T E S I S

DISPENSASI KAWIN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN

MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

Nama : NUR HAYATINIM : 12109030

UNIVERSITAS NAROTAMA PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU HUKUMSURABAYA

2010

T E S I S

DISPENSASI KAWIN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN

MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

Nama : NUR HAYATINIM : 12109030

UNIVERSITAS NAROTAMA PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU HUKUMSURABAYA

2010

T E S I S

DISPENSASI KAWIN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

TESISUntuk memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukumpada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh :

Nama : NUR HAYATINIM : 12109030

UNIVERSITAS NAROTAMA PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU HUKUMSURABAYA

2010

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUIPADA TANGGAL 31 JULI 2010

Oleh :Pembimbing :

Soemali, S.H., M.H.

MengetahuiKetua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Dr. Maarten L. Souhoka, S.H.M.S.

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada tanggal 21 Agustus 2010

TIM PENGUJI

1. Ketua : SOEMALI,S.H.,M.H.

2. Anggota : Dr. MAARTEN L.SOUHOKA,S.H.,M.S.

3. Anggota : Dr. HARMADI,S.H.,M.Hum.

MOTTO

ORA ET LABORA(SELALU BERDO’A DAN BERUSAHA)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan ketulusan hati yang sangat dalam penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, dukungan, saran dan kritik yang telah diberikan. Untuk itu perkenankanlah penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H.R. Djoko Soemadijo,S.H. selaku Rektor Universitas NarotamaSurabaya.

2. Bapak Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri M, S.H. selaku Direktur Program Pascasarjana UniversitasNarotama Surabaya.

3. Bapak Dr. Maarten L. Souhoka, S.H.M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca sarjana Universitas Narotama Surabaya.

4. Bapak Soemali, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana khususnya Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya dengan segala bantuannya yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti studi hingga selesainya tesis ini.

6. Bapak Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. atas dorongan, motivasi dan izin study pascasarjana yang telah diberikan.

7. Bapak Drs. H. Damanhuri, SH., selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik beserta segenap pejabat serta staf Pengadilan Agama Gresik atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan demi berlangsungnya studi pascasarjana ini.

8. Bapak H. Mulyani,S.H. selalu Ketua Pengadilan Negeri Gresik yang telah memberikan dorongan dan menyediakan sarana dan prasarana atas jalannya perkuliahan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar, sekali lagi terima kasih.

9. Suami tercinta Aa’ Satriyo Wibowo, serta kedua ananda tersayang Indra Kusuma Wardhana dan Indira Kusuma Wardhani, atas do’a restu, dukungan moril maupun meteriil, dan berbagai pengorbanan yang telah diberikan.

10. Rekan-rekan satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya, terutama Kang Achmad NurulHuda, Ayah Nurhadi, Bunda Azizah Ulfah, Ananda Enny Nurdiana, dan Cak Kasnari & Cak Suhardi, serta lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu atas kebersamaan dan kekeluargaannya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hususnya dalam bidang ilmu hukum.

Surabaya, Juli 2010

Nur Hayati

RINGKASAN

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dispensasi kawin dapat diajukan manakala calon mempelai pria atau calon mempelai wanita yang akan menikah karena sesuatu dan lain hal yang sifatnya mendesak harus segera menikah, akan tetapi calon mempelai dimaksud belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Di Pengadilan Agama Gresik perkara permohonan dispensasi kawin setiap tahun selalu terjadi peningkatan, hal ini terjadi karena berbagai macam faktor penyebabnya, antara lain karena cara pandang orang tua terhadap anak gadisnya, terjadinya kehamilan pranikah serta pengaruh faktor ekonomi.

Terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut, Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara baik itu permohonan dikabulkan (Nomor: 16/Pdt.P/2008/PA.Gs. dan Nomor :75/Pdt.P/2009) maupun terhadap permohonan dispensasi kawin yang diputus tidak diterima (Nomor: 57/Pdt.P/2009/PA.Gs. dan Nomor :37/Pdt.P/2009/PA.Gs.) pertimbangannya selalu berdasarkan kepada kemaslahatan.

Secara umum dari jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan (diterima dan diputus) oleh Pengadilan Agama Gresik dari tahun 2005 hingga pertengahan 2010 yang tertinggi adalah permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan, dan terbanyak adalah dari masyarakat Kecamatan Menganti.

Akibat hukum dikabulkannya permohonannya dispensasi kawin, maka orang tua boleh melaksanakan isi penetapan tersebut, yakni tidak ada larangan untuk menikahkan anaknya, sedangkan bagi anak yang dimohonkan dispensasi akan disamakan dengan orang yang sudah memenuhi persyaratan perkawinan, yakni untuk laki-laki berumur 19 tahun dan anak perempuan berumur 16 tahun, mereka berhak melakukan pernikahan sesuai hukum yang berlaku. Namun apabila diputuskan tidak diterima, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi, karena permohonan dispensasi kawin bersifat volunter, tidak ada pihak lain sebagai lawan.

Apabila perkara diputus tidak diterima, akan tetapi orang tua/pemohon bersikeras tetap menikahkan anaknya, maka orang tua dan atau pejabat yang mencatat perkawinan tersebut akan mendapat sanksi hukum sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Sedangkan akibat hukum bagi si anak sendiri belum bisa melaksanakan perkawinan, ia harus menunggu sampai dengan batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Kepada para orang tua jangan tergesa-gesa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Kepada Hakim Peradilan Agama hendaknya tidak menggampangkan dalam menjatuhkan putusan dispensasi kawin, karena dispensasi kawin sifatnya darurat.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, dan Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yang mempunyai sifat darurat.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin mempunyai arti pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus tentang usia perkawinan, yakni keringanan atas batasan umur yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita harus sudah mencapai 16 tahun.

Pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik di samping mengabulkan permohonan Pemohon juga ada permohonan dispensasi kawin yang diputus tidak diterima.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode ini mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pembahasan mengenai faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik, syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin, jenis dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi kawin baik yang dikabulkan maupun yang tidak diterima, serta akibat hukum dikabulkan atau tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci : Dispensasi kawin

ABSTRACT

Law Number 1 Year 1974 on Marriage, adhere to the principle that the prospective husband or wife must be mature candidates mentally and physically to be able to establish a marriage, with the intention that in order to realize the purpose of marriage is fine without end on divorce and to get a good and healthy offspring. Thus in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 has been determined to establish a minimum age limit of marriage to men and women, 19 years for men and 16 years for women.

This study aimed to know the implementation of Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 regarding the age limits to establish a marriage for men and women, and Article 7 paragraph (2) in cases of violations against subsection (1) which have the nature of emergency.

The definition of marriage under Article 1 of Law Number 1 Year 1974 is the inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the intent to form a family (household) a happy and everlasting based on the supreme deity. Dispensation has the meaning of marriage exception to the general rule for special circumstances regarding the age of marriage, namely lightening of the age limits which, according to Law No. 1 Year 1974 for the prospective groom must be 19 years old and for the prospective bride must have reached 16 years.

In case the petition filed by a dispensation to marry in Gresik Religious Court granted the request of petitioner in addition there is also a request for a dispensation to marry who decided not accepted.

The author conducted a study using qualitative methods based on legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms that live and thrive in society. This method has the type of juridical normative and empirical legal.

Obtained results from this study discussion of the factors causing the increasing request for dispensation to be married at Gresik Religious Courts, Religious Courts and the absolute authority of the relative authority of Islamic Court Gresik, the terms of filing the petition a dispensation to marry, the kind of dispensation to marry, and consideration of the judge in deciding whether a dispensation to marry accepted or not accepted, and the legal effect or not receipt of the petition is granted a dispensation to marry.

Keywords : Dispensation to marry

DAFTAR ISI

Halaman sampul ----------------------------------------------------------------- iHalaman sampul dalam --------------------------------------------------------- iiHalaman prasyarat gelar ----------------------------------------------- -------- iiiHalaman persetujuan ---------------------------------------------------------- - ivHalaman penetapan panitia penguji ------------------------------------------ vMotto------------------------------------------------------------------------------ viHalaman ucapan terima kasih ------------------------------------------------- viiHalaman ringkasan --------------------------------------------------------- ---- viiiHalaman abstraksi ---------------------------------------------------------- ---- ixHalaman Daftar isi -------------------------------------------------------------- xHalaman peraturan perundang-undangan ---------------------------- ------- xiiiDaftar lampiran ------------------------------------------------------------ ----- xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ---------------------------------------------------- 1

1.2. Rumusan Masalah ----------------------------------------------------------- 6

1.3. Tujuan Penelitian ------------------------------------------------------------ 6

1.4. Manfaat Penelitian ----------------------------------------------------------- 7

1.5. Tinjauan Pustaka ----------------------------------------------------------- 8

1.5.1. Kerangka Teoritis -------------------------------------------------- 8

1). Perkawinan Menurut Hukum Islam------------------------------ 8

2). Perkawinan Menurut Muhammad Rasyid Ridha-------------- 9

3). Perkawinan Menurut Hamka ------------------------------------ 9

4). Dewasa Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah -------- 9

5). Dewasa Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik ------------ 10

6). Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 -------------------------------------------------------- 10

7). Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Peradilan Agama ----------------------------------------------- 15

8). Perbandingan Usia dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

dengan Hukum Perkawinan di Negara Muslim lainnya ----------- 16

1.5.2. Definisi Operasional ----------------------------------------------- 17

1.6. Metode Penelitian ---------------------------------------------------------- 18

1.6.1. Pendekatan Masalah----------------------------------------------- 19

1.6.2. Sumber Bahan Hukum--------------------------------------------- 20

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum------------------------------------- 21

1.6.4. Analisis Bahan Hukum ------------------------------------------- 21

1.7. Sistematika Penulisan ----------------------------------------------------- 22

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS

DISPENSASI KAWIN

2.1. Fenomena/faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik-------------------- 24

2.1.1. Cara Pandang Orang Tua Terhadap Anak Gadisnya------ 24

2.1.2. Terjadinya Kehamilan Pranikah -------------------------------25

2.1.3. Pengaruh Faktor Ekonomi -------------------------------------27

2.2. Kewenangan Pengadilan Agama -----------------------------------------28

2.2.1. Kewenangan Absolut ------------------------------------------ 28

2.2.2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Gresik ------------ 31

2.3. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

di Pengadilan Agama. -----------------------------------------------------33

2.4. Jenis Dispensasi Kawin ---------------------------------------------------- 34

2.5. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Dispensasi Kawin ------------ 35

2.5.1. Putusan Dikabulkan --------------------------------------------- 36

1) Kasus Posisi 1 -------------------------------------------------------- 36

2) Kasus Posisi 2 -------------------------------------------------------- 43

2.5.2. Putusan Tidak Diterima -------------------------------------------- 51

1) Kasus Posisi 1 -------------------------------------------------------- 51

2) Kasus Posisi 2 -------------------------------------------------------- 57

2.5.3. Analisa Kasus ------------------------------------------------------- 62

BAB III AKIBAT HUKUM DIKABULKAN ATAU TIDAK

DITERIMANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

3.1. Akibat Hukum dikabulkan Permohonan Dispensasi Kawin --------- 70

3.1.1. Akibat Hukum Terhadap Orang tua (Pemohon) Dispensasi

Kawin -------------------------------------------------------------------- 70

3.1.2. Akibat Hukum terhadap Anak Pemohon --------------------------- 76

1). Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan -------------------------- 77

2). Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Kompilasi Hukum

Islam ---------------------------------------------------------------------- 78

3.2. Akibat Hukum Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin-- 79

3.2.1. Bagi Pemohon bisa mengajukan upaya hukum ---------------------- 81

3.2.2. Akibat hukum bagi anak Pemohon ------------------------------------ 86

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan -------------------------------------------------------------------- 88

4.2. Saran ------------------------------------------------------------------------ --- 90

Daftar Pustaka -----------------------------------------------------------------------------

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANGUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PERATURAN PEMERINTAHPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.

INSTRUKSI PRESIDENInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2005 s.d. Juni 2010Lampiran 2 : Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik pada

Setiap Kecamatan Tahun 2005 s.d. Juni 2010Lampiran 3 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.P/2008/PA.Gs.Lampiran 4 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 75/Pdt.P/2009/PA.Gs.Lampiran 5 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 57/Pdt.P/2009/PA.Gs.Lampiran 6 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 37/Pdt.P/2009/PA.Gs.

DAFTAR PUSTAKA

1.Literatur.

Abd. Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Intermasa, Jakarta 1991.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Fajar Interpratama, Jakarta Cet.ke-4, Maret 2006.

Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Amani, Jakarta, 2002.Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, PT.Raja Grafino Persada, Jakarta

1998.Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Jakarta 1979.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi

Kedua, Balai Pustaka, Cet. keempat,1995.K. Wantjik Saleh, Hukum perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1978.Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 1992.M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,

Pustaka Kartini, Jakarta, Cet.Pertama 1990.M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta Cet. Keempat, 2006.

Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3, Gema Insani, Jakarta 2000.

Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir Al Manar juz IV, Al Manar 1325 H.Mahkamah Agung RI, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembangunan

Hukum, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1993.Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Agama, Buku II Edisi 2007. Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Agama, Buku II, Edisi 2009. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Cet.

ke-5 Maret 2009.Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada

2006.Samsul Bahri, Artikel, Mimbar Hukum, No. 26, Th.VII, Al Hikmah &

Ditbinbapera Islam, Jakarta 1996.Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 6, Al-Ma’arif, Bandung, 1990.Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap, Attahiriyah, Jakarta, Cet.ke-

17 1976.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta,

Cet.Keempat, 1970.Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya, Gema Insani, Jakarta, 1998.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,Cet.Pertama

2009.Zaki Fuad Chalil, Tinjauan batas minimal usia kawin, Mimbar Hukum No.26

Th.VII 1996.

2. Perundang-undangan

UNDANG-UNDANGUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PERATURAN PEMERINTAHPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.

INSTRUKSI PRESIDENInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber Lain

Panitera Muda Hukum, Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik, Tahun 2005 – Juni 2010.

Panitera Muda Hukum, Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik Pada Setiap Kecamatan, Tahun 2005 – Juni 2010.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan/Deputi Bidang Perlindungan Anak, Dampak Pernikahan Dini, Internet