teknik informasi kesehatan

8/18/2019 TEKNIK INFORMASI KESEHATAN

1/21

TEKNIK INFORMASI

KESEHATAN

A K A D E M I K E B I D A N A N B O G O R H U S A D A

J l . S h o l e h I s k a n d a r N o . 4

0 2 5 1 - 8 3 3 3 3 9 9

By : Ruspian,S.KOM

KONSEP DASAR SISTEM DAN INFORMASI

KESEHATAN,ANALISA SITUASI TERHADAP SISTEM

INFORMASI KESEHATAN,KONSEP DAN STRATEGI

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN


2/21

Konsep dasar system informasi

A.

PENGERTIAN SISTEM

Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling terkait atau terpadu untuk

mencapai tujuan

Contoh system :

system tata surya

System computer

System teologi

Dll

B.

Karakteristik Sistem

a. Komponen Sistem (Components) Suatu sistem terdapat atas sejumlah komponen yang berinteraksi atau berkomunikasi

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

b. Batas Sistem (Boundary)

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem satu dengan

sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.Batas suatu sistem menunjukan

ruang lingkup (Scope) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem (Environments)LIngkungan luar adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi

sistem.

d.

Penghubung Sistem (Interface)

Penghubung merupakan media antara suatu subsistem dengan subsistemyang lainya,

Dengan penghubung satu subsistem yang lainya membentuk satu kesatuan.

e. Masukan Sistem (Input)Masukan adalah energi yang di masukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa

masukan perawatan (maintenance input) dan masukan signal (signal input).

f. Keluaran Sistem (Output)Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan di klasifikasikan menjadi keluaran

yang berguna dan sisa Pembuagan.


3/21


4/21

Berdasarkan tingkat kerumitannya sistem dibedakan menjadi sistem yang sederhana

dan sistem yang komplek

D. FUNGSI DAN SIKLUS INFORMASI

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi

sipenerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-

keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akandating.

Fungsi Informasi ?

Menambah pengetahuan

Mengurangi ketidakpastian

Mengurangi resiko kegagalan Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan

Memberi standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan-keputusan yangmenentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

Siklus Informasi


5/21

E. BIAYA DAN JENIS-JENIS INFORMASI

Elemen-elemen yang harus diperhatikan oleh pengelola informasi dalam menentukan

besarnya biaya informasi yang akan dibebankan kepada pengguna adalah:

•

biaya kerja/upah,• biaya bahan atau koleksi,• dan biaya tak terduga

JENIS-JENIS INFORMASI

Informasi pada umumnya dibagi 2

• Informasi Formal

Berbasis Komputer

Berbasis Dokumen

Verbal (pertemuan-pertemuan terjadwal)

•

Informasi informalContoh :Gosip, percakapan makan siang

F. NILAI DAN KUALITAS INFORMASI

Nilai informasi secara nyata memiliki karakteristik khusus terhadap tingkat keterukuran,

kebutuhan, dinamika, kemanfaatan, dan keterpakaian informasi itu sendiri. Nilai tersebut

tidak dapat diukur secara nyata, sehingga hasil yang diperoleh bukan merupakan hasil yang

sesungguhnya, Suatu informasi dianggap bernilai kalau manfaatnya lebih efektifdibandingkan denga biaya untuk mendapatkannya.

Istilah kualita informasi terkadang juga di pakai untuk menyatakan informasi yang baik, Dari

sekian karakteristik yang telah dibahas kualitas informasi sering kali diukur berdasarkan

Relevansi

Ketepatan waktu

Keakurasian

Kualitas informasi dapat dianologikan sebagai pilar-pilar dalam banguanan dan menentukan

baik tidaknya pengambilan keputusan.

G. PEMAKAIN INFORMASI DAN TRANSPOTASI INFORMASI

Transportasi informasi pada hakekatnya merupakn suatu proses pengubahan wujud,sifat, ciri-

ciri data sehingga menjadi informasi, yang selanjutnya disajikan secar statistika atau secara

visual untuk disebarluaskan atau didokumentasikan. Sehubungan dengan upaya mencapai

tujuan tersebut maka dalam pembahasan transportasi informasi memfokuskan pada hal

tersebuat anatara lain :

a.

Pengumpulan data dan informasi b. Pengolahan dan analisi data dan informasi


6/21

c. Penyajian dan penyebarluasan data dan informasi

d.

Penataan dokumentasi dan perpustakaan

Pihak – pihak yang berkepentingan dengan yang memakai informasi dapat dikelompokan

sebagai berikut

a.

Pihak internContoh : manajer atau pimpinan

b. Pihak ekstern

Contoh : pemilik perusahaan atau investor

PENGANTAR SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Menurut WHO, sistem informasi kesehatan termasuk dalam salah satu dari 6

“building block ” atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam

komponen (building block ) sistem kesehatan tersebut adalah:

a. Service delivery (pelaksanaan pelayanan kesehatan)

b. Medical product, vaccine, and technologies (produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan)

c. Health worksforce (tenaga medis)

d. Health system financing (system pembiayaan kesehatan)

e. Health information system (sistem informasi kesehatan)

f. Leadership and governance (kepemimpinan dan pemerintah)

Sedangkan di dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub

sistem ke 6 yaitu pada sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Sub sistem

manajemen dan informasi kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungsi

kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang

memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berhasil

guna, berdaya guna, dan mendukung penyelenggaraan ke-6 subsistem lain di dalam SKN

sebagai satu kesatuan yang terpadu.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwaSIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi

kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung

manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


7/21

Dasar Hukum Sistem Informasi Kesehatan

Dasar hukum pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia:

1. Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi

bidang kesehatan

Desentralisasi pelayanan publik merupakan salah satu langkah strategis yang cukup populer

dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dalam rangka mendukung terciptanya good

governance.Salah satu motivasi utama diterapkan kebijaksanaan ini adalah bahwa

pemerintahan dengan sistem perencanaan yang sentralistik seperti yang telah dianut

sebelumnya terbukti tidak mampu mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi

partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pembangunan. Tumbuhnya kesadaran akan

berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam kaitannya dengan struktur

pemerintahan yang sentralistik telah mendorong dipromosikannya pelaksanaan strategi

desentralisasi.

2. Kepmenkes RI Nomor 511 tahun 2002 tentang Kebijakan Strategi Pengembangan Sistim

Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002

tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatankabupaten/kota

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang Pengembangan Jaringan

Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan tersebut dikembangkan menjadi berbagai strategi,

yaitu:

1. Integrasi dan simplifikasi pencatatan dan pelaporan yang ada

2. Penetapan dan pelaksanaan sistim pencatatan dan pelaporan

3.

Fasilitasi pengembangan sistim-sistim informasi kesehatan daerah4. Pengembangan teknologi dan sumber daya

http://2.bp.blogspot.com/-2kzx81dPnb8/UZOe2C_nCeI/AAAAAAAAABM/6kc4fULaW5U/s1600/gmbr+1.jpg


8/21

5. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen dan pengambilan

keputusan

6. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat

7.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang Pengembangan

Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Berdasarkan keputusan tersebut, direncanakan beberapa indikator pencapaian setiap

tahunnya, yaitu:

1.

Terselenggaranya jaringan komunikasi data integrasi antara 80% dinas kesehatan

kabupaten/kota, dan 100% dinas kesehatan provinsi dengan Kementerian Kesehatan

2. Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 90% dinas

kesehatan kabupaten/kota, 100% dinas kesehatan provinsi, 100% rumah sakit pusat,

100% Unit Pelaksana Teknis Pusat dengan Kementerian Kesehatan

3.

Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas

kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, Rumah Sakit dan UPT Pusat

dengan Kementerian Kesehatan

Pengertian Sistem Informasi Kesehatan

Pengertian Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah gabungan perangkat dan prosedur

yang digunakan untuk mengelola siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai

pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan.

Sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur dan kebijakan yang

digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan

manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.

Dalam literature lain menyebutkan bahwa SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan

informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk

mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Tujuan Sistim Informasi Kesehatan

Tujuan dari dikembangkannya sistim informasi kesehatan adalah:

1.

Sistim informasi kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistim Kesehatan

Nasional (SKN) yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan

keputusan di setiap jenjang adminisratif kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti Rumah Sakitataupun Puskesmas


9/21

2. Dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk Sistem Informasi

Kesehatan (SIK), dengan tujuan dikembangkannya berbagai bentuk SIK tersebut

adalah agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin

maupun non rutin menjadi sebuah informasi.

ANALISA SITUASI TERHADAP SISTEM INFORMASI

KESEHATAN NASIONAL

Dalam rangka mengembangkan SIKNAS untuk mendukung desentralisasi bidang kesehatan

guna mencapai Indonesia Sehat 2010, ternyata masih dijumpai sejumlah kelemahan.

Kelemahan kelemahan tersebut adalah:

1.

Sistem Informasi Kesehatan masih terfragmentasiSebagaimana diketahui, di Departemen Kesehatan terdapat berbagai

Sistem Informasi Kesehatan yang berkembang sejak lama, tetapi satu sama lain

kurang terintegrasi. Sistem-sistem Informasi Kesehatan tersebut antara lain

adalah:

Sistem Informasi Puskesmas

Sistem Informasi Rumah Sakit

Sistem Surveilans Terpadu

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Informasi Obat

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang mencakup:

Sistem Informasi Kepegawaian Kesehatan

Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Sistem Informasi Diklat Kesehatan

Sistem Informasi Tenaga Kesehatan

Sistem Informasi IPTEK Kesehatan/Jaringan Litbang Kesehatan

Masing-masing sistem informasi tersebut cenderung untukmengumpulkan data sebanyak-

banyaknya menggunakan cara dan formatpelaporannya sendiri. Akibatnya unit-unit terendah

(operasional) sepertiPuskesmas dan Rumah Sakit yang harus mencatat data dan

melaporkannyamenjadi sangat terbebani. Dampak negatifnya adalah berupa kurang

akuratnyadata dan lambatnya pengiriman laporan data.Fragmentasi juga terjadi dalam kancahlintas sektor. Derajat kesehatanmasyarakat sesungguhnya sangat ditentukan oleh sektor-

sektor yang berkaitandengan perilaku manusia dan kondisi lingkungan hidup, di samping

oleh sektorkesehatan. Akan tetapi selama ini informasi yang berasal dari sektor-sektorterkait

di luar kesehatan tidak pernah tercakup dalam Sistem InformasiKesehatan. Hal ini terutama

disebabkan kurang jelasnya konsep kerjasama lintassektor, sehingga tidak pernah dirumuskan

secara konkrit peran atau kegiatanpenting apa yang perlu dilakukan oleh sektor-sektor terkait

bagi suksesnyapencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

(criticalsuccess factors).


10/21

2. Sebagian besar Daerah belum memiliki kemampuan memadai

Walaupun Otonomi Daerah sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2001, tetapi

faktamenunjukkan bahwa sebagian besar Daerah Kabupaten dan DaerahKota belum memiliki

kemampuan yang memadai, khususnya dalampengembangan Sistem InformasiKesehatannya.Selama berpuluh-puluh tahunkemampuan tersebut memang kurang dikembangkan, sehingga

untuk dapatmembangun Sistem Informasi Kesehatan yang baik, Daerah masih

memerlukanfasilitasi.Beberapa Daerah Provinsi tampaknya sudah mulai

mengembangkanSistem Informasi Kesehatannya karena adanya berbagai proyek pinjaman

luarnegeri (ADB3, CHN3, HP5, PHP, dan lain-lain). Akan tetapi tampaknyapengembangan

yang dilakukan masih kurang mendasar, kurang komprehensif,dan tidak mengatasi masalah-

masalah klasik yang ada. Setiap proyek cenderungmenciptakan sistem informasi kesehatan

sendiri dan kurang memperhatikankelangsungan sistem. Banyak fasilitas komputer akhirnya

kadaluwarsa (out ofdate) atau rusak sebelum Sistem Informasi Kesehatan yang diinginkan

terselenggara. Yang belum rusak pun pada umumnya bervariasi baik dalam\spesifikasi

perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya, sehingga satu samalain tidak berseuaian

(compatible).

3. Pemanfaatan data dan informasi oleh manajemen belum optimal

Sistem informasi dengan manajemen adalah ibarat sistem saraf denganjaringan tubuh. Sistem

saraf yang baik pun tidak akan ada artinya apabilajaringan tubuh yang ditopangnya mati

(nekrosis). Apa lagi bila ternyata sistemsarafnya pun buruk pula.Selama ini manajemen

kesehatan yang dipraktekkan, khususnya diDaerah dan tingkat operasional (Rumah Sakit,

Puskesmas, dan lain-lain) tidakpernah jelas benar. Puskesmas mengalami kelebihan beban

yang sangat hebat(overburdened ) karena adanya “keharusan dari atas” untuk melaksanakansedemikian banyak program kesehatan. Jangankan untuk berperan sebagai

PusatPembangunan Kesehatan, untuk melaksanakan “tugas dari atas” saja sudah

tidaksempurna. Rumah sakit masih terombang-ambing antara manajemen yang

harusmenghasilkan profit atau manajemen lembaga sosial. Daerah tidak kunjung

dapatmerumuskan Sistem Kesehatan Daerahnya karena masih belum jelasnya

OtonomiDaerah.Kegalauan dalam manajemen kesehatan tersebut sudah barang tentusangat

besar pengaruhnya bagi pemanfaatan informasi. Segala sesuatu yang serba“dari atas” juga

menyebabkan para manajer tidak pernah memikirkan perlunyamemanfaatkan data untuk

mendukung inisiatifnya.

4.

Pemanfaatan data dan informasi kesehatan oleh masyarakat kurangDikembangkan

Akhir-akhir ini minat masyarakat untuk memanfaatkan data daninformasi, termasuk di

bidang kesehatan, sesungguhnya tampak meningkatsecara nyata. Hal ini terutama karena

dipacu oleh revolusi di bidangtelekomunikasi dan informatika (telematika) akibat makin

meluasnyapenggunaan komputer dan jaringannya (intranet dan internet). Namun demikian,

tuntutan masyarakat yang meningkat ini tampak kurang berkembang di bidangkesehatan

karena kurangnya respon.


11/21

5. Pemanfaatan teknologi telematika belum optimal

Kelemahan ini sebenarnya merupakan penyebab dari timbulnyakelemahan nomor 4 di atas.

Masalahnya tampaknya bukan karena biaya untukteknologi telematika yang memang besar,

tetapi lebih karena apresiasi terhadappenggunaan teknologi telematika yang masih kurang,akibat pengaruh budaya(kultur). Dalam banyak hal, rendahnya apresiasi ini juga dikarenakan

alasanalasanyang masuk akal, yaitu rasio manfaat-biaya (cot-benefit ratio) yangkurang

memadai. Investasi untuk teknologi telematika yang begitu besar belumdapat dijamin akan

menghasilkan manfaat yang sepadan.Lingkaran setan ini memang sulit ditentukan dari mana

untuk memulaimemutuskannya. Namun demikian tentunya akan ideal apabila dapat

dilakukanpendekatan serempak --- mengembangkan pemanfaatan teknologi telematikadalam

Sistem Informasi Kesehatan yang dilandasi dengan upaya menggerakkanpemanfaatannya

(terutama melalui pengembangan praktek-praktek manajemenyang benar).

6. Dana untuk pengembangan Sistem Informasi Kesehatan terbatas

Kelemahan ini pun berkait dengan masalah rasio biaya-manfaat yangmasih sangat rendah.

Padahal selain investasi, Sistem Informasi Kesehatan jugamemerlukan biaya yang tidak

sedikit untuk pemeliharaannya. Banyak investasiyang sudah dilakukan, khususnya yang

berupa pemasangan komputer, pelatihanpetugas, pencetakan formulir, dan lain-lain akhirnya

tidak berlanjut karenaketiadaan dana untuk mendukung kelangsungannya. Apa lagi selama

iniketersediaan dana Daerah umumnya kurang mencukupi. Oleh karena itu,pemeliharaan

Sistem Informasi Kesehatan yang dalam kenyataannya “tidakbermanfaat”, tentu akan kecil

prioritasnya dalam pengalokasian dana.

7. Kurangnya tenaga purna-waktu untuk Sistem Informasi Kesehatan

Selain dana, kelangsungan Sistem Informasi Kesehatan juga sangatditentukan oleh

keberadaan tenaga purna-waktu yang mengelolanya. Selama inidi banyak tempat, khususnya

di Daerah, pengelola data dan informasi umumnyaadalah tenaga yang merangkap jabatan

atau tugas lain. Di beberapa tempatmemang dijumpai adanya tenaga-tenaga purna waktu.

Akan tetapi mereka itudalam kenyataan tidak dapat sepenuhnya bekerja mengelola data dan

informasikarena imbalannya yang kurang memadai. Untuk memperoleh imbalan yangcukup,

maka mereka bersedia melakukan pekerjaan apa saja (di luar pengelolaandata dan informasi)

yang ditawarkan oleh program atau proyek-proyek lain.Kelemahan ini masih ditambah

dengan kurangnya keterampilan dan pengetahuanmereka di bidang informasi, khususnya

teknologi informasi dan manfaatnya.Selama ini sudah terdapat jabatan-jabatan fungsionaluntuk parapengelola data dan informasi, yaitu Pranata Komputer dan Statistisi, yangmemberi

tunjangan jabatan sebagai imbalan. Namun demikian untuk dapatmemangku jabatan-jabatan

tersebut diperlukan persyaratan tertentu yang sulitdipenuhi oleh para pengelola data dan

informasi kesehatan

TANTANGAN YANG MUNGKIN MUNCUL

Tantangan yang mungkin muncul sehubungan dengan pengembangan

Sistem Informasi Kesehatan pada dasarnya berasal dari dua perubahan besar

.


12/21

1. Tantangan dari Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang sampai menyebabkan masing-masing Daerahsibuk mengerjakan

urusannya sendiri saja tentu akan sangat merugikanpengembangan maupun kelangsungan

SIKNAS. Padahal tanpa SIKNAS yangbaik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerahakan sangat dirugikan.Pemerintah Pusat tentu menjadi kesulitan dalam memantau kemajuan

pencapaianIndonesia Sehat. Sementara itu, Daerah dirugikan karena tidak memiliki tolok

ukur Nasional sebagai acuannya. Pembandingan dengan Daerah lain(benchmarking ) pun

akan mengalami kesulitan karena tiadanya standar yanguniversal. Kerjasama antar Daerah,

misalnya dalam pengadaan dan pemanfaatanobat, juga dapat terkendala karena tiadanya

informasi yang standar danmencakup sejumlah Daerah. Pengendalian penyakit menular (yang

sulit dibatasisecara geografis) akan kacau balau karena tiadanya sistem pengamatan

penyakityang komprehensif. Masalah juga akan muncul dalam pendayagunaan

tenagakesehatan.

2. Tantangan dari Globalisasi

Globalisasi yang akan dimulai pada tahun 2003 akan menyebabkanbebasnya pertukaran

berbagai hal antar negara-negara ASEAN --- manusia,barang, investasi, tenaga kerja, IPTEK,

dan lain-lain. Di bidang kesehatan hal iniakan dapat menimbulkan dampak negatif apabila

tidak dikelola dengan baik.Dampak negatif itu antara lain:

a. Masuk dan menularnyanya penyakit-penyakit serta gangguan-gangguankesehatan baru,

termasuk penyalahgunaan napza dan perilaku-perilakumenyimpang.

b. Masuknya investasi dan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan biayakesehatan.

c. Masuk dan beredarnya napza secara gelap untuk tujuan penyalahgunaannya.

d. Masuknya tenaga-tenaga kesehatan asing yang dapat mengalahkan tenagatenagakesehatan

dalam negeri di negerinya sendiri.

Pengelolaan yang baik terhadap pertukaran tersebut di atas tentu harusdidukung sistem

informasi yang memadai. Kewaspadaan dini hanya dapatdikembangkan apabila terdapat

sistem informasi yang memasok data daninformasi secara akurat, tepat dan cepat. Apabila

globalisasi datang pada saatSIKNAS belum tertata dengan baik, maka dampak-dampak

negatif tersebut diatas bisa jadi akan terwujud.

KONDISI POSITIF ATAU KEMAMPUAN Namun di balik kelemahan dan tantangan yang dihadapi, masih dapatdijumpai kondisi positif

atau kemampuan yang memungkinkandikembangkannya SIKNAS. Kondisi positif itu antara

lain adalah:

1. Infrastruktur kesehatan sudah cukup memadai

Bidang kesehatan sebenarnya sudah sejak tahun 1950an melaksanakandesentralisasi. Oleh

karena itu, infrastruktur kesehatan di Daerah sudah cukupmemadai. Sarana dan

tenagakesehatan sudah sampai ke Kecamatan, bahkanDesa-desa. Ditambah lagi dengan telah

berkembangnya sarana-saranabersumberdaya masyarakat di bidang kesehatan seperti

Posyandu, Polindes, PosObat Desa, dan kader-kader kesehatan. Kantor-kantor kesehatan(DinasKesehatan) pada umumnya telah memiliki prasarana dan sarana yang cukup


13/21


14/21

Hal inikhususnya berlaku untuk Daerah Kabupaten/Kota.Desentralisasi fiskal membawa

konsekuensi bahwa sektor kesehatanharus dapat membuktikan kepada para pengambil

keputusan di bidang anggaran(khususnya DPRD) bahwa dana yang dialokasikan untuk

pembangunankesehatan Daerah membawa manfaat bagi masyarakat di Daerah yang

bersangkutan. Pembuktian ini tentu sangat memerlukan dukungan dari suatusistem informasi

kesehatan yang dapat diandalkan.

2. Kebijakan perampingan struktur dan pengkayaan fungsi

Dalam pengorganisasian instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerahdiberlakukan

kebijakan perampingan struktur dan pengkayaan fungsi. Artinya,jabatan-jabatan struktural

sedapat-dapatnya dikurangi, sedangkan jabatan-jabatanfungsional diperbanyak.Bagi jajaran

pengelola data dan informasi kesehatan, kebijakan inimerupakan peluang oleh sebab dalam

jajaran ini sudah dan akan tersedia cukupbanyak jabatan fungsional. Yaitu statistisi, pranata

komputer, dan epidemiolog.

3. Kebijakan pemandirian UPT kesehatan

Agar UPT kesehatan dapat mengembangkan manajemen yang lebih baiksehingga dapat

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, akhir-akhir inimuncul kebijakan untuk

memandirikan UPT-UPT tersebut. Beberapa akandiarahkan untuk menjadi Perusahaan

Jawatan (Perjan), beberapa yang lainmenjadi Badan Usaha Negara, dan beberapa yang lain

lagi (sementara) akandiupayakan menjadi Unit Swadana atau Unit Pengguna Pendapatan

NegaraBukan Pajak.Apa pun bentuk organisasi mandiri yang akan disandang oleh suatu

UPTkesehatan, ia dituntut untuk mempraktekkan manajemen yang rasional.Pengambilan

keputusan-keputusan dan proses perencanaan tidak boleh lagididasarkan kepada perkiraan-

perkiraan yang gegabah, melainkan harus dilakukansecara hati-hati, cermat, dan berdasarkan

kepada fakta atau data (evidence based ).Ini berarti bahwa setiap organisasi pelayanan

masyarakat di bidang kesehatantersebut juga harus memiliki sistem informasi kesehatan yang

dapat diandalkan.

PENGERTIAN INDONESIA SEHAT 2010

1. Indonesia Sehat 2010 adalah gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang

penduduknya hidup dalam:

Lingkungan sehat,

Perilaku sehat,

Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata,

Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tinggi nya.

PENGERTIAN LINGKUNGAN SEHAT

Lingkungan Sehat adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat

yaitu lingkungan yang:

1.

Bebas polusi,2. Tersedia air bersih,


15/21

3. Sanitasi lingkungan memadai,

4.

Perumahan dan pemukiman sehat

5. Perencanaan kawasan berwawasan kesehatan,

6.

Kehidupan masyarakat saling tolong-menolong.

PENGERTIAN PERILAKU SEHAT

Perilaku Sehat adalah perilaku proaktif untuk;

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan,

2. Mencegah resiko terjadinya penyakit,

3. Melindungi diri dari ancaman penyakit,

4. Berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat

MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan: Pelbagai sektor

pembangunan harus memasukkan pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan

pembangunan-nya: Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap

kesehatan, apalagi yang berdampak negatif terhadap kesehatan, seyogyanya tidak

diselenggarakan.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan adalah tanggung

jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta: Apapun peran

yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk

secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang dapat dicapai

3.

Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau. Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, swasta dan

masyarakat .

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta

lingkungannya. Tugas utama sektor kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan

kesehatan segenap warganya: Oleh karena itu upaya kesehatan yang harus diutamakan

adalah yang bersifat promotif-preventif yang didukung oleh upaya kuratif-

rehabilitatif. Selain itu upaya penyehatan lingkungan juga harus diprioritaskan.

STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan

Semua kebijakan pembangunan nasional yang sedang dan atau akan diselenggarakanharus berwawasan kesehatan, setidak-tidaknya harus memberikan kontribusi positif

terhadap pembentukan lingkungan dan perilaku sehat. Sedangkan pembangunan

kesehatan harus dapat mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, terutama

melalui upaya promotif-preventif yang didukung oleh upaya kuratif-rehabilitatif.


16/21

2. Profesionalisme

Pelayanan kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh penerapan pelbagai kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk itu

akan ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkompetensi, akreditasi dan legislasi serta kegiatan peningkatan kuatitas lainnya

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam hidup sehat perlu digalang

peranserta masyarakat yang seluas-luasnya termasuk dalam pembiayaan. JPKM pada

dasarnya merupakan penataan sistem pembiayaan kesehatan yang mempunyai

peranan yang besar pula untuk mempercepat pemerataan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan.

4. Desentralisasi

Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan pelbagai upaya

kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah.

Untuk itu wewenang yang lebih besar didelegasikan kepada daerah untuk mengatur

sistem pemerintahan dan. rumah tangga sendiri, termasuk di bidang kesehatan.

PROGRAM UNGGULAN

1.

Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan,

2. Perbaikan Gizi.

3. Pencegahan Penyakit Menular termasuk Imunisasi.

4. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Mental.

5. Lingkungan Pemukiman, Air dan Udara Sehat.

6. Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah

tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan sampai ditetapkannya Permenkes Nomor

741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota telah melalui suatu rangkaian kegiatan yang panjang

dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu:

1.

Unit Utama terkait di Depkes, UPT Pusat, dan UPT Daerah.

http://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.htmlhttp://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.htmlhttp://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.htmlhttp://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.htmlhttp://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.htmlhttp://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.htmlhttp://www.ziddu.com/download/4021590/PERMENKES741_2008SPMKESEHATAN.DOC.html


17/21

2. Lintas sektor terkait (Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Nasional,

Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)

3. Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan Puskesmas

4. ADINKES dan ARSADA

5.

Lintas sektor terkait di daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Dinas terkait lainnya di Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

6. Organisasi profesi kesehatan di tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota

7. Para pakar Perguruan Tinggi .

8. Para Expert/ Donor Agency.

9. Para konsultan Luar Negeri dan Konsultan Domestik.

10. WHO, World Bank, ADB, USAID, AusAID, GTZ, HSP dll

Konsep-Konsep Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Sistem informasi kesehatan harus dibangun untuk mengatasi kekurangan maupun ke tidak

kompakan antar badan kesehatan. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi secara

umum, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh para pengembang atau pembuat

rancang bangun sistem informasi (designer). Konsep-konsep tersebut antara lain:

1. SISTEM INFORMASI TIDAK IDENTIK DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI

Pada dasarnya sistem informasi tidak bergantung kepada penggunaan teknologi komputer.Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer dalam implementasinya disebut

sebagai Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Based Information System).

2. SISTEM INFORMASI ORGANISASI ADALAH SUATU SISTEM YANG DINAMIS

Dinamika sistem informasi dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh dinamika

perkembangan organisasi tersebut. Oleh karena itu perlu disadari bahwa pengembangan

sistem informasi tidak pernah berhenti.

3. SISTEM INFORMASI SEBAGAI SUATU SISTEM HARUS MENGIKUTI SIKLUS HIDUP SISTEM

Seperti lahir, berkembang, mantap dan akhirnya mati atau berubah menjadi sistem yang baru.

Oleh karena itu, sistem informasi memiliki umur layak guna. Panjang pendeknya umur layak

guna sistem informasi tersebut ditentukan diantaranya oleh:

1. Perkembangan organisasi tersebut Makin cepat organisasi tersebut berkembang, maka kebutuhan informasi juga akan

berkembang sedemikian rupa sehingga sistem informasi yang sekarang digunakan sudah

tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan organisasi tersebut.


18/21

2. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi yang cepat menyebabkan perangkat keras maupun

perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung beroperasinya sistem informasi

tidak bisa berfungsi secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan:

ANALISA SISTEM

Analisa sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke

dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

TAHAP ANALIS

Mengidentifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisa sistem. Dalam tahap ini

didefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin

dipecahkan.

Memahami Kerja Sistem yang Ada

Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada

berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh

dengan melakukan penelitian terhadap item.

Menganalisis Sistem

Berdasarkan data yang sudah diperoleh maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah

dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan

Membuat Laporan

Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai

bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan

RANCANGAN SISTEM

Analisis sistem digunakan untuk menjawab pertanyaan what ?

Rancangan sistem digunakan untuk menjawab pertanyaan how?

Rancangan berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan

pada fase analisisManfaat rancangan sistem adalah memberikan gambaran rancang bangun(blue print) yang lengkap, sebagai penuntun (guideline) bagi programmer dalam membuat

aplikasi.Sistem informasi yang terkomputerisasi setidaknya terdiri dari:

Hardware : komponen input, proses, output, dan jaringan

Software : terdiri dari sistem operasi, utilitas, dan

aplikasi

Data : mencakup struktur data, keamanan dan

integritas data

Prosedur : seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku

petunjuk operasional dan teknis

Manusia : pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem

informasi


19/21

Beberapa hal yang di lakukan dalam rancangan sistem adalah :

1.

Pemodelan sistem

2. Desain Basis data

3.

Desain Aplikasi

4. Desain Perangkat Keras/Jaringan

5.

Desain Jabatan/Deskripsi Pengguna

PEMELIHARAAN SISTEM

Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin

kelangsungan, kelancaran, danpenyempurnaan sistem yang telahdioperasikan.

Beberapa hal yang harus dilakukan :

1. Pemantauan pengoperasian

Libatkan tim pengembang untuk memantau secara langsung pada

waktuwaktu tertentu mengenai bagaimana pihak-pihak pengguna

mengoperasikan sistem yang dibuat.

2.

Antisipasi gangguan kecil (bug)

Biasanya selalu ada gangguan kecil dalam suatu aplikasi yang barudikembangkan.

3. Lakukan penyempurnaan

4. Antisipasi faktor-faktor luar

Virus, kerusakan/kehilangan data, atau sistem diakses oleh pihak luar

Berdasarkan kepada analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka strategi

pengembangan SIKNAS adalah :

1. Integrasi sistem informasi kesehatan yang ada

Pengertian terintegrasi tidak bermaksud mematikan/ menyatukan semua sistem informasi

yang ada. Sistem-sistem informasi yang lebih efisien bila digabungkan akan

disatukan.pengintegrasian lebih berupa pengembangan: pembagian tugas, tanggung jawab

dan otoritas-otoritas dan mekanisme saling hubung,dengan integrasi ini diharapkan semua

sistem informasi yang ada akan bekerja secara terpadu dan sinergis membentuk SIKNAS

Pembagian tugas dan tanggung jawab akan memungkinkan data yang dikumpulkan memilikikualitas dan validitas yang baik. Otaritas akan menyebabkan tidak adanya duplikasi dalam

pengumpulan data, sehingga tidak akan terdapat informasi yang berbeda-beda mengenai

suatu hal.Mekanisme saling hubung, khususnya dengan Pusat Data dan Informasi

Departemen Kesehatan akan menjamin dapat dilakukannya pengolahan dan analisis data

secara komprehensif.

2. Penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama (sharing) data dan

informasi terintegrasi


20/21

Pertimbangan akan perlunya mengkoordinasikan lima jenis pengumpulan data yang masing-

masing memiliki kekhasan dan kepentingan yang sangat signifikan, yaitu:

a. Surveilans, yang meliputi surveilans penyakit, gizi, kesehatan lingkungan dan

pemantauan ketersediaan obat

b.

Pencatatan dan pelaporan data rutin dari UPT kabupaten / kota ke Dinas KesehatanKabupaten / Kota, dari UPT provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota ke Dinas

Kesehatan Provinsi ke Departemen Kesehatan (kegiatan-kegiatan ini memerlukan

suatu sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan terkoordinasi.

c.

Pencatatan dan pelaporan program program kesehatan khusus yang ada, seperti

program pemberantasan malaria

d. Pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah

berjalan seperti ketenaga kesehatan ( Sinakes, Sidiklat, dan lain-lain )

e. Survei dan penelitian untuk melengkapidata dan informasi dari pengumpulan data

rutin, yang meliputi baik yang berskala nasional ( seperti Survei Kesehatan Nasional

), maupun yang berskala provinsi dan Kabupaten / Kota ( SI IPTEK Kesehatan /Jaringan Litbang Kesehatan )

3. Fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

Sistem Informasi Kesehatan Daerah mencakup SIK yang dikembangkan di unit-unit

pelayanan kesehatan (khususnya puskesmas dan rumah sakit), SIK kabupaten / kota, dan SIK

provinsi. Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) di Puskesmas memiliki tanggungjawab untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan :

a. Mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung maupun luar

gedung.

b. Mengolah data.

c. Membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

d. Memelihara bank data.

e. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien .dan

manajemen unit puskesmas.

f. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-

pihak berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya.

Sistem Informasi Kesehatan di rumah sakit memiliki tanggungjawab untuk melaksanakankegiatan-kegiatan :

a. Memantau indikator kegiatan-kegiatan penting rumah sakit ( penerimaan pasien, lama

rawat, pemakaian tempat tidur, mortalitas, waktu tunggu dan lain-lain )

b. Memantau kondisi finansial rumah sakit ( cost recovery ).

c. Memantau pelaksanaan sistem rujukan.

d. Mengolah data.

e. Mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan/ Pemerintah setempat.

f.

Memelihara bank data.

g. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan

manajemen unit rumah sakit.


21/21

h. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak

berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya.

Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten / Kota memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan :

a. Mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber-sumber lain

b.

Menyelenggarakan survei / penelitian bilamana diperlukan.

c. Membuat profil kesehatan kabupaten / kota untuk memantau dan mengevaluasi

pencapaian Kabupaten / kota untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian

Kabupaten / Kota sehat.

d. Mengirim laporan berkala / profil kesehatan kabupaten / kota ke dinas kesehatan

provinsi setempat dan pemerintah pusat.

e. Memelihara bank data.

f.

Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen

unit dan manajemen sistem kesehatan kabupaten / kota.

g.

Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya

Sistem Informasi Kesehatan propinsi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan :

a.

Mengolah data dari DKK, unit-unit pelayanan kesehatan milik daerah propinsi dan

sumber-sumber lain

b. Menyelenggarakan survei / penelitian bilamana diperlukan

c. Membuat profil kesehatan propinsi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian

propinsi sehat

d.

Mengirim laporan berkala / profil kesehatan propinsi ke pemerintah pusat

e. Memelihara bank data

f.

Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen

unit dan manajemen sistem kesehatan kabupaten/ kota

g. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak

berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya

4. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen

Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen diawali dengan

mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan datadan informasi kesehatan.Misalnya dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD harus

dapat disajikan, kemasan-kemasan data dan informasi yang menggambarkan

kecenderungan masalah-masalah kesehatan rakyat dan kerugian yang diakibatkannya.

5. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat

Pemanfaatan fasilitas intranet dan internet karena penggunaannya sudah meluas di

masyarakat. Depkes menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga-tenaga fungsional

pengelola data dan informasi kesehatan.

teknik informasi kesehatan

Documents