tata tempat, tata upacara, dan tata ......tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk...
TRANSCRIPT
-
20 Agustus 2019
Ahmad Taufik
-
Curriculum Vitae
Nama Dr. Ahmad Taufik
Tempat, Tgl. Lahir Kudus, 29 Juli 1972
Jabatan Widyaiswara Madya Pusdiklat Kemensetneg(November 2014 s.d. Sekarang)
Jabatan Sebelumnya Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi (April s.d. Oktober 2014)
Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Administrasi dan Keuangan (2012-2014)
Kabag Persuratan dan TUP Sekretariat Presiden (2005-2010)
Pendidikan Program Doktor, Ilmu Administrasi UI (2018)Magister Sains, Ilmu Administrasi dan Kebijakan
Publik, UI (2002) Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNDIP (1996)
No. Telepon/Email R. (021) 8563726 HP. 08129338872
-
Pengalaman Penugasan
Penugasan Dalam Negeri
Sebagai Petugas Protokol Kepresidenan
ke beberapa daerah di Indonesia
Sebagai Widyaiswara mengajar berbagai diklat dengan spesialisasi
Materi Manajemen Keprotokolan, Tata Cara Penulisan Efektif, Teknik
Komunikasi dan Presentasi, Public Speaking, Kebijakan Publik,
Manajemen Perkantoran dan Kesekretariatan, Tata Naskah Dinas,
Rahasia Kedinasan, Diklat Manajemen Konflik, Diklat Prajabatan,
Diklatpim IV dan III (Dinamika Kelompok, Diagnostic Reading, Proyek
Perubahan)
PenugasanLuar Negeri
Sebagai Petugas Protokol Kepresidenan ke beberapa negara sahabat, seperti:
Amerika Serikat (1999, 2001, 2006, 2009), Perancis (1999, 2009), Rusia
(2006), Jerman (2001), Singapura (2006, 2007, 2010), Qatar (2006),
Jepang (1999, 2003, 2006), New Zealand (2005), Laos (2004), Thailand
(1999, 2003), Bahrain (2000), Iran (2000), Pakistan (2000), Mesir
(2000), Bangladesh (2003), Mongolia (2003), Vietnam (2003), Meksiko
(2002), Yunani (2002, 2011), Turki (2011), Republik Rakyat China
(2002, 2005), Kuwait (1999), Jordania (1999), Kesultanan Oman (1999),
Malaysia (1998)
-
Pengertian dan Tujuan Pengaturan Keprotokolan
Landasan dan Sumber Hukum Keprotokolan
Ruang Lingkup Keprotokolan (Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan)
-
PENGERTIAN KEPROTOKOLAN
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatanyang berkaitan dengan aturan dalam acarakenegaraan atau acara resmi yang meliputi TataTempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatansebagai bentuk penghormatan kepadaseseorang sesuai dengan jabatan dan/ataukedudukannya dalam negara, pemerintahan,atau masyarakat.(UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)
-
TUJUAN PENGATURAN KEPROTOKOLANPASAL 3 UU NO.9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
a. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau
Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu,
dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam
negara, pemerintahan, dan masyarakat;
b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara
agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai
dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara
nasional maupun internasional; dan
c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan
antarbangsa.
-
LANDASAN & SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN
PERSETUJUAN INTERNASIONAL
Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963
PERATURAN PERUNDANGAN
UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963
PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 9/2010
PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara
Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Juklak Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden
Perpres Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian
TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT
AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)
LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)
-
Ruang Lingkup Keprotokolan(Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2010)
TATA TEMPAT :
Pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau
Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
TATA UPACARA:
Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.
TATA PENGHORMATAN:
Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan
Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi.12
-
TATA TEMPAT (PRESEANCE)
Adalah pengaturan tempatbagi Pejabat Negara,Pejabat Pemerintahan,perwakilan negara asingdan/atau organisasiinternasional, serta TokohMasyarakat Tertentu dalamacara kenegaraan atau acararesmi;
Mengandung unsur tentangsiapa yang berhakdidahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.
-
ATURAN DASAR TATA TEMPAT
1. Orang yang berhak mendapat tataurutan pertama/paling tinggi adalahmereka yang mempunyai urutanpaling depan/mendahului.
-
ATURAN DASAR TATA TEMPAT
2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanandari orang yang mendapat urutan tatatempat paling utama, dianggap lebihtinggi/mendahului orang yang duduk disebelah kirinya.
-
Lanjutan Aturan Dasar...
3. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempatterakhir adalah tempat yang paling dekatdengan pintu keluar.
-
Lanjutan Aturan Dasar ...
3. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.
-
ATURAN DASAR TATA TEMPAT (lanjutan)
5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu.
-
ATURAN DASAR TATA TEMPAT
6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
-
PEDOMAN TATA TEMPAT
a. Urutan Tata Tempat di Pusat:
1) Presiden RI
2) Wakil Presiden RI
3) Mantan Presiden &
Mantan Wakil Presiden RI
4) Ketua Lembaga Negara
(Ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY)
5) Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
6) Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi Internasional.
8
-
7) Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, Gubernur BI, Ketua
Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK,
MA, MK dan KY.
8) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota DPR-
RI, dan Anggota DPD-RI, serta Dubes LBBP-RI.
9) Kepala Staf TNI AD, AL dan AU TNI
10) Pemimpin Parpol yang memiliki wakil di DPR-RI
11) Anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA,
Hakim MK, dan Anggota KY Republik Indonesia.
12) Pemimpin LN yang ditetapkan sebagai PN,
Pemimpin LN lainnya yang ditetapkan dg UU,
DGS dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua
Badan Penyelenggara Pemilu.9
-
13) Gubernur Kepala Daerah.
14) Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Tertentu
15) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, dan AU
TNI, Wakil Kapolri, Wakil Jakgung, Wakil
Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pejabat Eselon I
atau yang disetarakan.
16) Bupati/Walikota dan Ketua DPRD
Kabupaten/Kota; dan
17) Pimpinan tertinggi representasi organiasi
keagamaan tingkat nasional yang secara faktual
diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan
Masyarakat. 10
-
Dalam hal terdapat pejabat negara atau
pejabat pemerintahan baru yang belum
disebutkan dalam Undang-Undang
Keprotokolan, urutan tata tempat dalam
Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesekretariatan negara (Pasal 6 (4)
PP Nomor 39/2018 tentang Pelaksanaan UU
Keprotokolan).
-
b. Urutan Tata Tempat di Provinsi:
1) Gubernur;
2) Wakil Gubernur;
3) Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4) Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya;
5) Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di
daerah;
6) Wakil Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya;
7) Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi
TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua
Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan
Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi.
11
-
b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi:
8) Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil
di DPRD Provinsi;
9) Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya,
Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
dan Anggota Majelis Rakyat Papua;
10) Bupati/Walikota;
11) Kepala Kantor Perwakilan BPK di daerah, Kepala
Kantor Perwakilan BI di daerah, Ketua KPUD;
12) Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi;
13) Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
11
-
b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi:
14) Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua
DPRD Kabupaten/Kota;
15) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
16) Asisten Sekda Provinsi, Kepala Dinas Tingkat
Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di
Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat
Eselon II; dan
17) Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pejabat Eselon III.
11
-
c. Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota:
1) Bupati/Walikota;
2) Wakil Bupati/Walikota;
3) Mantan Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Walikota;
4) Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya;
5) Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama
lainnya;
6) Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi
TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua
Pengadilan Negeri semua badan peradilan, dan
Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota;
11
-
c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota:
7) Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil
di DPRD Kabupaten/Kota;
8) Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama
lainnya;
9) Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota;
10) Asisten Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Badan
Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Tingkat
Kabupaten/Kota, dan Pejabat Eselon II, Kepala
Kantor Perwakilan BI di Tingkat Kabupaten,
Ketua KPU Kabupaten/Kota;
11
-
c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota:
11) Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota,
Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
Komandan Tertinggi TNI semua angkatan di
kecamatan, dan Kepala Kepolisian di kecamatan;
12) Kepala Bagian Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Camat, dan Pejabat Eselon III;
13) Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dan Pejabat Eselon IV.
d. Istri / suami yg mendampingi Pejabat Negara/
Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt mendapat
tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tsb11
-
e. Dlm hal Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh
Masyarakat ttt berhalangan hadir pd suatu acara,
maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yg mewakili
(Pejabat yg mewakili mendapat tempat sesuai dg
jabatan yang dipangkunya)
f. Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintahan memangku
jabatan lebih dari satu yang berbeda tingkatannya,
maka tata tempatnya berdasarkan urutan yang
lebih dahulu
g. Mantan Pejabat Negara/Pemerintah mendapat tempat
setingkat lebih rendah dari jabatan yg pernah
dipangku sebelumnya12
-
13
h. Acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi
pusat dan dilaksanakan di daerah, maka Menteri/
Pimpinan LPNK yang ber tindak sebagai tuan rumah
acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah
Gubernur atau Bupati/Walikota.
i. Pendamping Presiden RI atau Wakil Presiden RI
pada saat menghadiri acara resmi di daerah :
- Bila penyelenggaranya adalah instansi pusat,
maka Menteri/Pimpinan LPNK yang mendampingi
- Bila penyelenggaranya adalah daerah, maka
Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersang-
kutan yang mendampingi
-
14
3. Contoh Pengaturan Tata Tempat
a. Berdiri
- Bila berjabat tangan :
P
5 4 3 2 1
M
1 2 3 4 5
- Bila tidak berjabat tangan :
5 3 1 2 4 4 2 1 3
P = Presiden
1 = Presiden
M = Masyarakat
-
15
b. Duduk
- Dalam rapat (meja bentuk U):
13 12
11 10
9 8
7 6
5 3 1 2 4
- Meja Bulat :
1 = Pemimpin Rapat
1
67
5 4
3 2
-
16
- Dalam pertemuan / tatap muka (theater):
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
4 2 1 3
1 = Presiden
-
LAYOUT TEMPAT ACARA PERESMIAN
Berhadapan : Satu Arah :
Kursi Utama/Main Seat
Kursi Menteri/ Rombongan
Resmi Presiden
Kursi Perangkat
Kursi Muspida DaerahMeja Prasasti
Podium
Para Undangan lainnya
Tombol Sirine 17
-
LAYOUT TEMPAT ACARA JAMUAN
SANTAP MALAM KENEGARAAN
Kursi Utama/Main Seat Para Ka. Lembaga Negara,
Menteri dan Romb. Resmi
Tamu Negara
Undangan lain
19
-
KESIMPULAN
Aturan Dasar Tata tempat yang telahkita bahas bersama tersebut padadasarnya mengandung esensi bahwatata tempat (preseance)mengandung unsur tentang siapayang berhak didahulukan dan siapayang berhak mendapat prioritas.
-
Ahmad Taufik
2018
-
TATA UPACARA
JENIS UPACARA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
UPACARA
PAKAIAN UPACARA
Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi (Pasal 1 UU Nomor 9
Tahun 2010)
-
JENIS UPACARA
UPACARA BENDERA
• Kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kebagkitan Nasional, Hari Pahlawan dll.
BUKAN UPACARA BENDERA
• Kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu Presiden, credentials, penganugerahan tanda kehormatan, peresmian pembukaan munas/rakernas, dll.
-
Penerimaan Tamara
Penyelenggaraan Upacara lainnya: hari besar nas, credentials dll.
Penyelenggaraan Resepsi/Jamuan
Pengaturan rapat/sidang/konferensi
Perjalanan ke daerah/LN
-
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA
• Apa, siapa yang harus berbuat apa, dimana (tempat), bilamana (waktu)
• Bagaimana tata caranya
Perencanaan Upacara
•Menyusun acara, tata ruang, pengaturan tempat, membuat rencana upacara, menetapkan jenis pakaian
•Pengecekan kelengkapan dan perlengkapan upacara
Persiapan Upacara • Pembukaan
• Acara Pokok
• Penutup
Pelaksanaan Upacara
-
PAKAIAN UPACARANo Pejabat Sipil
(Pria/Wanita)TNI/POLRI Wanita
(istri pejabat)Acara
1. PSDH/PSN PDU 2 Pakaian Nasional PSDH: Jamuan resepsi/santap resmi atau kenegaraanPSN: Acara resmi/kenegaraan di luar negeri
2. PSL PDU 1 dan 3
Pakaian Nasional Upacara resmi/kenegaraan, bepergian resmi ke LN, upacara pelantikan pejabat tertentu
3. PSR PDU 4 Bebas Rapi Upacara selain upacara kenegaraan, seperti menerima tamu LN, upacara pelantikan
4. PSH PDH Bebas Rapi Bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya, spt: upacara peresmian proyek dll
5. Batik Batik Batik Acara resmi/tidak resmi di luar jam kerja atau acara lainnya
-
Jenis Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Resmi (Pasal 3)
Acara Kenegaraan Acara Resmi Keterangan
1. Pakaian Sipil Lengkap
(PSL)
1. Pakaian Sipil Lengkap
(PSL)
PSL untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan
panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas,
dasi, dan sepatu hitam
PSL untuk perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih,
rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan
sepatu hitam
2. Pakaian Dinas 2. Pakaian Dinas Pakaian Dinas Upacara (PDU) bagi TNI dan Polri serta Pakaian Dinas
yang ditetapkan Kementerian/Lembaga Negara
3. Pakaian Kebesaran 3. Pakaian Kebesaran Pakaian Khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan,
atau adat
4. Pakaian Nasional 4. Pakaian Nasional Pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat
digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Negara/Kesekretariatan
Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara
5. Pakain Sipil Harian (PSH)
atau Seragam Resmi
Ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga
-
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
-
Pakaian Dinas Upacara (TNI dan Polri)
-
Permendagri Nomor 6 Tahun 2016(Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda)
Senin dan Selasa
PDH Warna Khaki
RabuPDH Kemeja Warna Putih,
celana/rok hitam atau gelap
Kamis dan
JumatPDH
Batik/Tenun/Pakaia
n Khas Daerah
Pakaian
Linmas (pada saat hari Linmas
dan/atau sesuai
ketentuan acara
-
Pakaian Kebesaran
Gelar dari Istana Maimun
Masyarakat Adat
Ogie Bugis
menyematkan
gelar adat
Kapiten Lou
Pulau kepada
Presiden Jokowi
-
Pakaian Nasional
-
Place your screenshot here
Pasal 5,
Perpres
71/2018
Jenis pakaian lain yang
dapat digunakan dalam
Acara Kenegaraan dan
Acara Resmi yaitu Pakaian
Sipil Nasional (PSN),
berupa:
Jas beskap tertutup dan
memakai saku
Celana panjang
berwarna sama dengan
jas, sarung fantasi,
Peci nasional
-
TATA PENGHORMATAN DALAM KEPROTOKOLAN
-
DASAR
• Pasal 31 UU No. 9 Tahun 2010, “Pejabat Negara, PejabatPemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atauorganisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentumendapat penghormatan.
• Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuansesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalahsikap perlakuan yang bersifat protokol yang harusdiberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atauacara resmi sesuai dengan jabatan dan/ataukedudukannya dalam negara, pemerintahan ataumasyarakat.
-
BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN
• Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk preseance
• Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation
Rotation
Urutan Sambutan
Jajar kehormatan
Naik kendaraan
Kedatangan dan
kepulangan
-
LANJUTAN BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN
• Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan
• Penghormatan terhadap sesorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih
• Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• Penghormatan Jenazah
-
Lambang-
Lambang
Kehormatan
NKRI
55
-
Presiden Joko Widodo (kanan) memukul beduk disaksikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj sebagai simbolis pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8).
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Bogor, Rabu (05/8).