Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah

Posted onFebruary 12, 2013bySUKOCO 33 Comments

Untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Berikut akan dijelaskan tentang Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah.

PersyaratanDi bawah ini adalah berkas yang perlu disiapkan oleh pemohon sertifikat.

1. Akta Jual Beli (AJB) yang asli, atas nama pemilik tanah yang akan disertifikatkan

2. Bukti pelunasan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama 10 tahun terakhir.

3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penjual & pembeli yang tercantum di AJB, masing-masing 7 lembar.

4. Meterai, Rp.6000,- [ 7 buah]

5. Girik atau leter C salinan yang diurus di Kantor Kelurahan / Desa setempat

6. Surat kuasa dari pemilik tanah.

Tata caraSetelah Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah bisa dimengerti, berikut akan dijelaskan tentang proses pengajuan sertifikat.

1. Mengisi formulir (blanko) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana dapat dibeli di koperasi BPN.

2. Mengisi formulir tentang batas data kepemilikan tanah tetangga, dari kanan, kiri, depan, belakang, kemudian dilakukan tanda tangan oleh masing-masing pihak dan di-stempel serta ditandatangani oleh Ketua RT dan RW setempat.

3. Mendapatkan Keterangan Data Sporadik dari Kelurahan atau Desa setempat. Biasanya dikenakan biaya administrasi berdasarkan luas tanah dan bangunan yang tercantum di AJB.

4. Melengkapi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bank (SSB). Jika transaksi jual beli tanah ini dibawah Rp 60.000.000, tidak dikenakan wajib pajak, tetapi dibutuhkan surat keterangan dari Kecamatan yang wajib di-validasi oleh Dispenda Kabupaten/ Kotamadya setempat.

5. Setelah semua ketentuan tersebut diatas memenuhi persyaratan, kemudian diajukan ke kantor BPN untuk dilakukan verifikasi. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan yang diminta oleh petugas BPN, maka pemohon sertifikat wajib melengkapinya dengan benar . Jika sudah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh petugas loket Peralihan Hak, maka dapat melakukan pembayaran Bea Administrasi dan menerima Tanda Bukti Penerimaan dan Pembuatan sertifikat dari BPN. Tanda bukti tersebut merupakan dasar yuridis dan bukti hukum yang kuat untuk proses pengambilan sertifikat nantinya.

Proses pembuatan sertifikat tanah oleh BPN memakan waktu yang cukup lama, yaitu antara 6 bulan sampai 12 bulan setelah Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah diterima.

A. Dari AJB [ Akte Jual Beli ] Menjadi Sertifikat.

Syarat & Kelengkapannya :

1. Mengisi blanko formulir dari BPN menurut petunjuk tiap-tiap formulir. [dapat diperoleh/dibeli di koperasi BPN setempat.]

2. AJB asli & foto copy, atas nama anda.

3. Salinan AJB lama, jika ketika melakukan jual-beli suratnya sudah berupa AJB . [bisa diminta / diurus di kantor Kecamatan.] Tapi ketika anda melakukan proses jual-beli suratnya masih berupa leter C /Girik, anda cukup meminta surat riwayat tanah tersebut dari kantor Desa/Kelurahan setempat.

4. PBB 10 tahun terakhir lunas.

5. Photo copy KTP + KK [ Penjual & Pembeli. ]

6. Bukti pembayaran SSP/BPHTB [Pajak Penjual] dari kantor DISPENDA setempat. [ Bisa diurus/proses di Kecamatan.]

7. Bukti pembayaran SSB [Pajak Pembeli] ambil formulir & diurus / proses di kantor Pajak setempat.

8. Photo copy Salinan leter C / girik, dilegalisir [ bisa diminta di Kantor Kelurahan / Desa setempat.]

9. Surat Kuasa pengurusan Sertifikat, jika yang melakukan pengurusannya orang lain.

Keterangan. : Jika hal tersebut diatas sudah cukup semua. Anda bisa langsung melakukan proses pembuatan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, melalui petugas loket : Pendaftaran Hak. Apabila oleh petugas loket dianggap sudah cukup persyaratnnya, anda akan diminta melakukan pembayaran bea administrasi pembuatan Sertifikat, disini sudah termasuk bea pengukuran tanah. Kemudian anda akan menerima Surat Tanda Terima Bukti Penerimaan Berkas Permohonan Pengajuan Sertifikat, yang gunanya untuk mengambil Sertifikat setelah selesai dibuat. Dan dapat digunakan untuk melakukan pengecekan. Kemudian selanjutnya anda tinggal menunggu proses pengukuran oleh petugas ukur BPN setempat, setelah itu kira-kira dalam sebulan kemudian anda akan menerima telphon lewat Hp. dari ktr BPN [ Dari bagian "SEKBER" ] untuk mengambil surat Pengumuman rangkap 3. Untuk dimintakan tanda tangan + stempel RT & Kelurahan setempat. [ 1. untuk Anda. 1. untuk Kelurahan. 1. untuk BPN /dikembalikan di bagian "SEKBER". Apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak ada tuntutan atas tanah tsb. Kantor BPN setempat akan segera menirbitkan sertifikat yang anda ajukan.

B.] BALIK NAMA SERTIFIKAT [ JUAL BELI TANAH & BANGUNAN YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT. ]

Pertama Melakukan Pembuatan Akte Jual Beli Melalui : PPAT Kecamatan Setempat atau Notaris.

Syaratnya. :

1. Sertifikat Asli & Photo Copy.

2. Photo Copy KTP + KK [ Penjual & Pembeli. ]

3. Photo Copy Surat Nikah + KTP Istri [ Apabila Penjual Sudah Menikah.]

4. Photo Copy SPPT/PBB Tahun Terakhir.

5. Photo Copy STTS Bukti Lunas PBB 10 Tahun Terakhir. [ Jika Tidak Ada Bisa Diminta Print Out Dikantor Pajak Setempat Dengan Melampirkan SPPT/PBB Yang Ada, Dan Tidak Dikenakan Beaya. ]

6. SSPD/BPHTB & SSB [ Bisa Proses Di Kecamatan Setempat Melalui Petugas PPAT.]

7. Surat Kuasa Dari Anda Jika Kepengurusannya Dilakukan Oleh Orang Lain.

Keterangan : Dalam Hal Balik Nama Sertifikat Segala Sesuatunya Bisa Langsung Diserahkan Kepada PPAT Kecamatan Setempat Sampai Dengan Selesainya. [ Menghemat Waktu ]

Dengan Senang Hati Kami Melayani.

Lebih Jelasnya silahkan Kontak Kami:Sukoco081345674702 +08176975517 +081519572922 +02194972427.csukoco@gmail.com

PREOSES PENSERTIFIKATAN TANAH

Posted byhariswandionOktober 20, 2011Sebelum mengupas mengenai tata cara pensertifikatan tanah girik,perlu untuk menjelaskan, apa itu tanah girik. Tanah girik adalah istilah popular dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum di konversi menjadi salah satutanah hak tertentu (Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha) dan belum didaftarkan atau di sertifikat kan pada Kantor Pertanahan setempat.Sebutannya bisa bermacam-macam, antara lain: girik, petok D, rincik, ketitir, dll

Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan dari tangan ke tangan, dimana semula bisa berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian di bagi2 atau dipecah2 menjadi beberapa bidang tanah yang lebih kecil. Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan di hadapan Lurah atau kepala desa. Namun demikian, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja, sehingga tidak ada surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusui kepemilikannya.

Pensertifikatan tanah girik tersebut dalam istilah Hukum tanah disebut sebagai Pendaftaran Tanah Pertama kali .Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya untuk TANAH GARAPAN, dalam prakteknya prosesnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang bersangkutan.

2. Pembuatan surat tidak sengketa dari RT/RW/LURAH.

3. Dilakukan tinjau lokasi dan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan.

4. Penerbitan Gambar Situasi baru.

5. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam Gambar Situasi.

6. Proses pertimbangan pada panitia A .

7. Penerbitan SK Pemilikan tanah (SKPT).

8. Pembayaran Uang pemasukan ke negara (SPS).

9. Penerbitan Sertifikat tanah.

Untuk proses pensertifikatan tanah tersebut hanya dapat dilakukan jika pada waktu pengecekan di Kantor Kelurahan setempat dan Kantor Pertanahan terbukti bahwa tanah tersebut memang belum pernah disertifikatkan dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan (perihal pemilikan tanah tersebut). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka proses pensertifikatan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

PENDAFTARAN PERTAMA KALI KONVERSI SISTEMATIK

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan PeraturanSwapraja yang bersangkutan, atau

Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau

Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baiksebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah Daerah, atau

Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat.

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Biaya dan Waktu:

1. Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik)

2. Waktu: 90 hari/100 bidang.

3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Kegiatan Pendaftaran Tanah (pasal 14 22 PP 24/1997) sendiri terbagi atas:1. Pembuatan peta dasar pendaftaran.

Pada proses ini, dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari Peta dasar inilah dibuatkan peta pendaftaran

2. Penetapan batas bidang-bidang tanah.

Agar tidak terjadi sengketa mengenai batas kepemilikan tanah di suatu tempat, antara pemilik dengan pemilik lain yang bersebelahan, setiap diwajibkan untuk dibuatkan batas-batas pemilikan tanah (berupa patok2 dari besi atau kayu).Dalam penetapan batas2 tersebut, biasanya selalu harus ada kesepakatan mengenai batas2 tersebut dengan pemilik tanah yang bersebelahan, yang dalam bahasa hukumnya dikenal dengan istilah contradictio limitative.

3.Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan petapendaftaran.

Dari batas-batas tersebut, dilakukan pengukuran untuk diketahui luaspastinya. Apabila terdapat perbedaan luas antara luas tanah yang terterapada surat girik/surat kepemilikan lainnya dengan hasil pengukuran KantorPertanahan, maka pemilik tanah bisa mengambil 2 alternatif:

setuju dengan hasil pengukuran kantor pertanahan

Jika setuju, maka pemilik tanah tinggal menanda-tangani pernyataanmengenai luas tanah yang dimilikinya dan yang akan diajukan sebagaidasar pensertifikatan.

mengajukan keberatan dan meminta dilakukannya pengukuran ulangtanah-tanah yang berada di sebelah tanah miliknya.

Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai batas-batas tersebut, makapada waktu dilakukannya pengukuran oleh kantor pertanahan, biasanyapihak kantor pertanahan mewajibkan pemilik tanah (atau kuasanya) hadirdan menyaksikan pengukuran tersebut, dengan dihadiri pula oleh RT/RWatau wakil dari kelurahan setempat.

4. Pembuatan daftar tanah

Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomorpendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah

5. Pembuatan surat ukur.

Pembuatan Surat Ukur merupakan produk akhir dari kegiatan pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah.

Beri rating:SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH

Syarat Umum :

1.Surat/Blanko Permohonan

2. Identitas Pemohon

3. Identitas Kuasa/Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

4. SPPT PBB (NJOP)

Syarat Khusus :

1. Pengukuran dan Pemetaan

Fotocopi surat-surat tanah/ijin lokasi

Sket lokasi

Suratpernyataan batas dan luas tanah bermeterai cukup

2. Pemberian/Pembaharuan Hak

a. Surat Pernyataan riwayat tanah/bukti perolehan tanah bermeterai, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.

b.Suratpernyataan telah memasang tanda batas bidang tanah (bermeterai)

c. Hak Milik untuk Badan Keagamaan/Badan Sosial :

SK Penunjukan badan Hukum

Suratpernyataan Penggunaan Tanah oleh Pemohon.

d. Hak Milik untuk Bank-Bank Pemerintah

SK Penunjukan badan Hukum

Suratpernyataan penggunaan tanah

Surat Rekomendasi dari Kepala BPN

e. Hak Milik untuk perkumpulan koperasi pertanian

Surat Rekomendasi dari Kepala BPN

f. HGU Badan Hukum

Ijin Lokasi

Ijin Usaha

SK Pelepasan Kawasan Hutan (apabila berasal dari kawasan Hutan)

Penyerahan dari masyarakat adat (apabila tanahnya berasal dari tanah adat/ulayat)

Rekomendasi dari menteri pertambangan (apabila tanahnya terletak pada kawasan pertambangan)

Persetujuan dari BKPM (apabila menggunakan fasilitas PMA/PMDN)

g. HP Badan Hukum

Ijin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)

h. Hak Pengelolaan

Proposal pengusahaan tanah jangka penjang dan jangka pendek

SK Pencadangan tanah dari Gubernur/Bupati (untuk program Transmigrasi)

i. Untuk tanah yang berasal dariPemerintah Pusat (Departemen/LPND/BUMN)

Ijin Pelepasan dari Menteri BUMN (asset BUMN)

Ijin Pelepasan dari Menkeu (asset Departemen, LPND)

SK Persetujuan DPR/Presiden/Menkeu (perolehan tanah setelah UU No. 1 tahun 2004)

SK Pelepasan dari Menteri Pengguna asset

Berita Acara Pelepasan Hak

Bukti Sertipikat Tanah atas nama Departemen/LPND/BUMN

j. Untuk tanah yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan BUMD

Ijin Mendagri (perolehan tanah sebelum otda)

Persetujuan dari DPRD Propinsi

Persetujuan Gubernur

Berita Acara penghapusan Asset

k. Untuk tanah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kotadan BUMD

Ijin Mendagri (perolehan tanah sebelum otda)

Persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota

Persetujuan Bupati/Walikota

Berita Acara penghapusan asset

l. Untuk tanah yang berasal dari pemerintah desa

Surat Pernyataan Penguasaan fisik

Penetapan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

Berita Acara serah terima tanah Pengganti

Akte/Surat pelepasan hak atas tanah Kas Desa yang dibuat dihadapan Camat/Kepala Kantor Setempat

Foto Copi Petok D/Girik/Letter C Desa yang dilegalisir oleh kepala desa setempat (bagi yang sudah terdaftar dalam buku c desa)

Fotocopi sertipikat tanah pengganti atas nama Pemerintah desa yang bersangkutan (jika perolehannya berasal dari tukar menukar)

m. Untuk tanah yang berasal dari Bekas Milik Asing/badan hukum

Rekomendasi Tim Asistensi Propinsi

Persetujuan Menkeu cq. Dit Perbendaharaan

Berita Acara Penaksiran oleh Tim Interdep

Bukti pelunasan pembayaran tanah yang dimohon

Suratpernyataan tidak sengketa

Suratpernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon.

n. Untuk Tanah yang berasal dari P3MB/Prk. 5

Suratijin penghunian dari instansi yang berwenang

Suratdari kantor imigrasi

Suratketerangan dari lembaga versiuis, badan peradilan, instansi pajak

Pengumuman di media cetak

Ijin membeli (dari BPN)

Berita Acara penaksiran oleh tim Penaksir

o. HGB/HP diatas Tanah Hak Pengelolaan

Suratperjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah yang memuat antara lain : perjanjian pemanfaatan tanah HPL

p. Perpanjangan jangka waktu Hak Atas Tanah

Sertipikiat Hak Atas Tanah

Rekomendasi dari Instansi Terkait (Apabila diperlukan)

Suratpernyataan tidak sengketa

q. Perpanjangan jangka waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara dan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah

Keterangan alasan keterlambatan pembayaran

3. Ralat Surat keputusanPemberian/Pembaharuan HAT

a. SKPH

b. Keterangan alas an permohonan ralat

4. Peralihan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Tanah Wakaf

a. Sertipikat Hak Atas Tanah

b. Akta PPAT atau Risalah Lelang atau Putusan Pengadilan atau akta ikrar wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

c. Bukti pembayaran BPHTB

5. Pengakuan Hak dan Penegasan Hak/Konversi

a. Bukti pemilikan bekas hak lama

b. Pernyataan penguasaan oleh yang bersangkutan

6. Pendaftaran Tanah Wakaf

a.Suratpengesahan sebagai nadzir

b. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

c. Surat-surat tanah atau sertipikat

7. Pendaftaran, Cessi/Subrogasi dan Roya Hak Tangungan

a. Pendaftaran Hak Tanggungan

Sertipikat hak Atas Tanah Asli

Lembar ke 2 APHT

Salinan APHT

SKMHT (bila ada)

b. Roya Hak Tanggungan

Sertipikat Hak Atas Tanah

Sertipikat hak Tanggungan

Concent Roya (apabila sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan

Surat Keterangan tentang hapusnya hak tanggungan yang dibuktikan dengan :

Pernyataan kreditor bahwa hutangnya lunas atau

Risalah lelang atau

Penetapan pengadilan tentang kepailitan kreditor

c. Peralihan Hak Tanggungan

Sertipikat Hak Atas Tanah

Sertipikat hak Tanggungan

Akta Cessie atau Akta Subrogasi

8. Pencatatan dan Pengangkatan Sita Jaminan , Blokir dan Catatan lainnya

a. Pencatatan (permohonan blokir, sita jaminan dan catatan lainnya)

Untuk perorangan (hanya untuk permohonan blokir)

Suratgugatan (apabila ada)

Untuk pro justita

Suratdari pengadilan negeri, Jaksa, Polisi, Kantor Lelang, atau instansi lain yang berwenang.

Berita Acara dan Salinan Penetapan Sita Jaminan

b. Penghapusan

Untuk perorangan (hanya untuk permohonan blokir)

Batas waktu telah berakhir (apabila tidak diikuti dengan gugatan)

Untuk Pro Justita

Suratpemberitahuan pengakuan sita jaminan, blokir dan catatan lain dari Pengadilan Negeri, Jaksa, Polisi Kantor Lelangatau instansi lain yang berwenang.

Berita Acara dan Salinan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan

9. Perubahab/Ganti Nama Sertipikat

a. Keterangan perubahan dari Notaris (untuk Badan Hukum)

b. Penetapan Pengadilan (untuk perorangan yang tunduk pada hokum perdata)

c.Suratpernyataan yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat

d. Keputusan pejabat yang berwenang perubahan

10. Perubahab Hak Atas Tanah

a. Perubahan hak atas tanah dari HGB/HP menjadi HM untuk RS dan RSS

Sertipikat HGB/HP (luas tidak lebih dari 200 M2 untuk perkotaan atau tidak lebih dari 400 M2 untuk luar perkotaan)

Akta Jual Beli / Surat Perolehan (tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)

Suratpersetujuan dari Debitor (jika dibebani Hak Tanggungan)

b. Perubahan Hak Atas Tanah dari Hak Milik Menjadi HGB atau HP dan HGB menjadi HP

SertipikatHM atau HGB

Kutipan Risalah Lelang

Surat Persetujuan dari Debitor (jika dibebani Hak Tanggungan)

11. Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Hak

a. Sertipikat Hak Atas Tanah

b. Ijin/Rekomendasi (bagi yang memerlukan ijin/rekomendasi)

12. Sertipikat Pengganti

a. Sertipikat yang rusak atau sertipikat blanko lama

b.Suratketerangan dari kepolisian dan pengumuman (bagi sertipikat hilang)

13. Pembatalan Hak Atas Tanah

a. Sertipikat atau pengumuman (jika sertipikat tidak dapat dilampirkan)

b. Salinan putusan pengadilan dan Berita Acara Eksekusi (apabila didasarkan pada putusan pengadilan)

14. Pengecekan sertipikat dan permohonan SKPT Sertipikat hak Atas tanah dan atau fotocopinya

15. Fotocopi warkah (ijin tertulis dari Kakanwil BPN)

16. Pendaftaran tanah hasil Redistribusi (Sertipikat hak atas Tanah)

17. Mediasi dan Fasilitas Bidang Pertanahan

a. Peta bidang tanah/surat ukur

b. Data kepemilikan penguasan tanah

c. Fotocopi sertipikat/Buku tanah, SK pemberian Hak Atas Tanah

d. Dokumen-dokumen mengenai obyek tanah

e.Suratlain yang berkaitan dengan obyek tanah

18. Ijin Perubahan Penggunaan tanah pertanian ke Non Pertanian

a. Fotocopi tanda bukti hak tanah/sertipikat

b.Suratpernyataan permohonan

c. Rencana kegiatan pembangunan dari pemohon

d. Denah/Gambar rencana pembangunan

19. Ijin Peralihan hak Tanah Pertanian

a. Tanda Bukti hak Tanah (sertipikat atau kutipan C desa)

b. Akta PPAT

c.Suratpernyataan pemohon

Pensertifikatan Tanah Secara Sporadik

Posted by:Irma DevitaIn:Pertanahan|comment :1Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai proses pensertifikatan tanah adat atau tanah2 lain yang belum bersertifikat, maka melanjutkan pembahasan saya sebelumnya pada artikel: Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?, berikut saya memberikan tambahan penjelasan mengenai tata cara mensertifikatkan tanah.Dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikenal 2 macam bentuk pendaftaran tanah, yaitu:1. Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu pendaftaran tanah yangdidasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayahyang ditetapkan oleh Menteri2.Pendaftaran tanah secara sporadik.Untuk desa/kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftarantanah secara sistematik tersebut.Apakah beda antara kedua system pendaftaran tanah tersebut? Inti perbedaannya adalah padainisiatif pendaftar.Kalau yang berinisiatif untuk mendaftarkannya adalah pemerintah, dimana dalam suatu wilayah tertentu, secara serentak semua tanah dibuatkan sertifikatnya, maka hal tersebut disebut pendaftaran secara sistematis. Hal ini yang oleh orang awam sering di istilahkan sebagai: Pemutihan.Jika inisiatif untuk mendaftarkan tanah berasal dari pemilik tanah tersebut sedangkan setelah menunggu beberapa waktu tidak ada program pemerintah untuk mensertifikatkan tanah di wilayah tersebut, maka pemilik tanah dapat ber inisiatif untuk mengajukan pendaftaran/pensertifikatan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat. Hal inilah yang disebut pendaftaran tanah secara sporadic.Kegiatan Pendaftaran Tanah (pasal 14 22 PP 24/1997) sendiri terbagi atas:1. Pembuatan peta dasar pendaftaranPada proses ini, dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan danpemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari Peta dasar inilah dibuatkanpeta pendaftaran2. Penetapan batas bidang-bidang tanahAgar tidak terjadi sengketa mengenai batas kepemilikan tanah di suatu tempat, antara pemilik dengan pemilik lain yang bersebelahan, setiap diwajibkan untuk dibuatkan batas-batas pemilikan tanah (berupa patok2 dari besi atau kayu).Dalam penetapan batas2 tersebut, biasanya selalu harus ada kesepakatan mengenai batas2 tersebut dengan pemilik tanah yang bersebelahan, yang dalam bahasa hukumnya dikenal dengan istilahcontradictio limitative.3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan petapendaftaranDari batas-batas tersebut, dilakukan pengukuran untuk diketahui luaspastinya. Apabila terdapat perbedaan luas antara luas tanah yang terterapada surat girik/surat kepemilikan lainnya dengan hasil pengukuran KantorPertanahan, maka pemilik tanah bisa mengambil 2 alternatif:a. setuju dengan hasil pengukuran kantor pertanahanJika setuju, maka pemilik tanah tinggal menanda-tangani pernyataanmengenai luas tanah yang dimilikinya dan yang akan diajukan sebagaidasar pensertifikatan.b. mengajukan keberatan dan meminta dilakukannya pengukuran ulangtanah-tanah yang berada di sebelah tanah miliknya.Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai batas-batas tersebut, makapada waktu dilakukannya pengukuran oleh kantor pertanahan, biasanyapihak kantor pertanahan mewajibkan pemilik tanah (atau kuasanya) hadirdan menyaksikan pengukuran tersebut, dengan dihadiri pula oleh RT/RWatau wakil dari kelurahan setempat.

4. Pembuatan daftar tanahBidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomorpendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah5. Pembuatan surat ukur.Pembuatan Surat Ukur merupakan produk akhir dari kegiatan pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah.Apakah syarat-syaratnya untuk mengajukan permohonan pendaftaran secara sporadik?1. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah milknya2. Surat kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain).3. Identitas diri pemilik tanah (pemohon), yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya notaries) dan atau kuasanyaa. untuk perorangan:foto copy KTP dan KK sedangkan untukb. badan hukum (dalam hal ini PT/Yayasan/Koperasi): anggaran dasarberikut seluruh perubahan- perubahannya dan pengesahannya dariMenteri yang berwenang4. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu berupa:a. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutanb.sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya.d. Petok pajak bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961e. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 10/1961 dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauf. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataug. Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disert5ai alas hak yang diwakafkan, atau risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum di bukukan dengan disertai alas hak yang di alihkan, atauh.Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, ataui.Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauj.Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atauk.Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konversi UUPA, ataul.Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini biasanya Lurah setempat), atau4. Bukti lainnya, apa bila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan Kepala Desa/Lurah disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk setempat5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan7. Foto copy SK Ijin Lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum).*******