tahun 2017 - 2022 mudah dan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi...
TRANSCRIPT
TAHUN 2017 - 2022
i
KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena
hanya dengan rahmat dan karunianya Penyusunan Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten
dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan
memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten
untuk kurun waktu tahun 2017-2022, dengan penekanan pada
pencapaian sasaran Prioritas Daerah, RPJMD, Standar Pelayanan
Minimal (SPM), dan Sustainable Development Goals (SDG’s).
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan
pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan
bahkan terkadang tidak terduga (unpredictable). Oleh sebab itu
pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan
dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan
ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat
kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta
aktif masyarakat. Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada
semua unsur Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk saling
bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan guna mewujudkan masyarakat Banten Sehat yang
Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing.
Kami menyadari bahwa untuk melaksanakan visi dan misi
dibidang kesehatan yang diamanahkan oleh pemerintah Provinsi
Banten dan menjadi harapan masyarakat bukanlah hal yang
ii
mudah dan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, akan
tetapi juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat Provinsi
Banten dalam bentuk peran serta aktif dan konstruktif dalam
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kondisi
kesehatan yang lebih baik. Atas tersusunnya Rencana Strategis
Dinas Kesehatan 2017–2022 Kami sampaikan terima kasih
kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Serang, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. Drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP. 19640414 199102 1 006
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................... 5
1.3. Maksud dan Tujuam ................................................................ 7
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi ..................................... 12
2.2 Sumber Daya ............................................................................ 22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .......................................... 26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................... 43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ....... 46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil ............. 47
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI ........................... 48
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................... 53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................................... 57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................... 56
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .................................................... 63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .... 57
6.1. Rencana Program dan Kegiatan ............................................... 67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................. 57
7.1. Kinerja Urusan Kesehatan ....................................................... 87
BAB VIII PENUTUP ................................................................................. 90
LAMPIRAN
- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2017–2022 Berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).
Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintahan Provinsi
Banten berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten) periode Tahun 2017-2022 Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten terpilih mengusung visi dan misi yang merupakan visi
misi Provinsi Banten 2017-2022. Dalam Visi dan Misi nya, Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Banten terpilih , Dr. H. Wahidin Halim, M.Si dan
H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.AP dengan tegas menyampaikan Visinya
untuk 2017 – 2022 yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing,
Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” . Dalam rangka pencapaian Visi
tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta
tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka
ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1). Menciptakan tatakelola
pemerintahan yang baik (Good Governance); 2). Membangun dan
meningkatkan kualitas infrastruktur; 3). Meningkatkan akses dan
pemerataan pendidikan berkualitas; 4). Meningkatkan akses dan
pemerataan kesehatan berkualitas; 5). Meningkatkan kualitas
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Visi dan Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
periode 2017–2022 tersebut telah dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–
- 2 -
2022 telah ditetapkan pada Tanggal 10 November 2017 Peraturan Daerah
(Perda) Banten Nomor 07 Tahun 2017. Didalam RPJMD ini telah dimuat
rencana pembangunan yang ingin dan akan dilaksanakan dan kondisi
kesehatan masyarakat yang ingin dicapai di Provinsi Banten dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan (2017 – 2022) termasuk didalamnya adalah
pembangunan kesehatan yang merupakan bagian penting dari
pembangunan di Provinsi Banten.
Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Banten tahun 2017–2022,
mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan perubahan-peubahan dan
penyesuaian-penyesuaian dalam merumuskan isu strategis, menetapkan
visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan program dan
kegiatan, yang semuanya dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu bagian dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan
bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) setelah
RPJMD ditetapkan.
Rencana Strategis merupakan suatu rangkaian proses yang
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu
sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal – eksternal) dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas
Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan serta cara pencapaian yang realistis sesuai tupoksi
OPD untuk mengantisipasi perkembangan masa depan berpedoman pada
RPJMD dan bersifat indikatif”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal
1 ayat (7) yang menyatakan :”Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa
Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan Dinas
Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan,
- 3 -
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan serta
cara pencapaian yang realistis yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Kesehatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022.
Renstra yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 84 peraturan tersebut,
selanjutnya disahkan oleh Gubernur, kemudian baru ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan. Renstra yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas kesehatan, Rencana penyusunan anggaran
Dinas Kesehatan, pengukuran kinerja Dinas Kesehatan, penyusunan
laporan kinerja instansi Dinas Kesehatan, dan sebagai instrumen
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan kesehatan
daerah baik pada skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota..
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan mendorong peran aktif
masyarakat untuk kurun waktu tahun 2017-2022. Lima pendekatan
perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Banten adalah: (1) pendekatan politik, dengan
menyelaraskan program kepala Daerah (2) pendekatan teknokratik, Artinya
Menggunakan metode dan kerangka bepikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan Daerah. (3) pendekatan partisipatif, yaitu
dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
(Stakeholder). (4) pendekatan atas-bawah (top-down), dan (5) pendekatan
bawah-atas (bottom-up). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan
kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan
- 4 -
perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut
usia (lansia), dan keluarga miskin.
Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dilaksanakan
melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan penyusunan Renstra.
Pada tahap ini dilakukan analisis Visi, Misi dan Program Gubernur
dan Wakil Gubernur dan dampaknya terhadap Tupoksi Dinas
Kesehatan;
2. Melaksanakan penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan
melalui Forum Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.
Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap ini diantaranya
merumuskan Visi dan Misi Dinas Kesehatan terhadap jabaran Visi,
Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, melakukan kajian strategis
untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan
kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Kesehatan dengan
memperhatikan juga hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan periode
sebelumnya;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan.
Dengan memperhatikan hasil kajian dan analisis yang dilakukan
pada tahap sebelumnya, maka pada tahap ini disusun visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
kesehatan serta cara pencapaian yang realistis yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan
dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan;
4. Penetapan Renstra.
Setelah Renstra Dinas Kesehatan disusun, maka selanjutnya adalah
pengesahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017–2022 oleh
Gubernur Banten dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Banten. Seluruh proses mulai dari tahap
persiapan hingga penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas
Kesehatan tahun 2017 – 2022 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melibatkan seluruh stakeholder bidang kesehatan yang ada
di Provinsi Banten termasuk dengan Dinas Kesehatan dan RSU
Kab/Kota Se Provinsi Banten;
- 5 -
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini disusun
dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 –
2022 serta telah menyesuaikan dengan struktur organisasi Dinas
Kesehatan Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Sruktur Organisasi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, selain itu dalam
penyusunannya juga memperhatikan Renstra Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota seluruh Provinsi Banten.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas
Kesehatan Provinsi Banten 2017-2022, terdapat beberapa Peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 6 -
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten
- 7 -
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten No. 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 66).
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Banten
Tahun 2017 – 2022.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan Visi dan Misi
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 kedalam rencana program dan
penganggaran pembangunan kesehatan sesuai kondisi dan kebutuhan .
Penyusunan Renstra juga dimaksudkan untuk memberikan arahan
sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan
kesehatan daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi
pemerintah daerah, Stakeholder, dan seluruh komponen masyarakat di
Provinsi Banten, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan
- 8 -
sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
ditetapkan.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan
kesehatan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi
RPJMD Provinsi Banten;
2) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja),
Tapkin, IKU dan IKK serta perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan
Provinsi;
3) Memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi,
koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan pembangunan
kesehatan di Provinsi Banten;
4) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi
Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif;
5) Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan daerah yang
sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional,
provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan . Pada
Pendahuluan ini berisikan :
1.1 Latar Belakang
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang
pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan
mengemukakan keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra
- 9 -
K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan
Rencana Kerja
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran OPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dan penyusunan Renstra OPD
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renstra, serta garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Pada Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok,
struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, Serta
tantangan dan peluang pengembangan Pembangunan Kesehatan
di Provinsi Banten. Memuat Data dan Informasi kondisi terakhir
tentang Dinas Kesehatan Provinsi Banten , yang memuat antara
lain :
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan
umum tentang dasar hukum pembentukan OPD Dinas
Kesehatan , Struktur Organisasi OPD Dinas Kesehatan, uraian
tugas dan fungsi OPD Dinas Kesehatan
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
Sumber daya OPD Dinas Kesehatan, memuat penjelasan ringkas
tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD Dinas Kesehatan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusia, asset/modal (sarana dan prasarana) dan unit
usaha yang masih operasional.
- 10 -
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kinerja Pelayanan, menunjukan tingkat capaian kinerja OPD
Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran / target Renstra
sebelumnya, SPM , atau indikator lainnya seperti SDGs.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L
dan Renstra Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dapat berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan kesehatan di
Provinsi Banten pada 5 ( lima ) tahun ke depan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Pada Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan,
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Depala
daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD, serta Isu-
isu strategis baik Internasional, Nasional dan Daerah yang
menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu
strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-
2022. Informasi yang dimuat pada Bab ini secara rinci meliputi :
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas;
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan wakil
Gubenur;
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan
Kab/Kota;
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN
Pada Bab ini diuraikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka
menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta strategi
dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan
misi . Adapun isi dari Bab ini memuat diantaranya tentang :
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah.
- 11 -
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berisi rumusan pernyataan startegi dan arah kebijakan dalam
lima tahun mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berisi penjelasan tentang rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan tujuan, strategi
dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten periode 2017 –
2022.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN
Bab ini Mengemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang
secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas
Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas
Kesehatan provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 serta penutup.
Lampiran - Lampiran
- 12 -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.1.1. TUGAS DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “ Dinas
Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang
kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas
Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2.1.2. FUNGSI DINAS KESEHATAN
Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud,
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah
kabupaten/kota;
b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah
provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan
UKP Daerah provinsi;
e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan
cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT);
- 13 -
g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat
dan dunia usaha tingkat provinsi; dan
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat
Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan beserta uraian tugas terdiri
dari :
2.1.3.1. Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui
koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,
penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta
program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan
Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;
- 14 -
5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan
mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan
kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan
penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan
unit kerja terkait;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas
Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana
dimaksud, membawahkan :
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Jabatan Fungsional.
2.1.3.2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 15 -
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas
Kesehatan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok
sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- 16 -
2.1.3.3. Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang
pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan
dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan,
pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
6) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan
kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan,
pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
- 17 -
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas
pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
2.1.3.4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas
Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
- 18 -
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
e. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap
penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan
Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
f. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program
Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak
Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan;
g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
dan lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;
2.1.3.5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
- 19 -
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta
Seksi Kefarmasian dan Pangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala
bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas
Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
e. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan
perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
f. Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya
masyarakat dan pihak swasta program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan
perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 20 -
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
c. Seksi Kefarmasian dan Pangan;
2.1.3.6. Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang
kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
- 21 -
e. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,
promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
f. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan
pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan kesehatan olahraga;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan
Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan
Olahraga
2.1.3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut :
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten. Bagan
susunan organisasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini.
- 22 -
2.2. SUMBER DAYA
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA
Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas
Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan
Struktural Eselon II a, Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional
Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter,
perawat, bidan, apoteker , dll.
Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten,
RSUd Malingping dan RSUd Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut
status kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal
sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
s/d Tahun 2017
NO Jenis Tenaga Jumlah %
1. Status Pegawai 1. PNS 141
2. Non PNS 113 Jumlah 254
2. Jabatan 1. Eselon II 1
2. Eselon III 7 3. Eselon IV 21
4. Pelaksana PNS 112 Jumlah 141
3. Strata Pendidikan
1. Magister ( S2 ) 23 16.31
2. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 90 63.83 3. Diploma III 20 14.18 4. SLTA / Umum 8 5.67
Jumlah 141 100 4. Jenis Pendidikan 1. Magister Kesehatan 19 13.48
2. Magister Non Kesehatan 4 2.84 3. Dokter Umum 7 4.96 4. Dokter Gigi 6 4.26
5. Sarjana Kesehatan
Masyarakat
40 28.37
6. Sarjana Kesehatan lainnya 18 12.77
7. Sarjana non kesehatan 17 12.06
8. D3 Kesehatan 15 10.64
- 23 -
NO Jenis Tenaga Jumlah %
7. D3 Non Kesehatan 7 4.96
8. SLTA / Umum 8 5.67 Jumlah 141 100
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten
Tabel 2.2
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten
s/d Tahun 2017
No Jenis Tenaga Jumlah %
1 Status Pegawai
1. PNS 167
2. Non PNS 564
Jumlah 731
2 Jabatan
1. Esselon II 0
2. Esselon III 9
3. Esselon IV 12
4. Pelaksana PNS 145
Jumlah 167
3 Strata Pendidikan
1. Magister ( S2 ) 35 4.79
2. Profesi 89 12.18
3. Strata 1 (S1) & Diploma IV 175 23.94
4. Diploma III 274 37.48
5. Diploma I 1 0.14
6. SLTA / Umum 157 21.48
Jumlah 731 100.00
4 Jenis Pendidikan
A. Akademik
1. Magister Kesehatan 13 1.78
2. Magister Non Kesehatan 8 1.09
3. Sarjana Kesehatan Masyarakat 26 3.56
4. Sarjana Kesehatan Lainnya 24 3.28
5. Sarjana Non Kesehatan 96 13.13
6. D4 Kesehatan 27 3.69
7. D1 Kesehatan 1 0.14
8. D3 Kesehatan 259 35.43
9. D3 Non Kesehatan 17 2.33
10. SLTA / Umum 157 21.48
B. Profesi
1. Dokter Sub Spesialis 1 0.14
2. Dokter Spesialis 26 3.56
3. Dokter Umum 22 3.01
4. Dokter Gigi 5 0.68
5. Apoteker 14 1.92
- 24 -
No Jenis Tenaga Jumlah %
6. Ners 35 4.79
Jumlah 731 100.00
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Banten
Tabel 2.3
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD)
Malingping s/d Tahun 2017
No Jenis Tenaga Jumlah %
1 Status Pegawai
1. PNS 76
2. Non PNS 143
Jumlah 219
2 Jabatan
1. Esselon II 0
2. Esselon III 4
3. Esselon IV 9
4. Pelaksana PNS 63
Jumlah 76
3 Strata Pendidikan
Magister (S2) 22 10.05
Strata 1 (S1) & Diploma IV 74 33.79
Diploma III 76 34.70
SLTA/Umum 47 21.46
Jumlah 219 100.00
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Malingping
2.2.2 SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rangka menunjang
aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah
pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan
layak pakai, serta sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja.
Terhitung mulai tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang
sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani
di wilayah Curug Kota Serang. Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan
Dinas Jabatan/Operasional hampir seluruh pejabat baik eselon II, III
maupun IV relatif terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja
- 25 -
masing-masing. Sarana dan prasarana lainnya berupa alat perlengkapan
kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kerja,
sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti personal komputer, filling
kabinet, laptop, notebook serta sarana dan prasarana pendukung lainnya
seperti infocus, perlengkapan teknologi informasi, dan lain sebagainya telah
tersedia. Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Sarana Pelayanan
Kesehatan yang ada di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai
Berikut :
Tabel 2.4
Sarana Kesehatan / Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten
No Nama Sarana Jumlah
1 Puskesmas
Puskesmas Non Perawatan 157
Puskesmas Perawatan 79
2 Rumah Sakit
Rumah Sakit Provinsi 2
RS Vertikal, RSUD Kab/Kota, Swasta, 103
3 Balai Laboratorium Kesehatan
Balai Labkesda Provinsi 1
Balai Labkesda Kab/Kota 8
4 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 1
5 UTD PMI 7
- 26 -
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Dinas Kesehatan merupakan
unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang
kesehatan, pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan
teknis bidang kesehatan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan
kesehatan, pembinaan dan pengendalian pembangunan kesehatan. Hal
tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung
kepada masyarakat, namun juga ada pelayanan yang tidak langsung
kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada
periode 2012– 2017 kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat
digambarkan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :
- 27 -
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping dan RSUD Banten
Tahun 2012 s.d 2016
No
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun
Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
1 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)
86 86 66 70 74 78 82 66 66.07 71.31 73.3 80.6 100 94 96 94 98
2 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)
92 92 88.7 89 90 91 91.5 88.7 85.39 84.5 84.43 65.69 100 96 94 93 72
3 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
92,5 92,5 90 90.5 91 91.5 92 90 97.98 95.9 91.9 100.00 100 108 105 100 109
- 28 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Pembinaan Upaya
Kesehatan
4 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)
77 77 60 65 70 72 75 60 65 70 72 73 100 100 100 100 98
5 Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)
100 100 30 35 90 92 95 30 35 90 92 100 100 100 100 100 105
6 Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)
100 100 80 90 100 100 100 80 75 99.24 100 100 100 83 99 100 100
7 Persentase Peningkatan Sarana Dan
Prasana RS Provinsi & Labkesda
100 100 60 75 85 90 95 60 28.67 80 90 95 100 38 94 100 100
- 29 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Provinsi Banten (%)
8 Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
100 100 80 90 100 100 100 80 66 100 100 100 100 73 100 100 100
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
9 Persentase Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan
100 100 85 90 100 100 100 85 81.2 77 80 90.20 100 90 77 80 90
- 30 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10 Prevalensi HIV (%)
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,43 < 0,46 0,48 <0,5 100 100 100 100 100
11 Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)
92 92 89 90 90 91 91 89 84 78.35 66 49 100 93.33
87.06
72.53
53.85
12 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
<1 <1 <1 <1 <1 ≤ 1 ≤ 1 <1 <1 <1 0,001 <1 100 100 100 100 100
13 Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)
60 60 10 20 30 40 50 10 20 30 100 100 100 100 100 100 100
14 Persentase cakupan penduduk yang terakses air
79 79 74 75 76 77 78 74 61.3 56 60.20 63 100.00
81.73
73.68
78.18
80.77
- 31 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
minum berkualitas (%)
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
15 Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)
100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
16 Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)
80 80 35 35 50 60 70 35 35 50 60 70 100 100 100 100 100
Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumberdaya
- 32 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Manusia Kesehatan
17 Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)
100 100 100 100 100 100 100 100 85 85 97 96.97 100 85 85 97 97
18 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
222 222 78 98 123 153 188 78 115 92 121 121 100 117 75 79 64
19 Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)
280 280 65 75 40 50 55 65 118 60 161 161 100 157 150 322 293
20 Prosentase Sarana dan
prasarana Balai Kesehatan Jiwa
100 100 0 20 50 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 33 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Masyarakat Provinsi Banten
(%)
21 Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
100 100 0 85 100 100 100 50 85 100 100 100 50 100 100 100 100
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
22 Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
1000 1000 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100
- 34 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
23 Persentase pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)
80 80 0 40 50 60 70 30 40 50 60 100 30 100 100 100 143
RSUD MALINGPING
1 Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)
35 Orang
35 Orang
34 Oran
g
34 Orang
23 Orang
32 Orang
35 Oran
g
25 Orang
29 Orang
18 Orang
29 Orang
35 Orang
73.53
85.29
78.26
90.63
100.00
2 Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)
100% 100% 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.12 98.35 96.54 75.00 100
95.12
98.35
96.54
75% 100.00
3 Jumlah Pasien Mendapat Layanan
Kesehatan Gratis (orang)
200 200 200 Oran
g
200 Orang
200 Orang
200 Orang
200 Oran
g
200 Orang
200 Orang
400 Orang
251 Orang
1734 Orang
99.20
100.00
200.00
125 867
RSUD BANTEN
- 35 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Persentase Peningkatan
Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)
50 60 70 80 50 60 70 80 100 100 100 100
2 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)
50 60 70 80 50 60 70 80 100 100 100 100
3 Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)
70 75 80 85 70 75 80 85 100 100 100 100
4 Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)
70 75 80 85 70 75 80 85 100 100 100 100
- 36 -
No
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Target RPJMD
Target IKK
Target Renstra Dinkes Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 Pasien yang mendapatkan
asuhan keperawatan (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)
30 40 50 60 30 40 50 60 100 100 100 100
7 Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)
70 75 80 85 70 75 80 85 100 100 100 100
8 Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)
50 60 70 80 50 60 70 80 100 100 100 100
- 37 -
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, RSUD Banten Tahun 2012 - 2016
NO
Uraian
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio Antara
Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata pertahun
1 (2012) 2 (2013) 3
(2014) 4
(2015) 5
(2016) 1
(2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
11,959,000,000
16,474,000,000
12,188,000,000
12,867,000,000
13,418,000,000
11,254,153,848
13,428,421,853
11,791,744,286
11,802,834,254
13,250,137,319
94
82
97
92
99
13,381,200,000
12,305,458,312
B Beanja Langsung
Belanja
Pegawai
7,310,757,5
00
11,819,560
,000
4,024,2
24,500
4,277,6
95,000
3,357,7
81,000
6,618,
452,205
10,674,3
73,683
3,424,08
8,500
3,819,332,
500
2,952,309,
000
91
90
85
89
88
6,158,003,
600
5,497,711,
178
Belanja Barang dan Jasa
56,533,531,240
59,390,369,480
88,134,626,532
68,927,745,034
68,235,164,187
54,381,806,996
29,708,974,175
50,124,067,539
61,446,314,818
62,855,977,949
96
50
57
89
92
68,244,287,295
51,703,428,295
Belanja Modal
188,505,711,260
240,800,100,000
43,440,330,31
8
5,720,657,966
52,458,065,81
3
186,432,83
5,000
96,067,398,615
33,829,132,800
5,457,094,119
47,820,887,761
99
40
78
95
91
106,184,973,071
73,921,469,659
Jumlah
264,309,000,000
328,484,0
29,480
147,787,181,350
91,793,098,0
00
137,469,011,000
258,687,248,049
149,879,168,326
99,169,033,125
82,525,57
5,691
126,879,3
12,029
98
46
67
90
92
193,968,463,966
143,428,067,444
- 38 -
NO
Uraian
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- Rata-rata pertahun
1 (2012) 2 (2013) 3
(2014) 4
(2015) 5
(2016) 1
(2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
RSUD MALINGPING
A Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
4,758,000,000
6,694,000,000
8,954,000,000
11,816,000,000
1,711,177,380
6,279,116,251
8,574,844,538
11,571,680,451
- 36
94
96
98
8,055,500,000
7,034,204,655
B Beanja Langsung
Belanja Pegawai
1,824,040,000
2,433,740,000
14,309,318,650
4,108,795,150
472,633,000
2,387,430,000
2,387,430,000
3,073,385,000
- 26
98
17
75
5,668,973,450
2,080,219,500
Belanja Barang dan Jasa
3,472,122,700
5,776,053,860
11,222,742,660
16,166,967,930
3,325,737,786
5,421,681,277
8,535,578,411
14,143,472,587
- 96
94
76
87
9,159,471,788
7,856,617,515
Belanja Modal
2,686,143,300
2,421,504,140
932,573,940
8,626,236,920
472,633,000
2,221,617,700
668,588,800
8,404,716,469
- 18
92
72
97
3,666,614,575
2,941,888,992
Jumlah 12,740,30
6,000
17,325,298,0
00
35,418,635,2
50
40,718,000,0
00
5,982,181,166
16,309,845,228
20,166,441,749
37,193,254,507
47
94
57
91
26,550,559,813
15,930,344,530
RSUD BANTEN
A Belanja Tidak Langsung
- 39 -
NO
Uraian
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- Rata-rata pertahun
1 (2012) 2 (2013) 3
(2014) 4
(2015) 5
(2016) 1
(2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai
660,000,00
0
10,850,000,00
0
16,320,000,00
0.00
21,040,000,00
0.00
394,454,
082.00
10,004,774,323.0
0
16,143,550
,388.00
21,008,571
,514.00
92
99
10
0
12,217,500
,000
11,887,837
,577
B Beanja Langsung
Belanja Pegawai
14,473,950,000
28,095,880,000
20,326,564,650.00
12,479,180,000.00
4,351,051,274.00
14,791,318,101.00
13,731,230,000.00
11,708,900,000.00
53
68
94
18,843,893,663
11,145,624,844
Belanja Barang dan Jasa
6,808,726,000
60,821,858,350.00
82,642,917,585.00
60,088,034,957.00
1,371,148,782.00
34,790,174,509.00
40,727,262
,137.00
54,883,583
,879.00
57
49
91
52,590,384,223
32,943,042,327
Belanja Modal
51,943,728,520.00
102,276,261,650.00
93,997,078,815.00
53,232,106,712.00
1,469,745,000.00
72,496,746,414.00
80,468,120,877.00
48,530,401,387.00
71
86
91
75,362,293,924
50,741,253,420
Jumlah -
73,886,40
4,520
202,044,000,000
213,286,561,050
146,839,321,669
-
7,586,39
9,138
132,083,013,347
151,070,1
63,402
136,131,4
56,780
65
71
93
127,211,257,448
85,374,206,533
- 40 -
Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari
hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017. Angka
Kematian Ibu (AKI) meningkat dari 168,8 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2011 menjadi 308 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Angka
Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 29,5 per 1.000 kelahiran hidup (KH)
pada tahun 2011 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011
(SDKI, 2012). Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Banten meningkat dari
65,5 tahun pada tahun 2011 menjadi 69,46 tahun pada tahun 2016.
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Target Target :
82%, Realisasi : 80,6%, Capaian 98,29%. Jumlah sasaran 1.135.770 bayi
dan balita, balita yang datang ke Posyandu sebesar 915.397 dikarenakan,
masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan
pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Indikator tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat dan
mengetahui hasil penimbangan pada bulan yang bersangkutan.
Untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) dengan target 91.5%, realisasi
65.59% dan capaian 71,79%, sedangkan pada indikator Persentase
cakupan kunjungan pelayanan neonatal pertama (cakupan KN1) dengan
target kinerja 92 realisasi 100%. Adapun permasalahan dalam pencapaian
target indikator persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga
Kesehatan terlatih (Cakupan PN) dengan jumlah sasaran ibu bersalin
sebanyak 257,962 Ibu dengan capaian sebesar 169,465 Ibu bersalin yang
ditolong oleh Tenaga Kesehatan. Kendala yang dihadapi dikarenakan masih
adanya desa yang tidak ditempati oleh tenaga kesehatan terlatih untuk
persalinan (Bidan), sehingga pertolongan persalinan masih ada yang
dilakukan oleh dukun (tradisional).
Pada indikator Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu
PONED Target 100%, Realisasi 100 %. Adapun Jumlah Puskesmas
berdasarkan data pada tahun 2016 sebanyak 235 Puskesmas, dengan
Puskesmas Rawat Inap sebanyak 77 Puskesmas dengan Jumlah
Puskesmas yang sudah mampu PONED sebesar 86 Puskesmas. Indikator
kinerja Puskesmas rawat inap yang mampu PONED bertujuan untuk
mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan kepada Ibu hamil di fasilitas
pelayanan Kesehatan sehingga diharapkan angka kematian ibu dan bayi
berkurang.
- 41 -
Indikator capaian kinerja pada Pembinaan upaya kesehatan rujukan
yaitu Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK dengan target
capaian sebesar 100% dan realiasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit
Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10 Rumah sakit dan
keseluruhan rumah sakit milik pemerintah tersebut telah melaksanakan
PONEK, dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah Provinsi
Banten. Indikator Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK merupakan
salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka
kematian bayi (AKB) dengan harapan mampu meningkatkan pelayanan
kesehatan maternal dan neonatal dengan program penanganan komplikasi
pada ibu hamil dan bayi baru lahir di rumah Sakit.
Indikator Persentase RSUD dan RS Swasta yang melayani pasien
penduduk miskin (%) dengan target 95% dan realisasi sebesar 100%.
Jumlah RSUD di Provinsi Banten Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah
Sakit Vertikal (Kemenkes, TNI/Polri) dan 84 rumah Sakit Swasta.
Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani pasien penduduk
miskin, dimana dikeseluruhan rumah sakit tersebut telah disediakan
tempat tidur kelas III sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari
Indikator tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk
masyarakat miskin yang membutuhkan penanganan kesehatan.
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda
Provinsi Banten (%) telah mencapai 100% dimana Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah Provinsi Banten telah melengkapi sarana dan prasarana
untuk beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium Klinik
Madya.
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap / UCI
(Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
Target 100% dengan Realisasi 90,20%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan)
sebesar 241.704 Bayi dengan realisasi sebesar 217.986 bayi yang telah
mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Adapun permasalahan yang
dihadapi yaitu masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian
imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain)
vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga
Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum
terlatih.
- 42 -
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
berkualitas target 78% dengan realisasi 63%, Permasalahan yang dihadapi
dimana masih banyaknya Sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak
memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna
pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk
karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air
minum dan sanitasi dikelompok masyarakat. Adapun solusi kedepan
adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan)
dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan
pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
Persentase Puskesmas yang melaksanakan program pengendalian
Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Target Kinerja 50% Realisasi 100%.
Pencapaian tersebut didasari kebijakan dari Pemerintah (Kementerian
Kesehatan) dimana pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT
Puskesmas telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program
penyakit tidak menular. Adapaun masukan/usulan dalam peningkatan
upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya
pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta
menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.
Prevalensi HIV dengan Target <0,5 realisasi 0,46 (<0,5), Persentase
kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan target 91% realisasi
49%. Adapaun hal teknis terkait pencapaian target indikator baru TB paru
(BTA positif) yang disembuhkan dikarenakan belum optimalnya
penjaringan suspek/terduga TB baik di Masyarakat maupun lintas sektor
(Penjaringan suspek/terduga sebagian besar secara pasif).
Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000 penduduk
target kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait indikator tersebut masih
terdapat 2 Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminiasi malaria
(daerah endemis malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju
eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua) Kabupaten tersebut
telah mendapatkan sertikat eliminasi malaria. Adapun permasalahan
masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat /
suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi
terdeteksi pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import).
Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria bertujuan untuk
- 43 -
meningkatkan kualitas dalam penemuan kasus malaria dan pengendalian
kasus malaria terutama di daerah endemis.
Terdapat 2 indikator kinerja pada UPT BKKM yaitu Jumlah industri
formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) dan
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%).
Kedua indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal
ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai
Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan yang berkualitas Target 70%, Realisasi 70%. Adapun
permasalahan yang dihadapai dikarenakan adanya Ketidakpahaman atau
kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha mengenai regulasi dan kesesuaian
sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga peran pemerintah baik
provinsi dan Kab/Kota dalam pembinaan, dan sosialisasi mengenai aturan-
aturan yang berlaku perlu ditingkatkan.
Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana Kebutuhan Obat
(RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota; Ketersediaan Penyedia obat E-
Katalog; terdistribusinya obat buffer stok dan obat program secara merata
sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat buffer
di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 100%. Permasalahan yang
dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh
sistem penyediaan barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-
Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan
dikarenakan kekosongan stok
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal
dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan
dinamika pembangunan kesehatan, bentuk tantangan dapat diidentifikasi
sebagai berikut :
1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum
optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan
merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Jaringan
kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan
dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan
namun belum optimal. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk
- 44 -
stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan
tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang
kesehatan.
2. Anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya adalah alokasi
yang masih belum optimal dan pembiayaan untuk upaya promotif
dan preventif perlu terus ditingkatkan.
3. Kesadaran masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan
belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya
kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan
kesehatannya (Peserta Mandiri JKN-KIS/ Non PBI). Selain kesadaran
masyarakat, masalah uatama dalam pemenuhan jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah pendataan / basis data
masyarakat miskin yang belum terpadu sehingga menyulitkan dalam
pendaftaran / pembiayaan masyarakat melalui Penerima Bantuan
Iuran (PBI) JKN-KIS
4. Pola Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam
penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker,
stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3
faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan
kurangnya makan makanan berserat. Sikap dan perilaku pada
masyarakat khususnya populasi berisiko yang belum terbangunnya
kesadaran untuk menolong dirinya sendiri dan bertanggungjawab
pada anggota keluarga serta masyarakat dari resiko penularan IMS
dan HIV.
5. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun
kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi , masih
terjadi disparitas jumlah dan distribusi tenaga kesehatan antar
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten.
6. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di setiap
Kab/Kota, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan
tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, keterbatasan akses juga
disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih
terbatasnya transportasi dan infrastruktur.
7. Sistem informasi kesehatan belum optimal, keterbatasan data
menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan
kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum
- 45 -
dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, munculnya
permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada
pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi program antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Provinsi
Banten. Adapun peluang yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai
berikut :
1) Penataan Kelembagaan perangkat Daerah seiring dengan diubahnya
peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, sesuai
kebutuhan, potensi, karakeristik, dan kemampuan baik anggaran
maupun sumber daya aparatur (mengacu pada UU Nmor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah);
2) Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang semakin meningkat;
3) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan (APBN – Dana Dekonsentrasi, APBD, Bantuan
Keuangan, Hibah, anggaran bantuan luar negeri, bagi hasil cukai
tembakau);
4) Penyusunan Peraturan daerah mengenai Pelaksanaan Pembangunan
Kesehatan di Provinsi Banten (Sistem Kesehatan Provinsi) sebagai
acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan;
5) Meningkatnya dukungan dari pihak-pihak yang berkomitmen terhadap
pembangunan kesehatan termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, baik pusat maupun daerah.
- 46 -
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa
Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
memiliki fungsi operasional (Dinas Kesehatan) dan penunjang (Lembaga
Teknis Daerah). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dijelaskan
dalam Peraturan Gubenur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Oraganisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten, dimana Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah dibidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala
Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang
kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi
Banten masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi
diantaranya sebagai berikut :
1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih
tingginya Angka Kematian Bayi ( AKB ) dan Angka Kematian Ibu (AKI
);
2. Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan, Sumberdaya Manusia ( SDM ) Kesehatan yang
masih lebar antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;
3. Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung
maupun melalui binatang masih cukup tinggi, sementara pada saat
bersamaan kejadian penyakit degeneratif (hipertensi, jantung,
diabetes melitus, dll) mulai meningkat;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai
diantaranya perilaku masyarakat dalam hidup sehat masih rendah,
perilaku memberikan ASI ekslusif masih rendah , persalinan di
fasilitas kesehatan masih rendah, dll;
- 47 -
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas
kesehatan dasar maupun rujukan baik dari segi SDM, sarana dan
prasarana, peralatan medik, sistem rujukan, dll.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode
2017–2022 dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017–2022. RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2017–2022 merupakan tahapan ke-empat dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun
2005–2025 yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan
kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala
bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten.
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan
momentum dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum
terselesaikan pada periode sebelumnya, dan dapat menjawab serta
mengantisipasi perubahan atau permasalahan yang mungkin akan muncul
di masa mendatang. Saat ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh Provinsi Banten antara lain Buruknya tata kelola pemerintahan di
Provinsi Banten yang berdampak terhadap buruknya kualitas pelayanan
publik dan menghambat program reformasi birokrasi, Buruknya kualitas
infrastruktur seperti jalan, bangunan, jembatan yang berdampak pada
terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses ekonomi
masyarakat, Buruknya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang
berdampak pada terhambatnya proses pelayanan pendidikan dan
rendahnya sumber daya manuSia (SDM) yang dimiliki, Buruknya kualitas
sarana dan prasarana kesehatan yang berdampak terhambatnya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Visi dan Misi yang diusung “Banten yang
Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”.
Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efesiensi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi
tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten 5 (lima) misi, yaitu :
- 48 -
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Untuk mewujudkan kelima misi tersebut diperlukan keterlibatan
semua pihak dengan leading sektor OPD Provinsi Banten sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki peranan
yang sangat penting dalam mengemban misi ke-empat yaitu
“Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Berkualitas” dengan fungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah
dibidang Kesehatan. Tujuan dari misi ke-empat tersebut adalah
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan
Kesehatan, sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut
adalah Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses,
Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan serta Pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun faktor-
faktor permaslahan pelayanan sektor kesehatan yang mempengaruhi
pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya : (1).
Masih Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2). Belum
optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional; (3). Masih
tingginya Angka Kematian Ibu; (4). Masih tingginya Angka Kematian Bayi;
(5). Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (6).
Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian.
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Dalam rencana strategis kementrian kesehatan 2015-2019 tidak ada
visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia
yaitu “Terwujudnya Indoneia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah
melalui 7 misi pembangunan yaitu :
- 49 -
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hUkum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati
diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujdkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA
yang ingin di wujudkan pada kabinet kerja, yakni :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah -
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan
penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-
sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social
Indonesia.
- 50 -
Terdapat dua tujuan Kementrian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu
: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya
daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap
risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status
kesehatan masyarakat dilakukan pada semua siklus kehidupan (life
cycle), yaitu bayi , balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja,
maternal, dan kelompok lansia.
Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang
ingin dicapai secara Nasional adalah :
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran
hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.00 kelahiran hidup (SDKI
2012)
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000
kelahiran hidup.
3. Menurunnya presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dari 10,2%
menjadi 8%
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan
preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness)
dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan, maka ukuran yang akan di capai adalah :
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan
kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi
10%.
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan
dari 6,80 menjadi 8,00.
Guna mewujudkan sasaran strategis pembangunan kesehatan,
Kementerian Kesehatan mempunyai sasaran, yaitu:
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah:
a) presentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
b) Menurunya presentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar
18,2%
- 51 -
c) Meningkatnya presentase kabupaten dan kota yang memiliki
kebijakan Perilaku Hidup Bersih, dan Sehat (PHBS) sebesar 80%
2. Meningkatnya pengendalian penyakit , dengan sasaran yang akan di
capai adalah :
a) Presentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan sebesar 40%.
b) Penurunan kasus penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi
(PD3I) tertentu sebesar 40%
c) Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah sebesar 100%.
d) Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar
5,4%.
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
a) Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
terakreditasi sebanyak 5.600.
b) Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi sebanyak 481 Kab/Kota.
4. Meningkatnya akses , kemandirian , dan mutu sediaan farmasi dan
alat kesehatan dengan sasaran di capai adalah :
a) Presentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar
90%
b) Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan
yang di produksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
c) Presentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang
memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a) Jumah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.
b) Presentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
c) Jumlah SDM kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya
sebanyak 56,910 orang.
- 52 -
6. Meningkatnya sinegritas antar Kementrian /Lembaga, dengan
sasaran yang akan di capai adalah :
a) Meningkatnya jumlah Kementrian lain yang mendukung
pembangunan kesehatan.
b) Meningkatnya presentase presentase kab/kota yang mendapat
predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri , dengan
sasaran yang akan di capai adalah :
a) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program
kesehatan sebesar 80%.
b) Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber
daya-nya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
c) Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan
yang di implementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan- evaluasi, dengan sasaran yang akan di capai adalah :
a) Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34
provinsi.
b) Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100
rekomendasi
9. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a) Jumlah hasil penelitian yang di daftarkan HKI sebanyak 35 buah.
b) Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang di advokasikan ke pengelola
program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak
120 rekomendasi.
c) Jumlah laporan riset kesehatan nasional (Riskesnas) bidang
kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatkannya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan sasaran yang akan yang akan dicapai adalah :
a) Presentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan
kerugian Negara ≤ 1 sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
- 53 -
a) Meningkatnya presentase pejabat structural di lingkungan
Kementrian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan
jabatan sebesar 90%.
b) Meningkatnya presentase pegawai kementrian Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran
yang akan dicapai adalah :
a) Meningkatnya presentase Kab/Kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar
80%.
b) Presentase tersedianya jaringan komunikasi data yang
diperuntukan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan faktor – faktor dari gambaran pelayanan Dinas Kesehatan
selama periode 2012-2017, Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian
Kesehatan RI, diketahui bahwa saat ini masalah utama pembangunan
kesehatan di Provinsi Banten adalah masih rendahnya Angka Harapan
Hidup, Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional,
Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Masih tingginya Angka Kematian
Bayi, Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian. Isu strategis
dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen hasil analisis
SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari
analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu
strategis permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih
menjadi masalah di Provinsi Banten (AKI: 308/100.000 KH; AKB:
32/1.000 KH). Peningkatan AKI di Provinsi Banten disebabkan
meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya
deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan
ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi.
- 54 -
Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia
(sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR),
infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk
bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya
pemberian ASI eksklusif. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB
dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan
Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan
masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya
prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga
kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan.
Sarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan
optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang
sesuai dengan standar.
2. Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular
Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular
masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB
disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di
sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum
optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan
Rumah Sakit., Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung
meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang
semakin intensif melalui Mobile VCT, kasus Malaria masih tinggi dan
masih terdapat Kabupaten yang belum eliminasi Malaria. Penyakit-
penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di masyarakat, di
sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak
menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM),
kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung
meningkat. Salah satu penanganan dalam pencegahan penyakit tidak
menular dan degeneratif adalah menggerakan masyarakat untuk
hidup sehat (GERMAS) yang dalam pelaksanaannya melalui
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif
memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak
menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah
kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu
- 55 -
ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul
dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat
sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.
3. Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumberdaya
manusia Kesehatan di Provinsi Banten;
Provinsi Banten memiliki permasalahan terkait jumlah, kualitas
maupun sebaran tenaga kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan di
Provinsi Banten masih kurang di beberapa Kabupaten/Kota, namun
juga ada yang berlebih di kabupaten /Kota wilayah Tangerang.
Untuk wilayah Banten jumlah tenaga kesehatan masih banyak yang
kurang baik dari sisi jumlah maupun jenis. Visi dan Misi Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten 2017 – 2022 terkait sektor kesehatan
yaitu “Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan
Kesehatan”. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa
program prioritas diantaranya yang berkaitan langsung dengan
pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Banten yaitu melalui
“Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya
untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi 440 Dokter
Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat”. Rencana
implementasi pemenuhan tenaga tersebut perlu didukung oleh data
keadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata
ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat
dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor
pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi
positif tersebut, “wawasan kesehatan” perlu dijadikan sebagai asas pokok
program pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, dalam
pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) yang kemudian diturunkan kedalam Pelaksanan
pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten (Sistem Kesehatan Provinsi)
berperan sebagai penggerak utama pembangunan kesehatan berwawasan
kesehatan yang dituangkan dalam bentuk program-program dalam RPJMD
dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang
tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga
- 56 -
tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya disamping tanggung
jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah , pembangunan kesehatan dapat bersinergi secara dinamis dengan
berbagai program pembangunan lainnya seperti: Program pembangunan
bidang pendidikan, perekonomian, ketahanan pangan, pemberdayaan
masyarakat, dll.
Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan
kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan
program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya
untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada
diluar domain sektor kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang
meliputi reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan
pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan
reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya Good
Governance sudah harus dilakukan.
- 57 -
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten
secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara
berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan
masyarakat banten yang setinggi–tingginya. Tujuan dan Sasaran pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten 2017-2022 yang secara langsung berkaitan dengan urusan
kesehatan, yaitu : (1). Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah
yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,
dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani
masyarakat dan (2). Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan
pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun Sasarannya yaitu : (1).
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan
efisien; (2). Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses; (3).
Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan; (4). Pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Kesehatan
merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan
Provinsi Banten. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kesehatan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 sebagai
berikut :
- 58 -
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya kelembagaan
pemerintahan daerah yang
berakhlakul karimah dengan
efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan sumber daya
aparatur berintegritas,
berkompensi serta melayani
masyarakat
1.0.0 Capaian Indeks
Kepuasan
Masyarakat
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
- 59 -
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.1 Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
1.1.1 Capian Laporan
Kinerja Pemerintah
Provinsi Banten
B BB BB BB A
2 Terwujudnya kualitas dan Akses
pelayanan kesehatan guna
mewujudkan masyarakat Banten
sehat yang mandiri, sejahtera dan
berdaya saing.
2.0.0 Angka Harapan
Hidup (AHH)
69.76 70.06 70.36 70.66 70.96
- 60 -
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1 Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak serta kesadaran
gizi keluarga, dan
peran serta
masyarakat untuk
melaksanakan pola
hidup sehat dengan
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
2.1.1 Angka Kematian Bayi
(Per 1000 kelahiran
hidup)
31 30 29 28 26
2.1.2 Angka Kematian Ibu
(Per 100.000
kelahiran hidup)
304 300 290 290 285
2.2 Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan,
menjamin
2.2.1 Persentase penduduk
yang memiliki
Jaminan Kesehatan
90 100 100 100 100
- 61 -
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya Jumlah
Kesakitan, Kematian
Akibat Penyakit
Menular Langsung,
Penyakit Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
2.3 Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
2.3.1 Angka Harapan
Hidup
69.76 70.06 70.36 70.66 70.96
- 62 -
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
di Rumah Sakit serta
terjaminnya
pelayanan kesehatan
bagi masyarakat
- 63 -
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan
RPJMD Provinsi Banten 2017-2022. Tahap akselerasi II. Dalam
menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten tahun 2005-
2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas
pembangunan.
Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan
strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun,
memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis,
mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang
diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan
target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Provinsi Banten 2017-2022 .
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah
ditetapkan pada Bab sebelumnya, maka pada bagian ini dirumuskan
pernyataan strategi dan arah kebijakan pada Tahun 2017-2022
sebagaimana pada Tabel 5.1. Pada tabel tersebut disajikan relevansi dan
konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- 64 -
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.1 Terwujudnya kelembagaan
pemerintahan daerah yang
berakhlakul karimah dengan
efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan sumber daya
aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani
masyarakat
1.1.1 Tercapainya
kinerja
penyelenggara
an
pemerintahan
yang
berkualitas
1.1 Meningkatkan
Kualitas
kelembagaan
dan
ketatalaksaan
1.1 Melakukan standarisasi bisnis
proses pada setiap perangkat
daerah dan mendetailkannya
pada standar operasional dan
prosedur (SOP) pelayanan,
serta meminta respon angket
langsung untuk menuju
pelayanan prima
- 65 -
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
4.1 Terwujudnya
kualitas dan
Akses
pelayanan
kesehatan
guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat
yang mandiri,
sejahtera dan
berdaya saing.
4.1.1 Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak serta kesadaran
gizi keluarga, dan
peran serta
masyarakat untuk
melaksanakan pola
hidup sehat dengan
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
4.1 Meningkatkan perlindungan
kesehatan pada setiap
jenjang kehidupan dari
mulai Janin hingga pada
usia lanjut dan intervensi
berbasis risiko kesehatan
(continuum of care)
4.1 Peningkatan Penanganan
masalah gizi kurang dan gizi
buruk pada bayi, anak balita,
ibu hamil dan menyusui,
Meningkatkan peran serta
masyarakat untuk
melaksanakan pola hidup
sehat dengan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat,
kesehatan kerja dan olahraga
4.1.2 Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan,
menjamin pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya Jumlah
4.2 Meningkatkan Pemenuhan
Pembiayaan kesehatan bagi
masyarakat, Peningkatan
pencegahan, surveilans,
deteksi dini penyakit, serta
Terpenuhinya kebutuhan
4.2 Peningkatan Akses & Kualitas
pelayanan kesehatan melalui
Pembiayaan kesehatan,
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan, Pengendalian
penyakit menular & tidak
menular, kesehatan jiwa,
- 66 -
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Kesakitan, Kematian
Akibat Penyakit
Menular Langsung,
Penyakit Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
SDM Kesehatan dan
Kefarmasian.
surveilans, Imunisasi & krisis
kesehatan, SDM Kesehatan &
Kefarmasian
4.1.3 Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit serta
terjaminnya pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
4.3 Meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana
kesehatan di Rumah Sakit
dan menjamin pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
4.3 Peningkatan pelayanan
kesehatan melalui
peningkatan pelayanan dan
keperawatan serta
peningkatan penunjang medis
dan non medis
- 67 -
BAB VI
RENCANA PPROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan
merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang akan
dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran
(output), dan hasil (outcome) tertentu yang diinginkan dengan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
Program pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 dirumuskan
berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategis pada RPJMD Provinsi
Banten 2017-2022 dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan sampai
tahun 2017. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan juga memperhatikan
komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap RPJMN,
maupun konvensi internasional diantaranya Suistanable Development
Goals (SDGs),
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022
disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara
pembangunan kesehatan di Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya
yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang
menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah
sebagai berikut :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan
- 68 -
Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah. Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi
kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD
Malingping dan RSUD Banten (UPT). Indikator kinerja yang ingin dicapai
adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari
kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat
dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan
program kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
terdiri dari kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Kerjasama
Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.
Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang
mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan
kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase
Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat
Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, kegiatan
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Upaya
Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan
- 69 -
dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis
kesehatan
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan
Kefarmasian terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan
Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu
Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan
ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengendalian Mutu
Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai
yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di
layani.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
terdiri dari kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat di Lingkungan Kerja dan Peningkatan Pembinaan Promosi
dan Survailans Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang ingin dicapai
yaitu Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Kerja di wilayah kerja BKKM.
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan
pada UPT Rumah Sakit Umum Malingping dan Rumah Sakit Umum
Banten. Terdiri dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat
Inap, Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat
Khusus, Peningkatan Penunjang Medis RSUD Malingping, Peningkatan
penunjang Non medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu Pelayanan RSUD
- 70 -
Malingping, dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping
pada RSUD malingping sedangkan pada RSUD Banten terdiri dari
kegiatan Operasional pelayanan, Pemantauan pelayanan, Asuhan dan
Etika Keperawatan, Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan,
Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten, Pengelolaan Barang Non Medis
RSUD Banten, Rekam Medis, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit.
Indikator yang ingin dicapai yaitu Capaian SPM Pelayanan Medis
RSUD Banten, Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten,
'Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Banten, Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum
Malingping, Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping, Indeks
kepuasan pelanggan RSUD Malingping.
Adapun penyajian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana Tabel. 6.1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
CC B BB BB BB A A
16,281,869,000 37,134,565,000 55,170,920,000 32,680,577,718 44,455,562,000
2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6
80,590,000 88,649,000 97,513,000 107,264,000 117,990,000
16 15 15 15 15 16 16
156,160,000 171,776,000 188,953,000 207,848,000 228,632,000
50,000,000 51,000,000 55,000,000 55,000,000 60,000,000
22 22 22 22 22 22 22
6,000,000,000 26,000,000,000 43,000,000,000 19,475,066,718 30,000,000,000
100 100 100 100 100 100
1,314,467,000 1,445,913,000 1,590,505,000 1,749,555,000 1,924,511,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
5,924,752,000 6,517,227,000 7,168,949,000 7,885,844,000 8,674,429,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
150,000,000 160,000,000 170,000,000 200,000,000 250,000,000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,605,900,000 2,700,000,000 2,900,000,000 3,000,000,000 3,200,000,000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
8
7
6
5 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
KantorTerpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor, Satuan :
bulan
Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Tersedianya Barang dan
Jasa Perkantoran, Satuan :
Bulan
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
1 Program Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
daerah yang
berakhlakul
karimah dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya
aparatur
berintegritas,
berkompensi serta
melayani
masyarakat
Nilai IKM (Satuan: skala)
Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi
Banten
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
1
Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset
3
4
Tersedianya Sarana
Prasarana Kantor, Satuan :
%
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, Satuan :
Dokumen
Penyediaan Data
Pembangunan
Sektoral
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur Meningkatnya Kapasitas
Aparatur (satuan : %)
2
Tersedianya Data
Pembangunan Sektoral,
satuan : Dokumen
Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (Unit Induk)
Dinas
Kesehatan,
Provinsi
Banten
Rapat Koordinasi
Kedalam dan
Keluar DaerahTerlaksannya Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah, Satuan : Bulan
Tersusunnya Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset, Satuan :
Dokumen
Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kantor
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
32 31 30 29 28 26 26
308 304 300 290 290 285 285
1,711,000,000 2,075,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,800,000,000
45.00 65.00 81.00 86.00 90.00 94.00 94.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
560,000,000 600,000,000 650,000,000 650,000,000 700,000,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
a Cakupan K4 Ibu Hamil
(Satuan : %)
84,5 90 92 94 96 98 98
b Persentase Ibu Hamil
KEK yang mendapatkan
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
(Satuan : %)
50% 65% 80% 95% 97% 98% 98%
c Persentase Ibu Hamil
yang mendapatkan
Tablet tambah darah
(Satuan : %)
85% 90% 95% 98% 98% 98% 98%
d Persentase puskesmas
yg melakukan orientasi
P4K (program
perencanaan persalinan
dan pencegahan
komplikasi) (Satuan : %)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
e Persentase Neonatal
Pertama (KN1) (Satuan :
%)
94,1% 95% 98% 100% 100% 100% 100%
f Persentase Bayi Usia
Kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI
EKSLUSIF (Satuan : %)
42% 44% 47% 50% 52% 54% 54%
g Persentase gizi kurang
pada balita (Satuan : %)
17% 17% 17% 17% 16,5% 16% 16%
Peningkatan
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
1
Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Capaian Peningkatan
kesehatan keluarga dan Gizi
(satuan :%)
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Persentase balita gizi
buruk yang dirawat dan
ditangani (Satuan: %)
Angka Harapan Hidup
Angka Kematian Bayi (Per
1000 kelahiran hidup)
Angka Kematian Ibu (Per
100.000 kelahiran hidup)
Persentase Persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (Satuan: %)
Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak serta
kesadaran gizi
keluarga, dan peran
serta masyarakat
untuk
melaksanakan pola
hidup sehat dengan
Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
2 Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
h Persentase puskesmas
yang melaksanakan
penjaringan anak
sekolah (Satuan : %)
50% 55% 60% 65% 70% 70%
i Persentase remaja putri
yang mendapatkan
tablet tambah darah
(Satuan : %)
15% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
j Persentase Puskesmas
yang telah
melaksanakan upaya
kesehatan lansia.
(Satuan : %)
53,8% 55% 57% 58% 60% 62% 62%
50 62.5 75 75 87.5 100 100
676,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000
100 100 100 100 100 100
a Jumlah organisasi
Swadaya Masyarakat
tingkat Provinsi yang
melaksanakan
pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan
8 Ormas 8 Ormas 10 Ormas 12 Ormas 13 Ormas 15 Ormas 15 Ormas
b Persentase Promosi
Kesehatan melalui
Media Massa
80% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
150,000,000 150,000,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000
70% 70% 75% 80% 85% 95% 95%
325,000,000 325,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Jumlah
Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan STBM
750 desa/
kelurahan
850 desa/
kelurahan
950 desa/
kelurahan
950 desa/
kelurahan
1050 desa/
kelurahan
1150 desa/
kelurahan
1350 desa/
kelurahan
Peningkatan
Kesehatan
Lingkungan
4
Capaian Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
(satuan : %)
Peningkatan
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
1
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak serta
kesadaran gizi
keluarga, dan peran
serta masyarakat
untuk
melaksanakan pola
hidup sehat dengan
Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
2
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Capaian Pelaksanaan
Pemberdayaan masyarakat
dan Promosi Kesehatan
(Satuan : %)
Upaya Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
3
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan upaya
kesehatan kerja dan
olahraga (Satuan :%)
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
2
Persentase Kab/Kota yang
telah mendapatkan
dukungan program
kesehatan masyarakat
(Satuan: %)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
b Jumlah Kab/Kota yang
melaksanakan
Kab/Kota Sehat
5 Kab/Kota 5
Kab/Kota
6 kab/kota 6 kab/kota 7 kab/kota 8 kab/kota 8 kab/kota
75 90 100 100 100 100 100
128,581,505,000 132,300,000,000 102,400,000,000 102,400,000,000 102,400,000,000
75 90 100 100 100 100 100
1 Pembiayaan dan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
126,331,505,000 130,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
75 90 100 100 100 100 100
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
14650 Orang 14650
Orang
14650
Orang
14650 Orang 14650 Orang 14650
Orang
14650 Orang
45 65 81 86 90 94 94
450,000,000 500,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000
16,95% 50% 75% 100% 100% 100% 100%
43 Pkm 53 Pkm 80 Pkm 120 Pkm 140 Pkm 165 Pkm 165 Pkm
800,000,000 800,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000
27 36 46 56 66 75
a Presentase Rumah Sakit
Yang Terakreditasi
38% 48% 57% 67% 76% 86% 86%
Peningkatan
Kesehatan
Lingkungan
4
Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan
4
Persentase Rumah Sakit dan
Laboratorium kesehatan
yang terakreditasi (satuan :
%)
3
Provinsi
Banten
Program
Peningkatan Akses
dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Persentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan
Pelayanan Kesehatan
(Satuan: %)
Persentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan
Pelayanan Kesehatan
(Satuan: %)
2 Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat
MiskinJumlah masyarakat miskin
yang mendapat pelayanan
kesehatan gratis
Kerjasama
Pelayanan
Kesehatan
3
Presentase Puskesmas yang
mendapatkan
pendampingan menuju
Puskesmas Terakreditasi
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional
Persentase pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi (FKTP,
FKRTL, Laboratorium)
(Satuan: %)
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan,
menjamin
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya
Jumlah Kesakitan,
Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak serta
kesadaran gizi
keluarga, dan peran
serta masyarakat
untuk
melaksanakan pola
hidup sehat dengan
Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
Dinas
Kesehatan
2
Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
b Presentasi Laboratorium
Kesehatan yang
Terakreditasi
15% 25% 35% 45% 55% 65% 65%
c Presentasi Kab/Kota
yang memiliki sistem
rujukan kesehatan
sesuai dengan standar
25% 25% 38% 50% 75% 100% 100%
10 20 35 50 75 90 90
*** Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan /
Pengadaan
sarana dan
prasarana kantor
10 20 35 50 75 90 90
0 20 30 40 50 50 50
*** Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan /
Pengadaan
sarana dan
prasarana kantor
0 20 30 40 50 50 50
2,200,000,000 2,650,000,000 2,700,000,000 2,750,000,000 2,850,000,000
50 62.5 75 87.5 87.5 100 100
372,500,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
100% 100% 100% 100% 100%
a Persentase keberhasilan
pengobatan TB (satuan
:%)
80% 90% 90% 90% 90% 100% 100%
b Prevalensi penyakit HIV
AIDS (satuan :%)
< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Persentase Terbangunnya
Rumah Sakit Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat
(Satuan: %)
Persentase Pembangunan
Rumah Sakit Banten
Selatan (Satuan: %)
Persentase Terbangunnya
Rumah Sakit Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat
(Satuan: %)
Persentase Pembangunan
Rumah Sakit Banten
Selatan (Satuan: %)
Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan
4
3
Provinsi
Banten
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan,
menjamin
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya
Jumlah Kesakitan,
Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
Dinas
Kesehatan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Menular
1
Persentase Kab/Kota yang
telah mendapatkan
dukungan program
pencegahan, pengendalian
penyakit dan krisis
kesehatan (Satuan: %)
Capaian Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
menular (Satuan : %)
4 Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
c Presentase Kab/Kota
dengan Prevalensi Rate
Kusta < 1/10.000
penduduk (satuan :%)
50% 62,5% 75% 75% 87,5% 100% 100%
d Eradikasi Frambusia di
Daerah Endemis
(satuan : Kab/Kota)
0 0 0 - 1 1 1
e Presentase Dinas
Kesehatan Kab/Kota
yang telah
mendapatkan
penguatan kapasitas
manajemen program P2
Hepatitis dan ISPA
(satuan :%)
25% 50% 50% 50% 62,5% 75% 75%
327,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000
100% 100% 100% 100% 100%
a Eliminasi Malaria
(satuan : Kab/Kota)
6 Kab/Kota 6
Kab/Kota
6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 7 Kab/Kota 8 Kab/Kota
b Jumlah Kab/Kota
dengan CFR DBD <1
4 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 6 Kab/Kota 7 Kab/Kota 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota
c Eliminasi Rabies (satuan
: Kab/Kota)
0 0 0 0 0 1 1
500,000,000 500,000,000 550,000,000 600,000,000 600,000,000
100 100 100 100 100
a Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
Pelayanan skrining
Penyakit Tidak Menular
sesuai standar
3.917 Orang 4000
Orang
4000 Orang 4000 Orang 4000 Orang 4000 Orang 4000 Orang
b Persentase Dinas
Kesehatan kab/kota
yang telah
mendapatkan
penguatan kapasitas
manajemen program
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular (satuan :
%)
50% 50% 62,5% 75% 75% 87,5% 87,5%
500,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000
662 Orang 1100
Orang
1000
Orang
1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang
2
Capaian Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang
Pencegahan,
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
3
Capaian Pencegahan,
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular (satuan : %)
Kegiatan Upaya
Kesehatan Jiwa
4
Jumlah orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) yang
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Jiwa Sesuai
Standar
Kegiatan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Bersumber
Binatang
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan,
menjamin
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya
Jumlah Kesakitan,
Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Menular
1
4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
50% 50% 62,5% 75% 87,5% 100% 100%
500,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 700,000,000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Persentase Dinas
Kesehatan Kab/Kota
yang Telah
mendapatkan
penguatan imunisasi
(satuan : %)
75% 75% 75% 100% 100% 100% 100%
b Presentase Dinas
Kesehatan Kab/Kota
yang mendapatkan
kapasitasi dan
dukungan Sarana
Prasarana serta
Bimbingan dan
pengawasan kesehatan
haji (satuan : %)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
c Kejadian Luar Biasa
(KLB) yang ditangani
kurang dari 24 Jam
(satuan : %)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
d Jumlah Kejadian Krisis
Kesehatan yang di
Tangani (satuan : %)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8,400,000,000 14,250,000,000 17,600,000,000 19,800,000,000 20,300,000,000
0 70 170 270 370 470 470
5,000,000,000 10,500,000,000 13,800,000,000 16,000,000,000 16,500,000,000
0 70 170 270 370 470 470
Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian
Perencanaan dan
Pendayagunaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
1
Jumlah dokter/dokter gigi
dan Tenaga kesehatan
strategis lainnya yang
direkrut (satuan : orang)
Jumlah Dokter/Dokter
Gigi, Tenaga Kesehatan
yang diRekrut dan
ditingkatkan
Kompetensinya (Satuan:
orang)
Kegiatan Upaya
Kesehatan Jiwa
4
Persentase Dinas Kesehatan
kab/kota yang telah
mendapatkan penguatan
kapasitas manajemen
program kesehatan jiwa
(satuan : %)
Surveilans,
Imunisasi dan
Krisis Kesehatan
5
Persentase Dinas Kesehatan
Kab/Kota yang Telah
mendapatkan penguatan,
kapasitasi Imunisasi,
pengawasan kesehatan
haji,KLB yang ditangani dan
kejadian krisis kesehatan
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan,
menjamin
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya
Jumlah Kesakitan,
Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
5
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4)
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)
(5)
0 70 170 270 370 470 470
65 70 80 85 85 90 90
3,200,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000
150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis
1 Perencanaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg
2 Pengadaan Obat Publik
dan Perbekalan
Kesehatan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1 Sarana Penunjang
Instalasi Farmasi
Provinsi Banten
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2 Dst
40 50 60 70 80 95 95
200,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
100 100 100 100 100 100 100
a Jumlah Sarana
Kefarmasian yang
dilakukan Pengawasan
dan Pembinaan (Satuan
: sarana)
569 758 948 1,137 1,327 1,516 1,800
b Persentase kab/kota
yang mendapatkan
dukungan program
pengawasan pangan
(satuan : %)
50 60 70 80 90 95 95
Perencanaan dan
Pendayagunaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
1
Jumlah tenaga Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (satuan :
orang)
Presentase Pemenuhan
Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
(Satuan: %)
Jumlah kebutuhan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
buffer stock Provinsi (satuan
: Jenis)
Ketersediaan
Obat Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
Terwujudnya
kualitas dan Akses
pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat
Banten sehat yang
mandiri, sejahtera
dan berdaya saing.
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan,
menjamin
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya
Jumlah Kesakitan,
Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
5
Pengendalian,
Pengawasan
Produk dan
Distribusi
Kefarmasian dan
Pangan
4
Sarana dan
Prasarana
Kefarmasian
(DAK)
2
3
Persentase Pembinaan
Sarana Kefarmasian
(Satuan: %)
Capaian Pengendalian,
Pengawasan Produk dan
Distribusi Kefarmasian dan
Pangan (Satuan : %)
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
CC B BB BB BB A A
8,532,768,000 8,830,000,000 9,100,000,000 9,250,000,000 5,250,000,000
2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6
3,688,768,000 3,800,000,000 3,900,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000
100 100 100 100 100 100
784,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 900,000,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3,730,000,000 3,900,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
330,000,000 330,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
75 90 100 100 100 100 100
1,250,000,000 1,500,000,000 1,550,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000
5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
300,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
6 perusahaan 115
perusahaan
115
perusahaan
115
perusahaan
115
perusaha
an
115
perusahaan
115
perusahaan
0 0 1 1 1 1 1
200,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
200
Perusahaan
200
Perusahaan
265
Perusahaan
265
Perusahaan
265
Perusaha
an
265
Perusahaan
265
Perusahaan
750,000,000 800,000,000 850,000,000 950,000,000 950,000,000
0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel. 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Kerja Masyarakat)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas,
berkompensi serta
melayani masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
Nilai IKM (Satuan: skala)
(4) (5)
Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan, menjamin
pembiayaan kesehatan
bagi masyarakat serta
Menurunnya Jumlah
Kesakitan, Kematian
Akibat Penyakit
Menular Langsung,
Penyakit Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
Angka Harapan Hidup
Operasional Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
BKKM (BLUD)
3
6
2 Peningkatan
Pembinaan Promosi
dan Survailans
Kesehatan Kerja
Jumlah Perusahaan yang
melaksanakan promosi
kesehatan dan survailans
Jumlah Pelayanan Kesehatan
dengan Perusahaan
Sertifikasi ISO 9001
Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat
Pekerja dan
Masyarakat di
Lingkungan Kerja
1
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kerja Masyarakat
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Kantor Pada Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
2
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor, Satuan :
bulan
Persentase Perusahaaan yang
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Kerja di wilayah
kerja BKKM (Satuan: %)
3 Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran Pada
Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
BKKM BKKM
Program Tata Kelola
Pemerintahan
1
BKKM BKKM
Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran, Satuan : Bulan
Koordinasi dan
Konsultasi Di Dalam
dan Ke Luar Daerah
pada BKKM
4
Terlaksannya Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah,
Satuan : Bulan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kantor Pada Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
1
Tersedianya Sarana Prasarana
Kantor, Satuan : %
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
CC B BB BB BB A A
4,921,988,000 5,300,000,000 5,650,000,000 6,100,000,000 6,000,000,000
2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6
2,061,988,000 2,200,000,000 2,400,000,000 2,600,000,000 2,800,000,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
2,000,000,000 2,100,000,000 2,200,000,000 2,300,000,000 2,000,000,000
100 100 100 100 100 100
660,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 900,000,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
200,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 300,000,000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
75 90 100 100 100 100 100
689,500,000 700,000,000 750,000,000 750,000,000 800,000,000
27 32 37 45 53 61 61
200,000,000 200,000,000 250,000,000 250,000,000 300,000,000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Jumlah jenis pemeriksaan
Laboratorium yang dapat
dilaksanakan
40 Jenis 50 Jenis 60 Jenis 70 Jenis 85 Jenis 100 Jenis 115 Jenis
b Jumlah alat kesehatan yang
dapat dikalibrasi
0 0 0 3 5 7 10
Tabel. 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Daerah)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Nilai IKM (Satuan: skala)
(4) (5)
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas,
berkompensi serta
melayani masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
Penyediaan Barang
dan Jasa Labkesda
1
Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran, Satuan : Bulan
1 Program Tata Kelola
Pemerintahan
7
Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan, menjamin
pembiayaan kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya Jumlah
Kesakitan, Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber Binatang,
Penyakit Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
1
Tersedianya Sarana Prasarana
Kantor, Satuan : %
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor, Satuan : bulan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Labkesda
2
Pemeliharaan sarana
prasana kantor
Labkesda
3
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
dan Keluar Daerah
pada Labkesda
4
Labkesda Labkesda
Labkesda Labkesda
Pelayanan
Laboratorium Klinik
dan Laboratorium
Kesehatan
Masyarakat
Capaian jenis pemeriksaan
Laboratorium yang dapat
dilaksanakan dan alat yang dapat
dikalibrasi (Satuan :%)
Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah Persentase Jenis Pemeriksaan
Laboratorium kesehatan yang
di layani (Satuan: %)
Terlaksananya Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah,
Satuan : Bulan
Angka Harapan Hidup
Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
489,500,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Jumlah jenis pemeriksaan
laboratorium kesehatan
yang terakreditasi di Balai
Labkesda
0 8 Jenis 11 Jenis 15 Jenis 19 Jenis 23 Jenis 27 Jenis
b Persentase Pemantauan
Mutu Eksternal dan
Pemantauan Mutu Internal
0% 90% 90% 90% 95% 95% 95%
7
Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan, menjamin
pembiayaan kesehatan bagi
masyarakat serta
Menurunnya Jumlah
Kesakitan, Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung, Penyakit
Bersumber Binatang,
Penyakit Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
2
Labkesda Labkesda
Capaian Pengendalian Mutu
Laboratorium Kesehatan (Satuan
: %)
Pengendalian Mutu
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
CC B BB BB BB A A
29,248,726,071 99,550,368,923 72,914,925,798 42,701,372,363 48,258,079,359
2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan pada
RSUD Malingping
168,800,000 194,120,000 223,238,000 256,723,700 295,232,255
8 Dok 8 8 8 8 8 9
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset pada
RSUD Malingping
42,000,000 48,300,000 55,545,000 63,876,750 73,458,263
12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok
6,996,205,446 8,395,446,535 10,074,535,842 12,089,443,011 14,507,331,612
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
20,000,000,000 88,626,109,700 60,000,000,000 27,420,000,000 30,162,000,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
810,000,000 931,500,000 1,071,225,000 1,231,908,750 1,416,695,063
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
pada RSUD
Malingping
573,260,625 630,586,688 693,645,356 763,009,892 839,310,881
20 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
658,460,000 724,306,000 796,736,600 876,410,260 964,051,286
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
75 90 100 100 100 100 100
17,817,020,854 25,204,282,600 36,261,235,220 52,270,789,010 69,565,141,101
Tabel. 6.4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (UPT RSUD MALINGPING)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
(4) (5)
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas,
berkompensi serta
melayani masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
1 Program Tata Kelola
Pemerintahan
3 Penyediaan Barang
dan Jasa pada RSUD
Malingping Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran, Satuan : Bulan
1
Nilai IKM (Satuan: skala)
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, Satuan : Dokumen
Tersusunnya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset,
Satuan : Dokumen
4 Pengadaan Sarana
dan Prasarana pada
RSUD MalingpingTersedianya Sarana Prasarana
Kantor, Satuan : paket
2
Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
Terlaksananya Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah,
Satuan : Bulan
RS
MALINGPING
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
RS
MALINGPING
Pemeliharaan sarana
prasana kantor pada
RSUD Malingping
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor, Satuan :
bulan
5
Angka Harapan Hidup
6
7 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
dan Keluar Daerah
pada RSUD
Malingping
Meningkatnya Kapasitas
Aparatur, Satuan : Orang
RS
MALINGPING
RS
MALINGPING
Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit serta
terjaminnya
pelayanan kesehatan
bagi masyarakat
7 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
50 60 70 70 80 80 80
66,170,000 79,464,000 95,356,800 114,428,160 137,313,792
60 60 70 70 80 80 80
60,200,000 72,240,000 86,688,000 104,025,600 124,830,720
60 60 70 70 80 80 80
45.00 50.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00
1 Mutu Penunjang
Medis RSUD
Malingping
3,137,506,000 4,078,757,800 5,302,385,140 6,893,100,682 8,961,030,886
60 60 70 70 80 80 80
2 Mutu Penunjang Non
Medis RSUD
Malingping
2,357,624,854 3,748,972,800 5,518,230,080 8,861,873,088 10,000,000,000
60 60 70 70 80 80 80
50 60 70 70 80 80 80
1 Etika dan Mutu
Pelayanan RSUD
Malingping
95,780,000 110,147,000 126,669,050 145,669,408 167,519,820
60 60 70 70 80 80 80
2 Pengembangan Mutu
dan Kerjasama RSUD
Malingping
99,740,000 114,701,000 131,906,150 151,692,072 174,445,883
nasional
(pratama)
nasional
(pratama)
nasional
(Paripurna)
nasional
(Paripurn
a)
nasional
(Paripurna)
nasional
(Paripurna)
12,000,000,000.00 17,000,000,000.00 25,000,000,000.00 36,000,000,000.00 50,000,000,000.00
100 100 100 100 100 100
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Pengadaan alat - alat
kedokteran dan alat
kesehatan RSUD Malingping
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
Akreditasi Rumah Sakit
Persentase alat Penunjang medis
sesuai SPM Rumah Sakit
RS
MALINGPING
RS
MALINGPING
Persentase SOP Etika dan Mutu
Pelayanan yang terpenuhi sesuai
standar
Persentase Alat Penunjang Medis
sesuai Standar
Persentase Alat Penunjang Non
Medis sesuai Standar
Indeks kepuasan pelanggan
(Satuan: %)
Cakupan kualitas pelayanan
sesuai SPM Rumah Sakit
Umum Malingping (Satuan: %)
Persentase SOP Rawat Inap yang
terpenuhi sesuai standar (Satuan
:%)
Persentase SOP Rawat Jalan dan
Khusus yang terpenuhi sesuai
standar
Bed Occupancy Ratio (BOR)
RSUD Malingping (Satuan: %)
Persentase Pendapatan BLUD
terhadap Belanja Operasional
RSUD
Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit serta
terjaminnya
pelayanan kesehatan
bagi masyarakat
7
3 Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
4 Sarana Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RSUD Malingping
(DAK)
2 Peningkatan
Pelayanan
Keperawatan Rawat
Jalan dan Rawat
Khusus
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 Peningkatan
Pelayanan
Keperawatan Rawat
Inap
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
CC B BB BB BB A A
92,251,192,043 106,913,487,937 121,154,218,982 116,527,960,910 64,109,117,540
2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6
26,200,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
15 15 15 15 16 15.7
12,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
- 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3
Dokumen
3 Dokumen 3 Dokumen
30,975,370,375 35,621,675,931 36,000,000,000 39,600,000,000 40,000,000,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
54,942,040,868 65,421,671,206 79,274,078,182 70,547,820,110 17,728,976,740
5,565,440,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
342,040,800 242,040,800 242,040,800 242,040,800 242,040,800
75 75 80 80 85 90
368,100,000 368,100,000 368,100,000 368,100,000 368,100,000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi
Kinerja pada
Akhir
periode
Renstra
Tabel. 6.5
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (UPT RSUD BANTEN)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung
Jawab
(4) (5)
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas,
berkompensi serta
melayani masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
1 Program Tata Kelola
Pemerintahan
Tersedianya Sarana Prasarana
Kantor, Satuan : paket
Nilai IKM (Satuan: skala)
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, Satuan : Dokumen
2
Tersusunnya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset,
Satuan : Dokumen
4 Penyediaan Barang
dan Jasa pada RSUD
Banten
3
Tersusunnya Dokumen
Penatausahaan pembedaharan,
RSUD Banten (Dokumen)
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset pada
RSUD Banten
Perbendaharaan dan
Verifikasi pada RSUD
Banten
RS BANTEN RS BANTEN
8 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
dan Keluar Daerah
pada RSUD BantenTerlaksananya Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah,
Satuan : Bulan
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan pada
RSUD Banten
1
6
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor, Satuan :
bulan
Meningkatnya Kapasitas
Aparatur dan SDM RS (Satuan:
%)
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
pada RSUD Banten
7
Pemeliharaan sarana
prasana kantorpada
RSUD Banten
Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran, Satuan : Bulan
5 Pengadaan Sarana
dan Prasarana pada
RSUD Banten
Penyediaan Data
Pembangunan
Sektoral pada RSUD
Banten
20,000,000 30,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan RSUD
Banten (DAK)
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96
75 90 100 100 100 100 100
101,084,431,032 121,102,695,540 104,710,000,000 119,711,000,000 129,712,000,000
70 70 75 75 85 85
100,300,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000
70 75 75 85 85 85
2 Operasional
pelayanan
13,100,000 55,000,000 75,000,000 85,000,000 100,000,000
70 75 85 85
88 88 88 90 93 93
22,140,000 55,000,000 75,000,000 95,000,000 105,000,000
100 100 100 100 100
12,360,000 65,000,000 75,000,000 105,000,000 125,000,000
75 75 80 85 85
70 70 75 80 85 90 90
47,482,627,032 47,459,900,400 30,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000
RS BANTEN RS BANTEN
RS BANTEN RS BANTEN
10
1 Pengelolaan Barang
Medis RSUD Banten
Angka Harapan Hidup
9
Tersedianya Data Pembangunan
Sektoral, satuan : Dokumen
Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan asuhan keperawatan
sesuai Standar Asuhan
Keperawatan (SAK) RSUD
Banten (%)
Pembinaan dan
Pengembangan
Keperawatan
2
1 Asuhan dan Etika
Keperawatan
Pembinaan dan Pengembangan
Keperawatan (%)
Capaian pemenuhan Standar
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit Banten (Satuan: %)
Capaian SPM Pelayanan Medis
RSUD Bantent (Satuan: %)
1 Pemantauan
pelayanan
Peningkatan SMP pelayanan
Medis, keperawatan dan standar
sarana dan prasarana RS Banten
Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit
serta terjaminnya
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
7
Capaian SPM Pelayanan
Keperawatan RSUD Banten
(Satuan: %)
Pemenuhan jumlah jenis
pelayanan sesuai standar (%)
Kepuasan pelayanan pasien (%)
75 75 80 85 90 90 90
3,473,384,000 4,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000
75 75 80 85 90 90 90
120,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
100 100 100 100 100 100 100
8,420,000 35,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
100 100 100 100 100 100 100
49,852,100,000 69,232,795,140 69,690,000,000 89,581,000,000 99,487,000,000
RS BANTEN RS BANTEN
1 Pengelolaan Barang
Medis RSUD Banten
Pengelolaan dan pengadaan
Barang Medis RSUD Banten (%)
Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit
serta terjaminnya
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
7
Pengelolaan Barang
Non Medis RSUD
Banten
2
Rekam Medis
Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
7
6
Kelengkapan pengisian rekam
medik 24 jam setelah selesai
pelayanan (%)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
Pengelolaan dan pengadaan
Barang Non Medis RSUD Banten
(%)
5 Sistem Informasi
Manajemen Rumah
Sakit
Pelayanan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (%)
- 87 -
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. KINERJA URUSAN KESEHATAN
Pada Bagian ini dikemukan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan
dalam 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
NO Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun Akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Capian Laporan
Kinerja Pemerintah
Provinsi Banten
CC B BB BB BB A A
2 Angka Harapan Hidup
(AHH) (Satuan: Tahun)
69,46 69,76 70,06 70,36 70,66 70,96 70,96
3 Angka Kematian Bayi
(AKB) (Satuan: 1/1000
KH)
32 31 30 29 28 26 26
4 Angka Kematian Ibu
(AKI) (Satuan:
1/100.000 KH)
308 304 300 290 290 285 285
5 Persentase penduduk
yang memiliki
Jaminan Kesehatan
75% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
- 88 -
NO Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun Akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Tata Kelola Pemerintah
1 Nilai IKM (Satuan:
Skala (1-4))
0 2,8 3 3,2 3,4 3,6 4
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 Persentase Persalinan
di fasilitas pelayanan
kesehatan (Satuan: %)
45 65 81 86 90 94 94
2 Persentase balita gizi
buruk yang dirawat
dan ditangani
(Satuan: %)
100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Kab/Kota
yang telah
mendapatkan
dukungan program
kesehatan masyarakat
(Satuan: %)
50 62,5 75 75 87,5 100 100
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1 Persentase Penduduk
yang mendapatkan
Jaminan Pelayanan
Kesehatan (Satuan: %)
75% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi (FKTP,
FKRTL, Laboratorium)
(Satuan: %)
45% 65% 81% 86% 90% 94% 94%
3 Persentase
Terbangunnya Rumah
Sakit Jiwa dan Pusat
Rehabilitasi
10% 20% 35% 50% 75% 90% 90%
- 89 -
NO Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun Akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ketergantungan Obat
(Satuan: %)
4 Persentase
Pembangunan Rumah
Sakit Banten Selatan
(Satuan: %)
0% 20% 30% 40% 50% 50% 50%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Persentase Kab/Kota
yang telah
mendapatkan
dukungan program
pencegahan,
pengendalian penyakit
dan krisis kesehatan
(Satuan: %)
50% 62,5
%
75% 87,5
%
87,5
%
100% 100%
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
1 Jumlah
Dokter/Dokter Gigi,
Tenaga Kesehatan
yang diRekrut dan
ditingkatkan
Kompetensinya
(Satuan: orang)
0 70 170 270 370 470 470
2 Presentase
Pemenuhan Obat
Publik dan Perbekalan
Kesehatan (Satuan:
%)
65% 70% 80% 85% 85% 90% 90%
- 90 -
NO Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun Akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3 Persentase Pembinaan
Sarana Kefarmasian
(Satuan: %)
40% 50% 60% 70% 80% 95% 95%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
1 Persentase
Perusahaaan yang
mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Kerja di wilayah kerja
BKKM (Satuan: %)
5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1 'Persentase Jenis
Pemeriksaan
Laboratorium
kesehatan yang di
layani (Satuan: %)
27 32 37 45 53 61 61
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Cakupan kualitas
pelayanan sesuai SPM
Rumah Sakit Umum
Malingping (Satuan:
%)
50 60 70 70 80 80 80
2 Bed Occupancy Ratio
(BOR) RSUD
Malingping (Satuan:
%)
45 50 50 60 70 80 80
3 Indeks kepuasan
pelanggan (Satuan: %)
50 60 70 70 80 80 80
4 Capaian SPM
Pelayanan Medis
70 70 75 75 85 85
- 91 -
NO Indikator Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun Akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
RSUD Banten
(Satuan: %)
5 Capaian SPM
Pelayanan
Keperawatan RSUD
Banten (Satuan: %)
88 88 88 90 93 93
6 Capaian pemenuhan
Standar Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit Banten (Satuan:
%)
70 70 75 80 85 90 90
- 92 -
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017-
2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Provinsi dalam kurun
waktu lima tahun kedepan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas
Kesehatan Provinsi. Diharapkan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Banten
sampai dengan tahun 2022 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam
kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi
perencanaan selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017-
2022 ini akan dievaluasi pada pertengahan (2020) dan akhir periode 5
tahun (2022) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017-2022
melibatkan stakeholder terkait baik pusat dan daerah. Kepada semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya. Tentunya dokumen ini dapat dilaksanakan dan
mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja
keras dari segenap aparatur kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten
dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dilingkungan Provinsi Banten, serta peran
serta masyarakat.
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. Drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP. 19640414 199102 1 006
PELAYANAN LAB KLINIK &
LABKESMASPENGENDALIAN MUTU
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
TATA USAHA SURVEILANS DAN
PROMOSI
KESEHATAN KERJA
PELAYANAN
KESEHATAN
JABATAN
FUNGSIONAL
TATA USAHA
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KELOMPOK KEPALA SUB BAGIAN
KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN
KERJA MASYARAKAT
KEPALA UPTD BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH
DAN KESEHATAN OLAHRAGA
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT
KESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA,
SURVAILANS, IMUNISASI,
DAN KRISIS KESEHATAN
KEFARMASIAN DAN PANGAN
MASYARAKAT TIDAK MENULAR DAN
KESEHATAN JIWA
KESEHATAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN OBAT PUBLIK DAN
KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN PENCEGAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKATPENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
SUMBER DAYA KESEHATAN
DAN KEFARMASIAN
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIANPROGRAM, EVALUASI &
PELAPORANKEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONALSEKRETARIS
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
2017
Pelantikan : Senin-Selasa / 23-24 Januari 2017
KEPALA DINAS
STRUKTUR ORGANISASI RSUD BANTEN
STRUKTUR ORGANISASI RSUD MALINGPING
KABID KEPERAWATAN
SEKSI RAWAT JALAN SEKSI ETIKA DAN MUTU PELAYANAN MEDIS
SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN KERJASAMA
SEKSI PENUNJANG NON MEDIS
SEKSI PENUNJANG MEDIS
KABID PELAYANAN KABID PENUNJANG
SEKSI RAWAT INAP
SUBBAG UMUN & KEPEGAWAIAN
SUBBAG KEUANGAN
KABAG SEKRETARIAT
SUBAG PROGRAM, EVALUASI & PELAPORAN
DIREKTUR
SATUAN PEMERIKSAAN
INTERNAL (SPI)
KOMITE
DEFINISI OPERASIONAL
No Unit Kerja
Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5)
Dinas Kesehatan
1. Persentase Persalinan
di fasilitas pelayanan kesehatan
Perbandingan Jumlah Persalinan yang
ditolong di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan total persalinan
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui
kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar
= 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛𝑥100
2. Persentase balita gizi buruk yang dirawat
dan ditangani
Jumlah balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani dibandingkan seluruh kasus gizi
buruk
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas Gizi masyarakat
= 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘𝑥100
3. Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan
dukungan program kesehatan masyarakat
Capaian Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program kesehatan masyarakat (Preventif dan Promotif)
𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑏 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑥100
4. Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan.
Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan
= 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥100
5. Persentase pelayanan kesehatan yang
terakreditasi (FKTP, FKTL, Laboratorium)
Capaian pelayanan kesehatan yang terakreditasi
Alasan pemilihan indikator: untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan
= 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥100
No Unit
Kerja Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5)
6. Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat
Rehabilitasi Ketergantungan Obat
Capaian pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat.
= 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑥100
7. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan
(Satuan:%)
Capaian pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.
= 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑥100
8. Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan
dukungan program pencegahan,
pengendalian penyakit dan krisis kesehatan
Capaian Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan
Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.
𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑃2𝑃
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑏 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑥100
9. Jumlah
Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan
Masyarakat yang di Rekrut dan di tingkatkan
Kompetensinya
Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga
Kesehatan Masyarakat yang direkrut, ditingkatkan kompetensinya dan
ditempatkan di daerah terpencil
Alasan pemilihan indikator: Untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan di Provinsi
Banten. Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan
Masyarakat yang direkrut
10. Persentase
Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Untuk menghitung Rasio Pemenuhan obat
publik dan perbekalan kesehatan
Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang
pelayanan kesehatan. Rasio Pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan
No Unit
Kerja Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5)
= 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑏𝑎𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑒𝑘𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑥100
11. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian
Capaian Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dibandingkan jumlah sarana kefarmasian yang ada
Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang pelayanan kefarmasian.
= 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛𝑥100
UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
12. Persentase Jenis
Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di
layani
Capaian Jenis Pemeriksaan pelayanan
Laboratorium yang dilaksanakan dibandingkan dengan seluruh jenis pemeriksaan
Alasan pemilihan indikator: untuk meningkatkan
fungsi pelayanan di Laboratorium kesehatan.
= 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑥100
UPT. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM)
13. Persentase Perusahaaan yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Kerja di
wilayah kerja BKKM
Capaian Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerja BKKM dibandingkan seluruh
Perusahaan di wilayah kerja BKKM
Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan kerja BKKM
= 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐵𝐾𝐾𝑀𝑥100
UPT. RSUD Banten
14. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten
(satuan :%)
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Medis RSU Banten yang terpenuhi
Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian penunjang pelayanan medis di Rumah Sakit Banten.
No Unit
Kerja Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5)
= 𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠 𝑅𝑆𝑈 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠𝑥100
15. Capaian SPM
Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (satuan :%)
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Pelayanan Keperawatan RSU Banten yang terpenuhi
Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur
capaian penunjang pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Banten.
= 𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥100
16. Capaian pemenuhan standar sarana dan
prasarana Rumah Sakit Banten
(Satuan:%)
Capaian Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar
Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui capaian pemenuhan standar sarana dan
prasarana Ruamh Sakit Banten
= 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑥100
UPT. RSUD Malingping
17. Bed Occupancy Ratio (BOR) RSU Malingping
Capaian Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD MALINGPING
Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui daya tampung pasien di ruang perawatan RSUD Malingping.
Formulasi Pengukuran : BOR (Bed Occupancy Ratio) Rata-rata jumlah pasien keluar * jumlah
kapasitas tempat tidur * 100%. Angka yang menunjukkan presentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, BOR ideal = 75 –
85 %
18. Indeks kepuasan
pelanggan RSU Malingping
Pernyataan Puas oleh pelanggan kepada
rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal, dilaksanakan melalui survey
Pernyataan Puas oleh pelanggan kepada rumah
sakit sesuai standar pelayanan minimal, dilaksanakan melalui survey
No Unit
Kerja Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5)
19. Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM RSU malingping
(Satuan:%)
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSU Malingping yang terpenuhi
Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian Standar pelayanan Minimal di Rumah Sakit Malingping.
= 𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑆𝑃𝑀 𝑥100
JL. SYECH NAWAWI AL- BANTANI (KP3B) CURUG
SERANG - BANTEN