BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT Bandung, 9 Februari 2011 Nomor : 32540. 012

Lampiran : 1 (satu) Set

Perihal : Paket IHPB Jawa Barat

Kepada Yang Terhormat,

Kepala Subdit Statistik Harga Perdagangan Besar BPS RI

di

J a k a r t a

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan IHPB Provinsi Jawa Barat berikut kami

sampaikan paket yang terbentuk setelah kami susun sebanyak 345 komoditi, ada beberapa hal

yang perlu ditanyakan yaitu sebagai berikut:

1. Paket yang terbentuk berasal dari komoditi 3 sektor yang diproduksi Jawa Barat yaitu sektor

pertanian, penggalian dan industri, bagaimana dengan dua sektor lain ekspor dan impor.

2. Ada beberapa komoditi yang banyak beredar di pasar dan diperjual belikan dalam skala besar

karena dominan dikonsumsi masyarakat seperti terigu dan susu kental manis tidak termasuk

ke dalam paket ini karena produsen keduanya tidak berada di wilayah Jawa Barat untuk itu

mohon arahan dari BPS Pusat.

3. Bobot komoditi IHPB dibangun dari nilai produksi Jawa Barat apakah sudah sesuai bila

menggunakan nama IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar) ataukah menggunakan nama

IHP (Indeks Harga Produsen) ?

4. Tabel Input Output Jawa Barat yang dijadikan referensi adalah Tabel IO 2003, apakah tabel

ini masih bisa menggambarkan perkembangan terkini Jawa Barat.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

a.n. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

Kepala Bidang Statistik Distribusi

Ttd

Drs. Anggoro Dwitjahyono M.Si.

NIP. 196305071985011001

Pertanyaan seperti ini sering ditanyakan oleh teman-teman daerah, oleh karena itu jawaban

pertanyaan ini dikirim ke group_shpb agar semua teman daerah juga mendapat jawabannya.

Semoga jawaban ini memuaskan semua pihak, jika masih ada yang ditanyakan, kami senang

untuk menjawabnya.

1. Data dasar penghitungan diagram timbang IHPB Provinsi saat ini yang tersedia secara

umum adalah untuk 3 sektor tersebut. Adapun untuk barang ekspor dan impor

(perdagangan luar negeri) untuk beberapa daerah tersedia datanya dan apabila dominan

supaya dihitung diagram timbangnya. Konsep untuk barang ekspor adalah ekspor

berdasarkan asal barang bukan pelabuhan muat.

2. Sebetulnya cakupan IHPB Provinsi untuk sector barang adalah barang yang diproduksi

dan dipasarkan dipropinsi (3 sektor tsb), perdagangan luarnegri dan perdagangan antar

provinsi, karena data untuk barang keluar masuk provinsi tidak tersedia maka

penghitungan disesuaikan berdasarkan ketersediaan data. Adapun untuk survey HPB

tetap mengacu pada paket komoditas IHPB Nasional ditambah dengan paket komoditas

provinsi yang belum disurvei.

3. IHP dan IHPB adalah suatu indicator yang penggunaannya nyaris sama dan IHPB selama

ini digunakan untuk proxy IHP, dan IHP Nasional pun baru dimulai, jadi tidak masalah.

Momentum perubahan tahun dasar juga menjadi pertimbangan, kegiatan ini baru

permulaan akan ada perbaikan2 dimasa datang sesuai dengan ketersediaan data. Sebagai

informasi pada th 2012 kami usulkan untuk mengadakan studi tentang arus barang keluar

masuk provinsi di beberapa wilayah.

4. Pada saat pertemuan kasie SHK&HPB di Jakarta, kita sudah meminta kepada seluruh

BPS Provinsi untuk menggunakan output PDRB tahun 2009 sebagai penimbang IHPB

provinsi. Pertimbangannya karena tidak semua provinsi punya IO, jika ada, waktunya

sudah terlalu jauh dari tahun 2009 (kemungkinan struktur diagram timbang sudah tidak

sesuai lagi). Hasil evaluasi penyusunan DT di pusat sampai saat ini, hanya Jabar saja

yang menggunakan tabel IO (th 2003 lagi) untuk membuat penimbang.

Jakarta, 11 Februari 2011

Kasubdit SHPB

ttd

Sri Kusumowati ME