The Implementation of Strategic Management in Local Governments.

An International Delphi Study

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berupaya

memperbaiki manajemennya

Tergantung pada inisiatif, pelaksana,

konteks yang spesifik dan waktu

Mengurangi biaya, meningkatkan

kualitas, efisiensi dan efektivitas, kepuasan

masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

Terdapat ketidaksesuaian atau

kesulitan menerapkannya dalam praktik

Organisasi sektor publik wajib

memperkenalkan cara baru dalam

mengelola sumber dayanya karena

proses manajerial tradisional memiliki kelemahan serius

Perbaikan manajemen menjadi keharusan karena

merupakan lingkungan yang

menjadi lebih kompetitif dan tidak

pasti

Pengukuran Kinerja dan

Sistem Manajemen

Strategis

Organisasi sektor publik

mengadopsi alat manajemen sektor

privat

Balance Scorecard (BSC), the Triple Bottom

Line (TBL) dan Global Reporting Initiatives (GRI)

Terdapat peningkatan

minat terhadap manajemen

strategis sektor publik meskipun sulit diterapkan

DI Amerika dan Kanada, hampir

seluruh pemerintah kota

telah mengembangkan

sistem pengukuran

Area kunci organisasi seperti

Keuangan, Kepuasan

Pelanggan, Efisiensi Operasi

dan Kinerja Pegawai

Tujuan PenelitianMenganalisis

faktor lain yang

mempengaruhi proses

penerapan manajemen

strategis dan bagaimana

pengaruhnya terhadap

penerapan tersebut.

Mempelajari perilaku

pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen

strategis

Mengetahui seberapa jauh

kesesuaian antara tujuan pemerintah daerah yang

dipublikasikan dengan

konfigurasi aktual sistem manajemen

strategis mereka

Kerangka Manajemen Strategis pada Sektor Publik

NPM dan reformasi sektor publik

meningkatkan kesadaran pentingnya pemilihan

strategi untuk memberikan pelayanan

publik

Kebutuhan manajemen strategis meningkat

karena organisasi sektor publik telah beralih dari lingkungan yang stabil menjadi lebih sering

berubah dan kompetitif

Manajemen strategis adalah penerapan

strategi bisnis yang melibatkan analisis

lingkungan internal dan eksternal organisasi

untuk memaksimisasi sumber daya dalam

hubungannya dengan tujuan organisasi

Manajemen strategis merupakan respons atas kelemahan perencanaan

strategi yang menghasilkan

perencanaan tapi bukan aksi atau perubahan yang dapat dilihat

Manajemen strategis melibatkan perubahan besar dalam budaya

organisasi dan keberhasilan

penerapannya membutuhkan waktu,

sumber daya, kepemimpinan dan

komitmen.

Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategis

• Kondisi sebelumnya• Personil• Kepemimpinan dan kompromi• Bantuan dari luar• Sumber daya• Rasa urgensi dan prioritas atas

inisiatif

Sistem Manajemen Baru• Persetujuan Misi• Budaya organisasi• Hambatan implementasi• Dampak implementasi• Diseminasi informasi dari

pemerintah daerah tentang manajemen strategis

Kesimpulan• Analisis proses penerapan sistem manajemen strategis menunjukkan

bahwa tujuan yang menjadi pemicu implementasi pada pemerintah daerah yang diteliti telah sejalan dengan “yang dianggap benar secara politik” oleh teori institusional dan teori ketergantungan sumber daya.

• Analisis Delphi menunjukkan manajemen strategis yang diperkenalkan kepada pemerintah daerah mengikuti strategi penerapan yang berbeda.

• Peran personil dalam proses implementasi (pelatihan, keterlibatan dalam me-ngembangkan visi dan misi, tingkat partisipasi pegawai level menengah dan front-line, serta kesadaran personil) adalah isu penting dalam menjelaskan jarak antara tujuan yang dinyatakan dengan pencapaiannya.

• Faktor penting lainnya dalam proses implementasi adalah prioritas dan urgensi dari pemerintah daerah terhadap inisiatif dan situasi organisasi. Sebaliknya, pengalaman sebelumnya dan jasa konsultasi tidak menunjukkan pengaruh yang jelas terhadap proses penerapan

Peraturan-peraturan Terkait

Manajemen Strategis di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan

Sepenuhnya kewenangan pemerintah

Politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta

agama

Dibagi antar tingkatan susunan pemerintahan

Semua urusan di luar urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pekerjaan umum

d. Penataan ruang

e. Perencanaan pembangunan

f. Perhubungan

g. Lingkungan hidup

h. Pertanahan

i. Kependudukan dan catatan sipil

j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

k. Keluarga berencana dan keluarga

sejahtera

l. Sosial

m. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

n. Koperasi dan UKM

o. Penanaman modal

p. Kebudayaan dan pariwisata

q. Kepemudaan dan olah raga

r. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

s. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

t. Pemberdayaan masyarakat desa

u. Statistik

v. Kearsipan

w. Perpustakaan

x. Komunikasi dan informatika

y. Pertanian dan ketahanan pangan

z. Kehutanan

aa. Energi dan sumber daya mineral

ab.Kelautan dan perikanan

ac. Perdagangan

ad.Perindustrian

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib

urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pilihan

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang

bersangkutan.

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal

Urusan pemerintahan wajib dibiayai oleh APBD

Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteriaUrusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Prinsip

Satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional

Bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan wewenang

Mengintegrasikan RTRW dengan

rencana pembangunan

daerah

Berdasarkan kondisi dan

potensi sesuai dinamika

perkembangan daerah dan

nasional

Rencana Pembangunan Daerah

• 20 TahunRPJP

D

• 5 Tahun

RPJMD • 1

Tahun

RKPD

Tahapan Rencana Pembangunan DaerahPendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Permendagri 54 Tahun 2010)• Teknokratis• Top-down dan bottom-up

Penyusunan Rencana Awal

• PartisipatifPelaksanaan Musrenbang

• PolitisPerumusan Rancangan Akhir

• Teknokratis• PolitisPenetapan Rencana