tanggung jawab pt pos indonesia terhadap … · hukum perdata tentang syarat sahnya suatu...

14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET KILAT KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009 TENTANG POS ( Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh: DANTY LISTIAWATI NIM E0011075 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015

Upload: doanhanh

Post on 21-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET

KILAT KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009

TENTANG POS

( Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

DANTY LISTIAWATI

NIM E0011075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

Page 2: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET

KILAT KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009

TENTANG POS

( Studi Kasus Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten)

Oleh

Danty Listiawati

NIM. E0011075

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juni 2015

Pembimbing 1 Pembimbing II

Dr Albertus Sentot Sudarwanto, S.H, M. Hum Tuhana, S.H, M.Si

NIP.195911271986011004 NIP. 196903221997021001

Page 3: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET

KILAT KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009

TENTANG POS

( Studi Kasus Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten)

Oleh

Danty Listiawati

NIM. E0011075

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada: Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2015

DEWAN PENGUJI

1. Djuwityastuti, S.H., M.H NIP. 195405111980032001 Ketua

2. Tuhana, S.H., M. Si ... NIP. 196903221997021001 Sekretaris

3. Dr Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum : NIP. 195911271986011004 Anggota

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001

Page 4: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Danty Listiawati

NIM : E0011075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : TANGGUNG

JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM

PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET KILAT KHUSUS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009 TENTANG POS ( Studi

Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-

hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum

(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 Juni 2015

Yang Membuat Pernyataan

Danty Listiawati

NIM. E0011075

Page 5: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRAK

Danty Listiawati, E0011075. 2015. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET KILAT KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009 TENTANG POS ( Studi Kasus Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah tidaknya perjanjian pelayanan jasa pengiriman paket pos yang berklausula eksonerasi berdasarkan ketentuan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten terhadap keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan pengiriman paket kilat khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, kemudian data yang terkumpul di lapangan dihubungkan dengan aturan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan hasil mempelajari studi kepustakaan menunjukan bahwa perjanjian pelayanan jasa pengiriman paket pos yang berklausula eksonerasi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar bagi konsumen karena didalamnya masih memungkinkan pihak konsumen untuk mengajukan gugatan apabia merasa dirugikan. Dari hasil penelitian itu juga ditemukan bahwa tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos khususnya pada Pasal 31. Mengetahui tahap pelaksanaan pengiriman paket kilat khusus mulai paket diserahkan kepada petugas pos sampai paket ke tempat tujuan, tanggung jawab yang dilakukan adalah melakukan pengiriman paket pos dengan selamat sampai tujuan dan membayar ganti kerugian terhadap keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan paket kilat khusus yang disebabkan kelalaian dari pihak pos.

Sebagai saran penulis kemukakan agar Pelayanan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten hendaknya ditingkatkan serta lebih menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya terkait dengan pengiriman paket pos dan ganti rugi atas kehilangan, kerusakan dan keterlambatan paket pos. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Tanggung Jawab PT Pos Indonesia, Tanggung Jawab

Pengiriman Paket Pos

Page 6: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRACT Danty Listiawati, E0011075. 2015. THE RESPONSIBILITY Of POST INDONESIA AGAINTS EXONERATION CLAUSE ON DELIVERY SERVICES OF SPECIAL FAST PACKAGE AGREEMENT BASED ON THE ACT NUMBER 38 YEAR 2009 CONCERNING POS (STUDY CASE ON PT POS INDONESIA (PERSERO) IN KLATEN). Law Faculty In Sebelas Maret University Surakarta. This research is proposed to find out the legitimation of the delivery services of special fast package agreement againts exoneration clause under the terms of validity of the agreement terms in the Code of Civil, and to find out about responsibility of PT Pos indonesia (Persero) in Klaten especially on delay, defect, loss in delivering of special fast package based on the act number 38 Year 2009 concerning Pos. Kind of research used by author is empiricial research which has characteristic of descriptive qualitative. Data sources used are primary data sources and secondiary data sources, then data whice is collected in the field connected to rules whether ithas been

study. Data analysis used are qualitative data analysis with interactive analysis method including data reduction, providing data, and conclusion From the research and study the results of the study of literature shows that the delivery services of special fast package agreement againts exoneration clause has met the requirements as stated in Article 1320 of the Civil Code Act concerning the validity of the terms of an agreement which in itself is not the exoneration clause unreasonable clause for consumers because in it still allows the consumer to file a lawsuit if it felt aggrieved. From the research also shows that the responsibility of PT Pos Indonesia (Persero) has done its responsibility based on The Act Number 38 Year 2009 concerning Pos especially on Section 31. Knowing about steps of procedural delivering of special fast package which is started from the package transfered to the post employee until the package delivered to the destination, responsibility to do is delivering the package to the destination safety and compensation of delay, defect, and loss of special fast package which is caused by carelessness of Pos. As a suggestion writer suggested that the Ministry of PT Pos Indonesia (Persero) In Klaten should be improved and better ensure the fulfillment of the rights of the public, especially related to the delivery of package and compensation for loss, damage and delay of postal parcels. Keywords: exoneration clause, Responsibility of PT Pos Indonesia, Responsibility of Delivery Package

Page 7: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

MOTTO :

pernah menyesal, karena aku tahu bahwa telah menjadikan setiap saat dalam hidupku berarti.

(Beth Wiliams)

a di dalam

mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Orang-

orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus

(Mario Teguh)

Page 8: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan:

Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan mendukung kesuksesanku

dan selalu memberikan kasih sayangnya;

Saudara-saudara dan keluarga besarku yang selalu mendoakanku;

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

Semua guru dan dosen yang telah mendidikku;

Page 9: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga Penulis

dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET

KILAT KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2009

TENTANG POS ( Studi Kasus Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten)

Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh

derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari sempurna, sehingga

adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan. Penulis tetap

berharap semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan

keilmuan yang ada di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan Penulisan Hukum (Skripsi) ini

tidak lepas dari bantuan serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Supanto,S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

2. Ibu Djuwityastuti,S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu

dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi).

3. Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Yang

Penuh Kesabaran memberikan Bimbingan, Pengarahan Dan Senantiasa Memberikan

Waktu Untuk Membantu Penulis Selama Proses Penulisan Hukum Ini Berjalan.

4. Bapak Tuhana, S.H, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing (Co) Yang Senantiasa Memberikan

Bimbingan Dan Nasihat Selama Menjalani Studi Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah

memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam

penulisan hukum (skripsi) ini.

8. Bapak Sugandi S.sos, Selaku Kepala Kantor Pos Cabang Kota Klaten dan Manager SDM

dan Sarana Ibu Kamulyaningsih dan juga Pengirim Pos Yang menggunakan Paket Kilat

Page 10: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Khusus Yang telah membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam

penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini.

9. Keluarga Tercinta, khususnya untuk Mama yang selama Ini Memberikan doa, semangat,

dukungan dan Semua Hal Yang tidak ternilai bagi penulis, dan juga untuk kakak tersayang

Retno Indarni, STP, M.M, yang memberikan suri teladan yang baik bagi adiknya dan

selalu memberikan motivasi untuk berjuang menjadi yang terbaik.

12.Sahabat-sahabatku semua dan teman-teman khususnya angkatan 2011 di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian.

13.Semua pihak yang ikut membantu dalam pemyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang

tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih banyak kekurangan

baik dari segi substansi maupun teknis penulisan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai

pihak yang bersifat konstruktif sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan

hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan

manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulis, akademisi, maupun masyarakat umum.

Surakarta,11 Juni 2015

Penulis

DANTY LISTIAWATI

Page 11: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................................... v

HALAMAN MOTTO .................................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ................................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 8

E. Metode Penelitian ............................................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................................................... 13

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .................................................................. 13

a. Pengertian Perjanjian .................................................................................. 13

b. Asas-asas dalam Perjanjian ......................................................................... 18

c. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .................................................................. 21

d. Overmacht dan akibat-akibatnya. ............................................................... 25

e. Berakhirnya Perjanjian ................................................................................ 27

2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan ............................................................ 28

a. Pengertian Pengangkutan ............................................................................ 28

b. Pengertian Perjanjian Pengangkutan ........................................................... 29

c. Asas Perjanjian Pengangkutan .................................................................... 30

d. Terjadinya Pengangkutan ............................................................................. 31

d. Kewajiban pihak-pihak dalam Pengangkutan .............................................. 31

e. Tanggung Jawab pihak-pihak dalam Pengangkutan ................................... 32

3. Tinjauan tentang Perjanjian Melakukan Jasa ..................................................... 32

Page 12: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Dengan Pos ....................................... 40

a. Pengertian Pengangkutan Dengan Pos ......................................................... 40

b. Penyelenggaraan Pengangkutan Pos ............................................................ 41

c. Macam-Macam Produk yang ditawarkan dalam pelayanan Jasa di PT Pos

Indonesia (Persero) ..................................................................................... 40

d. Ganti Rugi Dalam Pengangkutan Pos ........................................................ 42

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................................... 45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT Pos Indonesia ............................................................................. 47

2. Sejarah PT Pos Indonesia Kabupaten Klaten ............................................... 50

3. Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Kabupaten Klaten ........................... 50

4. Pelaksanaan Pengiriman Paket Kilat Khusus Di PT Pos (Persero) Cabang

Klaten .......................................................................................................... 55

B. Pembahasan

1. Tinjauan tentang sahnya Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman barang

pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten.. ...................................... 60

2. Analisis Pelaksanaan Pengiriman Paket Kilat Khusus di PT Pos

Indonesia (Persero) Cabang Klaten.............................................................. 66

3. Pelaksanaan Pertanggungjawaban PT Pos Indonesia (Persero) dalam

Pengiriman Paket Kilat Khusus Pos berdasarkan Undang-Undang Nomor

38 Tahun 2009 Di PT Pos Indonesia cabang Klaten ................................... 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................................ 79

B. Saran ................................................................................................................... 80

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xv

Page 13: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode Analisis Data ............................................................................. 11

Gambar 2. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 44

Gambar 3. Struktur Organisasi PT Pos Cabang Klaten ............................................ 52

Page 14: TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP … · Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian

2. Kwitansi Pengiriman Paket Kilat Khusus

3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.65/DIRUT/0812 tentang

Jaminan Ganti Rugi Surat Dan Paket Dalam Negeri

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos