strategi kebijakan pemerintah pusat dan · pdf file... perubahan kebijakan daftar negatif...

© 2016 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Bandung, 8 Maret 2017

Strategi Kebijakan Pemerintah Pusat dan DaerahDalam Rangka Peningkatan Investasi Daerah

Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

Faktor Pendorong Penanaman Modal

I n d o n e s i a I n v e s t m e n t C o o r d i n a t i n g B o a r d

Perkembangan Ekonomi Hingga Akhir 2016

3

Sumber: BPS dan Kemenkeu (2017)

Dari 4 komponen utama penggerak ekonomi, antara lain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor-impor, investasi diharapkan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari

Kontribusi Investasi/PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari rata-rata 27,0% pada 2006-2009 menjadi rata-rata 32,2% pada 2010-2013 dan 32,6% pada 2014-2016, meskipun

pertumbuha ekonomi sedikit melambat pada 3 tahun terakhir.

5,50%6,35% 6,01%

4,63%

6,22% 6,49% 6,23% 5,78%5,01% 4,88% 5,02%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan PDB PMTB / PDBRata-Rata Pertumbuhan PDB Rata-Rata PMTB / PDB

5,6%

27,0%32,2%

6,2%

5,0%

32,6%

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2006-2016*


Faktor Pendorong Investasi sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

4

Indonesia

PWC:APEC CEOs’ 2nd

Main Destinationsfor investment

after China (2015)

AmCham & USCC:

75% US companies plan to expand

(2015)

JBIC:The 3rd Most

Promising Country for Overseas

Business (2016)WEF:

Rank 41th in Global

Competi-tiveness

Index2016-2017

UNCTAD: The Highest FDI Growth

in Southeast Asia (2014)

The Economist: The 2nd

Investment Priority

in Asia (2015)

Indonesia

Moody’s:Rating: Baa3,

Outlook: “Positive”,

Investment Grade

(update 8 Feb 2017) Fitch:

Rating: BBB-, Outlook:

“Positive”,Investment

Grade(Update 21 Dec

2016)

S&P:Rating: BB+,

Outlook: “Positive”

(Update 1 Jun 2016)

Japan Credit Rating: BBB-,

Outlook: “Stable”,

Investment Grade

(Update 1 Feb 2016)

Rating and Investment:

BBB-, Outlook: “Stable”,

Investment Grade

(Update 4 Apr 2016)

Lembaga pemeringkat utang dunia menilai Indonesia sebagai negara yang “stabil” untuk

melakukan investasi. Hal ini menjadi salah satu

faktor pendorong masuknya investasi ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber: Bank Indonesia, 2016 (update Februari 2017)

Indonesia Credit RatingIndonesia Economic Performance

Beberapa lembaga survei menilai bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi utama di dunia,

baik bagi investasi baru maupun perluasan.


Perbaikan Peringkat Ease of Doing Business (EODB)

5Source: World Bank Group

Indonesia berada pada

peringkat 5 negara yang paling

menunjukkan peningkatan di dunia

dengan nilai DTF 2.95.

Bahkan, Indonesia

memecahkan rekor dengan 7 perubahan

(reform) pada survei

tahun 2017


Paket Kebijakan Ekonomi

6

PAKET III, 7 Oct ’15PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI:

Perluasan cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas

pertanahan, dan insentif listrik, BBM, Gas bagi industri

PAKET IV, 15 Oct ‘15JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK: sistem pengupahan

yang adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih

murah dan luas.

PAKET V, 22 Oct ‘15REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH: insentif pajak bagi

perusahaan yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta

kemudahan pembiayaan syariah

PAKET VI, 6 Nov ‘15MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN

BAHAN BAKU OBAT: insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW) pengadaan

bahan baku obat

PAKET VII, 7 Dec ’15INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH:

Mendorong daya saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan

kemudahan sertifikasi tanah

PAKET VIII, 21 Dec ‘15KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG

(MRO) DAN MINYAK: one map policy yang mempermudah penyelesaian konflik lahan,

upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO

PAKET IX, 27 Jan ‘16INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK: Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi

pasokan daging, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke

pasar global

PAKET X, 11 Feb ‘16KETERBUKAAN INVESTASI: perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang

menjamin efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan

pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi,

padat modal, dan wisata

PAKET I, 9 Sept ‘15MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI: mengurangi dan menyederhanakan regulasi

serta mempermudah birokrasi

PAKET II, 29 Sept ‘15PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan

insentif devisa hasil ekspor

PAKET XI, 29 Mar ‘16AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES: Kredit

Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen resiko

untuk kelancaran arus barang (INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes

PAKET XII, 28 Apr ‘16PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB): Memangkas Izin,

Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia

HARMONISASI PERATURANPENYEDERHANAAN PROSES

BIROKRASIKEPASTIAN HUKUM

PAKET XIV, 10 November‘16PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK:

membangun pranata dan ekosistem perniagaan yang lebih efisien

PAKET XIII, 24 Agustus ‘16PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR):

menyederhanakan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus perizinan dan

rekomendasi untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR)

Perkembangan Penanaman Modal


FDI DDI

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal 2011 –2016 (Rp Triliun)

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

PMA 175.3 221.0 270.4 307.0 365.9 396.6 1,736.2

Target PMA 177.2 206.8 272.6 297.3 343.7 386.4 1,684.0

PMDN 76.0 92.2 128.2 156.1 179.5 216.2 848.2

Target PMDN 62.8 76.7 117.7 159.3 175.8 208.4 800.7

PMA + PMDN 251.3 313.2 398.6 463.1 545.4 612.8 2,584.4

Total Target 240.0 283.5 390.3 456.6 519.5 594.8 2,484.7

% Realisasi 104.7% 110.5% 102.1% 101.4% 105.0% 103.0%

Growth y-o-y 21.6% 24.6% 27.2% 16.2% 17.8% 12.4%

54.4%Realisasi investasi masihterkonsentrasi di PulauJawa pada tahun 2016

Rata-rata pertumbuhaninvestasi (y-o-y) selamakurun waktu 2011 –2016

20.0%

Share PMA:

67.2%Share PMDN:

32.8%


Rencana vs Realisasi Penanaman Modal per Sektor Utama 2011-2016 (Rp Triliun)

9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rencana

Primer 117,2 90,4 89,0 110,5 108,1 252,5

Sekunder 344,2 479,2 832,0 767,0 870,0 833,6

Tersier 189,2 786,6 412,7 532,7 1355,1 1331,2

Total 650,6 1.356,1 1.333,7 1.410,2 2.333,3 2.417,2

Realisasi

Primer 60,5 73,8 86,8 91,7 95,0 89,0

Sekunder 99,6 155,8 201,1 199,1 236,0 335,8

Tersier 91,2 83,6 110,7 172,3 214,4 188,0

Total 251,3 313,2 398,6 463,1 545,4 612,8

Persentase Realisasi terhadap Rencana

Primer 51,6% 81,7% 97,5% 83,0% 87,9% 35,2%

Sekunder 28,9% 32,5% 24,2% 26,0% 27,1% 40,3%

Tersier 48,2% 10,6% 26,8% 32,3% 15,8% 14,1%

Total 38,6% 23,1% 29,9% 32,8% 23,4% 25,4%


362,5

106,9

Rencana Realisasi

85,1

32,9

Rencana Realisasi

Perkembangan Rencana vs Realisasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat 2011 –2016

10

38,7% rencana PMA terealisasikanselama 2011 – 2016

29,5% rencana PMDN terealisasikanselama 2011 – 2016

11,4

23,5

9,1

8,1

22,1

11,0

3,8 4,2

7,1

6,6

5,7

5,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rencana Realisasi

21,3

35,8

78,8

59,7

51,9

115,

0

11,2

11,4

9,0

18,7 26

,3 30,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rencana Realisasi

Rencana vs Realisasi PMDN Provinsi Jawa Barat 2011-2016 (Rp Triliun)

Rencana vs Realisasi PMA Provinsi Jawa Barat 2011- 2016 (US$ Miliar)


32,9

159,4

Provinsi Jawa Barat Total Wilayah

106,9

848,2


Kontribusi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat terhadap Indonesia 2011 –2016

11

12,6%

Realisasi PMA 2011 – 2016 (US$ Miliar)

20,7%

Realisasi PMDN 2011 – 2016 (Rp Triliun)

85,1

601,2


Rencana PMA 2011 – 2016 (US$ Miliar)

14,2%362,5

2.736,3


13,2%

Rencana PMDN 2011 – 2016 (Rp Triliun)


Perkembangan Kontribusi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat 2011-2016

12

Rank 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1Daerah KhususIbukota Jakarta

Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat

2 Jawa BaratDaerah Khusus Ibukota Jakarta

Jawa TimurDaerah Khusus Ibukota Jakarta

Jawa Timur Jawa Timur

3 Banten Jawa Timur Banten Jawa TimurDaerah KhususIbukota Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4 Jawa Timur BantenDaerah Khusus Ibukota Jakarta

Kalimantan Timur Banten Banten

5 Papua Kalimantan Timur Kalimantan Timur Banten Kalimantan Timur Sumatera Selatan

Rank 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Barat Kepulauan Riau Banten

2 Sumatera Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Utara Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Barat

3 Banten Sumatera Selatan Jawa Barat Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan

4Daerah Khusus Ibukota Jakarta

RiauDaerah Khusus Ibukota Jakarta

Daerah KhususIbukota Jakarta

Jawa Timur Sumatera Selatan

5 Jawa Timur Banten Kepulauan Riau Sumatera BaratDaerah KhususIbukota Jakarta

Kalimantan Tengah

Perkembangan Peringkat Realisasi Penanaman Modal 2011 – 2016

Perkembangan Peringkat Rencana Penanaman Modal 2011 – 2016

Tantangan Penanaman Modal


Kebutuhan Investasi Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

14

2017 GDP Growth Prospect (y/y)

5.3%2017

National Budget Plan

5.3%International

Monetary Fund

projection

5.3%

World Bank

5.5%Asian

Development Bank

Sumber: RAPBN 2017, World Economic Outlook (WEO), Indonesia Economic Quarterly (IEQ) Report, Asian Development Outlook, 2016

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 Nota Keuangan dan RAPBN T.A. 2017Pertumbuhan PMTB di tahun 2017 diperkirakan mengalami penguatan, yang didorong oleh peningkatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, Peningkatan investasi langsung baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di berbagai sektor ekonomi diharapkan meningkat sejalan dengan deregulasi peraturan-peraturan di bidang investasi, perbaikan kemudahan berusaha (ease of doing business), revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), insentif fiskal bagi sektor industri, penciptaan efisiensi di bidang logistik, dan berbagai kemudahan fiskal lainnya bagi dunia usaha. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, kinerja PMTB pada tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,4 persen.

World Bank IEQ, Oktober 2016

Investasi masih diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang utama pada tahun 2017 di luar konsumsi Pemerintah dan masyarakat. Bahkan berdasarkan beberapa proyeksi ekonomi, pertumbuhan investasi diharapkan akan lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun 2016

Sumber: Indonesia Economic Quarterly Report, 2016


Target Realisasi Investasi BKPM 2018

15

2015 2016 2017 2018 2019

Triliun

PMA 343.7 386.4 429.0 538.7* 569.9

PMDN 175.8 208.4 249.8 324.3* 363.0

Total 519.5 594.8 678.8 863.0* 933.0

Pertumbuhan 12.2% 14.5% 14.1% 27.1% 8.1%

Berdasarkan Jenis Investasi

PMA : 63,6%

PMDN : 36,4%

Berdasarkan Sektor

Primer : 15,7%

Sekunder : 53,5%

Tersier : 30,8%

Khusus untuk mengejar target kebutuhan investasi tahun 2018 yang disampaikan oleh Menkeudalam Sidang Kabinet tanggal 2 November 2016 yaitu sebesar Rp 863,0 T atau tumbuh 27,1%diperlukan upaya-upaya khusus (inisiatif baru).

Peranan PMA/PMDN terhadap PMTB ditargetkan menjadi 12,1% pada tahun 2019.

Berdasarkan Lokasi

Jawa : 46,5%

Luar Jawa : 53,5%

Sumber: Renstra BKPM 2015-2019

*) Berdasarkan Sidang Kabinet tanggal 2 November 2016 yang disampaikan oleh Menkeu, sedangkan target dalam Renstra BKPM 2015-2019 adalah Rp 792,5 T


Kontribusi (Share) Investasi per Wilayah 2015 – 2019

16

Jawa, dengan fokus : Industri teknologi tinggi, jasa dan perdagangan. Luar Jawa : industri yang memberi nilai tambah, seperti industri hilir sektor pertanian (perkebunan, peternakan),

industri hilir perikanan, industri hilir pertambangan Khusus untuk Papua dan Papua Barat : mendorong pemerataan ekonomi melalui pengembangan investasi sektor

pertanian pengolahannya, industri perikanan dan pengolahannya, pertambangan dan pengolahannya, industri kimia.

Sumatera

15,9% (2015: Rp 75,2 Triliun 2019: Rp 163,1

Triliun)

Jawa

46,5%(2015: Rp 282,6 Triliun 2019: Rp 354,5

Triliun)

Kalimantan

15,6%(2015: Rp 282,6 Triliun 2019: Rp 354,5

Triliun)

Sulawesi

7,9%(2015: Rp 27,8 Triliun 2019: Rp 102,6

Triliun)

Bali dan Nusa

Tenggara

4,8%(Rp 35,4

Triliun/tahun)

Maluku

1,8%(2015: Rp 7,3 Triliun 2019: Rp 18,7

Triliun)

Papua

7,4%(2015: Rp 33,2 Triliun 2019: Rp 79,1

Triliun)


Proyeksi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah (RP MILIAR)

17

WilayahRealisasi Penanaman Modal Total

Realisasi 2010-2014

Rata-Rata Realisasi

2010-2014

Proyeksi Penanaman Modal Total Proyeksi

2015-2019

Rata-Rata Proyeksi

2015-20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aceh 83 462 1.611 4.519 5.451 12.125 2.425 5.579 6.453 7.338 9.108 10.806 39.284 7.857Sumatera Utara 2.315 8.456 8.358 13.467 10.087 42.682 8.536 10.588 14.375 18.951 23.524 32.053 99.491 19.898Sumatera Barat 146 1.233 1.560 1.545 1.665 6.149 1.230 1.949 2.559 3.282 4.074 5.426 17.290 3.458Riau 1.827 9.374 15.826 17.185 22.382 66.595 13.319 22.146 24.673 26.899 33.391 37.776 144.886 28.977Jambi 563 2.310 2.853 3.122 1.466 10.313 2.063 2.727 3.779 5.062 6.284 8.671 26.524 5.305Sumatera Selatan 3.438 6.085 10.009 8.002 18.548 46.081 9.216 18.495 20.789 22.898 28.424 32.545 123.151 24.630Bengkulu 237 388 327 319 226 1.496 299 2.141 3.948 6.292 7.810 12.132 32.323 6.465Lampung 552 1.540 1.333 1.769 5.155 10.349 2.070 5.154 5.810 6.421 7.970 9.160 34.514 6.903Kepulauan Bangka Belitung 201 1.829 1.066 1.670 1.739 6.505 1.301 1.946 2.456 3.045 3.779 4.884 16.110 3.222Kepulauan Riau 1.678 3.348 4.877 3.388 4.232 17.524 3.505 4.476 5.357 6.312 7.835 9.646 33.627 6.725

Total Sumatera 11.039 35.023 47.820 54.986 70.951 219.819 43.964 75.200 90.200 106.500 132.200 163.100 567.200 113.440DKI Jakarta 63.240 52.673 45.510 30.198 66.175 257.795 51.559 57.241 59.392 60.304 64.142 65.128 306.206 61.241Jawa Barat 31.233 45.748 49.280 76.507 89.713 292.482 58.496 91.969 97.080 100.362 106.749 110.455 506.616 101.323Jawa Tengah 1.335 4.313 7.971 16.951 18.598 49.167 9.833 27.337 29.142 30.431 32.368 33.836 153.114 30.623Daerah Istimewa Yogyakarta

55 23 1.098 564 1.425 3.166 633 2.349 2.590 2.795 2.973 3.209 13.916 2.783

Jawa Timur 24.221 21.496 42.209 67.028 57.421 212.375 42.475 61.967 69.133 75.430 80.231 87.504 374.265 74.853Banten 19.937 23.844 29.564 39.011 30.009 142.364 28.473 41.738 45.264 48.078 51.137 54.367 240.584 48.117

Total Jawa 140.021 148.097 175.632 230.259 263.341 957.350 191.470 282.600 302.600 317.400 337.600 354.500 1.594.700 318.940Bali 2.852 4.652 7.446 6.718 4.825 26.494 5.299 7.061 9.675 12.934 17.516 24.539 71.726 14.345Nusa Tenggara Barat 3.817 4.228 5.768 6.004 6.131 25.947 5.189 8.379 10.207 12.086 16.367 20.208 67.247 13.449Nusa Tenggara Timur 35 50 93 111 170 460 92 3.560 5.018 6.880 9.317 13.353 38.128 7.626

Total Bali-Nusa Tenggara 6.704 8.931 13.307 12.833 11.126 52.901 10.580 19.000 24.900 31.900 43.200 58.100 177.100 35.420Kalimantan Barat 2.726 5.910 6.389 8.686 14.809 38.521 7.704 12.849 16.120 20.775 24.416 31.327 105.487 21.097Kalimantan Tengah 8.493 8.269 9.252 6.406 11.253 43.674 8.735 14.107 17.195 21.572 25.353 31.724 109.950 21.990Kalimantan Selatan 3.859 4.567 5.960 10.772 8.009 33.168 6.634 13.988 17.280 21.954 25.801 32.674 111.697 22.339Kalimantan Timur 17.843 10.808 23.088 28.316 35.674 115.729 23.146 28.762 32.923 38.743 45.532 53.366 199.325 39.865Kalimantan Utara - 1.183 928 814 1.845 4.770 954 4.794 5.283 5.955 6.999 7.810 30.841 6.168

Total Kalimantan 32.922 30.737 45.618 54.995 71.591 235.862 47.172 74.500 88.800 109.000 128.100 156.900 557.300 111.460Sulawesi Utara 2.164 2.313 1.098 687 1.121 7.384 1.477 2.510 3.807 5.618 7.962 12.222 32.119 6.424Sulawesi Tengah 1.416 5.953 7.862 8.659 16.201 40.091 8.018 9.875 12.374 15.101 21.400 27.080 85.829 17.166Sulawesi Selatan 7.242 4.792 7.562 5.268 7.952 32.816 6.563 10.557 15.244 21.569 30.567 45.227 123.164 24.633Sulawesi Tenggara 147 212 1.229 2.080 2.993 6.661 1.332 2.307 3.541 5.277 7.478 11.574 30.177 6.035Gorontalo 24 125 483 330 90 1.051 210 1.599 1.887 2.131 3.020 3.442 12.078 2.416Sulawesi Barat 1.181 269 231 709 876 3.266 653 953 1.249 1.604 2.273 3.054 9.132 1.826

Total Sulawesi 12.173 13.665 18.464 17.734 29.233 91.269 18.254 27.800 38.100 51.300 72.700 102.600 292.500 58.500Maluku 26 105 80 504 138 854 171 2.081 2.673 3.720 4.469 5.122 18.065 3.613Maluku Utara 2.244 1.182 1.133 3.651 1.209 9.418 1.884 5.219 6.827 9.680 11.631 13.578 46.935 9.387

Total Maluku 2.270 1.287 1.213 4.155 1.347 10.272 2.054 7.300 9.500 13.400 16.100 18.700 65.000 13.000Papua Barat 208 345 334 815 1.748 3.450 690 10.153 13.648 17.906 22.736 30.998 95.441 19.088Papua 3.184 13.186 10.877 22.836 13.814 63.897 12.779 23.047 27.152 31.394 39.864 48.102 169.559 33.912

Total Papua 3.392 13.531 11.211 23.651 15.562 67.347 13.469 33.200 40.800 49.300 62.600 79.100 265.000 53.000Total Wilayah 208.521 251.271 313.264 398.613 463.151 1.634.820 326.964 519.600 594.900 678.800 792.500 933.000 3.518.800 703.760

Sumber: Renstra BKPM 2015-2019*) Berdasarkan Sidang Kabinet tanggal 2 November 2016 yang disampaikan oleh Menkeu target investasi 2018 adalah Rp 863,0 T


Potensi Pencapaian Target Realisasi Investasi

18

Berdasarkan Izin Prinsip (IP) proyek PMA dan PMDN periode 2015-2016 teridentifikasi 100 proyek PMA dan 100 proyek PMDN terbesar yang diperkirakan dapat direalisasikan berdasarkan sektor, lokasi dan negara

No.

PMA PMDN

SektorRencana Investasi

(US$ Milyar)Sektor

Rencana Investasi

(Rp Triliun)

1 Listrik, Gas dan Air 44,2 Listrik, Gas dan Air 243,0

2 Pertambangan 9,2 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 97,4

3 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 7,7 Jasa Lainnya 54,7

4 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 5,6 Industri Mineral Non-Logam 43,7

5 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 5,3 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 23,2

Total 72,0 Total 462,0

Lima Sektor Bidang Usaha Terbesar

Lima Lokasi Terbesar

No.

PMA PMDN

LokasiRencana Investasi

(US$ Milyar)Sektor

Rencana Investasi (Rp Triliun)

1 Jawa Barat 10,9 Banten 138,5

2 Kalimantan Tengah 9,8 Sumatera Utara 79,0

3 DKI Jakarta 8,7 Jawa Barat 52,8

4 Banten 8,0 Sulawesi Tengah 52,4

5 Kalimantan Barat 7,8 Kalimantan Timur 44,5

Total 45,2 Total 367,2

Lima Negara PMA Terbesar

No.

PMA

LokasiRencana Investasi

(US$ Milyar)

1 R.R. Tiongkok 24,9

2 Malaysia 12,9

3 Singapura 11,4

4 Jepang 5,1

5 Hong Kong 4,2

Total 58,5


Tantangan 2017

19

Target pertumbuhan ekonomi: 5,5 – 5,9Target investasi: Rp 631,5 T (Bappenas)Tema RKP: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan

Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”

Pengaruh ketidakpastian global

Pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas

Mengentaskan kemiskinan Mengurangi ketimpangan Meningkatkan produktivitas Meningkatkan daya saing Tata kelola yang baik Institusi yang bersih dan efektif

Tingkat permintaan yang lemah Harga komoditas yang rendah Economic rebalancing Tiongkok Isu Geopolitik, e.g. Brexit Kebijakan ekonomi AS dibawah

pemerintahan baru Kenaikan suku bunga The FED Pembalikan arus modal dari EMEs

Sumber: Kemenkeu (2017)

Kebijakan Pemerintah dalamMendorong Penanaman Modal


Program Nawa Cita

21

PROGRAM WAJIBKESEHATANPENDIDIKANPENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PRIORITASPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPEMBANGUNAN POROS MARITIMPEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM DUKUNGANREFORMASI BIROKRASI


Roadmap Rencana Umum Penanaman Modal

22

Visi RUPM Sampai Tahun 2025:“Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

Catatan : Fase dapat berlangsung secara paralel dan simultan

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL:

1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal

2.Mendorong Persebaran Penanaman Modal

3.Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

5.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

7.Promosi Penanaman Modal


Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

23

Sasaran pembangunan untuk penguatan investasi dalam lima tahun ke depandalam RPJMN 2015-2019

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadimaksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.

2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untukmeningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).

3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadisebesar 12,1% pada tahun 2019.

4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengankontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 %.

VISI MISI

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

“Meningkatkan ProduktivitasRakyat dan Daya Saing di Pasar

Internasional“

SUB AGENDA PRIORITAS

“Penguatan Investasi”


Pilar Kebijakan Penanaman Modal 2015-2019

24

2 Pilar Kebijakan

A. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untukmeningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis

- Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha

- Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusatdan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa

- Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor danpengusaha

- Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskaldan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan

- Pendirian Forum Investasi

- Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif danmenciptakan hubungan industrial yang harmonis

- Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahandan penegakan hukum persaingan usaha

B. Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik

- Pengutamaan peningkatan investasi

- Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebihberimbang

- Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal

- Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antarapemerintah dan dunia usaha

- Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antarwilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomidaerah

- Pengembangan investasi keluar (outward investment), diutamakan pada ketahanan energi (energy security) danketahanan pangan (food security)

- Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadapperekonomian nasional

Penguatan Investasi


5 (Lima) Sektor Prioritas Investasi 2015 – 2019

25

1 INFRASTRUKTUR35.000 MW Pembangkit

Listrik24 Pelabuhan

2 PERTANIAN Food Estate Jagung Sapi

3 INDUSTRI

Padat Karya TekstilMakanan dan

MinumanFurniture Alas Kaki

Substitusi ImporKimia & Farmasi

Besi & Baja Komponen

Orientasi Ekspor ElektronikKelapa Sawitdan Produk

Turunan

Produk kayu, kertas dan

bubur kertasOtomotif

Hilirisasi Kakao Gula Smelter

4 MARITIM Perkapalan Cold StorageTeknologiKelautan

5 PARIWISATA DAN KAWASAN10 KEK

Pariwisata8 KEK Existing 7 KEK Baru

14 KawasanIndustri

prioritas dankawasanindustrilainnya

16 DestinasiPrioritas

Pariwisata


Arah Kebijakan Penanaman Modal

26

Penguatan peran PTSP Pusat dan Daerah serta integrasi pelayanan perizinan antara PTSP Pusat dengan PTSP Daerah.

Integrasi Roadmap Pengembangan Sektoral

Koordinasi intensif antara Kemen PUPR dan Kementerian teknis terkait melalui rencana pengembangan yang terintegrasi

Integrasi kebijakan antara Industri Hulu, Antara dan Hilir, antara lain melalui Percepatan Implementasi Perpes No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Permen ESDM No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Penguna Gas Tertentu.

Percepatan finalisasi RTRW Nasional (revisi), Provinsi dan Kab/Kota dengan melakukan koordinasi dengan Kemen PUPR.

Meningkatkan peran pelaku usaha dalam program pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Peningkatan layanan terpadu satu pintu serta penyederhanaan perizinan dan merevisi peraturan perundangan yang menghambat investasi.


Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi 2017

27

“Perbaikan Iklim Investasi 2017“ 1. Kebijakan lebih ramah investasi dan kesan positif kepada investor2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang menghambat kebijakan investasi3. Penyederhanaan jenis perizinan terkait investasi yang bersifat duplikasi4. Koordinasi proyek investasi prioritas pada KL yang ditawarkan dalam rangka penanaman modal 5. Peningkatan layanan terpadu satu pintu di PTSP Pusat di BKPM

• Doing Business 2017 Perbandingan Regulasi kemudahan berusaha di 190 negara pada 10 indikator(Memulai Usaha, Perizinan terkait Mendirikan Bangunan, Penyambungan Listrik, PendaftaranProperti, Akses Perkreditan, Perlindungan terhadap Investor Minoritas, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Negara, Penegakan Kontrak, dan Penyelesaian Perkara Kepailitan)

• Laporan DB 2017 Indonesia negara Top Reformer dalam peningkatan kemudahan berusaha denganperbaikan di 7 indikator (Memulai Usaha, Penyambungan Listrik, Pendaftaran Properti, AksesPerkreditan, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Negara dan Penegakan Kontrak)

• Peringkat Indonesia meningkat menjadi 91 dari sebelumnya di DB2016 peringkat 109 (atau 108 setelah penyesuaian data)

“Target Doing Business 2017; Arahan Presiden peringkat 40“


Rincian Proyek Prioritas Nasional Dalam RKP 2018

28

PROGRAM PRIORITASPerbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Dasar Pertimbangan: Iklim Investasi belum optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan

Perizinan

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan peringkat EoDB

Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi peraturan perizinan

tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat

investasi

PROYEK PRIORITAS

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan

perizinan kepada PTSP daerah

Pengembangan sistem perizinan nasional

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

KEGIATAN PRIORITAS

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah

investasi

PROYEK PRIORITAS

Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di

kawasan strategis

Penyelesaian masalah investasi

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat

PROYEK PRIORITAS

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan mekanisme

persaingan usaha yang sehat

Penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak

sehat

Perkuatan Data dan Informasi Investasi

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

29

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 525 2008

f . +62 21 525 4945

e . [email protected]

www.bkpm.go.id

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

TERIMA KASIH

strategi kebijakan pemerintah pusat dan · pdf file... perubahan kebijakan daftar negatif...

Documents