tahun 2017 - 2022 gagan... · 2019. 11. 29. · - 1 - bab i pendahuluan 1.1. latar belakang rencana...

TAHUN 2017 - 2022

i

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena

hanya dengan rahmat dan karunianya Penyusunan Dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten

dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan

memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten

untuk kurun waktu tahun 2017-2022, dengan penekanan pada

pencapaian sasaran Prioritas Daerah, RPJMD, Standar Pelayanan

Minimal (SPM), dan Sustainable Development Goals (SDG’s).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan

pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan

bahkan terkadang tidak terduga (unpredictable). Oleh sebab itu

pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan

dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan

ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat

kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta

aktif masyarakat. Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada

semua unsur Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk saling

bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan

kesehatan guna mewujudkan masyarakat Banten Sehat yang

Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing.

Kami menyadari bahwa untuk melaksanakan visi dan misi

dibidang kesehatan yang diamanahkan oleh pemerintah Provinsi

Banten dan menjadi harapan masyarakat bukanlah hal yang

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................... 5

1.3. Maksud dan Tujuam ................................................................ 7

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi ..................................... 12

2.2 Sumber Daya ............................................................................ 22

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .......................................... 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................... 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ....... 46

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil ............. 47

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI ........................... 48

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................... 53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................................... 57

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................... 56

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .................................................... 63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .... 57

6.1. Rencana Program dan Kegiatan ............................................... 67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................. 57

7.1. Kinerja Urusan Kesehatan ....................................................... 87

BAB VIII PENUTUP ................................................................................. 90

LAMPIRAN

- 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2017–2022 Berdasarkan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN).

Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintahan Provinsi

Banten berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil

Gubernur Banten) periode Tahun 2017-2022 Gubernur dan Wakil

Gubernur Banten terpilih mengusung visi dan misi yang merupakan visi

misi Provinsi Banten 2017-2022. Dalam Visi dan Misi nya, Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Banten terpilih , Dr. H. Wahidin Halim, M.Si dan

H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.AP dengan tegas menyampaikan Visinya

untuk 2017 – 2022 yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing,

Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” . Dalam rangka pencapaian Visi

tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka

ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1). Menciptakan tatakelola

pemerintahan yang baik (Good Governance); 2). Membangun dan

meningkatkan kualitas infrastruktur; 3). Meningkatkan akses dan

pemerataan pendidikan berkualitas; 4). Meningkatkan akses dan

pemerataan kesehatan berkualitas; 5). Meningkatkan kualitas

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Visi dan Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

periode 2017–2022 tersebut telah dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–

- 2 -

2022 telah ditetapkan pada Tanggal 10 November 2017 Peraturan Daerah

(Perda) Banten Nomor 07 Tahun 2017. Didalam RPJMD ini telah dimuat

rencana pembangunan yang ingin dan akan dilaksanakan dan kondisi

kesehatan masyarakat yang ingin dicapai di Provinsi Banten dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan (2017 – 2022) termasuk didalamnya adalah

pembangunan kesehatan yang merupakan bagian penting dari

pembangunan di Provinsi Banten.

Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Banten tahun 2017–2022,

mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan perubahan-peubahan dan

penyesuaian-penyesuaian dalam merumuskan isu strategis, menetapkan

visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan program dan

kegiatan, yang semuanya dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu bagian dari

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan

bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) setelah

RPJMD ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu rangkaian proses yang

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu

sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal – eksternal) dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas

Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan serta cara pencapaian yang realistis sesuai tupoksi

OPD untuk mengantisipasi perkembangan masa depan berpedoman pada

RPJMD dan bersifat indikatif”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal

1 ayat (7) yang menyatakan :”Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan Dinas

Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

- 3 -

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan serta

cara pencapaian yang realistis yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Kesehatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022.

Renstra yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 84 peraturan tersebut,

selanjutnya disahkan oleh Gubernur, kemudian baru ditetapkan oleh

Kepala Dinas Kesehatan. Renstra yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas kesehatan, Rencana penyusunan anggaran

Dinas Kesehatan, pengukuran kinerja Dinas Kesehatan, penyusunan

laporan kinerja instansi Dinas Kesehatan, dan sebagai instrumen

pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan kesehatan

daerah baik pada skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota..

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan mendorong peran aktif

masyarakat untuk kurun waktu tahun 2017-2022. Lima pendekatan

perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Banten adalah: (1) pendekatan politik, dengan

menyelaraskan program kepala Daerah (2) pendekatan teknokratik, Artinya

Menggunakan metode dan kerangka bepikir ilmiah untuk mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan Daerah. (3) pendekatan partisipatif, yaitu

dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan

(Stakeholder). (4) pendekatan atas-bawah (top-down), dan (5) pendekatan

bawah-atas (bottom-up). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan

dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan

kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan

- 4 -

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut

usia (lansia), dan keluarga miskin.

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dilaksanakan

melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan Renstra.

Pada tahap ini dilakukan analisis Visi, Misi dan Program Gubernur

dan Wakil Gubernur dan dampaknya terhadap Tupoksi Dinas

Kesehatan;

2. Melaksanakan penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan

melalui Forum Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap ini diantaranya

merumuskan Visi dan Misi Dinas Kesehatan terhadap jabaran Visi,

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, melakukan kajian strategis

untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan

kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Kesehatan dengan

memperhatikan juga hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan periode

sebelumnya;

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan.

Dengan memperhatikan hasil kajian dan analisis yang dilakukan

pada tahap sebelumnya, maka pada tahap ini disusun visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

kesehatan serta cara pencapaian yang realistis yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan

dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan;

4. Penetapan Renstra.

Setelah Renstra Dinas Kesehatan disusun, maka selanjutnya adalah

pengesahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017–2022 oleh

Gubernur Banten dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi Banten. Seluruh proses mulai dari tahap

persiapan hingga penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas

Kesehatan tahun 2017 – 2022 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan melibatkan seluruh stakeholder bidang kesehatan yang ada

di Provinsi Banten termasuk dengan Dinas Kesehatan dan RSU

Kab/Kota Se Provinsi Banten;

- 5 -

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini disusun

dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 –

2022 serta telah menyesuaikan dengan struktur organisasi Dinas

Kesehatan Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Sruktur Organisasi dan

Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, selain itu dalam

penyusunannya juga memperhatikan Renstra Kementrian Kesehatan

Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten/ Kota seluruh Provinsi Banten.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas

Kesehatan Provinsi Banten 2017-2022, terdapat beberapa Peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

- 6 -

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

Yang Berkeadilan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten

- 7 -

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten

Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Banten No. 32);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 66).

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Banten;

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Banten

Tahun 2017 – 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan Visi dan Misi

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 kedalam rencana program dan

penganggaran pembangunan kesehatan sesuai kondisi dan kebutuhan .

Penyusunan Renstra juga dimaksudkan untuk memberikan arahan

sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan

kesehatan daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi

pemerintah daerah, Stakeholder, dan seluruh komponen masyarakat di

Provinsi Banten, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan

- 8 -

sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah

ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan

kesehatan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi

RPJMD Provinsi Banten;

2) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja),

Tapkin, IKU dan IKK serta perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan

Provinsi;

3) Memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi,

koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan

kesehatan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan pembangunan

kesehatan di Provinsi Banten;

4) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi

Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif;

5) Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan daerah yang

sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional,

provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan . Pada

Pendahuluan ini berisikan :

1.1 Latar Belakang

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang

pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan

mengemukakan keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra

- 9 -

K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan

Rencana Kerja

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan

tujuan dan penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra, serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Pada Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok,

struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, Serta

tantangan dan peluang pengembangan Pembangunan Kesehatan

di Provinsi Banten. Memuat Data dan Informasi kondisi terakhir

tentang Dinas Kesehatan Provinsi Banten , yang memuat antara

lain :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan

umum tentang dasar hukum pembentukan OPD Dinas

Kesehatan , Struktur Organisasi OPD Dinas Kesehatan, uraian

tugas dan fungsi OPD Dinas Kesehatan

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumber daya OPD Dinas Kesehatan, memuat penjelasan ringkas

tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD Dinas Kesehatan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia, asset/modal (sarana dan prasarana) dan unit

usaha yang masih operasional.

- 10 -

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja Pelayanan, menunjukan tingkat capaian kinerja OPD

Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran / target Renstra

sebelumnya, SPM , atau indikator lainnya seperti SDGs.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L

dan Renstra Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dapat berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan kesehatan di

Provinsi Banten pada 5 ( lima ) tahun ke depan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan,

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Depala

daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD, serta Isu-

isu strategis baik Internasional, Nasional dan Daerah yang

menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu

strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-

2022. Informasi yang dimuat pada Bab ini secara rinci meliputi :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan wakil

Gubenur;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Kab/Kota;

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada Bab ini diuraikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta strategi

dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan

misi . Adapun isi dari Bab ini memuat diantaranya tentang :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah.

- 11 -

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan startegi dan arah kebijakan dalam

lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi penjelasan tentang rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan tujuan, strategi

dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten periode 2017 –

2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Bab ini Mengemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang

secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas

Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas

Kesehatan provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 serta penutup.

Lampiran - Lampiran

- 12 -

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. TUGAS DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “ Dinas

Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang

kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas

Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2.1.2. FUNGSI DINAS KESEHATAN

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud,

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah

kabupaten/kota;

b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah

provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;

c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;

d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan

UKP Daerah provinsi;

e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan

cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat

Tradisional (UKOT);

- 13 -

g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh

masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat

dan dunia usaha tingkat provinsi; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016

tentang Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat

Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan beserta uraian tugas terdiri

dari :

2.1.3.1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui

koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,

penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta

program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan

Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan

Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan

berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

- 14 -

5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan

mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan

kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan

penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;

6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

dalam pelaksanaan tugas;

7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan

unit kerja terkait;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas

Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana

dimaksud, membawahkan :

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;

e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Jabatan Fungsional.

2.1.3.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan

dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,

mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 15 -

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas

Kesehatan;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan

dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok

sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kepala Sub Bagian Keuangan;

- 16 -

2.1.3.3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang

pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan

dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan,

pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

6) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan

kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan,

pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

- 17 -

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas

pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

2.1.3.4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis

Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas

Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan


- 18 -

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang diharapkan;

e. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap

penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan

Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;

f. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program

Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak

Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis

Kesehatan;

g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor,

dan lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans,

Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

2.1.3.5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan

- 19 -

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta

Seksi Kefarmasian dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala

bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas

Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;


Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan


d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

e. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan

perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;

f. Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,

organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya

masyarakat dan pihak swasta program pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan

perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan

- 20 -

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

c. Seksi Kefarmasian dan Pangan;

2.1.3.6. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi

dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang

kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;


Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

- 21 -

e. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,

promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

f. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan

pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan kesehatan olahraga;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan

Olahraga

2.1.3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut :

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten. Bagan

susunan organisasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini.

- 22 -

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas

Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan

Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan

Struktural Eselon II a, Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional

Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter,

perawat, bidan, apoteker , dll.

Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten,

RSUd Malingping dan RSUd Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut

status kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal

sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

s/d Tahun 2017

NO Jenis Tenaga Jumlah %

1. Status Pegawai 1. PNS 141

2. Non PNS 113 Jumlah 254

2. Jabatan 1. Eselon II 1

2. Eselon III 7 3. Eselon IV 21

4. Pelaksana PNS 112 Jumlah 141

3. Strata Pendidikan

1. Magister ( S2 ) 23 16.31

2. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 90 63.83 3. Diploma III 20 14.18 4. SLTA / Umum 8 5.67

Jumlah 141 100 4. Jenis Pendidikan 1. Magister Kesehatan 19 13.48

2. Magister Non Kesehatan 4 2.84 3. Dokter Umum 7 4.96 4. Dokter Gigi 6 4.26

5. Sarjana Kesehatan

Masyarakat

40 28.37

6. Sarjana Kesehatan lainnya 18 12.77

7. Sarjana non kesehatan 17 12.06

8. D3 Kesehatan 15 10.64

- 23 -

NO Jenis Tenaga Jumlah %

7. D3 Non Kesehatan 7 4.96

8. SLTA / Umum 8 5.67 Jumlah 141 100

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten

Tabel 2.2

Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten

s/d Tahun 2017

No Jenis Tenaga Jumlah %

1 Status Pegawai

1. PNS 167

2. Non PNS 564

Jumlah 731

2 Jabatan

1. Esselon II 0

2. Esselon III 9

3. Esselon IV 12

4. Pelaksana PNS 145

Jumlah 167

3 Strata Pendidikan

1. Magister ( S2 ) 35 4.79

2. Profesi 89 12.18

3. Strata 1 (S1) & Diploma IV 175 23.94

4. Diploma III 274 37.48

5. Diploma I 1 0.14

6. SLTA / Umum 157 21.48

Jumlah 731 100.00

4 Jenis Pendidikan

A. Akademik

1. Magister Kesehatan 13 1.78

2. Magister Non Kesehatan 8 1.09

3. Sarjana Kesehatan Masyarakat 26 3.56

4. Sarjana Kesehatan Lainnya 24 3.28

5. Sarjana Non Kesehatan 96 13.13




9. D3 Non Kesehatan 17 2.33

10. SLTA / Umum 157 21.48

B. Profesi

1. Dokter Sub Spesialis 1 0.14

2. Dokter Spesialis 26 3.56

3. Dokter Umum 22 3.01

4. Dokter Gigi 5 0.68

5. Apoteker 14 1.92

- 24 -


6. Ners 35 4.79

Jumlah 731 100.00

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Banten

Tabel 2.3

Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD)

Malingping s/d Tahun 2017


1 Status Pegawai

1. PNS 76

2. Non PNS 143

Jumlah 219

2 Jabatan

1. Esselon II 0

2. Esselon III 4

3. Esselon IV 9

4. Pelaksana PNS 63

Jumlah 76

3 Strata Pendidikan

Magister (S2) 22 10.05

Strata 1 (S1) & Diploma IV 74 33.79

Diploma III 76 34.70

SLTA/Umum 47 21.46

Jumlah 219 100.00

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Malingping

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rangka menunjang

aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah

pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan

layak pakai, serta sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Terhitung mulai tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang

sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Kawasan Pusat

Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani

di wilayah Curug Kota Serang. Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan

Dinas Jabatan/Operasional hampir seluruh pejabat baik eselon II, III

maupun IV relatif terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja

- 25 -

masing-masing. Sarana dan prasarana lainnya berupa alat perlengkapan

kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kerja,

sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti personal komputer, filling

kabinet, laptop, notebook serta sarana dan prasarana pendukung lainnya

seperti infocus, perlengkapan teknologi informasi, dan lain sebagainya telah

tersedia. Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Sarana Pelayanan

Kesehatan yang ada di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai

Berikut :

Tabel 2.4

Sarana Kesehatan / Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten

No Nama Sarana Jumlah

1 Puskesmas

Puskesmas Non Perawatan 157

Puskesmas Perawatan 79

2 Rumah Sakit

Rumah Sakit Provinsi 2

RS Vertikal, RSUD Kab/Kota, Swasta, 103

3 Balai Laboratorium Kesehatan

Balai Labkesda Provinsi 1

Balai Labkesda Kab/Kota 8

4 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 1

5 UTD PMI 7

- 26 -

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Dinas Kesehatan merupakan

unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang

kesehatan, pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan

teknis bidang kesehatan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan

kesehatan, pembinaan dan pengendalian pembangunan kesehatan. Hal

tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung

kepada masyarakat, namun juga ada pelayanan yang tidak langsung

kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada

periode 2012– 2017 kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat

digambarkan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

- 27 -

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping dan RSUD Banten

Tahun 2012 s.d 2016

No

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK

Target Renstra Dinkes Tahun

Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

1 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)

86 86 66 70 74 78 82 66 66.07 71.31 73.3 80.6 100 94 96 94 98

2 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)

92 92 88.7 89 90 91 91.5 88.7 85.39 84.5 84.43 65.69 100 96 94 93 72

3 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)

92,5 92,5 90 90.5 91 91.5 92 90 97.98 95.9 91.9 100.00 100 108 105 100 109

- 28 -

No

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK

Target Renstra Dinkes Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pembinaan Upaya

Kesehatan

4 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)

77 77 60 65 70 72 75 60 65 70 72 73 100 100 100 100 98

5 Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)

100 100 30 35 90 92 95 30 35 90 92 100 100 100 100 100 105

6 Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)

100 100 80 90 100 100 100 80 75 99.24 100 100 100 83 99 100 100

7 Persentase Peningkatan Sarana Dan

Prasana RS Provinsi & Labkesda

100 100 60 75 85 90 95 60 28.67 80 90 95 100 38 94 100 100

- 29 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Provinsi Banten (%)

8 Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED

100 100 80 90 100 100 100 80 66 100 100 100 100 73 100 100 100

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

9 Persentase Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan

100 100 85 90 100 100 100 85 81.2 77 80 90.20 100 90 77 80 90

- 30 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10 Prevalensi HIV (%)

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,43 < 0,46 0,48 <0,5 100 100 100 100 100

11 Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)

92 92 89 90 90 91 91 89 84 78.35 66 49 100 93.33

87.06

72.53

53.85

12 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

<1 <1 <1 <1 <1 ≤ 1 ≤ 1 <1 <1 <1 0,001 <1 100 100 100 100 100

13 Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)

60 60 10 20 30 40 50 10 20 30 100 100 100 100 100 100 100

14 Persentase cakupan penduduk yang terakses air

79 79 74 75 76 77 78 74 61.3 56 60.20 63 100.00

81.73

73.68

78.18

80.77

- 31 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

minum berkualitas (%)

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

15 Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)

100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

16 Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)

80 80 35 35 50 60 70 35 35 50 60 70 100 100 100 100 100

Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumberdaya

- 32 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Manusia Kesehatan

17 Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)

100 100 100 100 100 100 100 100 85 85 97 96.97 100 85 85 97 97

18 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA

222 222 78 98 123 153 188 78 115 92 121 121 100 117 75 79 64

19 Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)

280 280 65 75 40 50 55 65 118 60 161 161 100 157 150 322 293

20 Prosentase Sarana dan

prasarana Balai Kesehatan Jiwa

100 100 0 20 50 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 33 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Masyarakat Provinsi Banten

(%)

21 Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)

100 100 0 85 100 100 100 50 85 100 100 100 50 100 100 100 100

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

22 Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)

1000 1000 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100

- 34 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

23 Persentase pelayanan

kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)

80 80 0 40 50 60 70 30 40 50 60 100 30 100 100 100 143

RSUD MALINGPING

1 Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)

35 Orang

35 Orang

34 Oran

g

34 Orang

23 Orang

32 Orang

35 Oran

g

25 Orang

29 Orang

18 Orang

29 Orang

35 Orang

73.53

85.29

78.26

90.63

100.00

2 Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)

100% 100% 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

95.12 98.35 96.54 75.00 100

95.12

98.35

96.54

75% 100.00

3 Jumlah Pasien Mendapat Layanan

Kesehatan Gratis (orang)

200 200 200 Oran

g

200 Orang

200 Orang

200 Orang

200 Oran

g

200 Orang

200 Orang

400 Orang

251 Orang

1734 Orang

99.20

100.00

200.00

125 867

RSUD BANTEN

- 35 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Persentase Peningkatan

Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)

50 60 70 80 50 60 70 80 100 100 100 100

2 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)

50 60 70 80 50 60 70 80 100 100 100 100

3 Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)

70 75 80 85 70 75 80 85 100 100 100 100

4 Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)

70 75 80 85 70 75 80 85 100 100 100 100

- 36 -

No


(Outcome)

Target RPJMD

Target IKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5 Pasien yang mendapatkan

asuhan keperawatan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)

30 40 50 60 30 40 50 60 100 100 100 100

7 Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)

70 75 80 85 70 75 80 85 100 100 100 100

8 Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)

50 60 70 80 50 60 70 80 100 100 100 100

- 37 -

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, RSUD Banten Tahun 2012 - 2016

NO

Uraian

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Antara

Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata pertahun

1 (2012) 2 (2013) 3

(2014) 4

(2015) 5

(2016) 1

(2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

11,959,000,000

16,474,000,000

12,188,000,000

12,867,000,000

13,418,000,000

11,254,153,848

13,428,421,853

11,791,744,286

11,802,834,254

13,250,137,319

94

82

97

92

99

13,381,200,000

12,305,458,312

B Beanja Langsung

Belanja

Pegawai

7,310,757,5

00

11,819,560

,000

4,024,2

24,500

4,277,6

95,000

3,357,7

81,000

6,618,

452,205

10,674,3

73,683

3,424,08

8,500

3,819,332,

500

2,952,309,

000

91

90

85

89

88

6,158,003,

600

5,497,711,

178

Belanja Barang dan Jasa

56,533,531,240

59,390,369,480

88,134,626,532

68,927,745,034

68,235,164,187

54,381,806,996

29,708,974,175

50,124,067,539

61,446,314,818

62,855,977,949

96

50

57

89

92

68,244,287,295

51,703,428,295

Belanja Modal

188,505,711,260

240,800,100,000

43,440,330,31

8

5,720,657,966

52,458,065,81

3

186,432,83

5,000

96,067,398,615

33,829,132,800

5,457,094,119

47,820,887,761

99

40

78

95

91

106,184,973,071

73,921,469,659

Jumlah

264,309,000,000

328,484,0

29,480

147,787,181,350

91,793,098,0

00

137,469,011,000

258,687,248,049

149,879,168,326

99,169,033,125

82,525,57

5,691

126,879,3

12,029

98

46

67

90

92

193,968,463,966

143,428,067,444

- 38 -

NO

Uraian

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-rata pertahun

1 (2012) 2 (2013) 3

(2014) 4

(2015) 5

(2016) 1


RSUD MALINGPING


Belanja Pegawai

4,758,000,000

6,694,000,000

8,954,000,000

11,816,000,000

1,711,177,380

6,279,116,251

8,574,844,538

11,571,680,451

- 36

94

96

98

8,055,500,000

7,034,204,655

B Beanja Langsung

Belanja Pegawai

1,824,040,000

2,433,740,000

14,309,318,650

4,108,795,150

472,633,000

2,387,430,000

2,387,430,000

3,073,385,000

- 26

98

17

75

5,668,973,450

2,080,219,500


3,472,122,700

5,776,053,860

11,222,742,660

16,166,967,930

3,325,737,786

5,421,681,277

8,535,578,411

14,143,472,587

- 96

94

76

87

9,159,471,788

7,856,617,515

Belanja Modal

2,686,143,300

2,421,504,140

932,573,940

8,626,236,920

472,633,000

2,221,617,700

668,588,800

8,404,716,469

- 18

92

72

97

3,666,614,575

2,941,888,992

Jumlah 12,740,30

6,000

17,325,298,0

00

35,418,635,2

50

40,718,000,0

00

5,982,181,166

16,309,845,228

20,166,441,749

37,193,254,507

47

94

57

91

26,550,559,813

15,930,344,530

RSUD BANTEN


- 39 -

NO

Uraian

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-rata pertahun

1 (2012) 2 (2013) 3

(2014) 4

(2015) 5

(2016) 1


Belanja Pegawai

660,000,00

0

10,850,000,00

0

16,320,000,00

0.00

21,040,000,00

0.00

394,454,

082.00

10,004,774,323.0

0

16,143,550

,388.00

21,008,571

,514.00

92

99

10

0

12,217,500

,000

11,887,837

,577

B Beanja Langsung

Belanja Pegawai

14,473,950,000

28,095,880,000

20,326,564,650.00

12,479,180,000.00

4,351,051,274.00

14,791,318,101.00

13,731,230,000.00

11,708,900,000.00

53

68

94

18,843,893,663

11,145,624,844


6,808,726,000

60,821,858,350.00

82,642,917,585.00

60,088,034,957.00

1,371,148,782.00

34,790,174,509.00

40,727,262

,137.00

54,883,583

,879.00

57

49

91

52,590,384,223

32,943,042,327

Belanja Modal

51,943,728,520.00

102,276,261,650.00

93,997,078,815.00

53,232,106,712.00

1,469,745,000.00

72,496,746,414.00

80,468,120,877.00

48,530,401,387.00

71

86

91

75,362,293,924

50,741,253,420

Jumlah -

73,886,40

4,520

202,044,000,000

213,286,561,050

146,839,321,669

-

7,586,39

9,138

132,083,013,347

151,070,1

63,402

136,131,4

56,780

65

71

93

127,211,257,448

85,374,206,533

- 40 -

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari

hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017. Angka

Kematian Ibu (AKI) meningkat dari 168,8 per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2011 menjadi 308 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Angka

Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 29,5 per 1.000 kelahiran hidup (KH)

pada tahun 2011 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011

(SDKI, 2012). Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Banten meningkat dari

65,5 tahun pada tahun 2011 menjadi 69,46 tahun pada tahun 2016.

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Target Target :

82%, Realisasi : 80,6%, Capaian 98,29%. Jumlah sasaran 1.135.770 bayi

dan balita, balita yang datang ke Posyandu sebesar 915.397 dikarenakan,

masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Indikator tersebut bertujuan

untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat dan

mengetahui hasil penimbangan pada bulan yang bersangkutan.

Untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh

Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) dengan target 91.5%, realisasi

65.59% dan capaian 71,79%, sedangkan pada indikator Persentase

cakupan kunjungan pelayanan neonatal pertama (cakupan KN1) dengan

target kinerja 92 realisasi 100%. Adapun permasalahan dalam pencapaian

target indikator persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga

Kesehatan terlatih (Cakupan PN) dengan jumlah sasaran ibu bersalin

sebanyak 257,962 Ibu dengan capaian sebesar 169,465 Ibu bersalin yang

ditolong oleh Tenaga Kesehatan. Kendala yang dihadapi dikarenakan masih

adanya desa yang tidak ditempati oleh tenaga kesehatan terlatih untuk

persalinan (Bidan), sehingga pertolongan persalinan masih ada yang

dilakukan oleh dukun (tradisional).

Pada indikator Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu

PONED Target 100%, Realisasi 100 %. Adapun Jumlah Puskesmas

berdasarkan data pada tahun 2016 sebanyak 235 Puskesmas, dengan

Puskesmas Rawat Inap sebanyak 77 Puskesmas dengan Jumlah

Puskesmas yang sudah mampu PONED sebesar 86 Puskesmas. Indikator

kinerja Puskesmas rawat inap yang mampu PONED bertujuan untuk

mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan kepada Ibu hamil di fasilitas

pelayanan Kesehatan sehingga diharapkan angka kematian ibu dan bayi

berkurang.

- 41 -

Indikator capaian kinerja pada Pembinaan upaya kesehatan rujukan

yaitu Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK dengan target

capaian sebesar 100% dan realiasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit

Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10 Rumah sakit dan

keseluruhan rumah sakit milik pemerintah tersebut telah melaksanakan

PONEK, dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah Provinsi

Banten. Indikator Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK merupakan

salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka

kematian bayi (AKB) dengan harapan mampu meningkatkan pelayanan

kesehatan maternal dan neonatal dengan program penanganan komplikasi

pada ibu hamil dan bayi baru lahir di rumah Sakit.

Indikator Persentase RSUD dan RS Swasta yang melayani pasien

penduduk miskin (%) dengan target 95% dan realisasi sebesar 100%.

Jumlah RSUD di Provinsi Banten Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah

Sakit Vertikal (Kemenkes, TNI/Polri) dan 84 rumah Sakit Swasta.

Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani pasien penduduk

miskin, dimana dikeseluruhan rumah sakit tersebut telah disediakan

tempat tidur kelas III sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari

Indikator tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk

masyarakat miskin yang membutuhkan penanganan kesehatan.

Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda

Provinsi Banten (%) telah mencapai 100% dimana Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah Provinsi Banten telah melengkapi sarana dan prasarana

untuk beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium Klinik

Madya.

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap / UCI

(Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan

Target 100% dengan Realisasi 90,20%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan)

sebesar 241.704 Bayi dengan realisasi sebesar 217.986 bayi yang telah

mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Adapun permasalahan yang

dihadapi yaitu masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian

imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain)

vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga

Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum

terlatih.

- 42 -

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

berkualitas target 78% dengan realisasi 63%, Permasalahan yang dihadapi

dimana masih banyaknya Sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak

memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna

pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk

karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air

minum dan sanitasi dikelompok masyarakat. Adapun solusi kedepan

adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan)

dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan

pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan program pengendalian

Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Target Kinerja 50% Realisasi 100%.

Pencapaian tersebut didasari kebijakan dari Pemerintah (Kementerian

Kesehatan) dimana pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT

Puskesmas telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program

penyakit tidak menular. Adapaun masukan/usulan dalam peningkatan

upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya

pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta

menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.

Prevalensi HIV dengan Target <0,5 realisasi 0,46 (<0,5), Persentase

kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan target 91% realisasi

49%. Adapaun hal teknis terkait pencapaian target indikator baru TB paru

(BTA positif) yang disembuhkan dikarenakan belum optimalnya

penjaringan suspek/terduga TB baik di Masyarakat maupun lintas sektor

(Penjaringan suspek/terduga sebagian besar secara pasif).

Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000 penduduk

target kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait indikator tersebut masih

terdapat 2 Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminiasi malaria

(daerah endemis malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju

eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua) Kabupaten tersebut

telah mendapatkan sertikat eliminasi malaria. Adapun permasalahan

masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat /

suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi

terdeteksi pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import).

Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria bertujuan untuk

- 43 -

meningkatkan kualitas dalam penemuan kasus malaria dan pengendalian

kasus malaria terutama di daerah endemis.

Terdapat 2 indikator kinerja pada UPT BKKM yaitu Jumlah industri

formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) dan

Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%).

Kedua indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal

ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai

Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian

dan Alat Kesehatan yang berkualitas Target 70%, Realisasi 70%. Adapun

permasalahan yang dihadapai dikarenakan adanya Ketidakpahaman atau

kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha mengenai regulasi dan kesesuaian

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga peran pemerintah baik

provinsi dan Kab/Kota dalam pembinaan, dan sosialisasi mengenai aturan-

aturan yang berlaku perlu ditingkatkan.

Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota; Ketersediaan Penyedia obat E-

Katalog; terdistribusinya obat buffer stok dan obat program secara merata

sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat buffer

di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 100%. Permasalahan yang

dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh

sistem penyediaan barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-

Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan

dikarenakan kekosongan stok

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal

dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan

dinamika pembangunan kesehatan, bentuk tantangan dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum

optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan

merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Jaringan

kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan

dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan

namun belum optimal. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk

- 44 -

stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan

tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang

kesehatan.

2. Anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya adalah alokasi

yang masih belum optimal dan pembiayaan untuk upaya promotif

dan preventif perlu terus ditingkatkan.

3. Kesadaran masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan

belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya

kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan

kesehatannya (Peserta Mandiri JKN-KIS/ Non PBI). Selain kesadaran

masyarakat, masalah uatama dalam pemenuhan jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah pendataan / basis data

masyarakat miskin yang belum terpadu sehingga menyulitkan dalam

pendaftaran / pembiayaan masyarakat melalui Penerima Bantuan

Iuran (PBI) JKN-KIS

4. Pola Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam

penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker,

stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3

faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan

kurangnya makan makanan berserat. Sikap dan perilaku pada

masyarakat khususnya populasi berisiko yang belum terbangunnya

kesadaran untuk menolong dirinya sendiri dan bertanggungjawab

pada anggota keluarga serta masyarakat dari resiko penularan IMS

dan HIV.

5. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun

kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi , masih

terjadi disparitas jumlah dan distribusi tenaga kesehatan antar

Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten.

6. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di setiap

Kab/Kota, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan

tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, keterbatasan akses juga

disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih

terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

7. Sistem informasi kesehatan belum optimal, keterbatasan data

menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan

kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum

- 45 -

dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, munculnya

permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada

pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi program antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat

dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Provinsi

Banten. Adapun peluang yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai

berikut :

1) Penataan Kelembagaan perangkat Daerah seiring dengan diubahnya

peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, sesuai

kebutuhan, potensi, karakeristik, dan kemampuan baik anggaran

maupun sumber daya aparatur (mengacu pada UU Nmor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah);

2) Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang semakin meningkat;

3) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan (APBN – Dana Dekonsentrasi, APBD, Bantuan

Keuangan, Hibah, anggaran bantuan luar negeri, bagi hasil cukai

tembakau);

4) Penyusunan Peraturan daerah mengenai Pelaksanaan Pembangunan

Kesehatan di Provinsi Banten (Sistem Kesehatan Provinsi) sebagai

acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan;

5) Meningkatnya dukungan dari pihak-pihak yang berkomitmen terhadap

pembangunan kesehatan termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, baik pusat maupun daerah.

- 46 -

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa

Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

memiliki fungsi operasional (Dinas Kesehatan) dan penunjang (Lembaga

Teknis Daerah). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dijelaskan

dalam Peraturan Gubenur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Oraganisasi Perangkat Daerah Provinsi

Banten, dimana Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah dibidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang

kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi

Banten masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi

diantaranya sebagai berikut :

1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih

tingginya Angka Kematian Bayi ( AKB ) dan Angka Kematian Ibu (AKI

);

2. Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan, Sumberdaya Manusia ( SDM ) Kesehatan yang

masih lebar antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;

3. Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung

maupun melalui binatang masih cukup tinggi, sementara pada saat

bersamaan kejadian penyakit degeneratif (hipertensi, jantung,

diabetes melitus, dll) mulai meningkat;

4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai

diantaranya perilaku masyarakat dalam hidup sehat masih rendah,

perilaku memberikan ASI ekslusif masih rendah , persalinan di

fasilitas kesehatan masih rendah, dll;

- 47 -

5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas

kesehatan dasar maupun rujukan baik dari segi SDM, sarana dan

prasarana, peralatan medik, sistem rujukan, dll.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode

2017–2022 dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017–2022. RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2017–2022 merupakan tahapan ke-empat dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun

2005–2025 yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan

kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala

bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan

momentum dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum

terselesaikan pada periode sebelumnya, dan dapat menjawab serta

mengantisipasi perubahan atau permasalahan yang mungkin akan muncul

di masa mendatang. Saat ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi

oleh Provinsi Banten antara lain Buruknya tata kelola pemerintahan di

Provinsi Banten yang berdampak terhadap buruknya kualitas pelayanan

publik dan menghambat program reformasi birokrasi, Buruknya kualitas

infrastruktur seperti jalan, bangunan, jembatan yang berdampak pada

terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses ekonomi

masyarakat, Buruknya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang

berdampak pada terhambatnya proses pelayanan pendidikan dan

rendahnya sumber daya manuSia (SDM) yang dimiliki, Buruknya kualitas

sarana dan prasarana kesehatan yang berdampak terhambatnya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat. Visi dan Misi yang diusung “Banten yang

Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”.

Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efesiensi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi

tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten 5 (lima) misi, yaitu :

- 48 -

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mewujudkan kelima misi tersebut diperlukan keterlibatan

semua pihak dengan leading sektor OPD Provinsi Banten sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki peranan

yang sangat penting dalam mengemban misi ke-empat yaitu

“Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Berkualitas” dengan fungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah

dibidang Kesehatan. Tujuan dari misi ke-empat tersebut adalah

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan

Kesehatan, sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut

adalah Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses,

Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan serta Pelayanan

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun faktor-

faktor permaslahan pelayanan sektor kesehatan yang mempengaruhi

pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya : (1).

Masih Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2). Belum

optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional; (3). Masih

tingginya Angka Kematian Ibu; (4). Masih tingginya Angka Kematian Bayi;

(5). Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (6).

Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Dalam rencana strategis kementrian kesehatan 2015-2019 tidak ada

visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia

yaitu “Terwujudnya Indoneia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah

melalui 7 misi pembangunan yaitu :

- 49 -

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai Negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hUkum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati

diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujdkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA

yang ingin di wujudkan pada kabinet kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah -

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan

penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-

sektor strategis ekonomi domestic.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social

Indonesia.

- 50 -

Terdapat dua tujuan Kementrian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu

: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya

daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua siklus kehidupan (life

cycle), yaitu bayi , balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja,

maternal, dan kelompok lansia.

Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang

ingin dicapai secara Nasional adalah :

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran

hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.00 kelahiran hidup (SDKI

2012)

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dari 10,2%

menjadi 8%

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness)

dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di

bidang kesehatan, maka ukuran yang akan di capai adalah :

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi

10%.

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan

dari 6,80 menjadi 8,00.

Guna mewujudkan sasaran strategis pembangunan kesehatan,

Kementerian Kesehatan mempunyai sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

a) presentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.

b) Menurunya presentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar

18,2%

- 51 -

c) Meningkatnya presentase kabupaten dan kota yang memiliki

kebijakan Perilaku Hidup Bersih, dan Sehat (PHBS) sebesar 80%

2. Meningkatnya pengendalian penyakit , dengan sasaran yang akan di

capai adalah :

a) Presentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan sebesar 40%.

b) Penurunan kasus penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi

(PD3I) tertentu sebesar 40%

c) Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%.

d) Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar

5,4%.

3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah :

a) Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang

terakreditasi sebanyak 5.600.

b) Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 Kab/Kota.

4. Meningkatnya akses , kemandirian , dan mutu sediaan farmasi dan

alat kesehatan dengan sasaran di capai adalah :

a) Presentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar

90%

b) Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan

yang di produksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.

c) Presentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a) Jumah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.

b) Presentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis

dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

c) Jumlah SDM kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya

sebanyak 56,910 orang.

- 52 -

6. Meningkatnya sinegritas antar Kementrian /Lembaga, dengan

sasaran yang akan di capai adalah :

a) Meningkatnya jumlah Kementrian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b) Meningkatnya presentase presentase kab/kota yang mendapat

predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri , dengan

sasaran yang akan di capai adalah :

a) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program

kesehatan sebesar 80%.

b) Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber

daya-nya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

c) Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan

yang di implementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan- evaluasi, dengan sasaran yang akan di capai adalah :

a) Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34

provinsi.

b) Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100

rekomendasi

9. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a) Jumlah hasil penelitian yang di daftarkan HKI sebanyak 35 buah.

b) Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang di advokasikan ke pengelola

program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak

120 rekomendasi.

c) Jumlah laporan riset kesehatan nasional (Riskesnas) bidang

kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatkannya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,

dengan sasaran yang akan yang akan dicapai adalah :

a) Presentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan

kerugian Negara ≤ 1 sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

- 53 -

a) Meningkatnya presentase pejabat structural di lingkungan

Kementrian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan

jabatan sebesar 90%.

b) Meningkatnya presentase pegawai kementrian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran

yang akan dicapai adalah :

a) Meningkatnya presentase Kab/Kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar

80%.

b) Presentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor – faktor dari gambaran pelayanan Dinas Kesehatan

selama periode 2012-2017, Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian

Kesehatan RI, diketahui bahwa saat ini masalah utama pembangunan

kesehatan di Provinsi Banten adalah masih rendahnya Angka Harapan

Hidup, Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional,

Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Masih tingginya Angka Kematian

Bayi, Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian. Isu strategis

dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen hasil analisis

SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari

analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu

strategis permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih

menjadi masalah di Provinsi Banten (AKI: 308/100.000 KH; AKB:

32/1.000 KH). Peningkatan AKI di Provinsi Banten disebabkan

meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya

deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan

ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi.

- 54 -

Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia

(sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR),

infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk

bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya

pemberian ASI eksklusif. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB

dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan

Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan

masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya

prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga

kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah

penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan

optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang

sesuai dengan standar.

2. Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular

Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular

masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB

disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di

sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum

optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan

Rumah Sakit., Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung

meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang

semakin intensif melalui Mobile VCT, kasus Malaria masih tinggi dan

masih terdapat Kabupaten yang belum eliminasi Malaria. Penyakit-

penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di masyarakat, di

sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak

menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM),

kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung

meningkat. Salah satu penanganan dalam pencegahan penyakit tidak

menular dan degeneratif adalah menggerakan masyarakat untuk

hidup sehat (GERMAS) yang dalam pelaksanaannya melalui

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatan diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif

memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak

menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah

kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu

- 55 -

ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul

dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat

sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.

3. Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumberdaya

manusia Kesehatan di Provinsi Banten;

Provinsi Banten memiliki permasalahan terkait jumlah, kualitas

maupun sebaran tenaga kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan di

Provinsi Banten masih kurang di beberapa Kabupaten/Kota, namun

juga ada yang berlebih di kabupaten /Kota wilayah Tangerang.

Untuk wilayah Banten jumlah tenaga kesehatan masih banyak yang

kurang baik dari sisi jumlah maupun jenis. Visi dan Misi Gubernur

dan Wakil Gubernur Banten 2017 – 2022 terkait sektor kesehatan

yaitu “Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan

Kesehatan”. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa

program prioritas diantaranya yang berkaitan langsung dengan

pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Banten yaitu melalui

“Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya

untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi 440 Dokter

Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat”. Rencana

implementasi pemenuhan tenaga tersebut perlu didukung oleh data

keadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata

ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat

dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor

pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi

positif tersebut, “wawasan kesehatan” perlu dijadikan sebagai asas pokok

program pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, dalam

pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan

Nasional (SKN) yang kemudian diturunkan kedalam Pelaksanan

pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten (Sistem Kesehatan Provinsi)

berperan sebagai penggerak utama pembangunan kesehatan berwawasan

kesehatan yang dituangkan dalam bentuk program-program dalam RPJMD

dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang

tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga

- 56 -

tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya disamping tanggung

jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah , pembangunan kesehatan dapat bersinergi secara dinamis dengan

berbagai program pembangunan lainnya seperti: Program pembangunan

bidang pendidikan, perekonomian, ketahanan pangan, pemberdayaan

masyarakat, dll.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan

kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan

program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya

untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada

diluar domain sektor kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang

meliputi reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan

pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan

reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya Good

Governance sudah harus dilakukan.

- 57 -

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten

secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan

masyarakat banten yang setinggi–tingginya. Tujuan dan Sasaran pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten 2017-2022 yang secara langsung berkaitan dengan urusan

kesehatan, yaitu : (1). Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah

yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,

dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani

masyarakat dan (2). Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan

pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun Sasarannya yaitu : (1).

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan

efisien; (2). Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses; (3).

Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan; (4). Pelayanan

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Kesehatan

merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan

Provinsi Banten. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Kesehatan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 sebagai

berikut :

- 58 -

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

N

O TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN /

SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan daerah yang

berakhlakul karimah dengan

efektif, efisien, transparan,

akuntabel, dan sumber daya

aparatur berintegritas,

berkompensi serta melayani

masyarakat

1.0.0 Capaian Indeks

Kepuasan

Masyarakat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

- 59 -

N

O TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN



1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1 Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas

1.1.1 Capian Laporan

Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten

B BB BB BB A

2 Terwujudnya kualitas dan Akses

pelayanan kesehatan guna

mewujudkan masyarakat Banten

sehat yang mandiri, sejahtera dan

berdaya saing.

2.0.0 Angka Harapan

Hidup (AHH)

69.76 70.06 70.36 70.66 70.96

- 60 -

N

O TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN



1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.1 Meningkatnya

kesehatan ibu dan

anak serta kesadaran

gizi keluarga, dan

peran serta

masyarakat untuk

melaksanakan pola

hidup sehat dengan

Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

2.1.1 Angka Kematian Bayi

(Per 1000 kelahiran

hidup)

31 30 29 28 26

2.1.2 Angka Kematian Ibu

(Per 100.000

kelahiran hidup)

304 300 290 290 285

2.2 Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan,

menjamin

2.2.1 Persentase penduduk

yang memiliki

Jaminan Kesehatan

90 100 100 100 100

- 61 -

N

O TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN



1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya Jumlah

Kesakitan, Kematian

Akibat Penyakit

Menular Langsung,

Penyakit Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

2.3 Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan

2.3.1 Angka Harapan

Hidup

69.76 70.06 70.36 70.66 70.96

- 62 -

N

O TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN



1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

di Rumah Sakit serta

terjaminnya

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat

- 63 -

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan

RPJMD Provinsi Banten 2017-2022. Tahap akselerasi II. Dalam

menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten tahun 2005-

2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas

pembangunan.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan

strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun,

memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis,

mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang

diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan

target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Provinsi Banten 2017-2022 .

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah

ditetapkan pada Bab sebelumnya, maka pada bagian ini dirumuskan

pernyataan strategi dan arah kebijakan pada Tahun 2017-2022

sebagaimana pada Tabel 5.1. Pada tabel tersebut disajikan relevansi dan

konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan

arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

- 64 -

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah

MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1.1 Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan daerah yang

berakhlakul karimah dengan

efektif, efisien, transparan,

akuntabel, dan sumber daya

aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani

masyarakat

1.1.1 Tercapainya

kinerja

penyelenggara

an

pemerintahan

yang

berkualitas

1.1 Meningkatkan

Kualitas

kelembagaan

dan

ketatalaksaan

1.1 Melakukan standarisasi bisnis

proses pada setiap perangkat

daerah dan mendetailkannya

pada standar operasional dan

prosedur (SOP) pelayanan,

serta meminta respon angket

langsung untuk menuju

pelayanan prima

- 65 -


MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas


4.1 Terwujudnya

kualitas dan

Akses

pelayanan

kesehatan

guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat

yang mandiri,

sejahtera dan

berdaya saing.

4.1.1 Meningkatnya

kesehatan ibu dan

anak serta kesadaran

gizi keluarga, dan

peran serta

masyarakat untuk

melaksanakan pola

hidup sehat dengan

Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

4.1 Meningkatkan perlindungan

kesehatan pada setiap

jenjang kehidupan dari

mulai Janin hingga pada

usia lanjut dan intervensi

berbasis risiko kesehatan

(continuum of care)

4.1 Peningkatan Penanganan

masalah gizi kurang dan gizi

buruk pada bayi, anak balita,

ibu hamil dan menyusui,

Meningkatkan peran serta

masyarakat untuk

melaksanakan pola hidup

sehat dengan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat,

kesehatan kerja dan olahraga

4.1.2 Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan,

menjamin pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya Jumlah

4.2 Meningkatkan Pemenuhan

Pembiayaan kesehatan bagi

masyarakat, Peningkatan

pencegahan, surveilans,

deteksi dini penyakit, serta

Terpenuhinya kebutuhan

4.2 Peningkatan Akses & Kualitas

pelayanan kesehatan melalui

Pembiayaan kesehatan,

pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan, Pengendalian

penyakit menular & tidak

menular, kesehatan jiwa,

- 66 -


MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas


Kesakitan, Kematian

Akibat Penyakit

Menular Langsung,

Penyakit Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

SDM Kesehatan dan

Kefarmasian.

surveilans, Imunisasi & krisis

kesehatan, SDM Kesehatan &

Kefarmasian

4.1.3 Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan


terjaminnya pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat

4.3 Meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana

kesehatan di Rumah Sakit

dan menjamin pelayanan

kesehatan bagi masyarakat

4.3 Peningkatan pelayanan

kesehatan melalui

peningkatan pelayanan dan

keperawatan serta

peningkatan penunjang medis

dan non medis

- 67 -

BAB VI

RENCANA PPROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan

merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang akan

dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran

(output), dan hasil (outcome) tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Program pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 dirumuskan

berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategis pada RPJMD Provinsi

Banten 2017-2022 dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan sampai

tahun 2017. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan juga memperhatikan

komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap RPJMN,

maupun konvensi internasional diantaranya Suistanable Development

Goals (SDGs),

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022

disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara

pembangunan kesehatan di Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya

yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang

menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data

Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan

- 68 -

Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah. Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi

kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD

Malingping dan RSUD Banten (UPT). Indikator kinerja yang ingin dicapai

adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).

2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari

kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan.

Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di

fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat

dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan

program kesehatan masyarakat.

3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

terdiri dari kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Kerjasama

Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.

Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang

mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan

kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase

Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat

Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari

kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, kegiatan

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Upaya

Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.

Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan

- 69 -

dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis

kesehatan

5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan

Kefarmasian terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan

Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu

Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan

ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.

6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Daerah terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan

Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengendalian Mutu

Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai

yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di

layani.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

terdiri dari kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan

Masyarakat di Lingkungan Kerja dan Peningkatan Pembinaan Promosi

dan Survailans Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang ingin dicapai

yaitu Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Kerja di wilayah kerja BKKM.

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan

pada UPT Rumah Sakit Umum Malingping dan Rumah Sakit Umum

Banten. Terdiri dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat

Inap, Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat

Khusus, Peningkatan Penunjang Medis RSUD Malingping, Peningkatan

penunjang Non medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu Pelayanan RSUD

- 70 -

Malingping, dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping

pada RSUD malingping sedangkan pada RSUD Banten terdiri dari

kegiatan Operasional pelayanan, Pemantauan pelayanan, Asuhan dan

Etika Keperawatan, Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan,

Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten, Pengelolaan Barang Non Medis

RSUD Banten, Rekam Medis, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah

Sakit.

Indikator yang ingin dicapai yaitu Capaian SPM Pelayanan Medis

RSUD Banten, Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten,

'Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Banten, Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum

Malingping, Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping, Indeks

kepuasan pelanggan RSUD Malingping.

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana Tabel. 6.1

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

CC B BB BB BB A A

16,281,869,000 37,134,565,000 55,170,920,000 32,680,577,718 44,455,562,000

2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6

80,590,000 88,649,000 97,513,000 107,264,000 117,990,000

16 15 15 15 15 16 16

156,160,000 171,776,000 188,953,000 207,848,000 228,632,000

50,000,000 51,000,000 55,000,000 55,000,000 60,000,000

22 22 22 22 22 22 22

6,000,000,000 26,000,000,000 43,000,000,000 19,475,066,718 30,000,000,000

100 100 100 100 100 100

1,314,467,000 1,445,913,000 1,590,505,000 1,749,555,000 1,924,511,000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

5,924,752,000 6,517,227,000 7,168,949,000 7,885,844,000 8,674,429,000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

150,000,000 160,000,000 170,000,000 200,000,000 250,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2,605,900,000 2,700,000,000 2,900,000,000 3,000,000,000 3,200,000,000

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

8

7

6

5 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

KantorTerpeliharanya Sarana dan

Prasarana Kantor, Satuan :

bulan

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Tersedianya Barang dan

Jasa Perkantoran, Satuan :

Bulan

LokasiTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program

(outcome) dan Kegiatan

(Output)

(5)

1 Program Tata Kelola

Pemerintahan

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

daerah yang

berakhlakul

karimah dengan

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel, dan

sumber daya

aparatur

berintegritas,

berkompensi serta

melayani

masyarakat

Nilai IKM (Satuan: skala)

Capian Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi

Banten

Capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

1

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas

Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

3

4

Tersedianya Sarana


%

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan, Satuan :

Dokumen

Penyediaan Data

Pembangunan

Sektoral

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur Meningkatnya Kapasitas

Aparatur (satuan : %)

2

Tersedianya Data

Pembangunan Sektoral,

satuan : Dokumen

Tabel. 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (Unit Induk)

Dinas

Kesehatan,

Provinsi

Banten

Rapat Koordinasi

Kedalam dan

Keluar DaerahTerlaksannya Koordinasi

Kedalam dan Keluar

Daerah, Satuan : Bulan

Tersusunnya Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset, Satuan :

Dokumen

Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96

32 31 30 29 28 26 26

308 304 300 290 290 285 285

1,711,000,000 2,075,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 2,800,000,000

45.00 65.00 81.00 86.00 90.00 94.00 94.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

560,000,000 600,000,000 650,000,000 650,000,000 700,000,000

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

a Cakupan K4 Ibu Hamil

(Satuan : %)

84,5 90 92 94 96 98 98

b Persentase Ibu Hamil

KEK yang mendapatkan

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT)

(Satuan : %)

50% 65% 80% 95% 97% 98% 98%

c Persentase Ibu Hamil

yang mendapatkan

Tablet tambah darah

(Satuan : %)

85% 90% 95% 98% 98% 98% 98%

d Persentase puskesmas

yg melakukan orientasi

P4K (program

perencanaan persalinan

dan pencegahan

komplikasi) (Satuan : %)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

e Persentase Neonatal

Pertama (KN1) (Satuan :

%)

94,1% 95% 98% 100% 100% 100% 100%

f Persentase Bayi Usia

Kurang dari 6 bulan

yang mendapat ASI

EKSLUSIF (Satuan : %)

42% 44% 47% 50% 52% 54% 54%

g Persentase gizi kurang

pada balita (Satuan : %)

17% 17% 17% 17% 16,5% 16% 16%

Peningkatan

Kesehatan

Keluarga dan

Gizi

1

Program Upaya

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

Capaian Peningkatan

kesehatan keluarga dan Gizi

(satuan :%)

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Persentase balita gizi

buruk yang dirawat dan

ditangani (Satuan: %)

Angka Harapan Hidup

Angka Kematian Bayi (Per

1000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (Per

100.000 kelahiran hidup)

Persentase Persalinan di

fasilitas pelayanan

kesehatan (Satuan: %)

Meningkatnya

kesehatan ibu dan

anak serta

kesadaran gizi

keluarga, dan peran

serta masyarakat

untuk

melaksanakan pola

hidup sehat dengan

Gerakan

Masyarakat Hidup

Sehat

2 Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

h Persentase puskesmas

yang melaksanakan

penjaringan anak

sekolah (Satuan : %)

50% 55% 60% 65% 70% 70%

i Persentase remaja putri

yang mendapatkan

tablet tambah darah

(Satuan : %)

15% 20% 25% 30% 35% 40% 40%

j Persentase Puskesmas

yang telah

melaksanakan upaya

kesehatan lansia.

(Satuan : %)

53,8% 55% 57% 58% 60% 62% 62%

50 62.5 75 75 87.5 100 100

676,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

100 100 100 100 100 100

a Jumlah organisasi

Swadaya Masyarakat

tingkat Provinsi yang

melaksanakan

pemberdayaan

masyarakat bidang

kesehatan

8 Ormas 8 Ormas 10 Ormas 12 Ormas 13 Ormas 15 Ormas 15 Ormas

b Persentase Promosi

Kesehatan melalui

Media Massa

80% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

150,000,000 150,000,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000

70% 70% 75% 80% 85% 95% 95%

325,000,000 325,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

a Jumlah

Desa/Kelurahan Yang

Melaksanakan STBM

750 desa/

kelurahan

850 desa/

kelurahan

950 desa/

kelurahan

950 desa/

kelurahan

1050 desa/

kelurahan

1150 desa/

kelurahan

1350 desa/

kelurahan

Peningkatan

Kesehatan

Lingkungan

4

Capaian Peningkatan

Kesehatan Lingkungan

(satuan : %)

Peningkatan

Kesehatan

Keluarga dan

Gizi

1

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Meningkatnya

kesehatan ibu dan

anak serta

kesadaran gizi

keluarga, dan peran

serta masyarakat

untuk

melaksanakan pola

hidup sehat dengan

Gerakan

Masyarakat Hidup

Sehat

2

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Capaian Pelaksanaan

Pemberdayaan masyarakat

dan Promosi Kesehatan

(Satuan : %)

Upaya Kesehatan

Kerja dan

Olahraga

3

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan upaya

kesehatan kerja dan

olahraga (Satuan :%)

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten

2

Persentase Kab/Kota yang

telah mendapatkan

dukungan program

kesehatan masyarakat

(Satuan: %)


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

b Jumlah Kab/Kota yang

melaksanakan

Kab/Kota Sehat

5 Kab/Kota 5

Kab/Kota

6 kab/kota 6 kab/kota 7 kab/kota 8 kab/kota 8 kab/kota

75 90 100 100 100 100 100

128,581,505,000 132,300,000,000 102,400,000,000 102,400,000,000 102,400,000,000

75 90 100 100 100 100 100

1 Pembiayaan dan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

126,331,505,000 130,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000

75 90 100 100 100 100 100

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

14650 Orang 14650

Orang

14650

Orang

14650 Orang 14650 Orang 14650

Orang

14650 Orang

45 65 81 86 90 94 94

450,000,000 500,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000

16,95% 50% 75% 100% 100% 100% 100%

43 Pkm 53 Pkm 80 Pkm 120 Pkm 140 Pkm 165 Pkm 165 Pkm

800,000,000 800,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000

27 36 46 56 66 75

a Presentase Rumah Sakit

Yang Terakreditasi

38% 48% 57% 67% 76% 86% 86%

Peningkatan

Kesehatan

Lingkungan

4

Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan

4

Persentase Rumah Sakit dan

Laboratorium kesehatan

yang terakreditasi (satuan :

%)

3

Provinsi

Banten

Program

Peningkatan Akses

dan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Persentase Penduduk yang

mendapatkan Jaminan

Pelayanan Kesehatan

(Satuan: %)

Persentase Penduduk yang

mendapatkan Jaminan

Pelayanan Kesehatan

(Satuan: %)

2 Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

MiskinJumlah masyarakat miskin

yang mendapat pelayanan

kesehatan gratis

Kerjasama

Pelayanan

Kesehatan

3

Presentase Puskesmas yang

mendapatkan

pendampingan menuju

Puskesmas Terakreditasi

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional

Persentase pelayanan

kesehatan yang

terakreditasi (FKTP,

FKRTL, Laboratorium)

(Satuan: %)

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

menjamin

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya

Jumlah Kesakitan,

Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

Meningkatnya

kesehatan ibu dan

anak serta

kesadaran gizi

keluarga, dan peran

serta masyarakat

untuk

melaksanakan pola

hidup sehat dengan

Gerakan

Masyarakat Hidup

Sehat

Dinas

Kesehatan

2

Persentase penduduk yang

memiliki Jaminan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

b Presentasi Laboratorium

Kesehatan yang

Terakreditasi

15% 25% 35% 45% 55% 65% 65%

c Presentasi Kab/Kota

yang memiliki sistem

rujukan kesehatan

sesuai dengan standar

25% 25% 38% 50% 75% 100% 100%

10 20 35 50 75 90 90

*** Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan /

Pengadaan

sarana dan

prasarana kantor

10 20 35 50 75 90 90

0 20 30 40 50 50 50

*** Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan /

Pengadaan

sarana dan

prasarana kantor

0 20 30 40 50 50 50

2,200,000,000 2,650,000,000 2,700,000,000 2,750,000,000 2,850,000,000

50 62.5 75 87.5 87.5 100 100

372,500,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

100% 100% 100% 100% 100%

a Persentase keberhasilan

pengobatan TB (satuan

:%)

80% 90% 90% 90% 90% 100% 100%

b Prevalensi penyakit HIV

AIDS (satuan :%)

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Persentase Terbangunnya

Rumah Sakit Jiwa dan

Pusat Rehabilitasi

Ketergantungan Obat

(Satuan: %)

Persentase Pembangunan

Rumah Sakit Banten

Selatan (Satuan: %)

Persentase Terbangunnya

Rumah Sakit Jiwa dan

Pusat Rehabilitasi

Ketergantungan Obat

(Satuan: %)

Persentase Pembangunan

Rumah Sakit Banten

Selatan (Satuan: %)

Pembinaan

Upaya Kesehatan

Rujukan

4

3

Provinsi

Banten

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

menjamin

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya

Jumlah Kesakitan,

Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten

Dinas

Kesehatan

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Menular

1

Persentase Kab/Kota yang

telah mendapatkan

dukungan program

pencegahan, pengendalian

penyakit dan krisis


Capaian Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

menular (Satuan : %)

4 Program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

c Presentase Kab/Kota

dengan Prevalensi Rate

Kusta < 1/10.000

penduduk (satuan :%)

50% 62,5% 75% 75% 87,5% 100% 100%

d Eradikasi Frambusia di

Daerah Endemis

(satuan : Kab/Kota)

0 0 0 - 1 1 1

e Presentase Dinas

Kesehatan Kab/Kota

yang telah

mendapatkan

penguatan kapasitas

manajemen program P2

Hepatitis dan ISPA

(satuan :%)

25% 50% 50% 50% 62,5% 75% 75%

327,500,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000

100% 100% 100% 100% 100%

a Eliminasi Malaria

(satuan : Kab/Kota)

6 Kab/Kota 6

Kab/Kota

6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 7 Kab/Kota 8 Kab/Kota

b Jumlah Kab/Kota

dengan CFR DBD <1

4 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 6 Kab/Kota 7 Kab/Kota 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

c Eliminasi Rabies (satuan

: Kab/Kota)

0 0 0 0 0 1 1

500,000,000 500,000,000 550,000,000 600,000,000 600,000,000

100 100 100 100 100

a Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

Pelayanan skrining

Penyakit Tidak Menular

sesuai standar

3.917 Orang 4000

Orang

4000 Orang 4000 Orang 4000 Orang 4000 Orang 4000 Orang

b Persentase Dinas

Kesehatan kab/kota

yang telah

mendapatkan

penguatan kapasitas

manajemen program

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular (satuan :

%)

50% 50% 62,5% 75% 75% 87,5% 87,5%

500,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000

662 Orang 1100

Orang

1000

Orang

1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang

2

Capaian Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang

Pencegahan,

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

3

Capaian Pencegahan,

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular (satuan : %)

Kegiatan Upaya

Kesehatan Jiwa

4

Jumlah orang dengan

gangguan jiwa (ODGJ) yang

mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Jiwa Sesuai

Standar

Kegiatan

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Bersumber

Binatang

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

menjamin

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya

Jumlah Kesakitan,

Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Menular

1

4


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

50% 50% 62,5% 75% 87,5% 100% 100%

500,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 700,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

a Persentase Dinas

Kesehatan Kab/Kota

yang Telah

mendapatkan

penguatan imunisasi

(satuan : %)

75% 75% 75% 100% 100% 100% 100%

b Presentase Dinas

Kesehatan Kab/Kota

yang mendapatkan

kapasitasi dan

dukungan Sarana

Prasarana serta

Bimbingan dan

pengawasan kesehatan

haji (satuan : %)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c Kejadian Luar Biasa

(KLB) yang ditangani

kurang dari 24 Jam

(satuan : %)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d Jumlah Kejadian Krisis

Kesehatan yang di

Tangani (satuan : %)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8,400,000,000 14,250,000,000 17,600,000,000 19,800,000,000 20,300,000,000

0 70 170 270 370 470 470

5,000,000,000 10,500,000,000 13,800,000,000 16,000,000,000 16,500,000,000

0 70 170 270 370 470 470

Program

Pemberdayaan

Sumberdaya

Kesehatan dan

Kefarmasian

Perencanaan dan

Pendayagunaan

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

1

Jumlah dokter/dokter gigi

dan Tenaga kesehatan

strategis lainnya yang

direkrut (satuan : orang)

Jumlah Dokter/Dokter

Gigi, Tenaga Kesehatan

yang diRekrut dan

ditingkatkan

Kompetensinya (Satuan:

orang)

Kegiatan Upaya

Kesehatan Jiwa

4

Persentase Dinas Kesehatan

kab/kota yang telah

mendapatkan penguatan

kapasitas manajemen

program kesehatan jiwa

(satuan : %)

Surveilans,

Imunisasi dan

Krisis Kesehatan

5

Persentase Dinas Kesehatan

Kab/Kota yang Telah

mendapatkan penguatan,

kapasitasi Imunisasi,

pengawasan kesehatan

haji,KLB yang ditangani dan

kejadian krisis kesehatan

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

menjamin

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya

Jumlah Kesakitan,

Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

5

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten

4


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Program dan

Kegiatan Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4)


Sasaran, Program


(Output)

(5)

0 70 170 270 370 470 470

65 70 80 85 85 90 90

3,200,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000

150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis

1 Perencanaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg

2 Pengadaan Obat Publik

dan Perbekalan

Kesehatan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 Sarana Penunjang

Instalasi Farmasi

Provinsi Banten

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

2 Dst

40 50 60 70 80 95 95

200,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

100 100 100 100 100 100 100

a Jumlah Sarana

Kefarmasian yang

dilakukan Pengawasan

dan Pembinaan (Satuan

: sarana)

569 758 948 1,137 1,327 1,516 1,800

b Persentase kab/kota

yang mendapatkan

dukungan program

pengawasan pangan

(satuan : %)

50 60 70 80 90 95 95

Perencanaan dan

Pendayagunaan

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

1

Jumlah tenaga Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (satuan :

orang)

Presentase Pemenuhan

Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

(Satuan: %)

Jumlah kebutuhan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

buffer stock Provinsi (satuan

: Jenis)

Ketersediaan

Obat Publik dan

Perbekalan

Kesehatan

Terwujudnya

kualitas dan Akses

pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat

Banten sehat yang

mandiri, sejahtera

dan berdaya saing.

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

menjamin

pembiayaan

kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya

Jumlah Kesakitan,

Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.

5

Pengendalian,

Pengawasan

Produk dan

Distribusi

Kefarmasian dan

Pangan

4

Sarana dan

Prasarana

Kefarmasian

(DAK)

2

3

Persentase Pembinaan

Sarana Kefarmasian

(Satuan: %)

Capaian Pengendalian,

Pengawasan Produk dan

Distribusi Kefarmasian dan

Pangan (Satuan : %)

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Banten


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

CC B BB BB BB A A

8,532,768,000 8,830,000,000 9,100,000,000 9,250,000,000 5,250,000,000

2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6

3,688,768,000 3,800,000,000 3,900,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000

100 100 100 100 100 100

784,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 900,000,000

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3,730,000,000 3,900,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000


330,000,000 330,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000


69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96

75 90 100 100 100 100 100

1,250,000,000 1,500,000,000 1,550,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000

5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

300,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

6 perusahaan 115

perusahaan

115

perusahaan

115

perusahaan

115

perusaha

an

115

perusahaan

115

perusahaan

0 0 1 1 1 1 1

200,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

200

Perusahaan

200

Perusahaan

265

Perusahaan

265

Perusahaan

265

Perusaha

an

265

Perusahaan

265

Perusahaan

750,000,000 800,000,000 850,000,000 950,000,000 950,000,000

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel. 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Kerja Masyarakat)

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan


Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi

Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel, dan

sumber daya aparatur

berintegritas,

berkompensi serta

melayani masyarakat


Masyarakat

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas


Pemerintah Provinsi Banten


(4) (5)

Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan, menjamin

pembiayaan kesehatan

bagi masyarakat serta

Menurunnya Jumlah

Kesakitan, Kematian

Akibat Penyakit

Menular Langsung,

Penyakit Bersumber

Binatang, Penyakit

Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.


memiliki Jaminan Kesehatan

Terwujudnya kualitas

dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,

sejahtera dan berdaya

saing.

Angka Harapan Hidup

Operasional Pelayanan

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan

BKKM (BLUD)

3

6

2 Peningkatan

Pembinaan Promosi

dan Survailans

Kesehatan Kerja

Jumlah Perusahaan yang

melaksanakan promosi

kesehatan dan survailans

Jumlah Pelayanan Kesehatan

dengan Perusahaan

Sertifikasi ISO 9001

Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat

Pekerja dan

Masyarakat di

Lingkungan Kerja

1

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Kerja Masyarakat

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Kantor Pada Balai

Kesehatan Kerja

Masyarakat

2

Terpeliharanya Sarana dan


bulan

Persentase Perusahaaan yang

mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Kerja di wilayah

kerja BKKM (Satuan: %)

3 Penyediaan Barang

dan Jasa

Perkantoran Pada

Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat

BKKM BKKM

Program Tata Kelola

Pemerintahan

1

BKKM BKKM

Tersedianya Barang dan Jasa

Perkantoran, Satuan : Bulan

Koordinasi dan

Konsultasi Di Dalam

dan Ke Luar Daerah

pada BKKM

4

Terlaksannya Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah,

Satuan : Bulan

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Kantor Pada Balai

Kesehatan Kerja

Masyarakat

1

Tersedianya Sarana Prasarana

Kantor, Satuan : %


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

CC B BB BB BB A A

4,921,988,000 5,300,000,000 5,650,000,000 6,100,000,000 6,000,000,000

2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6

2,061,988,000 2,200,000,000 2,400,000,000 2,600,000,000 2,800,000,000


2,000,000,000 2,100,000,000 2,200,000,000 2,300,000,000 2,000,000,000

100 100 100 100 100 100

660,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 900,000,000


200,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 300,000,000


69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96

75 90 100 100 100 100 100

689,500,000 700,000,000 750,000,000 750,000,000 800,000,000

27 32 37 45 53 61 61

200,000,000 200,000,000 250,000,000 250,000,000 300,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

a Jumlah jenis pemeriksaan

Laboratorium yang dapat

dilaksanakan

40 Jenis 50 Jenis 60 Jenis 70 Jenis 85 Jenis 100 Jenis 115 Jenis

b Jumlah alat kesehatan yang

dapat dikalibrasi

0 0 0 3 5 7 10

Tabel. 6.3

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Daerah)





Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan


Unit Kerja

Penanggung

Jawab

Lokasi


Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra


(4) (5)

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel, dan


berintegritas,

berkompensi serta

melayani masyarakat


Masyarakat

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas



Penyediaan Barang

dan Jasa Labkesda

1




Pemerintahan

7

Meningkatnya akses dan

kualitas pelayanan

kesehatan, menjamin

pembiayaan kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya Jumlah

Kesakitan, Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber Binatang,

Penyakit Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.


dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,


saing.

1


Kantor, Satuan : %


Prasarana Kantor, Satuan : bulan

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Labkesda

2

Pemeliharaan sarana

prasana kantor

Labkesda

3

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

dan Keluar Daerah

pada Labkesda

4

Labkesda Labkesda

Labkesda Labkesda

Pelayanan

Laboratorium Klinik

dan Laboratorium

Kesehatan

Masyarakat

Capaian jenis pemeriksaan

Laboratorium yang dapat

dilaksanakan dan alat yang dapat

dikalibrasi (Satuan :%)

Program Peningkatan

Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah Persentase Jenis Pemeriksaan

Laboratorium kesehatan yang

di layani (Satuan: %)

Terlaksananya Koordinasi


Satuan : Bulan

Angka Harapan Hidup



489,500,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

a Jumlah jenis pemeriksaan

laboratorium kesehatan

yang terakreditasi di Balai

Labkesda

0 8 Jenis 11 Jenis 15 Jenis 19 Jenis 23 Jenis 27 Jenis

b Persentase Pemantauan

Mutu Eksternal dan

Pemantauan Mutu Internal

0% 90% 90% 90% 95% 95% 95%

7


kualitas pelayanan

kesehatan, menjamin

pembiayaan kesehatan bagi

masyarakat serta

Menurunnya Jumlah

Kesakitan, Kematian Akibat

Penyakit Menular

Langsung, Penyakit

Bersumber Binatang,

Penyakit Tidak Menular,

Penyakit Jiwa.


dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,


saing.

2

Labkesda Labkesda

Capaian Pengendalian Mutu

Laboratorium Kesehatan (Satuan

: %)

Pengendalian Mutu

Laboratorium

Kesehatan Daerah


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

CC B BB BB BB A A

29,248,726,071 99,550,368,923 72,914,925,798 42,701,372,363 48,258,079,359

2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan pada

RSUD Malingping

168,800,000 194,120,000 223,238,000 256,723,700 295,232,255

8 Dok 8 8 8 8 8 9

Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset pada

RSUD Malingping

42,000,000 48,300,000 55,545,000 63,876,750 73,458,263

12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok

6,996,205,446 8,395,446,535 10,074,535,842 12,089,443,011 14,507,331,612


20,000,000,000 88,626,109,700 60,000,000,000 27,420,000,000 30,162,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

810,000,000 931,500,000 1,071,225,000 1,231,908,750 1,416,695,063


Peningkatan

Kapasitas Aparatur

pada RSUD

Malingping

573,260,625 630,586,688 693,645,356 763,009,892 839,310,881

20 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

658,460,000 724,306,000 796,736,600 876,410,260 964,051,286


69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96

75 90 100 100 100 100 100

17,817,020,854 25,204,282,600 36,261,235,220 52,270,789,010 69,565,141,101

Tabel. 6.4

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (UPT RSUD MALINGPING)





Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan


Unit Kerja

Penanggung

Jawab

Lokasi


Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

(4) (5)

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel, dan


berintegritas,

berkompensi serta

melayani masyarakat


Masyarakat

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas




Pemerintahan

3 Penyediaan Barang

dan Jasa pada RSUD

Malingping Tersedianya Barang dan Jasa


1


Tersusunnya Dokumen


Pelaporan, Satuan : Dokumen

Tersusunnya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset,

Satuan : Dokumen

4 Pengadaan Sarana

dan Prasarana pada

RSUD MalingpingTersedianya Sarana Prasarana

Kantor, Satuan : paket

2



Terlaksananya Koordinasi


Satuan : Bulan

RS

MALINGPING


dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,


saing.

RS

MALINGPING

Pemeliharaan sarana

prasana kantor pada

RSUD Malingping



bulan

5

Angka Harapan Hidup

6

7 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

dan Keluar Daerah

pada RSUD

Malingping

Meningkatnya Kapasitas

Aparatur, Satuan : Orang

RS

MALINGPING

RS

MALINGPING

Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan


terjaminnya

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat

7 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

50 60 70 70 80 80 80

66,170,000 79,464,000 95,356,800 114,428,160 137,313,792

60 60 70 70 80 80 80

60,200,000 72,240,000 86,688,000 104,025,600 124,830,720

60 60 70 70 80 80 80

45.00 50.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00

1 Mutu Penunjang

Medis RSUD

Malingping

3,137,506,000 4,078,757,800 5,302,385,140 6,893,100,682 8,961,030,886

60 60 70 70 80 80 80

2 Mutu Penunjang Non

Medis RSUD

Malingping

2,357,624,854 3,748,972,800 5,518,230,080 8,861,873,088 10,000,000,000

60 60 70 70 80 80 80

50 60 70 70 80 80 80

1 Etika dan Mutu

Pelayanan RSUD

Malingping

95,780,000 110,147,000 126,669,050 145,669,408 167,519,820

60 60 70 70 80 80 80

2 Pengembangan Mutu

dan Kerjasama RSUD

Malingping

99,740,000 114,701,000 131,906,150 151,692,072 174,445,883

nasional

(pratama)

nasional

(pratama)

nasional

(Paripurna)

nasional

(Paripurn

a)

nasional

(Paripurna)

nasional

(Paripurna)

12,000,000,000.00 17,000,000,000.00 25,000,000,000.00 36,000,000,000.00 50,000,000,000.00

100 100 100 100 100 100

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Pengadaan alat - alat

kedokteran dan alat

kesehatan RSUD Malingping

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket


dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,


saing.

Akreditasi Rumah Sakit

Persentase alat Penunjang medis

sesuai SPM Rumah Sakit

RS

MALINGPING

RS

MALINGPING

Persentase SOP Etika dan Mutu

Pelayanan yang terpenuhi sesuai

standar

Persentase Alat Penunjang Medis

sesuai Standar

Persentase Alat Penunjang Non

Medis sesuai Standar

Indeks kepuasan pelanggan

(Satuan: %)

Cakupan kualitas pelayanan

sesuai SPM Rumah Sakit

Umum Malingping (Satuan: %)

Persentase SOP Rawat Inap yang

terpenuhi sesuai standar (Satuan

:%)

Persentase SOP Rawat Jalan dan

Khusus yang terpenuhi sesuai

standar

Bed Occupancy Ratio (BOR)

RSUD Malingping (Satuan: %)

Persentase Pendapatan BLUD

terhadap Belanja Operasional

RSUD

Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan


terjaminnya

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat

7

3 Pelayanan Kesehatan

(BLUD)

4 Sarana Pendukung

Pelayanan Kesehatan

RSUD Malingping

(DAK)

2 Peningkatan

Pelayanan

Keperawatan Rawat

Jalan dan Rawat

Khusus

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1 Peningkatan

Pelayanan

Keperawatan Rawat

Inap


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

CC B BB BB BB A A

92,251,192,043 106,913,487,937 121,154,218,982 116,527,960,910 64,109,117,540

2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6

26,200,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

15 15 15 15 16 15.7

12,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok

- 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3

Dokumen

3 Dokumen 3 Dokumen

30,975,370,375 35,621,675,931 36,000,000,000 39,600,000,000 40,000,000,000


54,942,040,868 65,421,671,206 79,274,078,182 70,547,820,110 17,728,976,740

5,565,440,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000


342,040,800 242,040,800 242,040,800 242,040,800 242,040,800

75 75 80 80 85 90

368,100,000 368,100,000 368,100,000 368,100,000 368,100,000


Lokasi


Kinerja pada

Akhir

periode

Renstra

Tabel. 6.5

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan (UPT RSUD BANTEN)

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,



Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penanggung

Jawab

(4) (5)

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel, dan


berintegritas,

berkompensi serta

melayani masyarakat


Masyarakat

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas




Pemerintahan


Kantor, Satuan : paket


Tersusunnya Dokumen


Pelaporan, Satuan : Dokumen

2

Tersusunnya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset,

Satuan : Dokumen

4 Penyediaan Barang

dan Jasa pada RSUD

Banten

3

Tersusunnya Dokumen

Penatausahaan pembedaharan,

RSUD Banten (Dokumen)

Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset pada

RSUD Banten

Perbendaharaan dan

Verifikasi pada RSUD

Banten

RS BANTEN RS BANTEN

8 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

dan Keluar Daerah

pada RSUD BantenTerlaksananya Koordinasi


Satuan : Bulan

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan pada

RSUD Banten

1

6



bulan

Meningkatnya Kapasitas

Aparatur dan SDM RS (Satuan:

%)

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

pada RSUD Banten

7

Pemeliharaan sarana

prasana kantorpada

RSUD Banten



5 Pengadaan Sarana

dan Prasarana pada

RSUD Banten

Penyediaan Data

Pembangunan

Sektoral pada RSUD

Banten

20,000,000 30,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Kesehatan RSUD

Banten (DAK)

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96

75 90 100 100 100 100 100

101,084,431,032 121,102,695,540 104,710,000,000 119,711,000,000 129,712,000,000

70 70 75 75 85 85

100,300,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000

70 75 75 85 85 85

2 Operasional

pelayanan

13,100,000 55,000,000 75,000,000 85,000,000 100,000,000

70 75 85 85

88 88 88 90 93 93

22,140,000 55,000,000 75,000,000 95,000,000 105,000,000

100 100 100 100 100

12,360,000 65,000,000 75,000,000 105,000,000 125,000,000

75 75 80 85 85

70 70 75 80 85 90 90

47,482,627,032 47,459,900,400 30,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000

RS BANTEN RS BANTEN

RS BANTEN RS BANTEN

10

1 Pengelolaan Barang

Medis RSUD Banten

Angka Harapan Hidup

9

Tersedianya Data Pembangunan

Sektoral, satuan : Dokumen



Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan asuhan keperawatan

sesuai Standar Asuhan

Keperawatan (SAK) RSUD

Banten (%)

Pembinaan dan

Pengembangan

Keperawatan

2

1 Asuhan dan Etika

Keperawatan

Pembinaan dan Pengembangan

Keperawatan (%)

Capaian pemenuhan Standar

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit Banten (Satuan: %)

Capaian SPM Pelayanan Medis

RSUD Bantent (Satuan: %)

1 Pemantauan

pelayanan

Peningkatan SMP pelayanan

Medis, keperawatan dan standar

sarana dan prasarana RS Banten


kualitas pelayanan


serta terjaminnya

pelayanan kesehatan bagi

masyarakat


dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,


saing.

7

Capaian SPM Pelayanan

Keperawatan RSUD Banten

(Satuan: %)

Pemenuhan jumlah jenis

pelayanan sesuai standar (%)

Kepuasan pelayanan pasien (%)

75 75 80 85 90 90 90

3,473,384,000 4,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000

75 75 80 85 90 90 90

120,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

100 100 100 100 100 100 100

8,420,000 35,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

100 100 100 100 100 100 100

49,852,100,000 69,232,795,140 69,690,000,000 89,581,000,000 99,487,000,000

RS BANTEN RS BANTEN

1 Pengelolaan Barang

Medis RSUD Banten

Pengelolaan dan pengadaan

Barang Medis RSUD Banten (%)


kualitas pelayanan


serta terjaminnya

pelayanan kesehatan bagi

masyarakat


dan Akses pelayanan

kesehatan guna

mewujudkan

masyarakat Banten

sehat yang mandiri,


saing.

7

Pengelolaan Barang

Non Medis RSUD

Banten

2

Rekam Medis

Pelayanan Kesehatan

(BLUD)

7

6

Kelengkapan pengisian rekam

medik 24 jam setelah selesai

pelayanan (%)

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

Pengelolaan dan pengadaan

Barang Non Medis RSUD Banten

(%)

5 Sistem Informasi

Manajemen Rumah

Sakit

Pelayanan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (%)

- 87 -

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA URUSAN KESEHATAN

Pada Bagian ini dikemukan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan

dalam 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

NO Indikator Kondisi

Awal

Target Capaian Setiap Tahun Akhir periode RPJMD

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Capian Laporan

Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten

CC B BB BB BB A A

2 Angka Harapan Hidup

(AHH) (Satuan: Tahun)

69,46 69,76 70,06 70,36 70,66 70,96 70,96

3 Angka Kematian Bayi

(AKB) (Satuan: 1/1000

KH)

32 31 30 29 28 26 26

4 Angka Kematian Ibu

(AKI) (Satuan:

1/100.000 KH)

308 304 300 290 290 285 285

5 Persentase penduduk

yang memiliki

Jaminan Kesehatan

75% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

- 88 -


Awal


1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Tata Kelola Pemerintah

1 Nilai IKM (Satuan:

Skala (1-4))

0 2,8 3 3,2 3,4 3,6 4

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 Persentase Persalinan

di fasilitas pelayanan


45 65 81 86 90 94 94

2 Persentase balita gizi

buruk yang dirawat

dan ditangani

(Satuan: %)

100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Kab/Kota

yang telah

mendapatkan

dukungan program

kesehatan masyarakat

(Satuan: %)

50 62,5 75 75 87,5 100 100

Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1 Persentase Penduduk

yang mendapatkan

Jaminan Pelayanan

Kesehatan (Satuan: %)

75% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase pelayanan

kesehatan yang

terakreditasi (FKTP,

FKRTL, Laboratorium)

(Satuan: %)

45% 65% 81% 86% 90% 94% 94%

3 Persentase

Terbangunnya Rumah

Sakit Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi

10% 20% 35% 50% 75% 90% 90%

- 89 -


Awal


1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ketergantungan Obat

(Satuan: %)

4 Persentase

Pembangunan Rumah

Sakit Banten Selatan

(Satuan: %)

0% 20% 30% 40% 50% 50% 50%

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1 Persentase Kab/Kota

yang telah

mendapatkan

dukungan program

pencegahan,

pengendalian penyakit

dan krisis kesehatan

(Satuan: %)

50% 62,5

%

75% 87,5

%

87,5

%

100% 100%

Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

1 Jumlah

Dokter/Dokter Gigi,

Tenaga Kesehatan

yang diRekrut dan

ditingkatkan

Kompetensinya

(Satuan: orang)

0 70 170 270 370 470 470

2 Presentase

Pemenuhan Obat

Publik dan Perbekalan

Kesehatan (Satuan:

%)

65% 70% 80% 85% 85% 90% 90%

- 90 -


Awal


1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 Persentase Pembinaan

Sarana Kefarmasian

(Satuan: %)

40% 50% 60% 70% 80% 95% 95%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

1 Persentase

Perusahaaan yang

mendapatkan

Pelayanan Kesehatan

Kerja di wilayah kerja

BKKM (Satuan: %)

5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

1 'Persentase Jenis

Pemeriksaan

Laboratorium

kesehatan yang di

layani (Satuan: %)

27 32 37 45 53 61 61

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Cakupan kualitas

pelayanan sesuai SPM

Rumah Sakit Umum

Malingping (Satuan:

%)

50 60 70 70 80 80 80

2 Bed Occupancy Ratio

(BOR) RSUD

Malingping (Satuan:

%)

45 50 50 60 70 80 80

3 Indeks kepuasan

pelanggan (Satuan: %)

50 60 70 70 80 80 80

4 Capaian SPM

Pelayanan Medis

70 70 75 75 85 85

- 91 -


Awal


1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RSUD Banten

(Satuan: %)

5 Capaian SPM

Pelayanan

Keperawatan RSUD

Banten (Satuan: %)

88 88 88 90 93 93

6 Capaian pemenuhan

Standar Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit Banten (Satuan:

%)

70 70 75 80 85 90 90

PELAYANAN LAB KLINIK &

LABKESMASPENGENDALIAN MUTU

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

TATA USAHA SURVEILANS DAN

PROMOSI

KESEHATAN KERJA

PELAYANAN

KESEHATAN

JABATAN

FUNGSIONAL

TATA USAHA

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KELOMPOK KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN

KERJA MASYARAKAT

KEPALA UPTD BALAI

LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH

DAN KESEHATAN OLAHRAGA

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN

KESEHATAN MASYARAKAT

KESEHATAN LINGKUNGAN,

KESEHATAN KERJA,

SURVAILANS, IMUNISASI,

DAN KRISIS KESEHATAN

KEFARMASIAN DAN PANGAN

MASYARAKAT TIDAK MENULAR DAN

KESEHATAN JIWA

KESEHATAN


PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN OBAT PUBLIK DAN

KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT


KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN PENCEGAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKATPENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

SUMBER DAYA KESEHATAN

DAN KEFARMASIAN

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIANPROGRAM, EVALUASI &

PELAPORANKEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONALSEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

2017

Pelantikan : Senin-Selasa / 23-24 Januari 2017

KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI RSUD BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI RSUD MALINGPING

KABID KEPERAWATAN

SEKSI RAWAT JALAN SEKSI ETIKA DAN MUTU PELAYANAN MEDIS

SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN KERJASAMA

SEKSI PENUNJANG NON MEDIS

SEKSI PENUNJANG MEDIS

KABID PELAYANAN KABID PENUNJANG

SEKSI RAWAT INAP

SUBBAG UMUN & KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

KABAG SEKRETARIAT

SUBAG PROGRAM, EVALUASI & PELAPORAN

DIREKTUR

SATUAN PEMERIKSAAN

INTERNAL (SPI)

KOMITE

DEFINISI OPERASIONAL

No Unit Kerja

Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan

(1) (2) (3) (4) (5)

Dinas Kesehatan

1. Persentase Persalinan

di fasilitas pelayanan kesehatan

Perbandingan Jumlah Persalinan yang

ditolong di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan total persalinan

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui

kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar

= 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛𝑥100

2. Persentase balita gizi buruk yang dirawat

dan ditangani

Jumlah balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani dibandingkan seluruh kasus gizi

buruk

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas Gizi masyarakat

= 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘𝑥100

3. Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan

dukungan program kesehatan masyarakat

Capaian Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program kesehatan masyarakat (Preventif dan Promotif)

𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑏 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑥100

4. Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan

Kesehatan

Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan

= 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥100

5. Persentase pelayanan kesehatan yang

terakreditasi (FKTP, FKTL, Laboratorium)

Capaian pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Alasan pemilihan indikator: untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan

= 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥100

No Unit

Kerja Indikator Definisi Operasional Rumus Perhitungan

(1) (2) (3) (4) (5)

6. Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi Ketergantungan Obat

Capaian pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat.

= 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑥100

7. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan

(Satuan:%)

Capaian pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.

= 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛


8. Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan

dukungan program pencegahan,

pengendalian penyakit dan krisis kesehatan

Capaian Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.

𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑃2𝑃

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑏 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑥100

9. Jumlah

Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan

Masyarakat yang di Rekrut dan di tingkatkan

Kompetensinya

Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga

Kesehatan Masyarakat yang direkrut, ditingkatkan kompetensinya dan

ditempatkan di daerah terpencil

Alasan pemilihan indikator: Untuk memenuhi

kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan di Provinsi

Banten. Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan

Masyarakat yang direkrut

10. Persentase

Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Untuk menghitung Rasio Pemenuhan obat

publik dan perbekalan kesehatan

Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang

pelayanan kesehatan. Rasio Pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan

No Unit


(1) (2) (3) (4) (5)

= 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑏𝑎𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑒𝑘𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛


11. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian

Capaian Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dibandingkan jumlah sarana kefarmasian yang ada

Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang pelayanan kefarmasian.

= 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎

𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛𝑥100

UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

12. Persentase Jenis

Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di

layani

Capaian Jenis Pemeriksaan pelayanan

Laboratorium yang dilaksanakan dibandingkan dengan seluruh jenis pemeriksaan

Alasan pemilihan indikator: untuk meningkatkan

fungsi pelayanan di Laboratorium kesehatan.

= 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑥100

UPT. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM)

13. Persentase Perusahaaan yang mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Kerja di

wilayah kerja BKKM

Capaian Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerja BKKM dibandingkan seluruh

Perusahaan di wilayah kerja BKKM

Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan kerja BKKM

= 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐵𝐾𝐾𝑀𝑥100

UPT. RSUD Banten

14. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten

(satuan :%)

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Medis RSU Banten yang terpenuhi

Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian penunjang pelayanan medis di Rumah Sakit Banten.

No Unit


(1) (2) (3) (4) (5)

= 𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠 𝑅𝑆𝑈 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑠𝑥100

15. Capaian SPM

Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (satuan :%)

Capaian Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Keperawatan RSU Banten yang terpenuhi

Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur

capaian penunjang pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Banten.

= 𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥100

16. Capaian pemenuhan standar sarana dan

prasarana Rumah Sakit Banten

(Satuan:%)

Capaian Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar

Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui capaian pemenuhan standar sarana dan

prasarana Ruamh Sakit Banten

= 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑥100

UPT. RSUD Malingping

17. Bed Occupancy Ratio (BOR) RSU Malingping

Capaian Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD MALINGPING

Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui daya tampung pasien di ruang perawatan RSUD Malingping.

Formulasi Pengukuran : BOR (Bed Occupancy Ratio) Rata-rata jumlah pasien keluar * jumlah

kapasitas tempat tidur * 100%. Angka yang menunjukkan presentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, BOR ideal = 75 –

85 %

18. Indeks kepuasan

pelanggan RSU Malingping

Pernyataan Puas oleh pelanggan kepada

rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal, dilaksanakan melalui survey

Pernyataan Puas oleh pelanggan kepada rumah

sakit sesuai standar pelayanan minimal, dilaksanakan melalui survey

No Unit


(1) (2) (3) (4) (5)

19. Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM RSU malingping

(Satuan:%)

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSU Malingping yang terpenuhi

Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian Standar pelayanan Minimal di Rumah Sakit Malingping.

= 𝑆𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑆𝑃𝑀 𝑥100

JL. SYECH NAWAWI AL- BANTANI (KP3B) CURUG

SERANG - BANTEN

tahun 2017 - 2022 gagan... · 2019. 11. 29. · - 1 - bab i pendahuluan 1.1. latar belakang rencana...

Documents