strategi pembangunan dan pengurangan resiko bencana daerah tertinggal di wilayah perbatasan...

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi• Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-

2019:– Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

di Wilayah Perbatasan Kalimantan

• Strategi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Tertinggal

• Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana yang Didukung IPTEK

• Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih: Nawa Cita Jokowi-JK untuk Rakyat Indonesia

4dadang-solihin.blogspot.com

Apa Strategi Pembangunan?


Wila-yah

Kalimantan

Tujuan dan SasaranPembangunan Daerah Tertinggal

Tujuan:• Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi

kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Sasaran 2019:1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar

7,35%; 2. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5%; 3. IPM di daerah tertinggal 71,5%; dan 4. Minimal 75 kabupaten dapat ditingkatkan masuk kategori daerah

maju.


Arah KebijakanPembangunan Daerah Tertinggal

1. Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;

2. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh – SDM yang handal – Infrastruktur penunjang

konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.


StrategiPembangunan Daerah Tertinggal

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;

2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;

3. Meningkatkan kualitas SDM, Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan keuangan daerah.

4. Mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air minum, dan telekomunikasi.


Penyebaran Daerah Tertinggal 2014


WILAYAH PROVINSI JUMLAH KABUPATEN

DAERAHTERTINGGAL

Jumlah %

KALIMANTAN 1. Kalbar 14 8 57.1

2. Kalteng 14 1 7.1

3. Kalsel 13 0 0.0

4. Kaltim 10 2 20.0

Tujuan dan PendekatanPengembangan Kawasan Perbatasan

Tujuan:• Ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman

depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri:

Pendekatan:1. Pendekatan keamanan (security approach), 2. Pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity

approach), yang difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 145 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 39 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.


SasaranPengembangan Kawasan Perbatasan

1. Berkembangnya 26 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya;

2. Menjadikan 26 PKSN di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara tetangga, sebagai pintu gerbang internasional, dan pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga;

3. Meningkatnya efektifitas hasil diplomasi dan kejelasan batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat;

4. Menjamin kedaulatan wilayah negara di kawasan perbatasan laut dan darat;

5. Menghilangkan aktivitas illegal logging, human trafficking, dan kegiatan ilegal lainnya; dan

6. Meningkatnya kesejahteran masyarakat, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar.


Arah KebijakanPengembangan Kawasan Perbatasan

1. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi dan keamanan, serta

2. Menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.


StrategiPengembangan Kawasan Perbatasan

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;

2. Membangun SDM yang handal serta pemanfaatan IPTEK dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;

3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;


1/2

StrategiPengembangan Kawasan Perbatasan

4. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;

6. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-investigation, Refixation, Maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat; dan

7. Meningkatkan kerjasama perdagangan (Border Trade Aggreement) dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.


2/2

Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan di Kalimantan


• Kalimantan Barat: 1. Kabupaten Kapuas Hulu, 2. Kabupaten Sambas, 3. Kabupaten Sintang, 4. Kabupaten Landak, 5. Kabupaten Bengkayang

• Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara:– Kabupaten Nunukan

RT-RPJMN 2015-2019 Wilayah Kalimantan:Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal.3. Peningkatan Konektivitas.4. Penguatan Kemampuan SDM dan

IPTEK.5. Penguatan Regulasi dan Insentif.

dadang-solihin.blogspot.com18

• Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Kalimantan 2015-2019:

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

1. Bidang Pendidikan2. Bidang Kesehatan3. Bidang Energi4. Bidang Informasi dan Telekomunikasi5. Bidang Permukiman dan Perumahan


Bidang Pendidikan1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar

diutamakan di Seruyan dan Sintang;2. Mengoptimalkan kemitraan dengan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan;

3. Pemerataan distribusi dan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Bengkayang, Sangau, dan Kayong Utara;

4. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat sesuai dengan karakteristik kawasan perhutanan, perairan sungai seperti sekolah berasrama;

5. Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;

6. Pemberian beasiswa miskin bagi anak-anak di kawasan perbatasan.


Bidang Kesehatan1. Pembangunan, rehabilitasi, dan

peningkatan sarana kesehatan diutamakan di Kabupaten Sanggau;

2. Pemerataan distribusi dan kapasitas tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan terutama di bagian barat Wilayah Pulau Kalimantan;


3. Pengadaan sarana kesehatan keliling terapung untuk kawasan perairan dan pulau-pulau kecil;

4. Mengoptimalkan kemitraan dengan PKBL atau CSR dalam pemenuhan SPM bidang kesehatan.

Bidang Energi1. Pengembangan sumber energi

alternatif yang terbarukan seperti arang briket, briket batubara, dan biogas, terutama di kawasan konservasi;


2. Pembangunan jaringan listrik tenaga alternatif seperti mikro hidro, biomass dengan skala komunitas di desa-desa terisolir;

3. Penyediaan Bahan Bakar Minyak ke wilayah terpencil khususnya di wilayah pegunungan tengah dan perbatasan.

Bidang Informasi dan Telekomunikasi

1. Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi di kawasan perbatasan;

2. Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sekadau.


Bidang Permukiman dan Perumahan

1. Pembangunan prasarana perumahan layak huni dan air bersih di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan;

2. Perbaikan lingkungan permukiman diutamakan pada kawasan perairan dan kawasan perhutanan.


Sasaran dan Strategi• Sasaran Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

2015-2019:1. Berkurangnya risiko dan kerugian ekonomi akibat bencana; dan2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi

bencana.• Strategi terkait sasaran no.2:

– Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah serta masyarakat dalam menanggulangi bencana;

– Membangun budaya sadar terhadap pengurangan risiko bencana dalam masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, simulasi, dan gladi secara berkala dan berkesinambungan, terutama yang berada dikawasan rawan dan risiko tinggi terhadap bencana, sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana, memperkuat modal sosial dan kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam menghadapi bencana.


Potensi Bencana Alam di KalimantanBanjir• Bencana ini bersifat temporer dan terjadi di setiap awal musim

penghujan dan umumnya terjadi antara 2 hingga 6 hari. • Daerah-daerah yang diidentifikasi sering mengalami banjir adalah

kawasan perkotaan di sepanjang hilir sungai dan pesisir laut.


Tanah Longsor• Beberapa wilayah yang rentan

terhadap tanah longsor adalah Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sengata dan Sendawar.


Tsunami• Walaupun wilayah Kalimantan berdasarkan kondisi geologisnya

merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, akan tetapi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami harus tetap diwaspadai terutama di kawasan pesisir laut sekitar Tarakan, karena diidentifikasi pada kawasan tersebut memiliki sesar aktif yang berpotensi gempa tektonik.


Kebakaran Hutan dan Lahan• Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang berulang di

Kalimantan pada musim kemarau, tidak semata-mata disebabkan oleh ulah manusia, tetapi juga oleh kondisi alam


Pra Bencana

Tanggap Darurat

Pasca Bencana

Pasca Bencana

Pasca Bencana

Tidak Terdapat Potensi Bencana

Terdapat Potensi Kejadian Bencana

Rencana Kontinjensi

Rencana Penanggulangan

Bencana

Rencana Aksi Pengurangan Resiko

Bencana

Rencana Operasi Tanggap Darurat

1. Aktivasi Rencana Operasi2. Aktivasi Posko3. Pembagian Tugas Sektoral4. Pemulihan Darurat5. Pengakhiran Tanggap Darurat

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fase Pra BencanaPada situasi tidak terdapat potensi bencana terdapat dua jenis rencana yaitu:

Pada situasi terdapat potensi kejadian bencana, terdapat Rencana Kontinjensi.

Dalam setiap Rencana Kontinjensi, perlu dicantumkan dengan jelas sebagai acuan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Rencana Penanggulangan Bencana (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) yang menjadi masukan bagi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota, dengan kerangka jangka menengah yaitu 5 tahun, yang memuat indikasi program lintas sektor, kegiatan, dan sumber dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten /kota) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Penanggulangan Bencana, dengan kerangka waktu 3 tahun yang memuat indikasi program lintas sektor, kegiatan, dan sumber dana.

1. Perencanaan kontinjensi disusun dengan fokus kesiapsiagaan, bertujuan untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat terjadi, dengan pendekatan multi-hazard.

2. Suatu rencana kontinjensi mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.

3. Perencanaan kontijensi selain digunakan dalam pengelolaan bencana berbasis kewilayahan, juga digunakan dalam bidang militer, bisnis, dan proyek pembangunan infrastruktur.

1. Ketentuan Aktivasi Rencana: yang memberikan keterangan dalam situasi bagaimana rencana akan diaktifkan dan siapa yang berhak untuk mengambil keputusan aktivasi rencana kontijensi.

2. Pembagian peran dan tanggungjawab pada setiap tahapan membentuk kesiapsiagaan, sebagai acuan koordinasi antar lembaga.

3. Pembagian peran dan tanggungjawab pada situasi tanggap darurat, sebagai acuan koordinasi antar lembaga.


1.Dalam setiap Rencana Kontinjensi, perlu dicantumkan dengan jelas sebagai acuan pengambilan keputusan, yaitu:

Pada situasi terdapat potensi kejadian bencana, terdapat Rencana Kontinjensi.

Pada situasi tidak terdapat potensi bencana terdapat dua jenis rencana yaitu:

Fase Tanggap Darurat


2.Pada fase tanggap darurat, Rencana Kontinjensi berubah fungsi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Untuk melaksanakan Operasi Tanggap Darurat, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

• Pada saat itu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban dan kerusakan dan sejak saat itu pula dapat dilakukan kegiatan tanggap darurat.

• Sebelum operasi tanggap darurat dilaksanakan, pada awal kejadian dilakukan kaji darurat/ kaji cepat (rapid assessment) dan pemutakhiran data untuk mengukur besarnya dampak bencana: lokasi, korban dan kerusakan, kemampuan respon, dan bantuan yang dibutuhkan.

1. Aktivasi Rencana Operasi2. Aktivasi Posko3. Pembagian Tugas Sektoral4. Pemulihan Darurat5. Pengakhiran Tanggap Darurat.

Untuk melaksanakan Operasi Tanggap Darurat, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

Pada fase tanggap darurat, Rencana Kontinjensi berubah fungsi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Fase Pasca Bencana


3.Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana:

1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah;

2. Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;

3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;

4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah;5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat,

keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik;

6. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana:• Pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang disebut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

• untuk jangka waktu maksimal 3 tahun (Peraturan Kepala BNPB No. 17/2010).

Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemda dan Masyarakat

• Teknologi seluler telah diintegrasikan pada sistem peringatan dini tsunami, banjir bahkan gempabumi untuk meningkatkan kecepatan menyampaikan pesan tentang potensi ancaman kepada masyarakat.

• Teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi, publikasi informasi tentang potensi ancaman, publikasi informasi tentang jalur evakuasi, lokasi Posko, dan pusat-pusat pelayanan terdekat.


Penyebarluasan Informasi pada Fase Tanggap Darurat

• Teknologi seluler dan internet dimanfaatkan untuk publikasi orang hilang, proses evakuasi, bahkan penggalangan dana untuk pemulihan darurat.

• Pengetahuan dan pembelajaran tentang bencana alam dapat diperoleh dari situs internet di seluruh dunia.

• Seluruh situs K/L dan Pemda digunakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan lembaga masing-masing, termasuk kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan.


IPTEK Bidang Informasi dan Komunikasi

• Diseminasi hasil litbang, peta dan informasi spasial, teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal

• Pengembangan koordinasi dan kemitraan antar kelembagaan IPTEK (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung)

• Peningkatan pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana


Hyogo Framework of Action for Disaster Risk Reduction 2005-2015


Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada seluruh siklus manajemen untuk mengurangi kerentanan terhadap jiwa, harta benda dan tata kehidupan.1. Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko

bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Pengenalan risiko, single maupun multi-hazards, yang didukung IPTEK serta kearifan

lokal, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko dan cara untuk memantau risiko.

3. Peringatan dini yang didukung IPTEK serta kearifan lokal, dilengkapi dengan sistem komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat kepada masyarakat yang berpotensi terpapar risiko untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

4. Peningkatan kesadaran (awareness) dan pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana.

5. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan risiko melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, perlindungan dan penguatan prasarana vital, penegakan rencana tata ruang serta penguatan keuangan daerah yang akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang bagi daerah.

6. Meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.

strategi pembangunan dan pengurangan resiko bencana daerah tertinggal di wilayah perbatasan...

Education