1

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses melaksanakan Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahujn 2014, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Ijin mendirikan Sekolah Menengah;

b. Persiapan dalam menghadapi kondisi banyaknya permintaan pengalihan dari guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berpengaruh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

c. Dinas Pendidikan menyarankan sebaiknya di setiap Kabupaten/Kota dibangun kantor perwakilan atau kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan agar pelayanan pendidikan menengah dapat dilaksanakan secara optimal; dan

d. Penambahan anggaran bagi Biaya Operasional Sekolah (BOS).

2. Urusan Perikanan dan Kelautan

a. Kebutuhan mengenai revisi tupoksi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi;

b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat khusus dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan dan Kelautan; dan

c. Kebutuhan penganggaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada tahun 2015.

3. Urusan Kehutanan

a. Kebutuhan dalam penganggaran rehabilitasi hutan pada tahun 2015;

b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota; dan

c. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kehutanan.

4. Urusan ESDM

a. Kebutuhan mengenai dasar hukum dalam pelayanan perizinan pertambangan;

b. Kebutuhan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Pemetaan lokasi pertambangan di wilayah Provinsi; dan

d. Pengelolaan retribusi dari hasil pertambangan di wilayah Provinsi.

5. Kondisi saat ini yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi adalah beralihnya urusan terkait kemetrologian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan dan

retribusi terkait kemetrologian

6. Urusan Perizinan

a. Perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mengenai Pelayanan Perizinan ; dan

b. Perlu adanya website yang dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi dalam melakukan perizinan.

7. Urusan Kepegawaian

a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap pegawai yang berpindah dari pegawai Kabupaten/Kota menjadi pegawai Provinsi sebagai tenaga pendidik;

b. Melakukan penghitungan pada pegawai yang memiliki jabatan fungsional dan staf pada Balai yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta melakukan distribusi pegawai;

c. Melakukan penghitungan mengenai kebutuhan TPP bagi pegawai yang beralih status dari Pegawai Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Provinsi;

d. Menyiapkan penambahan serverr untuk melaksanakan pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) online bagi penambahan pegawai yang beralih status dari Pegawai Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Provinsi yang direncanakan sekitar ± 20.000 pegawai; dan

e. Menyediakan pelayanan bagi pegawai yang akan melaksanakan kenaikan pangkat, akreditasi dan tugas belajar dan ijin belajar.

 Biro Organisasi akan melakukan penataan pada kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro dapat menjalankan tugas tanpa ada perubahan tupoksi.

Implikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berpengaruh pada anggaran, untuk dilakukan penyesuaian melalui perubahan APBD Tahun 2015, sesuai dengan arahan dari pimpinan.

Kesimpulan dari rapat Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Penuntasan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi, Peraturan Gubernur tentang Urusan, Peraturan Gubernur tentang Perizinan dan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pembantuan serta Naskah Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan urusan pendidikan,

urusan perikanan dan kelautan, urusan kehutanan, urusan ESDM dan urusan kemetrologian dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan sebaliknya dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi, diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten/Kota; dan

3. Khusus untuk Dinas Pendidikan agar melakukan pendataan terhadap tenaga pendidik, pendidik, sarana prasarana, aset/barang daerah dan dokumen yang akan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi pada jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya agar inventarisasi dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD), dan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama.