strategi penghematan pajak melalui pemilihan modul ke ...aditya... · lebih, maka atas dividen...

Modul ke:

Fakultas

Program Studi

Strategi PenghematanPajak Melalui PemilihanBentuk UsahaPertemuan 2

EKONOMI

AKUNTANSI

Manajemen Perpajakan

http://www.mercubuana.ac.id

Daftar Isi

• Pertimbangan dalam Pemilihan Bentuk Usaha• Usaha Perseroan Terbatas• Usaha Persekutuan (CV, Firma, Kongsi)• Usaha Perseorangan• Usaha Koperasi• Usaha Organisasi Nirlaba (Yayasan)

Pertimbangan dalam Pemilihan Bentuk UsahaBeberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha(Mohammad Zain, 2003: 97), adalah: 1. Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan

tarif pajak penghasilan wajib pajak, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu.

2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba brutousaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepadapara pemegang sahamnya.

3. Kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajakpenghasilan lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatanyang terdapat pada tarif pajak penghasilan akumulasi penghasilanperusahaan. (ex: pengurangan angsuran PPh pasal 25)

4. Adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasikerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.

• Liberalisasi ketentuan yang mengatur fringe benefit dan atau payment in kind. (PMK-83/PMK.03/2009 - Penyediaan makanan dan minuman bagiseluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dankenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilanbruto pemberi kerja)

Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Menanamkan Modal Pada Bidang Tertentu atau Daerah Tertentu (PP No 1 Tahun 2007)

• Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk :– Perseroan terbatas; atau– Koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada,

yang melakukan penanaman modal baik untuk :• Penanaman modal baru, maupun• Perluasan dari usaha yang telah ada, pada bidang usaha

tertentu atau pada bidang tertentu dan daerah tertentu.

Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Menanamkan Modal Pada Bidang Tertentu atau Daerah Tertentu (PP No 1 Tahun 2007)

• Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha.

• Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. (ex: Industri makanan, tekstil, kertas, bahan kimia industri)

• Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. (ex: Industri pengolahan SDA berbasis Agro, minyak goreng dan minyak kelapa pada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo)

Kepada Wajib Pajak tersebut dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk :

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun.Contoh: PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp 100 milyar berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin.Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x Rp 100 milyar = Rp Rp 5 milyar setiap tahunnya selama 6 tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.


2. Penyusutan dan amortisasi dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud Masa Manfaat

Tarif Amortisasi Berdasarkan

Penyusutan Berdasarkan Metode

Garis Lurus Saldo Menurun

A. Bukan Bangunan

Kelompok I 2 tahun 50% 100% (dibebankan sekaligus)

Kelompok II 4 tahun 25% 50%

Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok IV 10 tahun 10% 20%

B. Bangunan Permanen 10 tahun 10% -

C. Tidak Permanen 5 tahun 20% -


Penyusutan dan amortisasi dalam Pasal 11 UU PPh sbb:


3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada SubjekPajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebihrendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku. (Tarif normal PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto)Contoh : Investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak (WP) badandalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitasberdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2007 sebagaimanatelah diubah dengan PP62/2008. Apabila investor X tersebut bertempatkedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindar PajakBerganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), ataubertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B denganPemerintah RI dengan tarif pajak dividen untuk WP luar negeri 10% ataulebih, maka atas dividen hanya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sebesar 10%. Namun apabila investor X tersebut bertempatkedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah RI dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan PPh di Indonesia sesuai tarifyang diatur dalam P3B tersebut.


4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebihdari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :tambahan 1 tahun : Apabila penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat.

• tambahan 1 tahun : Apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

• tambahan 1 tahun : Apabila penanaman modal baru memerlukaninvestasi/pengeluaran untuk insfrastruktur ekonomi dan sosial di lokasiusaha paling sedikit sebesar Rp 10 milyar

• tambahan 1 tahun : Apabila mengeluarkan biaya penelitian danpengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atauefisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun; dan/atau

• tambahan 1 tahun : Apabila menggunakan bahan baku dan atau komponenhasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke 4.

PMK-83/PMK.03/2009 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU nomor 36 Tahun 2008, maka diterbitkan PMK-83/PMK.03/2009.

Bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e :Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

PMK-83/PMK.03/2009 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja

Pasal 2Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilanbruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruhPegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentudalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorongpembangunan di daerah tersebut.

c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalampelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifatpekerjaan tersebut mengharuskannya.

PMK-83/PMK.03/2009

Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minumanbagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan

oleh pemberi kerja di tempat kerja, ataub. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi

Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapatmemanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud padahuruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagiantransportasi, dan dinas luar lainny

PMK-83/PMK.03/2009

Pasal 4(1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :

a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dankeluarganya;

b. pelayanan kesehatan;c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;d. peribadatan;e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf,

power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

PMK-83/PMK.03/2009

Pasal 4(2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PMK-83/PMK.03/2009

Pasal 5

Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Usaha Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbuka (Tbk.) adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan UU di bidang pasar modal.


• Untuk mendirikan sebuah perusahaan berbentuk PT, berdasarkan akte notaris yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan BeritaNegara RI, diperlukan adanya pengesahan dari KementerianHukum dan HAM.

• Tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada direksi bukanpemegang saham.

• Direksi adalah organ perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan.

• Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai sahamyang diambilnya.


• Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilanpengenaan pajak PT dikenakan pada level net income sebelum pembagian dividen perusahaan kepada pemegangsaham.

• Contoh:PT X memiliki peredaran usaha Rp2 Miliar, HPP Rp800Juta, Biaya operasional dan administrasi Rp500Juta, Tarif PPh Badan25%. i. Berapa Penghasilan brutonya?ii. Berapa Penghasilan Netto sebelum pajak?iii. Berapa Penghasilan Netto Sesudah pajak?


Income Tahun 2011 Rp2.000.000.000

COGS (Rp800.000.000)

Gross Income Rp1.200.000.000

Operating Expenses (Rp500.000.000)

Net Income before tax Rp700.000.000

Corporate Tax (PPh badan) 25% (Rp175.000.000)

Net Income after tax Rp525.000.000


• Pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang sahamsebagai deviden, maka atas pembagian tersebut akandikenakan pajak lagi sebesar 10% (PPh Final Pasal 4 ayat 2 untuk WPOP)

• Contoh:i. Melanjutkan kasus PT X, berapa pajak atas devidennya?ii. Berapa return yang diterima pemegang saham?iii. Berapa Persentase Beban Pajak Keseluruhan?



Corporate Tax (PPh Badan) 25% Rp175.000.000

Net Income after Tax Rp525.000.000

Pajak atas Deviden 10% (PPh Final) Rp52.500.000

Return yang diterima pemegang saham Rp472.500.000

% Beban pajak (total tax/net income) (Rp175.000.000 + Rp52.500.000):

Rp700.000.000 x 100% = 32,5%

Usaha Persekutuan (CV, Firma)

• Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. Pendirian sebuah Firma (Fa), walaupun didirikan dengan akte notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula halnya dengan pendirian sebuah CV, karena pada dasarnya CV merupakan firma dengan bentuk khusus.


• Perbedaan antara persekutuan dengan PT terletak pada tanggung jawab persero (shareholder). Pasal 18 dan 19 buku 1 KHUD mengatur tanggung jawab renteng pemilik/ persero terhadap semua operasional atau tuntutan dari pihak lain apabila terjadi suatu perkara.

• Apabila CV mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan apabila harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi persero pengurus (sekutu aktif) dapat dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya harta benda para Sekutu PAsif(sleeping partner) tidak dapat diganggu gugat.


• Pasal 4 ayat 3 huruf i UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menegaskan, “Yang dikecualikan dari obyek pajak” yakni bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

• Pengaturan pajak CV diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 4 ayat 3 huruf i Undang-Undang PPh. Berbeda dengan PT, pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada level net income Perseroan.

• Ketika didistribusikan kepada pemegang saham tidak dikenakan pajak dividen lagi


• Jika menggunakan kasus sebelumnya, yang diasumsikan bentuk usahanya adalah menjadi CV X maka berapa besarnya return yang diterima oleh investor? Dan berapa persentase beban pajak keseluruhan ?

Income Tahun 2011 Rp2.000.000.000

COGS Rp800.000.000


Operating Expenses Rp500.000.000


Corporate Tax (PPh badan) 25% Rp175.000.000

Net Income after tax Rp525.000.000



Corporate Tax (PPh Badan) 25% Rp175.000.000


Pajak atas Deviden 0% Rp0


% Beban pajak (total tax/net income) Rp175.000.000:Rp700.000.000x100% = 25%


• Bila dibandingkan dengan badan usaha PT, persentase beban pajak investor Firma/CV dengan payung hukum UU PPH No.36 Tahun 2008 ternyata lebih rendah dari PT, dimana badan usaha PT tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya sebesar 32,5%. Begitu juga secara nominal keuntungan (return) yang diberikan kepada pemegang saham adalah lebih besar yang diterima oleh pemegang saham Persekutuan (=Rp525 juta) disbanding dengan pemegang saham PT (=Rp472,5 juta)

Usaha Perseorangan

Alasan memilih Usaha perseorangan, • tidak terikat dengan badan usaha yang lebih formal, • tanpa akte notaris• fleksibel terhadap kewajiban yang harus dipenuhi,

namun tetap memiliki NPWP untuk memenuhi kewajibanperpajakannya.

Bentuk badan usaha perseorangan dapat berupa wartel, salon, rumah makan, usaha dagang (UD), waralaba dan masih banyaklagi.

Usaha PerseoranganPerbedaan dalam menghitung pajak usaha antara pajakperseorangan dengan pajak Perseroan, antara lain: • Dalam perhitungan pajak perseorangan, ada beberapa faktor

pengurang seperti Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) danbiaya jabatan (hanya untuk pegawai tetap), yang dalamperhitungan pajak Perseroan faktor tersebut tidak ada dalamketentuannya.

• Terdapat pembedaan tax rate dan lapisan penghasilan kenapajak (taxable income bracket) antara PPh Perseorangandengan Pajak Penghasilan badan, di mana PPh Perseoranganmenggunakan tarif progresif dari lapisan tarif 5% hingga tariff maksimum 30%, sedangkan Pajak Penghasilan Badanmenggunakan tarif tunggal 25% ( tarif 25% berlaku sejak awalTahun 2010, sedangkan Tahun 2009 tarifnya 28%).

Usaha PerseoranganContoh:Mr X dengan status K/3 memiliki sebuah bengkel denganperedaran usaha Rp2 Miliar, HPP Rp800Juta, Biaya operasionaldan administrasi Rp500Juta berapa PPh Pasal 21 terutang yang harus dibayar Mr X?PTKP tahun 2011 : • TK Rp15.840.000• Tiap tanggungan Rp1.320.000Tarif PPh Pasal 17:• s.d. Rp 50.000.000 5%• Diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000 15%• Diatas Rp250.000.000 sd Rp500.000.000 25%• Diatas Rp500.000.000 30%

Usaha Perseorangan

*) 15.840.000 + (4*1.320.000) = 21.120.000

Income Tahun 2011 Rp2.000.000.000

COGS Rp800.000.000


Operating Expenses Rp500.000.000


PTKP (Kawin 3 anak atau K/3)*) Rp21.120.000

Taxable Income Rp678.880.000

Tax: PPh Pasal 21 Rp148.664.000

Usaha Perseorangan


Tax: PPh Pasal 21 Rp148.664.000


Pajak atas Deviden 0% Rp0


% Beban pajak (total tax/net income) Rp148.664.000 : 700 juta x 100% = 21,23%

Perbandingan PT, Persekutuan dan Perseorangan

Secara komparatif, beban pajak yang harus ditanggung investor dari ketiga entitas bisnis tersebut adalah:

PT Persekutuan

(Fa/CV)

Perseorangan

Net Income Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000

Beban Pajak (Rp) Rp227.500.000 Rp175.000.000 Rp148.666.400

Beban Pajak (%) 32,5% 25% 21,23%

Analisis• Beban pajak yang di tanggung investor melalui persekutuan

ternyata, lebih kecil daripada usaha berbentuk PT. • Bisnis perseorangan tersebut bisa memberikan tingkat efisiensi

pajak yang jauh lebih besar dari pada dibentuk badan usaha lainnya.

• Pemilihan salah satu entitas bisnis dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor untuk meminimalkan beban pajak. Namun demikian faktor pajak bukan satu-satunya.

Usaha Perseorangan• Investor konvensional lebih sering mengandalkan instuisi

(naluri) bisnisnya daripada perhitungan di atas kertas. • Dalam proses pengambilan keputusan bisnis modern, harus

juga diakomodasi masalah:– permodalan, – advis management risk, – lingkungan hidup, – tanggung jawab persero bila terjadi klaim pihak ketiga, – business dan market development, – serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan

bentuk usaha tersebut.

Usaha Koperasi• Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi

pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (PSAK No. 27), (IAI, SAK per 1 Juli 2009)

Usaha Koperasi• Dasar pendirian sebuah perusahaan dengan bentuk koperasi

adalah pada akte notaris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

• Dalam koperasi, tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada pengurus, bukan kepada anggota koperasi.

Usaha KoperasiJenis-Jenis Koperasi:• Koperasi Konsumen (misalnya koperasi warung serba ada atau

supermarket) • Koperasi Produsen (misalnya koperasi koperasi perajin tahu

dan tempe (Kopti) dan koperasi pengrajin barang-barangseni/kerajinan (koprinka))

• Koperasi Simpan Pinjam• Koperasi Pemasaran

Usaha KoperasiPerlakuan Perpajakan Koperasi• Sebagaimana pada bentuk badan usaha lainnya, pada

prinsipnya koperasi dapat melakukan kegiatan di hampirsemua bidang usaha, sehingga atas penghasilan koperasi yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan objek pajakpenghasilan yang dikenai tarif PPh Badan, dengan tarif tunggal28% (Tahun 2008), dan tarif 25% (Tahun 2009 dan seterusnya).

Insentif Pajak Koperasi

Pada dasarnya, apa pun insentif pajak yang diberikan kepadabadan usaha (PT, Firma,CV) juga berlaku bagi koperasi. Beberapa fasilitas insentif pajak penghasilan dan yang dikecualikan dari pajak dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku bagi koperasi, antara lain: A. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibah dan

bantuan atau sumbangan kepada koperasi(Pasal 4 ayat 3 huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008).

B. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibayarkan oleh koperasi kepadaanggotanya, tidak dipotong PPh Pasal 23 (Pasal 23 ayat 4 huruff UU PPh No. 36 Tahun 2008).


C. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh daripenyertaan modal pada badan usaha yang didirikan danbertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividentersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh No. 36 Tahun 2008. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

Dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan; danBagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara, dan badanusaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan sahampada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.


d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2009 PPhtentang Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasikepada anggota koperasi perorangan. Besarnya PajakPenghasilan (final) adalah: • 0 % (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga

simpanan sampai dengan Rp 240 ribu per bulan; atau• 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk

penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240 ribuper bulan.


e. Tarif baru bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Insentif ini khusus untuk UMKM berbadan hukum yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun atau Rp 400 juta per bulan. Diberi insentif pemotongan tarif PPh sebesar50% dari tarif pajak normal sebesar 25% oleh pemerintah.

f. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 dan No. 62 Tahun2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan. Untuk PenanamanModal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.

Usaha Organisasi Nirlaba (Yayasan)

• Karakteristik organisasi atau lembaga nirlaba berbeda denganorganisasi bisnis. Perbedaan utama terletak pada caraorganisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untukmelakukan berbagai aktivitas operasinya.

• Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbanganpara penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut (IAI, SAK per 1 Juli 2009).

• “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentudi bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidakmempunyai anggota. “ (UU No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan)


• Pendirian sebuah perusahaan dengan bentuk yayasan, didasarkan pada akte notaris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, serta diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

• Dalam yayasan, tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada pengurus. Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.


Ada beberapa macam jenis yayasan (penjelasan Pasal 8 UU Yayasan), diantaranya: • Yayasan Pendidikan (dari TK hingga universitas) • Yayasan keagamaan dan sosial (misalnya Yayasan mesjid dan

Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu) • Yayasan Kesehatan (misalnya: poliklinik dan rumah sakit) • Yayasan bidang perlindungan konsumen• Yayasan bidang lingkungan hidup• Yayasan bidang ilmu pengetahuan (litbang)


Perlakuan Perpajakan Yayasan• Sebagaimana pada bentuk badan usaha lainnya, pada

prinsipnya yayasan dapat melakukan kegiatan di hampir semuabidang usaha, sehingga atas penghasilan yayasan yang disebutjuga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan objek pajakpenghasilan yang dikenai tarif PPh Badan, dengan tarif tunggal28% (Tahun 2008), dan tarif 25% (Tahun 2009 dan seterusnya).

• Pengakuan penghasilan maupun biaya pada yayasan samadengan badan usaha lainnya

Kegiatan Usaha Yayasan yang Mendapatkan Perlakuan khusus dalam hal perpajakan

1. Mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai dengan mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai badan atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK. 04/2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006). Dalam hal ini yayasan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut setiap saat dibutuhkan.


2. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, yakni orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (PER-30/PJ/2009 dan SE-48/PJ./2009).


3. Yayasan keagamaan dan sosial lainnya•Sesuai Pasal 2 UU Pajak Penghasilan, yayasan tetapdigolongkan sebagai subjek pajak penghasilan. Objek pajaknyaterbagi dua, sesuai orientasi bidang usaha yayasan. Bilayayasan bermotif mencari keuntungan (misalnya yayasanuniversitas), maka penerimaannya merupakan objek pajakpenghasilan, namun sebaliknya bila penerimaan yayasanbukan bermotif mencari keuntungan (misalnya sumbanganuntuk panti asuhan yatim piatu), maka atas penerimaantersebut tidak terutang PPh.

•Sebagaimana badan usaha lainnya, yayasan juga harusmelaksanakan kewajiban pemotongan pajak penghasilandalam hal yayasan tersebut melakukan transaksi pembayaranberbagai jasa, seperti sewa, dividen, royalti dan gaji karyawan.


4. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ./2009 dan Peraturan MenkeuNo.80/PMK.03/2009 tentang Pelaksanaan pengakuan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalambidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Pasal 2 ayat 1:Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembalidalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatanpendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakanbersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dariinstansi yang membidanginya, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek PajakPenghasilan.

(Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PajakPenghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan ataulembaga nirlaba)


• Badan atau lembaga nirlaba wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala KPP; tempat wajib pajak terdaftar. Pemberitahuan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh tahun pajak yang diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dimulai, dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

• Apabila setelah lewat dari jangka waktu 4 (empat) tahun, badan atau lembaga nirlaba tidak menggunakan atau terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana n dimaksud, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Terima Kasih

strategi penghematan pajak melalui pemilihan modul ke ...aditya... · lebih, maka atas dividen...

Documents