TATA CARA ADOPSI ANAKKadangkala ada pernikahan yang tidak dianugerahkan anak, dalam hal yang demikian salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah dengan melakukan adopsi atau biasa disebut dengan mengangkat anak. Selain pasangan suami istri, pengangkatan (adopsi) anak dapat juga dilakukan orang yang belum menikah atau memutuskan untuk tidak menikah, atau orang tua tunggal.

A. Dasar Hukum.Dasar hukum untuk melakukan adopsi anak adalah sebagai berikut : a. Staatblaad 1917 No. 129 b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak c. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

B. Yang dapat mengajukan Permohonana. Pasangan Suami Istri Pasangan Suami Istri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengangkatan anak. Bahkan, dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 diatur bahwa salah satu syarat bagi calon orang tua adalah berstatus kawin pada saat mengajukan permohonan. Selain itu, dalam Kepmen ini juga disyaratkan bahwa calon orang tua telah kawin Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Namun, perlu dipahbahwaami bahwa Kepmen ini berlaku apabila anak yang hendak diangkat merupakan anak yang berada dalam asuha organisasi sosial. b. Orang Tua Tunggal Selain pasangan suami istri, orang tua tunggal dapat pula melakukan pengangkatan anak (adopsi). Untuk orang tua tunggal, pengaturannya dapat ditemui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983.

C. Tata Cara mengadopsi anak.Apabila anda telah memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi), dan telah memilih/menemui anak yang hendak anda angkat/adopsi maka langkah-langkah selanjutnya dalah sebagai berikut :

1

a. Mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan ke Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat (adopsi) tersebut berada. b. Adapun isi dari permohonan tersebut adalah : Motivasi melakukan pengangkatan anak (adopsi) tersebut, yang semata-mata atau berkaitan demi masa depan anak tersebut. Penggambaran mengenai kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa depan (setelah adopsi). Hal yang perlu anda ingat, bahwa selain 2 (dua) hal di atas, tidak boleh dimohonkan/dimasukkan dalam permohonan, bahkan ada yang jelas-jelas dilarang untuk dimasukkan dalam permohonan, seperti pernyataan bahwa anak tersebut akan menjadi ahli waris anda. c. Setelah permohonan pengesahan/pengangkatan tsb diajukan, selanjutnya akan diadakan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan ini, anda harus membawa 2 (dua) orang saksi, kedua orang ini yang nantinya akan menjelaskan selukbeluk mengenai pengangkatan anak, mengetahui kondisi anda (baik moril maupun materiil), serta memastikan bahwa anda akan memelihara dan menjaga anak tersebut dengan baik. Selain itu bawalah bukti-bukti yang lain seperti slip gaji anda, sertifikat deposito, sertifikat kepemilikan rumah, dll yang pada pokoknya dapat membuktikan bahwa anda adalah orang yang mampu untuk menjadi orang tua angkat anak tersebut. d. Setelah anda melalui pemeriksaan, dan kemudian permohonan anda disetujui oleh Pengadilan, selanjutnya anda akan menerima salinan Putusan Pengadilan mengenai Pengadopsian anak. e. Salinan Putusan Pengadilan mengenai Pengadopsian anak kemudian harus anda bawa ke Kantor Catatan Sipil (KCS). Petugas KCS kemudian akan menambahkan keterangan pada akta kelahiran anak tersebut. Penambahan tersebut berupa keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan disebutkan pula nama anda sebagai orang tua angkatnya.

D.Akibat hukum yang dapat timbul.Akibat hukum yang timbul dapat dilihat dari segi perwalian dan pewarisan. Segi Perwalian Dalam hal perwalian, sejak adanya putusan Pengadilan dan selesainya segala urusan pendaftaran di Kantor Catatan Sipil

2

(KCS), maka perwalian atas anak tersebut juga telah pindah dari orang tua kandungnya/wali sebelumnya kepada wali barunya. Segi Pewarisan Dalam segi pewarisan ini akibat hukumnya tergantung pada hukum waris mana yang akan digunakan. Hukum Waris Islam Apabila anak tersebut beragama islam, maka ia tunduk pada hukum islam. Dalam hukum islam, apabila seorang anak diadopsi oleh orang lain maka ia akan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Selain itu anak tersebut juga tidak dapat menerima warisan sebagai anak dari orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan, menjaga kejelasan garis nasab (darah/keturunan) sangat penting dalam islam. Hukum Adat Apabila mengunakan hukum adat, maka sangat tergantung pula hukum adat mana yang dipakai. Apabila menggunakan hukum adat jawa, maka hubungan antara orang tua kandung (keluarga asal) tetap terjaga, sehingga dalam pewarisan, selain menerima warisan dari orang tua angkatnya ia juga berhak menerima warisan dari orang tua kandungnya. Hal ini sangat berbeda dengan hukum adat di Bali yang mengatur bahwa anak angkat harus dilepaskan dari keluarga asalnya. Selanjutnya ia akan berada dalam keluarga yang mengangkatnya, bertindak selayaknya anak kandung, serta menggantikan kedudukan orang tua angkatnya. Hukum Barat Menurut hukum barat yaitu ketentuan yang terdapat dalam Staatblaad 1917 no.129 pengangkatan anak akan berakibat terputusnya sama sekali hubungan dengan keluarga (orang tua) kandungnya. Sehingga anak yang diangkat tersebut akan dianggap sebagaimana anak kandung yang dilahirkan oleh oang tua angkatnya, dengan demikian anak tersebut dapat menggunakan nama orang tua angkatnya.

3