tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan … sosialisasi... · bab i ketentuan umum ps.1...
TRANSCRIPT
Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi AnggaranBA BUN dan Pengesahan DIPA BA BUN
(PMK No. 231/PMK.02/2015)
1
SISTEMATIKA PENYAJIAN (1/2)BATANG TUBUH
BAB I Ketentuan Umum Ps.1
BAB II PA, PPA dan KPA BUN Ps.2 - Ps.8
BAB III Tata Cara Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN Ps.9 - Ps.11
BAB IV Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RDP BUN Ps.12- Ps.19
BAB V Penetapan Alokasi Anggaran BUN Ps.20- Ps.25
BAB VI Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA BUN Ps.26- Ps.30
BAB VII Ketentuan Lain-lain Ps.31- Ps.35
BAB VIII Ketentuan Peralihan Ps.36
BAB IX Ketentuan Penutup Ps.37- Ps.40
2
SISTEMATIKA PENYAJIAN (2/2)LAMPIRAN
Lampiran I Pedoman Umum Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN
Lampiran II Pedoman KPJM BA BUN
Lampiran III Tata Cara Penyusunan RKA dan RDP BUN
Lampiran IV Pedoman Reviu RKA BUN oleh APIP K/L
Lampiran V Tata Cara Penelaahan RDP BUN
Lampiran VI Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA BUN
3
KETENTUAN UMUM
Penambahan:Pasal 1 angka 10Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara UmumNegara yang selanjutnya PPA BUN adalah pejabat eselondisebut Pemimpin I di lingkungan Kementerian Keuanganyang bertanggung jawab atas program BA BUN danbertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaananggaran BUN.
Pengertian/definisi yang terkait dengan perencanaan,penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN
4
PPA BUN … (1/2)
999.01 Pengelolaan Utang DJPPR
999.02 Pengelolaan Hibah DJPPR
Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dariPenerimaan DN
DJPK
999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah DJKN
999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman DJPB
999.05 Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa DJPK
999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi DJA
999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya DJA
999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus DJPPR, DJKN, DJPB, DJA, BKF
5
• DJPPR merupakan koordinator BA 999.02• DJA merupakan koordinator BA 999.99• DJA merupakan koordinator PPA BUN dalam perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN• Dalam hal terdapat pengelolaan anggaran yang berasal
dari BA BUN yang belum ditetapkan PPA BUN-nya,penetapan PPA BUN dan pengelolaan anggarannya dapatdiatur dalam PMK tersendiri
• Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkunganKemenkeu yang bertanggung jawab atas program BA BUNdan bertindak untuk menandatangani DIPA BUN
PPA BUN … (2/2)
6
TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN ... (1/2)
• mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan;
• melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikanoleh KPA BUN;
• menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada DJA
• menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan Pagu IndikatifBUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
• menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan kepada DJA;
• menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN dibawahnyaberdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
• memberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada KPA BUN dalam rangkapenyusunan RKA BUN;
• meneliti RKA BUN dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA BUN;
• menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan olehMenteri Keuangan dan/atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan Alokasi AnggaranBUN
7
TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN ... (2/2)
• menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yangdikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formulapenghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUNdan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
• mengkoordinasikan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah denganmemperhatikan Prakiraan Maju, Rencana Strategis, dan aspek lain sesuaikarakteristik masing-masing BA BUN;
• dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA BUN yang menjaditanggung jawabnya;
• dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA BUN;dan
• dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pengecualian :PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02).
8
TUGAS DAN FUNGSI KPA BUN
• mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN dengandilengkapi dokumen pendukung;
• menyusun RKA BUN beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
• menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada APIP K/L untukdireviu;
• menyampaikan RKA BUN yang telah direviu oleh APIP K/L dan ditandatangani olehKPA BUN kepada PPA BUN;
• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran kepada PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menyusun DIPA BUN; dan
• menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikanPrakiraan Maju, Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristikmasing-masing BA BUN.
9
TANGGUNG JAWAB PPA DAN KPA BUN
perencanaan, penelaahan,
dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN
PPA dan KPA
Tidak ada ada pembedaan KPA BUN dalam ranah perencanaan anggaran
BA BUN(Penyalur/pelaksana kegiatan)
Dalam menjalankan tugas dan fungsi PPA/KPA BUN dalam perencanaan, penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN , Pemimpin PPA/KPA BUN bertanggung jawab secara formal.
10
• Awal tahun anggaran menyusunan IKD BUN berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak terkait lainnya
• Menyampaikan ke DJA
PPA BUN
• IKD BUN sebagai bahan penyusunan postur resource envelope dan Pagu Indikatif BUN
• Menghimpun dan menilai IKD BUN berdasarkan kapasitas fiskal
DJA• Menetapkan
PaguIndikatif BUN pada mingguterakhir bulan Maret
MENKEU
Pasal 7 ayat (3)Pengajuan usulan IKD BUN kepada PPA BUN dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam BA 999
SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (1/4)
INDIKASI KEBUTUHAN DANA BUN (IKD BUN)
11
SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (2/4)
PAGU ANGGARAN BUN
• Minggu terakhir bulan MaretPagu
Indikatif BUN
• Menyesuaikan IDP BUN• Menyampaikan penyesuaian IKD BUN kepada DJA pada minggu ketiga
bulan JuniPPA BUN
• Meneliti penyesuaian IKD BUN sesuai Pagu Indikatif BUN• Menghimpun IKD BUN yang telah disesuaikan• Menyampaikan himpunan IKD kepada Menkeu
DJA
• Pembicaraan pendahuluan RAPBNPemerintah
dan DPR
• Menetapkan Pagu Anggaran BUN paling lambat akhir bulan JuniMenkeu
• Menyampaikan Pagu Anggaran masing-masing BA BUN kpd PPA BUNDJA
• Menyusun rincian Pagu Anggaran BUN masing-masing KPA BUNPPA BUN
• Menyusun RKA BUNKPA BUN
• Mereviu RKA BUNAPIP K/L
12
• Menyampaikan RKA BUN yang telah direviu kepada PPA BUN
KPA BUN
• Meneliti RKA BUN dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN
PPA BUN• Menandatang
ani RDP BUN
Pemimpin PPA BUN
Pasal 18RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negaradapat disusun setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPRdan/atau setelah UU APBN tahun berkenaan ditetapkan.
PENYEMPURNAAN SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (3/4)
PENYUSUNAN RDP BUN
13
SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (4/4)
ALOKASI ANGGARAN BUN
• Menyampaikan RDP BUN yang telah ditandatangani Pemimpin PPA BUN kepada DJA paling lambat minggu kedua bulan Juli
PPA BUN
• Menelaah RDP BUN bersama PPA BUN• Menghimpun hasil penelaahan RDP BUN dan disampaikan
kepada Menkeu sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN
DJA
•Rapat kerja pembahasan RUU APBNPemerintah dan DPR
•Menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasanMenkeu
•Menyesuaikan RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN•Dalam hal mengakibatkan perubahanan RDP BUN, PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada KPA BUN untuk disesuaikan•RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN direviu oleh APIP K/L
PPA BUN
• Menetapkan DHP RDP BUN paling lambat minggu terakhir bulan NovemberDJA
14
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DIPA BUN (1/3)
Pasal 261. DIPA BUN merupakan DIPA per Satuan Kerja BA BUN yang dicetak secara otomatis
melalui sistem.2. DIPA BUN digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker BUN dan pencairan
dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.
Pasal 27DIPA BUN terdiri atas:1. lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);2. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana
yang terdiri atas:a. halaman I A mengenai Informasi Kinerja; danb. halaman I B mengenai Sumber Dana;
3. halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaan yang terdiri atas:
a. halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; danb. halaman II B mengenai Rincian Penerimaan;
4. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana danPerkiraan Penerimaan; dan
5. halaman IV memuat Catatan.
Dilengkapidengan:a.Tanda
tanganPemimpinPPA BUN;
b.Kodepengamanberupadigitalstamp
15
Catatan dalam halaman IV DIPA BUN memuat informasi mengenai:1. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen
pendukung yang relevan sebagai dasar pengalokasian anggaran, antara lain:a. peraturan perundang-undangan;b. reviu APIP K/L; atauc. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
2. alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi;
3. tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau4. alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan.
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DIPA BUN (2/3)
16
Penyusunan DIPA BUN
Pemimpin PPA BUN• Meneliti kebenaran
substansi DIPA BUN yangdisusun oleh KPA BUNberdasarkan DHP RDPBUN.
• Menandatangi DIPA BUN• Menyampaikan kepada
Dirjen Anggaran
Pengesahan DIPA BUN
DJA:• Melakukan validasi atas DIPA BUN
yang telah ditandatangani olehPemimpin PPA BUN berdasarkanDHP RDP BUN
DJA a.n. Menteri Keuangan:• Mengesahkan DIPA BUN dengan
menandatangani lembar SP DIPABUN
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DIPA BUN (3/3)
17
Pengecualian
KETENTUAN LAIN-LAIN
Penyusunan KPJM
Sesuai karakteristik program/kegiatan
Dana Cadangan
Penetapan Alokasi Anggaran BUNPerencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi BA BUN
TA Berjalan
Waktu dan mekanisme
• PMN kepada BUMN;• Kebutuhan dana BUN lainnya;• Kontribusi dukungan kelayakan;• PMN kepada organisasi/lembaga keuangan lainnya;• Kontribusi kepada lembaga internasional;• BA BUN yang belum ditetapkan pengelompokkannya
Reviu APIP K/L
18
PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) untuk pengeluarankeperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan,dan fasilitas penyiapan proyek (project development facility), pada Tahun Anggaran2015 tetap dilaksanakan oleh BKF.
KETENTUAN PERALIHAN
TA 2015BKF
Mulai TA 2016DJPPR
Dalam hal penyusunan DIPA BUN berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 belum dapat dilakukan, penyusunan DIPA BUN dilaksanakanberdasarkan format DIPA BUN sebagaimana diatur dalam PMK No. 171/PMK.02/2013tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA sebagaimana telah diubah denganPMK No 208/PMK.02/2014.
19
LAMPIRAN I
PEDOMAN UMUM
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
Presiden
Menteri Keuangan
COO CFO
K/L BUN
20
LAMPIRAN I
Posisi BA BUN dalam Postur APBN
BUN
BUN
BUN
Belanja Pegawai (dana pensiun & kontribusi sosial)Belanja Pembayaran Kewajiban UtangBelanja SubsidiBelanja HibahBelanja Bantuan Sosial (Cadangan bencana alam)Belanja Lain-lain
21
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BUN
DPR
Menteri
Keuangan
DJA
PPA-BUN
KPA-BUN
Unit terkaitAlur Proses Penganggaran (normal/terencana)
Perencanaan (Jan-April) Penyusunan (Mei-Juli) Pembahasan (Juli-Okt) Penetapan (Nov-Des)
Indikasi Awal Kebutuhan Dana
1
Penyusunan RKA BUN
9a
Usulan Indikasi Awal
Kebutuhan Dana
2
Penyusunan resource envelope & Pagu
Indikatif
3
Penyusunan
Pagu Indikatif BUN
4Penyesuaian
Indikasi Kebutuhan
Dana
Pengeluaran BUN
6
Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF
dan RKP)
7
Pembahasan RAPBN,
RUU APBN, Nota Keuangan
11
Penyusunan dan Penetapan
SE Pagu Anggaran BUN
8
Penyesuaian RKA BUN
14a
Penelaahan RDP-BUN
10a
Penyusunan DIPA BUN
18
Penyusunan
Perpres Rincian APBN,
17
Penyusunan dan Penetapan RDP-
BUN
15
Penyusunan & Penetapan
AlokasiAnggaran
BUN
13
Persetujuan RUU APBN
12
Penyusunan RDP-BUN
9b
Penyesuaian RDP-BUN
14b
Penyusunan dan
Penetapan RAPBN, RUU APBN & Nota
Keuangan
10bPenetapan Pagu
Indikatif BUN
5
Pengesahan DIPA
BUN
19
22
Kem
enke
uK
/L
ILUSTRASI STRUKTUR BUN TAHUN 2015 ... (1/3)
23
Kem
en
keu
K/L
ILUSTRASI STRUKTUR BUN TAHUN 2015 ... (2/3)
24
Kem
en
keu
K/L
Lain
nya
ILUSTRASI STRUKTUR BUN TAHUN 2015 ... (3/3)
25
LAMPIRAN II
PEDOMAN KPJM BUN
010• PP 90 tahun 2010
Dasar Hukum
1. Terbatasnya dokumen mengenai kebijakan jangka menengah untuk sebagian komponen BA BUN dalam RPJMN
2. Komponen BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain
Tantangan
• Juli asumsi dasar ekonomi makro terkini dan inisiatif baru• November asumsi dasar ekonomi makro terkini dan inisiatif baru RUU APBN
pada saat pembahasan RUU APBN dengan DPR• RKA-K/L APBN Perubahan asumsi dasar ekonomi makro terkini dan inisiatif
baru RUU APBN pada saat pembahasan RUU APBN-P dgn DPR
Pemutakhiran KPJM
26
DASAR PENYUSUNAN KPJM … (1/2)
BA BUN Dasar Penyusunan
BA 999.01 Keputusan Menkeu mengenai Strategi Pengelolaan Utang Negara(SPUN)
BA 999.02 Pagu yang tercantum pada naskah perjanjian hibah, komitmen daridonor mengenai batas maksimal disbursement tiap tahun, danjangka waktu hibah tersebut dialokasikan
BA 999.03 • kebijakan Pemerintah tahun anggaran direncanakan yangmemerlukan partisipasi BUMN/lembaga
• jadwal pembayaran voting shares pemerintah padaorganisasi/lembaga keuangan internasional
BA 999.04 naskah perjanjian mengenai Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.
BA 999.05 arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tercantum dalamRPJM, Undang-Undang Desa terkait dengan proyeksi dana desa,serta UU terkait lainnya.
27
DASAR PENYUSUNAN KPJM … (2/2)
BA BUN Dasar Penyusunan
BA 999.07 arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM
BA 999.08 merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
BA 999.99 • jumlah pensiunan• tagihan untuk tahun tertentu dari lembaga internasional, dan
usulan untuk proyeksi tagihan ke depan.
deviasi sangat mungkin terjadi atas BA BUN yang penyusunan KPJM-nyadidasarkan atas kebijakan
28
LAMPIRAN III
• Penghapusan ketentuan mengenai penyampaian SPTJM; dan
• Penyempurnaan pengaturan dalam rangka APBN Perubahan.
Perubahan
a. PPA BUNDaftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu Satker;
b. KPA BUN• Aplikasi RKA-K/L DIPA;• KAK/TOR tiap output;• RAB;
Persiapan Penyusunan/Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN
PENYUSUNAN RKA DAN RDP BUN
29
TATA CARA PENYUSUNAN KK SATKER
Login Aplikasi RKA-K/L DIPA
Meneliti kesesuaian RKA
BUN dg KK Satker
Cetak RKA BUN
Reviu APIP K/L
RKA BUN
Login Aplikasi RKA-K/L DIPA
Mengisi sesuai dengan rencana
Cetak KK Satker
Melengkapi data
dukungKK Satker
Tata Cara Penyusunan RKA BUN
30
TATA CARA PENYESUAIAN KK SATKER
Login Aplikasi RKA-K/L DIPA
Mengidentifikasi dan meneliti
perubahan
Menyesuaikan alokasi anggaran
Melengkapi data
dukung
Mencetak KK Satker
Login Aplikasi RKA-K/L DIPA
Mengidentifikasi dan meneliti
perubahan
Menyesuaikan alokasi anggaran
Mencetak RKA BUN
Menyampaikan RKA BUN ke APIP K/L
Tata Cara Penyesuaian RKA BUN
31
Mengkompilasi KK Satker & RKA BUN yang telah di reviu
menghimpun KK Satker & RKA BUN berikut ADK yang
telah disesuaikan &direviu APIP K/L
menyusun RDP BUN secara utuh
meneliti kesesuaian RDP BUN
berdasarkan Alokasi Anggaran
BUN
Perbaikan apabila terdapat
ketidaksesuaian
Koordinasi dengan KPA BUN
Cetak RDP BUN
Menyampaikan RDP BUN ke DJA
MEKANISME PENYUSUNAN/PENYESUAIAN RDP BUN
Tata cara penyusunan, reviu, dan penyesuaian RDP BUN ini juga berlaku untukPagu APBN-Perubahan 32
LAMPIRAN IV
REVIU RKA BUN
• memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahanRKA BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlakukepada Menteri Keuangan selaku BUN.
Tujuan
• dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelumdisampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN.
• Tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran BABUN reviu RKA BUN dilaksanakan secara paralel bersamaandengan proses penyusunan RKA BUN sebelum disampaikan olehKPA BUN kepada PPA BUN.
Ruang lingkup
33
LAPORAN HASIL REVIU
RKA BUN
Perencanaan
1. APIP K/L mengumpulkan instrumen kriteria reviu
2. APIP K/L menyusun program kerja
3. APIP K/L menyusun jadwal reviu
4. Indentifikasimasalah
Pelaksanaan
1. APIP K/L menerima dokumen untuk direviu
2. APIP K/L menguji kesesuaian total Pagu
3. Anggaran/Alokasi Anggaran/PaguAPBN-P dan kelengkapan data dukung
4. Menguji kesesuaian total pagu APBN-P &kelengkapan data dukung
Pelaporan
1. Pendokumentasian
2. Laporan hasil reviudisampaikan kepada KPA BUN dan dapat disampaikan kepada PPA BUN dan DJA
TATA CARA REVIU RKA BUN
34
LAMPIRAN V
PENELAAHAN RDP BUN
Persiapan Penelaahan RDP BUN
Dokumen yang disiapkan:a.DJA
• KMK mengenai Pagu Anggaran BUN;• PMK mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi dan pengesahan DIPA BUN;
• RDP BUN yang disampaikan PPA;• hasil reviu angka dasar;• peraturan-peraturan terkait
b.PPA BUN• Surat Tugas Penelaahan;• RDP BUN;• RKA BUN yang telah direviu APIP K/L;• Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-Pper satker/Eselon I;
• ADK.
35
Memeriksa kelengkapan administratif
• Legalitas dokumen
• Surat pengantar penyampaian RDP BUN
• Surat tugas
• Penggunaan format baku RDP BUN dan RKA BUN
• ADK
Meneliti kriteria substantif
• Memeriksa formulir RDP BUN
• Memeriksa RKA BUN
PENELAAHAN RDP BUN BERDASAR PAGU ANGGARAN
BUN
36
Memeriksa kelengkapan
dokumen RDP BUN
PPA BUN menyampaikan RDP BUN, ADK dan dokumen
pendukung
PPA BUN menyampaikan RDP BUN, ADK dan dokumen
pendukung
Catatan Hasil Penelaahan
Meneliti RKA BUN 1.Penambahan output
2.Penambahan komponen
Meneliti RKA BUN dengan kesesuaian pengurangan pagu
Daftar Hasil Penelaahan
Tidak Berubah
Berubah
PaguBertambah
PaguBerkurang
Tata cara penelaahan RDP BUN berdasar Pagu APBN-P sama dengan RDP BUN berdasar Alokasi Anggaran BUN
DIPA
PENELAAHAN RDP BUN BERDASAR ALOKASI ANGGARAN
BUN
37
LAMPIRAN VI
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN
Penyampaian DIPA BUN
Proses Pengesahan Penggandaan dan Pendistribuan
Menteri Keuangan
PPA
DJA
Tata Cara Pengesahan DIPA BUN
Validasi &pengesahan DIPA
BUN
Pemberitahuan penyampaian DIPA
BUN
menyampaikan DIPA BUN
Menyusun jadwal validasi
Penggandaan DIPA BUN
SP DIPA BUN
38
Lembar Surat Pengesahan Dipa Bendahara Umum Negara (SP-DIPA BUN)
FORMAT DIPA BUN ... (1/7)
39
DIPA BUN HALAMAN I A. INFORMASI KINERJA
FORMAT DIPA BUN ... (2/7)
40
DIPA BUN HALAMAN I B. SUMBER DANA
FORMAT DIPA BUN ... (3/7)
41
DIPA BUN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN
FORMAT DIPA BUN ... (4/7)
42
DIPA BUN HALAMAN II B. RINCIAN PENERIMAAN
FORMAT DIPA BUN ... (5/7)
43
DIPA BUN HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN
PENERIMAAN
FORMAT DIPA BUN ... (6/7)
44
DIPA BUN HALAMAN IV. CATATAN
FORMAT DIPA BUN ... (7/7)
45