t r s...alamat kantor yudas sabaggalet. bupati kepulauan mentawai jl. raya tuapejat km 5 tuapejat...
TRANSCRIPT
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2018
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : ogt BAPPEDA NOMOR : i^. / 07/ PB -D PR D /2018TANGGAL : 08 NOVEMBER 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Yang b e rta n d a tan g an di baw ah ini:
1. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor
b. Nam a J a b a ta n A lam at K antor
YUDAS SABAGGALET.B upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 5 T uapejat KORTANIUS SABELEAKE.Wakil B upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 5 T uapejat
B ertindak se laku d an a ta s n am a Pem erin tah K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tn y a d iseb u t sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor
b. N am a J a b a ta n A lam at K antor
c. Nam a J a b a ta n A lam at K antor
YOSEP, A.Md.K etua DPRD K abupaten K epulauan M entawai J l. Raya T uapejat KM 4 T uapejat JAKOP SAGURUK, S. E.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 4 T uapejat NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai J l. Raya T uapejat KM 4 T uapejat
Sebagai P im pinan DPRD bertindak se laku dan a ta s n am a Dewan Perw akilan R akyat D aerah (DPRD) K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tnya d ise b u t sebagai PIHAK KEDUA.
D engan ini m en y a tak an bahw a dalam rangka p e n y u su n an Anggaran P endapatan d an B elanja D aerah (APBD) perlu d isu su n Prioritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra (PPAS) yang d isepakati b ersam a a n ta ra DPRD dengan Pem erin tah D aerah u n tu k d ijad ikan sebagai d a sa r p e n y u su n an R ancangan A nggaran P en d ap a tan d an B elanja D aerah (RAPBD) T ahun A nggaran 2019.
B erdasarkan hal te rseb u t di a ta s , dan m engacu pada k esepaka tan an ta ra DPRD dan Pem erin tah D aerah ten tan g Kebijakan Um um APBD T ahun A nggaran 2019, p a ra p ihak sep ak a t te rh ad ap Prioritas dan Plafon Anggaran S em en tara d an dalam hal terjadi pergeseran asum si yang m elandasi p en y u su n an PPAS ak ib a t adanya kebijakan pem erin tah , d ap a t d ilakukan p e n a m b a h a n /p e n g u ra n g a n program se rta pagu anggaran definitif, yang m eliputi ren c a n a P en d ap atan dan Penerim aan Pem biayaan D aerah, Prioritas B elanja D aerah , Plafon A nggaran S em en tara per U rusan dan OPD, Plafon A nggaran S em en ta ra Program , Plafon A nggaran S em en tara Belanja Tidak L angsung d an ren can a pengeluaran pem biayaan d aerah T ahun A nggaran 2019.
Secara lengkap Prio ritas dan Plafon A nggaran S em en tara K abupaten K epulauan M entaw ai T ahun A nggaran 2019 d isu su n dalam lam piran yang m enjadi sa tu k e sa tu a n yang tidak te rp isah k an dengan Nota K esepakatan ini.
D em ikian Nota K esepakatan ini d ib u a t u n tu k d ijad ikan d a sa r dalam p e n y u su n an A nggaran P endapatan dan B elanja D aerah (APBD) T ahun A nggaran 2019.
T uapejat, oS November 2018
PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku ,
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI selaku,
NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si. WAKIL'KETUA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2018 DAFTAR ISI
iii
DAFTAR ISI
Nota Kesepakatan ........................................................................................ i Daftar Isi ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .. 2 1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .... 2 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ................................................................... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .................................................... 10 3.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara ................................................... 12
3.1.1 Belanja Langsung ....................................................................... 12 3.1.2 Belanja Tidak Langsung ............................................................. 13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ........................................... 15
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 15 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.......20
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................................... 210 5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan .................................................... 211 5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan ................................................... 211 BAB VI PENUTUP.................................................................................... 213
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENDAHULUAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka
penyelengaraan pemerintah daerah, maka perencanaan dan
penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang
menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 merupakan
penjabaran dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2019 yang memuat rancangan program prioritas
berdasarkan batas maksimal pagu anggaran yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENDAHULUAN
2
Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum
APBD (KUA) sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana
yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Permendagri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan
menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai
dokumen kebijakan anggaran yang dijadikan acuan bagi setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan batas
maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENDAHULUAN
3
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2019.
1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENDAHULUAN
4
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENDAHULUAN
5
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022.
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah,
meskipun pendapatan daerah merupakan modal utama pembangunan,
namun harus diperhatikan bahwa upaya peningkatan pendapatan
melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah diupayakan tanpa
harus menambah beban masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah
yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan
kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha dan kondisi
makro perekonomian daerah.
Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan
lain juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian Laba BUMD, Lain-Lain
Pendapatan yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan
Pajak. Harapan kedepannya porsi DAU akan dibantu dengan sumber-
sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh daerah.
2.1 Rencana Pendapatan
Pada tahun anggaran 2019, Pendapatan Kabupaten Kepulauan
Mentawai direncanakan sebesar Rp.1.044.096.948.512. Jumlah
tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.48.163.321.790, Dana Perimbangan sebesar Rp.919.729.625.722,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar
Rp.76.204.001.000.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2.1.1.1 Pajak Daerah
Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pajak Daerah direncakan sebesar Rp. 2.647.327.991.
2.1.1.2 Retribusi Daerah
Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada tahun anggaran 2019,
penerimaan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 10.515.993.799.
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
pada Penetapan APBD tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar
Rp.15.000.000.000.
2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos
Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis
pajak daerah dan retribusi daerah. Pada penetapan APBD tahun
anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 20.000.000.000.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
8
2.1.2 Dana Perimbangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp.844.467.404.000. Target ini lebih besar dari tahun
sebelumnya sebesar Rp.170.723.124.000.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam
APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019 berasal
dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya, dan Pendapatan Alokasi Dana Desa. Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD tahun anggaran 2019
dianggarkan sebesar Rp.76.204.001.000.
2.2. Penerimaan Pembiayaan
Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan
yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9
kembali dan/atau baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya.
2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019.
Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat
optimal maka diperkirakan SiLPA Tahun 2019 akan mencapai
Rp.9.085.781.048.
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
No Uraian Target (Rp)
Ket
(1) (2) (3) (4)
1.1 Pendapatan Daerah 1.024.991.507.790
1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 48.163.321.790 Perda No 2
Tahun 2013
1.1.2 Pajak Daerah 2.647.327.991
1.1.3 Retribusi Daerah 10.515.993.799
1.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
15.000.000.000
1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
20.000.000.000
1.2.1 Dana Perimbangan 844.467.404.000
1.2.2 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
16.592.928.918
1.2.3 Dana Alokasi Umum 610.939.918.000
1.2.4 Dana Alokasi Khusus 204.077.896.000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 76.204.001.000
1.3.1 Pendapatan Hibah 0
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
30.842.803.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
10
No Uraian Target (Rp)
Ket
(1) (2) (3) (4)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
-
1.3.6 Alokasi Dana Desa 45.361.198.000
Jumlah Pendapatan 1.024.991.507.790
1.4 Pembiayaan Penerimaan Daerah 121.569.977.805
1.4.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
15.105.131.806
1.4.1.1 Pencairan Dana Cadangan
1.4.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 106.464.845.999
1.4.2.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.4.2.2 Penerimaan Piutang Daerah
1.4.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121.569.977.805
JUMLAH DANA TERSEDIA 1.146.561.485.595
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa total pendapatan tahun 2019
diperkirakan sebesar Rp.1.024.991.507.790, sedangkan untuk
pembiayaan penerimaan daerah tahun 2019 diperkirakan sebesar
Rp.121.569.977.805. Total dana yang tersedia untuk tahun 2019
sebesar Rp.1.146.561.485.5.
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
11
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh
karena itu dalam pengalokasian belanja daerah melalui pendekatan
anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil dari
input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap
perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan
variable cost.
Prioritas pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dalam
Dasa Cita Kepala Daerah merupakan pokok-pokok pembangunan yang
telah selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas
Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diangkat dari isu
strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan dan
proses perencanaan top-down dan bottom-up. Prioritas pembangunan
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 terkait dengan prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang
diterjemahkan dalam program prioritas disajikan dalam tabel berikut.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
12
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Program Prioritas Daerah
Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat
Program Prioritas Daerah
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah tertinggal.
Penyediaan air baku dan air bersih.
Peningkatan akses sanitasi layak.
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.
Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.
Peningkatan konektivitas wilayah.
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.
Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan pengolahan hasil pertanian.
Pengembangan Kawasan Perdesaan
Pengembangan dan penataan kepariwisataan
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan pengolahan hasil pertanian.
Pengembangan Kawasan Perdesaan.
Penyediaan air baku dan air bersih.
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
Inovasi dan pelayanan publik
Penyusunan prioritas pembangunan daerah disusun
memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas Propinsi
Sumatera Barat, ini merupakan bagian dari rangkaian perencanaaan
pembangunan dengan pendekatan holistik-tematik.
Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 untuk perencanaan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
13
pembangunan dalan RKPD Tahun 2019 dikerucutkan menjadi 8
prioritas pembangunan antara lain:
1. Penyediaan air baku dan air bersih
Penyediaan air baku dan air bersih merupakan wujud pencapaian
sasaran RPJMD dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber
daya air yang masuk dalam dasa cita Mentawai Mantap.
Pembangunan embung menjadi prioritas pada 4 lokasi prioritas
antara lain Tuapejat, Muara Sikabaluan, Muara Siberut, KM 37.
Selain itu, pembangunan berbasis masyarakat (Pamsimas) akan
dialokasikan melalui APBD.
2. Peningkatan akses sanitasi layak
Pembangunan MCK rumah tangga diprioritaskan di Kecamatan
Siberut Barat Daya Desa Pasakiat Taileleu dan Kecamatan Pagai
Utara Desa Silabu. Pembangunan akses jalan menuju lokasi TPA
Berkat dan pembangunan TPS 3 R di Kecamatan Sipora Utara.
3. Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah
tertinggal
Penanggulangan kemiskinan akan didorong melalui program
multisektor, memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi
masyarakat miskin, bantuan stimulus perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), serta kebijakan pembangunan yang
pro poor.
4. Peningkatan konektivitas wilayah
Prioritas pembangunan infrastruktur melalui Trans Mentawai
dengan tahapan multi years dengan rata-rata alokasi anggaran 100
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
14
miliar rupiah. Panjang jalan Trans Mentawai yang belum terbangun
sepanjang 199,96 km menjadi prioritas pembangunan infrastruktur
hingga tahun 2022. Selain Trans Mentawai, pembangunan jalan
lingkungan antar desa dan antar dusun juga dianggarkan melalui
percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk 24 desa.
Selain infrastruktur jalan, moda transportasi antar pulau akan
diperlancar dengan pengadaan 1 unit kapal besi antar pulau.
5. Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan
pengolahan hasil pertanian
Pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perkebunan
terpadu, pengembangan industri sagu, industri bambu, budidaya
kepiting, budidaya ikan kerapu akan menjadi fokus pembangunan
dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui menyediakan
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat terutama dalam
pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.
6. Pengembangan Kawasan Perdesaan
Pengembangan kawasan pertanian terpadu menjadi prioritas
pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan pangan (Saibi,
Sotboyak, Saureinu, Sagitsi, Nemnemleleu, Saumanganya, Makalo,
Malakopa). Kawasan holtikultura (SP II dan Goisooinan), kawasan
perkebunan kelapa (Sagulubbeg, Pasakiat Taileleu, Taraet). Selain
itu juga pengembangan perikanan budidaya melalui pengadaan
KJA di Sikakap, pengolahan ikan di Dusun Bose, budidaya kepiting
di Katurei. Pengembangan industri sagu di Muntei, industri kelapa
di Taraet dan industri bambu di Madobag.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
15
7. Pengembangan dan penataan kepariwisataan
Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui dua
pendekatan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
dan pembangunan pariwisata berbasis investor. Pembangunan
pariwisata berbasis investor didorong melalui Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas
2.600 ha, sedangkan pengembangan pariwisata daerah melalui
pengembangan destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan
Katiet.
8. Inovasi dan pelayanan publik
Inovasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi jawaban
dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang
berbelit-belit, mahal dan memakan waktu yang lama akan ditinggal
oleh era perubahan digital. Penyusunan inovasi pelayanan publik
tentunya diawali dengan menyusun regulasi pelakasanaan inovasi
pelayanan publik.
3.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara
3.1.1 Belanja Langsung
Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program prioritas
yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain
hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2019.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
16
Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung OPD, 2019
NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
(Rp) 1 2 3
1 SEKRETARIAT DAERAH 26.820.015.820
KDH & WKDH 0
2
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
10.577.507.680
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
0
3 INSPEKTORAT 4.295.481.500
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7.363.000.000
5 BADAN KEUANGAN DAERAH 2.878.664.000
PPKD 0
6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.579.674.440
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.676.567.400
8 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8.087.425.600
9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9.040.558.000
10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
59.592.872.465
11 DINAS KESEHATAN 96.614.969.922
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
267.637.289.046
13 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23.171.811.900
14 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
7.163.485.000
15 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.050.858.900
16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.863.975.000
17 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.006.295.840
18 DINAS PERIKANAN 10.052.642.000
19 DINAS PERHUBUNGAN 18.557.294.600
20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.590.138.350
21
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.844.954.500
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
1.873.170.600
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
17
NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
(Rp) 1 2 3
23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.236.083.450
24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.365.992.190
25 KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
1.716.828.680
26 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 16.394.574.000
27 KECAMATAN SIBERUT UTARA 1.064.390.000
28 KECAMATAN SIBERUT BARAT 1.922.240.000
29 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 827.559.500
30 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 924.318.000
31 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 1.495.525.000
32 KECAMATAN SIPORA UTARA 1.152.318.200
33 KECAMATAN SIPORA SELATAN 1.588.098.880
34 KECAMATAN PAGAI UTARA 852.805.000
35 KECAMATAN SIKAKAP 825.272.000
36 KECAMATAN PAGAI SELATAN 1.527.280.000
T OT A L 623.231.937.463
3.1.2 Belanja Tidak Langsung
Pengalokasian belanja tidak langsung harus mempertimbangkan
kebutuhan pembayaran gaji pegawai, tunjangan jabatan, tunjangan
daerah, hibah, bansos, belanja bagi hasil kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan
kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, biaya tak
terduga selama satu tahun anggaran.
Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, 2019
NO URAIAN JUMLAH
(Juta Rupiah) OPD
1 Belanja Pegawai 260.077.621.679
2 Belanja Bunga -
3 Belanja Subsidi 4.000.000.000
4 Belanja Hibah 6.000.000.000
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH
18
NO URAIAN JUMLAH
(Juta Rupiah) OPD
5 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1.000.000.000
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
132.000.000.000
8 Belanja Tidak Terduga 1.151.926.453
Total Belanja Tidak Langsung 405.229.548.132
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PEMBIAYAAN DAERAH
19
BAB IV
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi menjadi dua
yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari proyeksi
SiLPA tahun 2019 dan penerimaan pinjaman daerah, sementara
pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) dan Pembayaran
Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya.
Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi
anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan
daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang
mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran
agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas. Begitu juga
pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada penyertaan modal
(investasi) Pemerintah Daerah.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PEMBIAYAAN DAERAH
20
Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2018 dan proyeksi
tahun 2019 yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun
anggaran 2019, maka rencana pembiayaan Kabupaten Kepulauan
Mentawai tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan
Rencana penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2019 sebesar
Rp.121.569.977.805, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
tahun 2018 (SiLPA) sebesar Rp. 15.105.131.806, dan penerimaan
pinjaman daerah sebesar Rp.106.464.845.999.
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan
Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2019
dipergunakan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar
Rp.16.800.000.000 serta pembayaran kegiatan lanjutan tahun
anggaran sebelumnya sebesar Rp.95.300.000.000.
Secara rinci rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dapat
dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
No Uraian Plafon Anggaran
(Juta Rupiah) (1) (2) (3)
3 Pembiayaan 3.469.977.805
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 121.569.977.805
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
15.105.131.806
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 106.464.845.999
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PEMBIAYAAN DAERAH
21
No Uraian Plafon Anggaran
(Juta Rupiah) (1) (2) (3)
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121.569.977.805
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 118.100.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
16.800.000.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 6.000.000.000
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya
95.300.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 118.100.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.469.977.805
Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp.121.569.977.805,
lebih besar dibandingkan dengan rencana pengeluaran pembiayaan
sebesar Rp.118.100.000.000. Sehingga, jumlah pembiayaan netto
sebesar Rp.3.469.977.805.
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
22
BAB V
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
5.1 Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA – PD) Tahun Anggaran 2019.
Plafon anggaran sementara Perangkat Daerah disajikan dalam
Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah, 2019
NO ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019
BTL BL TOTAL PAGU ANGGARAN
1 2 4 5 6 = (4+5)
1 SEKRETARIAT DAERAH 11.440.009.909 26.820.015.820 38.260.025.729
KDH & WKDH 550.907.114 0 550.907.114
2
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.421.048.173 10.577.507.680 12.998.555.853
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
9.091.530.325 0 9.091.530.325
3 INSPEKTORAT 2.704.979.097 4.295.481.500 7.000.460.597
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.710.849.194 7.363.000.000 10.073.849.194
5
BADAN KEUANGAN DAERAH
8.871.185.891 2.878.664.000 11.749.849.891
PPKD 145.151.926.453 0 145.151.926.453
6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.064.887.025 8.579.674.440 12.644.561.465
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.071.199.508 4.676.567.400 6.747.766.908
8 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.000.000.000 8.087.425.600 14.087.425.600
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
23
NO ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019
BTL BL TOTAL PAGU ANGGARAN
1 2 4 5 6 = (4+5)
9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
4.862.578.000
9.040.558.000 13.903.136.000
10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
108.054.976.273 59.592.872.465 167.647.848.738
11 DINAS KESEHATAN 29.289.566.928 96.614.969.922 125.904.536.850
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.000.000.000 267.637.289.046 272.637.289.046
13 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.228.909.250 23.171.811.900 25.400.721.150
14 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.061.886.229 7.163.485.000 10.225.371.229
15
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.960.133.050 8.050.858.900 11.010.991.950
16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.708.214.794 2.863.975.000 5.572.189.794
17
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.664.225.627 2.006.295.840 5.670.521.467
18 DINAS PERIKANAN 3.147.673.228 10.052.642.000 13.200.315.228
19 DINAS PERHUBUNGAN 4.752.023.509 18.557.294.600 23.309.318.109
20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.170.093.454 1.590.138.350 3.760.231.804
21
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.085.293.264 6.844.954.500 9.930.247.764
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.839.209.409 1.873.170.600 4.712.380.009
23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.180.970.607 1.236.083.450 3.417.054.057
24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.451.819.587 3.365.992.190 5.817.811.777
25 KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
1.271.024.951 1.716.828.680 2.987.853.631
26 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
8.389.138.316 16.394.574.000
27 KECAMATAN SIBERUT UTARA
1.727.530.453 1.064.390.000 2.791.920.453
28 KECAMATAN SIBERUT BARAT
1.761.122.856 1.922.240.000 3.683.362.856
29 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
1.297.559.630 827.559.500 2.125.119.130
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
24
NO ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019
BTL BL TOTAL PAGU ANGGARAN
1 2 4 5 6 = (4+5)
30 KECAMATAN SIBERUT SELATAN
2.209.194.131 924.318.000 3.133.512.131
31 KECAMATAN SIBERUT TENGAH
1.502.688.007 1.495.525.000 2.998.213.007
32 KECAMATAN SIPORA UTARA
1.732.392.341 1.152.318.200 2.884.710.541
33 KECAMATAN SIPORA SELATAN
2.175.926.425 1.588.098.880 3.764.025.305
34 KECAMATAN PAGAI UTARA
1.354.970.232 852.805.000 2.207.775.232
35 KECAMATAN SIKAKAP 2.272.328.088 825.272.000 3.097.600.088
36 KECAMATAN PAGAI SELATAN
1.999.576.804 1.527.280.000 3.526.856.804
T OT A L 405.229.548.132 623.231.937.463 1.028.461.485.595
5.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan
hasil tarikan data dari sistem e-planning (terlampir).
5.3 Plafon Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Secara rinci plafon sementara anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 5.2 Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019
NO URAIAN Proyeksi Tahun 2019
(Rp) 1 2 3
1 Pendapatan Daerah 1.024.991.507.790
1.1 Pendapatan Asli Daerah 48.163.321.790
1.1.1 Pajak Daerah 2.647.327.991
1.1.2 Retribusi Daerah 10.515.993.799
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
15.000.000.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 20.000.000.000
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
25
NO URAIAN Proyeksi Tahun 2019
(Rp) 1 2 3
1.2 Dana Perimbangan 844.467.404.000
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
17.192.529.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 623.196.979.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 204.077.896.000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 132.360.782.000
1.3.1 Pendapatan Hibah 0
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
30.842.803.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.127.208.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
-
1.3.6 Alokasi Dana Desa 54.390.771.000
Jumlah Pendapatan 1.044.096.948.512
2 Belanja Daerah 1.028.461.485.595
2.1 Belanja Tidak Langsung 405.229.548.132
2.1.1 Belanja Pegawai 260.077.621.679
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi 4.000.000.000
2.1.4 Belanja Hibah 6.000.000.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1.000.000.000
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
132.000.000.000
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.151.926.453
2.2 Belanja Langsung 623.231.937.463
2.2.1 Belanja Pegawai 92.509.855.010
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.018.105.213
2.2.3 Belanja Modal 399.703.977.241
Jumlah Belanja 1.047.547.575.559
Surplus/Defisit (3.450.627.047)
3 Pembiayaan 3.469.977.805
3.1 Penerimaan Pembiayaan 121.569.977.805
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
15.105.131.806
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
26
NO URAIAN Proyeksi Tahun 2019
(Rp) 1 2 3
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 106.464.845.999
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 121.569.977.805
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 118.100.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)
16.800.000.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 6.000.000.000
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya
95.300.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 118.100.000.000
Pembiayaan Netto 3.469.977.805
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
0
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENUTUP
27
BAB VI
PENUTUP
Demikianlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dibuat untuk
menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.
Tuapejat, Oktober 2018
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YOSEP, A.Md KETUA
PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET BUPATI
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai
Jl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera Barat
E-mail: [email protected]