tesis ini telah diuji pada tanggal 18 juli 2016 awal.pdf · kaitan ksda dengan pembangunan...
TRANSCRIPT
iv
Tesis Ini Telah Diuji
Pada Tanggal 18 Juli 2016
Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Rektor
Nomor : 1713/UN14.4/HK/2016, Tanggal 14 Juli 2016
Ketua : Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.MH.
Sekretaris : Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH.
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum.
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Gusti Ayu Dita Nomia Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pengaturan Konservasi Sumber Daya Air Dalam
Mendukung Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan Di Provinsi Bali
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila
dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia
menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17
Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 18 Maret 2016
Yang menyatakan
Gusti Ayu Dita Nomia Sari
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastiastu,
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul
“PENGATURAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI
PROVINSI BALI”. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum kepariwisataan dan
hukum lingkungan (Sumber Daya Air).
Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan
dan arahan serta dukungan moral dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini
perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih
kepada:
Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD, selaku Rektor Universitas
Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Udayana, dan Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A., selaku
Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH.,MH
selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, dan
Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum. Sekretaris Program Studi Magister
(S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana.
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum selaku pembimbing pertama
dan Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum selaku pembimbing kedua
vii
yang banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan perhatian dalam
proses penyelesaian tesis ini.
Seluruh staff pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister (S2)
Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan proses ini.
Kedua orang tua tercinta I Gusti Ngurah Pastika dan I Gusti Ayu Sriasih
yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, dan nasehatnya. Adik
tersayang I Gusti Ayu Devi Valenia Sari, I Gusti Ayu Sri Mahayu Prayoni dan
Komang Abdi Prana yang selalu memberikan dorongan dan pengertian.
Teman-teman MH’12 hukum kepariwisataan pada khususnya beserta
sahabat lainnya : Abdi Prana, Bapak Wesna, Bapak Made Budiada, Agus
Trisnadiasa, Arik Persona, Angggia Paramesti, Pasek Pramana, Devi Sulistiani,
Cindy, Aryana, Dwi Kurnia Hartawan, Bapak Made Gelgel, serta sahabat-sahabat
lainnya yang banyak memberikan masukan, saran, semangat, dan motivasi dalam
penyusunan tesis ini.
Terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dalam
penyelesaian tesis ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha
Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini. Pada akhirnya penulis berharap
semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi
semua pihak, terutama didalam perkembangan ilmu hukum.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, 1 Pebruari 2016
Penulis
viii
ABSTRAK
Bali menjadi salah satu tujuan destinasi bagi wisatawan, konsumsi
kebutuhan air yang besar dalam kegiatan pariwisata mendorong adanya
konservasi sumber daya air (KSDA). Sejauh ini pengaturan konservasi sumber
daya air diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9
Tahun 1998 tentang Pengaturan, Perijinan, Pengawasan, dan Pengendalian,
Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, tetapi belum ada pengaturan
tentang bagaimana KSDA tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah a) bagaimanakah pengaturan KSDA dalam produk
hukum pemerintah Provinsi Bali dalam hubungannya dengan pembangunan
pariwisata berkelanjutan? b) bagaimanakah konsekuensi pemberian otonomi yang
luas kepada kabupaten dan kota terhadap kewenangan Provinsi Bali dalam
membuat pengaturan tentang KSDA?
Metode dalam penelitian merupakan jenis penelitian hukum normatif yang
berdasarkan adanya kekosongan norma dari substansi Perda tentang Pengaturan,
Perijinan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan terkait dengan KSDA berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan
dalam mengkaji permasalahan dilakukan melalui pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual
approach), serta pendekatan analitis (analytical approach) terkait KSDA dan
pembangunan pariwisata berkelanjutan
Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan KSDA dapat ditemui pada
Pasal 94 Perda RTRWP, Pasal 52 Perda Provinsi Daerah Provinsi Bali No. 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengaturan pembangunan pariwisata
berkelanjutan diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 4 Perda Kepariwisataan
Budaya Bali, Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah Bali Tahun 2015-2029.
Kewenangan pemerintah Provinsi Bali dalam membuat pengaturan terkait KSDA
dengan adanya otonomi luas kepada kabupaten/kota tidak berpengaruh sebab
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dominan kewenangan terkait sumber daya air berada dalam lingkup
pemerintah provinsi sebab pada umumnya air bersifat lintas kabupaten/kota.
Kata Kunci : Air, Konservasi Sumber Daya Air, Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan
ix
ABSTRACT
Bali is becoming one of the world tourism destinations, the high needed of
water in their tourism activities to encourage conservation of water resources. So
far the regulation regarding the conservation of water resources on the local
regulation of the Province of Bali No. 9 of 1998 concerning regulation, Licensing,
Monitoring and Controlling. Extraction of ground water and surface water,
however there is no provision to how conservation of water resources can be
implement in a sustainable manner. The matters in this research are a) how the
regulation of conservation of water resources in Bali Provincial government laws
in relation to sustainable tourism development? b) how the consequences of
granting broad autonomy to the regencies and cities of the Bali Provincial
authorities in making regulation regarding conservation of water resources?
This research is normative legal research by the vacuum norm of
substance legislation concerning regulation, Licensing, Monitoring and
Controlling, extraction of ground water and surface water in relation to the
sustainable conservation of water resources. The approach used in studying the
problems are through statute approach, conceptual approach, and analytical
approach in relation to conservation of water resources and sustainable tourism
development
The results of this study indicate conservation of water resources can be
found in Article 94 of Regulation RTRWP, Article 52 of the Bali Provincial
Provincial Regulation No. 1 Year 2011 on Regional Taxes. Sustainable tourism
development arrangements stipulated in the provisions of Article 6 and Article 4
of the Local Regulation of Bali Tourism Culture, Article 11 Bali Provincial
Regulation No. 10 of 2015 concerning the Master Plans of Tourism Development
of Bali in year 2015-2029. The authority of the provincial government of Bali in
making the regulation related conservation of water resources with their broad
autonomy to the regency/city has no effect because the provisions of Law No. 23
Year 2014 on Regional Government the major authority related to water
resources are within the scope of the provincial government because in general,
the water is cross regency /city.
Keywords : Water, Water Resources Conservation, Sustainable Tourism
Development
x
RINGKASAN
Penelitian ini berjudul Pengaturan Konservasi Sumber Daya Air dalam
Mendukung Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Bali yang terdiri
dalam 5 (lima) bab. Bab I menguraikan latar belakang masalah mengenai
kebutuhan dan konsumsi air yang cukup tinggi pada sektor pariwisata setelah
kebutuhan air untuk rumah tangga, irigasi persawahan, dan air minum kemasan.
Bertolak dari pembangunan pariwisata berkelanjutan, dimana harus adanya
keseimbangan antara ekologi, sosial dan budaya, serta ekonomi. Ekologi dalam
hal ini adalah sumber daya air. Mengingat pentingnya kebutuhan air bagi
kelangsungan hidup makhluk hidup maka perlu dilakukannya Konservasi Sumber
Daya Air (KSDA). Pengaturan KSDA di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pengaturan,
Perijinan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan tetapi belum memberikan pengertian secara jelas dan tegas mengenai
KSDA sehingga menimbulkan kekosongan norma. Dalam bab ini juga diuraikan
tentang: Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Landasan
Teoritis; dan Metode Penelitian.
Bab II merupakan penjabaran dari tinjauan umum yang terdiri dari tiga sub
bab. Sub bab pertama membahas mengenai pengertian KSDA, tujuan dan unsur –
unsur KSDA. Selanjutnya dalam sub bab kedua dibahas mengenai pengertian
pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta tujuan dan unsur-unsur
pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembahasan dalam sub bab ketiga yaitu
kaitan KSDA dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam perspektif
ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah
pertama yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang
potensi sumber daya air di Bali didalamnya mencakup kondisi terkini sumber
daya air menurut Japan International Cooperation Agency (JICA) diperkirakan
total potensi air di aliran permukaan wilayah Propinsi Bali mencapai 6.195 juta
m3/tahun atau 1.104 mm/tahun, sedangkan potensi air tanah di Bali sangat
xi
tergantung pada sebaran hidrologeologi. para pemangku kepentingan yang
memanfaatkan sumber daya air di Bali yaitu pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat. Prediksi masa depan sumber daya air di Bali berdasarkan penelitian
JICA total kebutuhan penyediaan air di Bali pada tahun 2025 untuk kebutuhan air
domestik dan kebutuhan air non domestik 11034. Sub bab kedua membahas
mengenai analisis produk hukum pemerintah Provinsi Bali terkait KSDA
selanjutnya dianalisa produk regulasi pemerintah daerah Provinsi Bali terkait
pembangunan pariwisata berkelanjutan, sumber daya air, dan pembangunan
pariwisata berkelanjutan dalam produk hukum pemerintah daerah Provinsi Bali
terkait sumber daya air. Sub bab ketiga membahas mengenai urgensi pengaturan
KSDA dalam konteks pembangunan pariwisata Bali berkelanjutan.
Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah
kedua yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang sumber
hukum kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam
pengelolaan sumber daya air. Sub bab kedua membahas tentang kewenangan
Provinsi Bali mengatur KSDA dimana mencakup batas kewenangan provinsi
dalam perspektif UU Pemerintahan Daerah dan UU Kepariwisataan serta
persinggungan dengan daerah kabupaten/kota dalam kaitan dengan perijinan,
pajak, dan pengelolaan destinasi pariwisata. Sub bab ketiga membahas tentang
sinkronisasi kewenangan antara pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota
dalam mengatur KSDA untuk pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan.
Bab V merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dari hasil penelitian
dan saran atau rekomendasi yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan bagi
para pembuat kebijakan dan semua stakeholder.
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................... i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iii
PERNYATAAN TELAH DIUJI...................................................................... iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT................................................. v
UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................ vi
ABSTRAK ....................................................................................................... ix
ABSTRACT ..................................................................................................... x
RINGKASAN .................................................................................................. xi
DAFTAR ISI .................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ............................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah ........................................................ 13
1.3. Ruang Lingkup Masalah .............................................. 13 8
1.4. Tujuan Penelitian .......................................................... 14
1.4.1 Tujuan Umum ..................................................... 14
1.4.2 Tujuan Khusus .................................................... 14
1.5. Manfaat Penelitian ........................................................ 15
1.5.1 Manfaat Teoritis .................................................. 15
1.5.2 Manfaat Praktis ................................................... 15
1.6. Orisinalitas Penelitian .................................................. 16
xiii
1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Konseptual ............... 18
1.7.1. Landasan Teoritis ............................................. 18
1.7.2. Kerangka Konseptual ....................................... 28
1.8. Metode Penelitian ......................................................... 36
1.8.1. Jenis Penelitian ................................................. 36
1.8.2. Jenis Pendekatan .............................................. 37
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ..................................... 39
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................ 42
1.8.5. Teknik Analisis ................................................. 43
BAB II KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PEMBANGUNAN
PARIWISATA BERKELANJUTAN .................................
2.1 Tinjauan Umum Konservasi Sumber Daya Air ............ 44
2.1.1 Pengertian Konservasi Sumber Daya Air ...... 44
2.1.2 Tujuan dan Unsur-Unsur Konservasi Sumber
Daya Air ......................................................... 47
2.2 Tinjauan Umum Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan ............................................................. 52
2.2.1 Pengertian Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan ................................................. 52
2.2.2 Tujuan dan Unsur-unsur Pembangunan
Pariwisata Berkelanjutan ............................... 57
2.3 Kaitan Konservasi Sumber Daya Air dengan
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan .................... 62
2.3.1 Perspektif Ekologi ............................................ 62
2.3.2 Perspektif Ekonomi .......................................... 65
2.3.3 Perspektif Sosial Budaya .................................. 67
2.3.4 Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan ....... 70
xiv
BAB III PENGATURAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
DALAM PRODUK HUKUM PEMERINTAH
PROVINSI BALI YANG MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN . 73
3.1 Potensi Sumber Daya Air di Bali ............................... 73
3.1.1 Kondisi Terkini Sumber Daya Air di Bali ..... 73
3.1.2 Para Pemangku Kepentingan Dalam
Pemanfaatan Sumber daya Air di Bali ............ 77
3.1.3 Prediksi Masa Depan Sumber Daya Air di
Bali ................................................................. 82
3.2 Analisis Produk Hukum Pemerintah Provinsi Bali
Terkait Konservasi Sumber Daya Air ........................ 84
3.2.1 Produk Regulasi Pemerintah Daerah Provinsi
Bali Terkait Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan ................................................. 84
3.2.2 Produk Regulasi Pemerintah Daerah Provinsi
Bali Terkait Sumber Daya Air ......................... 87
3.2.3 Pengaturan Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan Dalam Produk Hukum
Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terkait
Sumber Daya Air ............................................ 89
3.3 Urgensi Pengaturan Konservasi Sumber Daya Air
dalam Konteks Pembangunan Pariwisata Bali
Berkelanjutan ............................................................. 93
3.3.1 Urgensi Dalam Konteks Kekhasan Konsep
Pembangunan Pariwisata Bali ........................ 96
3.3.2 Urgensi Dalam Konteks Pencegahan Konflik
Kepentingan .................................................... 101
3.3.3 Urgensi Dalam Konteks Harmonisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ......... 103
xv
BAB IV KONSEKUENSI PEMBERIAN OTONOMI LUAS
KEPADA KABUPATEN / KOTA TERHADAP
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
DALAM MENGATUR KONSERVASI SUMBER
DAYA AIR .......................................................................... 107
4.1 Sumber Hukum Kewenangan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten Kota Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam ................................................................. 107
4.1.1 Kewenangan Daerah Provinsi ........................ 107
4.1.2 Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota .......... 112
4.1.3 Kewenangan Koordinasi dan Supervisi
Provinsi .......................................................... 112
4.2 Kewenangan Provinsi Bali Mengatur Konservasi
Sumber Daya Air ....................................................... 113
4.2.1 Batas Kewenangan Provinsi .......................... 115
a. Dalam perspektif Undang-Undang
Pemerintahan Daerah ............................... 115
b. Dalam perspektif Undang-Undang
Kepariwisataan ......................................... 121
4.2.2 Persinggungan dengan Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota ............................................. 123
a. Dalam kaitan dengan perizinan ................ 123
b. Dalam kaitan dengan pajak ...................... 123
c. Dalam kaitan dengan pengelolaan
destinasi pariwisata ................................... 126
a. Sinkronisasi Kewenangan Antara Pemerintah
Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota dalam
Mengatur Konservasi Sumber Daya Air untuk
Pembangunan Pariwisata Bali yang
Berkelanjutan ....................................................... 132
BAB V PENUTUP ............................................................................ 142
5.1 Simpulan ........................................................................ 142
5.2 Saran .............................................................................. 143
DAFTAR BACAAN
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Hotel berbintang dan kamar perkabupaten/kota tahun
2010-2015 ......................................................................... 7
Tabel 1.2 Hotel non bintang (Melati) dan Kamar Per Kabupaten /
Kota, 2010 – 2015 ............................................................. 7
Tabel 1.3 Jumlah Pemakaian Air Hotel Berbintang dan Non
Bintang Tahun 2010-2015................................................. 8
Tabel 1.4 Jumlah Penggunaan Air Bersih Menurut Golongan
Pemakaian dan Kabupaten / Kota di Bali, 2013 .............. 78
Tabel 1.5 Banyaknya Pelanggan, Produksi, Penggunaan, dan
Penerimaan Air Bersih Menurut Kabupaten / Kota di
Bali, 2013 ......................................................................... 78
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk dan Total Kebutuhan Air di Provinsi
Bali ................................................................................... 83
Tabel 1.7 Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang ................................................ 118
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Grafik Peningkatan Penggunaan Air di Hotel
Berbintang dan Non Bintang ............................................. 8