tentang pemberian izin penggunaan sementara …
TRANSCRIPT
1
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 131 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI KECAMATAN CANDI LARAS
UTARA KABUPATEN TAPIN PROVINS1 KALIMANTAN SELATAN UNTUK
MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa PT Tapin Coal Terminal telah mengoperasikan
Terminal Khusus sesuai Keputusan Direktur Jendcral
Perhubungan Laut Nomor BX-502/PP.008 tanggal
20 Oktober 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin
Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara
PT Tapin Coal Terminal di Desa Margasari Kecamatan
Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun;
b. bahwa sesuai Pa sal 19 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, penggunaan
Terminal Khusus untuk kepentingan umum selain untuk
bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan
penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak
dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan
izin dari Menteri;
Mengingat
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus
Pertambangan Batubara PT Tapin Coal Terminal telah
memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk
menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran,
sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan
umum yang bersifat sementara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta guna
menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk
sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT
Tapin Coal Terminal untuk melayani kepentingan umum,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal
Khusus Pertambangan Batubara PT Tapin Coal Terminal
di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Untuk
Melayani Kepentingan Umum;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Menetapkan
PERTAMA
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1184);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun
2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756).
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL
KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT TAPIN COAL
TERMINAL DI DESA MARGASARI KECAMATAN CANDI
LARAS UTAR KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.
Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus
Pertambangan Batubara PT Tapin Coal Terminal di Desa
Margasari, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dioperasikan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Nomor BX-502/PP.008 tanggal 20 Oktober 2017
tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal
Khusus Pertambangan Batubara PT Tapin Coal Terminal
di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten
Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, digunakan sementara
untuk melayani kepentingan umum berupa bongkar/muat
hasil produksi pertambangan batubara di wilayah
Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk
perusahaan yaitu:
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
1. KUD Karya Murni;
2. KUD Makmur;
3. PT Binuang Mitra Bersama;
4. KUD Penerus Baru;
5. PT Antang Gunung Meratus;
6. PT Bhumi Rantau Energi.
Izin penggunaan Terminal Khusus PT Tapin Coal Terminal
untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun.
Penggunaan Terminal Khusus PT Tapin Coal Terminal untuk
melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Banjarmasin dengan PT Tapin Coal Terminal.
Penggunaan Terminal Khusus PT Tapin Coal Terminal untuk
melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna
menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan
ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Tapin
Coal Terminal selama digunakan untuk melayani
kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa
kepelabuhanan yang berlaku pada Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Banjarmasin melakukan pembinaan dan pengawasan teknis
terhadap penggunaan sementara Terminal Khusus PT Tapin
Coal Terminal untuk melayani kepentingan umum.
KETUJUH Keputusan ini m ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMAD1
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
11. Gubernur Kalimantan Selatan;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Bupati Tapin;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Banjarmasin;
16. Direksi PT Tapin Coal Terminal.
.sesuai dengan aslinya
HUKUM,
JI HERPRIARSONO