tesis bustami yg lengkap
TRANSCRIPT
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 1/45
PERANAN PERS DALAM PEMBANGUNAN
KOTA PADANG PANJANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
1.1 Judul : Peranan Pers dalam Pembangunan Kota Padang Panjang Dilihat Dari
Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
1.2 Latar Belakang
Berakhirnya era Orde Baru yang diktator tahun 1998, yang digantikan oleh
era reformasi yang ditandai dengan demokrasi, membuat fenomena dari dunia
pers di Negara Republik Indonesia bergeser dari yang sebelumnya terkekang
kepada dunia pers yang bebas. Pergeseran perkembangan dunia pers ini ditandai
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
menggantikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pers.
Seperti dijelaskan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karangan
Indrawan WS, Penerbit Lintas Media Jombang, diktator adalah berarti,
“Kekuasaan yang tak terbatas”. Dengan ini, ada beberapa indikator yang dapat
membuktikan bahwa Orde Baru adalah orde diktator, sebagai berikut : Pertama,
penguasa bebas melakukan apa saja yang diinginkannya, tanpa perlu
memperhatikan batasan-batasan kewenangannya. Kedua, penguasa bisa
1
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 2/45
sewenang-wenang bertindak, tanpa mempedulikan aturan yang ada, apabila ada
hal-hal yang menurutnya bisa mengganggu kelanggengan kekuasaannya. Ketiga,
dengan dalih stabilitas keamanan, penguasa di era ini bisa mencabut Surat Izin
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) suatu media massa, apabila dia menilai akan
pemberitaannya menjurus pada kritikan terhadap penguasa, dan beberapa hal
lainnya. Banyak media yang mengalami pencabutan SIUPP di era ini. Antara lain
Majalah Tempo, Tabloid Detik dan beberapa media lain.
Kalau diperbandingkan antara diktator dengan demokrasi, sungguh jelas
sekali perbedaannya. Jika Indrawan WS dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
yang diterbitkan Lintas Media Jombang memberikan pengertian dikator adalah
kekuasaan yang tak terbatas, maka dalam kamus yang sama Indrawan WS
menjelaskan bahwa demokrasi adalah berarti,” Pemerintahan rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyat”. Kalau pada era kekuasaan yang dikendalikan oleh
pemerintahan yang dikator penguasa bisa berbuat bebas sesuai dengan
keinginannya dan hanya berpegang pada prinsip bagaimana agar kekuasaan
pemerintahannya selalu langgeng dan tetap bertahan, pada kekuasaan yang
dikendalikan pemerintahan demokrasi, penguasa dalam menjalankan
pemerintahan selalu berpegang teguh kepada prinsip untuk kepentingan rakyat
dan tunduk serta patuh kepada ketentuan yang berpihak kepada rakyat.
Untuk lebih memperjelas tentang perbandingan antara demopkrasi dan
diktator di sini, dapat dikemukakan di sini pendapat Prof. DR. Moh. Mahfud MD,
S.H., S.U., dalam bukunya berjudul,” Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia.
Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan” yang diterbitkan
2
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 3/45
penerbit Rineka Cipta pada halaman 19, yang menyatakan bahwa demokrasi
mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan
demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara
dijamin. Oleh sebab itu, menurutnya hampir semua pengertian yang diberikan
untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati
secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.
Berpedoman kepada pendapat Prof. DR. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. ini, maka
dapat dikatakan bahwa otoriter adalah kebalikan dari demokrasi7.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah membuat pers Indonesia
berada pada tataran pers yang memiliki kemerdekaan sebagaimana yang telah
diimpikan selama berpuluh-puluh tahun oleh rakyat Indonesia. Pers Indonesia
yang selama berpuluh-puluh tahun terkekang, yang antara lain karena adanya
keharusan memiliki SIUPP, yang sewaktu-waktu bisa saja dicabut oleh penguasa
apabila dinilai dapat mengganggu kelanggengan kekuasaannya, dengan dalih
mengganggu ketertiban umum, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999, SIUPP tidak berlaku lagi untuk penerbitan sebuah media massa.
Artinya, penguasa tidak lagi bisa membredel pers dengan dalih apapun
juga. Pers sudah bisa menghirup udara kemerdekaan, sesuai dengan prinsip-
prinsip kehadiran sebuah pers di Negara demokrasi. Di samping itu, dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, wartawan telah bisa bebas
memilih organisasi profesi pers, sehingga tidak lagi satu-satunya Persatuan
Wartawan Indonesia(PWI) organisasi wartawan.
7
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. S.U.. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi TentangInteraksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan”, Rineka Cipta, 2001. hlm. 19
3
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 4/45
Apabila ditelusuri kembali ke belakang, kebebasan pers yang lahir melalui
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ini, adalah merupakan wujud nyata dari
keinginan pasal 28, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.
Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, telah dengan tegas
menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dan lisan dan tulisan dijamin oleh Negara. Kalau masih ada kekangan dalam
menyuarakan hati nurani rakyat melalui pers, berarti kemerdekaan mengeluarkan
pikiran dengan tulisan berarti belum lagi dapat diwujudkan.
Kalau belum dapat diwujudkan, berarti Bangsa Indonesia belum lagi
memakai Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, terutama dari
sisi kemerdekaan menikmati kebebasan pers.
Kemerdekaan menikmati kebebasan pers ini sungguh sangat penting
artinya dalam kawasan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi keinginan
rakyat Indonesia semata, tetapi sekaligus juga telah menjadi kebutuhan bagi
masyarakat dunia. Karena itu, kalau Negara Indonesia tidak memberikan
kebebasan pers ini kepada rakyatnya, Indonesia akan tersisih dari pergaulan dunia.
Karena itu, lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, sekaligus telah dapat
menyahuti keinginan masyarakat dunia.
Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan
informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang
4
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 5/45
dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain
menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi
sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 19 yang berbunyi:” Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat
tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan
buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas
wilayah”.
Dalam konteks ini, maka dapat dilihat bahwa kebebasan pers sungguh
sangat penting artinya bagi seluruh warga masyarakat, tanpa ada kecualianya,
terutama dalam upaya meningkatkan pembangunan di segala bidang. Sebab,
wujud dari pencapaian pembangunan dalam sebuah bangsa adalah pencerdasan
bangsa itu sendiri. Sebuah bangsa akan bisa cerdas apabila rakyatnya memilki
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan bisa diperoleh seluruh rakyat dalam
sebuah bangsa apabila bangsa tersebut memberikan kebebasan kepada rakyatnya
dalam memperoleh informasi. Karena informasi yang paling banyak itu bisa
diperoleh melalui pers, dengan alas an pers memilik profesi mencari,
mengumpulkan dan menyebarkan informasi, maka kebebasan pers dalam sebuah
bangsa mutlak harus dapat diciptakan.
Bilamana dalam suatu bangsa atau dalam suatu kelompok masyarakat
sekecil apapun masih ada keterkekangan informasi atau tidak tercipta kebebasan
5
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 6/45
pers, akan sangat sulit mencapai target pembangunan dalam bangsa dan kelompok
masyarakat tersebut.
Lebih tragisnya lagi, kalau saja masih ada keterkekangan pers dalam suatu
bangsa atau kelompok masyarkat sekecil apapun juga, berarti pada bangsa dan
kelompok masyarakat tersebut telah terjadi penghilangan terhadap hak asasi
manusia.
Selama kebebasan pers terbelenggu di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru, selama itu pulalah
hak asasi manusia turut terbelenggu di negeri ini.
Namun di sisi lain, tidak pula dapat ditutup mata, bahwa semenjak
lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers yang terkesan
tidak lagi ada batasnya, telah membuat sebagian orang memanfaatkannya untuk
hal-hal yang merugikan pihak lain.
Dengan kebebasan pers yang sama sekali tidak lagi ada aturan yang
mengontrolnya, masyarakat menjadi resah karena pemberitaan pers. Ini
disebabkan penerbitan pers dan perekrutan wartawan tak lagi ada seleksinya.
Orang yang sama sekali tidak punya latar belakang pers, dengan lahirnya
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 boleh mendirikan media. Orang yang
sama sekali tidak memiliki latar belakang pers, tanpa ada aturan yang mengatur
perekrutannya, dia boleh saja memiliki kartu pers. Dia boleh saja membanggakan
diri bahwa dia adalah seorang wartawan.
6
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 7/45
Fenomena ini membuat pemberitaan pers menjadi sangat sulit
membedakan mana yang berita benar-benar objektif dan mana pula yang berita
hanya sekadar informasi sekadar untuk melepaskan sakit hati, atau hanya sekadar
untuk menjelek-jelekkan orang lain.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 seakan-akan telah menjadi alat
untuk memanfaatkan kesempatan menerbitkan pers dan menjadi wartawan bagi
sebahagian orang, yang tanpa mempedulikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.
Misalnya, poin 4 Kode Etik Wartawan Indonesia mengatakan, ”Wartawan
Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul,
serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.”
Namun demikian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999, kebebasan pers telah dapat diwujudkan di Negara kesatuan Republik
Indonesia secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota
sampai ke tingkat kelompok masyarakat paling kecil.
Khusus di kabupaten/kota, sebagai daerah yang memiliki hak otonomi
daerah, kebebasan pers yang ada saat ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya,
terutama dalam mewujudkan pembangunan kabupaten/kota bersangkutan.
Lebih khusus lagi, untuk Kota Padang Panjang, kebebasan pers sungguh
sangat terasa dampaknya bagi pembangunan di kota ini, terutama apabila
dikaitkan dengan keberadaan kota ini sebagai kota pendidikan, di mana tingkat
kecerdasan masyarakatnya sudah tergolong tinggi. Di samping itu, sekaligus
sangat terasa pula dampaknya kelahiran Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
7
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 8/45
bagi Kota Padang Panjang, apabila dikaitkan dengan keberadaan kota tersebut
yang sangat egaliter karena kota ini terkenal sebagai Kota Serambi Mekah yang
merupakan gudangnya ulama dan tempat ulama-ulama besar tingkat nasional dan
internasional pernah berkiprah dan menuntut ilmu.
Dalam sebuah kota yang merupakan kota pendidikan, terutama pendidikan
agama dan gudangnya ulama-ulama besar seperti Kota Padang Panjang,
kebebasan pers sungguh sangat terasa dampaknya.
Bagi masyarakat Kota Padang Panjang, kebebasan mendapatkan informasi
sama besar artinya dengan kebebasan berdemokrasi, karena sehari-hari
masyarakatnya lebih banyak berkiprah sebagai ulama, pendidik, mahasiswa,
mahasiswi, santri, pelajar dan politisi.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah proposal penelitian
ini dengan judul, ”Peranan Pers Dalam Pembangunan Kota Padang Panjang
Dilihat Dari Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999”.
1.3 Identifikasi Masalah
Penelitian mengenai Peranan pers dalam pembangunan Kota Padang
Panjang dilihat dari sisi perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
ini akan menjawab pertaanyaan-pertanyaan, sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan pers dalam menempatkan perannya
terhadap pembangunan Kota Padang panjang menurut Undang-
undang Nomor 40 Tahun 1999 ?
8
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 9/45
2. Bagaimana peranan pers dalam pelaksanaan pembangunan
Kota Padang Panjang di era kebebasan pers sekarang ?
3. Apa hambatan dan kendala yang ditemui dan apa pula upaya
yang ditempuh dalam mengatasi hal tersebut ?
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian tentang peran pers dalam pembangunan Kota Padang Panjang
dilihat dari sisi perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ini
mempunyai tujuan, sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pers dalam
pembangunan Kota Padang Panjang dilihat dari sisi perspektif
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dampak peran pers dalam era kebebasan
pers sekarang ini dalam pembangunan Kota Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang ditemui dan
upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
1.5 Kegunaan Penelitian
Sebagaimana penelitian-penelitian yang dilakukan pada umumnya,
penelitian yang dilakukan ini mempunyai dua kegunaan, sebagai berikut :
1. Kegunaan secara teoritis. Diharapkan penelitian ini akan dapat
memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu
9
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 10/45
pengetahuan secara hukum tentang pers, khususnya tentang peranan
pers terhadap pembangunan dilihat dari sisi perspektif Undang-undang
nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padang Panjang.
2. Kegunaan Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi
sumbangan penulis bagi pelaksanaan Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 dan kaitannya dengan pembangunan di Kota Padang
Panjang.
1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual
Kerangka Teoritis
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didirikan
berdasarkan atas hukum. Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 adalah landasan konstitusional negara.
Dengan demikian, berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah negara yang menempatkan hukum pada posisi yang sangat penting.
Pada intinya, pemerintahan negara ini dijalankan berdasarkan atas hukum.
Pada setiap hukum dikesampingkan, pada saat itu pulalah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini akan goncang, seperti biduk
yang oleng digoncang ombak di tengah lautan luas, yang ditempati 200
juta lebih jiwa manusia.
Pengalaman telah membuktikan, beberapa kali pemerintahan
Negara Indonesia tidak dijalankan berdasarkan atas hukum, baik di era
10
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 11/45
Orde Lama maupun di era Orde Baru, semuanya berakhir dengan
goncangan yang sangat memilukan. Era Orde Lama berakhir dengan
tragis. Ini disebabkan hukum tidak lagi menjadi acuan perjalanan bangsa.
Contohnya, Presiden diputuskan seumur hidup, yang benar-benar
menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diperas menjadi Trisila
dan Komunis yang benar-benar bertentangan dengan Pancasila dibiarkan
tumbuh dan berkembang.
Era Orde Baru pun berakhir dengan tragis. Pemimpin kuat di era
Orde Baru, Soeharto, berhenti dari jabatannya setelah didesak gelombang
unjuk rasa selama berhari-hari. Ini adalah lagi-lagi disebabkan karena
Pemerintahan Negara tidak lagi dijalankan berdasarkan atas hukum.
Pemilihan Umum yang dilaksanakan di era Orde Baru, tidak lagi berjalan
jujur dan adil. Peradilan dijadikan barang dagangan. Korupsi merajalela.
Pada pokoknya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi
pemandangan biasa di tengah-tengah masyarakat.
Gerakan yang muncul kemudian dan menjadi arus utama gerakan
rakyat adalah gerakan yang menyerukan reformasi. Laksana genderang
yang ditabuh bertalu-talu, suara anti korupsi, kolusi dan nepotisme
menggema di mana-mana. Tiga kata yang disulam menjadi KKN itu
dialamatkan kepada Presiden Soeharto. Penilaian rakyat terhadap Pak
Harto sebagai pemimpin tidak berhasil memberantas korupsi bahkan
sebaliknya membiarkan penyakit ini merajela di lingkungan pemerintahan
11
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 12/45
pusat dan daerah, oknum pejabat tertinggi sampai kepala desa di level
paling bawah, termasuk keluarga dan kroninya.8
Dengan ini telah terbukti, bahwa setiap era kekuasaan
pemerintahan negara ini dijalankan keluar dari koridor hukum, akan
berakhir dengan tragis dan sekaligus akan berakhir dengan kesengsaraan
rakyat. Karena itu, apabila dikaitkan dengan keberadaan pers di Indonesia
di era reformasi sekarang, maka kebebasan pers yang dicapai saat ini,
haruslah kebebasan pers yang berada dalam koridor hukum. Bukan
kebebasan pers yang tanpa ada aturan. Apabila kebebasan pers tidak lagi
berada dalam koridor hukum yang berlaku, liar tanpa ada kendali sama
sekali, maka kebebasan pers ini akan berubah menjadi mudarat dan akan
berakhir pula secara tragis nanti. Dengan demikian, peranan hukum bagi
perjalanan pers yang bebas sekarang ini sungguh sangat penting artinya.
Sebab, pers yang tidak diatur oleh hukum akan menjadi liar dan akan
memakan korban di tengah-tengah masyarakat.
Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Oemar Seno Aji, SH,
bahwa adalah sangat esensial untuk mengembangkan pengertian hokum
tentang pers yang bebas dan bertanggungjawab, yang kesemuanya menjadi
tanggungjawab dan kewajiban para penegak hokum. Sedangkan ilmu
hokum dan yurisprudensi dapat ikut serta dalam pengembangannya,
8 Abdul Gafur, Hari-hari Terakhir Seorang Presiden, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm 6
12
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 13/45
khususnya jika terdapat gejala bahwa perundang-undangan sendiri tidak
menjajarkan diri dengan perkembangan masyarakat.9
Jadi, hukum bagi pers benar-benar esensial. Pers tidak bisa
dilepaskan dari hukum. Pers yang lepas dari hukum, sama dengan
keberadaan seekor harimau di rimba raya. Di samping dia akan menerkam
mangsanya, bisa juga dia sendiri yang terkena jerat atau masuk perangkap.
Sebuah pers yang hidup tanpa kendali, dia bisa hidup seperti seorang raja
pembunuh yang sadis dan bisa juga bangkrut sendiri karena tidak
dipercaya oleh pembaca.
Apabila kita perhatikan dari sisi hukum, hukum di negara
Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa dalam hal pers. Dalam
ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada kaitannya dengan media
massa, sudah jelas-jelas diatur tentang pers dalam pasal-pasalnya. Dalam
pasal 155 ayat (1) dikatakan, “Barang siapa menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum
yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya
diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah”.
9
Wina Armada, S.A, SH, Pendahuluan oleh Prof. Oemar Seni Aji, SH, Wajah Hukum PidanaPers, Pustaka Kartini, 1989, hlm 12.
13
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 14/45
Di sini jelas-jelas ditegaskan bahwa di dalam menyiarkan sebuah
informasi yang bisa menimbulkan rasa permusuhan, kebencian atau
penghinaan akan berhadapan dengan hukum dan akan mendapatkan sanksi
ancaman hukum cukup berat.
Pada sisi lain, Pers yang meliputi media cetak, media elektronik
dan media lainnya pada dasarnya juga merupakan salah satu sarana untuk
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh sebab itu, agar pers
dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan pasal 28 UUD
1945 tersebut, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang pers. 10
Pada dasarnya, esensi kegiatan menulis sebuah berita bagi pekerja
pers atau wartawan adalah untuk melaporkan seluk-beluk sebuah peristiwa
yang telah, sedang atau aklan terjadi. Melaporkan di sini, artinya adalah
menuliskan apa yang dilihat, didengar, atau dialami seseorang atau
sekelompok orang. Berita itu ditulis wartawan adalah sebagai rekonstruksi
tertulis dari apa yang terjadi. Fenomena ini tidak jauh berbeda dengan
laporan untuk media elektronik seperti radio dan televisi.
Menurut Ashadi Siregar dkk, peristiwa perlu diberitakan paling
tidak berdasarkan dua alasan, yaitu untuk memenuhi tujuan politik
keredaksian suatu media massa atau memenuhi kebutuhan pembaca. 11
10 Kata Pengantar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
Departemen Penerangan RI, 199911
Ashadi Siregar dkk, Bagaimana Meliput, penerbit Kanisius, 1998, hlm 19
14
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 15/45
Apabila diperhatikan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah
jelas-jelas mengatakan pada pasal 28, yakni” Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 28 F UUD 1945 dikatakan,
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”.
Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 di atas, setiap warga
negara memiliki hak untuk memperoleh informasi, untuk menyebarkan
informasi dan semua itu harus ada aturannya, agar tidak sampai ada hak
orang lain terganggu oleh orang-orang yang mempergunakan haknya
tersebut.
Dalam hal ini, Undang-undang Hak Asasi Manusia(HAM) telah
mengatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa
berbuat sewenang-wenang kepada orang lain.
Pada Bab II Asas-Asas Dasar, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusia dikatakan, “ Negara
Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat
padanya dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
15
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 16/45
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Dalam hal ini terbukti bahwa hak asasi manusia itu dijamin
sepenuhnya oleh negara, sehingga di sisi penyebaran informasi, baik
melalui media massa atau pers , di satu sisi wartawan punya hak untuk
memperoleh dan menyebarkan informasi, sebaliknya masyarakat memilik
hak untuk tidak dirugikan oleh suatu informasi yang beredar di tengah-
tengah masyarakat melalui media massa atau pers tersebut.
Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
199 tentang Pers, telah mengatur sedemikian rupa tentang kerja pers di
Negara Republik Indonesia. Undang-Undang 40 Tahun 1999 ini
merupakan acuan bagi pers dalam melakukan pekerjaannya di tengah-
tengah masyarakat. Seperti dikemukakan pasal 2 pada Bab II Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999, “Kemerdekaan pers adalah salah satu
wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi,
keadilan, dan supremasi hukum. Pada pasal 3 dikatakan, “ Pers nasional
mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan
control sosial”. Pasal 5 ayat (1) mengatakan,” Pers nasional berkewajiban
memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.
Ayat (2), menyatakan”, Pers wajib melayani Hak Jawab”. Ayat (3),
mengatakan” Pers wajib melayani Hak Koreksi”.
16
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 17/45
Dengan demikian, secara teoritis, keberadaan pers di Negara
Republik Indonesia tidak bisa sewenang-wenang, tetapi harus tunduk dan
patuh kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Pada intinya, pers
harus mampu memberikan kecerdasaan kepada masyarakat, dan bukan
sebaliknya membodohi masyarakat melalui penyajian berita-berita yang
tidak memiliki fakta dan melalui berita-berita yang tidak mendidik.
Kerangka Konsepsional
Untuk memudahkan pembahasan, berikut ini diuraikan beberapa
pengertian konsepsional dari istilah yang dimaksudkan dalam judul usulan
penelitian ini, sebagai berikut :
a. Peranan adalah langkah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan
oleh suatu organisasi/badan/orang berdasarkan kedudukannya.
b. Pers adalah media persuratkabaran, seperti koran, majalah,
tabloid, buletin dan sejenisnya, yang berfungsi untuk
menyajikan informsi kepada pembaca.
c. Pembangunan, adalah mendirikan sesuatu atau membina
sesuatu untuk kemajuan ke arah yang lebih baik dari
sebelumnya.
d. Perspektif adalah penerapan dari suatu peraturan perundang-
undangan di tengah-tengah masyarakat
17
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 18/45
e. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
1999, adalah Undang-undang yang mengatur tentang pers di
Indonesia.
1.7 Metodologi Penelitian
a. Jenis Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan dilakukannya
dengan pendekatan yuridis normatif komparatif yang didukung oleh
penelitian yuridis empiris. Penelitian berbentuk yuridis empiris ini
dilakukan dengan cara menginventarisasi hukum positif, melakukan
sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal dan horizontal,
penemuan asas-asas hukum yang terkait dengan pengaturan peran dan
fungsi pers dalam pembangunan Kota Padang Panjang.
Sedangkan penelitian Yuridis Empiris, dilakukan untuk melihat
bekerjanya hukum dalam masyarakat yang terkait dengan praktek
pelaksanaan peran dan fungsi pers dalam pembangunan di Kota Padang
Panjang.
Selanjutnya, studi perbandingan juga akan dilakukan dalam
penelitian ini (comparatif study), yakni membandingkan ketentuan yang
ada sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 dengan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers.
18
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 19/45
b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari data sekunder dan
data primer. Sebagai pendukung data skunder, adalah meliputi :
1. Bahan hukum primer, yakni meliputi: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia, Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967
dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982,
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah,
dan literatur mengenai hukum tata negara umumnya dan hukum
tentang peran dan fungsi pers pada khususnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni yang meliputi kamus, ensiklopedi,
katalog data primer sebagai pendukung data skunder, yang meliputi
hasil wawancara dengan responden yang berkapasitas sebagai pakar
dan praktisi di bidang pers, yang berkaitan dengan peranan pers
dalam pembangunan umumnya dan peran pers dalam pembangunan
di Kota Padang Panjang pada khususnya.
19
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 20/45
c. Teknik Pengumpulan Data
Data skunder, berupa bahan primer, bahan hukum skunder dan
hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi
dokumentasi (kepustakaan). Sedangkan data primer yang merupakan data
pendukung data skunder diperoleh dengan teknik wawancara yang
mendalam (depth interview) dan terstruktrur kepada para responden yang
merupakan para pakar dan praktisi hukum ketatanegaraan.
d. Analisa dan Penyajian Data
Data yang diperoleh, lalu dianalisis dengan mempergunakan
penafsiran hukum dan disajikan dalam bentuk kualitatif.
e.Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah pada wilayah Kota Padang Panjang dan
pada sejumlah jajaran pers atau yang terkait dengan pers di Provinsii
Sumatera Barat.
BAB II
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN HISTORIS
PENYELENGGARAAN PERS INDONESIA
20
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 21/45
2.1. Tinjauan Teoritis Penyelenggaraan Pers Indonesia
Sesungguhnya penyelenggaraan pers Indonesia merupakan
implelementasi dari bentuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Sangat erat
hubungan penerapan demokrasi di Indonesia dengan penyelenggaraan pers
Indonesia di negara ini.
Dapat dibuktikan, ketika Indonesia berada di era penjajahan, Orla, Orba
dan reformasi, sungguh sangat terasa perbedaan maju mundurnya
penyelenggaraan pers di Indonesia.
Satu hal yang penting dicatat dalam hal ini, liku perpajalanan
perkembangan pers Indonesia, sama seperti negara-negara lain di dunia, sangat
dipengaruhi oleh perkembangan politik di negara Indonesia.
Ketika perkembangan perpolitikan pada suatu rezim di Negara Republik
Indonesia berjalan secara diktator, pers berjalan dalam kondisi terkekang atau
nyaris tidak mampu mengenyam rasa kemerdekaan. Pemberitaan pers diawasi
penguasa sesuai dengan kepentingan politik penguasa tersebut. Kalau ada pers
yang berani membuat pemberitaan yang tidak sejalan dengan kepentingan politik
penguasa rezim tersebut, resikonya sangat besar. Antara lain, bisa saja
wartawannya ditahan atau malah bisa sampai kepada pencabutan SIUUP media
bersangkutan. Namun ketika perkembangan perpolitikan pada suatu rezim
berjalan secara demokratis, maka otomatis pers akan menghirup udara bebas
dalam menjalankan profesinya.
21
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 22/45
Sebab, suasana otoriter suatu era kekuasaan pemerintahan dalam suatu
negara akan berdampak kepada pengekangan perjalanan kehidupan pers, dan
sebaliknya kalau suasana demokratis yang muncul dalam suatu era kekuasaan
pemeriuntahan, akan berdampak kepada terciptanya kebebasan dalam suatu
perjalanan dunia pers.
Suatu bukti, ketika Indonesia berada di era Orde Baru yang lebih akrab
kepemimpinannya dengan nuansa diktator, pers di negeri ini sungguh berada
dalam kekangan. Selama kurun waktu era kekuasaan era Orde Baru, tidak sedikit
media yang terkena bredel atau pencabutan SIUUP gara-gara mencoba menulis
dengan nada mengoreksi kepemimpinan pemerintahan waktu itu.
Namun ketika Indonesia berada di era reformasi mulai tahun 1998,
kebebasan pers sungguh sangat terasa di negara Republik Indonesia. Wartawan
dalam mencari dan menyiarkan informasi tidak lagi merasa takut terkena sensor
sebelum berita naik cetak. Atau, tidak lagi merasa akan dicari atau ditangkap
setelah berita diterbitkan.
Penyebab demikian dominannya pengaruh perkembangan perpolitikan
dalam sebuah kekuasaan rezim pemerintahan terhadap pers, adalah karena
penguasa merasa perlu mengendalikan pers, mengingat pemberitaan pers amat
besar pengaruhnya terhadap pembentukan sebuah opini di tengah-tengah
masyarakat.
Donal Shaw dan Max McComb yang terkenal dengan teorinya ‘”Agenda
Setting”, yakni sebuah teori yang menggamnbarkan isi media berita memiliki
22
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 23/45
pengaruh pada persepsi publik tentang isu-isu penting, menjelaskan bahwa apa
yang menjadi pemberitaan sebagai sampul berita di media berita itu akan menjadi
agenda publik (khalayak pembaca), dan cara perancangan atau reka bentuk pada
sampul berita media tersebut telah menanamkan peranan penting pembentukan
opini publik berkenaan dengan apa yang menjadi penting atau tidak penting untuk
diberitakan.12
Teori yang mengemukakan bahwa pemberitaan media massa sangat
berpengaruh terhadap pembentukan opini, telah membuat penguasa dalam suatu
rezim pemerintahan suatu negara merasa perlu mengendalikan media massa.
Penguasa dalam rezim apapun selalu akan merasa berkepentingan dengan
pemberitaan pers. Di satu sisi, pemberitaan pers bisa membuat citra pemerintahan
terangkat dan sebaliknya di sisi lain pemberitaan pers pun dapat pula
menghancurkan citra pemerintahan.
Karena itulah, pemerintahan di negara manapun di dunia ini, tidak
terkecuali di Negara Republik Indonesia, tidak ada yang tidak merasa
berkepentingan dengan pemberitaan pers.
Dengan demikian, dalam rezim apapun juga, pemberitaan pers selalu
menjadi perhatian serius baginya. Artinya, pengendalian terhadap pemberitaan
pers selalu menjadi titik fokus utama pemerintahan.
2.2.1. Etika Pers Yang Bebas dan
12
Nurhuda Adinur DKK, Perhumas Dalam Warna, BPP Perhumas BidangKomunikasi, Jakarta 2004, hlm. 127.
23
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 24/45
Bertanggungjawab.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada
hakekatnya pers Indonesia merupakan pers yang bebas dan bertanggungjawab.
Maksudnya, pers Indonesia dalam melaksanakan profesinya memiliki kebebasan
yang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut bukan tanpa
batas, tetapi dibatasi oleh tanggungjawab yang melekat pada etika kebebasan pers
tersebut, yang disebut dengan etika pers. Etika pers inilah yang membuat setiap
insan pers bertanggungjawab terhadap berbagai dampak atau akibat dari profesi
jurnalistik yang dijalankannya.
Di antara etika pers yang membuat pers itu bebas dan bertanggungjawab
adalah sebagai berikut :
1. Hati nurani. Dengan mempergunakan hati nurani, insan pers dalam
melaksanakan profesinya akan mampu memilah, mana yang baik dan
mana yang buruk, mana yang pantas diberitakan mana yang tidak
pantas. Hati nurani akan mampu mengukur batas-batas kewajaran
sebuah informasi yang dikemukakan seuah media massa kepada
publik.
2. Pancasila. Sebagai dasar negara yang digali dari bumi Indonesia
sendiri, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila merupakan etika yang
mampu menjadikan pers sebagai pers yang bebas dan
bertanggungjawab.
24
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 25/45
3. Undang-Undang Dasar 1945 Yang Diamendemen. UUD 1945 yang
diamendemen, adalah merupakan etika yang harus menjadi etika bagi
pers. Sebab pasal demi pasal dalam UUD 45 yang dimaendemen ini
adalah mengandung nilai-nilai moral yang harus dituruti oleh insan
pers dalam menjalankan profesinya.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-
Undang ini adalah aturan yang menjadi ukuran etika bagi insan pers
dalam menjalani profesinya. Dengan ini diharapkan wartawan
Indonesia tidak saja sekadar menganut prinsip bebas tetapi sekaligus
juga harus bertanggungjawab.
5. Kode Etilk Jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah etika yang secara
teknis yang harus dipatuhi insan pers dalam melaksanakan tugas
profesinya sehari-hari. Pelanggaran seorang wartawan terhadap kode
etik jurnalistik, sungguh sangat memalukan karena kode etik
jurnalistik adalah etika wartawan sendiri, yang khusus untuk insan pers
yang kegunaannya untuk wartawan dalam menjalankan profesinya.
6. Kode Etik Wartawan Indonesia(KEWI). Kode Etik Wartawan
Indonesia sungguh sebuah rambu-rambu etika wartawan yang harus
menjadi pagar pembatas bagi wartawan dalam bertindak sepanjang
kegiatannya dalam profesi kewartawanan.
7. KUHP. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal KUHP yang
berkaitan dengan pers, baik secara langsung maupun tidak langsung,
25
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 26/45
akan mem buat wartawan Indonesia menjadi wartawan yang bebas dan
bertanggungjawab. Si pelanggalarnya akan berhadapan dengan hukum,
sebagai konsekwensi dari pelanggaran ter5hadap etika pers yang
dilakukan seorang insan pers.
2.2.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pers
di Indonesia
Kini sampailah pembahasan kepada asas-asas
penyelenggaraan pers di Indonesia. Sebagaimana pada negara-negara lain di
dunia, penyelenggaraan pers di Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari
berbagai ketentuan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang ada
dan berlaku di negara ini.
Namun satu hal yang menjadi garisan dalam penyelenggaraan pers bagi
suatu negara dalam upaya menyahuti kepentingan negara tersebut, adalah
bagaimana agar asas-asas penyelenggaraan pers di negara tersebut mampu
menyahuti kepentingan masyarakat.
Artinya, pemberitaan pers harus mampu menjadi pendorong bagi
masyarakat untuk semakin menyadari bahwa peranan mereka dalam membangun
bangsanya sangat penting.
26
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 27/45
Pers tidak hanya hadir semata-mata untuk menikmati kebebasan tanpa
mempedulikan kepentingan masyarakat dalam arti luas. Pers harus
mempergunakan kebebasannya untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya.
Khusus untuk negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia, pers
merupakan hal yang amat penting artinya dalam menumbuhkembangkan gelora
semangat 13masyarakat dalam me14mbangun bangsa dan negaranya.
Karena melihat demikian besarnya peranan pers di tengah-tengah
masyarakat, Ishadi Sutopo KS mengemukakan, bahwa para cendikiawan di
bidang komunikasi kata Ishadi Sutopo KS yakin tentang pentingnya arti media
massa bagi modernisasi negara-negara sedang berkembang. Mereka
mempercayakan pelbagai tugas pada media dan mendasarkan kesimpulan mereka
untuk sebagian besarnya atas studi-studi lapangan perihal tingkah laku dan
dampak media. 7
Berkaitan dengan ini, masih melihat kepada kepentingan media massa oleh
negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia, Lucian W. Pye
mengemukakan dalam salah satu tulisannya dengan lebih bersifat filosofis, bahwa
kecuali kalau masyarakat luas dapat diperkenalkan pada cara-cara berfikir yang
baru dan dituntun untuk menerima sikap-sikap yang baru, maka hanya ada sedikit
harapan untuk menciptakan kemajuan yang mantap ke arah pembangunan
ekonomi, modernisasi masyarakat dan kedewasaan politik.8
137. Don Michael Flournoy(Ed.), Analisa Isi Surat Kabar - Surat Kabar Indonesia,Gadjah Mada University Press, 1989, hlm.65.14
7
8
27
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 28/45
Melalui pendapat-pendapat ini, terlihat bahwa penyelenggaraan pers di
Indonesia sebagai negara yang masih tergolong kepada negara berkembang,
memerlukan koridor-koridor atau ketentuan-ketentuan yang mampu
membangkitkan gelora semangat masyarakat untuk turut serta berpartisipasi
dalam pembangunan bangsa dan negara.
Namun ketentuan-ketentuan tersebut bukan dalam arti mengekang
kebebasan pers. Malahan sebaliknya, ketentuan-ketentuan itulah yang menjadikan
pers Indonesia pers yang bebas dan bertanggungjawab.
Sebab dengan adanya ketentuan-ketentuan, sesuai dengan aturan hukum
yang ada, kebebasan pers menjadi semakin terjamin, tidak ada lagi yang bisa
mengekang. Sebab kalau ada yang mengekang, dia bisa dikategorikan melakukan
hal melawan hukum.
Secara teoiritis dapat dikatakan, bahwa pers yang bebas itu bukanlah pers
yang tidak berjalan dengan tidak ada aturan. Tetapi sebaliknya pers yang bebas itu
adalah pers yang berjalan dengan aturan hukum yang jelas, yang tidak bisa aturan
itu diubah sembarangan saja oleh pihak manapun juga, baik oleh pihak penguasa
ataupun oleh pihak pers sendiri.
8 Idem.
28
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 29/45
Pers yang berjalan dengan aturan jelas, harus memiliki asas-asas yang
jelas pula, yang bisa dituruti oleh penyelengara pers, sehingga dia tidak berat ke
kiri atau ke kanan.
Sebab apabila pers tidak memiliki asas-asas yang jelas, atau apabila
penyelenggara pers tidak mau menuruti asas-asasnya, dikhawatirkan pers akan
mudah dimanfaatkan berbagai pihak untuk kepentingannya. Misalnya, pers yang
tidak memiliki asas atau pers yang tidak memiliki aturan dalam menjalani
profesinya, dia akan mudah dimanfaatlkan penguasa untuk kepentingan politiknya
atau bisa juga dimanfaatkan orang-orang yang tidak ingin negara ini berjalan
dengan baik.
Asas penyelenggaraan pers di Indonesia dapat dllihat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia karena
dasar ataupun tujuan penyelenggaraan pers di Indonesia ada dalam peraturan
perundang-undangan tersebut. Antara lain dapat dilihat di sini, sebagai berikut :
1) Kemerdekaan Pers. Dalam Undang-undang Nomor Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada Bab II Tentang Asas, Fungsi, Hak,
Kewajiban dan Peranan Pers, Pasal 2 menyatakan, bahwa kemerdekaan pers
adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Dalam hal ini jelas-jelas dikatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan
salah satu wujud yang benar-benar nyata dan tegas terhadap kedaulatan rakyat
29
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 30/45
yang berasaskan kepada prinsip-prinsip yang sangat dijunjung tinggi di Negara
Republik Indonesia, yakni prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
Dengan ini, penyelenggaraan pers di Indonesia harus harus menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat. Wartawan melaksanakan tugasnya harus dilandasi
prinsip menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Prinsip tersebutlah yang harus pula
terimplementasi oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan memegang
teguh semangat demokrasi, keadilan dan supremasi hukum yang merupakan kunci
dari asas . Dapat disimpulkan, bahwa dalam Undang-undang Negara Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ada asas penyelenggaraan pers di
Indonesia, yakni; demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
2) Kecerdasan. Penyelenggaraan pers tidak bisa dilepeskan dari
kecerdasan. Pers sebagai pihak yang punya tugas menyampaikan informasi
kepada masyarakat, sudah barang tentu pers memegang peranan penting dalam
hal mencerdaskan masyarakat.
Sebab dengan banyaknya masyarakat mengetahui sesuatu melalui media
massa, baik cetak maupun elektronik akibat dsari penyelenggaraan pers, maka
masyarakat akan cerdas akibat pers.
Dengan demikian, pers punya peranan penting dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa. Masyarakat pun punya hak untuk mendapatkan pencerdasan
ini. Karena itu, asas pencerdasan merupakan salah satu asas dariu
penyelenggaraan pers.
30
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 31/45
Hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab II Asas-Asas Dasar, Pasal 2,
menyatakan: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Selanjutnya dalam undang-undang ini, pada Bab III, Hak Asasi Manusia
Dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kelima, Hak Kebebasan Pribadi, pasal
23, ayat(2) dikatakan dengan tegas: Setiap orang bebas mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan
dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan
bangsa.
3) Keterbukaan. Keterbukaan merupakan asas penyelenggaraan pers di
Indonesia. Dengan keterbukaan ini, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh
informasi publik.
Dan dengan keterbukaan ini pula, pers memiliki tujuan yang jelas dalam
menjalankan profesinya, yakni untuk memberitahukan informasi kepada publik
atau masyarakat secara terbuka.
Hal ini bisa dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008, Bab III tentang Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna
31
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 32/45
Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Bagian Kesatu tentang
Hak Pemohon Informasi Publik, pasal 4, yang menyatakan: ayat (1) Setiap orang
berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini. Ayat (2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.
b. menghadiri pertemuan publik yang terbukau ntuk
umum untuk memperoleh Informasi Publik.
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
danatau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2.3. Tinjauan Historis Penyelenggaraan Pers
di Indonesia
Melihat penyelenggaraan pers di Indonesia dari sisi
tinjauan historis, tidak dapat dpisahkan dari perjalanan pers
di Negara Republik Indonesia dari masa masa ke masa, dari
satu era ke era selanjutnya.
32
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 33/45
Berpedoman kepada pendapat wartawan senior, H.
Sutan Zaili Asril, dalam malahanya berjudul,”Pers Kita Selayang Pandang:
Sejarah/Kehidupan/Hukum dan Industri/Manajemen Pers”, yang disampaikannya
dalam kegiatan pembekalan bagi calon anggota/anggota PWI Cabang Sumatera
Barat dalam ujian kenaikan keanggotaan, di Padang tanggal 10 Januari 2009, ada
4 pembagian era perjalanan pers di Indonesia, sebagai berikut :
1) Pers di era penjajahan Belanda/Jepang.
2) Pers di era pasca Proklamasi Kemerdekaan dan era
Orde Lama(Orla).
3) Pers di era Orde Baru(Orba).
4) Pers di era reformasi.
Dalam perjalanan penyelenggaraan pers di Indonesia
pada 4 era ini, pers Indonesia sudah mengenyam cukup
banyak pengalaman.
Pengalaman yang dialami pers Indonesia selama ini,
yang terhimpun dalam 4 era tadi, penuh dengan suka dan
duka, penuh dengan pahit dan manis.
Namun pada sepanjang perkembangan penyelenggaraan
pers di Indonesia, perjuangan kebebasan pers tidak pernah
berhenti dari tokoh-tokoh pers, seperti wartawan Senior
33
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 34/45
Muchtar Lubis, Rosihan Anwar, Jacop Utama dan yang
lainnya.
Seperti dikemukakan P.Swantoro, dalam bukunya
berjudul,”Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia , yang diterbitkan
Kompas, Januari 2002 pada halaman XXV, berkaitan dengan penyelenggaraan
pers di Indonesia yang penuh dengan berbagai bentuk pembungkaman kebebasan
pers di samping yang lainnya, kita dapat belajar banyak dari sejarah atau historia,
agar senantiasa arif, bijak dan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di masa
silam.
Terjadinya berbagai bentuk ketidakberpihakan penguasa kepada pers
dalam historia persa di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan
negara yang diterapkan penguasa pada setiap rezim mul.ai dari erah penjajahan
sampai ke era kemerdekaan yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat.
Pers yang dalam penyelenggaraan kegiatannya menyuarakan aspirasi
rakyat, membuat penguasa merasa terganggu. Inilah yang mengakibatkan
terjadinya pertentangan antara pihak penguasa dengan pihak pers. Dan ini terjadi
dari rezim ke rezim dalam perjalanan bangsa.
Suatu bukti dari fenomena ini, koran Indonesia Raya pimpinan wartawan
Muchtar Lubis, semenjak terbit tanggal 29 Desember 1949 sampai berakhir masa
hidupnya tanggal 21 Januari 1974mpat mengalami dua kali pembredelan.
34
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 35/45
Pembredelan pertama dialami koran ini antara tahun 1958 sampai 1968
yang sekaligus diikuti dengan pemnejaraan terhadap Muchtar Lubis. Pembredelan
kedua terjadi pada pasca peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan
peristiwa Malari.
Dalam dua rezim, era Orla dan Orla, Muchtar Lubis sempat mengenyam
kehidupan di penjara, akibat koran yang dipimpinnya dikenal sangat gencar
menyuarakan aspirasi rakyat. Penguasa pada saat ini tidak mau memberi ruang
toleransi kepada koran Indonesia Raya yang dipimpin Muchtar Lubis.
Fenomena ini berjalan menuruti perjalanan bangsa dari satu era ke era
yang lain, mulai semenjak Indonesia berada di era penjajahan sampai kepada era
kemerdekaan sekarang.
2.3.1. Perkembangan Penyelenggaraan Pers di Era Sebelum Merdeka.
Sebelum Indonesia merdeka, penyelenggaraan pers di Indonesia
sudah berjalan di bawah pemerintahan penjajahan. Namun demikian, pers sudah
mampu menjadsi pers perjuangan dengan segala suka dan dukanya.
Dalam era penjajahan Belanda dan Jepang, menurut waretawan senior H.
Sutan Zaili Asril, baik di saat penjajahan Belanda maupun pada saat Indonesia di
bawah penjajahan Jepang, penyelenggaraan pers berada dalam sistem sensor yang
ketat.
Penguasa penjajah Belanda maupun Jepang tidak mau mengambil resiko
dari penyelenggaraan pers yang ada di negeri jajahannya ini. Sebab apabila
35
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 36/45
dibiarkannya pers bebas menyuarakan aspirasi rakyat, sudah barang tentu akan
mengganggu kelangsungan kekuasaan penjajah.
Namun demikian, keberadaan pers di era penjajahan masih bisa berfungsi
sebagai media pencerdasan dan media pendidikan politik bagi masyarakat
Indonesia. Produk pers waktu itu sekaligus juga telah mampu menjadi kristalisasi
pemikiran dan alat perjuangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Wartawan
atau pers di era penjajahan disebut juga wartawan atau pers pejuang.
Menurut Wartawan senior yang juga pernah menjadi Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia(PWI) Cabang Sumatera Barat dua kali periode, dalam
makalahnya berjudul,”Perkembangan Pers Dari Masa Ke Masa”, yang
disampaikannya pada Pelatihan Humas Pemda Sumatera Barat di Bukittinggi,
tanggal 16 Nopember 2000, walaupun nia pers telah dimulai semenjak zaman
Julius Caesar di Roma kurang lebih 100-44 sM, semenjak Julius Caesar
memerintahkan membuat surat kabar yang diberinya nama “Acta Diurna” yang
berarti “Kejadian sehari-hari” dan sejarah pers modern telah dimulai semenjak
Guetenberg di Mainz, Jerman (1400-1476) menemukan mesin cetak, namun di
Indonesia dunia pers bari dimulai semenjak berdiri koran pertama di Indonesia
tahun 1744 yang diberi nama “Bataviasche Nouvelles”.
36
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 37/45
2.3.1.1. Pers di Era Penjajahan
Belanda
2.3.1.2. Pers di Era Penjajahan
Jepang
2.3.2. Penyelenggaraan Pers di Indonesia
Pada era Kemerdekaan
2.3.2.1. Pers di era Orde Lama
2.3.2.2. Pers di era Orde Baru
2.3.2.3. Pers di era Reformasi
BAB III. PENGATURAN PENYELENGGARAAN
PERS DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSINYA DI NEGARA REPUBLIK
37
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 38/45
INDONESIA
3.2.1. Pers Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsainya Sebagai
Sosial Kontrol
3.2.2. Pers Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai
Media Pendidikan
3.2.3. Pers Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai
Media Hiburan
3.2.4. Pers Indonesia Dalam Melaksanaan Fungsinya Sebagai
Pengemban prinsip Idealis
3.2.5. Pers Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsinya Dalam
Bentuk Bisnis
BAB IV TINJAUAN TENTANG PERANAN PERS
DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA
INDONESIA.
4.1. Peranan Pers Dalam Pembangunan
Nasional
4.2. Peranan Pers Dalam Pembangunan di
Daerah Otonom(Kabupaten/Kota)
38
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 39/45
4.2.1. Peranan Pers Dalam Pembangunan
di Daerah Kabupaten/Kota Pada Era
Orde Lama dan Orde Baru
4.2.2. Peranan Pers Dalam Pembangunan
di Daerah Kabupaten/Kota Pada era
Reformasi
BAB V PERANAN PERS DALAM
PEMBANGUNAN KOTA PADANG
PANJANG DILIHAT DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 1999
5.1. Penyelenggaraan Fungsi Pers Dalam
Pembangunan Kota Padang Panjang
Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
5.1.2. Dilema Penerapan Undang-Undang
39
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 40/45
Nomor 40 Tahun 1999
5.1.3. Pengaruh Kebebasan Pers Dalam
Gerak Pembangunan Kota Padang
Panjang
5.1.4. Pengaruh Otonomi Daerah dan
Kebebasan Pers Dalam Pembangunan
Kota Padang Panjang.
5.1.5. Kesiapan Masyarakat Padang Panjang
Menyikapi Pemberitaan Pers
Dikaitkan Dengan Lahirnya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999
5.1.6. Kesiapan Wartawan Dalam
Menyikapi Penerapan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999
Dikaitkan Dengan Gerak Langkah
Pembangunan Kota Padang Panjang
5.2. Beberapa Dilema Yang Timbul di Tengah
40
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 41/45
Masyarakat Kota Padang Panjang Akibat
Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah
5.2.1. Pengaruh Tingkat Kecerdasan
Masyarakat Dalam Menyikapi
Pemberitaan Pers Dilihat Dari Perspektif
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
5.2.2. Pengaruh Tingkat Kemampuan
Wartawan Dalam Menjalankan Fungsi
Pers-nya Dilihat Dari Perspektif
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 5.2.3.
Pengaruh Kesiapan Birokrasi Dalam
Menyikapi Pemberitaan Pers Dilihat
Dari Perspektif Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999
5.2.4. Nilai Positif dan Negatif Terhadap
Pembangunan Kota Padang Panjang
Dengan Lahirnya Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
41
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 42/45
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan
6.2. Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gafur, Hari-hari Terakhir Seorang Presiden, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2000
Abdul Rahman Wahid, Melawan Melalui Lelucon, Tempo, Jakarta, 2000
Ahmad Watik Praktiknya dkk, Pandangan dan Langkah Reformasi B.J.
Habibie, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
Ashadi Siregar dkk, Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media
Massa, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Don Michael Flournoy(Ed.), Analisa Isi Suratkabar-Suratkabar Indonesia,
Gadjah Mada University Press, 1989
Fachry Ali, Esai Politik Tentang Habibie Iptek dan Transpormasi Kekuasaan,
42
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 43/45
Balai Pustaka, Jakarta, 1999
F. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers, PT. Gramedia, Jakarta, 1990
Hasan Shadily dkk, Ensiklopedi Indonesia, Jilid 3, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve
dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, 1989
Hasan Shadily dkk, Ensiklopedi Indonesia, Jilid 7, PT. Ikhtiar Baru-Van hoeve
dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1987
Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media, Jombang
Ismail Suny, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan Hukum
Tata Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1986
Larrry King, Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di mana Saja,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
Legiman Misdiyono , Misteri Operasi Intelijen,Indomedia Publishing,
Jakarta, 2007
Manfred Oepen, Media Rakyat Komunikasi Pengembangan Masyarakat ,
P3M, Jakarta, 1988
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi Tentang
43
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 44/45
Interaksi Politik dan Kehidupan Ketetanegaraan, Rineka Cipta,
Jakarta, 2003
Mohammad Hatta, Alam Pikiran Yunani, Tintamas, Jakarta, 1986
Nurhuda Adinur dkk, Perhumas Dalam Warna Menyusun Strategi,
Membangun Korporasi & Menjaga Reputasi, BPP perhumas Bidang
Komunikasi, Jakarta, 2004
Prasetyohadi, Keadilan Dalam Masa Transisi, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Jakarta, 2001
S.L. Roy, Diplomasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
Sudirman Tebba, Hukum Media Massa Nasional, Pustaka irVan, Ciputat,
2006
Wina Armada, S.A, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta,
1989
Vera Jasini Putri, Kamus Hukum Otonomi Daerah, Friedrich-Naumann-
Stiflung(FNSt), Jakarta, 2003
Yurnaldi, Menjadi Wartawan Hebat , Citra Budaya Indonesia, Padang,
2004
44
5/10/2018 Tesis Bustami Yg Lengkap - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tesis-bustami-yg-lengkap 45/45
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Azasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pers
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pers
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Unang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
45