tanah, konflik dan keadilan ( land, conflict and justice " a political theory of territory...
TRANSCRIPT
TANAH, KONFLIK DAN KEADILAN
( A Political Theory of Territory)
I. PENDAHULUAN
Tulisan-tulisan yang dipaparkan dalam buku Land, Conflict, And Justice
merupakan kumpulan dari berbagai pandangan dan penelitian yang dilakukan oleh
Avery Kolers terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan ketiga
permasalahan yang ada diatas. Namun dari ketiga permasalah tersebut yang menjadi
titik tolak tentunya mengenai masalah land atau tanah dalam posisinya sebagai
wilayah atau territory.
Hal bisa dilihat dimana hampir disemua bagian dalam buku ini tanah
sebagai territory merupakan sumber dasar pemikiran baik yang berkaitan dengan
hubungan manusia dengan territorynya, konsep keadilan dalam penguasaan tanah,
penyelesaian berbagai konflik yang timbul bahkan didalam buku ini juga dibahas
mengenai filsafat politik pertanahan secara mendasar.
filsafat politik pertanahan secara mendasar berawal dari pemahaman
territorial dimana untuk dapat mewujudkan suatu pemikiran kita tentang makna dan
nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, kaitannya dengan territory
maka dipaparkan tentang sifat dan pentingnya lembaga-lembaga sosial maupun
komunitas-komunitas masyarakat yang ada.
Dalam teori hubungan internasional John Vasquez berpendapat bahwa
sengketa teritorial merupakan hal dominan dan paling umum yang menyebabkan
perang, dan bahwa ini menjelaskan fenomena "mengapa tetangga memerangi"
(Vasquez 1995). Tetapi territoriality negara dan sengketa yang timbul di antara
mereka pada akhir-akhir ini mulai memiliki beberapa pengecualian dan tidak bisa
digenarilisasi , empat kelas pengecualian terhadap generalisasi ini antara lain :
Pendekatan keterikatan wilayah, yang tampak oleh nasionalis liberal
seperti David Miller (2000) dan Tamar Meisels (2005), serta para pendukung hak
masyarakat adat (misalnya Tully 1994);
II. POKOK PEMIKIRAN
A. Gagasan inti
Gagasan pertama adalah bahwa dari sebaruah ethnogeography.
Istilah ini appropri ¬ diciptakan dari subdiscipline geografi yang berhubungan
dengan keyakinan geografis menggambarkan berbagai budaya (Blaut 1979).
Saya menggunakan istilah untuk nama, bukan bidang studi
Teritorial egalitarianisme, yang dipertahankan dalam berbagai
bentuk oleh Charles Beitz (J999) dan Hillel Steiner (1999), serta dalam
Dworkin (2000) egalitarianisme yang lebih luas mengenai tanah, berusaha
untuk memaksakan Anglo-Amerika ethnogeography pada orang lain yang
mungkin tidak berbagi
Gagasan inti ketiga adalah Teritorial atau wilayah itu sendiri,
dan wilayah negara atau gagasan tentang suatu negara. Dimana penulis
berpendapat sebuah wilayah geografis adalah sebuah tempat yang dibatasi dan
dikontrol di bagian melalui sarana geografis seperti penetapan batas-batas fisik
atau cara lain demarkasi. Untuk mengontrol wilayah harus mampu membuat
dan menegakkan apa yang geografi Robert Sack menyebut dalam / luar tempat
aturan, dan mengalir dari orang-orang melintasi perbatasan dan di dalam
tempat itu sendiri. Tapi tidak setiap wilayah adalah keprihatinan di sini. Teori
yuridis hanya mencakup wilayah - wilayah yang dibatasi dan dikendalikan
melalui aturan hukum. Secara kasar, hak teritorial adalah hak untuk membuat
seseorang layak mengendalikan ethnogcography oleh teori yuridis, khususnya
melalui hukum, politik, dan lembaga-lembaga ekonomi.
B. Pengertian mengenai tanah
Tanah / wilayah / teritorry dalam pengertian dasar sangat berharga
karena memiliki tiga fungsi dasar yaitu :
Pertama, kita hidup di darat, rumah kita, barang-barang kami, dan
hal-hal yang kita bangun secara individu dan kolektif, akan memakan ruang.
Oleh karena itu perluasan fisik daratan adalah distribusi yang baik penting bagi
semua orang.
Kedua, tanah terdiri dari sumber daya yang kita perlukan untuk
bertahan hidup, sejahtera, dan mengekspresikan diri; secara harfiah, merupakan
tanah baik tubuh fisik kita dan hampir setiap materi yang baik kita dapat
menemukan atau mode. Oleh karena itu ke tanah yang baik, tanah kita yang
dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang kita pedulikan, adalah penting
untuk kemampuan kita untuk membuat jalan kita di dunia.
Ketiga, tanah dan properti - lokasinya, dengan komposisi bahan,
siapa atau apa yang hidup di dalamnya - sangat penting untuk area yang luas
dari sistem dunia, seperti nitrogen dan siklus karbon, pembersihan dan
penyimpanan air, ekosistem, dan produksi oksigen , yang tanpanya kita tidak
akan ada.
Avery Kolers berpendapat bahwa wilayah merupakan bagian dari
kedaulatan suatu bangsa. Tetapi solusi yang dikemukakan sampai saat ini
masih belum memadai atau memuaskan. Pertama, justru karena paham ini,
menggunakan pendekatan kebangsaan tidak dapat memecahkan permasalahan
normatif yang tidak dapat menunjukkan mengapa tuntutan terhadap wilayah
yang telah ada sangat sulit untuk dilakukan yang tidak membawa keuntungan
terhadapnya. Untuk memastikan, bagian dari permasalahan dari konsepsi suatu
bangsa, sejak negara tersebut dibentuk atau bediri yang mana tidak berdasarkan
pada kelompok masyarakat yang membentuknya. Tetapi lebih kepada masalah
yang besar yang berhubungan dengan dasar-dasar yang kuat. Tujuan akhir dari
seruan yang berhubungan dengan seruan untuk mengganggu dan memaksakan
suatu ideologi dan perubahan politik dalam penyelesaian permasalahan wilayah
tidak dapat diterima, sehingga konsep melihat ke belakang tidak dapat diterima.
Sebuah hak teritorial adalah sebuah kelompok hak untuk
mengontrol, atau mungkin untuk berbagi dengan kelompok lain dalam
mengendalikan, sistem hukum suatu wilayah. " Tidak setiap teritorial kanan
adalah hak untuk sebuah negara merdeka. Hal ini sangat penting, karena tidak
semua pernyataan yang valid tentang hak teritorial berlaku pernyataan dari hak
untuk mendirikan negara berdaulat.
Penulis membandingkan apa yang dia sebut "pribumi konsepsi
nasionalis dan tanah" dengan republiken sipil dan liberal (204-10). Menurut
Levy, mantan "elides perbedaan antara kedaulatan dan kepemilikan," dan
"tanah sebagai tempat conceptualizes, bukan milik" (204). Kontras konsepsi
liberal dalam kedua hal. Ketidaksesuaian ini dalam dua konsep tanah berarti
bahwa tidak mungkin polities liberal bersikeras bahwa masyarakat adat
bergabung dalam pasar seperti orang lain, atau hanya menerima penciptaan
besar tanah air terpisah. Dari perspektif liberal, Levy mengartikulasikan
masalah dalam hal nilai-nilai seperti mobilitas sosial dan geografis, dua
liberalisme keramat "empat mobilitas" (208). Kedua mobilitas sangat penting
baik untuk kepentingan individu sebagaimana dipahami oleh liberals, dan
struktur sosial masyarakat liberal. Levy menekan pertanyaan demikian: "Apa
gunanya seorang liberal dan masyarakat mobile jika terus meningkat sebagian
dari tanah diselenggarakan di bawah semacam pribumi memerlukan? " Lihat
Walzer (1990: 11-12).
C. Pengertian sengketa atau konflik
Menurut Definisi kerja Coser konflik adalah "perjuangan mengenai
nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang yang bersifat
langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan.
Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dan konflik, yaitu dampak yang
mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi, hubungan sosial atau kelompok
tertentu (Kamanto Sunarto: 243). Pandangan pendekatan konflik berpangkal
pada anggapan-anggapan dasar berikut ini :
1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak
pernah berahir, atau dengan pe-nataan lain, perubahan sosial merupakan
gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau
dengan perkataan lain konflik adalah merupakan gejala yang melekat di
dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi
terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh
sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain (Nasikun: 16-17).
Teori konflik melihat masyarakat senantiasa berada dalam proses
perubahan yangditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-
unsurnya. Teori konflikmelihat bahwa setiap elemen institusi memberikan
sumbangan terhadap disintegrasi sosial.Teori konflik menilai keteraturan yang
terdapat dalam masyarakat disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan
kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.
Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Tugas utama
menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan
dalam masyarakat. Dalam situasi konflik seseorang individu akan
menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya (George
Ritzer: 29-30).
Aspek terakhir konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara
konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah
perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat
melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur
sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang akan terjadi
perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula dengan konflik itu
disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif
(George Ritzer: 33).
III. KONDISI UMUM DI INDONESIA
Sebagai negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor
produksi sangat penting karena paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia
yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna
menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk
tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan.
Walapun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar,
tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu
pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah
secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali
tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat
seringnya permasalahan tanah di negara-negara agraris menjadi salah satu sumber
utama destabilisasi politik maupun berbagai konflik sosial yang berkaitan dengan
masalah tanah.
Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan
faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik
masyarakat pedesaan di samping kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masing-
masing warga desa itu sendiri. Negara agraris yang mengalami pola pemilikan
tanahnya pincang dapat dipastikan mengalami proses pembangunan yang lamban,
terjadi proses pemelaratan yang berat, terjadi krisis motivasi dan kepercayaan diri
untuk membangun diri mereka sendiri.
Pada bagian lain, ketimpangan pemilikan tanah yang memperlihatkan
secara kontras kehidupan makmur sebagian kecil penduduk pedesaan pemilik lahan
yang luas dengan mayoritas penduduk desa yang miskin merupakan potensi konflik
yang tinggi karena tingginya kadar kecemburuan sosial dalam masyaralat itu. Hal
tersebut sukar dihindarkan karena tanah selain merupakan aset ekonomi bagi
pemiliknya juga merupakan aset politik bagi si pemilik untuk dapat aktif dalam
proses pengambilan keputusan pada tingkat desa. Bagi mereka yang tidak memiliki
tanah akan mengalami dua jenis kemiskinan sekaligus, yakni kemiskinan ekonomi
dan kemiskinan politik.
Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berusaha untuk menjamin
adanya pemerataan pemilikan tanah di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1960,
serta melalui program transmigrasi. Melalui program transmigrasi tersebut,
pemerintah memberi kesempatan kepada petani miskin di Jawa, Bali dan Lombok
untuk memiliki sebidang tanah, tetapi dalam perkembangannya, masalah yang
muncul bukan lagi bagaimana si miskin memperoleh tanah, tetapi bagaimana si
pemilik tanah mempertahankan hak miliknya dari usaha-usaha pemilik modal yang
akan mengambilnya.
A. Karakteristik Konflik tanah di Indonesia
Apabila dicermati, karakteristik konflik tanah di Indonesia antara
dekade setelah kemerdekaan hingga akhir 1960-an; dekade 1980 hingga akhir
Orde Baru serta Pasca Orde Baru terdapat perbedaan, baik yang terkait dengan
permasalahan tanah itu sendiri maupun posisi atau peran pemerintah di
dalamnya.
Dekade setelah kemerdekaan hingga 1960-an, persoalan pertanahan
adalah masalah yang lebih banyak terjadi di lingkungan pedesaan yang dipicu
oleh pola hubungan patron-client antara petani pemilik tanah yang biasanya
memiliki lahan yang sangat luas dengan petani gurem dan buruh tani. Konflik
tersebut terfokus pada masalah akses seseorang terhadap tanah, atau dikenal
juga dengan istilah ”land hunger”. Tetapi lapar tanah (land hunger) pada era
ini bagi mayoritas rakyat miskin lebih karena urusan perut (pemenuhan
kebutuhan konsumsi), sedang bagi tuan tanah sudah mencakup status sosial.
Peran pemerintah dalam konflik tanah di pedesaan dalam kontek
hubungan patron-client tersebut, masih cukup netral dan bukan sebagai pihak
yang tersangkut dalam persoalan itu. Hal tersebut disebabkan karena pola
kekuasaan era Orde Lama cenderung pada pembangunan bangsa (nation
building) dalam kontek politik, dan belum menjadikan tanah sebagai bagian
kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
Dekade 1980-hingga akhir Orde Baru, permasalahan tanah
berkembang menjadi persoalan antara pemilik modal besar dan atau pemerintah
melawan pemilik tanah setempat, baik yang ada di desa maupun di kota, serta
antara pemerintah dan pemilik tanah di kota atau di desa. Isu yang memicu
konflik juga berubah; dari akses seseorang atau kelompok orang atas sebidang
tanah, ke konflik yang dipicu oleh penghargaan atau ganti rugi yang seharusnya
diterima pemilik tanah yang tanahanya akan digunakan oleh pemilik modal dan
atau pemerintah.
Pada dekade tersebut, pola konflik pertanahan sangat diwarnai oleh
peran dominan kekuasaan otoritarian Orde Baru yang bersama pemilik modal
menjadi pelaku ekonomi yang terus menerus mengambil tanah-tanah rakyat
dalam jumlah besar atas nama pembangunan. Pemerintah bukan pelindung
kepentingan rakyat berhadapan dengan pemilik modal, tetapi sebaliknya,
menekan rekyat melindungi pemilik modal.
Konflik horizontal menyebar di Indonesia seperti wabah penyakit
menular. Sistem politik Indonesia sejak reformasi 1998 yang diharapkan dapat
merubah wacana demokrasi Indonesia baru, ternyata harus dibayar mahal.
Kepentingan politik masih dominan mengancam, sehingga batas demokrasi,
kebebasan Pers dan supermasi sipil danhukum menjadi kebablasan dan
formalistik.
Kebijakan ekonomi kerakyatan, ternyata tak mendapat simpati
masyarakat, karena pada prakteknya semua tak menyentuh prioritas
kepentingan publik. Nilai rupiah dan fluktuasi harga tidak menentu, kesulitan
mencari nafkah, pekerjaan sehingga jurang antara kaya dan miskin mengaga
sangat lebar. Pengungsian dan kelaparan mencapai 1 juta jiwa akibat konflik
yang terjadi di berbagai daerah dalam negeri, seperti Aceh, Sambas, NTT,
Ambon, Sulawesi Tengah, dan Poso.
Di sana sini banyak terjadi pergolakan politik yang menimbulkan
konflik sosial. Masyarakat kehilangan pijakan dan kepercayaan diri, emosi
sosial meningkat tak tahu akan menyalahkan siapa. Akibatnya antar warga
masyarakat saling curiga, solidaritas sosial menurun, sehingga timbul tragedi
kemanusiaan yang panjang dan pada akhirnya mengancam integritas bangsa
secara global.
Sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan perubahan
kepentingan masyarakat, maka lumrah kalau adat istiadat itu selalu berubah
sesuai dengan tuntutan hidup. Akan tetapi bukan berarti hukum adat
masyarakat itu tak berlaku atau mati, melainkan ia tetap hidup dalam jiwa
mereka. Jadi perubahan adat tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
memperhatikan eksistensi adat masyarakat setempat, apalagi menyangkut
kepentingan berbagai pihak untuk mengubah penguasaan dan pemanfaatan
tanah yang ada di wilayah mereka. Sebagai kenyataan pengalaman akhir-akhir
ini menunjukkan adanya konflik-konflik soal tanah yang terjadi di sekitar
kegiatan pembangunan.
Oleh karena itu perlu penataan posisi hukum adat terasa semakin
mendesak dan segera dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi
kemungkinan semakin meningkatnya konflik sehubungan dengan terus
bergeraknya kegiatan-kegiatan pembangunan dari berbagai sektor yang
cenderung menyentuh kepentingan masyarakat adat.
Hukum adat yang sebetulnya majemuk itu bersifat "terbuka",
mengedepankan upaya musyawarah antar orang-orang yang berkepentingan,
dan partisipatif. Sebenarnya hukum adat cukup adaptif dan lentur terhadap
perubahan, sepanjang perubahan perubahan itu melalui hasil konsensus
bersama, melalui cara-cara yang terbuka dalam musyawarah.
Prinsip Hukum adat selalu mengutamakan keadilan bagi sesama warga
yang mendukungnya. Oleh karena itu hukum adat mesti diakui, dipelihara dan
dibangun melalui proses pemahaman yang berlandaskan pada tujuan untuk
maju dan sejahtera bersama secara merata.
Mengenai titik persoalan konflik pertanahan pada akhir-akhir ini tidak
lepas dari benturan pemahaman pihak-pihak terhadap status Tanah hak ulayat
yang secara realistik keluar dari fungsinya sebagai lahan jaminan kesejahteraan
bersama, sumber kebutuhan taktis, dan sebagai sumber dana dalam setiap
upaya pemenuhan tuntutan hajat hidup.
Sementara itu hak ulayat menurut hukum adat adalah hak atas tanah
oleh suatu klan / kerabat masyarakat adat. Termasuk juga penguasaan hukum
adat terhadap kali (sungai), danau, pantai serta tumbuh-tumbuhan yang hidup
secara liar dan binatang.
Pada dasarnya masyarakat berhak mempergunakan tanah-tanah dan
kekayaan alam yang ada di wilayah hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan
bahwa pihak luar bisa memanfaatkan tanah ulayat dengan seizin pimpinan adat
(penyimbang) melalui musyawarah perwatin adat. Tanah ulayat menurut
hukum adat tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan dengan hak milik
pribadi, termasuh tanah yang sedang digarap. Hal ini menunjukkan bahwa
hubungan hak ulayat dengan hak perorangan mempunyai hubungan timbal
balik. Semakin kuat hubungan antara masyarakat dengan tanah semakin kuat
hak ulayat yang berlaku.
Ciri lain dari konflik agraria struktural adalah penggunaan cara-cara
penindasan dan penaklukan kepada rakyat. Penindasan ini bersifat fisik, seperti
intimidasi, teror, kekerasan fisik, pembuldoseran tanah dan tanaman,
penangkapan, isolasi, dsb. Sedang pola penaklukannya bersifat “ideologis”
seperti delegitimasi bukti-bukti hak rakyat, penetapan ganti rgusi sepihak,
manipulasi tanda-tangan rakyat, dicap sebagai PKI atau anti pembangunan, dsb.
Di era Orde Baru, hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal
diingkari begitu rupa. Pola pengingkaran terhadap hak adat dimulai dari segi
legal-formal melalui suatu peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat
praktik atas nama'pembangunan'. Walaupun berdasarkan Pasal 2 ayat 4 UUPA
1960 membolehkan masyarakat adat untuk "melaksanakan hak menguasai dari
Negara" tetapi dalam peraturan di beberapa sektor seperti kehutanan dan
pertambangan misalnya memperlihatkan bahwa hak mereka dimandulkan
bahkan dibekukan. Sebut saja Pasal 2 UU 5/1967 tentang Kehutanan membagi
dua bagian yaitu "Hutan Negara" dan "Hutan Milik". Penjelasan Pasal dua
dengan tegas meniadakan hutan milik masyarakat adat dengan menyebutkan:
Hutan Negara ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang bukan tanah milik.
Hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah yang diberikan kepada Daerah
Swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai
Hutan Negara. Dengan demikian tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah,
hutan swapraja dan sebagainya.
Pengingkaran terhadap hak-hak penduduk lokal berawal dari
kekisruhan pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang diatur dalam UUPA
1960. Dalam UU No. 11/1967 tentang pertambangan hak-hak masyarakat adat
itu semakin teralienasi. Misalnya pemilik tanah diwajibkan memperbolehkan
pekerjaan-pekerjaan pemegang kuasa pertambangan di atas tanahnya dengan
musyawarah dan mufakat. Kata-kata diwajibkan dalam ketentuan tersebut,
meskipun disertai penegasan harus ada musyawarah dan mufakat terlebih
dahulu, tetap memberi pengertian bahwa tidak ada pilihan lain bagi pemilik hak
atas tanah untuk menolak melepaskan haknya pad apemegang kuasa
pertambangan.
Sementara itu, pola konflik pertanahan dekade Orde Baru mulai
menururn, seiring dengan menguatnya masyarakat sipil. Konflik pertanahan
pasca Orde Baru berubah menjadi konflik perebutan kembali lahan oleh
masyarakat petani pemilik tanah, petani penggaraf atau individu-individu yang
hak milik tanahnya telah dirampas atau dikuasai oleh pengusaha, TNI, Polri
dan atau pemerintah semasa Orde Baru.
Kasus-kasus yang terjadi di Awu, Lombok Tengah, NTB, Kasus
PLTA Sulewana, Poso, Ambon, Alas Tlogo Jawa Timur, di Jawa Tengah dan
seterusnya adalah beberapa contoh kasus perebutan kembali lahan yang terjadi
semenjak kejatuhan Soeharto. Peristiwa-peristiwa tersebut menguatkan fakta
bahwa perpindahan hak atas tanah dalam berbagai bentuk di era Orde Baru itu
dilakukan secara paksa dengan kekerasan.
B. Perubahan Pola Konflik & Dampaknya Pada Masyarakat Adat
Perubahan pola konflik tanah yang muncul awal dekade 1980-an itu
disebabkan oleh dua hal. Pertama, perubahan sifat proyek pembangunan di
Indonesia dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat ke
megaproyek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Di
samping munculnya megaproyek, pembangunan juga membawa apa yang
disebut dengan ”proyek pembangunan konsumtif” untuk memenuhi kehidupan
konsumstif kaum elite perkotaan, seperti pembangunan padang golf,
perumahan mewah, super market, dan sebagainya. Perubahan ini menyebabkan
pembangunan di Indonesia terjangkit penyakit ”land hunger” dalam skala yang
luas. Ribuan hektar tanah, tidak terkecuali tanah-tanah pertanian potensial yang
merupakan tulang punggung kelestarian program swasembada pangan di
Indonesia dirubah fungsi menjadi lahan pembangunan proyek konsumtif
dimaksud.
Kedua, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan di
Indonesia. Di samping UU Pokok Agraria 1960 muncul juga berbagai Undang-
Undang Pokok yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah yang
dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang itu
bertentangan dengan UU PA 1960. Paling sedikit ada empat undang-undang
pokok: (a) Undang-Undang Pokok Pertambangan; (b) Undang-Undang Pokok
Transmigrasi; (c) Undang-Undang Pokok Irigasi; (d) Undang-Undang Pokok
Kehutanan.
C. Pengendalian Konflik
Tiga jenis pengendalian konflik yaitu:
1. Masing-masing kelompok yang terlihat di dalam konflik harus menyadari
akan adanya situasi konflik di antara mereka, oleh karena itu perlu pula
menyadari dilaksanakan prinsip-prinsip keadaan dan keadilan secara jujur
bagi semua fihak.
2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dilakukan apabila
berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir secara
jelas. Sejauh kekuatan sosial yang saling bertentangan berada di dalam
keadaan tidak terorganisir, maka pengendalian atas konflik-konflik yang
terjadi di antara merekapun akan merupakan suatu hal yang sulit
dilakukan. Sebaliknya konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok
akan lebih mudah melembaga, dan oleh karena itu akan lebih mudah
dikendalikan pula.
3. Setiap kelompok yang terlibat di dalam konflik harus mematuhi aturan-
aturan permainan-permainan tertentu, suatu hal yang akan
memungkinkan hubungan-hubungan sosial di antara mereka menentukan
suatu pola tertentu. Aturan-aturan permainan tersebut, pada giliranya
justru menjalin kelangsungan hidup kelompok itu sendiri oleh karena
dengan demikian ketidakadilan akan dapat dihindarkan, memungkinkan
tiap kelompok dalam meramalkan tindakan-tindakan yang akan diambil
oleh kelompok yang lain, serta menghindarkan munculnya pihak ketiga
yang akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri (Nasikun:
23-24).
4. Solidaritas sosial dibagi oleh dua solidaritas mekanis dan solidaritas
organis. Solidaritas mekanis yaitu diikat oleh sifat solidaritas kolektif
sedangkan solidaritas organis adalah sifat yang diikat oleh saling
ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial, tidak
mudah dikembangkan atau ditumbuhkan di dalam masyarakat yang
bersifat majemuk (Nasikun: 62).
Untuk mewujudkan upaya tersebut perlu peningkatan perhatian
bersama dari pihak pemerintah, pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat
untuk menghentikan meluasnya konflik. Perhatian utama adalah menggali dan
menggugah itikat baik, moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran
masing-masing pihak yang berseteru. Hal ini perlu pemahaman dan aksi
bersama melalui medium penyeberluasan informasi
DAFTAR PUSTAKA
Suparman Marzuki, 2008, makalah Konflik Tanah di Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia.
Abdul Syafi’i, 2008, makalah Realitas dan Pengendalian Konflik dalam Perspektif
Sosiologis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Avery Kolers, 2009, Land, Conflict, and Justice A Political Theory of Territory
Cambridge University Press.
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PPRA
Oleh : SAEFUL ZAFAR / P.056081661
Desember 2009