strategi kebijakan terkait agenda -...

9
1 1 Strategi Kebijakan Terkait Pengembangan Informatika Pertanian di Indonesia: e-Petani dan Cyber Extension, Mendekatkan Teknologi dan Informasi Pertanian Kepada Petani Ir. M. Tassim Billah, M.Sc./Ir. Bayu Mulyana, MM. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Disampaikan pada Seminar Nasional Informatika Pertanian Bandung, 20-21 Oktober 2011 2 AGENDA Latar Belakang Pendahuluan Struktur Organisasi Kementerian Pertanian Kondisi Sistem Informasi Pertanian Saat Ini Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanian e-Petani dan Cyber Extension: Mendekatkan Teknologi dan Informasi Pertanian Kepada Petani 3 Dari Seminar APO, Yogyakarta, 2003 Time Gap The Digital Divide Ironinya: kemajuan teknologi yg digunakan untuk memfasilitasi pembangunan justru semakin memperlebar gap Menjadi ancaman terhadap daya saing nasional Gap yg paling besar justru ada pada sektor pertanian Kesenjangan Digital (The Digital Divide) 4 Sumber: Indikator TIK edisi 2010, Pusat TIK, BBPT TIK Meter 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2007 2008 2009 8,69 13,36 14,77 41,57 61,83 69,25 50,26 75,19 84,02 TELEDENSITAS DI INDONESIA (2009) (per 100 penduduk) Telepon Tetap Selular Total Telepon 0,06 0,19 0,25 0,48 0,93 2,02 2,14 2,39 2,6 3,61 4,76 5,76 10,94 12,97 14,09 244% 31% 92% 92% 118% 6% 12% 9% 39% 32% 21% 90% 19% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 [% Pertumbuhan] [per 100 penduduk] DENSITAS PENGGUNA INTERNET INDONESIA

Upload: dinhquynh

Post on 26-Feb-2018

217 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

1

1

Strategi Kebijakan Terkait

Pengembangan Informatika

Pertanian di Indonesia: e-Petani

dan Cyber Extension,

Mendekatkan Teknologi dan

Informasi Pertanian Kepada

Petani

Ir. M. Tassim Billah, M.Sc./Ir. Bayu Mulyana, MM.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Kementerian PertanianDisampaikan pada Seminar Nasional Informatika Pertanian

Bandung, 20-21 Oktober 20112

AGENDA

Latar Belakang

Pendahuluan

Struktur Organisasi Kementerian Pertanian

Kondisi Sistem Informasi Pertanian Saat Ini

Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanian

e-Petani dan Cyber Extension: Mendekatkan

Teknologi dan Informasi Pertanian Kepada Petani

3Dari Seminar APO, Yogyakarta, 2003

Time

Ga

p

The Digital Divide

• Ironinya: kemajuan teknologi yg digunakan untuk memfasilitasi pembangunan justru semakin memperlebar gap

• Menjadi ancaman terhadap daya saing nasional

• Gap yg paling besar justru ada pada sektor pertanian

Kesenjangan Digital (The Digital Divide)

4Sumber: Indikator TIK edisi 2010, Pusat TIK, BBPT

TIK Meter

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009

8,6913,36 14,77

41,57

61,8369,25

50,26

75,1984,02

TELEDENSITAS DI INDONESIA (2009)(per 100 penduduk)

Telepon Tetap

Selular

Total Telepon

0,06 0,19 0,25 0,48 0,932,02 2,14 2,39 2,6

3,614,76

5,76

10,94

12,9714,09

244%

31%

92%

92%

118%

6% 12% 9%

39% 32%21%

90%

19%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

[% Pertumbuhan][per 100 penduduk]

DENSITAS PENGGUNA INTERNET INDONESIA

Page 2: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

2

5Sumber: Indikator TIK edisi 2010, Pusat TIK, BBPT

TIK Meter

32,76% 31,18%

87,14%

5,70%

61,31%

93,62%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ada Telepon Kabel

Ada Telepon Umum

Ada Sinyal Selular

Ada Warnet

Ada Sinyal TV

Ada Listrik

PRESENTASE DESA DENGAN

FASILITAS TIK DI INDONESIA (2008)

Keberadaan Warnet di Desa/Kelurahan (2008)

1.00%MALUKU PAPUA

4.00%

BALI NUSRA

11.00%JAWA

4.00%

SUMATERA

Dengan Warnet Tanpa Warnet

3.00%KALIMANTAN

3.00%SULAWESI

6.00%

Indonesia

6Sumber: Indikator TIK edisi 2010, Pusat TIK, BBPT

TIK Meter

10,36%

61,84%

8,40%11,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ada telepon Kabel

Ada Telepon Selular

Ada Komputer

Ada Akses Internet

PRESENTASE RUMAH TANGGA DENGAN FASILITAS TIK DI INDONESIA (2009)

0% 2% 4% 6% 8%

MALUKU PAPUA

BALI NUSRA

SULAWESI

SUMATERA

KALIMANTAN

JAWA

1,35%

1,82%

2,06%

1,87%

2,97%

3,22%

3,02%

4,18%

5,30%

5,35%

5,56%

7,75%

0,91%

1,55%

1,61%

2,06%

1,72%

3,56%

1,58%

0,33%

0,61%

0,39%

0,57%

1,23%

INTERNET DALAM RUMAH

TANGGA DI INDONESIA (2009)

Lainnya

Sekolah

Kantor

Warnet

Rumah

0% 5% 10%

2,74%6,69%

3,41%2,30%

0,94%

INDONESIA

7

Pendahuluan

Dalam mempromosikan penggunaan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas layanan pemerintah, Pemerintah telah

mengeluarkan Instruksi Presiden No 3/2003 (e-Gov).

Penyelenggaraan layanan masyarakat secara lebih

cepat, efektif, transparan, dan efisien oleh instansi pemerintah

menggunakan teknologi informasi

Tugas Pokok Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

(Pusdatin) adalah melaksanakan

pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian

serta pelayanan data dan informasi pertanian

Pusdatin telah melaksanakan berbagai kegiatan yang

bertujuan menyajikan informasi kepada

masyarakat, khususnya kepada petani dan pengusaha

agribisnis 8

Pusdatin Selaku Pengelola Sistem dan Jaringan Informasi

Kementerian Pertanian

Page 3: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

3

9

Directorate

General

Directorate

General Directorate

General Directorate

General Directorate

General Directorate

General

Directorate

General Directorate

General Directorate

General Directorate

General Directorate

General Directorate

General Directorate

General

Organisasi Kementerian Pertanian

Menteri

Wakil Menteri

Sekretariat

Jenderal

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Sekretariat

Badan

Seksi Statistik dan

Sistem Informasi

Seksi Statistik dan

Sistem Informasi

Inspektorat

Jenderal

Direktorat

Jenderal

Biro/

Pusat

Directorate

General

General Badan

Unit Statistik dan

Sistem Informasi

Staf Ahli

Pusdatin

10

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian (Pusdatin)

Kepala Pusat

Bidang Pengembangan Sistem Informasi Bidang Data Komoditas

Bidang DataNon Komoditas

Bagian Umum

Subbagian Perencanaan dan

Keuangan

Subbagian Kepegawaian dan

Rumah Tangga

Subbidang Aplikasi Sistem

Informasi

Subbidang Aplikasi

Multimedia

Subbidang Sistem

Jaringan Komputer

Subbid. Data Tanaman

Pangan dan Peternakan

Subbid. Data Hortikultura

dan Perkebunan

Subbid. Data Prasarana

Subbid. Data Sosial

Ekonomi Pertanian

Statistisi/Pranata Komputer

11

Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Tugas Pokok: Melaksanakan

Pembinaan, Pengembangan Sistem Informasi

Pertanian serta Pelayanan Data dan Informasi

Pertanian.

Fungsi:

Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian,

Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian,

Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian, dan

Pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

12

Visi dan Misi Pusdatin

Visi: Menjadi Sumber Data dan Informasi Pertanian

yang lengkap, Akurat dan Terpercaya untuk

Mendukung Pembangunan Pertanian

Misi:

Mengembangkan Metodologi Pengumpulan, pengolahan, dan Penyajian Data dan Informasi Pertanian,

Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian, dan Penyebaran Data dan Informasi Pertanian,

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi Pertanian,

Membina Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Statistik dan Sistem Informasi Pertanian.

Page 4: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

4

13

KondisiSistem Informasi Pertanian

yang Dikelola Kementan Saat Ini

14

Sistem Jaringan Informasi PertanianDaerah - Pusat

SetjenItjen

SDM

Pengolahan &

Pemasaran

LitbangTanaman

Pangan

Bakor/Bapel-luh

DinasPropinsi

DinasKabupaten

UPT

Jaringan

Internet

Masyarakat

Peternakan

Database

Jaringan

Kantor Pusat

Hortikultura

Prasarana dan

Sarana Pertanian

Ketahanan

Pangan

Perkebunan

BKP

Karantina

Pertanian

15

JARINGAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Intranet/

Internet

BasisdataPertanian

(sharable)

Kantor Menteri:• Akses Data/Informasi

Kabupaten:-Estimasi-Rekapitulasi-Tabulasi

-Entri data-Akses Info

Kecamatan (Balai):-Pengisian formulir-Akses Info

• Manajemen Data/Informasi

• Manajemen Pengetahuan

• Manajemen Jaringan

• Manajemen Sistem Informasi

Pusat:- Akses Data/Info

- Update data/info

Propinsi:• Entri Data

• Akses Data/Informasi• Update data/info

- INFORMASI &

- PENGETAHUAN

Petani/Masyarakat- akses info

- komplain- kirim data

SMS Gateway

PETANI/MASYARAKAT/LSMakses info

komplain

ForumSharing

Desa (Pos Penyuluhan):-Pengisian formulir-Akses Info

16

Pengembangan Sistem Informasi

Pemanfaatan Internet dan Website Kementerian

Pertanian:

Agribisnis, Ketahanan Pangan, Statistik, Peraturan, Forum

Diskusi, Formulir Elektronik, Teknologi

Pertanian, Webmail, SMS CENTER, Download

Software, Berita, Portal Multimedia, dsb.

Basisdata Statistik Pertanian.

BDSP, Ekspor-Impor, Indikator Pembangunan

Pertanian, Informasi Eksekutif, dsb.

Sistem Informasi Manajemen:

Simpeg, Simonev, SAK, SABMN, dsb.

Sistem Informasi Pertanian.

e-Form Subsektor, PUAP, SIM OPT, dsb.

Page 5: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

5

17

Kebijakan PengembanganSistem Informasi Pertanian

(e-Government)

18

TUJUAN STRATEGIS PENGEMBANGAN

E-GOVERNMENT KEMENTERIAN PERTANIAN

1) Membentuk jaringan informasi pertanian dan transaksi

pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi

serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

2) Membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha

agribisnis.

3) Membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan

semua lembaga negara terkait serta penyediaan fasilitas

dialog publik.

4) Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang

transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan

pelayanan antara Kementerian Pertanian dan lembaga-

lembaga pemerintah lainnya.

19

STRATEGI PENGEMBANGAN

E-GOVERNMENT KEMENTERIAN PERTANIAN

1) Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya

serta terjangkau masyarakat luas.

2) Penataan sistem manajemen dan proses kerja lingkup

Kementerian Pertanian baik di pusat maupun di daerah secara

holistik.

3) Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal pada semua

unit kerja.

4) Peningkatan peran serta para pelaku usaha agribisnis.

5) Pengembangan sumberdaya manusia pada semua tingkatan

karyawan, termasuk e-literacy bagi para penyuluh dan petani

6) Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui

tahapan yang realistik.

20

STRATEGI OPERASIONAL PENGEMBANGAN

E-GOVERNMENT KEMENTERIAN PERTANIAN

1) Mewujudkan manfaat nyata e-Government, terutama bagi

masyarakat luas khususnya pelaku agribisnis

2) Meningkatkan Komitmen dari Pimpinan Instansi (e-

Leadership) baik di pusat maupun di daerah.

3) Menyiapkan rencana strategis pengembangan e-Government

disetiap Instansi jajaran pertanian yang mengacu kepada

Strategi Pengembangan e-Government Nasional.

4) Menyusun Kebijakan, Standar dan Panduan.

5) Implementasi di sektor pertanian.

Page 6: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

6

21

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

E-GOVERNMENT KEMENTERIAN PERTANIAN

1) Sistem informasi dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah

maupun eselon I terkait

2) Data dan informasi yang dihasilkan agar mudah diakses oleh

masyarakat luas, khususnya informasi agribisnis

3) Pengembangan SI mencakup pengembangan software, penyediaan

hardware, penyiapan SDM, dan penyusunan prosedur rutinitas sistem

sehari-hari

4) Daerah dapat berkoordinasi dengan Ditjen/Badan terkait untuk

konsolidasi, dan validasi data

5) Dapat berkoordinasi dengan Pusdatin dalam aspek pemanfaatan

teknologi informasi

6) Sistem yang sudah dibangun perlu dikoordinasikan dan

disosialisasikan baik bagi pengguna maupun instansi terkait

7) Perlu selalu memperhatikan perkembangan TI

22

Berbagai Inisiatif yang Telah Dilakukan

e-Petani

Pengembangan Unit Pelayanan Informasi

Pertanian Kecamatan (Telecenter)

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Cyber Extension

Portal Multimedia

Portal Berita

Portal Agribisnis (jual beli online)

Forum Konsultasi dan SMS Center

23

e-Petani:Mendekatkan Teknologi dan

Informasi PertanianKepada Petani

24

Page 7: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

7

25

e-Petani

e-Petani adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat memfasilitasi dan dimanfaatkan oleh para pelaku agribisnis khususnya petani

dan penyuluh, pedagang, serta pemerintah terkait sehingga mereka dapat memperoleh

berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan peran mereka sebagai pelaku

agribisnis sehari-hari

26

e-Petani

SIM D

EPTAN

E-Pet

ani

Public

Gove

rnm

entB

isnis

Tenaga ahli

Penyuluh

peta

ni

Program

/Data/ inform

asi/

content yang valid dari deptan.

Fungsi R

egulasi E-P

etani

Program/ Data/ Informasi/

content valid dari pemerintah

Pro

gra

m/ D

ata

/ in

form

asi/

conte

nt valid

dari p

em

erinta

h

Conte

nt: M

ate

ri p

enyulu

han

dan h

asil

penelit

ian

Kom

unik

asi O

n-lin

e

Materi P

enyuluhan

SIM

Penyuluh

Info Kebutuhan Petani

Informasi lewat GPRSBelanja on-lineContent lokal

Commindustries

Produsen

Saprodi

Sekola

h

Perta

nia

n

Pro

vide

VOIP

Ikla

n

Bel

anja

-Onl

ine

Apl

ikas

i Bar

u

Train

ing, k

ebutuhan S

DM

Gro

up disc

ussio

n

Media

On lin

e

pasar

IT

industries

NG

O

Mass

Media

Bank

Kementan sebagai regulator

dan operator E-Petani

27

E-Petani sebagai penghubung (Electronic Hub (e-

Hub)) dalam mendistribusikan pendapatan pada rantai supply pertanian

Produser Pembeli

x x x

E-Petani

xDistributor

Pengecer

28ASEAN eFARMERS 2003

Tembok Rintangan antara Petani dan e-Petani

Petani

Mayoritas petani

kecil

Kurangnya akses ke

Telekomunikasi

Rendahnya tingkat

pendidikan

e-Petani

Page 8: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

8

29ASEAN eFARMERS 2003

Untuk memecahkan tembok penghalang tsb, perlu

inisiatif yg harus dilakukan secara parallel

e-PetaniPetani

Perlu adanya

konsolidasi komunitas

farming

Pembangunan

infrastruktur

telekomunikasi bagi rural

areas

Membangun kesadaran

teknologi dan pendidikan

bagi kelompok besar

komunitas farming

30

Mengapa konsep E-Petani (Agribusiness e-Hub)

ini perlu didukung

Memfasilitasi infrastruktur perdagangan kelas dunia untuk

pertanian yang efisien, efektif, dan transparan

Meningkatkan kemampuan pemerintah utk memperoleh

informasi yg lebih akurat tentang situasi produksi, demand dan

supply

Dapat meningkatkan pertumbuhan industri pertanian melalui

peningkatan partisipasi international buyers serta peningkatan

layanan nilai tambah (value added services).

Memfasilitasi pengembangan teknologi di wilayah pedesaan.

Dapat menurunkan “digital divide” antara wilayah perdesaan

dan perkotaan.

Dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia international

31

Komponen Kegiatan

Penguatan infrastruktur, hardware dan software di kantor pusat

Pengembangan website, sistem aplikasi versi desktop dan versi mobile device

Pelatihan dan Sosialisasi bagi penyuluh

pertanian di kabupaten, kecamatan dan bagi petani

Penyediaan komputer dan akses internet

untuk kantor penyuluhan di kabupaten dan kecamatan

32

Inisiatif Terkait Lainnya

Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi(P4MI) Tujuan: untuk meningkatkan pendapatan petani

miskin melalui inovasi produksi pertanian dan

pemasaran (agribisnis)

Membangun pilot Unit Pelayanan Informasi

Pertanian Kabupaten (UPIPK)

Membangun Telecenter yg ditempatkan pada

Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan (UPIPD)

Market Information System

Page 9: Strategi Kebijakan Terkait AGENDA - kseminar.staff.ipb.ac.idkseminar.staff.ipb.ac.id/files/2013/04/HIPI-Invited-Speaker... · -Pengisian formulir-Akses Info ... komplain Forum Sharing

9

33

Cyber Extension

Bertujuan untuk mendukung efektifitas

penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Memfasilitasi penyuluh dengan 1 komputer dan

akses internet

Inisiatif Terkait Lainnyalanjutan

34

Pengembangan Portal-portal lainnya yang terkait Pertanian Portal Berita

Portal Agribisnis

Portal Multimedia

Inisiatif Terkait Lainnyalanjutan

35

Kesimpulan

Petani merupakan pabrik bagi industri kita, dan karena itu harus dibantu dalam menjalankan usahanya

Pemerintah perlu terlibat dalam penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan para petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam menjalani siklus perdagangan

Revolusi dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dan akan terus merubah global business landscape

Pengembangan e-Petani akan banyak membantu memperlancar dan membuka peluang-peluang baru bagi para petani atau pelaku agribisnis lainnya dalam menjalankan usahanya secara lebih efisien dan efektif

36