tata cara revisi dipa per 26 final
TRANSCRIPT
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
TATA CARA PERUBAHAN TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN 2009ANGGARAN TAHUN 2009
RAKOR BIDANG PELAKSANAAN ANGGARANJAKARTA, 18 AGUSTUS 2009
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNO. PER-26/PB/2009 TANGGAL 16 JUNI 2009
TENTANG TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 06/PMK.02/2009 TANGGAL 27 JANUARI 2009
TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2009
3
REVISI DIPAREVISI DIPA
REVISIDIPA
BerdasarkanPerubahan
SA-PSK
TanpaPerubahan
SA-PSK
Pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
RevisiRincian
ABPP
Pergeseran anggaran belanja:- antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran- antar kegitan dalam satu program, karena optimalisasi- antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN
Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PT Non BHMN dan BLU
Perubahan anggaran dalam satu Prop/Kab./Kota untuk Tugas Pembantuan; dan, perubahan anggaran dalamSatu Provinsi untuk Dekonsentrasi
Perubahan anggaran antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional organisasi Pusat/Vertikal
Perubahan pagu PHLN sebagai akibat perubahan kurs sepanjang setelah penandatanganan kontrak
REVISI RINCIAN ABPP REVISI RINCIAN ABPP (Berdasarkan Perubahan SAPSK)(Berdasarkan Perubahan SAPSK)
Tambahan:
- Perubahan akibat luncuran kegiatan Pemilu 2009
- Perubahan akibat penyelesaian Pembangunan infrastruktur
REVISI RINCIAN ABPP REVISI RINCIAN ABPP (Berdasarkan Perubahan SAPSK)(Berdasarkan Perubahan SAPSK)
LARANGAN REVISI RINCIAN ABPPLARANGAN REVISI RINCIAN ABPP
Revisi Rincian ABPPTidak Diperkenankan
apabila :
Mengurangi :
- Alokasi kegiatan 0001 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain
- Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama
- Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker bersangkutan
- Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan
- Rupiah Murni Pendamping PHLN- Alokasi dana kegiatan yang bersifat multiyears- Alokasi dana pada rincian kelompok
pengeluaran/sub kegiatan/kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
Penggunaan dana hasil optimalisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan
gedung kantor, dan pembayaran honor-honor.
7
REVISI DIPA BERDASARKAN REVISI DIPA BERDASARKAN PERUBAHAN SAPSKPERUBAHAN SAPSK
Perubahan DIPA berdasarkan perubahan SAPSK dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan No. 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
8
REVISI TANPA PERUBAHAN REVISI TANPA PERUBAHAN SAPSKSAPSK
Perubahan/ralat karena kesalahan Administrasi
Perubahan Kantor Bayar
Perubahan Nomenklatur Satker
Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/Kabupaten/Kota
Perubahan Alokasi Dana Antar Subkegiatan
Perubahan Volume Keluaran Pada Subkegiatan
Pencairan Tanda Bintang
Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP
Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu
9
Perubahan/ralat karena kesalahan Perubahan/ralat karena kesalahan AAdministrasidministrasi
Perubahan/ralat administrasi dilakukan untuk perbaikan/penyesuaian akibat kekeliruan
pencantuman pada SAPSK dan/atau DIPA berupa:
• perubahan/ralat kode kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN, cara penarikan dana PHLN, dan kode lokasi;
• ralat kode akun terhadap sebagian atau seluruh pagu dana dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi, sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; dan
• perubahan lainnya akibat kekeliruan pencantuman pada SAPSK dan/atau DIPA.
10
Perubahan Kantor BayarPerubahan Kantor Bayar
• Revisi DIPA dapat dilaksanakan berupa perubahan kantor bayar akibat adanya perpindahan lokasi satker atau dalam rangka mendekatkan dengan kantor bayar.
• Persetujuan perubahan kantor bayar memperhatikan pembagian beban kerja kantor bayar dan pelayanan kepada satker
11
Perubahan Nomenklatur Perubahan Nomenklatur SatkerSatker
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk
perubahan nomenklatur satker sepanjang kode satker tetap sebagai akibat adanya reorganisasi berdasarkan
keputusan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Peraturan
Pemerintah Daerah
12
Perubahan Alokasi Anggaran Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/Kabupaten/KotaAntar Propinsi/Kabupaten/KotaRevisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pergeseran dana antar propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
Revisi DIPA dilaksanakan melalui pergeseran dana antar satker dalam unit eselon I yang sama.
Yang dimaksud kegiatan operasional adalah untuk kode kegiatan 0001 dan kode kegiatan 0002.
Pergeseran dana antar satker meliputi :• Pergeseran alokasi kegiatan 0001 pada satu Satker untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain.• Pergeseran alokasi kegiatan 0002 pada satu Satker untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama.
Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009)
Pengurangan alokasi kegiatan 0001 pada satu satker untuk memenuhi
alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain
Revisi atau pergeseran dana antar satuan kerja pada
kegiatan 0001 (Pembayaran Gaji, Honorarium dan
Tunjangan) hanya dimungkinkan khusus untuk memenuhi alokasi gaji dan
tunjangan yang melekat pada gaji
Pasal 6 ayat (4)
Artinya
Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun
dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan
Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009)
Pengurangan alokasi kegiatan 0002 pada satu satker untuk memenuhi alokasi
kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun
yang sama
Revisi atau pergeseran dana antar satker pada kegiatan 0002
(Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan)
untuk akun yang sama antara lain akun 521112 (Belanja Pengadaan Bahan Makanan) untuk perawatan
tahanan/wattah pada Polri dan pengadaan bahan makanan untuk
napi pada Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum
dan HAM
Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang
berbeda sesuai dengan ketentuan
Pasal 6 ayat (4)
Artinya
15
Perubahan Alokasi Dana Perubahan Alokasi Dana Antar SubkegiatanAntar Subkegiatan
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan alokasi dana antar subkegiatan termasuk menambah subkegiatan baru dalam satu program, satu kegiatan, satu jenis belanja dan satu satker sepanjang:
• sasaran program dan/atau volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan, dan
• tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat (kode kegiatan 0001, kode kegiatan 0002 dan kode kegiatan 0003).
Penambahan subkegiatan baru tersebut harus mendukung pencapaian sasaran program, dan sesuai dengan ketentuan dalam Bagan Akun Standar.
16
Perubahan Volume Keluaran Pada SubkegiatanArtinya Pengurangan Volume tidak dapat disahkan tanpa perubahan SAPSKRevisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan volume keluaranpada subkegiatan sepanjang:• sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai; dan• tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis belanja dan satker.
Sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan, apabila:• pekerjaan telah selesai dilaksanakan; atau• pekerjaan telah dikontrakkan sesuai dengan volume keluaran kegiatan/subkegiatan berkenaan; atau• kebutuhan dana untuk pencapaian tujuan pekerjaan tercukupi yang dibuktikan dengan surat pernyataan PA/Kuasa PA.
Pengurangan Volume tidak dapat disahkan tanpa perubahan
SAPSK
17
Pencairan Tanda BintangPencairan Tanda Bintang
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pencairan dana yang diblokir/bertanda
bintang (*) sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila persyaratan
telah terpenuhi.
18
Penggunaan Anggaran Belanja Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBPyang Bersumber dari PNBP
Pengaturan tentang penggunaan anggaran belanja yangbersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk :• Perguruan Tinggi non Badan Hukum Milik
Negara (PT non BHMN) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri, dan
• Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
19
Penyelesaian Tunggakan Tahun Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang LaluYang Lalu
• Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk penyelesaian tunggakan tahun yang lalu
• Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang dalam kegiatan yang sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengganggu pencapaian sasaran program.
• Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, kecuali untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah, dan belanja langganan daya dan jasa.
• Hak tagih atas tunggakan harus memperhatikan batas kedaluwarsa sesuai ketentuan.
20
Batasan Revisi DIPABatasan Revisi DIPARevisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:
1. Pengurangan terhadap: - Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; - Rupiah Murni Pendamping PHLN; - Alokasi dana kegiatan yang bersifat multi years; dan - Alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran
/Subkegiatan/ Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan
dananya sehingga menjadi minus.
2. Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 105/PMK.02/2008 antara lain pengadaan kendaraan operasional,
pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor.
21
PENGAJUAN PENGESAHAN PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPAREVISI DIPAPA/Kuasa PA mengajukan usul pengesahan revisi DIPA
kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah
DirektoratJenderal Perbendaharaan dilampiri:
1. Konsep revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK);
2. Surat pernyataan bahwa sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan dalam hal pengesahan revisi DIPA berupa perubahan alokasi dana antar subkegiatan atau perubahan volume keluaran pada subkegiatan;
3. Dokumen yang dapat menerangkan PHLN dalam hal revisi terkait dengan PHLN.
22
PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPADIPA UNTUK PENYELESAIAN UNTUK PENYELESAIAN TUNGGAKAN TAHUN YANG LALUTUNGGAKAN TAHUN YANG LALUPengajuan usul pengesahan revisi DIPA dalam rangka
penyelesaiantunggakan tahun yang lalu dilampiri:
1. Konsep revisi DIPA dengan mencantumkan catatan pada halaman IV DIPA mengenai jumlah pagu dan uraian pembayaran tagihan.
2. Arsip Data Komputer (ADK);
3. Surat pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan Revisi DIPA tidak mengganggu pencapaian sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan dan tanggungjawab kebenaran tagihan;
4. Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat dalam hal jumlah seluruh tunggakan per satker diatas Rp 500 juta.
Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009)
Pasal 15 dan Pasal 17
Pasal 15 :Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas
pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya
telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran
Pasal 17 : Untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan
belanja langganan daya dan jasa dikecualikan sebagaimana diatur
dalam Pasal 15.
Kata “dikecualikan” sebagaimana terdapat
pada Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tersebut dimaksudkan bahwa untuk tunggakan tahun yang lalu
terkait dengan belanja pegawai, belanja
perjalanan dinas pindah dan belanja langganan
daya dan jasa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui revisi
meskipun tidak dialokasikan dananya
pada DIPA tahun bersangkutan
Dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu melalui mekanisme revisi maka pemberian dispensasi / persetujuan oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya
tidak diperlukan lagi
24
PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPAPENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA UNTUK PERGESERAN DANA ANTAR UNTUK PERGESERAN DANA ANTAR PROPINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK PROPINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN OPERASIONALKEGIATAN OPERASIONALKhusus Revisi DIPA untuk pergeseran dana antar
propinsi /kabupaten /kota, pengajuan Revisi DIPA disampaikan oleh :
1. Kepala kantor wilayah atau satker atasannya yang memiliki
eselon yang lebih tinggi pada kementerian negara/lembaga
yang bersangkutan dalam satu wilayah kerja; atau
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri Negara
atau Pejabat Eselon I satker berkenaan apabila pergeseran dana
dilakukan antar wilayah kerja.
25
PENGATURAN PENGESAHAN PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPAREVISI DIPA
Pengesahan Revisi DIPA untuk Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Revisi DIPA untuk : DIPA Satker Pusat yang berlokasi di luar DKI Jakarta, DIPA Satker Vertikal, DIPA Dekonsentrasi, dan, DIPA Tugas Pembantuan, disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Catatan
Catatan : Untuk DIPA Dekonsentrasi dan DIPA Tugas Pembantuan terlebih dahulu melalui perubahan SAPSK /
SRAA
26
REVISI YANG BERAKIBAT PAGU MINUSREVISI YANG BERAKIBAT PAGU MINUS
1. Dalam hal usul pengesahan revisi DIPA yang akan mengakibatkan pagu minus sesuai hasil konfirmasi dari KPPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penyesuaian dalam batas kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelaahan.
2. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilaksanakan: Direktur Jenderal Perbendaharaan mengembalikan
permohonan pengesahan revisi DIPA kepada satker bersangkutan dan mengembalikan SAPSK kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan permohonan pengesahan revisi DIPA kepada satker bersangkutan dan mengembalikan revisi SRAA kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
27
Pengesahan Revisi DIPA Akibat Pergeseran Pengesahan Revisi DIPA Akibat Pergeseran Dana Dana AAntar Propinsi/Kabupatenntar Propinsi/Kabupaten /Kota/Kota Untuk Untuk Kegiatan OperasionalKegiatan Operasional
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA yang mengakibatkan pergeseran dana antar satker :
- Dalam satu propinsi; dan/atau - Antar propinsi dalam wilayah kerjanya; Pengesahan revisi DIPA oleh Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan tanpa revisi SRAA.
Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA yang mengakibatkan pergeseran dana antar satker dan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
28
Penyampaian Revisi DIPA yang Disahkan Penyampaian Revisi DIPA yang Disahkan oleh Kanwil DJPBNoleh Kanwil DJPBN
Revisi DIPA Hard Copy dan ADK
1. Satker Yang Bersangkutan
2. KPPN terkait
Tembusan
1. Ketua BPK2. Menteri/Ketua
Lembaga3. Gubernur Provinsi4. DJA5. Dir PA, beserta
ADK6. Dir APK
Kepada
29
Batas Akhir Pengajuan dan Batas Akhir Pengajuan dan PenyelesaianPenyelesaian
Batas Akhir pengajuan Revisi DIPA tanpa perubahan SAPSK adalah tanggal 13 November 2009
Pengesahan usul Revisi DIPA dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usul pengesahan revisi dan data pendukung diterima secara lengkap
Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009
30