Teori Administrasi Negara

Indeks Korupsi Indonesia Tahun Ranking Score Jumlah Negara

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

96 (7)

99 (4)

128 (6)

155 (6)

154 (5)

130

143

126

111

110

114

1,9

1,9

1,9

2,0

2,2

2,4

2,3

2,6

2,8

2,8

3,0

3,2

3,2

102

102

133

159

159

163

180

178

180

178

177

Sumber : diolah dari data Tranparency International

* CPI Score relates to perceptions of the degree of corruption as seen by business people and

country analysts, and ranges between 10 (highly clean) and 0 (highly corrupt).

• Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata

kerja corrumpere = busuk, rusak,

menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)

Gerald E. Caiden :

• The word "corruption" means something

spoiled; something sound that has been

made defective, debased and tainted;

something that has been pushed off course

into a worse or inferior form

Susan-Rose Ackermann (2001)- (http://www.colbud.hu/honesty-trust/rose/pub01. PDF)

• Corruption is dishonest behavior that violates the trust placed in a public official. It involves the use of a public position for private gain.

• Transparency International:

Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

• the misuse of public office for private

gain

Mohtar Mas’oed :

• Perilaku yang menyimpang dari

kewajiban formal suatu jabatan

publik karena kehendak untuk

memperoleh keuntungan ekonomis

atau status bagi diri sendiri, keluarga

dekat atau klik.

Korupsi = Patologi Birokrasi

• Syed Husein Alatas : Korupsi mencakup:

– Seorang aparatur negara menerima pemberian yg disodorkan seseorang dgn maksud untuk

mendapatkan perlakuan istimewa (bribery)

– Pemerasan : permintaan pemberian/hadiah

dalam pelaksanaan tugas publik (graft)

– Penggunaan dana publik untuk kepentingan sendiri/kelompok

– Pengangkatan saudara/famili (Nepotisme),

teman atau rekan (Kronisme) dalam jabatan publik tanpa mempertimbangkan konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Jenis tindak pidana korupsi

diantaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

• penggelapan dalam jabatan;

• pemerasan dalam jabatan;

• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara);

• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

Tingkatan Korupsi Rasheed Draman :

Three levels of corruption

are usually referred to:

• Petty corruption

(bureaucratic corruption)

• Grand corruption

(political corruption)

• State capture

(corruption which

affects the entire

state apparatus)

Tingkatan Korupsi

Petty corruption involves small money:

• Menyuap polisi saat melanggar aturan lalu lintas

• Menyuap petugas tiket supaya didahulukan

Korupsi di

tingkat street-

level bureaucrat

Tingkatan Korupsi

Grand corruption involves :

• Kolusi antara high politicians dan senior civil servants yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Kasus Miranda Goeltom, Hambalang, Akil Mochtar,dsb

• Memberikan kontrak atau tender pembangunan fasilitas atau pelayanan publik pada keluarga atau teman (kroni) sebagai balas jasa atau imbal balik dukungan politik yang telah diberikan.

Tingkatan Korupsi

• State capture, negara

lemah sehingga pengusaha

besar dan orang kuat

mengendalikan atau

mempengaruhi legislasi,

regulasi, proyek, dll.

WAHYUDIDJAFAR FILES WORDPRESS COM

Tingkatan Korupsi George Junus Aditjondro (2002)

“Korupsi Kepresidenan Oligarki

Berkaki Tiga : Istana, Tangsi,

dan Partai Penguasa”- membagi tingkatan korupsi menjadi tiga lapis :

• Lapis pertama :

Meliputi bidang sentuh langsung antara warga (citizen) dan birokrasi/aparatur negara dibedakan :

- Suap (Bribery) : prakarsa

datang dari warga

- Pemerasan (Extortion) :

prakarsa datang dari aparat

• Lapis kedua :

Meliputi lingkaran dalam (inner circle) di pusat pemerintahan :

Nepotisme : ada hubungan darah antara aparat dengan mereka yang menerima kemudahan

Kronisme : antara aparat dengan pihak penerima kemudahan tidak ada hubungan darah yg ada hubungan pertemanan

Kelas Baru : mereka yg mengambil kebijakan dgn yg menerima keuntungan menjadi satu kesatuan organik, satu stratum (lapis).

Lapis ketiga :

• Jejaring korupsi yg sudah terbentuk , meliputi birokrat, politisi, aparat hukum, aparat keamanan negara, perusahaan negara, dan swasta tertentu serta lembaga-lembaga hukum, pendidikan, dan penelitian yg memberikan kesan obyektif dan ilmiah pada kebijakan jejaring itu.

• Jejaring bisa berlingkup regional, nasional, dan internasional.

Dampak Korupsi

• In the political realm, it undermines democracy and good governance by flouting or even subverting formal processes.

• Corruption in elections and in legislative bodies reduces accountability and distorts representation in policymaking;

• Corruption in the judiciary compromises the rule of law;

• Corruption in public administration results in the unfair provision of services.

• Korupsi lapis pertama Corruption driven by

poverty; street-level corruption = korupsi kerah biru

atau berseragam

• Korupsi lapis kedua dan ketiga Corruption

driven by greed = korupsi kerah putih atau berdasi

dampak lebih besar

• Korupsi street-level dibenahi dgn peningkatan gaji

• Korupsi kerah putih dibenahi melalui mekanisme

demokrasi, press bebas, sistem kepartaian yg sehat

bukan sektarian, pemilu bersih, lembaga peradilan

independen , penegakan hukum yg tegas

Pelembagaan Politik

Faktor-Faktor

Penyebab Korupsi

1. Faktor Kultural

2. Faktor Struktural

3. Faktor Individual

Fred W. Riggs : Birokrasi Sala

Max Weber - Birokrasi Patrimonial : • Campuran antara birokrasi tradisional

(feodal) dengan birokrasi modern-rasional atau Weberian (kolonial Belanda)

• patrimonialisme dapat kita jumpai pada tipe “penguasa tradisional” dimana tidak ada satu peraturan pun yang memisahkan antara properti publik dan properti swasta dari penguasa dan pejabat-pejabatnya.

1. Faktor Kultural

Riggs membagi masyarakat ke dalam tiga kelompok :

Masyarakat Tradisional Masyarakat Modern Masyarakat Transisi

•Masyarakat

agraria/diffused

•Nilai askripsi : mementingkan faktor

keturunan dan

partikularisme (suku,

agama,adat istiadat,

dsb)

•Spesialisasi belum

berkembang

•Feodal-absolut

- Masyarakat industri/

diffracted

- Nilai prestasi/

achievement

&universalisme

- Spesialisasi tinggi

- Sistem politik

demokratis

- Birokrasi

rasional/Weber

- Masyarakat prismatik

- Transisi dari

tradisional ke modern

- Secara formal modern

tapi nilai tradisi tetap

masih dominan

Heterogenitas

Formalisme

Overlapping

• Sejarah kepemerintahan Indonesia memang tidak dimulai dari tatanan rasional-demokratis.

• Sistem kerajaan yang tidak demokratis

- raja sebagai penguasa sehingga tidak bisa dibedakan antara properti negara dan properti pribadi raja

membuat masyarakat menerima praktek korupsi (yang sesungguhnya merupakan penyelewengan) sebagai kewajaran.

Faktor Kultural (lanjutan)

Mohtar Mas’oed (1994)

1. Tradisi pemberian hadiah

sebagai bagian dari etika sosial dan sebagai bentuk pemenuhan

kewajiban kawula kepada gustinya

2. Pentingnya ikatan keluarga

dan kesetiaan parokial.

2. Faktor Struktural :

Alfiler : 1.Tingkat kompensasi/gaji PNS yang

rendah.

2.Lemahnya kontrol terhadap wilayah atau bagian yang rawan korupsi

3. Kurangnya standard kinerja

4. Buruknya prosedur rekruitmen PNS

5. Terlalu banyak red tape

6. Fasilitas kerja buruk

7. Kurangnya informasi ke masyarakat

8. Ketergantungan pegawai pada atasan (patronase)

9. Lemahnya kepemimpinan birokrasi

• Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan

yang tidak bertanggung jawab langsung kepada

rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim

yang bukan demokratik.

• Kurangnya transparansi di pengambilan

keputusan pemerintah

• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri

sendiri dan jaringan "teman lama".

Faktor struktural (lanjutan):

• Lemahnya ketertiban hukum.

• Lemahnya profesi hukum.

• Kurangnya kebebasan berpendapat

atau kebebasan media massa.

• Gaji pegawai pemerintah yang

sangat kecil.

• Tidak adanya kontrol yang

cukup untuk mencegah penyuapan

atau "sumbangan kampanye".

Faktor struktural (lanjutan):

Mohtar Mas’oed (1994):

Faktor lemahnya pengawasan

Yang disebabkan oleh :

1. Posisi dominan birokrasi pemerintah sebagai sumber utama barang, jasa, dan lapangan kerja dan pengatur kegiatan ekonomi

2. Dominasi negara mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat

Teori ekonomi mainstream (Mainstream Economic Theory) :

Korupsi lebih sering terjadi di negara yang memiliki ciri-ciri:

(1). Negara memiliki peran dominan dalam bidang ekonomi,

dimana sektor publik memainkan peran utama, sedangkan

sektor swasta hanya memiliki peran yang sangat kecil.

(2). Negara memenuhi sebagian besar produk dan jasa yang

dibutuhkan masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang

disediakan oleh swasta, itupun harus melalui suatu

persaingan.

(3). Negara banyak mengatur masalah perekonomian.

(4). Dalam mengimplementasikan peraturan negara, pejabat

publik memiliki banyak kebijakan (discreationary).

(5). Di dalam negara tersebut tidak ada sistem transparansi

dan akuntabilitas yang dapat menekan tingkat korupsi,

tidak ada aturan yang menentukan bagaimana

seharusnya pasar (kegiatan ekonomi) bekerja dengan baik

(Krueger, 1974).

3. Faktor Individual :

• Rendahnya tingkat moral dan integritas pegawai negeri dan para pemimpin kunci

Syed Husein Alatas : • Korupsi bukan disebabkan oleh

tidak adanya UU atau peraturan , tapi karena faktor di luar struktur.

• Jika orang korup menguasai struktur , struktur tersebut akan menjadi korup

Faktor Individual :

• Greedy – mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang banyak = bayar pajak lebih rendah, mendapatkan promosi dengan nepotisme, memenangkan tender/kontrak proyek, mendapatkan pelayanan publik lebih cepat dan menghindar dari membayar denda , dsb

• Petty excuses – permisif terhadap perilaku korup

„it is common and everybody does it’ or „it is only something small and nobody is harmed‟

Korupsi : multi-faceted social problem

• Korupsi didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain.

• Penyebab korupsi tidak cukup dianalisis hanya dari satu faktor penyebab.

• Braibanti (dalam Syed Husein Alatas,1975) :

“faktor-faktor itu terletak pada fakta bahwa semuanya itu tiada lain adalah elemen-elemen dalam suatu matriks ruwet tentang sebab-sebab yang arti penting masing-masing berbeda menurut ruang, waktu dan keadaan sekeliling”

Faktor-Faktor Korupsi • Internal : dorongan dari dlm diri individu

(keinginan/hasrat/kehendak) - willingness – Persepsi thd korupsi

– Kualitas moral/integritas

• Eksternal : rangsangan dari luar (dorongan teman2/kesempatan) – opportunity – Struktur dan kultur organisasi

– Sistem hukum

– Sistem politik

– Sistem sosial budaya

– dsb

Beritanusantara.com

Teori Korupsi : James Scott

Hubungan antara

“desakan korupsi”

(variabel penyebab)

dengan “terjadinya

korupsi” (variabel

akibat) tidak langsung

tapi ditengahi oleh

“sifat pelembagaan

politik”

Mohtar Mas‟oed ( 1994) “Politik, Birokrasi dan Pembangunan”

Teori Korupsi James Scott (lanjutan):

• Dalam masyarakat dengan

pelembagaan politik yang

eksklusif (kompetisi politik

dibatasi pada lapisan elit

dan berdasarkan pada klik

bukan isu kebijakan), maka

variabel penyebab akan

benar-benar mendorong

terjadinya korupsi

Teori Korupsi James Scott (lanjutan):

Dalam masyarakat dengan

pelembagaan politik yang

inklusif (adanya kesempatan

masyarakat untuk berpartisipasi

dalam proses pembuatan

keputusan pemerintah , adanya

akuntabilitas publik, dan sangsi

sosial /budaya malu ), maka

dorongan korupsi bisa

dikendalikan.

Faktor kultural : -Nilai tradisional

- Tradisi beri hadiah

- Ikatan Keluarga

Faktor Struktural : -Posisi dominan birokrasi

pemerintah

-Pengendalian struktur

kelas lain dlm masy.

Pelembagaan

Politik :

-Inklusif ?

- Eksklusif ?

Tindak

Korupsi

Sumber : Mohtar Mas‟oed (1994)

Teori Korupsi James Scott (lanjutan):

Teori Korupsi Klittgard :

• Formulasi :

M = Monopoly

D = Discretionary

A = Accountability

C = Corruption

Korupsi (corruption) adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan menjalankan kebijakan (discretionary) yang begitu besar tanpa adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban (accountability)

Teori Korupsi : Ramirez Torres

• Rc = Reward (Result) Corruption

• Pty = Penalty

• Prob = Probability of being detected/caught

Aparat pemerintah tergiur untuk melakukan

korupsi, jika jumlah uang yang didapat dari korupsi

lebih besar dari hukuman/sanksi yang diperoleh

dan peluang dirinya ditangkap akibat perbuatannya

(Pty).

Rc > Pty X Prob

Strategi Memberantas Korupsi (lanjutan)

A.T Rafique Rahman

Strategi memberantas korupsi :

»Lingkungan (Environmental) :

Menekankan pada aspek moral yang

fokusnya meningkatkan kesadaran

publik akan dampak buruk korupsi.

»Kelembagaan (Institutional) :

Menekankan pada prosedur administratif ,

hukum atau penerapan ancaman

hukuman yang tegas pada koruptor

Tipe Strategi

Pemberantasan Korupsi

A.T Rafique Rahman :

• Hesitant-Environmental

• Determined-environmental

• Hesitant-insitutional

• Determined-institutional

Masing-masing strategi menggambarkan tingkat komitmen pemerintah yakni tindakannya lunak atau tegas (hesitant dan determined) dan preferensi pada salah satu jenis strategi (lingkungan atau kelembagaan).

Hesitant-Environmental Strategy

• Strategi pemberantasan korupsi

dari sisi moral yg tidak terencana

atau terintegrasi dgn baik ,

biasanya bersifat situasional

dan temporer. • Tindakan : program, kegiatan atau

kampanye yang ditujukan untuk

meningkatkan rasa anti korupsi.

• Contoh : Kampanye anti-korupsi

Iklan Anti Korupsi

Hesitant-Environmental Strategy

• Pemberantasan korupsi sbg bagian Kampanye

Pemilu

Determined-

Environmental Strategy :

• Sifat dan fokus strategi sama-sama menekankan pada aspek moral, namun ukuran anti korupsinya jelas dan dikembangkan secara sistematik dari berbagai kelompok sosial.

• Tindakan : menanamkan nilai-nilai anti korupsi di berbagai lembaga dan struktur yang nonbirokratis (sekolah, keluarga, komunitas,dsb)

Hesitant- Institutional Strategy :

Pemberantasan korupsi dari sisi

kelembagaan dengan ukuran :

a. Menciptakan hukum dan UU Anti Korupsi

b. Mendirikan biro penampung keluhan masyarakat

c. Mempelopori kampanye anti korupsi dan program pedidikan publik lewat media massa

Kelemahan :

- Inkonsistensi dalam ukuran lembaga, prosedur dan kebijakan anti korupsi;

- adanya unsur simbolisme sehingga tidak berdampak signifikan pada berkurangnya luas atau tingkat korupsi

Determined-Institutional Strategy :

Ukuran pemberantasan korupsi yg sistematis dan terkoordinir untuk mendeteksi dan

menghukum koruptur maupun mengeliminasi

sumber penyebab korupsi.

Tindakan :

a. Menetapkan badan anti korupsi yang

independen

b. Sistem insentif dan hukuman yang tegas

c. Sistem pemerintahan yang transparan d. Reformasi sistem, prosedur dan praktek

e. Mass media yg bebas sebagai media kontrol publik.

Efektivitas Strategi

Pemberantasan Korupsi

Effective Anti-Corruption Programs Based

on Governance Quality/Level of Corruption

Incidence of

Corruption

Governance

Quality

Priorities of Anti-corruption efforts

High Poor Rule of law, institutions of participation

and accountability; citizens‟ charter; limit

government interventions to focus on

core mandate

Medium Fair Decentralization & econ. policy reforms;

results-oriented management & eval.;

incentives for competitive service delivery

Low Good Anti-corruption agencies; strengthen

financial management; raising public

officials awareness; no bribery pledges

Sumber : Anwar Shah, World Bank. Governance and Anti-corruption.

ashah@worldbank.org GOVERNANCE AND ANTICORRUPTION.pdf