tata kerja kelembagaan coremap ii (governance...
TRANSCRIPT
Indian
Pacific
Indonesia
ButonSelayar
Pangkep
Raja Ampat Biak
Lokasi COREMAP WB
Wakatobi
Sikka
MANUAL TATA KERJA KELEMBAGAAN COREMAP II
(Governance Manual)
Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II
COREMAP II Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2006
SJI Printing [email protected]
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan “Manual Tata Kerja
Kelembagaan COREMAP II” ini dapat terselesaikan dengan baik.
Salah satu faktor penentu keberhasilan COREMAP II adalah adanya sistem
kelembagaan yang kuat untuk pengelolaan COREMAP II demi terwujudnya
tujuan akhir COREMAP II. Kelembagaan ini sangat penting peranannya,
karena COREMAP II melibatkan banyak pihak baik di tingkat pusat maupun
daerah. Dengan adanya sistem kelembagaan, diharapkan rangkaian tugas,
tanggungjawab dan wewenang masing-masing unit beserta jajarannya
dapat disinergikan secara jelas dan tidak tumpang tindih guna mencapai
tujuan secara efektif dan efisien.
Manual/Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan pelaksanaan unit
kerja yang menggambarkan uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang
serta hubungan tata kerja kelembagaan di dalam dan antar unit kerja
COREMAP II di pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu
perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga terselesaikannya penyusunan
laporan ini
Akhir kata, semoga manual tatakerja kelembagaan ini dapat
dijadikan pedoman dalam pengelolaan program COREMAP II, khususnya
dalam penguatan kelembagaan serta dapat memberikan manfaat bagi
Departemen Kelautan dan Perikanan maupun berbagai pihak atau instansi
yang berkepentingan dengan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu
karang.
Direktur PMO/NCU COREMAP II
Yaya Mulyana
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2. Tujuan .............................................................................................................. 3
1.3. Sasaran ........................................................................................................... 3
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan .............................................................................. 3
1.5. Landasan Hukum ........................................................................................... 4
BAB. II. KELEMBAGAAN COREMAP II ................................................................ 6
BAB III. KELEMBAGAAN PUSAT .......................................................................... 9
3.1. Struktur Organisasi ......................................................................................... 9
3.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab .......................................................... 14
BAB. IV. KELEMBAGAAN PROVINSI ................................................................. 24
4.1. Struktur Organisasi ......................................................................................... 24
4.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab .......................................................... 26
BAB. V. KELEMBAGAAN KABUPATEN ............................................................... 29
5.1. Struktur Organisasi ......................................................................................... 29
5.2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab ............................................................ 32
BAB. VI. KELEMBAGAAN DESA ......................................................................... 36
6.1. Struktur Organisasi ......................................................................................... 37
6.2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab ............................................................ 42
BAB. VII. PENUTUP ............................................................................................. 48
Governance Manual COREMAP II 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sumberdaya kelautan dan ekosistemnya merupakan sumberdaya
potensial yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara
berkesinambungan untuk kemakmuran rakyat dan dapat dinikmati dari
generasi ke generasi secara berkelanjutan melalui manfaat barang maupun
jasa apabila dikelola secara baik dengan memperhatikan karakteristik dan
daya dukung lingkungannya.
Pemanfaatan sumberdaya laut baik yang bersifat terbaharui maupun
tidak terbaharui semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi
manusia, sehingga tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan
ekosistemnya semakin meningkat pula. Hal tersebut semakin dipicu oleh
kegiatan yang tidak mengacu pada kriteria-kriteria pembangunan
berwawasan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam laut yang
berlebihan. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam laut harus
dilakukan secara bijaksana, terencana dan terkendali. Salah satu bentuk
untuk melindungi sumbedaya alam ini adalah melakukan konservasi
dengan cara menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan,
serta ekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut. Melalui cara tersebut
diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga
kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta
pemanfaatan sumberdaya alam laut secara lestari dapat terwujud.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari
pengelolaaan terumbu karang yang lestari. Hal ini disebabkan karena
terumbu karang merupakan bagian integral dari ekosistem pantai dan
sebagai komponen dasar tempat hidupnya keseluruhan biota laut yang
merupakan mata rantai penghubung dari energi matahari kedalam siklus
ekosistem pesisir di laut.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 2
Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reef
Rehabilitation and Management Program/COREMAP) bertujuan untuk
melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang
dan ekosistem terkait lainnya secara berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem tersebut melalui penguatan
kapasitas pengelolaan sumberdaya karang di Nasional dan Lokal/Daerah.
Program ini dilaksanakan dalam 3 fase yaitu : fase inisiasi (1998-2003); fase
akselarasi (2005-2010) dan fase institusionalisasi.
Pada saat ini program COREMAP telah memasuki tahap akselerasi.
Tujuan utama dari fase ini adalah (i) memperkuat kapasitas pengelolaan
sumberdaya karang di Nasional dan Lokal/Daerah; dan (ii) merehabilitasi
dan mengelola ekosistem karang. Adapun cakupan wilayah kerjanya
adalah wilayah barat dan wilayah timur. Untuk wilayah timur dengan
sumber dana dari world bank (WB) terdiri dari 5 Provinsi dan 7 Kabupaten,
yaitu Papua (Biak), Irian Jaya Barat (Raja Ampat), Sulawesi Tenggara (Buton
dan Wakatobi), Sulawesi Selatan (Selayar dan Pangkep,) dan Nusa
Tenggara Timur (Sikka).
Dalam pengelolaan terumbu karang diperlukan keterlibatan pihak-
pihak terkait (stakeholders) demi tercapainya misi dan tujuan sesuai yang
diharapkan dari program yang diciptakan oleh pemeritah pusat untuk
dilaksanakan di daerah dalam hal ini Coremap II. Kegiatan dan
pengelolaan terumbu karang akan berhasil apabila berdasarkan
keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan
dilaksanakan secara terpadu dan sinergi oleh semua pihak yang terkait
dilibatkan dalam program tersebut.
Keberhasilan pelaksanaan program ditentukan antara lain oleh adanya
kelembagaan di pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka
rangkaian tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing unit
beserta jajarannya perlu dibuat dan disinergikan secara jelas dan tidak
tumpang tindih guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk
penguatan kelembagaan tersebut diperlukan sebuah pedoman yang
dapat dijadikan acuan bagi pengelola program COREMAP II.
Governance Manual COREMAP II 3
1.2. Tujuan
Tujuan manual tata kerja kelembagaan COREMAP II ini untuk
memberikan acuan pelaksanaan unit kerja yang menggambarkan uraian
tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hubungan tata kerja
kelembagaan di dalam dan antar unit kerja COREMAP II di pusat, provinsi,
kabupaten dan desa.
1.3. Sasaran
Sasaran manual tata kerja kelembagaan ini adalah:
a. Terumuskan dan terlaksanakannya uraian tugas, fungsi–fungsi, peran,
tata kerja, mekanisme, dan koordinasi masing-masing komponen
struktural dari tiap lembaga di pusat, provinsi, kabupaten dan desa
b. Terumuskan dan terlaksanakannya uraian tugas, fungsi-fungsi, peran,
tata kerja, mekanisme dan koordinasi Dewan Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir (Coastal Community Empowering Board) di
kabupaten, serta lembaga pengelola sumberdaya terumbu karang
(LPSTK)dan kelompok masyarakat (Pokmas) di Desa
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup manual tata kerja kelembagaan COREMAP II meliputi:
a. Penyusunan uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang pada unit-
unit kerja COREMAP II, antara lain:
• Organisasi (struktur dan keanggotaan) Proyek di Pusat:
• Rincian tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang Steering
committee dan technical committee
• Rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang NCU termasuk NPIU-
LIPI dan NPIU PHKA
• Rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengelola Proyek
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 4
• Peran Provinsi dalam pelaksanaan COREMAP II, Organisasi (struktur
dan keanggotaan) unit pelaksana daerah (Provinsi), berupa Uraian
tugas, tanggungjawab dan wewenang, RCU dan Komite Pengarah
Provinsi (KPP).
• Organisasi (struktur dan keanggotaan) unit pelaksana daerah
(Kabupaten), berupa Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang,
PMU dan CCEB.
• Kelembagaan Desa, berupa Uraian tugas, tanggungjawab dan
wewenang Fasilitator Lapangan Senior (SETO), Fasilitator dan
Motivator Desa.
b. Penyusunan hubungan tata kerja kelembagaan COREMAP II di pusat,
provinsi, kabupaten dan desa
c. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan COREMAP II
1.5. Landasan Hukum
Landasan hukum manual tata kerja kelembagaan COREMAP II,
antara lain:
a. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan
Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom
d. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
2002
e. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
f. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara
perencanaan pembangunan Nasional/Ketua Bappenas nomor
185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang tata Cara
Governance Manual COREMAP II 5
Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Pelaksanaan APBN
g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.24/Men/2002
tentang Tata cara dan teknik Penyusunan Perundang-undangan di
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.05/Men/2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
i. Development Credit Agreement Number 3910-IND between Republic of
Indonesia and International Development Association, date 30 June 2004
j. Global Environmental Facility Trust Fund Grant Agreement between
Republic of Indonesia and International Bank for Reconstruction and
Development acting as Implementing Agency of the Global
Environmental Facility, date 30 June 2004
k. Loan Agreement Number 4740-IND between Republic of Indonesia and
International Bank for Reconstruction and Development, date 30 June
2004
l. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 38./Men/2004 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan terumbu Karang
m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 13/Men/2006
tentang pembentukan Komite Pengarah, Komite teknis dan Pengelola
Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (Coral
Reef Rehabilitation and Management Program Phase II/ COREMAP II)
n. Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oceanografi – LIPI Nomor
02/IPK.2/SK/01/06, Tanggal 2 Januari 2006 tentang pembentukan unit
Pelaksana Program (Program Implementation Unit) Program Rehabilitasi
dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (COREMAP-WORLD BANK
Phase II) LIPI dan Penunjukan Personalianya
o. Project Appraisal Document on A Proposed Loan in the amount of
US$33.2 Million and Proposed Credit in the Amount of SDR 15.7 Million
(US$23.0 Million Equivalent) and GEF Grant in the Amount of US$ 7.5
Million to the Republic of Indonesia for the Coral Reef Rehabilitation and
Management Project (Phase II), Report No: 28836-IND, date 3 May 2004
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 6
BAB II. KELEMBAGAAN COREMAP II
COREMAP II dirancang sebagai sebuah program terdesentralisasi namun dikoordinasikan dari pusat dan dilaksanakan terutama oleh lembag-lembaga di kabupaten dan masyarakat pesisir. Struktur kelembagaan terdiri dari organisasi-organisasi di pusat, kabupaten, dan desa. Provinsi dilibatkan dalam kapasitas kooordinasi dan monitoring serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan fungsinya. Program dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan pedoman dan dukungan kebijakan yang diberikan melalui komite pengarah dan teknis pusat, dan pelaksanaan oleh Executing Agency (EA) dengan sebuah NCU. Di samping itu, terdapat unit pelaksanan program (NPIU) dari LIPI untuk informasi dan riset terumbu karang dan NPIU PHKA untuk pengelolaan taman nasional laut dan taman wisata alam laut. Setiap kawasan lindung memiliki Dewan/Forum Mitra Kerja (D/FMK).
Di Provinsi, kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Regional Coordinating Unit (RCU) yang diketuai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta dibentuk Komite Pengarah Provinsi.
Di kabupaten, Program diarahkan oleh Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Empowerment Boards/CCEB) dengan pelaksanaan oleh Unit Pengelolaan Proyek (PMU) terkait. Fasilitator Senior SETO direkrut oleh PMU dan bertanggungjawab untuk membantu PMU dalam pelaksanaan program COREMAP II dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Fasilitator dan Motivator Desa. Selain itu SETO juga berkoordinasi dengan Camat dan tinggal di kecamatan.
Di desa, akan direkrut Fasilitator Masyarakat (Community Facilitator-CF) dan Motivator Desa (Village Motivator-VM) untuk membantu pemerintah dan masyarakat setempat.
Struktur organisasi COREMAP II pada hakekatnya merupakan struktur hierarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari para pelaku Coremap II dalam rangka pelaksanaan program. Struktur tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja Coremap II serta sistem informasi yang akan digunakan.
Governance Manual COREMAP II 7
Pelaksanaan kegiatan COREMAP dicirikan oleh pendekatan multi sektoral. Pada fase inisiasi (COREMAP I) maka koordinasi antar lembaga dilaksanakan di pusat sedangkan pada fase akselerasi (COREMAP II), maka tanggung jawab pelaksanaan bergeser ke daerah provinsi dan kabupaten serta pada fase institusionalisasi/kelembagaan (COREMAP III) maka tanggung jawab akan beralih ke Kabupaten. Peralihan pendekatan terpusat menjadi pendekatan terdesentralisasi akan menjadi dasar bagi keberlanjutan program COREMAP karena perubahan itu akan mendapat dukungan dari partisipasi penuh masyarakat dan kerjasama Pemerintah Daerah. Dalam fase inisiasi penguatan kelembagaan di provinsi dan kabupaten dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan penyediaan pedoman strategi dan operasional.
Struktur organisasi kelembagaan COREMAP II sebagaimana disajikan pada gambar 2.1.
Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan COREMAP II
National Steering Committee
NCU Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Dept.Kelautan dan Perikanan)
National Technical Committee
PMU Biak
NPIU PHKA
NPIU LIPI
TNL Taka
Bonerate, Wakatobi
KSDA Biak,
Rajaampat, Pangkep,
Sikka
PMU Buton
PMU Selayar
PMU Pangkep
PMU Sikka
KPA COREMAP II
Kab. Biak
PMU RajaAmpat
KPA COREMAP II
Kab. RajaAmpat
KPA COREMAP II Kab. Buton
KPA COREMAP II Kab. Selayar
KPA COREMAP II
Kab. Pangkep
KPA COREMAP II Kab. Sikka
KPA COREMAP II
Kab. Wakatobi
PMU Wakatobi
RCU NTT
RCU IRJABAR
RCU PAPU
RCU SULTRA
RCU SULSEL
Ket: _______ = garis instruksi ----------- = garis koordinasi
Governance Manual COREMAP II 9
BAB III. KELEMBAGAAN PUSAT
3.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.13
/MEN/2006 tentang Pembentukan Komite Pengarah, Komite Teknis dan
Pengelola Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II
(Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II/ COREMAP II)
tanggal 9 Mei 2006 maka Struktur organisasi Proyek COREMAP II di pusat
terdiri dari (i) Komite Pengarah (National Steering Committee/NSC), (ii)
Komite Teknis (National Technical Committee/NTC) dan (iii) Pengelola Proyek
(National Coordinating Unit/NCU). Anggota Komite Pengarah terdiri
perwakilan instansi terkait di nasional yang mempunyai wewenang dalam
melakukan pengelolaan pesisir dan sumberdaya kelautan. Komite ini
diketuai oleh Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Pengembangan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan anggota Departemen
Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen
Keuangan, Lembaga Pengetahuan Indonesia/LIPI, Departemen Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Potensi Maritim/Dispotmar, Polisi
Perairan /Pol Air (Tabel 3.1.).
Untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan proyek COREMAP II
maka dibentuk Pengelola Proyek/PP atau National Coordinating Unit di
bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(KP3K). Struktur kelembagaan NCU COREMAP II dapat dilihat pada gambar
3.1.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 10
Gambar 3.1a. Struktur Organisasi NCU COREMAP II
Gambar 3.1b. Struktur Organisasi Keproyekan NCU COREMAP II
KKuuaassaa PPeenngggguunnaa AAnnggggaarraann
Bendahara Pengeluaran
Procurement Officer
Financial Management Officer
Administrasi Barang
Administrasi Teknis dan Operasional
Administrasi Keuangan
Ket: Garis Instruksi
13
Governance Manual COREMAP II 11
Tabel 3.1 Susunan Komite Pengarah (National Steering Committee/NSC)
No. Kedudukan Jabatan
1. Ketua Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas
2. Wk. Ketua Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas
4. Anggota Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan
5. Anggota Dirjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
6. Anggota Dirjen Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Anggota Dirjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan
8. Anggota Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
9. Anggota Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
10. Anggota Deputi Bidang Ilmu Kebumian, LIPI
11. Anggota Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan
12. Anggota Dirjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
13. Anggota Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
Komite Teknis COREMAP II dibentuk untuk melakukan pengawasan secara
teknis Proyek COREMAP II, dan diketuai oleh Direktur Kelautan dan Perikanan
Bappenas serta terdiri dari wakil-wakil instansi teknis terkait (Tabel 3.2.).
Tabel 3.2. Susunan Komite Teknis (National Technical Committee/NTC)
No. Kedudukan Jabatan/Nama
1. Ketua Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas
2. Wk. Ketua Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen, Departemen Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
A. Bidang Kebijakan, Pengembangan MCA/MMA dan Dukungan Taman Nasional Laut
4. Anggota Direktur Bina Pesisir, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
5. Anggota Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan dan Perikanan
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 12
No. Kedudukan Jabatan/Nama
6. Anggota Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri
7. Anggota Direktur Multilateral dan Pendanaan Luar Negeri, Bappenas
8. Anggota Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan
9. Anggota Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
B. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat dan Monitoring, Control and Surveillance (MCS)
10. Anggota Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
11. Anggota Direktur Pembudidayaan, Ditjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan
12. Anggota Direktur Sumberdaya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan
13. Anggota Direktur Pengawasan Ekosistem Laut, Ditjen P2SDKP, Departemen Kelautan dan Perikanan
14. Anggota Kepala DISPOTMAR TNI-AL
15. Anggota Direktur POLAIR
C. Bidang Penyadaran Masyarakat dan Coral Reef Information and Training Center (CRITC)
16. Anggota Sekretaris Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
17. Anggota Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
18. Anggota Kepala Pusat Penelitian Oseanologi, LIPI
19. Anggota Direktur Tataruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan
20. Anggota Kapusdiklat Perikanan, Setjen, Departemen Kelautan dan Perikanan
21. Anggota Direktur Kebudayaan dan Iptek, Bappenas
Governance Manual COREMAP II 13
Unit Pelaksana Proyek Nasional (NPIU) LIPI dan NPIU PHKA merupakan
bagian dari Pengelola Proyek Pusat. Penanggungjawab NPIU LIPI adalah
Kepala Pusat Penelitian Oceanologi (P2O) LIPI yang membawahi program
koordinator serta program manager. Sedangkan penanggungjawab NPIU
PHKA adalah Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA, Departemen
Kehutanan.
Struktur Organisasi COREMAP II NPIU- LIPI, berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oceanografi – LIPI Nomor 02/IPK.2/SK/01/06, Tanggal 2 Januari 2006 disajikan pada Gambar 3.2. sedangkan struktur organisasi Coremap KSDA-TNL sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.:
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Coremap II NPIU-LIPI
DIRECTOR NPIU CRITC - LIPI
PROJECT MANAGER
ADVISORY BOARD Chairman Secretary Members
PROGRAM SECRETARY ADB & WB
COORDINATOR RESEARCH AGENDA
COORDINATOR TRAINING COORDINATOR
MONITORIN & EVALUATION
COORDINATOR EDUCATION & PUBLIC
COMMUNICATION
KOORDINATORGIS COORDINATOR
W E B COORDINATOR
FILLING & LIBRARY COORDINATOR NETWORKING /
OUTREACH
COORDINATOR DATABASE COORDINATOR
ADMINISTRATION SYSTEMS
COORDINATOR REPORTING COORDINATOR
PUBLIC SERVICES
PROGRAM COORDINATOR
WB PROGRAM
COORDINATOR ADB
BILLINGUAL SECRETARY &
ADMINISTRATION STAFFS
ADB & WB
SECURITYTECHNICIANS
DRIVERS OFFICE BOYS
TREASURER
FINANCE ANALYST ADB & WB
FINANCE STAFFS ADB & WB
COORDINATOR PUBLIC RELATION
Ket: Garis Instruksi Garis Koordinasi
NCU Coremap II – Ditjen KP3K
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 14
Ket: _____ = Garis instruksi ------- = Garis Koordinasi TNL = Taman Nasional Laut KSDA = Konservasi Sumberdaya Alam
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Coremap KSDA DAN TNL
3.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
a. Komite Pengarah (Steering Committee - SC)
• memberikan arahan kepada Komite Teknis dalam pengembangan
kebijakan yang terkait dalam bidang rehabilitasi dan pengelolaan
terumbu karang;
• memberikan arahan kepada Komite Teknis dan Pengelola Program
dalam pelaksanaan COREMAP II.
• Melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Komite Teknis COREMAP II.
• Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Teknis COREMAP II.
Ditjen PHKA (Direktorat Konservasi Kawasan)
Balain TNL Takabonerate
Balai TNL Wakatobi
Balai KSDA NTT II
Balai KSDA Sulsel I
Balai KSDAPapua II
Seksi Konservasi
Wil III/Maumeere
Seksi Konservasi
Wil II/Maros
Seksi Konservasi Wil IV Raja Ampat
Seksi Konservasi
Wil 3, Biak
NCU Coremap II – Ditjen KP3K
Governance Manual COREMAP II 15
b. Komite Teknis (Technical Committee – TC)
• memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan COREMAP
II kepada Pengelola Program;
• menetapkan kebijakan dan arahan teknis kepada Pengelola Program
COREMAP II sesuai dengan komponen teknisnya;
• memfasilitasi pelaksanaan program baik di pusat maupun daerah.
• Melakukan koordinasi dengan Komite Pengarah.
• Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Kantor Pengelola
Program.
• Melakukan koordinasi dengan Komite Pengarah.
• Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Kantor Pengelola Proyek.
c. Pengelola Proyek/National Coordinating Unit (NCU)
• melakukan kajian terhadap seluruh materi dokumen Program COREMAP II
baik dari sumber dana ADB maupun World Bank;
• mempersiapkan rumusan dan substansi yang akan dinegosiasikan
dengan pihak donor;
• menyusun perencanaan dan persiapan pelaksanaan Program COREMAP
II;
• melaksanakan pengelolaan administrasi dan teknis Program COREMAP II
di Pusat;
• melakukan kordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan COREMAP
II kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
• melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian seluruh kegiatan
Program COREMAP II di pusat dan di daerah;
• mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan program;
• memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program COREMAP II di daerah.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 16
d. Pengelola Program
Direktur NCU
• Menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah (SC)
dan berkoordinasi dengan Tim Teknis (TC) COREMAP II untuk kelancaran
pelaksanaan program, sesuai dengan Project Management Manual
(PMM);
• Merumuskan dan mengarahkan kebijakan operasional COREMAP II
• Mengkoordinasikan pelaksanaan program dari masing-masing keasdiran.
• Menetapkan skala prioritas kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
• Melaksanakan kebijakan distribusi penganggaran PHLN sesuai PAD dan
FMR.
• Mereview dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dan perkiraan
anggaran tahunan yang diusulkan PIU dan PMU;
• Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas
yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
• Bertanggungjawab atas pelaksanaan COREMAP II secara keseluruhan
sesuai dengan Loan Agreement dan Peraturan Perundangan-undangan
yang berlaku;
• Melaporkan pelaksanaan teknis operasional COREMAP II kepada EA
(Executing Agency) dan tembusan kepada SC dan TC;
• Dalam melaksanakan tugasnya Direktur NCU bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K);
• Menyetujui aplikasi dan disbursement dana bantuan luar negeri dan
dana pemerintah Indonesia yang diusulkan oleh KPA.
Sekretaris Eksekutif
• Bertanggungjawab terhadap kesekretariatan organisasi KPP dan
administrasi proyek COREMAP II.
• Melakukan koordinasi dengan lembaga donor (WB, ADB) dalam
administrasi bantuan luar negeri (BLN)
• Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan departemen keuangan
dalam administrasi program dan keuangan
• Memfasilitasi kegiatan Coremap di pusat dan daerah
Governance Manual COREMAP II 17
• Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ICRI, ICRS dan ITMEMS
• Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Loan Agreement dan
Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku
Asisten Direktur Bidang Kebijakan dan Pengembangan MMA/MCA
• Menyiapkan dan memformulasikan kebijakan nasional dan regional serta
perencanaan strategis di bidang rehabilitasi dan pengelolaan terumbu
karang.
• Menyiapkan rumusan peraturan perundang-undangan yang meregulasi
pemanfaatan terumbu karang.
• Menyusun kebijakan dan melaksanakan koordinasi pengembangan
kawasan konservasi laut (MMA/MCA)
• Memberikan asistensi dalam penyusunan rencana pengelolaan terumbu
karang dan pengelolaan konservasi perikanan yang berkalanjutan di
daerah
Asisten Direktur Bidang Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Masyarakat
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam penyiapan kelompok
masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan proyek.
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam penyusunan
perencanaan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam pengembangan mata
pencahariaan alternatif atau suplemen serta wirausaha skala kecil
(microenterprise)
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam mengembangkan
infrastruktur sosial ekonomi
Asisten Direktur Bidang Monitoring Control and Surveillance (MCS)
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam operasi MCS diluar
kawasan konservasi laut.
• Mengkoordinasikan dan membina balai taman nasional laut dalam
operasi MCS di kawasan konservasi laut.
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam penegakan Hukum
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 18
Asisten Direktur Bidang CRITC
• Mengkoordinasikan kegiatan CRITC pusat dalam kegiatan Riset,
Monitoring dan Informasi.
• Mengkoordinasikan dan membina CRITC regional atau daerah
mendukung pelaksanan Coremap daerah.
• Mengkaji secara ilmah berbagai aspek yg berkaitan dengan pengelolaan
yg lestari terumbu karang
Assisten Direktur Bidang Dukungan Taman Nasional Laut
• Mengkoordinasikan kegiatan taman Nasional Laut dan KSDA dalam
kaintannya dengan pengelolaan terumbu karang.
• Mengkoordinasikan dan membina TN dan KSDA regional atau daerah
mendukung pelaksanan Coremap daerah.
• Melakukan penguatan taman nasional laut
Asisten Direktur Bidang Penyadaran Masyarakat dan Penyuluhan
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam kampanye
penyelamatan terumbu karang secara nasional dan internasional
• Berkoordinasi Lembaga Internasional yang terkait dengan Terumbu
Karang ICRI, ISRS, GCRM, Reef Check-WWF
• Mengkoordinasikan dan membina daerah dalam kegiatan penyuluhan
dan pendampingan (outreach) dengan perguruan tinggi dan tenaga
penyuluh.
• Berkoordinasi dengan LSM, dan Daerah dalam penyadaran masyarakat.
Fasilitator
• Memfasilitasi kelancaran tugas-tugas melalui koordinasi antar instansi
Koordinator
Koordinator Penanganan Bencana Pasca Tsunami aceh dan Sumut
• Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanganan Bencana
Pasca Tsunami aceh dan Sumut pada program COREMAP II
Governance Manual COREMAP II 19
• Melakukan penyusunan pelaporan kegiatan Penanganan Bencana
Pasca Tsunami aceh dan Sumut pada program COREMAP II
• membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan
kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif.
Koordinator Administrasi BLN
• Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Administrasi Bantuan
Luar Negeri, khususnya ADB
• Melakukan penyusunan pelaporan dan administrasi BLN - ADB
• Melaksanakan diseminasi hasil dan evaluasi lapangan ke kabupaten
lokasi kegiatan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) terkait
dengan Administrasi BLN- ADB.
• Melakukan konsolidasi pelaporan di pusat dan daerah
• membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan
kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif.
Unit Monev dan feedback WB
• Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Monitoring, evaluasi
dan Feedback yang pendanaannya bersumber dari World bank
• Melakukan penyusunan pelaporan dan administrasi BLN - WB
• Melaksanakan diseminasi hasil dan evaluasi lapangan ke kabupaten
lokasi kegiatan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) di wilayah
timur (yang bersumberdana dari world bank)
• Melakukan konsolidasi pelaporan di pusat dan daerah
• membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan
kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif.
Koordinator Pelatihan
• Mengembangkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengelola terumbu karang
secara berkelanjutan.
Koordinator Kemitraan Bahari
• Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
• Melakukan penyusunan pelaporan pada bidang yang dikoordinasikan
• Melakukan kegiatan bidang kemitraan bahari, mengkoordinasikan
kegiatan RC-RC daerah, di Perguruan tinggi dan provinsi.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 20
• Mengkoordinasikan program beasiswa, responsive reseach dan kegiatan
lain terkait dengan kemitraan bahari serta Melakukan konsolidasi
pelaporan sesuai bidang koordinasi di pusat dan daerah
• membantu pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah serta melaporkan
kegiatan kepada direktur dibawah koordinasi sekretaris eksekutif.
Kuasa Pengguna Anggaran
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sebagaimana ditetapkan
dalam DIPA baik dari segi fisik maupun keuangan.
2. Tugas pokok dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
b. Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa;
d. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
e. Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran
yang bersangkutan;
f. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
g. Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran
Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
h. Meneliti/menyetujui/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) serta bukti pengeluaran lainnya yang disusun bendahara
pengeluaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang
untuk diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM;
i. Meneliti/menyetujui Laporan Keadaan Kas dan daftar Keadaan
Kredit Anggaran dan Kas yang dibuat Bendahara Pengeluaran Satker
Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan melaporkannya
kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Tembusan
Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Pusat/Kepala Satuan Kerja
Governance Manual COREMAP II 21
yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 7 pada bulan
berikutnya;
j. Menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
k. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemerikasaan aparat pengawasan
fungsional;
l. Menyetorkan ke Kas Negara semua penerimaan berupa komisi,
potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan
barang/jasa;
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan COREMAP II
secara keseluruhan sesuai dengan Project Management Manual (PMM);
4. Melaporkan pelaksanaan teknis operasional & keuangan COREMAP II
kepada Direktur NCU;
5. Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada
Direktur NCU dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian Surat
Keputusan pengangkatan KPA,
6. Authorized Person untuk aplikasi, verifikasi dan disbursement dana
bantuan luar negeri dan dana Pemerintah Indonesia.
Bendaha Pengeluaran
1. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran diatur
sesuai Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) dan Keputusan
Presiden RI No. 17 Tahun 2000, dan Keputusan Presiden RI Nomor 80
Tahun 2003.
2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Buku Kas Umum (BKU) dan buku-buku pembantu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kegiatan
penerimaan, menyiapkan, dan mengeluarkan atas perintah Kuasa
Pengguna Anggaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu
Karang setelah:
• Meneliti kelengkapan perintah pembayaran;
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 22
• Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
perintah pembayaran;
• Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
c. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang apabila persyaratan
pada huruf b. tidak dipenuhi;
d. Mempersiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan
kepada Pejabat Penerbit SPM atas perintah Kuasa Pengguna
Anggaran Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang;
e. Melaksanakan pengelolaan atas penerimaan negara yang berasal
dari pajak-pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti pembukuan;
g. Membuat Laporan Keadaan Kas dan daftar Keadaan Kredit
Anggaran dan Kas tiap akhir bulan menurut bentuk yang telah
ditetapkan;
h. Menyampaikan laporan pertanggunjawaban kepada Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya
3. bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata pembukuan di dalam
mengelola dana sesuai SK MenKeu, SE, Keppres dan Financial
Management Manual (FMM)
e. NPIU- LIPI
a. Dewan Penasehat
• Memberikan nasehat kepada Pelaksana Program mengenai visi, misi
dan strategi pelaksanaan COREMAP II serta kaitannya dengan
pembangunan sektor kelautan secara nasional.
• Memberikan nasehat mengenai koordinasi dengan program-program
nasional lain yang relevan dengan COREMAP II.
• Memberikan nasehat kebijakan mengenai tujuan dan strategi
pelaksanaan COREMAP II.
Governance Manual COREMAP II 23
b. Penanggung Jawab
• Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan LIPI, Pimpinan Unit lain di
lingkungan LIPI, dan instansi teknis lainnya mengenai pelaksanaan
kegiatan program.
• Mengawasi kinerja Unit Pelaksana Program.
• Mengadakan pertemuan tahunan untuk mengevaluasi pelaksanann
program.
• Bertanggung jawab tentang pengelolaan tugasnya kepada Kepala
LIPI melalui Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI.
c. Kepala Unit Pelaksana
• Mempersiapkan jadwal aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana
kegiatan yang dibiayai oleh masing-masing donor.
• Mengkoordinasikan perencanaan dan aktivitas pelaksanaan dengan
National Coordination Unit (NCU)/National Project Implemantation Unit
(NPIU) COREMAP dan dengan Coral Reef Implementation and Training
Center (CRITC) Propinsi dan Kabupaten.
• Melaksanakan koordinasi dengan Pemimpin Proyek dalam
pengalokasian anggaran untuk aktivitas operasional Program.
• Melaksanakan kegiatan Program termasuk pengawasan,
pendampingan dan evaluasi Tenaga Konsultan, pengadaan
peralatan, serta kerja sama dengan CRITC Daerah.
• Mengelola dana pinjaman dan hibah sesuai dengan aturan-aturan
yang disepakati oleh Pemerintah RI dan mitra kerja/donor.
• Membuat dan melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi.
• Menyiapkan laporan-laporan kemajuan triwulan dan tahunan serta
laporan tahunan serta laporan keuangan.
• Mengkoordinasikan aktivitas lain, seperti pertemuan,
seminar/pendidikan dan pelatihan.
• Mempersiapkan dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan
instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi baik di
nasional dan internasional dalam kegiatan pertukaran data dan
informasi.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 24
BAB IV. KELEMBAGAAN PROVINSI
Peran provinsi adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan program COREMAP II di kabupaten dan lintas kabupaten serta
melaksanakan kegiatan COREMAP II di Provinsi.
4.1. Struktur Organisasi a. Komite Pengarah Provinsi (KPP)/Provincial Advisorry Committe (PAC)
Komite Pengarah Provinsi (KPP) dibentuk melalui SK Gubernur, yang
merupakan satu kesatuan degan SK RCU/UKP. Komite Pengarah Provinsi
mengadakan pertemuan minimal 2 kali dalam setahun.
Bentuk dan Keanggotaan • TPP ditetapkan oleh SK Gubernur, dan diketuai oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Gurbenur yang mempunyai fungsi koordinatif (misalnya:
Sekda Prov., Bappeda, dll).
• Beranggotakan sekitar 7 orang dengan komposisi anggota yang
mempertimbangkan unsur pemerintah dan non pemerintah.
b. Unit Koordinasi Provinsi (UKP)/Regional Coordinating Unit (RCU)
Bentuk dan Keanggotaan UKP: • UKP/RCU diketuai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
• Dalam melaksanakan kegiatan, RCU membentuk satuan
tugas/koordinator/bidang yang mempunyai fungsi
melaksanakankegiatan di provinsi, antara lain: Monev, PA, MCS, dan
PMB. RCU beranggotakan sekitar 10 orang.
• Gurbenur/RCU mengusulkan calon KPA, bendahara pengeluaran
kepada Men KP, c.q. Sekjen Dep. KP,
Governance Manual COREMAP II 25
Arahan kelembagaan di provinsi adalah sebagaimana disajikan
pada gambar. 4.1.:
Gambar 4.1a. Struktur Organisasi COREMAP II Provinsi
Gambar 4.1b. Struktur Organisasi Keproyekan COREMAP II - RCU
GUBERNUR
Provincial Advisory Committee (PAC)
Komite Pengarah Provinsi
REGIONAL COORDINATING UNIT (RCU) UNIT KOORDINASI PROVINSI (UKP)
KPA
PA-Pendidikan
PMB
MCS
Monev dan Feedback
Ket: Garis Instruksi Garis Koordinasi
KSDA/TNL
PMU Kabupaten
Ketua RCU
Bendahara Pengeluaran
Administrasi Barang
Procurement Officer
KPA RCU (Provinsi)
Financial Management Officer
Assisten Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Ket: Garis Instruksi
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 26
4.2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab
a. Komite Pengarah Provinsi (KPP)/Provincial Advisorry Committe (PAC)
Urain tugas pokok dan fungsi KPP, antara lain:
• Memberikan arahan kepada RCU tentang kebijakan dan strategi
COREMAP II serta kaitannya dengan pembangunan sektor kelautan di
wilayah Provinsi.
• Memberikan arahan mengenai koordinasi program-program lain yang
relevan dengan COREMAP II.
• Merekomendasikan kegiatan COREMAP II di Provinsi
• Mengadakan rapat tahunan untuk memberikan arahan dan
melakukan evaluasi pelaksanaan COREMAP II.
• Melakukan pemantauan Pelaksanaan COREMAP II Provinsi
b. Unit Koordinasi Provinsi (UKP)/Regional Coordinating Unit (RCU)
Uraian tugas pokok dan fungsi provinsi Unit Koordinasi Provinsi (UKP)
antara lain:
a. Fasilitasi dan koordinasi,
b. Monitoring, evaluasi dan feedback
c. Penguatan kapasitas Kabupaten (diwilayah provinsi) melalui
pemberian dukungan teknis, pelatihan dan lokakarya.
d. Memberi dukungan kegiatan di kabupaten, antara lain: CBM, PA,
MCS, dan MCA- Kelembagaan
e. Melaksanakan kegiatan di propinsi, antara lain: PA, MCS, dan PMB
f. Mengembangkan rencana strategis rehabilitasi dan pengelolaan
terumbu karang provinsi
g. Mengembangkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung upaya
rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang provinsi
h. Mengkoordinasikan peran Angkatan Laut, Polisi serta Instansi terkait
lainnya dalam mendukung sasaran pelaksanaan COREMAP II.
i. Mengatur mekanisme penggunaan kapal (tangkap dan angkutan)
sesuai degan kewengan provinsi.
Governance Manual COREMAP II 27
c. Kuasa Pengguna Anggaran Regional Coordinating Unit (KPA-RCU)
Uraian tugas pokok dan fungsi KPA – RCU antara lain:
a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan COREMAP II
RCU secara keseluruhan sesuai dengan Project Management Manual
(PMM);
b. Melaporkan pelaksanaan teknis operasional dan keuangan proyek
COREMAP II kepada RCU dan NCU;
c. Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada ketua
RCU/kepala dinas dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian Surat
Keputusan pengangkatan KPA;
d. Authorized Person untuk aplikasi, verifikasi dan disbursement dana
bantuan luar negeri
Governance Manual COREMAP II 29
BAB V. KELEMBAGAAN KABUPATEN
Di Kabupaten dibentuk Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
(Coastal Community Empowerment Board-CCEB), yang diketuai oleh Bupati
yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Ketua Bappeda Kabupaten dan
Unit Pengelola Proyek (Project Management Unit-PMU) Kabupaten yang
diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten yang
anggotanya berasal dari berbagai instansi/lembaga, Perguruan Tinggi,
swasta/dunia usaha dan LSM serta tokoh masyarakat setempat. Unit ini
bertugas untuk melaksanakan sistem kegiatan Coremap II secara teknis
sesuai dengan komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan.
5.1. Struktur Organisasi a. Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB)
Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB) dibentuk melalui SK
Bupati. CCEB mengadakan pertemuan minimal 4 kali dalam setahun.
Bentuk dan Keanggotaan • CCEB ditetapkan oleh SK Bupati, dan diketuai oleh Bupati atau Ketua
Bappeda Kabupaten).
• Beranggotakan sekitar 20 orang dengan komposisi yang seimbang yang
berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah (bila memungkinkan,
komposisinya masing-masing 50 persen).
• Dalam rangka pencapaian tujuan COREMAP II. Anggota CCEB dari unsur
pemerintah diharapkan berasal dari Unsur Dinas KP, Bappeda, Dinas
Pendidikan, KSDA/Taman Nasional Laut, Polisi, Angkatan Laut, Camat.
Selain itu, dapat pula ditambahkan anggota yang berasal dari dinas-
dinas terkait lainnya, seperti: Bapedalda, Dinas Pariwisata, dll. Anggota
CCEB dari unsur non pemerintah diharapkan seperti perwakilan dari
Kepala Desa/Kampung, Nelayan, Wanita, Pemuka Masyarakat Tokoh
Adat, Tokoh Agama, Guru, LSM, Perguruan Tinggi dan Swasta
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 30
b. Unit Pengelola Proyek (PMU)
Bentuk dan Keanggotaan: • PMU diketuai oleh Kepala Dinas KP atau dinas lain yang menangani
fungsi kelautan dan perikanan (Kecuali Biak diketuai oleh Ketua
Bappeda), dan Bupati dapat menunjuk staf yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan untuk
bekerja full time melaksanakan proyek. Dalam melaksanakan kegiatan
COREMAP II, Bupati/PMU mengusulkan calon KPA, bendahara
pengeluaran kepada Men KP, c.q. Sekjen Dep. KP,
• PMU memiliki komponen kegiatan, antara lain: Penguatan SDM dan
Kelembagaan, CRTIC,CBM, MCS, PA, dan MCA. PMU beranggotakan
minimal 10 orang, (ketua, sekretaris, KPA, bendahara dan masing-masing
1 orang bidang teknis) dari pemerintah kabupaten yang dipilih dan
ditunjuk oleh Bupati
• PMU dibantu oleh tenaga konsultan sesuai dengan yang tercantum
didalam dokumen proyek.
Governance Manual COREMAP II 31
Bendahara Pengeluaran
Administrasi Barang
Procurement Officer
Gambar 5.1(a). Struktur Kelembagaan COREMAP II – PMU
Coastal Community
Empowerment Board (CCEB)
Balai Taman Nasional Laut (TNL)/KSDA
KPA PMU (Kabupaten)
Ketua PMU
PA MCA&kelembagaan MCS CRITC CBM
Senior Fasilitator (SETO)
Fasilitator Masyarakat (FM)
KPA
Financial Management Officer
Assisten Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Konsultan PMU
BUPATI
Ket: Garis Instruksi Garis Koordinasi
Ket: Garis Instruksi
Gambar 5.1(b). Struktur Organisasi Keproyekan COREMAP II – PMU
Program Management Unit (PMU)
Motivator Desa (MD)
Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang(LPSTK)
Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Desa
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 32
5.2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab a. Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB)
Tugas dan tanggungjawab CCEB meliputi:
• Memberikan masukan/saran dalam penyusunan kebijakan dan rencana strategis (Renstra) pengelolaan terumbu karang daerah.
• Mereview rencana kerja tahunan dan anggaran biaya dari PMU dan
memberikan rekomendasi kepada PMU untuk diusulkan dan dibahas
dengan Panitia Anggaran /Komisi Teknis DPRD.
• Menyediakan rekomendasi untuk pelaksanaan dari aktifitas COREMAP
II, sejalan dengan dokumen proyek.
• Menganalisis masukan dan opini dari masyarakat terhadap
pelaksanaan proyek COREMAP II, dan menyampaikan saran
perbaikannya kepada PMU.
• Mengkoordinir dan menggerakkan dukungan pemerintah kabupaten
dan non pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan proyek.
• Memantau kesesuaian sarana, prasarana dan jasa kebutuhan
program COREMAP II.
• Mengkoordinasikan kegiatan proyek COREMAP II dengan
program/proyek yang lain.
• Memonitor kemajuan pelaksanaan program COREMAP II di
kabupaten.
• Memberikan informasi lain yang dibutuhkan ke DPRD dan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
b. Unit Pengelola Program (PMU)
Tugas dan tanggungjawab PMU meliputi:
• Menyusun rencana tahunan dan direview oleh CCEB
• Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan COREMAP II di
Kabupaten dengan arahan CCEB.
Governance Manual COREMAP II 33
• Memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan COREMAP II di
Kabupaten dan menyampaikan laporan pelaksanaan ke NCU.
• Melaksanakan kegiatan CRITC
• Melaksanakan kegiatan Penguatan SDM dan Kelembagaan,
pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, penyadaran
masyarakat, pengelolaan kawasan konservasi laut (MCA) and
Monitoring, Control and Surveillance (MCS)
• Menyusun dan melaksanakan pengadaan (procurement) barang
dan jasa untuk mendukung kegiatan COREMAP II di Kabupaten
• Mengkoordinasikan, memantau dan mengarahkan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh konsultan.
• Mendukung proses penegakan hukum di masyarakat (law
enforcement)
• Menyusun laporan monitoring keuangan (Financial Monitoring
Report), serta memfasilitasi audit terhadap pelaksanaan COREMAP II
dengan mengundang BPKP.
• Melakukan evaluasi staf setiap tahun untuk diganti/disesuaikan pada
pelaksanaan tahun anggaran berikutnya.
c. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten (PMU)
Uraian tugas dan tanggungjawab PMU sebagaimana disajikan pada
Tabel 5.1.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 34
Tabel 5.1. Uraian tugas dan tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Kabupaten (PMU) No. Bidang Uraian Tugas 1. Marine
Conservation Area dan Kelembagaan
• Menyusun kegiatan Penguatan di bidang MCA, SDM dan Kelembagaan
• Merekomendasikan kebijakan dan Strategi pengelolaan terumbu karang, mengembangkan jejaring MCA.
• Mengkaji usulan pengelola proyek COREMAP II Kabupaten
• Memfasilitasi proses penyusunan Peraturan daerah • Melaksanakan kegiatan pengembangan MCA dan
penguatan kelembagaan PMU • Meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparat
Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang
• Mengadakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan di kabupaten
2. Pengelolaan
Terumbu Karang Berbasis Masyarakat Masyarakat (Community based Management)
• Menyusun kegiatan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat
• Merekomendasikan kebijakan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat
• Mengkaji usulan pengelola proyek COREMAP II Kabupaten
• Memfasilitasi proses usulan Kelompok Masyarakat (Pokmas) agar dapat direalisasikan
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat (Public Awareness)
• Menyusun kegiatan peningkatan kasadaran masyarakat
• Mensosialisasikan Program COREMAP II terutama yang berkaitan dengan pengelolaan masyarakat dan penyadaran masyarakat
• Merekomendasikan kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat
• Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komponen
• Menyusun kegiatan pelatihan dan penyuyluhan
4. Penydaran dan Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Monitoring, Controling and Surveillance (MCS)
• Menyusun kegiatan penegakan hukum yang efektif di kabupaten.
• Merekomendasikan kebijakan penegakan hukum, khususnya untuk mengurangi laju degradasi terumbu karang akibat racun sianida dan pemboman karang.
• Mengkoordinasikan pengendalian perusakan terumbu karang akibat tindakan manusia.
• Melakukan MCS
Governance Manual COREMAP II 35
No. Bidang Uraian Tugas 5. Jaringan
Informasi dan Penelitian Terumbu Karang (Coral Reef Research Information and Training Centers/CRITC)
• Mengadakan koordinasi dengan komponen CRITC di bawah LIPI untuk menentukan topik-topik penelitian, studi kebijakan (policy studies) sesuai dengan kepentingan daerah serta memantau kondisi fisik terumbu karang
• Mengembangkan CRITC di provinsi yang meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia, dan keberlanjutan pengelolaan data dan informasi
• Memfasilitasi implementasi kegiatan pemantauan Proyek COREMAP
d. Kuasa Pengguna Anggaran Program Managemen Unit (KPA - PMU)
Tugas dan tanggungjawab KPA- PMU meliputi:
• Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan COREMAP II
PMU secara keseluruhan sesuai dengan Project Management Manual
(PMM);
• Melaporkan pelaksanaan teknis operasional dan keuangan proyek
COREMAP II kepada PMU dan NCU;
• Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada ketua
PMU dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian Surat Keputusan
pengangkatan KPA;
• Authorized Person untuk aplikasi, verifikasi dan disbursement dana
bantuan luar negeri
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 36
BAB VI. KELEMBAGAAN DESA
Pada setiap kecamatan, akan ditempatkan Fasilitator Penyuluh
Senior/Senior Extension and Training Officer (SETO) yang bertugas antara lain
untuk membantu PMU dalam pelaksanaan program COREMAP II dan
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Fasilitator dan Motivator Desa. Fasilitator Masyarakat/Community Facilitator
(CF) dan Motivator Desa/Village Motivator (VM) direkrut dan ditempatkan di
desa untuk membantu pelaksanaan program COREMAP II di desa.
Terdapat lebih dari 67 kecamatan di 7 kabupaten Program.
Diharapkan Camat akan bersikap proaktif dalam menangani
permasalahan pemanfaatan sumberdaya antar masyarakat di tiap
kecamatan. Sumberdaya disiapkan agar memungkinkan Camat
untuk mengumpulkan pimpinan masyarakat berdasarkan kebutuhan
demi menjamin dukungan bagi pengelolaan terumbu karang. SETO,
CF dan VM akan membentuk tim ekstensi di kecamatan. Tim-tim ini
akan mendukung masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan
CBM di kecamatan.
Pada setiap desa lokasi COREMAP II, masyarakat dapat membentuk
kelompok (Pokmas), dan lembaga pengelola sumberdaya terumbu karang
(LPS-TK) dan memadukan segala upayanya untuk mengatasi permasalahan
kerusakan terumbu karang. LPS-TK terdiri dari perwakilan dari setiap pokmas
yang terbentuk dan berfungsi
Pokmas diberdayakan untuk mengembangkan unsur budaya/norma-
norma mereka dalam mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan
lestari. Sekurang-kurangnya ada 3 Pokmas yang perlu
dibentuk/diberdayakan, yakni (i) Kelompok Produksi yang bertujuan
membantu penduduk lokal untuk meningkatkan penghasilan, antara lain
dengan memperbaiki manajemen kegiatan perikanan atau melalui
kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA); (ii) Kelompok Konservasi yang
Governance Manual COREMAP II 37
mengusahakan konservasi habitat berbagai spesies dan berbagai
sumberdaya lainnya seperti sumber air tawar; dan (iii) Kelompok Wanita
yang menangani berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
pemberdayaan kaum wanita.
Kegiatan lapangan yang direncanakan dan diusulkan oleh kelompok
masyarakat (Pokmas) disampaikan oleh Fasilitator Lapangan Senior ke
Kabupaten (PMU), tetapi akan dilaksanakan oleh Pokmas tersebut. Apabila
Pokmas sudah dianggap mampu dan dapat mandiri maka Pokmas ini
menjadi Kelompok Swadaya Mandiri (KSM) atau kelompok adat seperti Sasi.
Selanjutnya kelompok ini dapat secara langsung mengajukan kegiatan dan
mengelola dananya.
Kegiatan pengembangan diarahkan pada peningkatan kemandirian
pengelolaan kegiatan, memperoleh akses informasi, sumber dana dan
kemampuan pengelolaan pasca panen terutama aspek pemasaran hasil
produksi, termasuk pengembangan ke arah terbentuknya koperasi.
Fasilitator disiapkan oleh proyek, atas usulan Pokmas. Peranan
fasilitator adalah membentuk masyarakat atau kelompok masyarakat agar
dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan COREMAP II .
Ada lebih dari 416 desa yang akan dilibatkan di 7 Kabupaten
Program. Masyarakat ini akan menjadi sasaran upaya penjangkaun
(outreach) dan pelaksanaan Program. COREMAP II akan
mengembangkan kegiatan-kegiatan dengan stakeholder terkait
lainnya, terutama melalui sekolah-sekolah dan organisasi
kemasyarakatan di desa yang ada.
6.1. Struktur Organisasi
a. Fasilitator Senior (SETO)
Fasilitator senior adalah tenaga yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi
manajerial PBM di kabupaten, dan berperan dalam mengarahkan,
mendukung, dan membantu kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan
fasilitator masyarakat di desa.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 38
b. Fasilitator Masyarakat
Fasilitator Masyarakat/community facilitator (CF) adalah orang yang ditunjuk
untuk menjalankan peran pendampingan bagi masyarakat desa dan
melaksanakan sebagian besar kegiatan PBM bersama-sama dengan
masyarakat di desa. Tiap-tiap desa ditempatkan 1 (satu) orang fasilitator
masyarakat, seorang laki-laki dan seorang perempuan.
c. Motivator Desa
Motivator Desa (MD) adalah warga desa terpilih yang bertugas untuk
memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau
melaksanakan tahapan Pengelolaan Berbasis Masyarakat di desa dan
kelompok masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan
maupun pemeliharaan. Tiap desa diwakili oleh dua orang MD yang terdiri
dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam musyawarah desa pertama,
Community Fasilitator (CF) dan SETO memfasilitasi proses pemilihan untuk
mendapatkan MD yang paling memenuhi syarat
d. Pengorganisasian Masyarakat di Desa
Pengorganisasian Masyarakat di Desa meliputi penyiapan Kelompok
Masyarakat (Pokmas) dan penyiapan Lembaga Pengelola Sumberdaya
Terumbu Karang dan pengorganisasian Lembaga Desa yang sudah ada
seperti BPD dan Perangkat Desa.
e. Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Kelompok masyarakat adalah kelompok kecil yang dibentuk di desa. Proses
pembentukan kelompok masyarakat difasilitasi oleh fasilitator lapangan.
Dalam satu desa dapat dibentuk beberapa kelompok masyarakat menurut
kesamaan minat. Seperti: Kelompok konservasi/pelestari karang, kelompok
produksi,, kelompok wanita, kelompok pengawas, dan lain-lain
Governance Manual COREMAP II 39
f. Kelompok Pengawas Terumbu Karang
Pengawas Terumbu Karang adalah bagian dari anggota Kelompok
Konservasi/ Lingkungan yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-
tugas pengawasan terhadap terumbu karang desa.
g. Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK).
Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) adalah lembaga
inti dari beberapa perwakilan kelompok masyarakat di desa yang memiliki
peran dalam menjalankan RPTK yang akan disusun secara bersama-sama
oleh seluruh Pokmas dan Kelompok Pengawasan Terumbu Karang dan
difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan.
LPS-TK dibentuk dan diarahkan menjadi lembaga resmi yang berbadan
hukum jika memungkinkan. LPS-TK berperan dalam membantu Pemerintah
Desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumberdaya terumbu karang
di desa. Dalam pengelolaan suatu kawasan lintas desa, LPS – TK melakukan
koordinasi dan kerjasama dengan LPS-TK dari desa tetangga.
LPS-TK beranggotakan wakil-wakil dari para motivator desa, pengurus
Pokmas dan Pengawas Terumbu Karang, kepala desa dan Perwakilan Desa.
LPS-TK memiliki pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan
staf administrasi, dengan anggota terdiri dari seluruh motivator desa,
anggota Pokmas dan anggota pengawas terumbu karang.
LPS-TK dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh
fasilitator masyarakat dan disahkan oleh Kepala Desa, serta disetujui oleh
PMU kabupaten.
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 40
Gambar 6.1. Struktur Kelembagaan COREMAP II – Kecamatan/Desa
Program Management Unit (PMU)
Fasilitator Lapangan Senior/ Senior Extension & Training Officer
(SETO)
Fasilitator Lapangan/ Community Facilitator
(CF)
DESA A
Masyarakat
Kepala desa Dewan perwakilan desa
Official desa Nelayan
Adat Agama Guru
wanita
Fasilitator Desa Pria Fasilitator Desa Wanita
DESA B
Masyarakat
Kepala desa Dewan perwakilan desa
Official desa Nelayan
Adat Agama Guru
wanita
Fasilitator Desa Pria Fasilitator Desa Wanita
Governance Manual COREMAP II 41
Gambar 6.2. Hubungan Tata Kerja Organisasi PBM- COREMAP II
KPP/ NCU
RCU
PMU
Fasilitator Masyarakat
Motivator LPS-TK
BPD
POKMAS POKMAS POKMAS POKMAS POKMAS POKMAS
Konsultan NGO
Keterangan : : Koordinasi dan Konsultasi : Masukan/input dan pendampingan
Fasilitator Lap Senior (SETO) DESA
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 42
6.2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab
a. Fasilitator Senior (SETO)
• Mengkoordinir pekerjaan para fasilitator Masyarakat;
• Melakukan koordinasi dengan Sekretariat UPP kabupaten;
• Mengembangkan kerjasama antar desa;
• Melaksanakan pelatihan bagi CF dan VM
• Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh fasilitator
Masyarakat;
• Melakukan konsultasi dengan konsultan regional;
• Melakukan konsultasi dengan NCU c.q. Asdir Pengelolaan Berbasis
Masyarakat;
• Memfasilitasi penyiapan draft Peraturan Daerah untuk mendukung
pengelolaan berbasis masyarakat;
• Melaksanakan asistensi Penyusunan PRA dan RPTK
• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
PBM di desa
• Membuat laporan kemajuan kegiatan PBM seluruh desa di kabupaten
kepada UPP.
Persyaratan fasilitator senior adalah sebagai berikut:
a. Memiliki pengalaman bekerja di desa, minimal 3 (tiga) tahun;
b. Berpendidikan minimal Sarjana dalam bidang ilmu-ilmu sosial,
lingkungan, kelautan, perikanan.
c. Memiliki pengalaman dalam menangani proyek-proyek terkait
dengan bantuan luar negeri, khususnya proyek-proyek WB;
d. Memiliki pengalaman dalam menangani proyek-proyek
pemberdayaan masyarakat;
e. Memiliki kemampuan komunikasi masyarakat yang baik;
f. Memiliki pengalaman dalam melatih masyarakat;
Governance Manual COREMAP II 43
b. Fasilitator Masyarakat
• Melakukan koordinasi dengan fasilitator senior dalam proses persiapan;
• Melakukan sosialisasi diri untuk dapat diterima oleh masyarakat
setempat;
• Memperkenalkan program COREMAP II dan kegiatan PBM secara umum
untuk dapat diterima oleh masyarakat;
• Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan guna masuk ke proses
pengelolaan berbasis masyarakat;
• Memfasilitasi penyiapan motivator-motivator desa;
• Mengkoordinir kegiatan-kegiatan motivator desa
• Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat;
• Memfasilitasi pembentukan kelompok pengawas terumbu karang yang
personilnya dipilih dari tiap-tiap anggota kelompok masyarakat;
• Memfasilitasi pembentukan LPS-TK;
• Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat;
• Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertemuan dan workshop di desa;
• Memfasilitasi proses penyusunan RPTK dan pelaksanaan PBM;
• Membantu Pokmas dan LPS-TK dalam aspek-aspek administrasi teknis
dan keuangan;
• Memfasilitasi LPS-TK dalam penyiapan rencana program dan kegiatan
PBM guna mengimplementasikan RPTK;
• Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBM di Desa;
• Memfasilitasi kelompok masyarakat dan LPS-TK dalam kegiatan
pengembangan mata pencaharian alternatif, pengembangan
infrastruktur, pengembangan dana bergulir;
Persyaratan bagi Fasilitator Masyarakat:
a. Memiliki pengalaman bekerja di desa dalam bidang pemberdayaan
masyarakat dan/atau pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut,
minimal 1 (satu) tahun;
b. Berpendidikan minimal SLA, lebih disukai sarjana baru lulus di bidang
perikanan, kelautan, dan ilmu-ilmu sosial;
c. Memiliki kemampuan komunikasi masyarakat yang baik;
d. Memiliki pengalaman dalam melatih masyarakat;
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 44
c. Motivator Desa
Motivator Desa (MD) adalah warga desa terpilih yang bertugas untuk
memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau
melaksanakan tahapan Pengelolaan Berbasis Masyarakat di desa dan
kelompok masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan
maupun pemeliharaan. Tiap desa diwakili oleh dua orang MD yang terdiri
dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam musyawarah desa pertama,
Community Fasilitator (CF) dan SETO memfasilitasi proses pemilihan untuk
mendapatkan MD yang paling memenuhi syarat
d. Pengorganisasian Masyarakat pada Desa
Kepala Desa
• Ikut mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam program dan
kegiatan pengelolaan terumbu karang di desanya sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemantauan dan evaluasi.
• Mengangkat Motivator Desa dan Pengurus Pokmas sesuai hasil
musyawarah dan kesepakatan masyarakat
• Bersama-sama dengan masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD)
menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Program Pengelolaan
Terumbu Karang, termasuk juga mensyahkan Rencana Pengelolaan
Terumbu Karang Terpadu yang disusun oleh masyarakat untuk diajukan
ke UPP-COREMAP II Kabupaten.
• Menjadi penengah yang objektif bila terjadi perselisihan dalam
masyarakat berkaitan dengan kegiatan pengelolaan terumbu karang
termasuk memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap
Peraturan Pengelolaan Terumbu Karang yang telah ditetapkan.
Badan Perwakilan Desa (BPD)
• Ikut aktif memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam
proses penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu.
Governance Manual COREMAP II 45
• Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menyusun dan mensyahkan
berbagai peraturan yang diperlakukan dalam program pengelolaan
terumbu karang.
• Bersama-sama dengan masyarakat dan Kepala Desa mensyahkan
Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu (RPTK Terpadu) yang
telah disusun oleh masyarakat.
• Ikut melakukan pengawasan terhadap implementasi RPTK terpadu,
termasuk memantau penggunaan dana bantuan desa oleh Pokmas.
Kelompok Masyarakat
• Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang arti dan nilai
penting ekosistem terumbu karang, adanya ancaman terhadap
kelestarian ekosistem terumbu karang serta upaya-upaya yang harus
dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kelestarian
ekosistem terumbu karang.
• Berperan aktif dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu
Karang Terpadu (RPTK Terpadu) yang mencakup Program Pengelolaan
Terumbu Karang, Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif,
Pengembangan Prasarana Dasar dan Peningkatan Kapasitas dan
Kesadaran Masyarakat.
• Mengimplementasikan RPTK sesuai dengan bidang Pokmas yang
bersangkutan, misalnya Pokmas Konservasi melaksanakan program-
program pengelolaan terumbu karang.
• Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
kegiatan masing-masing Pokmas.
Persyaratan pembentukan kelompok masyarakat:
- Kelompok masyarakat dianjurkan dibentuk dengan anggota minimal
5 orang dengan anggota yang memiliki kesamaan minat;
- Kelompok masyarakat memilih 2 (dua) orang pengurus, yaitu ketua
dan bendahara, yang bertanggung jawab dalam aspek administrasi
teknis dan keuangan,
- Pengurus kelompok harus memiliki kemampuan baca dan tulis;
Manual Tata Kerja Kelembagaan COREMAP II 46
- Anggota kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan secara
proporsional;
- Anggota kelompok yang dipilih adalah orang yang tergolong
dewasa;
- Kelompok masyarakat disahkan oleh Kepala Desa;
Kelompok Pengawas Terumbu Karang
• Melakukan patroli secara teratur pada lokasi-lokasi yang telah
ditentukan.
• Mengamati, mencatat, dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran
atau kegiatan perusakan terumbu karang.
• Mengisi log book setiap selesai melaksanakan patroli dan
melaporkannya kepada Fasilitator Lapangan.
• Melakukan perawatan berbagai peralatan termasuk perahu, dan
melaporkannya segera kepada Fasilitator Lapangan bila terjadi
kerusakan.
Syarat-syarat menjadi Pengawas Terumbu Karang :
1. Memiliki minat yang kuat dalam kegiatan pengawasan terumbu
karang.
2. Memiliki pengalaman dan atau pengetahuan dalam penangkapan
ikan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan laut.
3. Mengerti dan dapat memelihara kapal motor.
4. Dapat membaca dan menulis secara baik.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang baik.
7. Disiplin, rajin, dan memiliki tanggungjawab tinggi.
Pemilihan dan Pengangkatan Pengawas Terumbu Karang : Pengawas
Terumbu Karang dipilih dari anggota Pokmas dan disyahkan oleh Kepala
Desa.
Governance Manual COREMAP II 47
Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK).
Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK)merupakan
lembaga inti dari satu atau beberapa perwakilan kelompok masyarakat.
Tugas dan tanggungjawab LPS-TK meliputi:
• Menyiapkan RPTK
• Mengimplementasikan RPTK
• Menyusun usulan-usulan kegiatan berdasarkan usulan dari pokmas-
pokmas dan kelompok pengawas terumbu karang;
• Menyalurkan dana bagi kelompok-kelompok masyarakat yang diterima
dari UPP;
• Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan UPP dalam keseluruhan
program pengelolaan berbasis mayarakat;
• Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur sosial yang
dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung;
• Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang akan melaksanakan
Unit Simpan Pinjam (USP);
• Melakukan koordinasi dengan LSM dan Konsultan;
• Melaksanaan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan SE-Ditjen
Anggaran;
• Melakukan pemantauan dan evaluasi RPTK;