tata kelola keuangan desa

MODUL 4

Tata KelolaKeuangan Kampung

Modul Tata Kelola Pemerintahan Kampung untuk Peningkatan Kapasitas Aparat

Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Buku SakuTata Kelola Keuangan Kampung

Penulis:Achmad MusyaddadMiftah Adhi IkhsantoFatih Gama AbisonoBambang Wahyu Sumirat

Editor:Agung DjojosoekartoCucu Suryaman

Daftar Isi

Bagian 1 Panduan Pembelajaran …………………………..….…. 1

Bagian 2 Tantangan Pemerintah Kampung DalamPengelolaan Keuangan Kampung ………………….. 12

Bagian 3 Tantangan Pengelolaan Keuangan Kampung .… 15

Bagian 4 Pendapatan Kampung dan PengelolaanKekayaan Kampung .………………………………….…. 21

Bagian 5 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaKampung (APBKam)………….……….…………...…… 27

Bagian 6 Penatausahaan dan PertanggungjawabanKeuangan Kampung ….………………………………….. 45

Cetakan Pertama

2011

Diterbitkan oleh :

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di IndonesiaJl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia ww w . k emitraan.o r .id

http://www.kemitraan.or.id/

1

Bagian1

PANDUAN PEMBELAJARAN

Nama Pelatihan

Pelatihan Tata Kelola Keuangan Kampung

Deskripsi Umum

Pelatihan ini ditujukan bagi penguatan kompetensi pemerintah kampung dalam melakukan tata kelola keuangan kampung. Proses pelatihan tata kelola keuangan kampung diarahkan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan praksis untuk melakukan identifikasi kapasitas keuangan kampung, strategi kebijakan penerimaan kampung, strategi pengeluaran kampung, manajemen dan administrasi keuangan kampung, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung. Pemahaman dan ketrampilan praksis dalam tata kelola keuangan kampung wajib dimiliki oleh para perangkat kampung untuk mewujudkan kebijakan keuangan kampung yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel.

Peserta

Pemerintah kampung yang terdiri dari:

1. Kepala Kampung

2. Sekretaris Kampung

2 3

3. Perangkat Kampung (Kepala Urusan)

Ruang Lingkup

Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dasar aparat pemerintah kampung agar dapat melakukan tata kelola keuangan kampung secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam tataran kriteria efisien, pemerintah kampung dilatih untuk dapat melakukan alokasi input kapasitas keuangan yang dapat menghasilkan output secara maksimal. Tidak jauh berbeda dengan kriteria efektif, dalam konteks ini, pemerintah kampung didorong untuk dapat melakukan alokasi input untuk memaksimalkan outcome. Adapun dari sisi kriteria ekonomis, pemerintah kampung dapat melakukan aktivitas dengan pembiayaan yang minimalis.

Terkait dengan pelatihan ini, fokus pelatihan juga diarahkan untuk memberikan ketrampilan bagi para perangkat kampung untuk mengelola dana subsidi dan hibah dari pemerintah atasan. Dalam kategori ini, dana yang dikelola antara lain: Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Bagi Hasil Kampung, Dana Respek, dan Dana PNPM Mandiri.

Selain mempunyai kapasitas pengelolaan pembiayaan, pemerintah kampung juga dibekali pemahaman dan ketrampilan untuk merencanakan kebijakan keuangannya. Proses perencanaan ini akan bermuara pada ketrampilan untuk mendesain sejumlah Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung yang terkait dengan tata kelola keuangan kampung.

Pada aras akuntabilitas, pelatihan juga diarahkan untuk memberi pemahanan dan ketrampilan melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung. Penatausahaan lebih mengerucut pada kemampuan administrasi dan manajerial, sedangkan pertanggungjawaban lebih cenderung memberi kemampuan politik dalam mengelola keuangan.

Standar Kompetensi

Aparat pemerintah kampung memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam mengelola keuangan kampung secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

Kompetensi Dasar

1. Aparat pemerintah kampung memahami tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan kampung terkait dengan proses identifikasi kapasitas ekonomi kampung.

2. Aparat pemerintah kampung memahami tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan kampung terkait dengan kebijakan penerimaan keuangan kampung.

3. Aparat pemerintah kampung memahami tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan kampung terkait dengan kebijakan pengeluaran keuangan kampung.

4. Aparat pemerintah kampung memahami tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan kampung terkait dengan proses penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

Indikator Kompetensi

1. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam penyelenggaraan perencanaan keuangan kampung.

2. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam identifikasi kapasitas keuangan kampung.

3. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

4. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Kampung.

5. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan Dana Respek.

4 5

6. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan Dana PNPM Mandiri.

7. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Kampung.

8. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan pengeluaran rutin kampung.

9. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan pengeluaran pembangunan kampung.

10. Aparat Pemerintah Kampung memahami peran, fungsi, dan tugasnya dalam pengelolaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

11. Aparat Pemerintah Kampung memahami hak dan kewajiban warga kampung dalam tata kelola keuangan kampung.

12. Aparat Pemerintah Kampung mampu mendorong partisipasi warga kampung dalam tata kelola keuangan kampung.

13. Aparat Pemerintah Kampung dan waraga kampung mampu mengelola keuangan kampung berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan ekonomis.

14. Aparat Pemerintah Kampung dan waraga kampung mampu mengelola keuangan kampung berdasarkan prinsip-prinsip pro poor dan berbasis kesetaraan gender.

Materi

Pelatihan ini disusun dalam 5 topik utama. Topik ini, secara umum, berkenaaan dengan beberapa hal pokok, yaitu:

Identifikasi konteks dan persoalan dasar tata kelola keuangan kampung;

Prinsip dasar, mekanisme, dan proses tata kelola keuangan kampung;

Tata kelola pendapatan dan kekayaan kampung;

Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan

Tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

Rincian topik dan sub-topik materi pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Konteks tata kelola keuangan kampunga. Kampung sebagai entitas otonomi asli.b. Kewenangan tata kelola keuangan kampung sebagai bagian dari

otonomi asli.c. Tantangan tata kelola keuangan kampung.

2. Prinsip dan mekanisme tata kelola keuangan kampunga. Konsepsi dasar tata kelola keuangan kampung.b. Aktor dan mekanisme tata kelola keuangan kampung.

3. Pengelolaan pendapatan kampunga. Identifikasi sumber pendapatan kampung. b. Perencanaan pendapatan kampung.c. Pengelolaan pungutan kampung.

4. Pengelolaan kekayaan kampunga. Konsepsi dasar dan kriteria kekayaan kampung. b. Proses pengelolaan kekayaan kampung.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (1)a. Konsepsi dasar tentang APBKam.b. Aktor dan Mekanisme penyusunan APBKam.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (2)a. Pengelolaan APBKam.b. Penyusunan perubahan APBKam.

7. Penatausahaan keuangan kampunga. Penatausahaan kebijakan penerimaan. b. Penatausahaan kebijakan pengeluaran.

8. Pertanggungjawaban keuangan kampunga. Pertanggungjawaban APBKam.b. Pertanggungjawaban dana bantuan dari pemerintah atasan.

6 7

Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pelatihan ini disusun menurut sasaran peningkatan kapasitas pengetahuan/pemahaman (kognitif) dan kapasitas keterampilan (skill) dari pemerintah kampung dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan kampung.

Secara tahapan, topik ke-1 sampai dengan ke-5 ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang konteks, aktor, mekanisme, tahapan, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan kampung. Lebih lanjut, topik yang ada juga digunakan untuk memberikan ketrampilan praksis kepada perangkat kampung terkait dengan dengan perumusan kebijakan penerimaan, perumusan kebijakan pengeluaran, pengelolaan APBKam yang efisien, efektif, dan ekonomis. Pada level kognitif, topik yang ditawarkan berusaha untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan kampung yang partisipasif dan akuntabel.

Tahapan proses pembelajaran ini, berdasarkan topik materi, dapat digambarkan secara berurutan sebagai berikut:

Topik ke-1Identifikasi konteks dan persoalan dasar tata kelola keuangankampung.

Kata kunciOtonomi asli, kewenangan keuangan kampung, tantangan pengeloaan keuangan kampung.

DeskripsiPeserta diajak untuk memahami pentingnya penyelenggaraan tata kelola keuangan kampung sebagai bagian dari kewenangan kampung yang berbasiskan pada otonomi asli yang dimilikinya. Melalui materi ini diharapkan pemerintah kampung menyadari bahwa keberadaannya sebagai entitas otonomi asli yang mempunyai kewenangan mandiri untuk mengelola keuangannya. Selanjutnya, peserta diajak untuk mencermati konteks dan sejumlah persoalan dasar dalam tata kelola keuangan kampung. Dengan demikian, peserta diharapkan mempunyai kapasitas untuk

mengidentifikasikan sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan kampung.

Topik ke-2Prinsip dasar, mekanisme, dan proses tata kelola keuangan kampung.

Kata kunciKonsepsi dasar tata kelola keuangan kampung, aktor dan mekanisme tata kelola keuangan kampung.

DeskripsiBagian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan peran dan fungsi pemerintah kampung terkait penyelengggaraan tata kelola keuangan kampung. Bagian pentingnya adalah kejelasan bahwa kewenangan tata kelola keuangan kampung menuntut adanya keterlibatan aktif baik dari unsur perangkat kampung, maupun unsur dari masyarakat.

Topik ke-3Tata kelola pendapatan dan kekayaan kampung.

Kata kunciSumber pendapatan kampung, kekayaan kampung, aktor dan mekanisme pengelolaan pendapatan dan kekayaan kampung.

DeskripsiSetelah memahami materi terkait arti penting pengelolaan keuangan dalam kontek tata kelola pemerintahan kampung, peserta pelatihan diajak untuk masuk pada tahapan pembahasan terkait substansi pelaksanaan dari kegiatan tata kelola keuangan kampung.Materi substansi pelaksanaan pelayanan ini diawali dari upaya membangun pemahaman peserta terhadap proses pengelolaan kebijakan penerimaan kampung dankebijakan pengelolaan kekayaan kampung. Hal ini peru dilakukan agar peserta mempunyei kapasitas untuk mengelola kampungnya secara mandiri. Artinya, para peserta diajak untuk mengelola keuangan kampung yang berbasis pada kapasitas eknominya.

8 9

Metode danTeknik

Pembelajaran

Fungsi Partisipan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ceramah denganilustrasi

√ √

Tanya jawab √ √ √ √

Diskusi √ √ √

Debat √ √ √

Curah Pendapat √ √ √

Studi Kasus √ √ √

Topik ke-4Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Kata kunciAPBKam, penyusunan APBKam, dan Perubahan APBKam.

DeskripsiDalam topik ini, peserta diberi pemahaman tentang segenap proses yang harus dilalui dalam penyusunan APBKam. Secara umum, peserta diajak untuk melakukan simulasi untuk mengetahui proses penganggaran baik dalam ranah poilitik maupun teknokratis administratif. Selin itu, peserta juga diberi paparan dan ketrampilan praksis untuk melakukan perubahan anggaran.

Topik ke-5Tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

Kata kunciPenatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung

DeskripsiPeserta dilatih untuk mempunyai pemahaman tentang proses dan mekanisme penatausahaan keuangan kampung melalui opersionalisasi tiga buku pokok, yaitu: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Kas Harian. Selain itu, peserta juga diajak untuk memahami proses dan mekanisme pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban APBKam maupun pertanggungjawabansegenap dana yang diberikan oleh pemerintah atasan

beberapa komponen berikut, yaitu:

1. Mendapat pengetahuan.

2. Mendapat keterampilan.

3. Mengubah sikap.

4. Merangsang kreatifitas.

5. Merangsang berpikir.

6. Membangkitkan diskusi.

7. Membangkitkan ide/solusi.

8. Menciptakan semangat.

Sedangkan dari sisi elemen cakupan partisipan/peserta, metode pelatihan ini akan mempertimbangkan pemilihan metode yang dinilai efektif dalam beberapa sisi komponen, yaitu:

1. Efektif secara individual.

2. Efektif pada kelompok kecil.

3. Efektif pada kelompok besar.

Berdasarkan pertimbangan pada kedua elemen di atas, metode yang akan digunakan dalam pelatihan ini akan menggunakan kombinasi metode dan teknik pembelajaran seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Metode Pembelajaran

Pemilihan metode pembelajaran dalam pelatihan ini memperimbangkan dua elemen utama dari efektivitas sebuah metode pelatihan, yatu elemen fungsi dari metode pembelajaran dan elemen cakupan partisipan/peserta yang mengikuti proses pembelajaran.

Dari sisi elemen fungsi, metode pelatihan ini ditujukan agar pemerintah kampung, selaku peserta, mendapatkan output yang maksimal dari sisi

10 11

Permainan Peran* √ √ √ √

Simulasi √ √ √ √ √

Icebreaking √ √ √

Membaca √ √

Keterangan:

1. Mendapat pengetahuan2. Mendapat keterampilan3. Mengubah sikap4. Merangsang kreatifitas5. Merangsang berpikir6. Membangkitkan diskusi

7. Membangkitkan ide/solusi8. Menciptakan semangat9. Efektif secara individual10. Efektif pada kelompok kecil11. Efektif pada kelompok besar

Alat/Bahan/Sumber Pembelajaran

Bahan pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini akan menggunakan sebuah modul pelatihan yang dikemas secara sederhanana berisi panduan konseptual maupun teknis terkait penyelenggaraan tata kelola keuangan kampung.

Pengemasan dengan cara sederhana dimaksudkan agar modul ini dapat dipahami oleh semua lapisan kapasitas pemerintah kampung yang secara riil memang berbeda satu sama lain.

Alat pembelajaran yang digunakan terdiri dari:

1. Jenis-jenis formulir keuangan pemerintahan dicetak dalam format kertas plano

2. Kertas Plano*Khusus untuk permainan peran, akan digunakan untuk topik ke-4

Waktu

Total waktu : 20 jam

Rincian total waktu tersebut berdasarkan masing-masing topik adalah sebagai berikut:

3. Spidol

4. Selotip

5. Gunting

6. Alat tulis peserta (pensil, penghapus, blocknote)

NO TOPIKDURASI(Dalam

Jam)

1. Identifikasi konteks dan persoalan dasar tata kelola keuangan kampung 4

2. Prinsip dasar, mekanisme, dan proses tata kelola keuangan kampung 4

3. Tata kelola pendapatan dan kekayaan kampung 4

4. Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung 4

5. Tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawabankeuangan kampung 4

TOTAL DURASI 20 Jam

12 13

Bagian2

TANTANGANPEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Apa yang bisa diharapkan dari lebih luasnya kewenangan yang dimiliki kampung tersebut?

Pemerintah kampung, sebagai penanggungjawab keberhasilan pemerintahan kampung, diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara lebih baik dan menyelenggarakan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat kampung.

Apa saja tantangan utama dari pemerintah kampung dalam pelaksanaan tugasnya, terutama kaitannya dengan pembangunan kampung?

Beberapa tantangan utama yang harus ditanggapi oleh pemerintah kampung, diantaranya adalah:

1. Penguatan kerjasama dalam sesama unsur pemerintahan kampung:

Apa pentingnya membahas keuangan dan pembangunan kampung secara khusus?

Keuangan dan pembangunan kampung sangat penting sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat kampung. Apalagi, saat ini, kedudukan kampung bukan hanya sebagai pelaksana tugas dari pemerintahan di atasnya, namun juga diberi penghargaan melalui kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul atau adat istiadat yang berlaku di kampungnya masing-masing. Ini artinya, kampung memiliki keleluasaan yang besar untuk bahu-membahu dengan pemerintahan di atasnya dalam menyelenggarakan pelayanan yang sebaik- baiknya bagi masyarakat kampung.

Apa wujud penghargaan dan pemberian kewenangan kepada kampung dalam bidang keuangan?

Wujudnya adalah saat ini kampung menerima bagian anggaran atau keuangan yang merupakan pembagian dari bagi hasil pajak dan retribusi yang didapatkan oleh pemerintah kabupaten serta menerima bagian alokasi dana kampung. Cara bagi hasil ini berbeda dari masa sebelumnya yang disebutkan sebagai dana bantuan. Selain itu, kampung juga diberi wewenang untuk menggali pendapatan kampung secara mandiri yang diakui sebagai pendapatan asli kampung.

BamuskamDi sisi penyelenggaraan pemerintahan kampung, Pemerintah Kampung saat ini tidak sendirian, tapi ditemani oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Pemerintah Kampung sudah seharusnya mampu bekerjasama secara baik dengan Bamuskam, terlebih saat menyusun rencana-rencana pembangunan kampung.

2. Kerjasama dengan masyarakat kampungPartisipasi atau keterlibatan masyarakat secara luas dalam pembangunan kampung sangat penting baik saat tahap perencanaan (melalui lembaga kemasyarakatan kampung), tahap pelaksanaan (melalui peran serta), maupun tahap pengawasan dan evaluasi (mengontrol keberhasilan pembangunan). Pelibatan masyararakat juga sekaligus dapat menjadi sarana bagi pemberdayaan masyarakat

3. Pengembangan pemerintahan yang adil, terbuka, dan bertanggungjawabPemerintahan kampung diharapkan dapat mengembangkan proses pemerintahan yang bersikap adil bagi semua warga kampung, mengahragai semua orang secara sama tanpa melihat status sosialnya, bersikap terbuka, mau menerima usulan atau masukan masyarakat, dan dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaaannya kepada masyarakat kampung.

14 15

4. Perbaikan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat kampungPaling tidk, perbaikan kualitas pelayanan bisa dimulai dari pelayanan adminitrasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung, seperti pelayanan yang berhubungan dengan adminstrasi kependudukan.

Khusus di bidang pengelolaan keuangan dan pembanguan kampung, apa tantangan utama dari pemerintah kampung dalam pelaksanaan tugasnya?

Pemerintah kampung diharapkan mampu melaksanakan secara baik semua tahapan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung, mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi.

Bagian3

TATA KELOLA KEUANGAN KAMPUNG

Syaratnya, pemerintah kampung harus memiliki pemahaman yang baik terhadap semua aspek terkait, mulai dari sisi peraturan keuangan dan pembangunan kampung, cara pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung (merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan), serta memahami kebutuhan masyarakat dalam program-program pembangunan kampung. Oleh karena itu, buku modul ini sengaja disusun untuk membantu pemerintah kampung agar dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung secara baik sesuai dengan tantangan tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan keuangan kampung?

Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki kampung dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat menjadi milik kampung sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Uang bisa menjadi ukuran kekayaan kampung, yang bisa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Siapa yang memiliki keuangan kampung?

Keuangan kampung adalah barang milik semua warga kampung, bukan milik perseorangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan kampung juga harus direncanakan dengan melibatkan warga kampung dan juga dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada warga kampung.

Kenapa harus ada pengelolaan keuangan kampung?

Ketersediaan keuangan kampung pada dasarnya bersifat terbatas, terutama jika dibandingkan dengan terus berkembangnya jenis kebutuhan pembangunan kampung. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan kampung yang baik agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan kampung secara bertahap dan berkelanjutan.

16 17

Seperti apakah pengelolaan keuangan kampung yang baik?

Pengelolaan keuangan kampung yang baik tercapai jika uang yang ada mampu digunakan secaraefektif, bertanggungjawab, dan mampu memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung.

Apa saja urutan tahapan dalam pengelolaan keuangan kampung?

Pengelolaan keuangan kampung pada dasarnya mencakup:

1. perencanaan program pembangunan beserta sumber-sumber pembiayaannya;

2. penganggaran dalam APBKam (Anggaran Pendapatan dan BelanjaKampung);

3. pelaksanaan atau pembelanjaan APBKam; dan4. pertanggungjawaban: pengawasan, evaluasi, pelaporan.

Apa saja yang menjadi unsur pokok pengelolaan keuangan kampung yang baik?

Pengelolaan keuangan kampung yang baik meliputi tiga unsur pokok, yaitu unsur proses, substansi, dan administrasi.

Bagaimana pengelolaan keuangan kampung yang baik dilihat dari unsur proses?

Proses pengelolaan keuangan kampung yang baik dapat dilihat melalui 4 (empat) tahap seperti terlihat dalam Gambar 1 berikut berikut ini:

Gambar 1Daur Ulang (Siklus) Pengelolaan Program

PerencanaanProgram

a. Partisipasi Masyarakat Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan kampung yang dirumuskan dalam APBKam harus melibatkan partisipasi masyarakat kampung dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan APBKam. Pemerintah kampung juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan kampung. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses implementasi, monitoring dan evaluasi penggunaan uang.

b. Rancangan APBKam yang berbasis program, seperti terlihat dalam gambar 1. Perencanaan dan penyusunan APBKam bukan semata pekerjaan administrasi, dengan cara mengisi blangko APBKam beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi kampung.

c. Perencanaan APBKam pada dasarnya adalah bagaimana mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk diterjemahkan sebagai agenda pengelolaan program kerja kampung. Dengan kata lain, menyusun ABPkam harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program.

d. Perencanaan beriringan dengan penganggaran. Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kampung di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

e. Setelah penganggaran dilanjutkan dengan pelaksanaan program, yakni sebagai rangkaian kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu)yang ditentukan.

Pengawasan, Evaluasi,dan Pelaporan

PelaksanaanProgram

Penganggaran(RAPBKam)

f. Proses berikutnya adalah pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Proses ini sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Pelaporan

18 19

merupakan alat untuk pertanggungjawaban dan evaluasi, yang kemudian akan menghasilkan usulan perbaikan (pembaruan) atau inovasi bagi perencanaan program tahun berikutnya. Jika proses siklus pengelolaan keuangan itu dijalankan dengan baik, maka dari tahun ke tahun akan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan kampung.

Bagaimana pengelolaan keuangan kampung yang baik dilihat dari unsur substansi?

a. Aspiratif. Dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan kampung, pemerintah kampung dan Bamuskam harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil/wali dan pemerintah kampung.

b. Transparansi (keterbukaan). Transparansi berarti pemerintah kampung mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Kampung wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBKam kepada masyarakat. Masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang APBKam, termasuk program pembangunan, lelang kas kampung, Alokasi Dana Kampung, bantuan dari pemerintah, pungutan dari masyarakat, dan sebagainya. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah kampung. Demikian sebaliknya.

c. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah Kampung dalam mengelola keuangan Kampung sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Kalau pemerintah kampung bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau pemerintah tidak bertanggungjawab alias tidak jujur, maka masyarakat akan tidak percaya, bisa-bisa kalau ketidakjujuran itu parah sekali atau

sering makan uang rakyat, maka rakyat akan bergerak “mereformasi”pemerintah kampung.

d. Responsivitas. Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah kampung dan Bamuskam terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Paling ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap ini. Pertama, pemerintah kampung dan Bamuskam perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. Kedua, prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, kecuali hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah Kampung beserta tokoh-tokoh masyarakat. Ketiga, perlu diperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan alokasi dana untuk pembangunan. Dalam mengalokasikan dana APBKam, Pemerintah Kampung dan Bamuskam perlu memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pada sektor-sektor pembangunan, kelompok-kelompok sosial dan seluruh wilayah Kampung. Dalam prakteknya, masalah keseimbangan dan pemerataan ini jarang diperhatikan di banyak Kampung.

Bagaimana penjelasan dari unsur administrasi?

Administrasi menyangkut penggunaan prinsip kecermatan, ketelitian, kerapian, keahlian, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan kampung. Unsur administrasi ini sangat berguna untuk mendukung unsur substansi pengelolaan keuangan kampung yang baik. Prinsip pokok dalam unsur administrasi ini mencakup:

a. Uang mengikuti fungsi (money follow functions). Artinya dirumuskan dulu sejumlah fungsi kampung yang diturunkan dari kewenangan dan urusan, kemudian dijabarkan dalam anggaran.

20 21

b. Prinsip periodik (berkala secara waktu).c. Prinsip pembebasan anggaran pengeluaran, yang menguntungkan

anggaran penerimaan.d. Prinsip fleksibilitas. e. Prinsip kecermatan.f. Prinsip kelengkapan.g. Prinsip komprehensif. h. Prinsip terinci.i. Prinsip pendapatan yang kontinyu/rutin/berkelanjutan, yaitu

diusahakan agar pendapatan rutin dapat menutupi biaya rutin,sedangkan pendapatan pembangunan digunakan untuk belanja

Bagian4

PENDAPATAN KAMPUNG DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN KAMPUNG

pembangunan.j. Prinsip prioritas, yaitu dalam penyusunan anggaran diupayakan untuk

mempertajam prioritas dalam penggunaan dana.k. Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, di mana pengendalian

pembiayaan dan penghematan yang menyeluruh pada prioritas daerah tersebut. Dalam penyusunan rencana anggaran, harus direncanakan terlebih dahulu anggaran pendapatan, kemudian disusun anggaran belanjanya.

l. Prinsip disiplin anggaran, di mana setiap satuan kerja kampung yang memperoleh anggaran harus menggunakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggungjawabanya, serta tidak melaksanakan kegiatan atau proyek yang tidak tersedia anggarannya dalam APBKam.

Apa saja sumber pendapatan kampung?Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, sumber-sumber pendapatan kampung terdiri dari:

a. Pendapatan asli kampung, terdiri dari hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk kampung dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi kampung.

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Kampung secara proporsional yang merupakan alokasi dana kampung.

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, danPemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagaimana perencanaan pendapatan kampung?

Dalam merencanakan pendapatan kampung, dapat ditelusuri dari :

a. Perolehan pajak daerah kabupaten yang diperuntukkan untukKampung.

22 23

f. Sumbangan dari pihak ketiga kepada Kampung, dapat berbentuk

g.hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan. Pinjaman kampung, dengan berbagai pihak.

b. Perolehan retribusi daerah kabupaten. c. Perolehan dari hasil penyisihan PBB.d. Alokasi Dana Kampung Bantuan dari pemerintah kabupaten melalui

dana perimbangan yang diterima kabupaten.e. Bantuan-bantuan pemerintah lainnya baik melalui program-program

yang ditujukan ke kampung. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada kampung disesuaikan dnegan kemampuan keuangan.

h. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan pengelolaan potensi kampung guna meningkatkan pendapatan asli kampung. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi : kerjasama di bidang manajemen operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama bagi hasil.

i. Perimbangan badan usaha milik kampung.

Bagaimana tata cara menyusun dan menetapkan target pendapatan kampung?

Dilakukan dengan cara menetapkan target minimal jumlah uang yang direncanakan akan diterima oleh Kampung selama satu tahun anggaran. Karena sifatnya minimal, maka sangat mungkin melebihi target. Semua target ini selanjutnya akan dituangkan dalam APBKam.

Tata caranya adalah:

a. Meneliti kembali hasil pencatat di Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan Kampung mengenai pemasukan pendapatan kampung dari masing-masing sumber pendapatan Kampung pada tahun Anggaran yang telah lalu.

b. Mengkaji kembali keputusan-keputusan Kampung yang mengaturmengenai besarnya tarif pendapatan Kampung dari masing-masing sumber pendapatan kampung, apakah masih sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi.

c. Mengkaji kembali teknik pemungutan Pendapatan Kampung yang sekarang sedang dilaksanakan masih efisien dan efektif apa tidak.

d. Meneliti kembali potensi pendapatan Kampung di lapangan apa semua sudah tergali secara intensif.

e. Memperkirakan pemasukan pendapatan Kampung minimal yang harus dicapai untuk tahap Anggaran yang akan datang.

f. Menuangkan jumlah besaran rupiah sebagai target pendapatanKampung dalam RAPBKam.

Bagaimana menghitung komponen pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat kampung saat menetapkan target pendapatan kampung?

Ini didasarkan dengan cara memperkirakan jumlah uang, barang, maupun tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung selama satu tahun anggaran. Kegiatan pembangunan kampung yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang memang telah direncanakan dan akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung.

Setiap bentuk sumbangan masyarakat, meskipun berwujud barang maupun tenaga, harus bisa di-angka-kan berapa nilainya. Namun, meskipun dinilai dalam bentuk angka, ini tidak lantas harus berarti harus ada uang yang harus dibayarkan untuk mengganti barang atau tenaga tersebut. Setalah semua berhasil diperkirakan targetnya, selanjutnya angka ini dimasukkan sebagai bagian pendapatan kampung dalam APBKam.

Seperti apa contoh menghitungnya?

Misalnya ada 100 orang penduduk kampung menyumbangkan tenaga saat melakukan gotong royong pembuatan saluran air selama 3 (tiga) hari. Jika diperkirakan tenaga setiap orang dihargai Rp. 50.000 per hari, maka sumbangan penduduk kampung dalam pendapatan kampung adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Sumbangan = Jumlah Orang X Nilai Biaya Per-Orang

= 100 Orang X Rp. 50.000

= Rp. 5.000.000

24 25

Bagaimana cara melakukan pungutan kampung?

Di dalam pelaksanaan pemungutan kampung, ada 4 (empat) unsur yang penting yang perlu mendapat perhatian yaitu aparat pelaksana pemungutan pendapatan Kampung, cara pemungutan pendapatan Kampung, tarif pungutan pendapatan Kampung dan mekanisme pemungutan pendapatan Kampung. Empat unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan mempunyai pengaruh yang cukup dalam upaya meningkatkan pendapatan Kampung.

Apa saja tugas perangkat kampung dalam melakukan pungutan kampung?

1. Kepala Kampung

a. Merancang usulan Peraturan Kampung tentang pemungutan pendapatan Kampung baru;

b. Meninjau atau mengajukan usul peninjauan kembali atas suatuPeraturan Kampung tentang pungutan pendapatan Kampung tertentu misalnya usulan untuk meninjau kembali/merubah tarif pendapatan dari sumber pendapatan Kampung tertentu.

2. Perangkat KampungTugas perangkat kampung dalam pendapatan kampung adalah membantu Kepala Kampung dalam pemungutan pendapatan Kampung secara operasional di lapangan dengan jalan :

a. Melaksanakan penagihan atau pemungutan terhadap pungutan- pungutan yang telah ditetapkan dengan jalan Peraturan Kampung Baru.

b. Melaksanakan penagihan atas pengelolaan barang-barang atau harta kekayaan milik Kampung.

3. Bendahara KampungTugas Bendaharawan kampung dalam bidang pendapatan Kampung adalah menerima dan menyimpan setoran uang pendapatan kampung dari perangkat Kampung yang ditunjuk sebagai pemungut pungutan Kampung.

Bagaimana melakukan pungutan kampung secara efisien?

a. Mendatangi secara langsung untuk melakukan pemungutan terhadap warga Kampung/pihak lain yang berdasarkan Peraturan Kampung menjadi sasaran/obyek pungutan Kampung.

b. Menerima pungutan Kampung di kantor kampung khususnya untuk pungutan Kampung, yang proses penyelesaian administrasinya berlangsung di kantor Kampung.

c. Cara lain di luar kedua cara di atas.

Bagaimana menetapkan tarif pungutan kampung yang baik?

Ada beberapa hal yang penting yang menjadi dasar dalam menetapkan tarif pendapatan Kampung.

a. Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Peraturan Kampung.

b. Penentuan besarnya tarif/perubahan tarif disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian kampung pada khususnya dan kemampuan/pendapatan warga kampung pada umumnya.

Apa yang dimaksud dengan Kekayaan Kampung?

Kekayaan kampung adalah semua sumberdaya yang memiliki nilai uang yang dimiliki oleh kampung, bukan milik perorangan yang ada di kampung. Ini misalnya terdiri dari tanah kas kampung, lapangan olah raga, pasar kampung, bangunan milik kampung, maupun lain-lain kekayaan milik kampung. Dalam unsur APBKam, kekayaan kampung ini dikelompokkan sebagai Pendapatan Asli kampung.

Apa tanda buktinya bahwa barang-barang tertentu dapat dimasukkan sebagai kekayaan kampung?

Agar dapat diakui sebagai kekayaan kampung, maka sebmua barang yang termasuk sebagai kekayaan kampung harus memiliki dokumen kepemilikan yang sah atas nama kampung (bukan perseorangan).

26 27

Bagaimanakah pengelolaan yang baik terhadap kekayaan kampung?

Pengelolaan kekayaan kampung yang baik harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sekaligus juga berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan kampung.

Bagaimanakah cara pengelolaan kekayaan kampung?

Pengelolaan kekayaan kampung harus dimanfaaatkan sepenuhnya bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kampung. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika pengelolaan kekayaan kampung hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atausegelintir orang saja.

Bagian5

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBKam)

Siapa yang bertanggungjawab mengelola kekayaan kampung?

Pemerintah Kampung, melalui Kepala Kampung, bertanggungjawab atas pengelolaan kekayaan kampung dengan mendapatkan persetujuan dari Bamuskam. Bamuskam mempunyai hak dan kewenangan untuk mengawasi, menolak ataupun menyetujui kebijakan pengelolaan (pengadaan, perawatan, pemanfaatan, jual-beli dan sebagainya) kekayaan kampung yang dilakukan oleh Kepala Kampung jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Darimanakah sumber anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pengelolaan barang-barang yang menjadi kekayaan kampung?

Pembiayaan dibebankan dalam APBKam yang sejak awal nilainya sudah diperkirakan saat menyusun APBKam. Karena dibiayai oleh APBKam, maka Semua hasil pengelolaan harus bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan.

Apa saja hal utama yang butuh dipahami dalam mengelola APBKam?

1. Cara menyusun APBKam (termasuk jika dibutuhkan APBKam Perubahan): terkait dengan jenis dan pos anggaran yang ada dalam APBKam;

2. Tata cara cara menetapkan APBKam (termasuk jika ada APBKamPerubahan) sebagai Peraturan Kampung;

3. Tata cara pelaksanaan APBKam: dan4. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawababn APBKam.

Siapa yang bertugas menyusun APBKam?

APBKam diusulkan oleh Pemerintah Kampung yang kemudian diajukan untuk dibahas dan disepakati oleh Bamuskam.

Kapan penetapan dan APBKam dilakukan?

Dalam rangka penetapan APBKam, maka setiap tahun anggaran akan ditetapkan dengan Peraturan Kampung, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. Peraturan Kampung dimaksud ini harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 hari setelah ditetapkan.

Apakah APBKam yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kampung dapat diubah?

Ya, dapat diubah. Perubahan APBKam dapat diubah namun setelah mengalami pelaksanaan 6 (enam) bulan anggaran berjalan. Sebab-sebab terjadinya

28 29

KodeAnggaran

Pos Penerimaan

1.1. Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

1.2. Pos Pendapatan Asli Kampung

1.3. Pos Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten

1.4. Pos Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi

1.5. Pos Sumbangan Pihak Ketiga

1.6. Pos Pinjaman Kampung

1.7. Pos Usaha Kampung

1.8. Pos Lain-lain Pendapatan Kampung yang Sah

Perubahan APBKam harus memenuhi salah satu atau lebih dari beberapa syarat berikut ini:

1. Terdapat sisa perhitungan tahun yang lalu.

2. Adanya penambahan/penurunan penerimaan kampung.

3. Terjadinya Pergeseran belanja Kampung.

Siapa yang harus membuat perubahan APBKam?

Apabila dalam tahun anggaran yang berjalan terjadi perubahan baik penerimaan dan pengeluaran, maka Kepala kampung bersama Bamuskam melakukan pembuatan perubahan APBKam.

Apakah Peraturan Kampung tentang APBKam membutuhkan peraturan lainnya agar dapat berjalan?

Ya. Pelaksanaan APBKam dilaksanakan dengan Keputusan Kepala kampung. Pelaksanaan Administrasi Keuangan APBKam dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh kepala kampung dengan persetujuan Bamuskam. Setiap pengeluaran yang membebani keuangan kampung harus mendapat persetujuan kepala kampung. Peraturan Kampung lainnya yang harus ditetapkan adalah Peraturan Kampung tentang Perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kampung yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Bagaimanakah pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBKam?

Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam APBKam dicatat oleh Bendaharawan Kampung dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Kampung. Kepala Kampung wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBKam, sebagai bagian dari kelengkapan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

Bagaimana cara menyusun pos penerimaan untuk dimasukkan dalamAPBKam?

Ada 4 (empat) komponen dalam pos penerimaan yang harus ditetapkan sejak

awal dalam menyusun APBKam, yaitu:

1. Penetapan jumlah penerimaan yang diperoleh dari bantuan Kabupaten. Ini meliputi penerimaan yang diperoleh dari bagian pajak dan retribusi Kabupaten yang diterima kampung, Alokasi Dana Kampung, maupun dari sumber penerimaan lainnya yang sah;

2. Penetapan jumlah penerimaan dari pengelolaan kekayaan dan asetkampung;

3. Penetapan jumlah penerimaan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat kampung yang bersangkutan; dan

4. Penetapan jumlah penerimaan dari hasil jasa pelayanan administrasi pemerintah kampung.

Terdiri dari apa saja pos penerimaan yang ada dalam APBKam?

Ada 8 (delapan) pos yang menjadi sumber penerimaan kampung dalam APBKam. Masing-masing pos memiliki kode anggaran yang berbeda dalam dokumen resmi APBKam. Kedelapan pos, beserta kode anggarannya adalah sebagai berikut:

30 31

KodeAnggaran Pos Pengeluaran Rutin

2R.1. Belanja Pegawai

2R.2. Belanja Barang

2R.3. Belanja Pemeliharaan

2R.4. Perjalanan Dinas

2R.5. Belanja Lain-lain

2R.6. Pengeluaran Tak Terduga

Dalam menyusun pengeluaran dalam APBKam, prinsip apa yang harus diperhatikan?

1. Prinsip HematSetiap pengeluaran kampung yang dibiayai dari anggaran kampung harus diusahakan sehemat mungkin, dalam arti tidak boros dan tidak mewah.

2. Prinsip TerarahSetiap pengeluaran kampung yang dibiayai dari anggaran kampung diusahakan terarah kepada tujuan yang telah direncanakan.

3. Prinsip TerkendaliSetiap pengeluaran kampung yang dibiayai dari anggaran kampung harus diupayakan tidak melebihi dari anggaran yang telah direncanakan.

Terdiri dari apa saja pos pengeluaran yang ada dalam APBKam?

1. Pengeluaran Rutin

Terdiri dari 6 (enam) jenis pos pengeluaran, yang masing-masing memiliki Kode Anggaran yang berbeda-beda. Keenam jenis ini adalah sebagai berikut:

2. Pengeluaran Pembangunan Kampung

Terdiri dari 6 (enam) jenis pos pengeluaran, yang masing-masing memiliki Kode Anggaran yang berbeda-beda. Keenam jenis ini adalah sebagai berikut:

KodeAnggaran Pos Pengeluaran Pembangunan

2P.1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintah

2P.2. Pembangunan Prasarana Produksi

2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran

2P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan

2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial

2P.6. Pembangunan Lain-lain

Apa yang harus diperhatikan saat menggunakan atau membelanjakan pos pengeluaran dalam APBKam?

Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan ketika menggunakan atau membelanjakan anggaran pengeluaran (belanja) yang ada dalam APBKam , yaitu:

1. Setiap penggunaan anggaran pengeluaran harus memiliki dasar peraturan yang jelas;

2. Setiap penggunaan anggaran pengeluaran harus didasarkan pada hak yang telah diberikan, dalam arti tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang;

3. Setiap penggunaan anggaran pengeluaran, sekecil apapun jumlahnya, harus disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah;

32 33

KODEANGGARAN URAIAN

JUMLAH(Rp) KETERANGAN

1 2 3 41.1 Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Lalu

1.21.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.1.2.7.

1.2.8.1.2.9.

1.2.10.1.2.11.

Pos Asli Pendapatan KampungTanah Kas Kampung Pasar/Kios Kampung Bangunan KampungObyek Rekreasi yang diurus olehKampungPemandian Umum yang diurus olehKampungHutan KampungPerairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh KampungTempat-tempat pemancingan di sungai Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh kampungJalan KampungHasil Lain-lain Kekayaan Milik Kampung dan Pemerintah

1.3

1.3.1

1.3.2.

Pos Bantuan dari PemerintahKabupaten.Penyerahan Penerimaan Pajak danRetribusi.Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi danBangunan Bagi Daerah Kabupaten

1.4.

1.4.1

Pos Bantuan dari Pemerintah danPemerintah ProvinsiTunjangan Penghasilan

Bagaimana tata cara pembayaran yang menggunakan pengeluaran kampung?

Setiap pengeluaran kampung yang menggunakan dana dalam APBKam harus disetujui oleh Kepala Kampung yang selanjutnya memerintahkan kepada bendaharawan kampung untuk melakukan pembayaran dalam batas-batas jumlah anggaran yang disediakan.

Adakah format baku untuk menyusun pos penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan dalam APBKam?

Ya. Tabel berikut di bawah ini adalah format yang dapat digunakan untuk menyusun pos penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan dalam APBKam. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam APBKam setalah ditetapkan, maka juga ada harus melalu format yang berbeda.

Dalam Peraturan Kampung tentang APBKam, apakah tabel yang berisi pos penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan dalam APBKam juga harus disertakan?

Ya. Tabel yang berisi daftar penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan disertakan dalam bagian lampiran yang menjadi kesatuan dari Peraturan Kampung tentang APBKam.

A n g g a r an P e n er i m aan d a l am AP B K am d i s u s u n m e nu r u t b e n t u k d i b a w a h i n i:

Lampiran : Peraturan Kampung ………………..…… Nomor ….Tahun …… Tanggal…………

BAGIAN PENERIMAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

……………………………………………………. TAHUN ANGGARAN……………………

34 35

1 2 3 41.4.2.1.4.3.1.4.4.

1.4.5.

1.4.6

Bantuan Dana Pembangunan KampungBantuan hadiah lomba kampungBantuan Perolehan dari penyisihan pajak dan retribusi daerahBantuan Penyisihan dari penerimaan PBBbagian daerah Provinsi. Bantuan khusus lainnya.

1.5.1.5.11.5.2.1.5.3.1.5.4.1.5.5.

Pos Sumbangan Pihak KetigaHadiah Donasi Wakaf HibahLain-lain sumbangan

1.6.1.6.1

1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.6.5.

Pos Pinjaman KampungPinjaman dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Pinjaman Bank PemerintahPinjaman Bank DaerahPinjaman Bank SwastaSumber-Sumber Lain Yang Sah

1.71.7.1.1.7.2.

Pos Usaha KampungPerusahaan KampungBadan Usaha Milik Kampung

1.8. Pos Lain-lain Pendapatan

JUMLAH

KODE ANGGARAN

URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1 2 3 42R.12R.1.2.2R.1.3.2R.1.4.2R.1.5.2R.1.6.2R.1.7.

Pos Belanja Pegawai Penghasilan Kepala kampung Penghasilan Perangkat Kampung Tunjangan BPDHonor…. Honor…. Honor….

2R.2.2R.2.1.2R.2.22R.2.3.2R.2.4.2R.2.5.

Pos Belanja Barang Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor…………….…………….

2R.3.2R.3.1.2R.3.2.2R.3.3.2R.3.4.2R.3.5.2R.3.6.

Pos Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor Air, Listrik, TeleponPeralatan KantorPemeliharaan Kekayaan Kampung…………….…………….

2R.4.2R.4.1.2R.4.2.2R.4.3.

Pos Belanja Perjalanan DinasPerjalanan Dinas…………….…………….

2R.5.2R.5.1.2R.5.2.

Pos Belanja Lain-lain…………….…………….

A n g g a r an P e n g e lu a r an R u t i n d a l am AP B Kam d i s u su n m e nu r u t b e n t u k d i b a w ah i ni :

Lampiran : Peraturan Kampung ……………….…… Nomor ….Tahun …… Tanggal ………

BAGIAN PENGELUARAN RUTIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

……………………………………………………. TAHUN ANGGARAN……………………

…………………., Tanggal ………………… 20…… Kepala kampung ……………………………………

Cap/tanda tangan

(Nama Terang Kepala Kampung)

36 37

KODE ANGGARAN URAIAN

JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1 2 3 42P.1.

2P.1.1.2P.1.2.2P.1.3.2P.1.4.

Pos Pembangunan Sarana dan PrasaranaKampung Gedung Kantor Balai Kampung Gapura Kampung……………………………...

2P.2.2P.2.1.2P.2.2.2P.2.3.

Pos Pembangunan Prasarana ProduksiPembuatan DamPembuatan Saluran air……………………………...

2P.3.2P.3.1.2P.3.2.2P.3.3.

Pos Pembangunan Prasarana PemasaranPembangunan Pasar Kampung di…. Pembangunan Kios Kampung……………………………...

2P.4.2P.4.1.2P.4.2.2P.4.3.2P.4.4.

Pos Pembangunan Prasarana PerhubunganPembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan ……………………………………………...

2P.5.2P.5.1.2P.5.2.2P.5.3.2P.5.4.

Pos Pembangunan Prasarana Sosial Pembangunan Gereja di ……………. Pembangunan Masjid di ……………. Pembangunan Lapangan Sepakbola……………………………….

1 2 3 42R.6.2R.6.1.2R.6.2.

Pos Pengeluaran Tak Terduga…………….…………….

JUMLAH


Cap/tanda tangan


A n g g a r a n P e n g e lu a r a n P em b a n gun a n da l a m A P B Kam d i s u s u n me n u r u t b e n t u k di b a w ah i n i :

Lampiran : Peraturan Kampung …………………… Nomor ….Tahun …… Tanggal ….…

BAGIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

……………………………………………………. TAHUN ANGGARAN ………………………

38 39

KODE ANGG ARAN

URAIAN

JUMLAH

PENJE LASAN

SEBELUM

PERUBAH AN

PENAM BAHAN

PENGU RAN GAN

SETELAH

PERUBA HAN

1 2 3 4 5 6 71.1 Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Yang Lalu

1.2.1.2.1.1.2.21.2.3.1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.1.2.11.

Pos Asli Pendapatan kampungTanah Kas Kampung Pasar/Kios Kampung Bangunan KampungObyek Rekreasi yang diurus olehKampungPemandian Umum yang diurus olehKampungHutan KampungPerairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh KampungTempat-tempat pemancingan di sungaiTempat pelelangan ikan yang dikelolaoleh kampungJalan KampungHasil Lain-lain kekayaan milik kampung dan Pemerintah

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Pos Bantuan dari PemerintahKabupaten.Penyerahan penerimaan pajak dan retribusi.Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi daerah kabupaten

1 2 3 42P.6.2P.6.1.

Pos Pembangunan Lain-lain…………….

JUMLAH


Cap/tanda tangan


Per u b a h an Pe n e r im aan d a l am A P B K am Per u ba h an d i s u s un me n u r ut b e n t u k d i ba w a h i ni :

Lampiran : Peraturan Kampung …………….……… Nomor ….Tahun …… Tanggal ………

PERUBAHAN PENERIMAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

……………………………………………………. TAHUN ANGGARAN …………..…………

40 41

1 2 3 4 5 6 71.4.

1.4.1.1.4.2.

1.4.3.1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Pos Bantuan dari Pemerintah danPemerintah Provinsi Tunjangan Penghasilan Bantuan Dana Pembangunan KampungBantuan hadiah lomba kampungBantuan Perolehan dari penyisihan pajak dan retribusi daerahBantuan Penyisihan dari penerimaanPBB bagian daerah ProvinsiBantuan khusus lainnya

1.5.1.5.11.5.21.5.3.1.5.4.1.5.5.

Pos Sumbangan Pihak KetigaHadiah Donasi Wakaf HibahLain-lain sumbangan

1.6.1.6.1.

1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.6.5.

Pos Pinjaman Kampung Pinjaman dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenPinjaman Bank Pemerintah Pinjaman Bank Daerah Pinjaman Bank Swasta Sumber-sumber lain yang sah

1.7.1.7.1.1.7.2.

Pos Usaha KampungPerusahaan KampungBadan Usaha Milik Kampung

1.8. Pos Lain-lain Pendapatan

JUMLAH

KODE ANGGA

RANURAIAN

JUMLAHPEN JELA SAN

SEBELUM

PERUBAH AN

PEN MBA HAN

PENGU RA

NGAN

SETELAH

PERUBA HAN

1 2 3 4 5 6 72R.12R.1.2.2R.1.3.2R.1.4.2R.1.5.2R.1.6.2R.1.7.

Pos Belanja Pegawai Penghasilan Kepala kampung Penghasilan Perangkat Kampung Tunjangan BPDHonor…. Honor…. Honor….

2R.2.2R.2.1.2R.2.22R.2.3.2R.2.4.2R.2.5.

Pos Belanja Barang Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor…………….…………….

2R.3.2R.3.1.2R.3.2.2R.3.3.2R.3.4.2R.3.5.2R.3.6.

Pos Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor Air, Listrik, TeleponPeralatan KantorPemeliharaan Kekayaan Kampung…………….…………….

2R.4.2R.4.1.2R.4.2.2R.4.3.

Pos Belanja Perjalanan DinasPerjalanan Dinas…………….…………….

P er u ba h a n P e n g e l u a r an R u t i n da l am A P B K am Pe r u ba h an d i s u s u n me n u r u t b e n t u k d i ba w a h i n i :


PERUBAHAN PENGELUARAN RUTIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

…………………………………………………….TAHUN ANGGARAN……………………


Cap/tanda tangan


42 43

1 2 3 4 5 6 72R.5.2R.5.1.2R.5.2.

Pos Belanja Lain-lain…………….…………….

2R.6.2R.6.1.2R.6.2.

Pos Pengeluaran Tak Terduga…………….…………….

JUMLAH

KODE ANGGA

RANURAIAN

JUMLAHPEN JELA SAN

SEBE LUM

PERUBA HAN

PENAM BA HAN

PENGU RA

NGAN

SETE LAH

PERUBA HAN

1 2 3 4 5 6 72P.1.

2P.1.1.2P.1.2.2P.1.3.2P.1.4.

Pos Pembangunan Sarana dan PrasaranaKampung

Gedung Kantor Balai Kampung Gapura Kampung……………………………...

2P.2.

2P.2.1.2P.2.2.2P.2.3.

Pos Pembangunan Prasarana Produksi

Pembuatan DamPembuatan Saluran air……………………………...

2P.3.

2P.3.1.2P.3.2.2P.3.3.

Pos Pembangunan Prasarana Pemasaran

Pembangunan Pasar Kampung di…. Pembangunan Kios Kampung……………………………...

2P.4.

2P.4.1.2P.4.2.2P.4.3.2P.4.4.

Pos Pembangunan PrasaranaPerhubungan

Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan ……………………………………………...

P e r u ba h a n P e n g e l u a r a n P e m ba n g u n an d a l a m A P B K a m P e r u b a h a n d i s u s u n me nu r ut b e n t u k d i b a w a h i ni


PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

…………………………………………………….TAHUN ANGGARAN ……….………….


Cap/tanda tangan


44 45

1 2 3 4 5 6 72P.5.2P.5.1.2P.5.2.2P.5.3.2P.5.4.

Pos Pembangunan Prasarana Sosial Pembangunan Gereja di ……………. Pembangunan Masjid di ……………. Pembangunan Lapangan Sepakbola……………………………….

2P.6.2P.6.1.

Pos Pembangunan Lain-lain…………….

JUMLAH

Bagian6

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KAMPUNG


Cap/tanda tangan


Siapa yang harus melakukan kewajiban penatausahaan keuangan kampung?

Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk melakukan penatausahaan keuangan kampung dengan mengangkat Bendahara Kampung sebelum tahun angaran keuangan kampung dimulai.

Bagaimana proses dan mekanisme penatausahaan keuangan kempung?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negreri No. 37 Tahun 2007, proses dan mekanisme penatausahaan keuangan kampung dilakukan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;b. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada

Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

c. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

d. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

46 47

e. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: (1) Buku kas umum; (2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan (3) Buku kas harian pembantu.

Bagaimana mekanisme pelaporan penatausahaan keuangan kampung?

Laporan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan kampung dilakukan secara administrtaif dan harus dilampirkan dengan:

a. Buku kas umum.b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan

bukti-bukti pengeluaran yang sah.c. Bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas negara.

Sesuai dengan regulasi yang ada, bagaimana proses penetapan pertanggungjawaban APBKam?

Dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, penetapan pertanggungjawaban APBKam dilakukan melalui proses:

a. Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKam dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Kampung;

b. Sekretaris Kampung menyampaikan kepada Kepala Kampung untukdibahas bersama Bamuskam;

c. Berdasarkan persetujuan Kepala Kampung dengan Bamuskam maka Rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKam dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung;

d. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagaimana proses penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam?Penyampaian pertanggungjawaban dilakukan melalui Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung.

Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKam dan Keputusan Kepala Kampung tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Adapun waktu penyampaiannya paling lambat 7 hari kerja setelah PeraturanDesa ditetapkan.

Terkait dengan Alokasi Dana Kampung, mekanisme apa yang harus dilakukan untuk keperluan pelaporan dan pertanggungjawaban?

a. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.

b. Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayaidari ADD, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;

2. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakupperkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

c. Penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap.

d. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;

e. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

48 49

C o n t o h F o r m at B u k u Kas U m u m D e s a b er d a s a r k an P e r m e n da g r i 37 / 2 0 0 7 :

Lampiran II Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 37 Tahun 2007Tanggal : 24 Juli 2007Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS UMUMDESA …………………………………… KECAMATAN …………………………………

TAHUN ANGGARAN ………………………….

C on t oh F o r m a t B u k u K a s Pem b a n tu Per i n ci a n O b y e k P e n e r im aa n D e s a b e r d a s a r k an P erme n d a g ri 3 7 / 2 0 07 :

Lampiran III Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 37 Tahun 2007Tanggal : 24 Juli 2007Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

DESA …………………………………… KECAMATAN …………………………………

No TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN

(Rp.)PENGELUARAN

(Rp.)TAHUN ANGGARAN ………………………….

1 2 3 4 5 6 No. URUT

NOMOR BUKU PENERIMAAN

TANGGAL SETOR

NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA

JUMLAH (Rp.)

1 2 3 4 6

JUMLAHJumlah bulan/tanggal ……. Rp. Rp.Jumlah sampai bulan lalu/tanggal …… Rp. Rp.Jumlah semua s/d bulan/tanggal …… Rp. Rp. _ Sisa kas Rp.Pada hari tanggal ……………………., 20 …Oleh kami didapat kas Rp. …………………………………….. (………………………………………………………………………………… dengan huruf) Terdiri dari :

Tunai Rp. …………………………Saldo Bank Rp. ………………………… Surat Berharga Rp. ………………………..

………………………. , tanggal …………..

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,KEPALA DESA,

…… … … … … … … … … … … … … … …… . . …… … … … … … … … … … … … … … …… . .

C a ra P e n g i s i an : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas ataua pengeluaran kasKolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kasKolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

_ Jumlah bulan ini Rp. Jumlah sampai bulan lalu Rp. Jumlah s/d bulan ini Rp.

………………………. , tanggal ………


…… … … … … … … … … … … … … … …… . . …… … … … … … … … … … … … … … …… . .

C a ra P e n g i s i an : Kolom 1 diisi dengan nomor urutKolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaanKolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnyaKolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnyaKolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti Penerimaan lainnya

50 51

C o n t oh F o r m a t B u k u K a s Pem b a n tu Peri n ci a n O b y e k P e n g e l u a r a n D e s a b e r d a s a r k a n P erme n d a g ri 3 7 / 20 0 7 :

Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 37 Tahun 2007Tanggal : 24 Juli 2007Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESA …………………………………… KECAMATAN …………………………………

C on t o h F o r m a t B u k u K as Ha r i an Pe m ba n t u D e s a b er d a s a r k an Pe r m e n dag r i 37 / 2 0 0 7 :

Lampiran V Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 37 Tahun 2007Tanggal : 24 Juli 2007Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS HARIAN PEMBANTUDESA …………………………………… KECAMATAN …………………………………

TAHUN ANGGARAN ………………………….

TAHUN ANGGARAN …………………………. NoURUT

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (Rp.)

PENGELUARAN (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

No.URUT

NOMOR BUKUPENGELUARAN

TANGGALPENGELUARAN

NOMOR SPP & BUKTIPENGELUARAN LAINNYA

JUMLAH(Rp.)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

__ JUMLAH_

_ __ J U M L A H _

Jumlah bulan ini Rp. Jumlah sampai bulan lalu Rp. Jumlah s/d bulan ini Rp.

………………………. , tanggal …….


…… … … … … … … … … … … … … … …… . . …… … … … … … … … … … … … … … …… . .

C a ra P e n g i s i an : Kolom 1 diisi dengan nomor urutKolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaranKolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnyaKolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti Pengeluaran lainnyaKolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya

………………………. , tanggal ………


…… … … … … … ……… … … … … … …… . . …… … … … … … … … … … ……… … …… . .

C a ra P e n g i s i an : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kasKolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran kas pengeluaranKolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara

Partnership for Governance Reform in IndonesiaJl. Wolter Monginsidi No. 3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110INDONESIAPhone +62-21-7279-9566Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 http: // w w w .kemit r aan. c o .id

http://www.kemitraan.co.id/

tata kelola keuangan desa

Documents