surat keputusan ketua pengadilan agama soe …pa-soe.go.id/sk/sk penetapan sop2016.pdf · 2. bahwa...
TRANSCRIPT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOENomor: W23-A6/43/OT.00/SK/I/2016
TENTANGPENETAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGADILAN AGAMA SOE
Menimbang
Mengingat
: 1. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pengadilan Agama Soe;
2. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan khususnya Pengadilan Agama Soe, diperlukan suatu Standard Prosedur;
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;5. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;6. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;7. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;8. Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah R.l. Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;10. Peraturan Presiden R.l. Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang
Dan Jasa Pemerintah;11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor : KMA/032/SK/IV/2007
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009
Tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan dibidang Kepegawaian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/Pmk,06/2005 Tanggal 27 Desember 2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/Pmk.05/2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Penyelesaian Tagiahn Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ; 96/PMK.06/2007 TentangPendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara;
16. Keputusan Sekretaris Mahkmah Agung R.l. Nomor : 055/SEK/SK/X/2008 tentang Pendelegasian wewenang Permohonan Rekomendasi Pengahapusan Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung R.l. dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.l. Nomor: Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
18.Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.l. Nomor : 28/BUA/S-Kel/l/2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Revisi Edaran tentang Kelengkapan Administrasi Usul Penghapusan Barang Milik Negara;
* I
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN AGAMA SOE.
Pertama : Standard Operating Procedure (SOP) Pengadilan Agama Soe sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini..
Kedua : Standard Operating Procedure (SOP) agar dijadikan Prosedur Standard dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : SoePada tanggal : 04 Januari 2016
Drs. MUSLIMIN.,MH NIP. 196608091994031003