KOREKSI FISKAL

Terjadianya Koreksi Fiskal

• Penyebab terjadinya koreksi fiskal karena Perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal (pajak)

• Perbedaan tsb adalah :Beda Tetap : Perbedaan atas penghasilan biaya yg

Secara fiskal tidak dapat diakui tetapi di komersial dapat diakuiContoh : Sumbangan, hibah, deviden, PPh, dll

Beda waktu : Perbedaan pengakuan atas penghasilan / biaya karena selisih waktu pengakuannya saja artinya sama – sama tetap diakui tetapi dalam waktu yang berbeda. Contoh : Penyusutan secara komersial dibebankan selama 5 tahun tetapi menurut fiskal hanya 4 tahun.

Pengertian - Pengertian

• Laba bersih komersial : laba yang dihitung sesuai prosedur pembukuan yg wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

• Laba bersih fiskal : laba bersih komersial yang telah disesuaikan atau dikoreksi secara fiskal/sesuai ketentuan perpajakan sebagai dasar pengenaan pajak disebut Penghasilan Kena Pajak.

• Koreksi Fiskal : Koreksi atas laba bersih komersial menjadi penghasilan kena pajak

• Jadi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak laba komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal.

Jenis koreksi fiskal

• Koreksi Fiskal Positif : koreksi fiskal yang menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak drpd laba komersial. Terjadi apabila biaya secara fiskal lebih kecil atau penghasilan lebih besar.

• Koreksi Fiskal Negatif : koreksi fiskal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak drpd laba komersial. Terjadi apabila biaya secara fiskal lebih besar atau penghasilan lebih kecil.

Koreksi Fiskal Positif

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M)

2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (psl. 9 (1) UU PPh)

3. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek Pajak

4. Biaya untuk mendapatkan Penghasilan bersifat final

5. Biaya yg diakui secara fiskal lebih kecil

Biaya yang tidak berkaitan dengan usaha untuk 3M

Contoh :

CV Cofia bergerak di bidang jasa angkutan mengeluarkan biaya perbaikan sepeda motor salah satu pegawainya karena rusak sebesar Rp. 100.000,-. Atas biaya tersebut dikoreksi positif karena tidak ada hubungan dengan usahanya.

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (psl. 9 (1) UU PPh)

Contoh :- Pembagian laba / deviden- Biaya kepentingan pribadi pemegang saham- Pembentukan dana cadangan- Imbalan natura- Pembayaran melebihi kewajaran- Sumbangan- Gaji direktur CV, Fa, Kongsi- PPh- Sanksi Perpajakan

Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek Pajak

Contoh:

CV Cofia menerima sumbangan dari Walikota Sby tetapi untuk mendapatkan sumbangan tersebut dikeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya administrasi. Atas biaya tersebut dikoreksi positif.

Biaya untuk mendapatkan Penghasilan bersifat final

Seluruh biaya untuk mendapatkan PPh Final harus dikoreksi positif.Contoh :PT X bergerak dibidang penyewaan Ruko, atas penghasilan dari penyewaan ruko dikenakan PPh final dan atas usaha tersebut diperlukan biaya – biaya termasuk gaji, pemeliharaan, dll dan atas biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif.

Biaya yg diakui secara fiskal lebih kecil

Meliputi :- Penyusutan menurut fiskal lebih kecil- Amortisasi menurut fiskal lebih kecil- Biaya yang ditangguhkanContoh :

Aktiva A harga perolehan Rp. 300.000,- disusutkan komersial 3 tahun tetapi secara fiskal harus disusutkan 4 tahun maka : - Peny. Komersial tahun ke satu = 100.000,- - Peny. Fiskal tahun ke satu = 75.000,-

Selisih = 25.000,-Selisih tersebut merupakan dikoreksi positif.

Koreksi Negatif

Penyebab koreksi negatif a.l.

1. Penghasilan yang bukan obyek pajak

2. Penghasilan yg telah dikenakan PPh Final

3. Biaya yang diakui lebih besar

Biaya yang diakui secara fiskal Lebih besar

Antara lain :

- Penyusutan menurut fiskal lebih besar

- Amortisasi menurut fiskal lebih besar

- Biaya yang ditangguhkan pengakuannya saat diakui penagguhannya

Koreksi positif/negatif lainnya

1. Perlakuan biaya bunga sehubungan WP mempunyai Deposito

2. Perlakuan biaya Telepon seluler

3. Perlakuan biaya Sedan dan sejenisnya

4. Perlakuan sewa guna usaha / Leasing

Biaya Bunga sehubungan WP mempunyai Deposito

(SE-46/PJ.4/1995 tgl. 5 Oktober 1995)

Apabila WP mempunyai pinjaman/Hutang yang membayar bunga dan dilain pihak mempunyai Deposito maka atas biaya bunga tersebut tidak dapat dibebankan sesuai perbandingan antara jumlah hutang dan deposito.

Bunga yang tidak dapat dibebankan adalah= Rata2 deposito X jumlah bunga dibayar

Rata2 pinjamanContoh :

PT X punya pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga 10% pertahun, selain itu juga punya deposito sebesar 400.000.000,- maka beban bunga yang dapat dibebankan adalah :Jumlah bunga = 10% x 1 m = 100.000.000Yg tdk dapat dibebankan = 400.000.000/1 m X 100.000.000,-

= 40.000.000atas biaya bunga 40 jt tsb dikoreksi fiskal positif, sehingga :Bunga dapat dibebankan = 100 jt – 40 jt = 60 jt

Perlakuan biaya untuk telepon seluler (KEP-220/PJ/2002, 18 April 2002)

• Telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, hanya dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50% untuk :

Penyusutanya,Biaya berlanggananPengisian ulang pulsa danPerbaikan telepon seluler tersebut

Sehingga apabila terdapat telepon seluler maka biayanya dikoreksi fiskal sebesar 50%.

Perlakuan PPh untuk Biaya Kendaraan Sedan dan sejenisnya( KEP-220/PJ/2002, 18 April 2002 )

• Biaya kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% yaitu untuk :

PenyusutannyaBiaya perbaikan dan pemeliharaan termasuk

BBM Sehingga atas biaya tersebut dikoreksi fiskal positif sebesar 50%.

Sewa Guna Usaha / Leasing(1169/KMK.01/1991 tgl. 27 Nopember 1991)

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

Lessor : perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha Lessee : perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang

modal dengan pembiayaan dari Lessor Jenis Leasing :• Sewa Guna usaha dg hak opsi• Sewa guna usaha tanpa hak opsi (Hak Opsi adalah hak untuk membeli atau memperpanjang masa

leasing)

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Syarat :• jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa

sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;

• masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;

• perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi

Syarat :• jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama

masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;

• perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Perlakuan akuntansi dan fiskal atas Leasing (dengan hak Opsi = Financial lease)

Jenis leasing Akuntansi FiskalDengan hak Opsi

- Bagi Lessor(tdk ada perbedaan akuntansi dan fiskal)

-Penghasilannya adalah sebagian pembayaran dari lessee /jasanya saja / bunganya saja- Tidak boleh menyusutkan brg yang dileasing

-Penghasilannya adalah sebagian pembayaran dari lessee /jasanya saja / bunganya saja-Tidak boleh menyusutkan brg yang dileasing

- Bagi Lessee(terdapat perbedaan antara akuntansi dan fiskal)

-Menyusutkan barang leasing-Membebankan bunga-Tdk boleh membebankan biaya angsuran

-Tidak boleh menyusutkan- tidak boleh membebankan bunga-Membebankan biaya seluruh angsuran

Perlakuan akuntansi dan fiskal atas Leasing (tanpa hak opsi = Operating lease)

Jenis leasing Akuntansi FiskalTanpa hak Opsi (diperlakukan seperti sewa menyewa biasa) tidak ada

perbedaan akuntansi dan fiskal

- Bagi Lessor -Penghasilannya adalah seluruh pembayaran dari lessee-menyusutkan brg yang dileasing

-Penghasilannya adalah seluruh pembayaran dari lessee-menyusutkan brg yang dileasing

- Bagi Lessee -Tdk Menyusutkan barang leasing- tdk Membebankan bunga-membebankan seluruh biaya angsuran-Momotong PPh 23

-Tidak boleh menyusutkan- tidak boleh membebankan bunga-Membebankan biaya seluruh angsuran-Memotong PPh 23

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari Laba Komersial

Laba bersih Komersial XXXX

Koreksi Fiskal :

(+) Koreksi fiskal positif XXXX

(-) Koreksi fiskal negatif XXXX

Jumlah koreksi fiskal XXXX

Jumlah penghasilan Kena PajakXXXX

Bagaimana Cara Membuat Laporan Laba Rugi Fiskal?

Buku Besar PT. Royal Bali Cemerlang nampak seperti dibawah:

Jika kita susun menjadi Laporan Laba Rugi, kita akan menghasilkan laporan seperti dibawah ini :

Apakah Laporan Laba Rugi diatas benar?

Laporan Komersial iya benar, hanya saja “Pajak Penghasilan” nya belum

benar.Bukankah seharusnya ada penyesuaian-penyesuaian?.

“Bunga Jasa Giro” telah dikenakan pajak oleh pihak bank, maka ini dimasukkan sebagai “Pendapatan dikenakan Pajak Final”, sehingga ini tidak seharunya dikenakan pajak lagi. Kita jadikan faktor pengurang Laba Kena Pajak.

“Pengambilan Oleh Direktur” ini adalah bukan beban perusahaan. Direktur hanya boleh menerima Gaji dan Dividen saja. Maka kita masukkan ke dalam koreksi fiskal positif (faktor penambah laba kena pajak).

“Makan Untuk Pegawai” ini adalah bentuk kenikmatan (natura) yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, ini tidak diakui sebagai beban perusahaan. Catatan : saya pribadi kurang setuju dengan anggapan ini, karena pemberian incentive berupa makan, minum atau bentuk kenikmatan lainnya kepada pegawai adalah salah satu usaha perusahaan untuk merangsang semangat kerja pegawai, sangat bisa dihubungkan dengan potensi peningkatan revenue perusahaan. Seharunya tidak alasan untuk menggap ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan, jelas-jelas ini beban (biaya) yang bisa di set off dengan revenue. Saya pernah argue dengan pihak kantor pajak tentang hal ini. Lebih detailnya saya akan bahas di artikel lain.

“Sumbangan” ini bukan beban perusahaan, tidak bisa dihubungkan dengan revenue. Sehingga kita masukkan ini ke dalam kelompok koreksi fiskal positif. Tidak ditemukan koreksi fiskal negative dalam contoh kasus ini.sehingga nanti koreksi fiskal negatifnya akan 0 (nol). Setelah unsur koreksi fiskal kita masukkan, maka Laporan Laba Rugi akan menjadi seperti dibawah ini:

Apakah kali ini sudah benar?

Laporan Fiskal Iya benar. Bagaimana dengan laporan komersialnya?, apakah laba setelah pajak di atas bisa kita masukkan ke dalam neraca (Laba Tahun Berjalan)

Bukankah di neraca nanti laba ini akan di off set dengan mutasi rekening-rekening di kelompok asset (aktiva)

diakui atau tidak diakui semua koreksi fiskal tersebut (bunga jasa giro, pengambilan direktur, makan untuk pegawai, sumbangan) adalah berpengaruh langsung terhadap posisi (saldo) kas. Jika semua itu tidak diakui, sementara di sisi lainnya, laba kita paksakan masuk ke neraca, maka sudah pasti NERACA TIDAK AKAN BALANCE!. Kita harus kembalikan semua koreksi tersebut.

kita berhasil memperoleh Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal dalam satu lembar laporan saja, tidak perlu lagi membuat laporan laba rugi dalam 2 (versi) :-)

Caranya :

Perhatikan Laporan Laba Rugi dibawah ini:

Contoh soal :

Data laporan keuangan PT. Fast tahun 2008 (dalam Rp)

Penjualan 1.250.000.000HPP 500.000.000Penghasilan Bruto Usaha 750.000.000Biaya Operasional :1. Gaji 55.000.0002. Tunjangan Transpor Karyawan 45.000.0003. Makan kantor 6.000.0004. Pengobatan ditanggung perusahaan 20.000.0005. Training Karyawan 15.000.0006. Seragam Satpam 12.000.0007. Saksi adm pajak 10.000.0008. Pengangkutan 4.500.0009. Bunga pinjaman 7.000.00010. Cadangan penghapusan piutang 5.000.00011.Jamuan tamu tanpa daf.normatif 10.000.00012. Listrik dan Telpon kantor 24.000.00013. PBB dan Bea Meterai 3.000.00014. Penyusutan Aktiva Tetap 40.000.00015. Premi Asurani Kebakaran Pebrik 10.000.00016. Bantuan HUT RI 5.000.000Total Biaya Operasional 271.500.000Laba Usaha 478.500.000Pendapatan lain-lain:1. Dividen (20%) PT. Jaya (setelah PPh) 85.000.0002. Sewa mobil box (stlh PPh) 9.700.0003. Keuntungan selisih kurs 5.000.0004. Penerimaan Pengembalian PBB 5.000.0005. Jasa giro Bank Mandiri (sblm PPh) 2.000.000Total Pendaptan lain 106.700.000Laba Usaha sebelum PPh 585.200.000

Keterangan tambahan :

33

Jenis Aset Tahun Beli Harga Beli (Rp)

Nilai Residu (Rp)

Bangunan Permanen

06-07-2004 400.000.000 50.000.000

Kelompok 1 10-12-2005 60.000.000 10.000.000

Diminta :1. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Fast2. Berapakah Penghasilan Neto Fiskal3. Berapakah PPh Penghasilan untuk tahun pajak 20084. Isikanlah SPT 1771 wajib pajak Badan / PT Fast