sumedi - bbp2tp.litbang.pertanian.go.id
TRANSCRIPT
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 1
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
http://pse.litbang.pertanian.go.id psekp_kemtan @psekp_kementan psekp kemtan
Bogor, 18 Oktober 2019
Sumedi
Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancang Bangun
Pendampingan Inovasi Teknologi dan Kelembagaan dalam
Pembangunan Kawasan Pertanian
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 2
GARIS BESAR DISKUSI
1
2
3
What: Ruang Lingkup
Who : Siapa Mengerjakan Apa; dan Peran Balitbangtan
How: Bagaimana cara melakukannya: kerangka kerja dan metode
4 What Next: Strategi ke Depan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 3
1 What: Definisi dan Ruang Lingkup
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 4
Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi)
Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)
Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab)
Kawasan Pertanian Sejahtera (Sapira)
Kawasan Perbatasan
Obor Pangan Lestari (Opal)
Bioindustri
Pendampingan Kawasan Pertanian
KEGIATAN BALITBANGTAN MENDUKUNG
PROGRAM KEMENTAN
Pelaksanaan kegiatan dalam koordinasi dan komando
oleh UK/UPT yang ditugasi sebagai Koordinator meskipun
alokasi anggaran ada pada masing-masing satker
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 5
Lima Inovasi Utama Pertanian 4.0
Merubah pola rantai nilai: Pengiriman langsung ke konsumen, efisiensi rantai
pasok, e-commerce makanan
Teknologi efisiensi tanaman: Inovator pemula dan lintas industry menawarkan
drone, robot, big data, irigasi, teknologi irigasi,
tanah, dan tanaman
Bio-kimia dan bio-energi: Pengembangan agro-kimia, bahan bio, dan bio-
energi yang diproduksi secara biologis
Teknologi pangan & daging
buatan: Daging berbasis tanaman dan sumber hewani
Vertical farming: Smart greenhouses
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 6
PENDEKATAN KAWASAN PENGEMBANGAN
KOMODITAS PERTANIAN
Kawasan Pertanian (Permentan
18/2018): Gabungan dari sentra-sentra pertanian
yang memenuhi batas minimal skala ekonomi
pengusahaan dan efektivitas manajemen
pembangunan wilayah secara berkelanjutan
serta terkait secara fungsional dalam hal
potensi sumber daya alam, kondisi sosial
budaya, faktor produksi dan keberadaan
infrastruktur penunjang.
Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
Petani:
Kawasan Pertanian yang dikembangkan
dengan strategi memberdayakan dan
mengkorporasikan petani.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 7
PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS KAWASAN
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 8
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pendekatan Pembangunan Pertanian: Fokus Komoditas dan Fokus Lokasi Berbasis Cluster
Fokus komoditas mencakup pangan dan komoditas berdaya saing: padi, jagung, kedelai, sapi dan tebu, bawang merah, cabai, kelapa sawit, karet, kopi dan kakao
Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan lainnya (baik kawasan existing maupun kawasan baru)
Pengutuhan kegiatan yang sudah ada (existing) menjadi cluster berbasis komoditas unggulan
Rancangan program/kegiatan di lokasi cluster disusun secara terpadu dan multi-years
Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus ada di setiap daerah, mencakup aspek perbenihan, penyuluhan, tekologi, pengendalian OPT, infrastruktur dan lainnya
Pendekatan hulu - hilir, integratif, holistik
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 9
LANDASAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Permentan No 50 tahun 2012: pengembangan komoditas
unggulan nasional perlu dilaksanakan dengan pendekatan
kawasan
Kepmentan No 03, 43, 45 dan 46 tahun 2015 menetapkan
“Kawasan Pertanian Nasional“
Permentan No 56 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian
Kepmentan No 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Kawasan
Pertanian Nasional
Permentan NO 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
Kepmentan No 472 tahun 2018 Tentang Lokasi Kawasan
Pertanian Nasional
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 10
PERTANIAN BIOINDUSTRI
Sistem pertanian yang pada
prinsipnya mengelola dan/atau
memanfaatan secara optimal seluruh
sumberdaya hayati termasuk
biomasa dan/atau limbah organik
pertanian, bagi kesejahteraan
masyarakat dalam suatu ekosistem
secara harmonis
Bioindustri berkelanjutan memandang lahan
pertanian sebagai sumberdaya alam dan
industri yang memanfaatkan seluruh faktor
produksi untuk menghasilkan pangan untuk
ketahanan pangan, maupun produk lain
yang dikelola menjadi bioenergi serta bebas
limbah dengan menerapkan prinsip
mengurangi, memanfaatkan kembali dan
mendaur ulang (reduce, reuse and recycle).
PENGERTIAN KONSEP
1. Pangan sehat, beragam dan cukup
2. Menghasilkan produk bernilai tinggi
TUJUAN Komoditas
Utama
Komoditas Pendukung
Produk Bermutu
Pasar
Pengolahan
Produk Bernilai Tambah
Biomass/
Limbah Pengolahan
Skema Umum Model Pertanian Bioindustri
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 11
BAGAN SISTEM INTEGRASI PERTANIAN-BIOINDUSTRI
BERBASIS SEREH WANGI DI KP MANOKO, LEMBANG
Kebun Sereh
Wangi
Pabrik
Destilasi Sepah Peternakan
Minyak
Atsiri
Daging Sapi
Kotoran Biodigester Gas
LIMBAH Pengolahan
Pupuk Pupuk
Penggunaan
Lain/ Pasar
Pasar Mandiri energy, Hemat hara, Nilai tambah tinggi, Efisien (Berdaya saing tinggi), Ramah lingkungan
PELUANG: 1.Belatung 2. Cacing
Peluang: Diversifikasi pohonan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 12
BAGAIMANA IMPLEMENTASI PERTANIAN BIOINDUSTRI BALITBANGTAN?
Fokus pada hubungan teknis budidaya mewujudkan integrasi tanaman ternak.
Skala usaha ekonomis belum tercapai belum mengarah pada pengembangan kawasan.
Keterkaitan ekologis, ekonomi, dan lingkungan belum jelas terlihat sebagian “terjebak”pada konsep agroindustri (hanya mengacu pada pohon produksi)
Aspek pasar belum menjadi perhatian
Aspek kelembagaan belum digarap dengan baik
Keberlanjutan..?
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 13
Program pengembangan komoditas (tan pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) berbasis pada pengembangan kawasan korporasi petani.
Korporasi Petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum (koperasi atau lainnya) dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani
Pelaksanaan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem Usaha Tani dengan memperhatikan aspek: sosbud, teknis (sains dan teknologi), ekonomi dan ekologi/lingkungan.
Master plan dan action plan dapat komoditas tertentu, lintas komoditas dalam sub sektor atau lintas sub sektor.
Pendekatan sistem pertanian bioindustri mengisi pengembangan kawasan komoditas.
PERTANIAN BIOINDUSTRI DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 14
Peran Balitbangtan
Fokus pada SS 5: Pemanfaatan Inovasi Teknologi Pertanian
Mendukung dengan menghasilkan teknologi sesuai kebutuhan
Membangun “model pengembangan kawasan berbasis korporasi” percontohan untuk: • Serasi • Bekerja • Sapira • Kawasan komoditas
Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan model adalah “sistem bioindustri” dengan menerapkan teknologi pertanian sesuai kebutuhan dan dinamikanya termasuk teknologi 4.0
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 15
2 Who : Siapa Mengerjakan Apa dan Peran Balitbangtan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 16
Dilineiasi Tugas Sesuai Tugas dan Fungsi
Ditjen Teknis
• Dukungan program (agro input, modal, dll)
• Monitoring dan Evaluasi
Pemda
• Dukungan program (agroinput, modal, pasar)
• Pendampingan
• Monitoring dadn Evaluasi
Balitbangtan
• Teknologi mendukung pengembangan kawasan
• Model Penerapan teknologi dalam skala demplot/demfarm
• Pendampingan teknologi
Pengembangan Kawasan Komoditas (Tan Pangan,
Horti, Perkebunan, Peternakan)
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 17
Peran Balitbangtan dalam Pengembangan Kawasan Komoditas
Kawasan Pengembangan Komoditas
Model
Pengemba
ngan
Model
Pengemba
ngan
Model
Pengem
bangan
Skala model: skala ekonomis berbasis usaha agribisnis
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 18
Peran Balitbangtan pada Kawasan Perbatasan, Serasi, Bioindustri, Sapira, dll
Model Pengembangan
Utuh dalam Skala Kawasan
dan dalam Kawasan
Replikasi
Replikasi
Replikasi
Replikasi
Kawasan
Pengembangan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 19
Indikator Keberhasilan
Terbangunnya model pengembangan kawasan • Penerapan teknologi spesifik lokasi
• Pengembangan kelembagaan agribisnis
• Integrasi usaha hulu-hilir
Berfungsinya model sebagai tempat pembelajaran atau replikasi model
Adopsi teknologi Balitbangtan
Peningkatan produktivitas, produksi, efisiensi, nilai tambah, daya saing produk pertanian
Peningkatan keragaman usaha dan sumber pendapatan masyarakat on farm dan of farm
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 20
3 How: Bagaimana cara melakukannya: kerangka kerja dan metode
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 21
Hubungan antara pertanian dan wira usaha mikro
Sumber: Orr, A. and S. Orr. (2002). Agriculture and Micro Enterprise in Malawi's Rural South. London: ODI, AgREN Network Paper No. 119.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 22
Kendala produsen skala kecil: informasi pasar dan ketidakmampuan memenuhi standar kualitas produk yang diinginkan pasar
Keterkaitan antara kebijakan, pendampingan, petani kecil dan pasar.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 23
Strategi Pelaksanaan
GAGASAN KREATIF BISNIS
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
STRATEGI PEMASARAN
ANALISIS PRODUKSI
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 24
4 What Next: Strategi ke Depan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 25
Menyusun Rancang Bangun Pendampingan Inovasi Teknologi
• Apakah rancang bangun pengembangan kasawan komoditas / Model Bioindustri dan lainnya sudah ada..? Ya identifikasi peran dan pelaksanaan
• Belum …? mendampingi penyusunan rancang bangun
• Menyusun rancang bangun pengembangan model
• Menyusun roadmap/mile stone pelaksanaan kegiatan dan target outputnya
• Menyusun indikator keberhasilan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 26
Contoh: desain demfarm korporasi pertanian di Karawang (Sumber: BB Pascapanen, 2019)
26 Ministry of Agriculture
The Republic of Indonesia
Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang Target Area: 1.000 Ha, 5 Desa: - Kampungsawah - Jayakerta - Ciptamarga - Medangasem - Jayamakmur
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 27 27
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 28 28
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 29 29
Barantan
BKP
???
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 30
Simulasi……?
• Baseline kondisi eksisting
• Identifikasi
• Diagnosa masalah
• Diagnosa akar masalah
• Alternatif solusi
• Prioritasi alternative
• Merancang kegiatan
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 31
DIAGRAM FISHBONE
SISTEM PENGAPIAN BAHAN BAKAR
MESIN RUSAK
AKI LEMAH
AIR AKI HABIS
SERVIS TERLAMBAT
JADUAL SERVIS TIDAK ADA
MANAJEMEN PERAWATAN LEMAH
MOBIL MOGOK
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 32
FORMULASI STRATEGI S.W.O.T
FKK INTERNAL STRENGTH (Kekuatan)
FKK EKSTERNAL
WEAKNESSES (Kelemahan)
Strategi WO Strategi SO OPPORTUNITIES
(Peluang)
Strategi WT Strategi ST THREATHS (Ancaman)
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 33 33
PEMBUATAN POHON MASALAH
AMATI KESENJANGAN YANG DIHARAP- KAN DAN KENYATAAN; MASALAH
UTAMA
ANALISIS PENYEBABNYA, UPAYAKAN SE- BANYAK MUNGKIN KEMUDIAN TETAPKAN 4 YANG DISEBUT……………………………….. TETAPKAN YANG DOMINAN
MASALAH POKOK
ANALISIS PENYEBABNYA, UPAYAKAN SE – BANYAK MUNGKIN, KEMUDIAN TETAPKAN 4 YANG DISEBUT………………………………… DAN TETAPKAN YANG DOMINAN
MASALAH SPESIFIK
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 34
Keterangan : 1. Masalah utama adalah No.1 2. Penyebab dominan masalah No.1 adalah masalah pokok No.2b 3. Penyebab dominan masalah No.2b adalah masalah spesifik No.3a 4. Akibat No.1 adalah No.4
POHON MASALAH
a
b
c
Sebab
Akibat
1
2
3
4
a b c
Pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
belum optimal
Penyajian laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian secara tepat waktu pada Sub Bidang Pelayanan
dan Kerjasama Penelitian belum optimal
Partisipasi anggota tim penelitian dalam
melaporkan tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian
belum optimal
Penyusunan laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan kerjasama
penelitian belum maksimal
Kemampuan tenaga penunjang
sangat terbatas dari sisi kualitas
Penguasaan tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian
masih rendah
d
Penyiapan bahan laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian
belum optimal
Pengumpulan bahan laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian
belum memadai
Penyiapan konsep laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian
belum optimal
2
3
akibat
Pengolahan bahan evaluasi laporan
pelaksanaan kegiatan kerajsama penelitian
belum optimal
POHON MASALAH
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
pse.litbang.pertanian.go.id 35
Latihan….?