1

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi

Mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : SITI MUNAWARAH

NIM : 120565201050

Jurusan/Prodi : ILMU PEMERINTAHAN

Alamat : JL. Panglima Dompak Perum Agungvista Blok Btm 5

Nomor Tlp : 081288018831

Email : sitimunawarah03@gmail.com

Judul Naskah : Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Pt. Perusahaan

Listrik Negara(Pln) Rayon Buru Dalam Menyelesaikan

Krisis Listrik Di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun

Tahun 2015

Menyatakan judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah

dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, Januari 2017

Yang menyatakan

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Bismar Arianto, S.Sos., M.Si Kustiawan, M.Pol.,Sc

NIP. 198005292014041001 NIDN. 507097301

2

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. PERUSAHAAN

LISTRIK NEGARA(PLN) RAYON BURU DALAM MENYELESAIKAN

KRISIS LISTRIK DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2015

SITI MUNAWARAH

BISMAR ARIANTO, S.Sos., MSi

KUSTIAWAN M.Pol., Sc

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH, sitimunawarah03@gmail.com

ABSTRAK

Pengembanga teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan

kebutuhan dan keinginan masyarakat modern akan suatu layanan yang mampu

memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Masyarakat

dewasa ini sangat membutuhkan segalanya menjadi mudah. Teknologi adalah jantung

dari segala kegiatan saat ini.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran hasil koordinasi antara

Pemerintah Daerah dengan pihak PT. PLN Rayon Buru dalam upaya menyelesaikan

krisis listrik di Kecamatan Buru Tahun 2015. Karena kualitas pelayanan akan kurang

jika krisis terus saja terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriftif Kualitatif, data yang dikumpulkan

terdiri dari data primer dan skunder. Unit analisis ialah pihak PLN dan Pemerintah

Daerah serta masyarakat. Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil koordinasi antara pihak PLN denga

Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian koordinasi antar pihak PLN dengan Pemerintah Daerah

dapat terjalin dapat diukur dengan lima indikator yaitu: 1) komunikasi, 2)kesadaran

pentingya koordinasi, 3) kompetisi partisipan, 4) kesepakatan, komitmen dan isentif

koordinasi, 5) kontiunitas perencanaan.

Kata kunci: Koordinasi, Pemerintah Daerah Dan Krisis Listrik

3

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. PERUSAHAAN

LISTRIK NEGARA(PLN) RAYON BURU DALAM MENYELESAIKAN

KRISIS LISTRIK DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2015

SITI MUNAWARAH

BISMAR ARIANTO, S.Sos., MSi

KUSTIAWAN M.Pol., Sc

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH, sitimunawarah03@gmail.com

ABSTRACT

Devlopment of information technology affects the improvemen needs and desires of

modern society for a service that can provide ease, speed, and paracticality in the

transaction society today is in desperate need of everything is more easy. Technology

is the heart of all activities at this time.

This study aimed to deter mine the picture The coordination between the Regional

Government with the PT. PLN Rayon Buru in an effort to resolve the power crisis in

the District of Buru year 2015. Due to the quality of service would be less if the crisis

continues to happen.

This study uses deescriftive qualitative metodhs data collectes consists of primary

and secondary data. This unit of analysisi is the PLN and local governments and

communities. Data collection techniques of interviewing and observation. The

purpose of this study to find out the result of coordination between the Regional

Government PLN premises.

Based on the result of research coordination between the PLN and Local Government

can be established can be measured by five indicators, namely: 1) communications,

2) awareness of the importance of coordination, 3) competition participants, 4) an

agreement, commitment and coordination isentif, 5) continuities planning

Keywords: Coordination, Local Government and Electricity Crisis

4

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, untuk

melaksanakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh kawasan Indonesia,

diperlukan ketersediaan energi yang cukup sebagai motor penggerak

pembangunan itu sendiri. Salah satu contoh energi tersebut adalah listrik,

sehingga secara tidak langsung listrik menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh

sebab itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat

2 yang berbunyi ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, maka pemerintah

berperan penting dalam pengaturan energi listrik.

PT. PLN bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang

kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan sebagai

akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh

perkembangan industri di Indonesia, sementara PT. PLN mempunyai keterbatasan

dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. Di Indonesia PT

Perusahaan Listrik Negara/ PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang

ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik

masyarakat Indonesia.

PT.PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak dibidang penyediaan listrik, PT.PLN merupakan usaha formal milik

Negara, usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum

5

dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Menurut Instruksi Menteri

Pertambangan dan Energi Nomor : 114-12/39/600.2/2002, yang mengistruksikan

kepada seluruh jajaran PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan langkah-langkah

peningkatan efisiensi, mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

Instruksi tersebut bertujauan untuk mesejahterakan rakyat seperti yang di tuliskan

di dalam Undang-Undang Dasar 1945. pada tahun 2015 hingga 2016 sepertinya

PT.PLN tidak menjalankan instruksi dari pemerintah tersebut, ini semua terlihat

di salah satu ranting PT.PLN yang terletak di Kecamatan Buru, masyarakat

Kecamatan Buru kurang puas dengan pelayan PT.PLN (Persero) karena sering

melakukan pemadaman bergilir, tidak hanya itu listrik di Kecamatan Buru hanya

hidup selama 13 jam mulai dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 06.30 WIB.

Padahal masyarakat Kecamatan Buru mengharapkan pelayanan yang lebih dari

PT PLN (Persero) Ranting Buru. Mengingat bahwasanya listrik sudah menjadi

sendi kehidupan bagi masyarakat sekarang ini, baik dalam beraktivitas rumah

tangga, tempat kerja, sekolah serta untuk kepentingan umumpun akan

menggunakan tenaga listrik.

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bidang

Ketenagalistrikan sendiri tidak diatur dengan jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, namun apabila ditinjau dari pembagian urusan

pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, sisi pelayanan dasar warga negara terutama pelayanan

6

ketenagalistrikan. Namun apabila ditinjau dari pelayanan dasar warga Negara

terutama pelayanan ketenagalistrikan pada desa yang belum terjangkau jaringan

PLN maka bidang ketenagalistrikan merupakan suatu urusan wajib yang harus

diperhatikan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi.

Agar krisis listrik di Kecamatan Buru dapat diatasi dibutuhkan kerja sama

dengan pihak-pihak lain yang terkait, karena dalam penyedian pelayanan publik

suatu organisasi tidak dapat bekerja sendiri. Secara fungsional diperlukan

koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. PLN Ranting

Buru, koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi yang menciptakan keserasian

tujuan, sikap dan pandangan dan tindakan-tindakan diantara satuan-satuan kerja,

baik dalam lembaga maupun diantara berbagai lembaga. Tidak hanya itu dalam

menangani krisis listrik pihak PLN bertanggung jawab akan hal ini karena pihak

PLN mendapatkan keuntungan akan tetapi pihak Pemerintah harus

memperhatikannya.

Bertitik tolak dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut, maka

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih yang dituangkan dalam usulan

penelitian yang berjudul :”Koordinasi Pemerintah Daerah dengan PT.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Buru dalam Menyelesaikan Krisis

Listrik di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2015”.

7

B. Rumusan Masalah

Dari gejala dan asumsi diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya

ialah:

“bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah dengan pihak PT. PLN?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini diarahkan untuk

mengetahui koordinasi Pemerintah Daerah dengan PT. Perusahaan Listrik Negara

(PLN) Ranting Buru dalam menyelesaikan kriris listrik di Kecamatan Buru

Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak

yang memerlukan hasil penelitian ini.

b. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan

dengan penelitinya.

2. Praktis

a. Menemukan jawaban atas masalah atau kendala-kendala yang ada pada

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Buru.

b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan PT.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Buru dalam rangka

8

memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Buru Kabupaten

Karimun.

D. Konsep Teori

1. Koordinasi

Menurut Ndraha Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai

kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar

semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi

dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan

mengefektifkan pembagian kerja.

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama

secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa

sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian

suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak

merusak keberhasilan yang lain. (Ndraha, 2003:291)

Koordinasi menurut Syafrudin adalah suatu proses rangkaian kegiatan

menghubungi, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam

organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi dapat juga

diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan gabungan usaha

untuk menciptakan kesatuan tindakan.

9

Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha

menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok,

sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan

terbanyak pada keseluruhan hasil. (Leonard D. White, 2011:33)

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin diartikan sebagai suatu usaha

kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu,

sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu

menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Menurut Pearce II dan Robinson yang dimaksud dengan koordinasi adalah

integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha

bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Sedangkan menurut Stoner

koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan

dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu

organisasi untuk mncapai tujuan organisasi secara efisien.

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi

sasaran dari kegiatan tersebut. Dalam melakukan koordinasi, diperlukan adanya

kerja sama antar anggota yang pada akhirnya menimbulkan keharmonisan kerja

sehingga tidak adanya pekerjaan yang tumpang tindih antara yang satu dengan

yang lain dan semua usaha dan kegiatan yang dilakukan bgerjalan sesuai dengan

peraturan yang sudah ditetap

10

Menurut Inu Kencana bentuk koordinasi ada 3 yaitu:

1. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan

sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat.

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan

sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain

yang derajatnya lebih rendah.

3. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis

dan sinkron antar lembaga lembaga yang memilik kesamaan dalam fungsi

pekerjaan.

Menurut Hadayaningrat ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu

koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan.

Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi

dengan baik.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan

sebaik-baiknya.

11

3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process). Artinya

suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan

organisasi.

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena

koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap

usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok

untuk mencapai tujuan bersama.

5. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti

bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada

setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam

sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.

6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan

usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar

ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka

bekerja.

Tujuan koordinasi menurut Taliziduhu Ndaraha adalah sebagai

berikut:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui

sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai

dependen suatu organisasi.

12

2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan

interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang

mengikat semua pihak yang bersangkutan.

3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di

kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar

keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang

lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Pentingnya koordinasi menurut Hayadayaningrat, yaitu:

1. Koordinasi yang baik akan akan mempunyai efek dan adanya efesiensi

terhadap organisasi itu. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan

sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efesiensi terhadap usaha-usaha yang

lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara

spesialis (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu: pemborosan uang,

tenaga dan alat-alat.

2. Koordinasi memepunyai efek terhadap moral dari pada organisasi itu, terutama

yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan

kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi dengan baik oleh karena

itu koordinasi menentukan/mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada

kepemimpinan.

3. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal dalam

organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi

itu harus ada.

13

Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan harus ditujukan kearah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah

ditetapkan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Garis-Garis Besar

Haluan Pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun tingkat daerah, koordinasi

pemerintahan dapat juga diartikan sebagai pengaturan yang aktif bukan

pengaturan yang pasif, berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dari

kegiatan dan hubungan kerja antar beberapa pejabat pemerintah baik pusat

maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas,

kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain. Dimana

pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling

tumpang tindih suatu kegiatan

2. Pelayanan

Pelayanan berasal dari kata layan, melayani yaitu membantu menyiapkan

apa-apa yang diperlukan seseorang.

Pada hakekatnya pemerintah harus mampu menyelenggarakan dua fungsi

utama yaitu fungsi pelayanan dan pengaturan. Baik fungsi pengaturan maupun

fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan

masyarakat. (Siagin, 2001:128).

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan yang menyangkut

pemenuhan kebutuhan masyarakat luas meliputi kebutuhan dasar dan pelayanan

umum yang diatur dan diawasi oleh pemerintah. Menurut B. Libois dalam

Haryatmoko (2011:13) pelayanan adalah semua kegiatan yang pemenuhannya

14

harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk

perwujudan dan perkembangan kesaling ketergantungan sosial dan pada

hakikatnya, perwujudan sulit terlaksanakan tanpa kekuatan pemerintah.

Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011:12) mengklasifikasikan pelayanan

dalam dua kategori, yaitu pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan

kesehatan, dan pelayanan umum. Salah satu pelayanan umu yang harus

diselenggarakan pemerintah adalah pelayanan jasa. Pelaynan jasa adalah

pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik.

Menurut Suparla, pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau

pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang

itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Selanjutnya Moenir menjelaskan bahwa pelayanan adalah proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Moenir juga

menambahkan bahwa pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagi usaha

atau kegiatan yang bersifat jasa. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat harus seefektif mungkin. Secara umum pelayanan yang efektif dapat

berarti tercapainya tujuan pelayanan yeng telah ditetapkan organisasi dan

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang didapatinya.

Menurut Moenir ada beberapa faktor yang mendukung suatu pelayanan

adalah:

1. Faktor kesadaran

2. Faktor aturan

15

3. Faktor organisasi

4. Faktor pendapatan

5. Faktor kemampuan dan keterampilan petugas

6. Faktor sarana dalam pelaksanaan pelayanan

Adapun Kotler menyebutkan bahwa pelayanan (Service) dapat didefinisikan

sebagai suatu tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada orang

lain. Menurut Kolter Pelayanan atau lebih dikenal dengan service dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. High contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak antara

konsumen dan penyedia jasa yang sangat tinggi, konsumen selalu terlibat

dalam proses dari layanan jasa tersebut.

2. Low contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak antara

konsumen dengan penyedia jasa tidak terlalu tinggi.. Contohnya adalah

lembaga keuangan.

Menurut Sinambela, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan,

bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia. Haksever menyatakan bahwa jasa atau pelayanan

(services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu,

tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson jasa atau

pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan

perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan

16

Seacara umum Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada

konsumen itu sendiri. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh

pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan

keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan

pelayanan untuk kepuasan konsumen.

E. Konsep Operasional

Konsep yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

konsep mengenai koordinasi. Koordinasi ini diambil untuk menggambarkan

mekanisme koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

dengan PT. PLN Ranting Buru dalam menyelesaikan krisis listrik di Kecamatan

Buru.

Koordinasi Pemerintah Daerah dengan PT PLN merupakan kerja sama

untuk mensejahterakan masyarakat dalam menangani krisis listrik, listrik sangat

berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dari Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa adalah pelayanan yang baik

serta merata. Pelayanan yang baik serta merata berarti membantu masyarakat

dalam memenuhi kebutuhanannya dan dilakukan secara terbaik sehingga semua

masyarakat yang menerima pelayanan merasa diperhatikan.

17

Koordinasi dapat diukur dengan indicator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Tahap komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif, koordinasi secara

langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi.

2. Kesadaran pentingnya koordinasi

Tahap kesadaran pentingnya koordinasi adalah seberapa pentingnya sebuah

koordinasi jika dijalankan, setelah informasi menyebar apakah seseorang

menganggap bahwa penting atau tidak sebuah koordinasi

3. Kompetisi partisipan

Tahap kompetisi partisipan ialah dimana terjadi persaingan oleh individu-

individu dalam sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Tahap kesepakatan dan komitmen koordinasi artinya dalam menjalakan

koordinasi hal yang utama ialah kesepakatan diputuskan secara bersamaan

serta memgang teguh komitmen yang dijalankan

5. Kontinuitas Perencanaan

Tahap kontinuitas perencanaan adalah tahap kelanjutan setelah atau sebelum

perencanaan dibuat.

18

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan

metode Deskriptif Kualitatif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

subjek dengan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara

sistematik, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik populasi atau

bidang tertentu (Wirartha, 2006:155). Sifat-sifat seperti hubungan antar fenomena

yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di PT Perusahaan

Listrin Negara (PLN) Ranting Buru Kabupaten Karimun.. pemilihan lokasi

penelitian dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa krisis listrik

sudah meresahkan masyarakat Kecamatan Buru.

3. Jenis Data

Sumber data yang peneliti gunakan ialah:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data

yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui wawancara dengan

para responden dan pengamatan langsung di lokasi penelitian sehubungan

dengan permasalahan yang diteliti.

19

b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan dan

dokumen atau literatur, serta bacaan lain yang dijadikan teori dalam

menganalisa data.

4. Informan

Yang menjadi sasaran informan dalam penelitian ini ialah, pihak PT. PLN

Rayon Buru yang terdiri dari satu orang coordinator PLN, dua orang karyawan

operator mesin PT. PLN, kemudian pemerintah daerah yang menjalankan

koordinasi yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau bagian

Pengembangan Energi Provinsi Kepulauan Riau satu orang, dan serta yang

menjadi informannya dua orang masyarakat.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai

pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan

mengumpulkan data-data tersebut penulis mengunakan tehnik observasi,

wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden

untuk memperoleh data yang komplit sehingga dapat mempermudah

penyusunan hasil penelitian.

b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap

obyek penelitian. Usaha ini dilakukan untuk melihat secara langsung

terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian.

20

c. Kajian pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data tulisan baik itu

dari dokumen maupun arsip-arsip lainnya.

21

IV. PEMBAHASAN

Terdapat lima tahap dalam proses koordinasi, yaitu komunikasi, kesadaran

pentingnya koordinasi, kompetisi partisipasi, kesepakatan dan komitmen koordinasi

serta kontinuitas perencanaan. Tahap komunikasi adalah kunci koordinasi yang

efektif, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan

pemprosesan informasi. Tahap kesadaran pentingnya koordinasi adalah seberapa

pentingnya sebuah koordinasi jika dijalankan, setelah informasi menyebar apakah

seseorang menganggap bahwa penting atau tidak sebuah koordinasi itu. Tahap

kompetisi partisipan ialah dimana terjadi persaingan oleh individu-individu dalam

sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Tahap kesepakatan

dan komitmen koordinasi artinya dalam menjalankan koordinasi hal yang utama ialah

kesepakatan diputuskan secara bersamaan serta memegang teguh komitmen yang

dijalankan. Sementara itu tahap kontinuitas perencanaan adalah tahap kelanjutan

setelah atau sebelum perencanaan dibuat.

Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif, koordinasi secara

langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemprosesan informasi.

Sebagaimana dalam hal ini komunikasi dapat disampaikan melalui berbagai cara

dalam mengatasi permasalahan krisis listrik. Berikut petikan wawancara menurut

Koordinator PT. PLN Rayon Buru.

Analisa dalam hal ini, komunikasi yang disampaikan berdasarkan pemberitahuan

masyarakat yang tinggal di Kecamatan Buru oleh pihak PLN mengenai permasalahan

krisis listrik. Untuk itu informasi yang diberikan oleh pihak PLN kepada masyarakat

22

untuk mencari solusi agar masalah krisis listrik dapat diatasi sehingga terjadinya

pemadaman listrik yang berlangsung lama. Sehingga hambatan dalam penyampaian

kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Buru kurang memahami dan mengerti

dengan kondisi yang dialami oleh pihak PLN untuk mengatasi permasalahan krisis

listrik di Kecamatan Buru.

Kesadaran pentingnya koordinasi adalah seberapa pentingnya sebuah

koordinasi jika dijalankan, setelah informasi menyebar apakah seseorang

menganggap bahwa penting atau tidaknya sebuah koordinasi. Dalam koordinasi pihak

PLN harus membuat strategi dalam menghadapi krisis listrik yang terjadi di

Kecamatan Buru, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan koordinasi

menangani krisis listrik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Koordinator PT.

PLN Rayon Buru

Analisa pemaparan peneliti dalam hal ini ialah bahwa pihak-pihak yang terkait

dalam hal ini merangkup dalam pihak PLN yang ada di Kabupaten Karimun sampai

pada Kecamatan setempat hingga pada tingkat Provinsi yang ikut dalam mengatasi

permasalahan krisis listrik yang terjadi karena dalam kesadaran pentingnya

koordinasi yang dijalankan harus sesuai dengan informasi yang diberikan terkait

dalam penanganan permasalahan mengenai krisis listrik sehingga masyarakat yang

ada di Kecamatan Buru harus mengetahui bahwa pihak PT. PLN Rayon Buru telah

memberikan koordinasi dengan masyarakat agar mengerti dan sadar atas

permasalahan yang terjadi dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pihak PLN.

Kompetisi partisipan adalah terjadinya persaingan oleh individu-individu dalam

23

sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan yang di rencanakan. Dalam koordinasi

harus ada intensitas dari pihak PLN kepada masyarakat dalam menangani

permasalahan krisis listrik yang ada di Kecamatan Buru.

Kesepakatan komitmen koordinasi adalah dalam menjalankan koordinasi hal

yang utama adalah kesepakatan diputuskan secara bersama serta memegang teguh

komitmen yang dijalankan. Dalam permasalahan krisis yang terjadi di Kecamatan

Buru adanya kesepakatan yang dibuat dari berbagai pihak baik itu dari masyarakat,

PLN maupun instansi pemerintah terkait dalam menangani permasalahan krisis

listrik.

Analisa dalam pemaparan hal ini merangkup dalam kesepakatan, komitmen dan

insentif koordinasi sebagaimana kesepakatan untuk masyarakat yang tinggal di

Kecamatan Buru dibuat berdasarkan kesepakatan bersama namun pihak PLN tidak

bisa menyelesaikan permasalahan krisis listrik diakibatkan prasarana dalam alat

yang digunakan tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Sedangkan, kendala dan

hambatannya dalam kesepakatan tersebut sehingga respon.

Kontiunitas perencanaan adalah tahap kelanjutan setelah dan sebelum

perencanaan dibuat. Dalam hal ini perencanaan dibuat mengenai permasalahan krisis

listrik yang ada di Kecamatan Buru.

Adapun mengenai kesadaran pentingnya koordinasi, sebagaimana pentingnya

dalam koordinasi yang dijalankan berdasarkan informasi yang sangat penting yang

diberi oleh pihak PLN dalam menghadapi permasalahan krisis listrik kepada

masyarakat yang tinggal di Kecamatan Buru serta peran pemerintah yang ikut

24

menangani agar tidak terjadinya krisis listrik yang menjadikan kebutuhan bagi

masyarakat yang tinggal di Kecamatan Buru. Dalam kompetisi partisipan yang

terjadinya persaingan dari pihak-pihak terkait yang ikut terlibat didalamnya

menghadapi permasalahan krisis listrik dapat menjalankan perencanaan koordinasi

yang sesuai dengan yang direncanakan agar bagaimana mencari solusi dalam

mengatasi permasalahan krisis listrik.

25

V. KESIMPULAN

KESIMPULAN

1. Koordinasi dalam upaya menyelesaikan krisis listrik di Kecamatan Buru dapat

dikatakan berhasil karena sejak awal tahun 2016 tidak ada terjadinya pemadaman dan

tidak ada lagi masalah yang terjadi. Upaya yang ditempuh kiranya sangat berdampak

baik terhadap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor pendukung koordinasi anatara pihak PLN dengan Pemerintah Daerah dapat

berhasil adalah:

a. Pasrtisipasi pihak-pihak yang berkoordinasi sangat tinggi, yang mana rasa kesadaran

pentingnya sebuah koordinasi ditanamkan antara pihak-pihak yang berkoordinasi

yaitu pihak PLN dan Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang bertanggung jawab sesuai kewenagan

yang ia miliki sehingga koordinasi dapat terjalin, dimana sesuai peraturan daerah

bahwasanya pemerintah daerah tngkat provinsi mempunyai wewenang dalam

menangani masalah kelistrikkan.

c. Kesadaran pihak PLN akan pentingnya sebuah koordinasi juga berdampak baik, baik

itu PLN Rayon maupun PLN Wilayah.

SARAN

a. Diharapkan agar Koordinator PLN memperhatikan permasalahan yang ada, jangan

menunggu masalah semakin membesar baru memperhatikan.

b. Karena masalah dari faktor mesinnya maka pihak koordinator PLN harus

memperhatikan karyawannya, koordinator PLN harus mampu melihat kemampuan

26

yang dimiliki karyawan-karyawannya sehingga operator dapat bekerja sesuai

kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing.

c. Berkomunikasilah dengan baik antara pihak pemerintah setempat, karena pemerintah

juga mempunyai wewenang didalamnya.

d. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harusnya sesuai agar tidak terjadinya

kemarahan bagi masyarakat

27

DAFTAR PUSTAKA

Asep Adya Barata. 2003. Dasar-Dasar Pelayana Prima. Jakarta: Gramedia.

Idris Adam. 2007. Kinerja Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelanggan. Malang:

CV Sofa Mandiri.

Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Ndraha Taliziduhu. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru jilid 1. Jakarta: PT.

Rineka Cipta.

-------. 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru jilid 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

-------. 2005. Kybernology (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan) Jakarta: PT.

Rineka Cipta.

Nugroho Riant dan Randy. R. 2008. Manajemen Privatisasi BUMN. Jakarta: PT

ELEX media.

Pandji Santosa. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance.

Bandung: PT. Reflika Aditama.

Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Jakarta: Pustaka Arif.

Safiie Inu Kencana. 2000. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Pertja.

Soejito Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta:

PT. Rineka Cipta.

Soewarno Handayaningrat. 1989. Administrasi Pemerintahan Dalam

Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

28

Sunindhia. 1996. Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah. Jakarta: PT. Rineka

Cipta.

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT. Reflika.

Surya Indra dan Ivan Yustiavananda. 2008. Penerapan Good Corporate Governance

(Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha). Jakarta:

Kencana.

Suyanto Bagong dan Sutinah. 2005. Manajemen Penelitian Sosial Berbagai

Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana.

Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikkan.

Keputusan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor:114-

12/39/600.2/2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah