Makalah AUDIT PARTAI POLITIK

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Seminar Audit

DiSusun Oleh : Aviantara Sains Kesuma Fahronni Gafyan Haryadi C1C009034 C1C009007 C1C009002

Seminar Audit

Dosen Pengasuh : Netty Herawaty,SE,MSI,AK

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JAMBI Tahun Ajaran 2012

KATA PENGANTARPuji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis telah mampu menyelesaikan makalah yang berjudul AUDIT PARPOL . Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Audit.

Makalah ini dibuat sebagai suatu kajian terhadap AUDIT PARPOL, sehingga dapat dijadikan suatu referensi bagi para pembacanya

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu agar terselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini bukanlah karya yang sempurna karena masih banyak kekurangan, baik dalam hal isi makalah, sistematika penulisan dan teknik penulisan.

Seminar Audit

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin.

Jambi, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang 2. Rumusan Masalah 3. Tujuan Penulisan 4. Manfaat Penulisan

i ii

1 2 2 2

BAB II PEMBAHASAN

Seminar Audit

1. Audit

Partai

Politik.......................................................................................................3

2. Audit yang dilakukan pada partai politik....................................................................7

BAB III PENUTUP1. Kesimpulan 2. Saran

16 16 17

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangAudit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai. Dalam menentukan KAP, partai politik harus memperhatikan validitas KAP mengingat banyak terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP. Karena itu sebelum menunjuk KAP, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi akuntan publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai tata cara dan validitas KAP.

Seminar Audit

Dalam setiap audit, KAP harus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lAPI. Dalam setiap audit KAP dengan partai politik harus dilengkapi dengan perikatan/kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai perikatan/kontrak. Dalam melaksanakan audit KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengujian fisik, dan konfirmasi kepada pihak ketiga serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan KAP dituangkan dalam kertas pemeriksaan dimana kertas kerja tersebut akan disimpan KAP. Produk dari audit oleh KAP adalah laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh partai politik. Partai politik dapat meminta KAP untuk melakukan jenis audit lain yang relevan yang diperlukan oleh partai politik terkait dengan pelaporan keuangan.

Audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah

Audit atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup keuangan Negara. Tujuan audit tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan. Audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap pemeriksa keuangan Negara. Karena itu termasuk audit laporan ini, BPK harus menjalankan audit berdasarkan SPKN. Dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya bukti-bukt i transaksi yang lengkap dan sah. Beberapa contoh temuan BPK atas penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran honorarium (berdasarkan peraturan terbaru yaitu Permendagri no. 24 tahun 2009 sudah tidak ada lagi alokasi biaya untuk honorarium/gajistaf) 2. Pebebanan biaya kunjungan musibah anggota partai politik yang sakit pada biaya perjalanan dinas 3. Pembebanan biaya sewa gedung pada biaya pemeliharaan 4. Pembebanan biaya sewa hotel dalam rangka musyawarah cabang luar biasa pada biaya admi nistrasi umum 5. Pembebanan biaya angsuran kendaraan bermotor

Audit atas Laporan Dana Kampanye

Seminar Audit

Laporan dana kampanye partai politik pada saat kampanye pemilu legislative dilakukan audit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Audit oleh KAP terhadap laporan dana kampanye dilakukan dengan menggunakan metode audit prosedur disepakati (audit upon procedure/AUP). Dalam hal ini, KAP t idak memberikan suatu opini atas penyajian laporan dana kampanye, melainkan KAP menjalankan prosedur yang sudah ditentukan oleh KPU kemudian melaporkan hasil pelaksanaan prosedur kepada KPU. Kesimpulan dan tindak lanjut hasil audit ini merupakan wewenang KPU. Prosedur audit didasarkan kepada Peraturan KPU terkait. Persiapan menghadapi proses audit Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP maupun oleh BPK maka beberapa hal yang perlu disiapkan adalah:

Kelengkapan laporan keuangan

Laporan keuangan atau laporan lainnya harus sudah tersedia dan disiapkan sendiri oleh partai politik. KAP tidak bertugas untuk menyiapkan laporan keuangan atau jenis laporan lainnya, karena laporan keuangan adalah tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab KAP atau BPK adalah melakukan audit berdasarkan standar auditnya masing-masing. Kelemahan utama partai politik adalah laporan keuangan belumsiap pada saat diaudit akibat dari pengendalian internal yang tidak baik.

Tersedianya tenaga pendamping.

Perlu tenaga pendamping bagi audit oleh KAP atau BPK. Tenaga pendamping tersebut bertugas membantu proses pemeriksaan dan sebagai jembatan komunikasi antara partai dengan auditor. Tenaga pendamping dapat merupakan personel yang berbeda dari staf akuntansi.

Tersedianya ruangan/tempat bagi staf auditor.

Karena auditor memerlukan pemeriksaan dokumen maka sebaiknya partai menyediakan suatu ruangan khusus bagi auditor sehingga dokumen tidak dibawa keluar kantor partai.

Tersedianya surat penugasan dari KAPatau BPK

Dalam setiap penugasan staf auditor harus di lengkapi dengan surat tugas dari kantor masingmasing KAP atau BPK untuk memasti kan bahwa personel yang ditugaskan adalah benar. Penugasan dipimpin oleh partner akuntan publik dari KAP atau pejabat tertentu dari BPK. Partner akuntan publik dari KAP merupakan personel yang memegang ijin Akuntan Publik dari Pemerintah. Memberikan penjelasan/ keterangan yang relevan dalam setiap pertanyaan yang diajukan auditor.

Memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan dari auditor.

Seminar Audit

Menyediakan dokumen-dokumen yang relevan dengan partai politik dan dokumen keuangan seperti catatan akuntansi, bukti transaksi, kontrak-kontrak, dokumen ketenagakerjaan, rekening Koran, akta pendirian partai dan pengesahan oleh pemerintah serta dokumen relevan lainnya. Memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada saat proses audit yaitu dengan meminta KAP atau BPK menandatangani formulir kesepakatan kerahasiaan. Meskipun kode etik KAP dan BPK rnengatur mengenai kerahasiaan namun lebih baik jika partai membuat kesepakatan ini.

B. Rumusan MasalahDari uraian di atas timbul beberapa pokok permasalahan berkaitan dengan Kode Etik, yaitu: 1. Apa definisi dari Audit PARPOL? 2. Bagaimana cara Audit PARPOL?

C. Tujuan PenulisanMerupakan tugas mata kuliah Seminar Audit dan untuk melatih kemampuan seorang mahasiswa dalam membuat makalah guna meningkatkan kemampuan mata kuliah Seminar Audit serta menambah wawasan bagi mahasiswa.

D. Manfaat PenulisanAdapun manfaat makalah ini adalah : 1. Bermanfaat untuk suatu proses belajar dalam membuat makalah. 2. Bermanfaat sebagai suatu proses belajar untuk mengetahui perkembangan dan pemanfaatan mengenai materialitas. 3. Untuk menambah pengetahuan tentang ilmu pada mata kuliah Seminar Audit

Seminar Audit

BAB II PEMBAHASANA. Audit Partai politik Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan Good Governance partai politik tidak dapat dielakkan. World Bank (2000) mendefinisikan Good Governance sebagai : Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP, meliputi :a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Participation. Rule of Law. Transparency. Responsiveness. Consensus orientation. Equity. Efficiency and Effectiveness. Accountability. Strategic vision.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari konsep good governance. Partai politik tidak lagi dapat menafikan tuntutan akan

transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Setelah reformasi, tuntutan Seminar Audit

akan dua hal tersebut sangat tinggi. Dahnil Anzar mengemukakan dalam artikel Partai Politik Miskin Akuntabilitas, 2008 : Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik (akuntabel), termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan.

Yang dimaksud dengan transparan adalah publik dapat mengakses informasi-informasi keuangan dari partai politik tersebut. Selain transparan, partai politik juga harus akuntabel dalam melaporkan kegiatannya. SchiavoCampo and Tomasi mengemukakan : Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo, 2006). Bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakannya adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas (universal). Standar dalam menyusun laporan keuangan partai politik adalah PSAK No. 45, standar akuntansi untuk organisasi nirlaba karena partai politik merupakan organisasi nirlaba. Salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh partai politik berkaitan dengan pemilu adalah laporan dana kampanye partai politik (Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009). Laporan dana kampanye merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran partai politik kepada masyarakat. Laporan dana kampanye (LDK)

Seminar Audit

adalah laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik (LPPDKP) di tingkat kabupaten/ kota, partai politik tingkat provinsi, dan partai politik tingkat pusat sebagai bentuk pengendalian internal organisasi partai politik (Pasal 4 ayat (1) Per KPU No. 01 Tahun 2009). Pengaturan tentang pelaporan dana kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Penyusunan Laporan Dana Kampanye ini menggunakan pendekatan aktivitas. Pendekatan aktivitas ini menuntut penyusun laporan dana kampanye menyajikan semua aktivitas yang

dilakukannya dalam rangka penyelengaraan kampanye baik transaksi yang berupa uang maupun barang/jasa (Lampiran I Per KPU No.01 Tahun 2009). Setelah membuat LPPDKP sesuai dengan Pedoman Pelaporan Dana

Kampanye, LPPDKP tersebut haruslah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meyakinkan masyarakat bahwa LPPDKP yang dibuat oleh partai politik telah memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti atas suatu informasi entitas tertentu guna menetapkan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang ada oleh orang yang profesional dan kompeten. Pelaksanaan audit mencakup

perencanaan audit, pelaksanaan prosedur audit, dan pelaporan hasil audit (Arens, 2008 : 426). Pelaksanaan audit sangat bergantung pada keadaan yang

Seminar Audit

mempengaruhi audit itu sendiri. Tata kelola yang baik (Good Governance) akan membuat laporan tersebut menjadi auditable. Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif adalah audit berdasarkan prosedur yang disepakati/ agreed-upon procedures (Per KPU No. 01 Tahun2009). Agreed-upon procedures audit berarti audit yang

dilaksanakan pada satu akun yang spesifik dan berdasarkan prosedur yang disepakati. When the auditor and a user agree that the audit will be limited to certain specific audit procedures, it is referred to as an agreed-uponprocedures engagement (Arens dkk., 2006 : 823). Transparansi dan Akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Shohib Masykur dalam artikelnya mengemukakan bahwa kejujuran para peserta pemilu untuk mencatat dan melaporkan semua dana yang masuk sangat diandalkan dalam melaksanakan prosedur audit, sehingga pelaksanaan audit dapat efektif. Ali Masykur Musa juga mengemukakan dalam artikelnya, Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye, 2008, transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pelaporan dana Pemilu masih sangat rendah. Lain halnya dengan Ali Masykur, Emerson Yuntho (2008) mengaitkannya dengan audit dana kampanye. Menurutnya, Integritas dan kapabilitas pengelola dana kampanye kurang baik. Padahal audit dana kampanye bisa berjalan jika dana-dana tersebut dicatat dan dilaporkan. Siapa pun yang melakukan audit pasti hasilnya akan jauh memenuhi harapan publik tentang akuntabilitas dan transparansi dana kampanye Untuk membuktikan pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana

Seminar Audit

kampanye Pemilu Legislatif dan juga karena penelitian sebelumnya mengenai audit laporan dana kampanye belum ada, maka penulis ingin meneliti hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pemyusunan laporan kungan terhadap efektivitas

prosedur audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif, baik secara parsial atau simultan. Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan

penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan tersebut adalah :1. Penelitian ini membahas pengaruh transparansi dan akuntabilitas

partai politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif. 2. Penyusunan laporan dana kampanye mengacu kepada Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Dana Kampanye.3. Pelaksanaan prosedur audit yang diterapkan pada laporan dana

kampanye yang dimaksud adalah pelaksanaan dari agreed-upon procedures engagements yang diterapkan pada Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif sesuai dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009 mengenai Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.

Seminar Audit

4. Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif yang dimaksud adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009 periode 10 Juli 2008 s.d. 17 April 2009.

B. Audit yang dilakukan pada partai politik

persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan. Namun komitmen partai politik untuk terbuka dan mempertanggungjawabkan dana partai sangat lemah. Secara khusus, fenomena pelaporan keuangan yang kurang baik itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya. Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan audit oleh BPK tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan

Seminar Audit

bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam pasal 38 UU No 2 th 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa: 1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel 2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik 3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

laporan realisasi anggaran Partai Politik laporan neraca; dan laporan arus kas.

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yaitu: 1. Audit atas Laporan Keuangan Tahunan Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai. Dalam menentukan KAP, partai politik harus memperhatikan validitas KAP mengingat banyak terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP. Karena itu sebelum menunjuk KAP, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi akuntan publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai tata cara dan validitas KAP. 2. Audit atas Laporan Dana Kampanye Laporan dana kampanye partai politik pada saat kampanye pemilu legislatif dilakukan audit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Audit oleh KAP terhadap laporan dana kampanye dilakukan dengan menggunakan metode audit prosedur disepakati (Audit Upon Procedure/AUP). Dalam hal ini, KAP tidak memberikan suatu opini atas penyajian laporan dana kampanye, melainkan KAP menjalankan prosedur yang sudah ditentukan oleh KPU kemudian melaporkan hasil pelaksanaan prosedur kepada KPU. Kesimpulan dan tindak lanjut hasil audit ini merupakan wewenang KPU. Prosedur audit didasarkan kepada Peraturan KPU terkait. Hingga sekarang ini laporan keuangan partai politik masih belum dapat dijangkau untuk di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Menurut Sekretaris Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Bapak Tarkosunaryo, keuangan partai politik saat ini tak bisa diaudit. Selain karena tidak ada tata administrasi yang jelas soal arus kas keluar masuk ke partai politik, audit tidak bisa dilakukan karena sumber dana partai politik selama ini juga tak pernah jelas. Kondisi ini kata Bapak Tarkosunaryo mengonfirmasi dugaan masyarakat selama ini bahwa kemungkinan ada dana ilegal yang menjadi sumber pendanaan partai politik

Seminar Audit

Belum adanya standar akuntansi keuangan, baik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi profesi akuntan Indonesia maupun oleh lembaga pengawas partai politik (Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum), yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan bagi partai politik. Hal itu sangat memungkinkan parta politik membuat model pencatatan keuangan sendiri tanpa standar. Ada pendapat yang menyatakan bahwa PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat digunakan sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Namun ada beberapa hal yang membedakan partai politik dengan entitas nirlaba. Karakteristik khusus partai politik tersebut antara lain: jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik; perjuangan utama partai politik dilakukan melalui Pemilihan Umum, kepentingan publik yang lebih besar; dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan partai politik. Dengan dasar adanya perbedaan karakteristik, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik dengan entitas lain, diperlukan adanya standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi. Dengan standar akuntansi yang baik, dan informasi yang bisa diakses masyarakat luas, maka kendali masyarakat terhadap partai politik akan layak dilakukan. Kontrol publik akan mencegah terjadinya politik uang dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan di kalangan pemerintah.

C. Transparansi dan Akuntabilitas laporan keuangan Partai politik Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, UU No. 10 Tahun 2008 mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

Seminar Audit

Menurut Arens, dkk. dalam bukunya yang berjudul Auditing and Assurance Services mengemukakan : Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria (2008 : 4). Dengan kata lain, auditing adalah evaluasi dari kesesuaian buktibukti atas informasi dengan kriteria yang berlaku. Pelaksanaan audit termasuk di dalamnya perencanaan audit, pelaksanaan prosedur audit, dan pelaporan hasil audit (Arens, 2008 : 426). Tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas akan membuat pelaksanaan audit menjadi efisien dan efektif. Audit yang dilaksanakan oleh KAP atas laporan dana kampanye adalah audit sesuai prosedur yang disepakati/ agreed-upon procedures (Per KPU No. 01 Tahun2009). Agreed-upon procedures audit berarti audit yang

dilaksanakan pada satu akun yang spesifik dan berdasarkan prosedur yang disepakati. When the auditor and a user agree that the audit will be limited to certain specific audit procedures, it is referred to as an agreed-uponprocedures engagement (Arens dkk., 2006:823). Audit agreed-upon procedures ialah serangkaian prosedur yang

disepakati antara KAP, entitas yang menyusun laporan, dan pengguna sebagai panduan dalam memeriksa suatu akun yang spesifik (Arens dkk., 2008 : 817). Suatu perikatan yang disepakati adalah perikatan yang di dalamnya akuntan (KAP) ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan

Seminar Audit

berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu (SPAP, 2001 : 622.2). Klien menugasi KAP untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan sebagai hasil suatu kebutuhan pemakai laporan. Pemakai dan KAP setuju tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh akuntan yang menurut keyakinan pemakai prosedur tersebut memadai. Laporan akuntan (KAP) atas prosedur yang disepakati harus dalam bentuk prosedur dan temuan (SPAP, 2001 : 622.2). Pelaksanaan prosedur audit yang efektif berarti prosedur audit yang dilaksanakan mampu menggambarkan dengan lengkap proses penyusunan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik dengan kata lain seluruh prosedur audit dapat dilaksanakan. Dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Seminar Audit

DEMOKRASIPe rinta n da ole da untuk ra t me ha ri, h, n kya

Eksekutif Legislatif - Yudikatif

Partai PolitikDana Kampanye Laporan Keuangan Laporan Dana Kampanye

Pemilu (Legislatif)

Transparansi dan A kuntabilitas Partai Politik

A udit Laporan Dana Kampanye

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Seminar Audit

BAB III PENUTUPA.

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Sedangkan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye

B. Saran1. Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, hendaknya partai politik

membenahi

diri

untuk

lebih

transparan

dan

akuntabel

kepada

masyarakat karena masyarakat lah sebenarnya pemangku kepentingan (stakeholders) utama atas partai politik. Salah satu caranya yaitu dengan menyusun laporan dana kampanye yang betul-betul transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan anggota-anggota legislatif yang dipilih masyarakat merupakan orang-orang terbaik dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

Seminar Audit

DAFTAR PUSTAKAMardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher Bastian, Indra.2002. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004. Jakarta: Penerbit IAI. Komisi pemilihan Umum. Peraturan KPU No. 22 tahun 2009. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan.Arens, Alvin A., and J. K. Loebbecke, 2002. Auditing, An Integrated Approach, 8th edt. Englewood Cliff New Jersey : Prentice Hall Int. Inc. Hiro Tugiman. 2006. Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta. Penerbit : Kanisius (Anggota IKAPI) Ratliff L., Richard, and Wanda A. Walace,and J. K. Loebbecke, and W. G. McFarland, 1996. Internal Auditing ; Principles And Techniques. Altamonte Spring Florida : IIA. Sawyer, Lawrence B., and Mortimer D Dittenhofer, and James H. Scheiner.2003. Sawyers Internal Auditing ; The Practice Of Modern Internal Auditing, 5th edt., Altamonte Spring Florida : IIA.

Puradireja, Kanaka dan Mulyadi. Auditing, Edisi 5, Cetakan ke 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1997. Halim, Abdul MBA. Akuntansi, Edisi 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001.

Seminar Audit

CONTOH KASUSPenulis : Yeni Lutfiana, S.Ag. Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi : Media dan Komunikasi IPK : 3.43 Pembimbing I : KACUNG MARIDJAN Pembimbing II : RACHMAH IDA

AUDIT KAMPANYE POLITIK PARTAI POLITIK BERBASIS NU DI JAWA TIMUR.Abstrak : The history of NU and political parties have been started since 1952, which marked the birth of NU Party(PNU). In the new order, NU affiliated to the PPP because of the fusion of parties in Indonesia to be thePPP, Golkar and PDI. Currently, when the era of reform, starting in 1999, dozens of new parties emerged,including the Islamic parties are politically motivated. Some of the party that still stands to this day and isa political party based on the NU is the PPP, PKB and PKNU. In addition, the NU is the magnitude of thepotential mass appeal for a political party, especially if the party can lead the masses to choose the party that NU. This study focuses on how political campaigns conducted by political parties based on the mass of NU inEast Java by using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that the politicalcampaign strategy of mass-based parties in East Java NU is still relatively the same, both from strategicplanning, management, message and media used and campaign finance. NU position is considered veryimportant by the parties are considering the NU is the main voter base of these parties. Rallying the massesoutside the NU has not been done although there is a maximum magnitude of the mass consciousness cannot be relied NU forever remember the rivalry between political parties in winning the sympathy of the masses. Keyword : political campaign, political parties, NU mass

Seminar Audit